1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

07 Desember 2017

Ketua Mahkamah Agung Melantik 12 Ketua Pengadilan Tingkat Banding


Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr.  M. Hatta Ali, S.H., M.H. melantik 12 (dua belas) Ketua Pengadilan Tingkat Banding, dengan rincian 6 (enam) orang untuk lingkungan Peradilan Umum, 2 (dua) orang untuk lingkungan Peradilan Agama, dan 4 (empat) dua orang untuk lingkungan Peradilan Militer pada Hari Kamis 07 Desember 2017 pukul 11.00 WIB di ruang Prof. Dr. Kusumah Atmadja, lt. 14 Gedung Tower Mahkamah Agung. Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 190/KMA/SK/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017, 187/KMA/SK/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017, 205/KMA/SK/XI/2017 tanggal 21 November 2017. 


Dalam sambutannya Ketua Mahkamah Agung mengutarakan bahwa Pengadilan Tingkat Banding sebagai Voorpost Mahkamah Agung, Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding harus memastikan implementasi fungsi pengawasan dan pembinaan sebagai atasan langsung terhadap bawahannya sebagaimana termuat dalam Paket Kebijakan tentang Pengawasan dan Pembinaan dalam PERMA Nomor 7,8 dan 9 tahun 2016 serta Maklumat Ketua Mahkamah Agung tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Fungsi Pengawasan merupakan salah satu faktor kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada Pengadilan, tutur Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H. 


Adapun 12 (dua belas) nama Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang diambil sumpah dan dilantik adalah : 

Dari lingkungan Peradilan Umum : 


  1. Dr. Robinson Tarigan, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Manado 
  2. Sunaryo, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Makassar 
  3. Zaid Umar Bob Said S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang 
  4. Setyawan Hartono, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura 
  5. Dr. H. Syahrial Sidik, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya 
  6. H. Charis Mardiyanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Kendari 


Dari lingkungan Peradilan Agama : 


  1. Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang 
  2. Dr. Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram 


Dari lingkungan Peradilan Militer : 


  1. Brigjen TNI Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.M., M.Hum. sebagai Kepala Pengadilan Militer Utama 
  2. Kolonel CHK. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. sebagai Kepala Pengadilan Militer Tinggi I-Medan
  3. Kolonel CHK. Hariyadi Eko Purnomo, S.H sebagai Kepala Pengadilan Militer Tinggi II-Jakarta
  4. Kolonel CHK. Weni Okianto, S.H., M.H.  sebagai Kepala Pengadilan Militer Tinggi III-Surabaya


Acara ini dihadiri oleh Para Pimpinan di Lingkungan Mahkamah Agung, Para Hakim Agung, Para Hakim Ad-hoc, Para Pejabat Eselon I-II pada Mahkamah Agung, Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia dan Para Tamu Undangan lainnya. 


Berita ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 


(hr/@x_cisadane)


05 Desember 2017

Pengisian Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)

Sehubungan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 13 tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 491-I/SEK/KU.01/12/2013 tanggal 3 Desember 2013 tentang Kewajiban Input Rencana Umum Pengadaan (RUP), dengan ini diberitahukan agar para Kuasa Pengguna Anggaran wajib menginput RUP Tahun Anggaran 2018 ke dalam Aplikasi SIRUP selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 2017 sesuai dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung yang terlampir di bawah ini. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/1010_sek_hm_02_3_12_2017.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


05 Desember 2017

Penyusunan Laporan Tahunan T.A. 2017

Dalam rangka penyusunan Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI tahun 2017 sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan Buku I pada Bagian Ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan), maka dihimbau kepada para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI dan 4 (empat) lingkungan Badan Peradilan yang berada di bawahnya untuk menyusun Laporan Tahunan 2017 dengan memperhatikan hal sebagai berikut : 

  1. Satker Eselon I Mahkamah Agung RI menyusun Laporan Tahunan 2017 berdasarkan Laporann Tahunan dari masing–masing unit Eselon II di bawahnya; 
  2. Pengadilan Tingkat Banding menyusun Laporan Tahunan 2017 berdasarkan Laporan Tahunan masing–masing Pengadilan Tingkat Pertama di bawahnya; 
  3. Penyusunan Laporan Tahunan 2017 sesuai dengan outline terlampir; 
  4. Laporan Tahunan 2017 diserahkan kepada Badan Urusan Adminitrasi Mahkamah Agung RI dalam bentuk softcopy melalui Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya paling lambat pada minggu ketiga Bulan Januari 2018, sedangkan dalam bentuk hardcopy pada Minggu keempat Bulan Januari 2018.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuan dan Lampirannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/1003_sek_ot_01_2_11_2017.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


05 Desember 2017

Penyampaian LKJIP Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 

Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi terkait area 6 (enam) Penguatan Akuntabilitas bertujuan mewujudkan Manajemen Berbasis Kinerja dan Meningkatkan Akuntabilitas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya sesuai Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka diharapkan setiap Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan untuk menyusun sebagai berikut : 

  1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2017; 
  2. Reviu Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU); 
  3. Reviu Dokumen Rencana Strategis Tahun 2015-2019; 
  4. Merevisi dokumen Rencana Kinerja Tahun 2017 dan 2018 serta menyusun Rencana Kinerja Tahun 2019; 
  5. Merevisi Dokumen Perjanjian Kinerja Tahunan 2017 dan Tahun 2018.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/1003a_sek_ot_01_2_11_2017.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


05 Desember 2017

Permintaan Nama Dan Nomor Telepon Juru Bicara (Humas) Pengadilan 

Menindaklanjuti perintah Ketua Mahkamah Agung, Sekretaris Mahkamah Agung menginstruksikan kepada Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama dan Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia untuk : 

  1. Dalam rangka mewujudkan satu kesatuan komunikasi dan informasi antara Mahkamah Agung RI dan satuan kerja pengadilan di bawahnya, diperlukan koordinasi secara berkesinambungan. 
  2. Dalam upaya menciptakan pemahaman serta menghindari kesimpangsiuran penyampaian informasi tertentu yang sangat penting kepada publik melalui Juru Bicara dan Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Adminitrasi Mahkamah Agung. 
  3. Memerintahkan Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding untuk mengkoordinir satuan kerja Pengadilan di bawahnya agar mengirimkan nama–nama juru bicara (humas) Pengadilan beserta nomor telepon dan alamat surat elektronik (email). 
  4. Apabila terjadi suatu peristiwa di daerah masing–masing, juru bicara (humas) Pengadilan agar melaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Adminitrasi Mahkamah Agung dengan tembusan Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang bersangkutan.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/901_sek_hm_02_1_10_2017.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


01 Desember 2017

Pemanggilan Kegiatan Bimbingan Teknis Hakim Khusus Pemilu

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Kegiatan Bimbingan Teknis Hakim Khusus Pemilu, pada : 

Hari / Tanggal : Rabu - Jumat / 06 - 08 Desember 2017 

Tempat : Hotel Novotel Bandung, Jl. Cihampelas No.23-25, Tamansari, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat

Waktu : 08.00 - 17.00 WIB 

Agenda : Terlampir dalam surat panggilan

Bersama ini disampaikan lampiran daftar nama Peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hakim Khusus Pemilu. Untuk informasi mengenai kegiatan ini, silahkan menghubungi Bapak H Muhammad Adil, S.H., M.H. (Kasubdit Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan TUN) melalui nomor handphone 081282067272. Mengenai perihal tiket dan akomodasi dapat menghubungi Saudari Tyas (UNDP) melalui nomor handphone 08119126005

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Lampiran Daftar Peserta melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/daftar_peserta_bimtek_pemilu.xlsx

Surat Dirjen beserta lampiran usulan : http://www.ditjenmiltun.net/surat_dirjen_bimtekpemilu.pdf

(@x_cisadane)


01 Desember 2017

Penyerahan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu oleh Ketua Mahkamah Agung


Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H. didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, dan para Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Agama, Militer dan Tata Usaha Negara menyerahkan sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu kepada 261 (dua ratus enam puluh satu) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama, bertempat di ballroom Hotel Clarion, 29/11/2017. Penyerahaan sertifikasi akreditasi penjaminan mutu kali ini sungguh merupakan momentum yang istimewa, di mana penyerahaan sertifikasi akreditasi penjaminan mutu tidak hanya diberikan kepada Badan Peradilan Umum, melainkan diberikan juga kepada Pengadilan Agama, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara. 

Dalam sambutannya ketua Mahkamah Agung menjelaskan bahwa sertifikasi akreditasi penjaminan mutu ini harus dimiliki oleh setiap Pengadilan, baik Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara, juga akan sebagai penilaian bagi para pimpinan Pengadilan dalam promosi dan mutasi. Sedangkan Direktur Jenderal Peradilan Umum mengingatkan kepada seluruh pimpinan Pengadilan Baik Tingkat Banding maupun Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa akreditasi mendorong optimalisasi sarana, prasarana dan sistem manajemen untuk mewujudkan performa, kinerja dan pelayanan publik yang prima, bukan bermewah-mewahan apalagi memaksanakan diri untuk mewujudkan tampilan yang hebat dengan mengunakan anggaran di luar DIPA. 

Pengadilan sebagai benteng terakhir penegak hukum harus terus menerus memperbaiki sistem Peradilan guna meningkatkan kepercayaan publik, salah satu wujud dari Badan peradilan yang Agung adalah Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima, tutur Ketua Mahkamah Agung. Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Mahkamah  Agung, Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Para Ketua Pengadilan Tingkat pertama. Adapun rincian 4 (empat) lingkungan Peradilan yang menerima sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu sebagai berikut : 


  1. 5 Pengadilan Tinggi dengan Akreditasi A 
  2. 3 Pengadilan Tinggi dengan Akreditasi B 
  3. 107 Pengadilan Negeri dengan Akreditasi A 
  4. 38 Pengadilan Negeri dengan Akreditasi B 
  5. 82 Mahkamah Syariah / Pengadilan Agama dengan Akreditasi A
  6. 16 Mahkamah Syariah / Pengadilan Agama dengan Akreditasi B 
  7. 1 Pengadilan Militer dengan Akreditasi A 
  8. 4 Pengadilan Militer dengan Akreditasi B 
  9. 2 Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Akreditasi A 
  10. 3 Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Akreditasi B 


Berita ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


01 Desember 2017

KMA : Sebelum Ayam Jantan Berkokok tahun 2018 Pengadilan Harus Mengimplementasikan SIPP v3.2.0


Mahkamah Agung merupakan Lembaga Publik dalam sistem peradilan Indonesia. Mahkamah Agung telah lama berkomitmen untuk melakukan perubahan dalam upaya memberikan pelayanan kepada publik. Optimalisasi teknologi informasi (TI) merupakan keharusan sebuah lembaga peradilan yang transparan dan akuntabel dalam memberikan layanan kepada publik/masyarakat, hal ini merupakan komitmen Mahkamah Agung yang tertuang dalam Cetak Biru Mahkamah Agung Republik Indonesia 2010 – 2035.

Terkait implementasi dan pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Penerusuran Perkara (SIPP), Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H. mengatakan bahwa semua Pengadilan harus segera mengimplementasikan Aplikasi Sistem Informasi Penerusuran Perkara (SIPP) versi 3.2.0 ini di pengadilan masing-masing. Sehingga sebelum ayam jantan berkokok tahun 2018, seluruh pengadilan sudah menerapkan SIPP versi 3.2.0 ini, hal ini disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung dalam acara peluncuran Aplikasi Sistem Informasi Penerusuran Perkara (SIPP) versi 3.2.0 dan penyerahan Sertifikasi Penjaminan Mutu kepada 4 (empat) lingkungan peradilan, bertempat di Ball Room Hotel Clarion, Kamis, 29/11/2017. 

Aplikasi Sistem Informasi Penerusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi teknologi berbasiskan pemrograman web yang dapat memberikan informasi perkara kepada masyarakat pencari keadilan. Selain itu Aplikasi Sistem Informasi Penerusuran Perkara (SIPP) juga dapat dimanfaatkan oleh pimpinan untuk memonitor kinerja hakim di daerah. Aplikasi Sistem Informasi Penerusuran Perkara (SIPP) dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan, tertib administrasi, efektif dan efisien, monitoring dan pengawasan dan yang terpenting adalah media yang memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk mengupdate informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan berbiaya murah. Sehingga dengan format Aplikasi Sistem Informasi Penerusuran Perkara (SIPP) versi 3.2.0 ini masyarakat dapat mengontrol pelaksanaan proses perkara di pengadilan melalui website pengadilan. Pada Aplikasi Sistem Informasi Penerusuran Perkara (SIPP) terdapat fitur–fitur baru yaitu penambahan fungsi template, delegasi online, penambahan bisnis proses untuk SPPA dan integrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) Mahkamah Agung dan Direktori Putusan.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Ketua Kamar, Hakim Agung, Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung, Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding, dan Para Ketua Pengadilan Tingkat pertama. 

Berita ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


29 November 2017

Pembinaan Teknis dan Administrasi Peradilan se-Wilayah Prov Sulsel dan Sulbar pada 4 Lingkungan Peradilan


Mahkamah Agung senantiasa melakukan pembinaan kepada 4 (empat) Lingkungan Badan Peradilan secara berkelanjutan. Pembinaan dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Para Ketua Kamar. Peserta pembinaan dari semua Pimpinan Pengadilan, Sekretaris dan Panitera se-Wilayah Hukum Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Pembinaan dilaksanakan sejak tanggal 28 – 29 November 2017 di Hotel The Rinra Makassar. 

Dalam amanatnya, Ketua Mahkamah Agung menginstruksikan kepada semua aparatur pengadilan, baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding di 4 (empat) lingkungan peradilan agar memperhatikan dengan sungguh sungguh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7, 8 dan 9 Tahun 2016 dan Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor : 01/Maklumat/KMA/IX/2017. Ketiga paket kebijakan tersebut dikenal dengan kebijakan Pembinaan dan Pengawasan. Keberhasilan pembinaan dan pengawasan akan mampu meningkatkan integritas aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dan diyakini mampu menegakkan dan menjaga harkat dan martabat serta meningkatkan kepercayaan publik kepada lembaga Pengadilan dan Mahkamah Agung. 

Paket kebijakan pembinaan dan pengawasan juga akan menjadi materi utama yang harus dikuasai oleh semua aparatur pengadilan pada umumnya dan akan menjadi materi utama yang diujikan dalam fit and proper test calon pimpinan pengadilan pada semua tingkatan (kelas). 

Berita ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


29 November 2017

Gelombang Online Dalam Perkembangan Hukum 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) disebutkan secara tegas bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Sebagai Negara hukum sudah tentu penyelenggaraan Negara dan pemerintahannya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang bersifat universal dan kearifan lokal (local wisdom). Prinsip universal merupakan landasan filosofi dan teori yang digunakan dalam membentuk perspektif dan implementasi yuridis dalam mendasari ketatanegaraan di Indonesia. Prinsip universal yang mendasari adanya persamaan struktur organisasi negara dan tatanan masyarakatnya dengan negara lain. Sedangkan Kearifan lokal (lokal wisdom) dalam negara dan masyarakat inilah yang membedakan Indonesia berbeda dengan negara dan bangsa lain.

Integrasi dan akulturasi proporsional inilah yang melahirkan sintesa sebagaimana dimanifestasikan dalam tujuan Negara yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 dan dasar Negara yaitu Pancasila. Semua komponen bangsa Indonesia harus menjadikan Pancasila sebagai titik pusaran kekuasaan dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai hukum dasar yang harus dipatuhi tanpa kecuali dalam menjalankan kekuasaan negara. Bagaikan alam semesta berputar di poros dan sumbu masing-masing dan berputar pada garis edarnya masing-masing. Dalam hukum perputaran dan garis edar dapat diartikan kewenangan. Apabila terjadi ada salah satu planet yang keluar dari garis edarnya (melampaui batas kewenangan), maka akan terjadi kehancuran, karena berbenturan dengan planet lain. 

Implementasi prinsip Negara hukum pada masa mendatang akan mengalami tantangan pada zamannya. Revolusi  teknologi informasi atau Gelombang “online” yang luar biasa mampu merubah tatanan dan pergeseran tuntunan sangat cepat. Terjadinya gelombang “online” pada teknologi informasi, mampu menggeser peran manusia dalam segala bidang. Dahulu terjadi revolusi industri, saat ini terjadi revolusi teknologi informasi. Dalam revolusi informasi peran manusia secara kuantitatif semakin kecil, namun secara kualitatif semakin tinggi. Melalui teknologi informasi, manusia mampu menjelajah alam semesta, mampu melihat belahan bumi manapun, melihat negara lain tanpa harus datang ke tempat tujuan, melainkan cukup melalui teknologi informasi. Segala kejadian alam dapat dihitung dan diprediksi hingga mendekati akurat.

Baca Selengkapnya



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner1.jpg
  • banner2.jpg
  • banner3.jpg
  • banner4.png
  • banner5.png
  • banner6.png

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3708
mod_vvisit_counterYesterday7200
mod_vvisit_counterThis week22611
mod_vvisit_counterAll days5844109

We have: 100 guests, 2 bots online
Your IP: 54.82.112.193
 , 
Today: Des 13, 2017

peraturan-button