1

Jakarta – ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id. Pada hari selasa tanggal 16 januari 2021 bertempat di Ruang Data Center Ditjen Badilmiltun Lt. 9 telah dilaksanakan Pemabahasan Reviu Data Dukung Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas Area II di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam pelaksaan kegiatan Pemabahasan Reviu Data Dukung Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas Area II dihadiri oleh setiap anggota team Area II yang tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 19/Djmt/Kep/01/2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas  Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), selain dihadiri oleh anggota team area II dalam pembahasan yang dilakukan juga didampingi oleh auditor dari Badan Pengawasan.

Berikut adalah ringkasan hasil rapat kegiatan pembahasan Zona Integritas dilingkungan Ditjen Badilmiltun pada Area II (Penataan Tatalaksana) yaitu :

1. Prosedur Operasional Tetap (SOP)

  • Untuk kolom keterangan penilaian LKE harus dijelaskan sesuai dengan SOP yang ada.
  • Inovasi berupa aplikasi yang sudah ada haruslah dibuatkan SOP untuk acuan penggunaan.
  • Monitoring dan Evaluasi penerapan SOP sudah ada.

2. E-Office

  • Untuk mendukung nilai LKE maka dilengkapi dengan Aplikasi yang ada pada Ditjen Badilmiltun dan sudah digunakan.
  • Teknologi Informasi yang digunakan Ditjen Badilmiltun pada saat ini dan seluruh satker Mahkamah Agung menggunakan SIKEP.
  • Inovasinya “Teman Si Ganis TUN” untuk pemberian layanan publik.
  • Aplikasi yang digunakan haruslah dimonitoring dan dievaluasi baik penggunaannya maupun sarana dan prasarananya.

3. Keterbukaan Informasi Publik

  • Perlunya pembuatan SK PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi).

4. Saran Auditor M. Syarif : setiap eviden dikumpulkan sesuai dengan yang dipertanyakan dalam LKE supaya jawaban tidak melebar, apa yang dipertanyakan dalam LKE itulah yang dijawab (Tingkat Akurasi/Ketepatan dalam menjawab LKE haruslah diperhitungkan, tidak sekedar memasukkan eviden)

5. Saran auditor Amarildo Rizki : setiap SOP sebaiknya dilakukan monitoring, apakah pada saat diterapkan penggunaannya, SOP ini sudah sesuai tidak dengan yang seharusnya, karena terkadang SOP berbenturan dengan SOP satu sama lainnya. Oleh karena itu, selain dievaluasi dimonitoring juga pelaksanaannya, supaya tidak terjadi benturan dengan SOP terkait. Sehingga setiap bagian wajib melakukan monitoring terhadap SOP nya masing-masing, disertai evaluasi juga.

6. Monitoring dan evaluasi sebaiknya dilakukan dengan survey kepada penerima layanan. Karena merekalah yang merasakan langsung dari layanan itu sendiri.

7. Hasil dari evaluasi menjabarkan perubahan yang terjadi, misalnya sebelum dilakukan evaluasi seperti apa dan sesudah evaluasi seperti apa. Jika memungkinkan kondisi awal sebelum evaluasi bagaimana setelah dilakukan kondisinya seperti apa.

8. Dokumen monev IT yang terkait dengan pelayanan sebaiknya dilakukan secara periodik : bulanan, triwulan, semester, dan tahunan.

2  3 

Sehubungan dengan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-257/MK.05/2020 tanggal 22 Desember 2020 Hal Perpanjangan Proses Restrukturasi Rekening Pengeluaran sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementrian Negara/Lembaga. 

Untuk informasi lebih lanjut silahkan unduh link di bawah ini ...

Surat Pembaharuan Email KPA dan Bendahara Pengeluaran DIPA 005.05

Pada hari ini, Jumat, 26 Februari 2021 telah dilaksanakan kegiatan rapat guna membahas Tindak Lanjut Laporan Progres Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas (ZI) area I s/d area VI pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan MIliter dan Peradilan Tata Usaha Negara di Ruang Transit Hakim Agung Lt.2 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung.

Banyak saran dan evaluasi yang diberikan oleh ibu Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H.,M.H selaku Direktur Jenderal Badilmiltun sekaligus sebagai Pembina Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah WBK/WBBM di Ditjen Badilmiltun untuk membenahi segala macam kekurangan yang ada dalam mempercepat dan mewujudkan Zona Integritas.

WhatsApp Image 2021 02 26 at 09.55.26 1 WhatsApp Image 2021 02 26 at 09.55.26 2

 

Dari semua area yang dibahas, area V adalah area yang memiliki nilai paling rendah karena selama ini Pengendalian dan Pengawasan lebih banyak dilakukan dari luar eselon I Ditjen Badilmiltun atau lebih tepatnya selama ini dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, sehingga untuk internalisasi pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan belum sepenuhnya terealisasi dengan sempurna. Namun dengan adanya hasil penilaian ini, maka diharapkan kedepannya dalam internal Ditjen Badilmiltun sendiri akan terwujud pengendalian dan pengawasan, sehingga setiap bisnis proses pada semua lini di Ditjen Badilmiltun bisa lebih terkendali dan berjalan dengan baik.

Dirjen Badilmiltun juga menegaskan agar semua tim kerja agar terus bekerja maksimal saling bahu membahu untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik sehingga predikat Zona Integritas wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani bisa otomatis didapatkan secara alami, benar-benar didapatkan dari hasil peningkatan kinerja, bukan hanya slogan saja.

Kegiatan rapat pembahasan tindak lanjut laporan progres LKE ini dihadiri oleh semua ketua tim penilai dan koordinator setiap area dan tentu saja dengan tetap mentaati protokol kesehatan.

WhatsApp Image 2021 02 26 at 09.55.26  WhatsApp Image 2021 02 26 at 09.55.27

HASIL RAPAT TPM KEPANITERAAN DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021

Bersama ini kami lampirkan Hasil Rapat Tim Promosi dan Mutasi (TPM) Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2021 yang telah di laksanakan pada tanggal 23 Februari 2021.

Untuk informasi selengkapnya silahkan unduh file pada link di bawah ini :

Hasil TPM Kepaniteraan Tahun 2021

Surat Keputusan Nomor 24 

 

Penyelenggaraan dan Penunjukan Panitia serta Peserta Bimbingan Teknis Persidangan Secara Elektronik Bagi Hakim Tingkat Pertama Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara 2021.

Untuk informasi selengkapnya silahkan unduh file pada link di bawah ini :

Surat Keputusan Bimtek Persidangan Elektronik

Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimtek 

Pemanggilan Peserta dan Narasumber Kegiatan Bimtek

 

20210208 135810

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 30/DJMT/KEP/II/2021, tanggal 3 Februari 2021 tentang Penunjukkan Tim Penguji, Panitia, dan Peserta Assesmen di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI.

DSC04120DSC04144

Hasil Rapat Pleno Peserta Calon Pejabat Struktural Eselon III yang dinyatakan lulus Eksaminasi berdasarkan urutan abjad sebagai berikut

  1. Catur Adi Wasono, S.E., M.M., Jabatan Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Sekretariat Ditjen Badilmiltun
  2. Dandy Capryanto Hermawan, S.H., M.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat Ditjen Badilmiltun
  3. Dwi Maria Puspitasari, S.Kom., M.M., Jabatan Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan Sekretariat Ditjen Badilmiltun
  4. Teguh Ahmadi, S.E., M.M., Jabatan Kepala Sub Bagian Akuntansi Sekretariat Ditjen Badilmiltun

DSC04447DSC04466

Hasil Rapat Pleno Peserta Calon Pejabat Struktural Eselon IV yang dinyatakan lulus Eksaminasi berdasarkan urutan abjad sebagai berikut :

  1. Ajie Putra Mula Kusuma, S.H., Jabatan Analis Tata Usaha, Sub. Bagian Tata Usaha, Sekretariat Ditjen Badilmiltun
  2. Firman Wirayudha, A.Md., Jabatan Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum, Sub. Bagian Tata Usaha Ditpratalakramil Ditjen Badilmiltun
  3. Resa Januar Pratama, S.T. Jabatan Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, Sub. Bagian Mutasi Sekretariat Ditjen Badilmiltun
  4. Satim, A.Md., Jabatan Pengelola Perkara, Seksi Penelaahan Berkas Perkara Sengketa Pajak Ditpratalakratun Ditjen Badilmiltun
  5. Wiwit Andi Hartanti, A.Md., Jabatan Pengelola Data, Sub. Bagian Ketatalaksanaan Sekretariat Ditjen Badilmiltun

Jakarta – ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id. Pada hari selasa 12 Januari 2021 bertempat di Ruang Serbaguna Lantai 12 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung, telah dilaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

DSC03717

 

Dirjen Badilmiltun memberikan amanat “didalam Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja bukan sekedar rutinitas yang setiap tahun harus dikerjakan tapi diharapkan Bapak/Ibu bisa memahami dan meresapi apa yang Bapak/Ibu sudah tanda tangani, sehingga dalam melaksanakan tugas untuk satu tahun kedepan ada rambu-rambu yang harus Bapak/Ibu perhatikan, ada target kinerja yang haru dicapai dan kalau bisa melebihi dari target tersebut”. Dirjen Badilmiltun juga menyampaikan “didalam kita sudah mencanangkan Zona Integritas yang dimana dalam penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja menjadi modal untuk Bapak/Ibu apakah layak untuk memenuhi syarat dalam membangun WBK dan WBBM”.

Dalam Pelaksanaan Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dihadiri oleh para Pejabat Eselon II dan III di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan untuk para Pejabat Eselon IV dan Pegawai lainnya mengikuti kegiatan secara daring/online mengingat pentingnya menjaga dan mencegah dari wabah Covid-19 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menggunakan sarung tangan dan tetap menajaga jarak atau social distancing.

DSC03727
DSC03724 DSC03742 zoom_0_Moment

IMG 5911 Medium

Jakarta- Ditjen Badilmiltun. Hari ini Selasa, 22 Desember 2020 pukul 10:00 WIB, Dr. H. Hasbi, M.H., resmi dilantik sebagai Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia menggantikan A.S Pudjoharsoyo yang telah habis masa jabatannya pada Agustus lalu. Pelantikan dilaksanakan di ruang Kusumah Atmadja gedung Mahkamah Agung, Jakarta dengan menerapkan protokol kesehatan agar acara tetap berjalan lancar tanpa adanya penyebaran virus covid-19.

Dr. H. Hasbi, M.H., lahir di Menggala, Lampung, pada 22 Mei 1967 dan memulai karir sebagai Calon Hakim di Pengadilan Agama Sungailiat pada tahun 1994. Kemudian menjabat sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Pangkalpinang (1997-2000) dan Hakim pada Pengadilan Agama Tenggamus (2000-2002). Selain itu, beliau juga pernah menjadi Asisten Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama tahun 2002-2005 yang kemudian menjabat sebagai Asisten Wakil Ketua Mahkamah Agung  pada 2005-2007. Alumnus Pondok Pesantren Darussalam Gontor tersebut juga pernah menjabat sebagai Direktur Pembinaan Administrasi Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (2015) dan teakhir menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI pada 2018-2020.

IMG 5928 Medium

Pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan Surat keputusan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo Nomor 193/TPA Tahun 2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang  Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung.

Pada acara pelantikan ini Ketua Mahkamah Agung mengatakan jabatan Sekretaris Mahkamah Agung menjadi tumpuan bagi keberlanjutan program-program strategis Mahkamah Agung di masa yang akan datang. Kesekretariatan Mahkamah Agung mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam mendukung Ketua Mahkamah Agung dan Pimpinan Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan koordinasi dan dukungan teknis, administrasi, organisasi dan finansial kepada seluruh unsur di lingkungan Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya. Beliau juga berharap agar anggaran besar yang ada pada tahun 2021 dan seterusnya dapat dikelola dengan sebaik-baiknya dan sebersih-bersihnya oleh jajaran Kesekretariatan Mahkamah Agung maupun peradilan di bawahnya tanpa adanya penyelewengan sedikitpun.

IMG 6017 Medium

Selain itu, beliau juga berpesan kepada Sekretaris Mahkamah Agung agar dapat mempertahankan predikat laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK yang telah diperoleh Mahkamah Agung selama 8 kali berturut-turut dan selalu berkoordinasi membuat laporan Tri-Wulan kepada Ketua Mahkamah Agung berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

 

TTD KMA

Jakarta - ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id. Pembangunan zona integritas yang telah lama direncanakan akhirnya berhasil diwujudkan pada hari ini, Selasa tanggal 24 November 2020 yang diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Kegiatan pencanangan Zona Integritas ini dibuka dengan teriakan yel-yel dan nyanyian lagu Mars Zona Integritas Ditjen Badilmiltun dengan penuh semangat membara oleh para pemuda pemudi aparatur kebanggaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Acara dilanjutkan dengan sambutan oleh Dirjen Badilmiltun, Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. yang mana dalam sambutannya, beliau mengatakan bahwa pencanangan Zona Integritas Ditjen Badilmiltun ini dimaksudkan untuk mewujudkan visi Mahkamah Agung yaitu membentuk badan peradilan yang Agung serta untuk membentuk aparatur pemerintah yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dari praktik KKN dan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada satuan kerja dibawahnya.

Ditjen Badilmiltun memiliki motto BERDIKARI yang merupakan akronim dari Berintegritas, Efektif,  Responsif, Disiplin, Inovatif, Kolaborasi, Akuntabel, Ramah dan Inspiratif. Motto ini menjadi pedoman dan penyemangat bagi Ditjen Badilmiltun dalam memberikan pelayanan yang prima sebagai bentuk komitmen bersama dalam pengaplikasian zona integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Dan untuk mendukung percepatan tercapainya zona integritas, Ditjen Badilmiltun membangun beberapa sistem aplikasi antara lain MIS Peradilan Militer, MIS Peradilan TUN, SIRATMIL, Teman SIGANISTUN dan aplikasi Desk Informasi.

Sambutan berikutnya diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H., beliau yakin bahwa Zona Integritas pada Ditjen Badilmiltun akan berhasil diwujudkan bila seluruh aparat selalu konsisten dan penuh semangat dalam menjalankan tugasnya.   

Menurut Ketua Mahkamah Agung, dalam membangun zona integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi  Bersih   dan   Melayani   di lingkungan Mahkamah Agung RI adalah komitmen bersama dan perlu adanya keterpaduan dan   kekompakan dari seluruh aparatur, dari tingkat  pusat  hingga  ke  daerah  agar Badan Peradilan Indonesia Yang Agung dapat tercapai dengan baik.

Setelah memberikan sambutan, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia akhirnya secara resmi Mencanangkan Zona Integritas Ditjen Badilmiltun yang ditandai dengan penekanan tombol pada layar monitor yang disediakan oleh panitia pencanangan zona integritas Ditjen Badilmiltun dan disambut oleh riuh tepuk tangan para tamu undangan yang hadir dalam acara tersebut.  

Acara Pencanangan Zona Integritas Ditjen Badilmiltun dihadiri juga oleh Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia,  Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Non Yudisial, para ketua Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia, Panitera Mahkamah Agung RI, Plt. Sekretaris MA RI, para Pejabat Eselon I MA RI, para Ketua/Kepada Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara  Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di wilayah DKI Jakarta dan lainnya.

Selain disaksikan oleh para tamu undangan yang hadir di ruangan, acara ini juga bisa disaksikan secara virtual melalui channel Youtube DitjenBadilmiltun.

 

6
7 8 9