1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

07 Juni 2018

Inilah 6 (enam) Point Kinerja Utama Unggulan Ditjen Badilmiltun


Jakarta - ditjenmiltun.net. Kamis, 07 Juni 2018, bertempat di Lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Jl Jenderal Ahmad Yani Kav 58 Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat pukul 15.00 WIB dilaksanakan kegiatan Rapat di luar Jam Kerja dalam rangka pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat  Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Widiyanti, S.H., M.H. dan dilanjutkan dengan pemaparan serta pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama oleh Raden Junida Hasta Kusumah, S.H., M.H. selaku Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Pelaporan Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. 

Sebagai informasi, Indikator Kinerja Utama (IKU) disusun sebagai bentuk upaya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mewujudkan visi dan misinya. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran atau indikator yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai sejauh mana keberhasilan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mewujudkan visi dan misinya yang dicapai melalui sasaran strategis

Indikator Kinerja Utama (IKU) juga digunakan sebagai acuan kerja bagi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam perencanaan kinerja tahunan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan atas pelaksanaan rencana kinerja, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum dalam pasal 10 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007

Perlu diketahui dalam dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara memuat 6 (enam) point usulan Kinerja Utama, yaitu : 

1. Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, dengan indikatornya :

    • Persentase Perkara Yang Diputus Tepat Waktu Ditingkat Pertama dan Tingkat Banding.
    • Persentase Pengadilan yang mampu menyelengarakan sistem Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang baik.

2. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Tranparan dan Akuntabel, dengan indikatornya : 

    • Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum.  
    • Indeks Responden yang puas terhadap layanan peradilan.

3. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, dengan indikatornya : 

    • Persentase penyelesaian minutasi perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. 
    • Persentase Berkas Perkara yang ditelaah dan lengkap serta tepat waktu yang diajukan Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi. 

4. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces to Justice), dengan indikatornya : 

    • Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan. 
    • Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan. 
    • Layanan Posbakum Pengadilan.

5. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan, dengan indikatornya : 

    • Persentase Putusan Perkara Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dengan indikatornya :

    • Persentase Tenaga Teknis yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding atau Persentase Tenaga Teknis yang memperoleh hasil nilai yang ditentukan dalam Fit and Proper Test untuk calon pimpinan pengadilan. 
    • Persentase Hakim dan Panitera yang mematuhi kode etik aparatur peradilan. 
    • Persentase Aparatur Pengadilan yang memperoleh nilai hasil test dari Implementasi Berkas Perkara Kasasi, PK dan Grasi. 
    • Persentase Aparatur Pengadilan yang memperoleh nilai hasil test dari Sosialisasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara.

Tentunya ke-6 (enam) point usulan Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara harus terlaksana sehingga tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dapat terlaksana sejalan dengan visi dan misinya.

Kegiatan Rapat di luar Jam Kerja dalam rangka pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dihadiri oleh seluruh Pejabat dan Staf Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Staf Bagian Perencanaan dan Keuangan, Staf Bagian Umum, Staf Bagian Kepegawaian, Staf pada Unit Kerja Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara. Kegiatan ini ditutup pada pukul 18.30 WIB oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Widiyanti, S.H., M.H.

(@x_cisadane)


06 Juni 2018

Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu PTUN Banjarmasin Hari Ketiga 


Banjarmasin - ditjenmiltun.net. Masih dalam suasana gemuruh semangat Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, pada hari ketiga yang jatuh pada Hari Rabu 06 Juni 2018 bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, dilaksanakan closing ceremony (taklimat akhir) Pelaksanaan Kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu. Taklimat Akhir dibuka oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Sumartanto, S.H., M.H. dan dilanjutkan dengan penyampaian hasil evaluasi (penilaian) kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu oleh Sudarsono, S.H., M.H. (Hakim Yustisial) selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam taklimat awal ini tim juga didampingi oleh Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin. 

Decak penasaran terhadap hasil nilai Pelaksanaan Kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin terpintas dalam raut wajah para personilnya yang hadir dalam taklimat akhir ini yaitu Para Personel Tenaga Teknis (Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Juru Sita), Para Pejabat Eselon, Para Pejabat Fungsional dan rekan-rekan staf. Dan di hari ketiga ini, rasa penasaran mereka terhadap hasil akreditasi terbayar sudah, pasalnya semua jerih payah, kerja keras, usaha dan upaya yang telah dilakukan oleh seluruh personel Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin membuahkan hasil nilai yang BAIK

Setelah penyampaian hasil evaluasi (penilaian) kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu, kemudian kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman, pengenalan Aplikasi e-Court oleh Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom dan pembinaan singkat dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin. Dipenghujung kegiatan, dilaksanakan foto bersama dengan seluruh personel Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin. Tim Pelaksana Kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu mengucapkan selamat dan sukses untuk Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang telah diakreditasi dan khususnya juga kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Sumartanto, S.H., M.H. selamat mengemban amanat yang baru, tetap semangat!

(@x_cisadane)


06 Juni 2018

Bumi Antasari Menjadi Destinasi Pertama dalam Pengenalan Aplikasi e-Court Peradilan TUN


Banjarmasin - ditjenmiltun.net. Bak sekali mendayung dua-tiga pulau terlampaui, disela-sela Pelaksanaan Kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, pada hari ketiga tepatnya Rabu 06 Juni 2018 dilaksanakan pengenalan Aplikasi e-Court oleh Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom (selaku Perwakilan Tim Development Mahkamah Agung RI). Bumi Antasari (sapaan Kota Banjarmasin) menjadi saksi sejarah yang pertama dalam sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. Sebagaimana diketahui, Aplikasi e-Court merupakan perwujudan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018. Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin termasuk beruntung di antara Pengadilan Tata Usaha Negara lainnya, pasalnya Pengenalan Aplikasi e-Court ini kali pertamanya dilaksanakan di lingkungan pengadilan. Meskipun Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin bukanlah satuan kerja yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung sebagai pilot project (tester), namun kehadiran Aplikasi ini sangat dinantikan oleh para aparatur peradilan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, tentunya ini merupakan hal positif.

Sebagai informasi, saat ini Aplikasi e-Court telah memasuki tahap uji coba (testing) di beberapa satuan kerja yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung. Aplikasi e-Court ini merupakan bentuk usaha Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya dalam mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Hal ini juga selaras dengan tuntutan para pencari keadilan dan perkembangan zaman yang mengharuskan pelayanan administrasi perkara di pengadilan bertansformasi ke arah modern (berbasis Teknologi Informasi). Hadirnya Aplikasi e-Court di Mahkamah Agung juga digadang-gadang dapat mewujudkan tertib administrasi perkara yang professional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern. Saat ini Aplikasi e-Court hanya diperuntukkan untuk kalangan advokat/penasihat hukum, namun ke depannya para pencari keadilanpun juga dapat menikmati produk made in Mahkamah Agung ini untuk memudahkan mereka dalam mengajukan gugatan. Aplikasi e-Court dapat diakses melalui tautan (URL) berikut ini : https://ecourt.mahkamahagung.go.id

Mau tau lebih banyak lagi tentang Aplikasi e-Court?  Klik di sini dan di sini

(@x_cisadane)


06 Juni 2018

Permintaan Dokumen RKBMN 

Memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 150/PMK.05/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Mahkamah Agung tahun Anggaran 2020, dengan ini diinformasikan terkait RKBMN yang sudah disampaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) maka sesuai dengan arahan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan bahwa dokumen RKBMN tersebut masih harus dilengkapi.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/282_bua4_pl07_06_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


05 Juni 2018

Sumartanto, S.H., M.H. terpilih sebagai Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin 


Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mengucapkan Selamat kepada Bapak Sumartanto, S.H., M.H. atas pelantikannya sebagai Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, kiranya Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai langkah Kepemimpinan dalam mengemban Amanat dan melaksanakan Tugas. 

(@x_cisadane)


05 Juni 2018

Autonom : Bukti Adanya Kemandirian di Tubuh Peradilan 
Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu PTUN Banjarmasin (Hari Kedua)


Banjarmasin - ditjenmiltun.net. Pengadilan dapat diibaratkan sebagai sebuah sistem dan dianalogikan sebagai sistem biologi pada mahkluk hidup. Tentunya sebagai sebuah sistem, jika ada satu bagian/komponen/struktur yang hilang maka akan menyebabkan terganggunya kinerja sebuah sistem. Ada hal yang menarik dalam pelaksanaan kegiatan akreditasi penjaminan mutu di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari kedua, yaitu adanya autonom di tubuh pengadilan. Dalam istilah biologi, autonom memiliki arti dapat mengatur aktivitas hidupnya secara mandiri. Begitupula dengan kondisi di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, tanpa hadirnya sosok Ketua Pengadilan maupun Wakil Ketua Pengadilan ditambah juga dengan keterbatasan jumlah sumber daya manusia, tidak menghalangi jalanya operasional pengadilan, tupoksi pengadilan dan pelayanan prima di pengadilan. Luar biasa bukan? 

Sudah menjadi kewajiban bagi pengadilan untuk melaksanakan pelayanan prima meskipun langit runtuh. Dengan berbagai macam keterbatasan yang dimiliki oleh pengadilan, hal tersebut bukan merupakan sebuah halangan ataupun hambatan untuk tidak mengendurkan semangat court of excellence services. Walaupun Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin belum mendapatkan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan yang baru (pada saat itu) hal tersebut sama sekali tidak mempengaruhi kualitas dan professionalitas para aparatur peradilannya dalam melayani para pencari keadilan. Dengan kerjasama yang baik antara Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, maka kekosongan pimpinan pengadilan bukanlah sebuah alasan (hambatan) melainkan dimaknai sebagai sebuah tantangan bersama. 

Pada hari kedua Pelaksanaan Kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, tim melakukan pengumpulan dan verifikasi evidence dari Area I hingga Area VII. Pada Area I, assessor memastikan bahwa apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin telah memiliki suatu rencana kegiatan pengawasan, analisa dan pengukuran sistem manajemen mutu. Kemudian assessor juga meninjau Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memastikan apakah nilai-nilai pengadilan, target dan rencananya sudah selaras dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan (Blue Print). Selain itu, assessor mengkaji Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan, Pakta Integritas, Rencana Kerja dan LKJiP Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk memberikan penilaian pada aspek Manajemen Kepemimpinan dan Sumber Daya Manusia (SDM). 

Berikutnya pada Area II, assessor melaksanakan penilaian pada aspek pelaksanaan administrasi perkara di tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Pemberkasan kasasi dan peninjauan kembali, pengawasan eksekusi, register perkara, laporan perkara dan kerasipan perkara serta tidak luput juga keuangan perkara menjadi subyek penilaian oleh assessor. Selanjutnya pada Area III, assessor memeriksa sarana dan prasarana pengadilan, mulai dari tempat parkir, toilet, tata ruang pengadilan, meja informasi, meja pengaduan, taman serta tools-tools pendukung yang berkaitan dengan informasi di bidang perkara. Untuk Area IV, assessor mengevaluasi implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dan juga infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi. Lalu pada Area V, assessor melakukan pengujian wawasan dan pengetahuan petugas meja informasi dan meja pengaduan, disamping juga sarana prasarana pendukungnya. Dan terakhir pada Area VI dan Area VII, assessor meninjau pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin. 

Lantas bagaimana hasilnya? Seperti yang telah dijelaskan dalam paragraf pertama di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin sudah membuktikan adanya autonom / kemandirian di tubuh peradilan, meskipun pada saat itu jabatan Pimpinan Pengadilan sedang vakum, Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tetap dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai peradilan yang agung. Untuk saat ini, terhitung sejak Rabu, 06 Juni 2018 Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin telah memiliki Ketua Pengadilan yang baru, yaitu : Sumartanto, S.H., M.H.

(@x_cisadane)


04 Juni 2018

Mengintip Gelora Court Excellent Service di Negeri Seribu Sungai 

Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu PTUN Banjarmasin (Hari Pertama) 


Banjarmasin - ditjenmiltun.net. Siapa yang tidak mengenal negeri seribu sungai? Ya, julukan tersebut melekat pada Kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin merupakan daerah yang berbentuk delta (kepulauan) yang dipisahkan oleh banyak sungai. Terletak tidak jauh dari Sungai Martapura dan Bundaran Kayutangi, berdiri sebuah bangunan dengan corak dan gayanya yang masih otentik di antara bangunan bergaya modern lainnya, ya itulah Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 333/Djmt/Kep/5/2018 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Akreditasi di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, ditetapkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin merupakan 1 (satu) dari 10 (sepuluh) satuan kerja di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang akan diambil penilaiannya terkait kelayakan terhadap implementasi court of excellence (akreditasi penjaminan mutu)

Pelaksanaan kegiatan akreditasi penjaminan mutu di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tidak terlepas dari upaya Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya yang senantiasa membangun citra positif peradilan melalui berbagai kebijakan pembaruan untuk mewujudkan pengadilan yang agung (court of excellence). Kebijakan ini sebagaimana tertuang dalam dokumen Perencanaan Jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia, yang dinamakan Cetak Biru (Blue Print) Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035. Menyikapi tuntutan tersebut, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara secara berkesinambungan melakukan upaya pembenahan sistem kerja yang berdampak pada peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas sumber daya manusia (SDM), aparatur peradilan yang transparan dan akuntabel serta telah memiliki standar pelayanan yang sesuai kaidah manajemen peradilan modern yang dipraktikkan secara konsisten, hingga mempermudah dan memperlancar pelayanan prima bagi para pencari keadilan. Namun, untuk melakukan perbaikan yang agresif dan massif diperlukan langkah pembaruan dengan metode yang taktis dan sistematis. 

Pada Hari Senin, 04 Juni 2018, tim pelaksana kegiatan akreditasi penjaminan mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang terdiri dari 3 (tiga) personil, yaitu Sudarsono, S.H., M.H. (Hakim Yustisial) selaku Ketua Tim, Widiyanti, S.H., M.H. (Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana) selaku koordinator teknikal, dan Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom (Staff Dokumentasi dan Informasi Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) melaksanakan amanat dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H. untuk menjadi assessor dalam kegiatan assessment akreditasi penjaminan mutu di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin. 

Kegiatan ini dibuka oleh Plt Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Alponteri Sagala, S.H., kemudian diawali dengan taklimat awal yang disampaikan oleh Ketua Tim, Sudarsono, S.H., M.H. Disela-sela taklimat awal, tim menyelenggarakan forum diskusi umum yang membahas terkait pelaksanaan kegiatan akreditasi penjaminan mutu yang dimoderatori oleh Koordinator Teknikal, Widiyanti, S.H., M.H. Dalam taklimat awal ini tim juga didampingi oleh Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin. Antusiasme yang tinggi juga ditunjukkan oleh para Tenaga Teknis (Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Juru Sita), Pejabat Eselon, Pejabat Fungsional dan rekan-rekan staf yang turut hadir dalam sesi taklimat awal. Pada hari pertama, dilaksanakan penilaian mandiri oleh satuan kerja yang dibimbing oleh masing-masing assessor berdasarkan 7 (tujuh) area yang ditentukan, seperti : 

  1. Area I : Management Kepemimpinan dan Sumber Daya Manusia (Assessor :  Sudarsono, S.H., M.H.)
  2. Area II : Pola Bindalmin dan SOP Penyelesaian Perkara (Assessor : Sudarsono, S.H., M.H.)
  3. Area III : Sarana dan Prasaran Pengadilan (Assessor : Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom)
  4. Area IV : Aplikasi Sistem Informasi Penulusran Perkara (SIPP) dan Aplikasi IT Berbasis lainnya (Assessor : Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom) 
  5. Area V : Pedoman Pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan (Assessor : Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom) 
  6. Area VI : PNBP dan Biaya Proses Penyelesaian Perkara (Assessor : Widiyanti, S.H., M.H.)
  7. Area VII : Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak mampu (Assessor : Widiyanti, S.H., M.H.)

Untuk diketahui pula, perbaikan sistem kerja di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara ini dapat dikatakan sebagai bentuk strategi pelaksanaan Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI pada tataran pengadilan tingkat pertama dan sekaligus juga merupakan pelaksanaan amanat Reformasi Birokrasi yang telah menjadi agenda nasional sesuai dengan program Nawacita Presiden Republik Indonesia pada saat ini. Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dituntut untuk menyediakan pelayanan standar peradilan yang bermutu, yaitu pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan para pencari keadilan. Beranjak dari latar belakang tersebut, maka hal ini menjadi salah satu dasar pelaksanaan kegiatan assesment Akreditasi Penjaminan Mutu di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dengan persyaratan standar yang digunakan untuk mengakses kemampuan satuan kerja pengadilan dalam memenuhi kebutuhan para pencari keadilan dengan peraturan yang sesuai.

(@x_cisadane)


04 Juni 2018

Eksistensi Dokumen Elektronik di Persidangan Perdata 

Pengantar 

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) maka terdapat penambahan jenis alat bukti di persidangan yakni informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Dalam ketentuan umum UU ITE dapat diketahui bahwa jenis data elektronik seperti tulisan, foto, suara, gambar merupakan informasi elektronik sedangkan jenis informasi elektronik seperti tulisan, foto, suara, gambar yang disimpan pada flash disk yang dapat dibuka melalui perangkat komputer merupakan dokumen elektronik. 

Pengalihan data tertulis ke dalam bentuk data elektronik telah diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, pada bagian menimbang huruf F dinyatakan bahwa "kemajuan teknologi telah memungkinkan catatan dan dokumen yang dibuat di atas kertas dialihkan ke dalam media elektronik atau dibuat secara langsung dalam media elektronik". Selanjutnya dipertegas "dokumen perusahaan dapat dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya dan merupakan alat bukti yang sah" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Jo Pasal 15 ayat (1) UU 8/1997. Hal ini berarti dokumen elektronik khususnya mengenai dokumen perusahaan merupakan alat bukti yang sah jauh sebelum diterbitkannya UU ITE. 

Tulisan ini secara khusus akan menguraikan eksistensi dokumen elektronik dalam persidangan perkara perdata sehingga tidak masuk pada ruang lingkup dokumen elektronik sebagai alat bukti petunjuk dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun dokumen elektronik sebagai alat bukti lain dalam perkara pidana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Klik di sini untuk Artikel Selengkapnya


31 Mei 2018

Rapat Lanjutan Pelaksanaan Akreditasi Peradilan Tata Usaha Negara 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Kamis, 31 Mei 2018 bertempat di Ruang Rapat Besar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Jl Jenderal Ahmad Yani Kav 58 Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat dilaksanakan Rapat Lanjutan Pelaksanaan Akreditasi Peradilan Tata Usaha Negara. Rapat dimulai pukul 10.00 WIB dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H. serta Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Jeanny Hilderia Veronica Hutauruk, S.E., Ak., M.M.  selaku moderator. Dalam rapat ini dibahas mengenai rencana pelaksanaan dan ketentuan dalam melaksanakan kegiatan akreditasi pada Peradilan Tata Usaha Negara. 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang terdiri dari 15 (lima belas) asesor akreditasi akan melaksanakan kegiatan akreditasi pada 12 (dua belas) satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara yang dimulai pada tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan 4 Juli 2018. Adapun ke-15 asesor akreditasi telah ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 333/Djmt/Kep/5/2018 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Akreditasi di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam kegiatan akreditasi ini terdapat 7 (tujuh) area yang akan dievaluasi, yaitu : 

  1. Manajemen kepemimpinan dan sumber daya manusia 
  2. Pola bindalmin dan SOP penyelesaian perkara 
  3. Sarana dan prasarana pengadilan 
  4. Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Aplikasi berbasis IT lainnya 
  5. Pedoman pelayanan meja informasi dan pengaduan 
  6. PNBP dan biaya proses penyelesaian perkara 
  7. Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu

Pada Rapat Lanjutan Pelaksanaan Akreditasi Peradilan Tata Usaha Negara Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H. memberikan arahan kepada seluruh asesor. Beliau menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan akreditasi ini waktunya sangat terbatas, diharapkan kegiatan akreditasi ini dapat berjalan sesuai rencana dan mencapai sasaran yang diharapkan. Selain waktu, biaya/anggaran pelaksanaan kegiatan akreditasi ini juga terbatas, oleh karenanya penghematan biaya juga wajib dipertimbangkan sehingga dapat mencakup banyak satuan kerja (pengadilan) yang akan diakreditasikan. Hal lain yang tidak kalah pentingnya ialah administrasi, tentunya dalam pelaksanaan kegiatan akreditasi ini administrasi harus dilaksanakan secara tertib. Tidak lupa pula, Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H. mengingatkan kepada seluruh asesor agar selalu mengingat komitmen yang melatarbelakangi pelaksanaan akreditasi.  

Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara juga menegaskan bahwa dalam pelaksanaan akreditasi ini harus sesuai dengan prosedur, aturan dan tata cara yang berlaku serta tidak ada toleransi dalam penilaiannya. Disamping itu seluruh tim asesor harus menguasai seluruh materi yang akan dinilai sehingga kualitas dari pekerjaan dapat dilihat dan dinilai juga oleh pimpinan. Kemudian, apabila dalam pelaksanaan kegiatan akreditasi terdapat perkara yang menjadi masalah, maka hal tersebut akan memiliki pengaruh langsung terhadap penilaian akreditasi, mengapa demikian? Karena tugas dan fungsi pengadilan adalah menyelesaikan perkara. Tak lupa, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mengingatkan bahwa kebijakan akreditasi untuk tahun berikutnya harus disusun secara lengkap dan detil. Sebagai informasi, Penyerahan Sertifikat Penjaminan Mutu Pelayanan Pengadilan (Akreditasi) akan dilaksanakan di Balikpapan pada Bulan Juli 2018Rapat Lanjutan Pelaksanaan Akreditasi Peradilan Tata Usaha Negara ditutup pada pukul 12.00 WIB. 

(@x_cisadane)


PELAKSANAAN SURAT EDARAN DIRJEN BADILMILTUN NOMOR 176/DJMT/SE/5/2018 TENTANG FORMAT LAPORAN PERKARA DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER

Sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Dirjen Badilmiltun Nomor 176/DJMT/SE/5/2018 Tentang Format Laporan Perkara Di Lingkungan Peradilan Militer, maka kepada Kadilmiltama, para Kadilmilti dan para Kadilmil seluruh Indonesia agar segera melaksanakannya. Untuk penjelasan lebih lanjut dapat diunduh beberapa dokumen di bawah ini. Demikian hal ini sebagai pemberitahuan.

SE No. 176/DJMT/SE/5/2018

Cover Laporan Perkara

Lampiran I

Lampiran II



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner0.jpg
  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday125
mod_vvisit_counterYesterday2705
mod_vvisit_counterThis week7698
mod_vvisit_counterAll days6647416

We have: 46 guests, 1 bots online
Your IP: 54.92.153.90
 , 
Today: Jun 26, 2018

peraturan-button