1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

19 September 2019

Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Bertempat di Lantai 14 Ruang Prof. Dr. Mr. Kusumah Atmadja Gedung Tower Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Utara No 9-13 Jakarta Pusat Pukul 10.00 WIB diselenggarakan Kegiatan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Direktur Jenderal Badan Peradilan dan 15 (Lima Belas) Ketua Pengadilan Tinggi serta 10 (Sepuluh) Ketua Pengadilan Tinggi Agama. Kegiatan pelantikan ini dipimpin secara oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Tampak Ruang Prof. Dr. Mr. Kusumah Atmadja disesaki oleh Para Tamu Undangan yang hadir diantaranya berasal dari Jajaran Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yang Mulia Para Hakim Agung, Para Pejabat Eselon di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya dan tak ketinggalan juga Perwakilan dari Satuan Kerja Pengadilan Tingkat Banding maupun Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Turut hadir dalam Kegiatan ini, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. beserta Hakim Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra., S.H., MPA. 


Kegiatan Pelantikan ini diawali dengan Pengambilan Sumpah Jabatan yang dipimpin oleh Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H. dan diikuti oleh Para Pejabat yang dilantik, kemudian dilanjutkan dengan Penandatanganan Pakta Integritas. "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Pada Hari ini Kamis 19 September, Saya melantik Saudara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan Lindungan dan Tuntunannya", Ucap Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H. saat Prosesi Pengambilan Sumpah Jabatan. 

Adapun Pejabat yang dilantik ialah Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. sebagai Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. sebagai Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. Pelantikan Direktur Jenderal Badan Peradilan ini sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Nomor : 106/TPA tahun 2019 tanggal 28 Agustus 2019.

Sebagai informasi, ke-15 (Lima Belas) Ketua Pengadilan Tinggi yang dilantik dan diambil sumpahnya, ialah sebagai berikut :

  1. Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H. Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya 
  2. Sunaryo, S.H., M.H. Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta
  3. Dr. H. Syahrial Sidik, S.H., M.H. Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Makassar 
  4. H. Abdul Kadir, S.H., M.H. Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Bandung 
  5. Dr. Robinson Tarigan, S.H., M.H. Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Jambi 
  6. H. Arif Supratman, S.H., M.H. Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Manado 
  7. Dr. Moh. Eka Kartika E.M., S.H., M.Hum Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu 
  8. Zaid Umar Bob Said, S.H., M.H. Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar 
  9. H. Charis Mardiyatmo, S.H., M.H. Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang 
  10. Respatun Wisnu Wardoyo, S.H. Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Kendari 
  11. Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Ambon 
  12. Dr. H. Cicut Sutiarso, S.H., M.Hum Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru 
  13. Setyawan Hartono, S.H., M.H. Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Medan 
  14. Heru Pramono, S.H., M.Hum Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura
  15. Syafrullah Sumar, S.H., M.H. Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo

Sedangkan ke-10 (Sepuluh) Ketua Pengadilan Tinggi Agama yang dilantik dan diambil sumpahnya, ialah sebagai berikut : 

  1. Dr. H. Harun S, S.H., M.H. Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru 
  2. Dr. H. Samparaja, S.H., M.H. Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara 
  3. Dr. Hj. Umi Kalsum, S.H., M.H. Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung 
  4. Drs. H. Firdaus Muhammad Arwan, S.H., M.H. Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak 
  5. Drs. H. Helmy Thohir, M.H. Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura 
  6. Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H. Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang 
  7. Drs. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H. Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mahkamah Syar'iyah Aceh 
  8. Drs. H.M. Alwi Mallo, M.H. Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram 
  9. H. Cholidal Azhar, S.H., M.H. Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado 
  10. Drs. H. Ibrahim Kardi, S.H., M.Hum Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo

Pelantikan 15 (Lima Belas) Ketua Pengadilan Tinggi dan 10 (Sepuluh) Ketua Pengadilan Tinggi Agama berdasarkan 2 (dua) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 126/KMA/SK/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 dan Nomor : 136/KMA/SK/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019.

Setelah Prosesi Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan, Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H. menyampaikan sambutannya. Dalam sambutannya, Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H. mengingatkan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang hari ini dilantik agar menjalankan sumpah yang telah diucapkan. "Ini adalah Ikatan Saudara-saudara kepada Tuhan, bahwa Saudara akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya", Kata Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H. dalam sambutannya. 

Tak lupa, Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H. juga mengingatkan kepada Seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan dua Direktur Jenderal Badan Peradilan yang hari ini dilantik agar senantiasa menjaga integritas lembaga dan konsisten dalam menjalankan tugasnya. "Kemudian ikrar yang diucapkan dalam Sumpah Jabatan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, sebab, dari semua sumpah yang telah diucapkan akan ada pertanggungjawaban"Ucap Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H.


Disela-sela sambutannya, Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H. berkelakar seraya menegur Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang baru dilantiknya dikarenakan terdapat kekurangan dalam persiapan pelantikan. "Saya melihat bahwa sepertinya yang dilantik ini masih ada yang kurang berkenan saat proses pelantikan. Saya buktikan persiapan yang kurang", Ujar Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H. 

Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H. membuktikan hal-hal yang dianggapnya merupakan bentuk ketidaksiapan dari Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang dilantik pada hari ini, salah satunya kalung jabatan yang dianggapnya amburadul. "Kalung jabatan yang amburadul bisa dilihat, padahal kalung jabatan sudah dibuat secara seragam untuk semua Lingkungan Peradilan", Tutur Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H. menilai hal tersebut merupakan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh Seorang Ketua Pengadilan. Untuk itu, dirinya menghimbau agar dilakukan Pengadaan Kalung Jabatan yang diseragamkan. "Ini menunjukkan hal-hal yang tidak pantas dilakukan oleh seorang ketua pengadilan tingkat banding, Oleh karena itu saya minta kepada Dirjen masing-masing kita supaya segera melakukan pengadaan kalung dan diseragamkan untuk semua lingkungan"Kata Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H. 

Berikutnya Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H. juga menegaskan adanya Toga Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang tidak memiliki kancing pengait kalung jabatan, hal ini ditemukannya saat pemasangan kalung jabatan usai pengambilan Sumpah Jabatan. 


(@x_cisadane)




13 September 2019

Pokja Penyusunan Standariasi Fit and Proper Test Tenaga Teknis Kepaniteraan di lingkungan Peradilan TUN, Bekasi TA 2019

Bekasi,29/08/2019 Dalam rangka terwujudnya visi dan misi Mahkamah Agung, melalui pelaksanaan cetak biru (blueprint), telah membawa dampak dengan adanya dukungan yang nyata pada pelaksanaan reformasi birokrasi pada area peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur,  peningkatan tersebut diantaranya Bidang Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut,  Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah mengadakan kegiatan Rapat Kerja (Pokja) Penyusunan Standariasi Fit and Proper Test Tenaga Teknis Kepaniteraan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang dilaksanakan di Hotel Santika Bekasi mulai tanggal 28 s/d 30 Agustus 2019. Kegiatan tersebut dibuka oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, Ibu Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H..

Adapun  dasar  pelaksanaan kegiatan ini  adalah  Surat Keputusan Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI. Nomor : 629/Djmt/Kep/8/2019  tertanggal 08 Agustus  2019. Tentang Penyelenggaraan,  Penunjukan  Penanggung  Jawab,  dan  Panitia  Kelompok Kerja Penyusunan  Standarisasi Fit And Proper Test Tenaga Teknis Kepaniteraan Di  Lingkungan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Tahun  Anggaran  2019.

Adapun kegiatan ini dibagi menjadi 2 (dua ) kelompok  Kerja :

- Kelompok  Kerja 1 (satu) terdiri dari 8 (delapan) orang yang akan membahas tentang Kompetensi Teknis. Yang terdiri dari :

1.Dr. Kadar Slamet, SH., M.Hum. (Wakil PT.TUN Jakarta), 2. Dr. H. Hari Sugiharto, SH.,MH.( Ketua PTUN Jakarta),  3. Sudarsono, S.H., M.H. (Hakim Yustisial TUN),  4. Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H. (Hakim Yustisial TUN), 5. Didik Hari Wasito, SH., MH. (Panitera PTUN Jakarta) 6.  Yuda Aji Wibawa, S.H., M.H., 7 David Suharyadi, S.H., M.H., 8. Sasidin, S.H., M.M.

-  Kelompok Kerja 2 (dua) terdiri dari 8 (delapan) orang yang akan membahas tentang Kompetensi Manajerial dan Sosial Cultural. Yang terdiri dari :

1.H. Iswan Herwin, S.H., M.H. (Inspektur Wilayah III Badan Pengawasan MARI ), 2. Dr. H. Maftuh Effendi, S.H., M.H. (Hakim Yustisial TUN), 3.  Agus Abdur Rahman, S.H.,M.H. (Hakim Yustisial TUN),  4. Retno Ariyani, S.H. (Hakim Yustisial TUN),  5.  I Gede Sukadana, S.H., M.H., 6. Dwianto Budiman, S.Kom., M.M. 7. Tina Rizkiati, S.E., M.M.  8. Azi  Lathif Yusuf, Amd.

Maksud dan tujuan kegiatan ini dilaksanak adalah dalam rangka menyusunan Standarisasi Fit And Proper Test bagi Tenaga Teknis Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara,  yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman petunjuk pelaksanaan didalam melakukan kegiatan Fit And Proper Test Tenaga Teknis  pada Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, dari kegiatan kelompok kerja ini telah menghasilkan draf naskah pedoman petunjuk pelaksanaan di dalam melakukan kegiatan Fit And Proper Test bagi Tenaga Teknis Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

(hr/sudiyono)


Ditulis oleh Arianie Amanda 10 September 2019

PENDAMPINGAN SIPP DILMIL I-04 PALEMBANG

Dalam rangka melaksanakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 720/Djmt/KEP/8/2019 tanggal 29 Agustus tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendampingan SIPP di Lingkungan Peradilan Militer Tahun Anggaran 2019. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer mengadakan kegiatan Pendampingan SIPP ke Pengadilan Militer I-04 Palembang selama tiga hari, dari tanggal 4 September sampai dengan 6 September 2019. Ketua Tim yang di Pimpin oleh Letkol Chk Anton M. Tambunan, S.H.(Kasubdit Pembinaan Administrasi Peradilan Militer) beserta 3 orang anggota tim yang terdiri dari ASN Venny Adelina Tumuyu, S.H., M.Si. (Kasi Bimbingan dan Monitoring), Arianie Amanda, S.E.(Kasi Tata Kelola) dan Tim Development Ditjen Badilmiltun Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom.


Rombongan Tim Pendampingan SIPP disambut baik oleh Ketua Pengadilan Dilmil I-04 Palembang Letkol Laut (KH/W) Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H. beserta anggota dilmil I-04 Palembang. Dalam Acara kegiatan Pendampingan SIPP, peserta rapat yang dihadiri oleh Para Hakim, Sekretaris, Panitera, Panitera Pengganti, Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag Perencanaan Teknologi dan Informasi dan Pelaporan, Admin beserta staf yang terkait sangat antusias dalam mengikuti acara Pendampingan SIPP. Dari hasil kegiatan pendampingan SIPP di Dilmil I-04 Palembang ditemukan beberapa temuan yaitu :

  1. Terdapat kesalahpahaman, perkara yang ada di SIPP harus secepatnya dilakukan BHT setelah minutasi agar tidak terjadi temuan dalam Aplikasi MIS. Hal tersebut menyebabkan perkara tidak dapat dilakukan permohonan Upaya Hukum (misalnya : Banding).
  2. Terdapat kesalahpahaman terkait dengan pengisian fitur Arsip Perkara pada Aplikasi SIPP. Petugas Arsip hanya mengupload file putusan saja.
  3. Belum ada file Arsip Perkara tahun 2019 yang diupload ke dalam Aplikasi SIPP.
  4. Masih terdapat data yang diinput oleh Administrator.
  5. Court Calendar masih belum terisi.
  6. Terdapat Perkara yang sudah Minutasi lebih dari 14 Hari namun masih belum BHT.
  7. Pada Tab Putusan Akhir di Aplikasi SIPP tanggal BHT-nya masih belum diinput sedangkan pada kolom keterangan ditulis Sudah BHT.
  8. Terdapat 72 Perkara yang Data Putusannya tidak diinput ke Aplikasi SIPP ketika Berkas Putusannya telah tersedia.
  9. Fitur Perpesannan pada Aplikasi SIPP tidak dimanfaatkan.
  10. Terdapat Perkara Kejahatan Terhadap Kesusilaan, Perkara Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Perkara Perlindungan Anak yang Pihaknya dipublikasikan, sehingga jika dilihat oleh publik melalui http://sipp.dilmil-palembang.go.id, maka Terdakwanya akan diketahui Namanya.
  11. Terdapat Perkara yang Data Saksinya belum diinput.
  12. Terdapat Perkara yang sudah Putus sudah lebih dari 8 hari namun belum Minutasi.
  13. Seluruh file e-Doc dalam Aplikasi SIPP belum diupload sepenuhnya.
  14. Terdapat Perkara yang gagal diupload ke Direktori Putusan melalui mekanisme Integrasi SIPP – Direktori Putusan.
  15. Referensi Hakim belum update.


Saran dan masukan dari Dilmil I-04 Palembang untuk Aplikasi SIPP :

  1. Perlawanan terhadap Putusan Sela yang kemudian Perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Tingkat Banding, lalu setelah Putus pada Tingkat Banding Perkara tersebut dilimpahkan kembali ke Pengadilan Pengaju (Pengadilan Tingkat Pertama).
  2. Pengisian Referensi Rumah Tahanan Militer menghasilkan Data Tidak Ditemukan.
  3. Tombol Hapus pada Jadwal Sidang tidak ada.

Ditulis oleh Arianie Amanda 09 September 2019

RAPAT PERSIAPAN SOSIALISASI APLIKASI SIRATMIL DAN SIPPINTTER

Jakarta - ditjenmiltun.net. Pada hari ini, Senin tanggal 9 September 2019 bertempat di ruang rapat Ditbinganisminmil lantai 10 telah dilaksanakan rapat persiapan sosialisasi aplikasi SIRATMIL (SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI TERPADU PERADILAN MILITER) dan SIPPINTTER (SISTEM PERADILAN PIDANA MILITER TERPADU). Rapat persiapan ini mengundang admin/tenaga IT dari Dilmil I-06 Banjarmasin, Dilmil II-11 Yogyakarta dan Dilmil III-17 Manado untuk melakukan presentasi/paparan Aplikasi SIRATMIL dan SIPPINTTER.


Rapat dibuka oleh Plt Dirbinganisminmil Kolonel Chk (K) Jelli Rita, S.H., M.H. dan dihadiri oleh Kasubdit Pembinaan Administrasi Peradilan Militer Letkol Chk Anton M. Tambunan, S.H., Hakim Yustisial Mayor Laut (KH)  Ahmad Junaedi, SH.,M.H, dan Tim Development Ditjen Badilmiltun. Presentasi/paparan pertama yang disampaikan oleh admin.tenaga IT dari Dilmil III-17 Manado Christian H. Bawole dan dilanjutkan paparan kedua oleh admin II-11 Yogyakarta Danu Lupita, S.H.



02 September 2019

Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung tentang Pendampingan Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas pada 177 Pengadilan Calon Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi tahun 2019 

Dengan ini disampaikan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 14 Tahun 2019 tentang Pendampingan Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Pada 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Pengadilan Calon Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Dari Korupsi tahun 2019, yang ditujukan kepada Yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia, Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia, Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas dan Tim Penilai Internal Mahkamah Agung. 

Sehubungan dengan Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas pada 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Pengadilan yang telah diusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya tahun 2019, maka perlu dilakukan pendampingan secara intensif oleh Kelompok Kerja (Pokja) Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas serta Tim Penilai Internal (TPI) Mahkamah Agung demi terciptanya target penerbitan rekomendasi penetapan predikat WBK tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/Surat_Edaran_14_th_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


02 September 2019

Permintaan BPK BA Penutupan Kas dan Rekening Koran Tahun 2018 s.d. 2019

Menindaklanjuti Surat Tugas No. 156/ST/V-XVI.1/08/2019 tanggal 9 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh BPK, maka dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan Pendahuluan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja, Keuangan Perkara dan Uang Titipan Pihak Ketiga lainnya TA 2018 dan 2019 (s.d. Triwulan II) diminta kepada semua Bendahara Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia untuk mengirimkan data pendukung tersebut.

Untuk informasi selengkapnya, silahkan unduh lampiran surat pada link dibawah ini :

*Suratnya 

hr


31 Agustus 2019

Undangan Pembinaan Teknis Wilayah Hukum Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung dan Bengkulu 

Berdasarkan Surat dari Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial Nomor : 35/WK.MA.NY/PP.00/08/2019 tanggal 28 Agustus 2019 perihal Daftar Undangan Delegasi Mahkamah Agung RI pada acara Pembinaan Teknis Wilayah Hukum Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung dan Bengkulu, dan Surat dari Wakil ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial Nomor : 36/WK.MA.NY/PP.00/08/2019 tanggal 28 Agustus 2019 perihal Undangan Pembinaan Teknis Wilayah Hukum Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung dan Bengkulu, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding 4 (empat) Lingkungan Peradilan Se-wilayah Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung dan Bengkulu, Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan Se-Wilayah Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung dan Bengkulu. Untuk lebih jelasnya disampaikan Surat dari Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Undangannya melalui tautan berikut :

  1. Undangan Pembinaan Teknis Wilayah Hukum Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, dan Bengkulu : https://www.ditjenmiltun.net/2019/35_WKMA_NY_PP_00_08_2019.pdf
  2. Undangan Pembinaan Teknis Wilayah Hukum Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung dan Bengkulu : https://www.ditjenmiltun.net/2019/36_WK_MA_NY_PP_00_08_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


28 Agustus 2019

Pengumuman Penetapan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Mahkamah Agung RI tahun anggaran 2019

Berdasarkan Pengumuman Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1303/SEK/KP.04.6/8/2019 tanggal 28 Agustus 2019 dan berdasarkan hasil Rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Mahkamah Agung RI yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2019, maka dengan ini ditetapkan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Mahkamah Agung RI tahun anggaran 2019. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Pengumumannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/1303_SEK_KP_04_6_8_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


27 Agustus 2019

Penugasan dan Penyusunan SKP Bagi CPNS yang Diangkat dalam Jabatan Fungsional 

Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1291/SEK/KP.00.3/8/2019 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Penugasan dan Penyusunan SKP bagi CPNS yang Diangkat Dalam Jabatan Fungsional, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Para Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI, Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan Para Ketua/Kepala Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/1291_SEK_KP00_3_8_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


Ditulis oleh firman 26 Agustus 2019

Bimtek Surabaya Pidmil 2019

Surabaya, Bimbingan Teknis Ketatalaksanaan Perkara Pidana Militer, diselenggarakan pada tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan 23 Agustus 2019 di Hotel Swiss Belinn Tunjungan Surabaya beralamat di Jalan Tunjungan No.101 Surabaya, dengan tema “DENGAN MODERNISASI MANAJEMEN PERKARA KITA TINGKATKAN PERCEPATAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MILITER"

* Foto Pembukaan Bimtek

Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Bapak, Brigjen TNI Agung Iswanto, SH., MH., yang mewakili Sekretaris Mahkamah Agung RI selaku Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, memberikan pengarahan dan membacakan sambutan dari Sekretaris Mahkamah Agung RI selaku Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, kepada para peserta :

  1. Ikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh disertai niat ibadah;
  2. Hindari pelanggaran sekecil apa pun yang dapat merugikan diri sendiri maupun organisasi;
  3. Perhatikan etika dalam setiap kegiatan,
  4. Tanyakan kepada narasumber, bila ada hal-hal yang belum jelas, termasuk bila ada permasalahan / kendala yang dihadapi dilapangan selama bertugas; dan
  5. Segera sosialisasikan hasil yang didapat dalam kegiatan bimtek kepada para rekan di tempat saudara bertugas, sehingga mereka memiliki wawawasan dan pengetahuan terkait materi yang saudara dapatkan.

* Sambutan Pembukaan Sekretaris Mahkamah Agung RI.


Pengarahan Bapak Brigjen TNi Agung Iswanto, SH., MH., Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, dengan materi : "MENUJU EXELLENT COURT"

* Foto Terkait

PEMAPARAN PARA NARASUMBER


Materi I : "Kelengkapan Berkas Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi Pidana Militer"

* Foto Terkait


Meteri II : "Kapita Selekta Penanganan Pemberkasan Perkara Pidana Militer pada Pengadilan Pengaju"

* Foto Terkait


Materi III : "Moderinisasi Manajemen Perkara dalam Pemberkasan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Pidana Militer pada MARI"

* Foto Terkait


* Sambutan Penutupan Sekretaris Mahkamah Agung RI.

* Foto Penutupan Bimtek

PESERTA BIMBINGAN TEKNIS KETATALAKSANAAN PERKARA PIDANA MILITER





JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg
  • Banner 6.jpeg
  • Banner 7.jpeg
  • Banner 8.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

Link SIPP Web Peradilan Militer

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Peradilan Militer

Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tingkat Pertama Website SIPP Web
Pengadilan Militer UtamaPengadilan Militer UtamaLihat-
Pengadilan Militer Tinggi I MedanLihat-
Pengadilan Militer Tinggi II JakartaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi III SurabayaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi I Medan
Pengadilan Militer I-01 Banda AcehLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-02 MedanLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-03 PadangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-04 PalembangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-05 PontianakLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-06 BanjarmasinLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-07 BalikpapanLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
Pengadilan Militer II-08 JakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-09 BandungLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-10 SemarangLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-11 YogyakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Pengadilan Militer III-12 SurabayaLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-13 MadiunLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-14 DenpasarLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-15 KupangLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-16 Makassar
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-17 Manado
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-18 Ambon
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Lihat
Lihat


Read more ...

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday921
mod_vvisit_counterYesterday2764
mod_vvisit_counterThis week14931
mod_vvisit_counterAll days7971159

We have: 131 guests, 4 bots online
Your IP: 18.206.194.83
 , 
Today: Sep 20, 2019

peraturan-button