1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

28 November 2019

Hasil Rapat TPM Kepaniteraan Diltun 2019

Berdasarkan hasil rapat TPM Kepaniteraan yang telah dilaksanakan pada Rabu, tanggal 27 November 2019. Berikut diumumkan Pejabat Kepaniteraan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang mendapat promosi dan mutasi, sebagai berikut :

*Hasil TPM Kepaniteraan


(hr)


Ditulis oleh Arianie Amanda 28 November 2019

PENGUMUMAN TPM PANITERA PERADILAN MILITER T.A. 2019

Bersama ini disampaikan hasil rapat TPM Panitera di lingkungan Peradilan Militer yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2019 di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI. Bagi personil yang namanya terdapat dalam hasil rapat TPM agar segera mengirimkan berkas kelengkapan untuk pengurusan biaya pindah.

Hasil Rapat TPM Panitera TA. 2019



26 November 2019

Pelatihan Pengembangan Manajemen Sistem Informasi tentang Multimedia Infografis Interaktif With Ms. PowerPoint

Jakarta - ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id. Senin, 25 November 2019 bertempat di Ruang Rapat Besar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58 Cempaka Putih Jakarta Pusat diselenggarakan Pelatihan Pengembangan Manajemen Sistem Informasi Pembahasan  mengenai Multimedia Infografis Interaktif  With Ms. Power Point. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bagian Organisasi Dan Tata Laksana Widiyanti, S.H., M.M.

Pelatihan ini dihadiri oleh para pejabat Eselon IV dan staf pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam kegiatan pelatihan ini, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mengundang narasumber (pembicara) dari PT. Silka Teguh Sejahtera (www.sciencom.com), yakni Muhammad Syarif Hartawan, M.Kom., M.M., selaku Instruktur/Trainer.

Sebagaimana diketahui, Pelatihan Multimedia Infografis memberikan teknik secara langsung kepada para peserta bagaimana cara membuat presentasi yang baik dan menarik melalui desain infografis yang telah dikemas menjadi sebuah desain informasi. Infografis ini mengunakan tools Ms. Office PowerPoint 2019 dengan berbagai kelebihannya dari mulai membuat dokumen, tata layout, sampai dokumen yang dapat dengan kebutuhan kita (Customised Design), pengaturan slide, format pptx, desain presentasi, menambahkan objek gambar, dan dapat juga menampilkan video dan multimedia serta animasi object. Menambahkan slide transisi menggunakan efek-efek animasi yang sangat mudah serta kedepannya dapat membuatan interaktif presentasi serta video infografis.

Adapun tujuan dari pelatihan ini:

  1. Teori infografis.
  2. Memahami aplikasi infografis.
  3. Membuat design dalam power point 2019.
  4. Memahami pembuatan infografis.
  5. Menggunakan animasi dalam transisi (slide) atau animasi object.
  6. Menampilkan hasil desain di monitor dan dapat mencetak hasil infografis di media cetak.

Materi yang disampaikan narasumber:

  1. Teori Infografis
  2. Pengenalan Microsoft Powerpoint 2019
    • Menjalankan Microsoft PowerPoint 2019
    • Pengenalan Interface/Tampilan PowerPoint 2019
    • Membuat Dokumen Baru, Menyimpan Presentasi dan Menutup Presentasi
  3. Mengatur Tampilan Kerja Dokumen
    • Mengatur ukuran slide dokumen
    • Pengenalan beberapa tampilan.
    • Bekerja Dengan Slide.
  4. Menambah Gambar Shapes
    • Membuat shapes.
    • Memodifikasi shape serta membentuk shape desain.
  5. Mendesain menggunakan Microsoft Powerpoint
    • Mengatur dan menyusun tata letak desain.
    • Menambahkan shape.
    • Menambahkan garis.
    • Mengatur jarak desain
  6. Menambah Font
    • Menambah font.
    • Membuat teks sesuai font.
  7. Menampilan desain

Pelatihan Pengembangan Manajemen Sistem Informasi Pembahasan mengenai Multimedia Infografis Interaktif  With Ms. Power Point ditutup oleh Kepala Bagian Organisasi Dan Tata Laksana Widiyanti, S.H., M.M.

(@TED-X)


22 November 2019

Rapat Tindak Lanjut Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

Jakarta - ditjenmiltun.net. Jum’at, 22 November 2019 bertempat di Ruang Rapat Besar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58 Cempaka Putih Jakarta Pusat diselenggarakan kegiatan Tindak Lanjut Penyusunan Rencana Strategi Direktorat Jenderal Mahkamah Agung. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bagian Perencanaan dan keuangan Sadiman, S.H., M.M.

Tindak Lanjut Penyusunan Renstra ini dihadiri oleh para pejabat Eselon III, IV dan staf pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam kegiatan penyusunan ini, Direktorat Jenderal  Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mengundang narasumber (pembicara) dari BAPPENAS yakni Muhammad Nasir.

Sebagaimana diketahui, Rencana Strategis (RENSTRA) adalah dasar dalam menyusun anggaran sehingga dalam penyusunannya harus sesuai dengan tujuan dari lembaga. Melanjutkan rapat Penyusunan Renstra di Bogor, secara garis besar renstra terdiri dari 4 (empat) BAB.

Dalam BAB I renstra menggambarkan kondisi organisasi secara umum saat ini dalam konteks Man, Money, Manual, Method apakah sudah memadai kemudian menganalisa lingkungan srategis mulai dari:

  • SDM (Sumber Daya Manusia)
  • Dalam pembahasan SDM ini dijelaskan peta jabatan agar bisa melihat beban yang ada dan berapa SDM yang dibutuhkan untuk kedepannya.
  • Sarana dan Prasarana
  • Tidak perlu terlalu detail dan cukup berbentuk grafik, kemudian untuk semua unit menyesuaikan SOP nya.
  • Hasil Capaian
  • Bukan berapa uang yang habis dipakai dan berapa kegiatan yang dilaksanakan melainkan adalah apa saja yang sudah dilakukan untuk mendukung penyelesaian perkara.
  • Identifikasi Isu dari Bisnis Utama, dalam hal ini artinya pembahasannya adalah masalah dan dinarasikan dalam bahasa negatif

(@TED-X)


20 November 2019

Pelatihan Pengembangan Manajemen Sistem Informasi tentang Cara Menulis di Media Online Website Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara


Jakarta - ditjenmiltun.net. Selasa, 19 November 2019 bertempat di Ruang Server TI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58 Cempaka Putih Jakarta Pusat diselenggarakan Pelatihan Pengembangan Manajemen Sistem Informasi Pembahasan  mengenai Cara Menulis di Media Online Website Direktorat Jenderal Mahkamah Agung. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bagian Organisasi Dan Tata Laksana Widiyanti, S.H., M.M.

Pelatihan ini dihadiri oleh para pejabat Eselon IV dan staf pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam kegiatan pelatihan ini, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mengundang narasumber (pembicara) dari PT. Silka Teguh Sejahtera (Sciencom) yakni Andry Sunandar, S.T., M.Kom., selaku Instruktur di Sciencom.

Sebagaimana diketahui, menulis di media online website, media sosial, email, facebook, blog harus sedemikian agar scannable, mudah dipahami oleh mata pembaca, sehingga enak dilihat, enak dibaca, dan mudah dipahami sesuai kaidah penulisan. Penulisan online (online writing) memiliki kaidah dan gaya tersendiri yang bebeda dengan gaya penulisan di media cetak atau elektronik (radio/TV).

Adapun tujuan dari pelatihan ini:

  1. Membuat tulisan yang bermanfaat sesuia Kaidah Penulisan
  2. Memahami bagaimana cara menulis dengan kaidah Penulisan.

Materi yang disampaikan narasumber:

  1. Kenapa kita harus menulis?
  2. Cara menulis berita di Media Online Website
  3. Prinsip Kaidah memulis di Media Online Website
  4. Bagaimana menggunakan Tekhnik Menulis 5w+1h?

Cara menggunakan Teknik Menulis 5w+1h:

  • What (Apa) berkaitan dengan peristiwa yang terjadi
  • Where (Dimana) berkaitan dengan tempat diman peristiwa terjadi
  • When (Kapan) berkaitan dengan waktu peristiwa terjadi
  • Who (Siapa) berkaitan dengan pelaku peristiwa
  • Why (Mengapa) berkaitan dengan latar belakang terjadinya peristiwa
  • How (Bagaimana) berkaitan dengan proses terjadinya peristiwa

Pelatihan Pengembangan Manajemen Sistem Informasi Pembahasan  mengenai Cara Menulis di Media Online Website Direktorat Jenderal Mahkamah Agung ditutup oleh Kepala Bagian Organisasi Dan Tata Laksana Widiyanti, S.H., M.M.

(TED-X)


14 November 2019

Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara membuka Kegiatan RENSTRA Tahun 2019

Bogor-ditjenmiltun.net. Bertempat di Hotel Whiz Prime Pajajaran Bogor Jalan Cikuray No 47 Pajajaran Bogor, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan  Peradilan Tata Usaha Negara Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., membuka Kegiatan Renstra Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan  Tata Usaha Negara Tahun 2019.  Kegiatan diawali dengan Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Hymne Mahkamah Agung Republik Indonesia, selanjutnya dilakukan Pembacaan Doa oleh Hari Arief Darmawan, S.H.

Kegiatan dilanjutkan dengan Laporan Penyelenggaraan Kegiatan RENSTRA oleh Ketua Panitia Sadiman, S.H., M.M., kegiatan Evaluasi IKU dan Renstra Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ini pada hakekatnya adalah kegiatan lanjutan dari Penyusunan Renstra kolaborasi 3 (tiga) Direktorat Jenderal terdiri dari Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama dan Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN yang telah dilaksanakan di Yogyakarta tanggal 17 Juli sd. 19 Juli 2019.

Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dana dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Gambaran capaian kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam 5 (lima) tahun sebelumnya tercatat dalam Profil Laporan Akuntabilitasi Kinerja Mahkamah Agung. Secara umum dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara terdiri dari 2 (dua) sasaran tujuan organisasi yang meliputi:

  1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendukung Peradilan, dan
  2. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

Potensi dan permasalahan serta isu-isu strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah dirumuskan berdasakan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan mengunakan Analisis SWOT.

Secara singkat, isu strategis dari aspek permasalahan dalam tugas pokok dan fugsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ialah: "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang profesional, akuntabel, dan transparan" dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan diantaranya:

  1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan peradilan;
  2. Meningkatkan sistem manajemen teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
  3. Meningkatkan koordinasi antar unit dan stakeholders yang terkait;
  4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pelayanan peradilan.

Berikutnya Kegiatan RENSTRA secara resmi dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., sekaligus memberikan sambutan dan arahan.

Dalam sambutan dan sekaligus arahannya, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. menegaskan bahwa kegiatan Rencana Strategis ini merupakan tindak lanjut yang disusun berdasarkan Blueprint Mahkamah Agung RI 2010-2035 dan untuk dapat menjadi acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara periode 2020-2024. Dalam penyusunan Rencana Strategis Direktorat  Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara perlu disesuaikan dengan   kebutuhan   dan   isu-isu   strategi   yang   berkembang   serta   prioritas   dan kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung, sehingga  Rencana Strategis ini benar-benar bermanfaat untuk mendukung tercapainya Visi Mahkamah Agung, khusunya  Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer danPeradilan Tata Usaha Negara yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Yang Agung”.

Kegiatan diselenggarakan selama 3 (tiga) hari dari Hari Rabu  13 November 2019 sampai dengan hari Jum’at 15 November 2019 dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 1159/Djmt/Ratgas/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 dihadiri oleh Peserta dari Satuan Kerja di Lingkungan Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

(TED-X)


Ditulis oleh hajime 12 November 2019

PENGUMUMAN SELEKSI PENERIMAAN CPNS MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2019






Informasi selengkapnya dapat diunduh pada lampiran di bawah ini :

  1. Pengumuman CPNS 2019.pdf
  2. Surat Lamaran MA v11_11_20_25.docx
  3. Surat Pernyataan CPNS 2019_v_11_11_2019.doc
original source : https://www.mahkamahagung.go.id

#hajime




11 November 2019

Upacara Memperingati Hari Pahlawan Ke-74 Tahun 2019

img3

Jakarta-ditjenmiltun,net. Mahkamah Agung RI, memperingati Upacara Peringatan Hari Pahlawan ke-74 pada Senin, 11 November 2019 di Kantor Mahkamah Agung RI, Jakarta. Upacara peringatan Hari Pahlawan ini dengan Tema "Aku Pahlawan Masa Kini". Upacara telah dilaksanakan dalam suasana khidmat yang dihadiri oleh Para Pejabat Struktural Eselon I-IV, Hakim Yustisial dan Seluruh Pegawai Mahkamah Agung RI. Panitera Mahkamah Agung RI Made Rawa Aryawan, S.H., M.Hum., menjadi Pembina Upacara Peringatan Hari Pahlawan tahun 2019 di Kantor Mahkamah Agung RI, Jakarta.

Dalam amanatnya, Panitera Mahkamah Agung RI membacakan Pidato Peringatan Hari Pahlawan sesuai Surat Edaran Menteri Sosial Republik Indonesia. Pesan yang disampaikan dalam pidato tersebut antara lain dengan Peringatan Hari Pahlawan diharapkan kita akan lebih mengahrgai jasa dan pengorbanan para pahlawan, sebagaimana ungkapan salah seorang The Founding Fathers kita Bung Karno  yang menyatakan bahwa "....hanya bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya dapat menjadi bangsa yang besar...". Selain itu Peringatan Hari Pahlawan kita bangkitkan semangat berinovasi bagi anak-anak bangsa untuk menjadi Pahlawan Masa Kini, sebagaimana tema Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2019 "Aku Pahlawan Masa Kini". Dengan menjadikan diri kita sebagai Pahlawan Masa Kini, maka permasalahan yang melanda bangsa ini dapat teratasi. Untuk itu marilah kita terus-menerus upaya memupuk nilai kepahlawanan agar tumbuh subur dalam hati sanubari segenap insan masyarakat Indonesia. Selamat Hari Pahlawan 2019, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada bangsa Indonesia agar dapat menjaga keutuhan NKRI yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu negeri. Sekali lagi jadilah Pahlawan Masa Kini yang membanggakan negeri.

img1

(TED-X)


08 November 2019

Penyerahan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Ditjen Badilmiltun MA RI Tahun 2019

Bandung, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah menyerahkan Sertifikat Akreditasi dan Surveillance Penjaminan Mutu di lingkungan peradilan Militer dan peradilan Tata Usaha Negara. Kegiatan ini berlangsung pada hari rabu, 6 November 2019 di Bandung. Sertifikat diserahkan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Hatta Ali S.H, M.H disaksikan oleh Wakil Ketua MA bidang Yudisial, Wakil Ketua MA bidang Non Yudisial,TUAKA Agama MA RI, TUAKA  Pembinaan MA RI, TUAKA MIL , TUAKA TUN, Sekretaris MA RI , Dirjen Badilmiltun MA RI, Kepala Dilmilti, Kepala Dilmil, Ketua Pengadilan Tinggi TUN, dan Ketua Pengadilan TUN dari Pengadilan yang mendapatkan Sertifikat Akreditasi.

Dalam sambutannya, Ketua MA RI menyampaikan bahwa Inovasi yang telah dilaksanakan oleh aparatur peradilan merupakan kunci untuk membangkitkan semangat dalam memberikan pelayanan yang prima. “Jika bukan karna upaya-upaya seperti Akreditasi, mungkin lembaga peradilan akan lebih terpuruk di mata public dibandingkan sebelum era reformasi. Layanan yang diberikan oleh lembaga peradilan mungkin tidak memuaskan semua orang, namun setidaknya aparatur peradilan telah menunjukan bahwa perubahan juga telah terjadi dilingkungan Mahkamah Agung RI dan pengadilan-pengadilan yang ada di bawahnya yang telah berkonstribusi secara signifikan dalam perubahan.” Ucapnya.

Adapun berikut, daftar nama satker penerima Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2019 :

1. Dilmil III-17 Manado dengan nilai akreditasi :  A (Excellent)

2. Dilmil III-18 Ambon dengan nilai akreditasi: A (Excellent)

3. Dilmil III-15 Kupang dengan nilai akreditasi  : A (Excellent)

4. Dilmil III-14 Denpasar dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

5. Dilmil III-19 Jayapura dengan nilai akreditasi : B (Good)

6. Dilmil I-07 Balikpapan dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

7. Dilmil I-01 Banda Aceh dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

8. PTUN Palembang dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

9. PTUN Pekanbaru dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

10. PTUN Ambon dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

11. PTUN Jayapura dengan nilai akreditasi : B (Good)

12. PT.TUN Makassar dengan nilai akreditasi : B (Good)

13. PTUN Kendari dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

14. PTUN Samarinda dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

15. PT.TUN Medan dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

16. PTUN Medan dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

17.  PTUN Pontianak dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

18. PTUN Pangkal Pinang dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

19. PTUN Gorontalo dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

20. PT.TUN Surabaya dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

21. PTUN Kupang dengan nilai akreditasi : A (Excellent)


Daftar nama satker penerima Surveilance Akreditasi Penjaminan Mutu di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2019 :

1. Dilmil II-08 Jakarta dengan nilai akreditasi :  A (Excellent)

2. Dilmil I-05 Pontianak dengan nilai akreditasi: A (Excellent)

3. Dilmil III-12 Surabaya dengan nilai akreditasi  : A (Excellent)

4. Dilmil II-10 Semarang dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

5. Dilmil II-09 Bandung dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

6. PTUN Jakarta dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

7. PTUN Palangkaraya dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

8. PTUN Bandar Lampung dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

9. PTUN Yogyakarta  dengan nilai akreditasi : A (Excellent)

10. PTUN Bandung dengan nilai akreditasi : A (Excellent)


(hr).


01 November 2019

Luar Biasa! Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara diberikan kesempatan Menjajakan Kaki di Gedung Sate Bandung 


Bandung-ditjenmiltun.net. Sebuah kehormatan bagi Rombongan Peserta Kegiatan Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara diberikan kesempatan Menjajakan Kaki di Gedung Sate Bandung guna melakukan Studi Banding Pemanfaatan Teknologi Informatika di Lingkungan Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kegiatan studi banding ini merupakan rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara tahun 2019 yang dihelat di Bandung. Kegiatan studi banding ke Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dilakukan disela-sela penyelenggaraan kegiatan Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun Inspektur Inspektorat Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dr. Ir. Ferry Sofwan Arif, M.Si (mewakili Gubernur Provinsi Jawa Barat yang berhalangan hadir) menerima dan menyambut baik kedatangan Rombongan Peserta Kegiatan Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. 

Tanpa membuang banyak waktu Dr. Ir. Ferry Sofwan Arif, M.Si memberikan kesempatan kepada jajarannya untuk menunjukkan Inovasi Teknologi Informasi dan Komunikasi yang telah diterapkan di Lingkungan Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Rombongan Peserta Kegiatan Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dimulai dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Barat Setiaji, S.T., M.Si memaparkan Strategi dan Kebijakan Integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Jawa Barat. Dipilihnya destinasi Studi Banding ke Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dikarenakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berhasil meraih Juara dalam Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk kategori Provinsi dengan nilai indeks 3,22 (Predikat Baik) untuk Provinsi Jawa Barat dan 2,27 (Predikat Cukup) untuk Tingkat Kota/Kabupaten. 


Sebagaimana diketahui Jawa Barat merupakan Provinsi yang cakupan wilayahnya cukup luas (sekitar 3,7 juta ha) dengan total penduduk lebih dari 48 juta jiwa yang tersebar di 9 Kota, 18 Kabupaten, 627 Kecamatan, 645 Kelurahan dan 5312 desa. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Instansi Pemerintah (e-GovermentPemerintah Provinsi Jawa Barat didukung oleh Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui Peraturan Gubernur No. 86 tahun 2018 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Lahirnya Peraturan Gubernur tersebut sekaligus membentuk kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna dengan maksud untuk menjamin integrasi dan sinkronisasi Teknologi Informasi dan Komunukasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dan dengan tujuan, yaitu : 

  1. Mewujudkan pengelolaan SPBE berbasis Rencana Induk SPBE
  2. Mewujudkan keselarasan antara pengelolaan SPBE di Dinas Kominfo dan Perangkat Daerah 
  3. Mewujudkan sinkronisasi dan integrasi pengelolaan SPBE


Setelah paparan mengenai Strategi dan Kebijakan Integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Jawa Barat, Dr. Ir. Ferry Sofwan Arif, M.Si memberikan kesempatan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) untuk menunjukkan Profil Aplikasi SIMPATIK (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan untuk Publik) kemudian dilanjutkan dengan Paparan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setelah itu Inspektur Inspektorat Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan kesempatan kepada Rombongan Peserta Kegiatan Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara untuk melakukan diskusi. Seusai diskusi hangat, Tim Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempersilahkan dan menemani Rombongan Peserta Kegiatan Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara untuk menikmati pesona dan keindahan museum yang terletak di dalam Gedung Sate Bandung seraya mempelajari sejarah Pemerintah di Masa Kolonial. Tak terasa hari sudah petang, untuk menghilangkan rasa penat segenap Rombongan Peserta Kegiatan Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara berkeliling Kota Bandung dengan menaiki Bandros (Bandung Tour on The Bus) sembari menikmati indahnya pemandangan dan hiruk pikuk Kota Lautan Api. 

Materi Studi Banding dapat diunduh melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/materi_studi_banding.zip

(@x_cisadane)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg
  • Banner 6.jpeg
  • Banner 7.jpeg
  • Banner 8.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

Link SIPP Web Peradilan Militer

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Peradilan Militer

Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tingkat Pertama Website SIPP Web
Pengadilan Militer UtamaPengadilan Militer UtamaLihat-
Pengadilan Militer Tinggi I MedanLihat-
Pengadilan Militer Tinggi II JakartaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi III SurabayaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi I Medan
Pengadilan Militer I-01 Banda AcehLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-02 MedanLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-03 PadangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-04 PalembangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-05 PontianakLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-06 BanjarmasinLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-07 BalikpapanLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
Pengadilan Militer II-08 JakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-09 BandungLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-10 SemarangLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-11 YogyakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Pengadilan Militer III-12 SurabayaLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-13 MadiunLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-14 DenpasarLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-15 KupangLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-16 Makassar
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-17 Manado
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-18 Ambon
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Lihat
Lihat


Read more ...

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday801
mod_vvisit_counterYesterday4552
mod_vvisit_counterThis week30843
mod_vvisit_counterAll days8348565

We have: 92 guests, 11 bots online
Your IP: 3.215.182.36
 , 
Today: Des 07, 2019

peraturan-button