1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

22 Juli 2019

Surat Sekretaris MA RI perihal Tata cara Pengajuan Usul Pertimbangan Teknis Pensiun BKN

Berikut ini disampaikan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1119/SEK/KP.06/7/2019 tanggal 16 Juli 2019 perihal Tata Cara Pengajuan Usul Persetujuan Teknis (Pertek) Pensiun BKN yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Panitera Mahkamah Agung RI, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding di Seluruh Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/1119_SEK_KP_06_7_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia

(@x_cisadane)


19 Juli 2019

Untuk Pertama Kalinya, 3 (Tiga) Direktorat Jenderal Badan Peradilan pada Mahkamah Agung RI Berkolaborasi Menyusun Draft Rencana Strategis untuk Mewujudkan Visi Peradilan yang Agung 


Yogyakarta - ditjenmiltun.net. Tidaklah mudah merencanakan dan merancang Rencana Strategis yang diamalkan sebagai Panduan dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan di Bawah Naungan Mahkamah Agung RI untuk jangka 5 (lima) tahun ke depan, oleh karenanya 3 (Tiga) Direktorat Jenderal Badan Peradilan pada Mahkamah Agung RI berinisiatif untuk saling bersinergi dan berkolaborasi dalam merencanakan dan menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Strategis diracik berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis pada periode sebelumnya yang diperkuat dengan analisa terhadap pendapat pelaku kepentingan (stakeholders), dan juga analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik yang berskala nasional maupun regional. Selain itu, Rencana Strategis yang telah diramu oleh 3 (tiga) Direktorat Jenderal Badan Peradilan ini, juga bermanfaat sebagai 'bumbu-bumbu' untuk meracik Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung periode 2020-2024, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Indonesia sebagaimana telah diamanatkan dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. 

Sebagai Quality Control yang berorientasi terhadap peningkatan kinerja dan akuntabilitas dalam pelaksanaan (implementasi) program dan kegiatan yang telah dicanangkan dalam Rencana Strategis, maka dilakukan evaluasi setiap tahunnya. Hal ini juga bertujuan untuk menjamin keberhasilan dalam mewujudkan pencapaian Visi Rencana Strategis Seluruh Direktorat Jenderal Badan Peradilan di Bawah Naungan Mahkamah Agung RI periode 2020-2024, terlebih khususnya pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yakni "Meningkatnya Kualitas pelayanan pendukung Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara demi mencapai tujuan keadilan hukum bagi masyarakat". 

Gambaran capaian kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam 5 (lima) tahun sebelumnya tercatat dalam Profil Laporan Akuntabilitasi Kinerja Mahkamah Agung. Secara umum dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara terdiri dari 2 sasaran tujuan organisasi yang meliputi :

  1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendukung Peradilan, 
  2. dan Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara masih perlu ditingkatkan sebagai upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendukung Peradilan di Mahkamah Agung demi mencapai tujuan pembangunan hukum yang berkeadilan. Perumusan permasalahan dan isu-isu strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan tupoksi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya dilakukan pengkajian terhadap hasil telaah teknokratik Rancangan Renstra Mahkamah Agung sebagai dasar pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara kedepannya, dan selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Periode 2020-2024. Secara singkat, isu strategis dari aspek permasalahan dalam tugas pokok dan fugsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ialah sebagai berikut : "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara yang profesional, akuntabel, dan transparan"

Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, maka arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara berkiblat pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tertuang dalam Rancangan Renstra Mahkamah Agung 2020-2024 dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Adapun strategi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara adalah untuk mengkokohkan arah kebijakan dan tujuan peningkatan Pelayanan Peradilan yang Profesional, Akuntabel, dan Transparan.

Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara wajib memiliki tata kelola agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang telah ditetapkan sehingga hasilnya dapat dirasakan secara nyata oleh Masyarakat Pencari Keadilan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara periode 2020-2024 dirumuskan berdasakan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan mengunakan Analisis SWOT

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung menetapkan strategi diantaranya :

  1. Meningkatkan kualitas dan kualitas pelayanan peradilan; 
  2. Meningkatkan sistem manajemen teknologi, informasi dan komunikasi (TIK); 
  3. Meningkatkan koordinasi antar unit dan stakeholders yang terkait; 
  4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pelayanan peradilan Hukum.

Sebagai informasi, kegiatan Penyusunan Draft Rencana Strategis ini diselenggarakan selama 3 (tiga) hari dari 17 Juli 2019 s/d 19 Juli 2019 bertempat di Hotel Novotel Yogyakarta. Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Drs. Arief Hidayat, S.H., M.M. dan dihadiri oleh Perwakilan dari Unit Kerja Bagian Organisasi dan Tata Laksana beserta Unit Kerja Bagian Perencanaan Keuangan masing-masing Direktorat Jenderal Badan Peradilan. Yang menariknya ialah, kegiatan Penyusunan Rencana Strategis ini dipandu secara langsung oleh Narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas yakni Muhammad Nassir, S.Kom., M.Si. Kegiatan ini ditutup oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Jeanny H. V. Hutauruk, S.E., M.M., Ak., CA. dan menghasilkan Draft Rencana Strategis (Renstra) 3 (tiga) Direktorat Jenderal yang bernaung di bawah Mahkamah Agung RI.

(@x_cisadane)


19 Juli 2019

Rapat Koordinasi Pada Dirbinganismin Diltun, Jumat 19 Juli 2019

Jakarta - Jumat 19 Juli 2019, Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara kembali mengadakan rapat koordinasi bertempat di ruang rapat Dirbinganismin TUN. Dalam rapat kali ini ada yang berbeda yakni peserta rapat hanya terdiri dari pejabat Eselon III dan Kasubbag TU. Dirbinganismin TUN berupaya agar rapat koordinasi dapat  rutin dilaksanakan supaya kedepan pekerjaan dpt terlaksana dengan baik, efektif dan efisien. (hr)


19 Juli 2019

Pengumuman Kelulusan Seleksi Ujian Tertulis Calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Perikanan tahun 2019 

Berdasarkan Keputusan Panitia Seleksi Calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Perikanan tahun 2019 dengan Nomor Surat : 23/Pansel/Ad Hoc P/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019, maka dengan ini diumumkan daftar Nama-nama Para Peserta yang dinyatakan LULUS Ujian Seleksi Tertulis Calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Perikanan tahun 2019. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/23_Pansel_Adhoc_P_VII_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


19 Juli 2019

Pengumuman Kelulusan Seleksi Ujian Tertulis Calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Perikanan tahun 2019 

Berdasarkan Keputusan Panitia Seleksi Calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Perikanan tahun 2019 dengan Nomor Surat : 23/Pansel/Ad Hoc P/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019, maka dengan ini diumumkan daftar Nama-nama Para Peserta yang dinyatakan LULUS Ujian Seleksi Tertulis Calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Perikanan tahun 2019. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/23_Pansel_Adhoc_P_VII_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


18 Juli 2019

Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 11 tahun 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing 

Berikut ini disampaikan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 11 tahun 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI, Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Edaran SekMA No 11 tahun 2019 melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/Surat_Edaran_Sekma_11_th_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


18 Juli 2019

Undangan Pengarahan Presidential Lecture 

Dengan ini disampaikan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1109/SEK/KP.00.3/7/2019 Perihal Undangan Pengarahan Presidential Lecture yang ditujukan Kepada Daftar Nama Terlampir, dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1110/SEK/KP.00.3/7/2019 Perihal Penugasan Kegiatan Presidential Lecture yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Panitera Mahkamah Agung RI dan Para Kepala Biro Pada Badan Urusan Administrasi MA RI, dan Surat Tugas Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 176/SEK/ST/7/2019 dengan Daftar Nama Terlampir. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh file-file berikut : 

Surat SekMA Nomor 1109. 1110 dan 176 : https://mahkamahagung.go.id/media/6248 

Surat Undangan Kemenpan Presidential Lecture : https://mahkamahagung.go.id/media/6249

Daftar Nama Presidential Lecture II MA-RI : https://mahkamahagung.go.id/media/6250 

Bahan Presidential Lecture tahun 2019 : https://mahkamahagung.go.id/media/6251

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia

(@x_cisadane)


Ditulis oleh STM 18 Juli 2019

Pemberitahuan Bimbingan Tekhnis Pemberkasan Perkara Tata Usaha Negara Tahun 2019

Dalam rangka melaksanakan kegiatan DIPA Ditjen Badilmiltun Tahun Anggaran 2019, diharapkan kehadiran Panitera Muda Perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara / Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Pajak yang namanya terdapat dalam surat (terlampir) untuk mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Pemberkasan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara , Hak Uji Materiil dan Sengketa Pajak yang akan dilaksanakan pada :


Hari / Tanggal :  Rabu 24 Juli s/d Jum'at 26 Juli 2019

Tempat           HOTEL SWISS BELINN TUNJUNGAN

                       Jalan Tunjungan No. 101 Embong Kaliasin Kec. Genteng, Kota Surabaya Jawa Timur 60271

                       Telp. (031) 99001999


Adapun nama peserta  dan ketentuan yang berlaku dapat dilihat/didownload dalam surat dan lampiran dibawah ini. 

Atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

SURAT DAN LAMPIRAN

SURAT TUGAS


17 Juli 2019

Permintaan Laporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Semester I t.a. 2019 

Berkenaan dengan Pelaksanaan DIPA tahun anggaran 2019 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, maka dalam rangka monitoring dan evaluasi Proses Pelelangan, dengan ini diinstruksikan Kepada Seluruh Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan juga Wilayah Mahkamah Agung untuk menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Semester 1 tahun anggaran 2019. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/31_Bua_Ukpbj_7_2019.pdf 

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


16 Juli 2019

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Tim Advokasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Mahkamah Agung RI 

Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dilaksanakan secara terintegrasi dan sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip dan etika dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Dalam rangka menjamin pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, maka perlu dilakukan pendampingan, konsultasi, dan atau bimbingan hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, maka Sekretaris Mahkamah Agung RI menetapkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 240/SEK/SK/III/2019 tentang Tim Advokasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Mahkamah Agung RI. Adapun Tim Advokasi memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu melakukan pendampingan, konsultasi, dan atau bimbingan hukum pada sebelum, saat dan sesudah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Di samping itu, Tim Advokasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Mahkamah Agung RI juga bertugas dalam melakukan pendampingan, konsultasi, dan atau bimbingan hukum terhadap Para Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang terkena Permasalahan Hukum dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh SK SekMA No 240/SEK/SK/III/2019 melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/240_SEK_SK_III_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

Link SIPP Web Peradilan Militer

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Peradilan Militer

Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tingkat Pertama Website SIPP Web
Pengadilan Militer UtamaPengadilan Militer UtamaLihat-
Pengadilan Militer Tinggi I MedanLihat-
Pengadilan Militer Tinggi II JakartaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi III SurabayaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi I Medan
Pengadilan Militer I-01 Banda AcehLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-02 MedanLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-03 PadangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-04 PalembangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-05 PontianakLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-06 BanjarmasinLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-07 BalikpapanLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
Pengadilan Militer II-08 JakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-09 BandungLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-10 SemarangLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-11 YogyakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Pengadilan Militer III-12 SurabayaLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-13 MadiunLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-14 DenpasarLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-15 KupangLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-16 Makassar
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-17 Manado
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-18 Ambon
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Lihat
Lihat


Read more ...

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3967
mod_vvisit_counterYesterday2120
mod_vvisit_counterThis week7958
mod_vvisit_counterAll days7754209

We have: 36 guests online
Your IP: 54.198.246.164
 , 
Today: Jul 23, 2019

peraturan-button