1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

13 Februari 2018

Permintaan Dokumen 

Sekretaris Mahkamah Agung A.S Pudjoharsoyo meminta kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN untuk memenuhi permintaan dokumen terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pendaftaran biaya perkara, hak redaksi, sisa panjar biaya perkara dan PNBP lainnya pada Pengadilan Tingkat Pertama (PN, PA, PTUN) dan Pengadilan Tingkat  Banding (PT,PTA,PTIUN) yang  berada di bawah Mahkamah Agung RI. Permintaan ini sehubungan dengan surat Ketua Tim Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor : 02/LK-MA/02/2018 tanggal 09 Februari 2018. 

Dokumen tersebut diharapkan dapat dikirimkan kepada Tim BPK melalui alamat email : Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya  dan Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya  dengan tembusan ke Mahkamah Agung cq Bagian PNBP Biro Keuangan alamat email : Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya  dokumen tersebut  diterima paling lambat tanggal 21 Februari 2018

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/91_sek_ku_00_02_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


13 Februari 2018

Pemanggilan Peserta Training Of Mentor Diklat I PPC Peradilan Militer

Diberitahukan dengan hormat bahwa Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI akan menyelenggarakan Pelatihan dan Pendidikan Training Of Mentor Diklat I PPC Peradilan Militer seluruh Indonesia, pada tanggal 26 Februari s.d 02 Maret 2018 dengan peserta sejumlah 12 (dua belas) orang di Pusdiklat Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI di Megamendung-Bogor. 

Untuk informasi selengkapnya silahkan unduh surat pada link dibawah ini :

*Surat Pemanggilan Peserta

*Jadwal Kegiatan


13 Februari 2018

Pemanggilan Peserta Bimbingan Teknis Admin SIPP di lingkungan Peradilan TUN Tahun 2018

Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis bagi para Admin SIPP di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara untuk Tahun Anggaran 2018 yang akan dilaksanakan pada tanggal 06 s.d. 09 Maret 2018 di Bandung.

 

Daftar nama peserta, tata tertib dan keterangan lengkap dapat dilihat pada link dibawah ini.

*Suratnya


13 Februari 2018

Langkah-Langkah Pelaksanaan Pengadaan Penyedia Jasa POS Layanan Bantuan Hukum Pengadilan 

Sehubungan dengan pelaksaan Pengadaan Penyedia Jasa Pos Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan, agar terpenuhi prinsip-prinsip Pengadaan yang efesien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, maka perlu dilakukan langkah sebagai berikut : 

  1. Untuk menyamakan persepsi terkait pelaksanaan Pengadaan Penyedia Jasa Posbakum Pengadilan, maka pelaksanaan tersebut masuk dalam kategori Jasa Konsultansi (Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware)). 
  2. Metode pengadaan Penyedia Jasa Posbakum Pengadilan : 
  • Pengadaan yang bernilai paling tinggi Rp  50.000.000,00 (lima  puluh juta  rupiah) dapat dilaksanakan oleh Pokja/Pejabat Pengadaan; 
  • Pengadaan yang bernilai diatas Rp 50.000.000,00 (lima  puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus  juta rupiah) dilaksanakan oleh Pokja melalui metode seleksi sederhana; 
  • Pengadaan dengan nilai diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh Pokja melalui metode seleksi umum. 

  1. Pengorganisasian Pengadaan, terdiri dari : 

a.   Pembentukan Organisasi Pengadaan dilakukan dengan cara : 

  • Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama Tim Teknis yang dibentuk oleh Ketua Pengadilan melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan yang beranggotakan minimal 3 (tiga) orang terdiri dari petugas pengadilan yang berada dibagian Kepaniteraan menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dinyatakan dalam Berita Acara penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK); 
  • Bahwa Tim Teknis bekerja secara sosial dan tanpa adanya honorarium namun tetap dilandasi rasa tanggung jawab yang besar dan penuh kesungguhan; 
  • PPK menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan Peraturan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;  
  • Sekretaris Pengadilan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang bertugas untuk melakukan  pemeriksaan  terhadap  laporan-laporan  yang wajib dibuat oleh Penyedia Jasa Posbakum Pengadilan dan menerima hasil akhir pekerjaan. 

  1. PPK dan Pokja/Pejabat Pengadaan selanjutnya melakukan proses Pengadaan Penyedia Jasa Posbakum Pengadilan sesuai dengan peraturan terkait Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah dan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 
  2. Surat terlampir (humas) Apabila mengalami kendala dalam proses pelelangan harap menghubungi Arifin Samsurijal (021- 3843348 ext 571), Ahmad Jauhar (021-3843348 ext 434), Edi Yuniadi (021-3843348 ext 405) dan Danang Santoso (021-3843348  ext 549).

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/3_bua_ulp_2_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


13 Februari 2018

Penempatan, Pembinaan, Administrasi dan Hak-hak Kepegawaian CPNS/Calon Hakim 

Sekretaris   Mahkamah  Agung   RI  menerbitkan  Surat  Keputusan  tentang Pengangkatan  Calon  Pegawai  Negeri  Sipil/Calon  Hakim  Mahkamah  Agung  tahun 2017 hasil Seleksi CPNS/Calon Hakim sebanyak 1591 orang per tanggal 30 November 2017 yang tembusannya telah dikirim kepada satuan kerja masing-masing. Seluruh  CPNS/Calon Hakim tersebut, sebelum  melaksanakan  tugas  di satuan kerja masing-masing, dipanggil mengikuti Pembekalan selama 3 (tiga) hari di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung, kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan  Latihan  Dasar/Prajabatan di tempat yang telah ditetapkan selama 5-6 bulan dan setelah menyelesaikan Pendidikan Latihan Dasar/Prajabatan seluruh CPNS/Calon Hakim wajib mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim, sehingga dalam kurun waktu tersebut seluruh CPNS/Calon Hakim, tidak berada di satuan kerja masing-masing. 

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 tahun 2012, Sekretaris Mahkamah Agung akan menerbitkan Surat Tugas dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) kepada yang bersangkutan untuk selanjutnya dikirim ke masing-masing satuan kerja.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas agar Pengadilan Tingkat Banding melakukan hal-hal sebagai berikut : 

  1. Memerintahkan kepada Pengadilan Tingkat Pertama yang mendapatkan formasi CPNS/Calon Hakim untuk menyelesaikan dokumen/administrasi terkait dengan hak-hak kepegawaian para CPNS/Calon Hakim. 
  2. Bagi pengadilan baru yang belum beroperasi maka untuk sementara waktu penempatan, pembinaan, administrasi dan hak-hak kepegawaian CPNS/Calon Hakim dilaksanakan oleh pengadilan induk/pengadilan asal. 
  3. Pengadilan Tingkat Pertama setelah tembusan Surat Tugas dan SPMT bagi CPNS/Calon Hakim diterima disatuan kerja masing-masing segera melakukan proses permintaan pembayaran gaji yang bersangkutan melalui aplikasi GPP yang tersedia. 
  4. Nomor rekening CPNS/Calon Hakim yang bersangkutana akan dikirim oleh Biro Kepegawaian kepada satuan kerja masing-masing, oleh karena itu diminta  kepada Pengadilan Tingkat Pertama untuk mengirimkan nama bank rekanan yang digunakan, melalui alamat email Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya selambat-lambatnya tanggal 14 Februari 2018. 
  5. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas Pengadilan Tingkat Banding/Pengadilan Tingkat Pertama dapat menghubungi sdr. Agus Zainal Mutaqien (Kepala Biro Kepegawaian BUA MA RI) di nomor 081536737745 pada jam kerja.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/90_sek_kp003_2_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


12 Februari 2018

Undangan Gladi Bersih dan Sidang Pleno Tahunan Mahkamah Agung RI 

Sehubungan dengan Penyelenggara Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2017, dengan ini disampaikan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan peradilan di Seluruh Indonesia, bahwa akan dilaksanakan acara Gladi Bersih dan Acara Sidang Pleno Tahunan. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/84_sek_ot_01_2_2_2018.pdf 

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


12 Februari 2018

Antusiasme Ditjen Badilmiltun dalam Partisipasi Kegiatan Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung RI tahun 2018 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Pameran Kampung Hukum merupakan kegiatan rutin (tahunan) yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Biasanya Kegiatan Pameran Kampung hukum dihelat bersamaan dengan kegiatan Penyampaian Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun kegiatan pembahasan penyusunan draft Buku Laporan Tahunan Mahkamah Agung telah dilaksanakan pada tanggal 8 - 9 Februari 2018 yang dipimpin langsung oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali S.H., M.H.

Ada yang berbeda dalam penyelenggaraan kegiatan Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung pada tahun ini, dimana tidak seperti pada tahun sebelumnya, dalam penyelenggaraan kegiatan Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung pada tahun 2018 ini, Mahkamah Agung memfasilitasi 1 buah booth bagi masing-masing Unit Eselon I (Badan maupun Direktorat Jenderal Badan Peradilan) sehingga diharapkan kegiatan ini dapat menjadi lebih meriah dan menarik. Tentunya hal ini sangat disambut baik oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Dr. Mulyono , S.H., S.IP., M.H., pasalnya event ini merupakan momen terbaik untuk memperkenalkan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara kepada khalayak. Disamping itu, dengan adanya kegiatan Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung ini, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mendapatkan kesempatan untuk menunjukan eksistensinya di antara lingkungan Peradilan lainnya yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

Antusiasme yang besar dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara terhadap kegiatan Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung ini dibuktikan dalam kegiatan Rapat Persiapan Penyelenggaraan Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung RI tahun 2018. Dalam rapat yang dilaksanakan pada Senin, 12 Februari 2018 pukul 10.00 WIB yang dibuka dan dipimpin langsung oleh Dr. Mulyono , S.H., S.IP., M.H., disampaikan beberapa poin-poin penting yang patut menjadi perhatian. Dr. Mulyono , S.H., S.IP., M.H. selaku Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara pun berharap jikalau Pameran Kampung Hukum ini sesungguhnya merupakan suatu wadah yang dapat menunjukkan citra Pengadilan Militer, Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Pengadilan Pajak. Melalui event ini, khalayak dapat menggali informasi dan hal-hal menarik seputar Lingkungan Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara maupun Peradilan Pajak. Ada banyak hal-hal menarik dan informatif yang patut khalayak ketahui, sebut saja misalnya Perkara Pemilihan Umum yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 07 tahun 2017 dan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Diharapkan hal-hal yang menarik dan informatif dapat ditampilkan mekanismenya dihadapan para khalayak sehingga dapat memperluas wawasan dan bila perlu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara memfasilitasi sarana konsultasi terhadap penyelesaian perkara pada Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara maupun Peradilan Pajak.

Gelora dan dorongan yang menyala juga ditunjukan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Jeanny Hilderia Veronica Hutauruk S.E., Ak., M.M. Dalam sambutannya, Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaran kegiatan Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung. Jeanny Hilderia Veronica Hutauruk S.E., Ak., M.M dalam sambutannya juga menyatakan bahwa agar penyelenggaraan kegiatan ini dapat berhasil sepenuhnya, maka diperlukan kerjasama yang baik antara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dengan Satuan Kerja (Pengadilan) yang berada di bawahnya. 

Adapun beberapa saran, ide, masukkan dan kebutuhan terkait penyelenggaran kegiatan Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung RI untuk Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut : 

  1. Booth tersendiri (catatan : tata letak difasilitasi oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun dekorasi dan penyusunan diserahkan kepada masing-masing Peserta Unit Eselon I). 
  2. Display Monitor untuk menampilkan video profile Pengadilan, video inovasi Pengadilan, Infografis, Struktur Kemiliteran dan E-Book Laporan Tahunan Ditjen Badilmiltun. 
  3. Touch Screen Computer untuk Aplikasi 1-Click Digital Information dan juga Games (quiz). 
  4. X-Banner
  5. Cardboard (sebagai pengganti manekin), 
  6. Meja Konsultasi (catatan : Berikut dengan 1 Personil Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara).
  7. Guest Book
  8. Goody Bag

Dalam kegiatan Rapat Persiapan Penyelenggaraan Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung RI tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara turut pula dihadiri oleh beberapa Pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Kepala Pengadilan Militer Utama, Sekretaris Pengadilan Militer Utama, Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Sekretaris Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Sekretaris Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Sekretaris Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, beberapa Pejabat Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Staf dari Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

(@x_cisadane)


09 Februari 2018

Update Kelengkapan Laporan Bulan Januari 2018 di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara

Berdasarkan perintah Dirjen Badilmiltun MA RI, berikut kami tayangkan kembali, pengadilan di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara yang telah mengirimkan Laporan bulan Januari 2018 terhitung hari ini Jumat tanggal 09 Februari 2018, rekapnya adalah sebagai berikut :

NO. NAMA PENGADILAN KETERANGAN
1 PT. TUN MEDAN Kurang Laporan Pelayanan Informasi dan  Pengaduan
2 PTUN MEDAN Lengkap
3 PTUN PALEMBANG Lengkap
4 PTUN PADANG Lengkap
5 PTUN BANDAR LAMPUNG Lengkap
6 PTUN BANDA ACEH Lengkap
7 PTUN PEKANBARU Kurang laporan keuangan perkara dan penyerapan posbakum
8 PTUN JAMBI Lengkap
9 PTUN BENGKULU Lengkap
10 PTUN TANJUNG PINANG Kurang laporan penyerapan posbakum
11 PT .TUN JAKARTA Lengkap
12 PTUN JAKARTA Kurang laporan penyerapan posbakum
13 PTUN BANDUNG Lengkap
14 PTUN BANJARMASIN Keuangan saja
15 PTUN PONTIANAK Lengkap
16 PTUN SAMARINDA Lengkap
17 PTUN PALANGKARAYA Lengkap
18 PTUN SERANG Lengkap
19 PT.TUN SURABAYA Belum mengirim laporan
20 PTUN SURABAYA Kurang laporan penyerapan posbakum
21 PTUN SEMARANG Kurang laporan penyerapan posbakum
22 PTUN KUPANG Lengkap
23 PTUN DENPASAR Lengkap
24 PTUN YOGYAKARTA Lengkap
25 PTUN MATARAM Kurang Laporan Pelaksanaan Posbakum dan Prodeo
26 PT.TUN MAKASSAR Belum mengirim laporan
27 PTUN MAKASSAR Kurang Laporan Keuangan Perkara, Pelaksanaan & Penyerapan Posbakum, dan  Prodeo
28 PTUN MANADO Lengkap
29 PTUN AMBON Lengkap
30 PTUN JAYAPURA Kurang laporan penyerapan posbakum
31 PTUN PALU Belum mengirim laporan
32 PTUN KENDARI Kurang laporan penyerapan posbakum
(hr).


08 Februari 2018

Inventarisir dan Telaah Data SAKIP 

Sehubungan dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 1003A/SEK/OT.01.2/11/2017 tentang penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2018 dan Sesuai Arahan Tim Evaluator dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka diinstruksikan kepada Seluruh Satuan Kerja Pengadilan Tingkat Banding untuk melakukan koordinasi terhadap Satuan Kerja Pengadilan Tingkat Pertama. Maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan yang ditujukan kepada Yang Terhormat Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/80_sek_ot01_2_2_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


07 Februari 2018

Pemanggilan Peserta Bimbingan Teknis Panitera dan Bendahara Keuangan di lingkungan Peradilan TUN Tahun 2018

Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis bagi para Panitera dan Bendahara Keuangan Perkara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara untuk Tahun Anggaran 2018 yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 s.d. 23 Februari 2018 di Bogor.


Daftar nama peserta, tata tertib dan keterangan lengkap dapat dilihat pada link dibawah ini.

*Suratnya



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday4229
mod_vvisit_counterYesterday7497
mod_vvisit_counterThis week16546
mod_vvisit_counterAll days6186121

We have: 110 guests, 4 bots online
Your IP: 50.19.34.255
 , 
Today: Feb 20, 2018

peraturan-button