1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

12 Februari 2019

Rapat Persiapan Pelaksanaan Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung RI tahun 2019


Jakarta - ditjenmiltun.net. Selasa, 12 Februari 2019 bertempat di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jl Jenderal Ahmad Yani Kav 58 Lantai 9, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat dilaksanakan Rapat Persiapan dalam rangka Penyelenggaraan Kegiatan Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung RI. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Dr. Mulyono, S.H., S.Ip., M.H. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan dihadiri oleh Direktur Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer, Direktur Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, Kepala Pengadilan Militer Utama, Perwakilan dari Pengadilan Militer Tinggi Jakarta, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Perwakilan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Tim Panitia Pelaksana Pameran Kampung Hukum di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. 

Pameran Kampung Hukum yang dilaksanakan setiap tahunnya oleh Mahkamah Agung RI ini sesuai dengan amanat dari Ketua Mahkamah Agung RI yang tertuang di dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan sebagaimana direvisi dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Mahkamah Agung disamping telah memulai era Keterbukaan Informasi dan Transparansi di Lembaga Peradilan, juga telah melakukan langkah-langkah perubahan menuju terwujudnya Mahkamah Agung sebagai Lembaga Hukum tertinggi di bidang Peradilan, dengan senantiasa menjunjung tinggi azas peradilan yang merupakan salah satu pilar utama dalam konsep Good Governance.

Pelaksanaan Pameran Kampung Hukum merupakan representatif Mahkamah Agung sebagai Lembaga Tertinggi di Bidang Peradilan dalam memberikan pelayanan publik dengan standar pengelolaan yang baik dan professional sering meningkatnya kebutuhan publik dan informasi demi terciptanya citra positif pada dunia peradilan Indonesia. Sebagai bentuk pertanggung jawaban publik terhadap langkah-langkah yang telah dilaksanakan selama tahun 2018, Mahkamah Agung ingin mengimplementasikan langkah-langkah pembenahan yang telah dilakukan melalui kegiatan pameran yang merupakan rangkaian dari Kegiatan Penyampaian Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI. 


Pada Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung RI tahun 2019, Mahkamah Agung RI mengambil tema Akselerasi Mewujudkan Peradilan Elektronik. Dalam Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung RI tahun 2019 rencananya dilaksanakan di Plenary Hall JCC Jakarta pada Hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 pukul 09.00 WIB. Sama seperti pada tahun-tahun sebelumnya, Pelaksanaan Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung RI melibatkan stakeholder-stakeholder terkait pada bidang Hukum, seperti : MPR RI, DPR RI, DPD RI, Mahkamah Konstitusi, KemenKoPolHuKam, Komisi Yudisial, Kepolisian RI, Kejaksaan RI, KemenKumHam, BNN RI, Ombudsman, BPK RI, OJK.

Penyelenggaraan Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung RI disambut baik oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H., pasalnya event ini merupakan sebuah momentum terbaik untuk memperkenalkan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara kepada khalayak. Disamping itu, dengan adanya kegiatan Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung ini, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mendapatkan kesempatan untuk menunjukan eksistensinya di antara lingkungan Peradilan lainnya yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara berharap seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dapat berperan serta mendukung pelaksanaan kegiatan ini.  

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara menempati posisi booth nomor 1 (berada dekat dengan center stage). Adapun dalam rapat ini membahas mengenai perihal teknis penyelenggaraan kegiatan Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung RI, design booth, dan konsep acara. Pameran bukan merupakan suatu bentuk akhir untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, namun merupakan langkah awal untuk melangkah ke tingkat yang lebih tinggi lagi dalam memberikan informasi publik yang jujur, terbuka dan mudah diakses/dapat diakses oleh siapapun, serta dapat menjadi perekat hubungan lembaga-lembaga hukum terkait demi terciptanya citra positif hukum di Indonesia.  

(@x_cisadane)


12 Februari 2019

Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Senin, 11 Februari 2019 bertempat di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58 Lantai 9 dilaksanakan Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Rapat dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan dihadiri oleh Direktur Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer, Direktur Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV dan Staf. Adapun penyelenggaraan Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dilaksanakan berkenaan dengan Bilateral Meeting antara Mahkamah Agung RI dengan Bappenas RI yang akan dilaksanakan pada Rabu 13 Februari 2019. Diharapkan dengan diselenggarakannya Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) seluruh usulan dan perencanaan yang terkait dengan kebutuhan anggaran maupun sarana prasarana di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara beserta Pengadilan (satker) di bawahnya dapat diakomodir oleh Bappenas RI melalui Mahkamah Agung RI. 

Adapun point-point usulan penambahan anggaran yang telah disepakati dalam rapat ialah sebagai berikut :

  1. Pengadaan Toga dan Kalung Jabatan untuk Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. 
  2. e-Court, dalam rangka mendukung target Pemerintah terkait Peringkat Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business) melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Berkenaan dengan hal tersebut, Pengadilan membutuhkan dukungan sarana dan prasarana pendukung. 
  3. Target Zona Integritas harus tercapai lebih dari 50%. Penilaian Kinerja dengan SAPM/Akreditasi memadukan temuan kinerja SAPM/Akreditasi. Akreditasi Pengadilan masih ada yang bernilai B dan C, hal tersebut belum memenuhi syarat Zona Integritas (ZI) oleh karenanya diperlukan pelaksanaan kegiatan surveilance
  4. Consulting UKPBJ pada level koordinator wilayah pada akhir tahun menyisakan tagihan perkerjaan. 
  5. Sidang Keliling di Lingkungan Militer (Hakim di datangkan ke lokasi sidang). 
  6. Posbakum pada Peradilan Tata Usaha Negara. 
  7. Prodeo Peradilan Tata Usaha Negara terserap 6 (enam) dari Target 28 (dua puluh delapan) Perkara. 
  8. Sarana Prasarana di daerah untuk Hakim. Masih terdapat Rumah Dinas Hakim yang tidak layak. 
  9. Masih terdapat Pengadilan Militer yang belum memiliki gedung sendiri. 
  10. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer berencana membuat Aplikasi Pelaporan Monitoring. 
  11. Pengajuan Proposal pembentukan Satuan Kerja baru, 3 Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Militer dan 4 Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. 
  12. Pembentukan 2 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. 
  13. Fasilitas untuk difabel pada Pengadilan Tata Usaha Negara. 
  14. Perbaikan pada Gedung Pengadilan yang rusak karena terkena bencana. 
  15. Rekrutmen Calon Hakim Militer untuk tahun 2020. 
  16. Penambahan kegiatan Bimbingan Teknis. 
  17. Sewa kendaraan. 
  18. SBK di Lingkungan Peradilan Militer.

(@x_cisadane)


11 Februari 2019

Petunjuk Pelaksanaan Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019 

Berdasarkan Surat Dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 212/SEK/KU.01/2/2019 tanggal 11 Februari 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuannya yang ditujukan kepada Yang Terhormat Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung, Para Sekretaris Direktur Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI, Para Sekretaris Kepala Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI, Para Kepala Biro di Lingkungan Mahkamah Agung RI, Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding, Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/b_93_bua3_1_2019.pdf 

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


11 Februari 2019

MA Buka Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor tahap XI tahun 2019 

Berdasarkan Pengumuman Penerimaan Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dan Tingkat Pertama tahap XI tahun 2019 Nomor : 06/Pansel/Ad Hoc TPK/II/2019 tanggal 11 Februari 2019, maka dengan ini disampaikan Bahwa Mahkamah Agung RI membuka Seleksi Calon Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tahap XI tahun 2019.

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/Pengumuman_Rekruitment_Cakim_Ad_Hoc_Tipikor2019.pdf 

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


08 Februari 2019

Seleksi Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur 

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 198/SEK/KP.04.6/2/2018 tanggal 08 Februari 2019 perihal Seleksi Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuannya yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Para Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI, Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Wilayah Jabodetabek. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/198_SEK_KP04_6_2_2019.pdf 

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


08 Februari 2019

Hasil Kelulusan Ujian Dinas Elektronik (e-Exam) pada Mahkamah Agung RI tahun anggaran 2019 

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Ujian Dinas Elektronik (e-Exam) tahun anggaran 2019, maka dengan ini disampaikan daftar nama peserta yang lulus, dan bagi peserta yang lulus, sertifikat kelulusan akan dikirimkan ke masing-masing Pengadilan Tingkat Banding untuk diteruskan kepada masing-masing peserta. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/07_Bua2_Kp04_1_2_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


07 Februari 2019

Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Barang Milik Negara 

Berdasarkan Surat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I Provinsi DKI Jakarta Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI tanggal 6 Februari 2019 Nomor : S-310/WKN.07/KNL.01/2019 perihal Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Barang Milik Negara, dengan ini dilampirkan Undangan Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Barang Milik Negara. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/79_Bua4_PL09_02_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


06 Februari 2019

Permintaan Data Penyerapan Standar Biaya Keluaran Penyelesaian Perkara T.A. 2018

Sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2018 dan demi efektivitas pengelolaan anggaran Standar Biaya Keluaran (SBK) Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, dibutuhkan evaluasi atas penyerapan anggaran SBK Tahun Anggaran 2018 maka dengan Sekretaris Mahkamah Agung, A.S Pudjoharsoyo meminta kepada para Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia untuk segera mengisi Formulir Monitoring dan Evaluasi SBK yang terlampir pada laman Pengumuman Mahkamah Agung sesuai dengan realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018.

Formulir dimaksud merupakan pemuktahiran formulir sebelumnya yang telah disampaikan melalui surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 1360/SEK/OT.01.2/11/2018 tanggal 05 November 2018 perihal Penyampainan Alat Monitoring dan Evaluasi Realisasi Standar Biaya Keluaran (SBK). Mengingat pentingnya kevalidan data tersebut sebagai sarana monitoring dan evaluasi oleh pusat, maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Pengisian data dilakukan langsung melalui komputer pada aplikasi Microsft Office Excel terlampir dan  
  2. Membaca dengan seksama petunjuk pengisian pada sheet excel untuk menghindari kesalahan input data. 

Formulir yang telah terisi segera dikirimkan dalam format Excel ke alamat email Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya dan Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya selambat-lambatnya pada tanggal 08 Februari 2019. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : 

Suratnya : http://www.ditjenmiltun.net/180_SEK_OT01_2_1_2019.pdf 

Formulir SBK PN : http://www.ditjenmiltun.net/Formulir_SBK_PN_10_01_2019.xlsx

Formulir SBK PT : http://www.ditjenmiltun.net/Formulir_SBK_PT_10_01_2019_2.xlsx

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


01 Februari 2019

Penyusunan Analisis Beban Kinerja (Lanjutan) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Pada Hari Jumat, 01 Februari 2019 diselenggarakan Kegiatan Lanjutan Penyusunan Analisis Beban Kinerja (ABK) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kegiatan ini merupakan Lanjutan dari Kegiatan yang diselenggarakan pada hari sebelumnya. Kegiatan Lanjutan Penyusunan Analisis Beban Kinerja (ABK) dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan pada kesempatan kali ini Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mengundang narasumber dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). 

Adapun landasan hukum dalam Penyusunan Analisis Beban Kinerja (ABK) ialah : 

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 56 ayat (1) "Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja."
  2. Keputusan Menteri PAN Nomor 75 Tahun 2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja dalam rangka Penyusunan Formasi. 
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 5 ayat (3) "Penyusunan Kebutuhan PNS harus mendukung pencapaian tujuan Instansi Pemerintah."

Untuk menyusun Analisis Beban Kinerja dapat menggunakan form dengan bentuk seperti ini : 

NoUraian TugasSatuan HasilWaktu PenyelesaianWaktu Kerja EfektifBeban KerjaPegawai Yang DibutuhkanKeterangan
1.Melaksanakan Kegiatan Monitoring Lalu Lintas JaringanLaporan48072000120,08Laporan Per-Bulan
2.dst ...dst ...dst ...dst ...dst ...dst ...dst ...
3.dst ...dst ...dst ...dst ...dst ...dst ...dst ...
dst ...dst ...
dst ...
dst ...
dst ...
dst ...
dst ...
dst ...






Jumlah : ....................

Penjelasan dari tiap-tiap kolom pada form di atas ialah sebagai berikut : 

  1. Kolom Uraian Tugas diisi dengan Uraian Tugas (Tugas) sesuai dengan jabatan yang diemban. Misalnya Uraian Tugas Staf Kasubbag Dokumentasi dan Informasi : Melaksanakan Kegiatan Monitoring Lalu Lintas Jaringan Ditjen Badilmiltun
  2. Kolom Satuan Hasil diisi dengan Output dari Tugas tersebut, Misalnya : Laporan, Dokumen, Data, Notulen, Buku, Surat, Disposisi, Surat Keputusan, Surat Tugas, dan lain-lain.  Apabila Outputnya berupa Kegiatan, maka Kolom Satuan Hasil dapat diisi dengan Laporan. Contoh : Melaksanakan Kegiatan Monitoring Lalu Lintas Jaringan Ditjen Badilmiltun, maka pada Kolom Satuan Hasilnya diisi dengan : Laporan
  3. Kolom Waktu Penyelesaian diisi dengan Waktu Penyelesaian Ideal yang Dibutuhkan Dalam Menyelesaikan Tugas Tersebut hingga Menghasilkan Outputnya. Kolom Waktu Penyelesaian diisi dengan satuan menit, contoh : Untuk Melaksanakan Kegiatan Monitoring Lalu Lintas Jaringan Ditjen Badilmiltun dibutuhkan Waktu Penyelesaian 8 Jam (1 Hari Kerja PNS MA RI secara Penuh), maka Pada Kolom Waktu Penyelesaian diisi dengan : 480
  4. Kolom Waktu Kerja Efektif diisi dengan 72000 (72000 menit yang artinya 1 tahun). Karena Tugas tersebut diselesaikan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran berjalan. 
  5. Kolom Beban Kerja diisi dengan Jumlah Output/Tugas yang Harus Diselesaikan dalam Kurun Waktu 1 tahun anggaran berjalan. Misalnya :  Melaksanakan Kegiatan Monitoring Lalu Lintas Jaringan Ditjen Badilmiltun. Karena Laporan Tugas Melaksanakan Kegiatan Monitoring Lalu Lintas Jaringan Ditjen Badilmiltun dibuat setiap bulannya, artinya ada 12 Laporan. Maka pada Kolom Beban Kerja diisi dengan 12.
  6. Kolom Pegawai Yang Dibutuhkan dapat Diisi Menggunakan Rumus Berikut : (Waktu Penyelesaian x Beban Kerja) / Waktu Kerja. Misalnya untuk Tugas Melaksanakan Kegiatan Monitoring Lalu Lintas Jaringan Ditjen Badilmiltun, (480 x 12) / 72000 = 0,08.

Keterangan : 

  • Keseluruhan Jumlah Nilai dari Kolom Pegawai Yang Dibutuhkan dilakukan Akumulasi. Untuk Pejabat Eselon, Nilai Akumulasi/Jumlah Pegawai Yang Dibutuhkan Minimal Harus 1,0 dan Maksimal Tidak Boleh Lebih Dari 1,1. Misalnya : 1,09. Sedangkan untuk Staf Nilai Jumlah Total/Akumulasinya Harus Lebih Dari 0,5 (Idealnya Lebih dari 1,0 hingga 3,0). 
  • Berdasarkan Keppres No. 68 Tahun 1995 : 
  1. Waktu Kerja Formal Per-Minggu : 37,5 jam 
  2. Waktu Kerja Efektif Per-Minggu : 37,5 x 70% = 26 jam  
  3. 5 Hari Kerja = 26 Jam / 5 Hari = 5,2 Jam/Hari = 312 Menit/Hari 
  4. Pola 5 Hari Kerja : 
- Per Hari : 1x300 Menit = 300 Menit 
- Per Minggu : 5x300 Menit = 1500 Menit 
- Per Bulan : 20x300 Menit = 6000 Menit 
- Per Tahun : 240x300 Menit = 72000 Menit 
  • Faktor yang Mempengaruhi Waktu Penyelesaian Kerja : 
  1. Perangkat Kerja 
  2. Kondisi Lingkungan Kerja 
  3. Prosedur Kerja 
  4. Kompetensi Pemegang Jabatan

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Materi Analisis Beban Kinerja dan Formnya melalui tautan berikut : https://drive.google.com/drive/folders/1J-Y8SKZJUDoiPQEeHhB_W7UIXoXXjH-J?usp=sharing

Tutorial Menyusun Analisis Beban Kinerja

(@x_cisadane)


01 Februari 2019

Pembinaan Awal Tahun Anggaran 2019 Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara 

Note : Video telah disunting (edit) untuk meringkas durasi.

(@x_cisadane)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

Link SIPP Web Peradilan Militer

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Peradilan Militer

Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tingkat Pertama Website SIPP Web
Pengadilan Militer UtamaPengadilan Militer UtamaLihat-
Pengadilan Militer Tinggi I MedanLihat-
Pengadilan Militer Tinggi II JakartaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi III SurabayaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi I Medan
Pengadilan Militer I-01 Banda AcehLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-02 MedanLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-03 PadangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-04 PalembangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-05 PontianakLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-06 BanjarmasinLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-07 BalikpapanLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
Pengadilan Militer II-08 JakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-09 BandungLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-10 SemarangLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-11 YogyakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Pengadilan Militer III-12 SurabayaLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-13 MadiunLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-14 DenpasarLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-15 KupangLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-16 Makassar
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-17 Manado
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-18 Ambon
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Lihat
Lihat


Read more ...

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1568
mod_vvisit_counterYesterday3670
mod_vvisit_counterThis week12672
mod_vvisit_counterAll days7292130

We have: 143 guests, 2 bots online
Your IP: 52.91.176.251
 , 
Today: Feb 21, 2019

peraturan-button