Pasca berlakunya Undang-undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai yang mencabut Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka perlu diatur ketentuan mengenai pemberian materai tempel di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.
Berikut dilampirkan Surat Edaran No. 1 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Bea Materai Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, silahkan unduh pada link di bawah ini :
Surat Edaran Ditjen Badilmiltun Nomor 360 Tahun 2019
Bersama ini disampaikan Surat Edaran Ditjen Badilmiltun Nomor 360 Tahun 2019 tentang Panduan Teknis Peradilan Elektronik (E-COURT) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.
Untuk informasi selengkapnya silahkan unduh file berikut ini :
Surat Edaran Dirjen Badilmiltun No. 185/Djmt.3/SE/2/2016 Tentang Penggunaan Aplikasi SIPP di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara
Berdasarkan Surat Edaran Dari Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara No. 185/Djmt.3/SE/2/2016 Tentang Penggunaan Aplikasi SIPP di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara tertanggal 23 Februari 2016, yang ditujukan kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia.
Untuk lebih jelasnya berikut dilampirkankan Surat Edaran perihal tersebut diatas.
Page 187 of 187