1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

06 Maret 2017

Sekretaris Mahkamah Agung Buka Rapat Program Kerja Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung

Sekretaris Mahkamah Agung Achmad Setyo Pudjoharsoyo, SH.,M.Hum, Dirjen Badilag, Kabua serta para Pejabat Eselon II memberikan pengarahan serta program kerja Tim reformasi Birokrasi Mahkamah Agung kepada kepala kordinator dan anggota Area 1 sampai Area 8 Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung, bertempat diruang Wiryono. (@x_cisadane) 

Berita ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung RI


06 Maret 2017

Acara Penutupan Bimbingan Teknis Panitera dan Jurusita Pengganti dan Sosialisasi Reformasi Birokrasi

Jakarta - Bimbingan Teknis Panitera dan Jurusita Pengganti di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang dilaksanakan di Hotel Inna Muara Padang tanggal 1 - 3 Maret 2017 telah selesai dilaksanakan dan ditutup secara resmi oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dalam pengarahannya Direktur memberikan motivasi kepada seluruh peserta agar mau terus belajar dan meningkatkan kemampuan diri agar dapat mengikuti perkembangan jaman di era teknologi informasi ini, tidak ada kata tidak bisa bagi yang mau berusaha.

Sebelum acara penutupan dilaksanakan, sebelumnya dilaksanakan Sosialisasi Reformasi Birokrasi oleh Jeanny H.V. Hutauruk, S.E., S.K., M.M., C.A., Ketua Tim Reformasi Birokrasi MARI yang juga menjabat Sekretaris Ditjen Badilmiltun. Dalam sosialisasi tersebut para peserta kembali mendapatkan pengarahan mengenai apa dan bagaimana pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta kendala-kendala yang dihadapi. Sekretaris Ditjen juga melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Reformasi Birokrasi kepada pera peserta untuk menguji kemampuan para peserta sekaligus untuk mengingatkan kembali para peserta lainnya. (ns)


06 Maret 2017

Bimbingan Teknis Bagi Para Jurusita Pengganti PERATUN: Pembuatan Surat Pemanggilan, Pemberitahuan dan Eksekusi

Jakarta - Bersamaan dengan Kegiatan Bimbingan Teknis Panitera pada tanggal 2 Maret 2017 di Hotel Inna Muara Padang, dilaksanakan juga Bimbingan Teknis bagi Jurusita Pengganti yang bertempat di ruangan yang berbeda. Bimbingan teknis ini merupakan bimbingan teknis pertama yang dilaksanakan bagi Jurusita Pengganti sejak Ditjen Badilmiltun berdiri, sehingga bimbingan teknis ini sangat dinantikan oleh para jurusita pengganti di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Tema yang diambil adalah mengenai teori dan simulasi pembuatan surat pemanggilan/pemberitahuan sidang dan eksekusi. Adapun narasumber yang dihadirkan adalah Sudarto Radyosuwarno, S.H. (dahulu Ketua PTTUN Jakarta), M. Ari Sultoni, S.H., M.H. (Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang) dan Hengki Andora, S.H., L.L.M (Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas).

Dengan teknis pelaksanaan yang sama, para peserta bimbingan teknis juga harus mengerjakan pre-tes untuk mengukur kemampuan sebelum mendapatkan pemaparan materi dari narasumber, dan setelahnya juga diminta mengerjakan post test untuk mengukut peingkatan pengetahuan yang diperoleh oleh para peserta.

Narasumber pertama, Sudarto Radyosuwarno, S.H. memberikan materi mengenai tugas pokok dan fungsi Jurusita/Jurusita Pengganti di Peradilan Tata Usaha Negara dan simulasi pembuatan surat pemangilan maupun pemberitahuan menggunakan template yang telah disediakan.

Narasumber kedua, M. Ari Sultoni, S.H., M.H. memberikan materi mengenai teknis pemangilan secaa langsung yang dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti di Peradilan Tata Usaha Negara.

Narasumber ketiga, Hengki Andora, S.H., L.L.M memberikan meteri mengenai Kode Etik Jurusita/Jurusita Pengganti, yaotu apa yang dimaksud kode etik jurusita, apa saja kode etik tersebut, landasan hukum penerapannya, sanksi bagi pelanggaran kode etik, jenis-jenis hukuman dan hukuman disiplin bagi pelanggaran kode etik.

Kegiatan Bimbingan Teknis Jurusita/Jurusita Pengganti ini berakhir pada pukul 17.00 WIB. (ns)


06 Maret 2017

Bimbingan Teknis Administrasi dan Pelayanan Peradilan Bagi Para Panitera PERATUN di Padang

Jakarta - Setelah acara pembukaan digelar pada malam tanggal 1 Maret 2017, keesokan paginya dilaksanakan kegiatan inti bimbingan teknis yang dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas Panitera dan kelas Jurusita. Kelas Panitera mengambil tema BImbingan Teknis Administrasi dan Pelayanan Peradilan dengan menghadirkan 3 narasumber, yaitu Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. (Kabiro Humas MARI), Drs. H. Arifin Samsurijal, S.H., M.H. (Kabag Ortala Biro Perencanaan dan Organisasi  MARI), dan Dr. Yuslim, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas). Sebelum pemberian materi, para peserta mendapatkan pre-test berupa kuesioner yang harus diisi yng berkaitan dengan materi-materi yang akan diberikan, adapun tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana kemampuan para peserta sebelum mendapatkan pemaparan materi dari para narasumber. Selain itu, pre-test ini diberikan dalam bentuk softcopy dan harus dikirimkan melalui email sebelum waktu yang diberikan untuk mengerjakan soal habis, hal ini dilakukan untuk mendorong dan membiasakan peserta menggunakan teknologi informasi.

Narasumber pertama, Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. memberikan materi mengenai pelayanan Pengadilan dan Mahkamah Agung, terutama pelayanan informasi kepada publik, yaitu bagaimana perkembangan pelayanan Pengadilan dan Mahkamah Agung itu sendiri, kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung, perkembangan teknologi yang mendukung keterbukaan informasi dan bagaimana menyikapi banyaknya informasi yang masuk di era keterbukaan informasi ini dengan bijak.

Narasumber kedua, Drs. H. Arifin Samsurijal, S.H., M.H. memberikan materi yang berkaitan dengan tata kelola peradilan, terutama yang berkaitan dengan tata kelola sarana dan prasarana pelayanan publik di pengadilan. Selain itu diberikan juga pengajaran mengenai cara pembuatan IKU (Indikator Kinerja Utama) kepada para Panitera agar tidak kesulitan nantinya saat mengerjakannya karena harus segera dikirimkan hasilnya ke Mahkamah Agung RI. 

Narasumber ketiga, Dr. Yuslim, S.H., M.H. memberikan materi mengenai Etike Pelayanan Peradilan yang Baik, apakah aparatur pelayanan peradilan telah mengambil keputusan dan berperilaku yang dapat dibenarkan dalam sudut  pandang etika, yaitu apakah sudah mempertimbangkan cara yang tepat untuk bertindak bagi pegawai negeri sebagai ”palayan publik” dalam berbagai situasi pelayanan peradilan.

Setelah semua materi diberikan, peserta kembali mendapatkan post-test berupa kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan materi yang telah diberikan, hal ini dilakukan untuk mengukur pengaruh bimbingan teknis tersebut terhadap peningkatan pengetahuan para peserta. Dan sesampainya para peserta di satker pengadilannya masing-masing nanti mereka bertugas untuk memberikan sosialisasi dan mengirimkan tugas akhir kepada Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN untu kmendapatkan sertifikat Bimbingan Teknis. Kegiatan bimbingan teknis bagi para Panitera ini berakhir sore hari pada pukul 17.00 WIB. (ns)


02 Maret 2017

Ketua Mahkamah Agung RI Menerima Kunjungan Ketua Mahkamah Konstitusi RI 

Ketua Mahkamah Agung RI Prof.Dr.H.M. Hatta Ali, SH., MH, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan Non Yudisial, para Ketua Kamar beserta Eselon I menerima kunjungan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof.Dr.Arief Hidayat, SH.,M.S, Wakil Ketua MK beserta Hakim Konstitusi bertempat diruang rapat Ketua Mahkamah Agung. (@x_cisadane)

Berita ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung RI


01 Maret 2017

Acara Pembukaan Kegiatan Bimbingan Teknis Bagi Panitera dan Jurusita Pengganti Peradilan Tata Usaha Negara

Padang - Direktorat Jenderal Badilmiltun, Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Adminitrasi Peradilan TUN menyelenggarakan Bimbingan Teknis Bagi Panitera dan Bimbingan Teknis Bagi Jurusita di lingkungan peradilan TUN pada 1 - 3 Maret 2017. Kegiatan ini merupakan dua kegiatan bimbingan teknis yang pelaksanaannya dilaksanakan secara bersamaan bertempat di Hotel Inna Mutiara Padang, yaitu Kegiatan Bimbingan Teknis dan Pelayanan Peradilan dan Kegiatan Bimbingan Teknis Kejurusitaan. Kegiatan ini akan diikuti oleh 31 orang Panitera, 8 orang Panitera Muda Hukum, 4 orang Panitera Muda Perkara, 2 orang Panitera Pengganti, 44 orang Jurusita dan Jurusita Pengganti serta 8 orang staf Peradilan Tata Usaha Negara.

Acara Pembukaan dilaksanakan pada hari Rabu, 1 Maret 2017 pukul 20.00 WIB dan dihadiri seluruh peserta serta para tamu undangan yaitu Para Ketua Pengadilan dari Empat Badan Peradilan di Padang. Kegiatan Bimbingan Teknis tersebut dibuka secara resmi oleh Ditjen Badilmiltun, Mayjen TNI Mulyono, S.H., S.I.P., M.H. setelah sebelumnya Ketua Pelaksana Kegiatan Bimtek memberikan laporannya. Dalam pengarahannya Dirjen mengemukakan pentingnya pelaksanaan Bimbingan Teknis ini, yaitu pertama, penataan administrasi dan pelayanan peradilan adalah prasyarat mutlak terwujudnya penanganan perkara yang baik; kedua, adanya tuntutan masyarakat di era keterbukaan ini atas kinerja badan peradilan yang lebih baik, sehingga diperlukan adanya aparatur peradilan yang lebih profesional dan berintegritas; ketiga, sebagai pelaksanaan atas undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Setelah itu Dirjen melakukan pengalungan tanda peserta secara simbolis kepada Ach. Suaidi, S.H. (Panitera PTUN Palangkaraya), Kakisina Jakoba, S.H. (Panitera PTUN Ambon), Rasyid Ridho, S.T., S.H. (Jurusita PTUN Palembang) dan Desak Made Sri Widari, S.H. (Jurusita PTUN Denpasar) sebagai perwakilan peserta.

Setelah acara pembukaan selesai, kemudian dilanjutkan dengan pembinaan Dirjen Badilmiltun hingga pukul 23.15 WIB. Tema Pembinaan kali ini adalah mengenai pemanfaatan IT dalam hal ini adalah SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dalam pelaksanaan tugas di pengadilan. Dalam Pembinaan tersebut para peserta juga diberikan kesempatan untuk bertanya atau memberikan masukan yang bermanfaat bagi perkembangan.

Ada yang berbeda dengan Bimbingan Teknis ini, yaitu setelah para peserta kembali ke satker pengadilannya masing-masing, para peserta Bimtek diwajibkan untuk melaporkan dan memaparkan hasil Bimtek ini kepada ketua pengadilan dengan dihadiri rekan sejawat dalam satu pengadilan. Laporan tersebut harus sudah dikirim melalui email kepada Ditjen Badilmiltun paling lambat empat belas hari sesudah penutupan Bimtek. Hal ini dilakukan karena diharapkan dapat dihasilkan peningkatan kemampuan aparatur kepaniteraan dan jurusita dalam memahami dan melaksanakan tugasnya.(ns)


01 Maret 2017

Hatta Ali Mengucapkan Sumpah Jabatan Sebagai Ketua MA 

Rabu, 1 Maret 2017. Bertempat di Istana Negara, Hatta Ali mengucapkan sumpah jabatan sebagai Ketua Mahkamah Agung (MA) periode 2017-2022 di hadapan Presiden Joko Widodo. Pelantikan itu berdasarkan surat Keputusan Presiden No 28 P tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua MA Hatta Ali yang ditetapkan pada 28 Februari 2017. 

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban ketua MA dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa," kata Hatta Ali saat mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Rabu. 

Hatta Ali pada 14 Februari 2017 terpilih sebagai ketua Mahkamah Agung periode 2017-2022 dengan memperoleh dukungan terbanyak yaitu 38 suara dari 47 jumlah hakim agung. Ia menyisihkan kandidat ketua MA lainnya yaitu Andi Samsan Nganro dengan tujuh suara serta Suhadi dan Mukti Arto masing-masing satu suara. Hadir juga dalam pelantikan tersebut Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Setya Novanto, Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat, ketua DPD Mohammad Saleh, Ketua BPK Harris Azhar Azis, Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitrichiada Azhari, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Jaksa Agung M Prasetyo, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, ketua hakim kamar pidana MA Artidjo Alkostar serta sejumlah menteri Kabinet Kerja. 

"Dengan keterpilihan saya kembali di mana pada umumnya hakim agung masih mempercayakan kepada saya untuk memimpin MA. Ini tanggung jawab moril kepada saya untuk meningkatkan lagi apa yang sudah dicapai MA selama ini," kata Hatta Ali seusai pelantikan. Menurut Hatta Ali, MA masih menyisakan 2.375 perkara yang harus diselesaikan pada 2017 ini. 

Berdasarkan Pasal 7 a sampai h Surat Keputusan MA Nomor 12/KMA/SK/I/2017 tentang Tata Tertib Pemilihan Ketua MA, jika ada satu nama yang telah memperoleh suara lebih dari 50 persen jumlah hakim agung yang hadir, orang tersebut ditetapkan sebagai ketua MA. Namun Hatta tidak akan menyelesaikan masa baktinya hingga 2022 karena ia sudah berusia 67 tahun, dan sesuai undang-undang usia pensiun hakim agung adalah 70 tahun. Hatta merupakan ketua MA periode 2012-2017 menggantikan Harifin A Tumpa. Sebelumnya ia adalah Ketua Muda Pengawasan dan juga sebagai Juru Bicara (Jubir) MA dan menjabat sebagai Ketua Ikatan Hakim Indonesia. (@x_cisadane) 


Berita ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung RI


28 Februari 2017

MA Meraih Penghargaan Peringkat Ketiga Dari KemenKeu Dalam Hal Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Tahun 2016 


Mahkamah Agung RI untuk yang kesekian kalinya mendapat penghargaan dari Kementerian Keuangan, dalam hal pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Penghargaan yang diterima adalah kinerja pelaksanaan anggaran terbaik tahun anggaran 2016, Mahkamah Agung meraih peringkat ke-3 (ketiga) dari 5 (lima) besar dalam hal penyerapan anggaran kategori sedang. Pemberian piagam penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang di dampingi oleh Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono, dan Dirjen Anggaran Askolani yang diterima langsung oleh Sekretaris Mahkamah Agung A. S. Pudjoharsoyo pada acara forum Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2017 di Aula Dhanapala Kemenkeu, dihadiri oleh Sekretaris Jenderal / Sekretaris / Sekretaris Utama, Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro Perencanaan Kementerian / Lembaga bertempat di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan. 

Dalam arahannya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keynote speech mengenai Kebijakan APBN 2017 pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2017. Dalam hal Perencanaan Anggaran untuk Mewujudkan Tujuan Nasional. Agenda Rakornas bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dan efektivititas belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2017 serta optimalisasi belanja pemerintah. 

“Untuk bisa negara hadir, peranan Kementerian/Lembaga menjadi sangat penting. Oleh karena itu, saya menyambut gembira bahwa pada awal tahun anggaran 2017 ini melakukan rapat koordinasi untuk pelaksanaan tahun anggaran 2017,” kata Menkeu dalam pembukaannya. 

Menkeu mengingatkan fungsi dari awal perencanaan yang konsisten dengan tujuan pembangunan nasional itu sangat penting. Sebab, hal ini yang akan mempengaruhi kualitas daya efektivitas dari instrumen fiskal di dalam mencapai tujuan nasional. 

“Kalau kemudian terjadi revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang menggambarkan buruknya perencanaan atau tidak kuatnya komitmen terhadap perencanaan pembangunan nasional karena kemudian anggaran dibelok-belokkan untuk tujuan lain maka semakin besar anggaran tidak cepat memakmurkan rakyat,” tambah Menkeu. (@x_cisadane) 

Berita ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung RI


28 Februari 2017

Penyampaian SK ULP Koordinator Wilayah Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung RI

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan SK Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4A/SEK/SK/II/2017 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan Koordinator Wilayah Pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. (@x_cisadane) 

Untuk informasi lebih lanjut, dimohon untuk mengunduh File SK melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/sk_sekma_4A_new.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung RI



27 Februari 2017

Rapat Pembahasan Terkait Kebutuhan Data Aplikasi SIPP, SIAP dan Direktori Putusan

Jakarta - Sebagai pembahasan tindak lanjut hasil kegiatan FGD yang bertajuk "Membahas Strategi Integrasi Data pada Sistem Informasi Perkara di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya" yang dilaksanakan pada tanggal 21 s/d 22 Pebruari 2017 di Hotel Aston Bekasi, maka pada Hari Senin Tanggal 28 Pebruari 2017 Pukul 13.00 WIB bertempat di Ruang Mudjono Lantai 2 Gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia Jalan Medan Merdeka Utara No 9-13 Jakarta Pusat dilaksanakan Rapat Pembahasan Terkait Kebutuhan Data Aplikasi SIPP, SIAP dan Direktori Putusan. 

Rapat Pembahasan Terkait Kebutuhan Data Aplikasi SIPP, SIAP dan Direktori Putusan dibuka dan dipimpin oleh Kepala Bagian Pengembangan Sistem Informatika pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Supriyadi Gunawan, S.Sos., M.M. Dalam rapat ini turut hadir perwakilan dari masing-masing Direktorat Jenderal pada 4 (empat) Lingkungan Badan Peradilan dan perwakilan dari Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun perwakilan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang hadir dalam rapat ini adalah Ibu Ambar Sri Susilowati, S.H., M.H. Kepala Sub Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara pada Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara yang didampingi oleh Perwakilan Tim Development Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Jefri Ardiyanto, ST dan Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom. 

Strategi Integrasi Data pada Sistem Informasi Perkara di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya merupakan sebuah langkah awal dalam implementasi Program Prioritas Pembaruan Peradilan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2017-2018, khususnya pada sektor manajemen perkara. Dengan dimulainya upaya integrasi dan komunikasi data pada Sistem Informasi Perkara di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIAP & Direktori Putusan) dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding diharapkan dapat mempercepat perwujudan Peradilan berbasiskan Teknologi dan Informasi yang membuka peluang lebih besar bagi efektivitas kerja, koordinasi, transparansi dan akuntabilitas organisasi. 

Berkaitan dengan kompleksnya permasalahan dan integrasi sistem informasi sekaligus proses bisnis (alur) penyelesaian perkara dari Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding dengan Tingkat Kasasi, PK dan Grasi, maka diperlukan sebuah perencanaan dan strategi yang matang agar tidak menimbulkan permasalahan baru. Pada saat ini Mahkamah Agung telah memiliki Sistem Informasi yang digunakan dalam manajemen perkara untuk membantu mempercepat proses penyelesaian perkara pada Tingkat Kasasi, Penunjukan Kembali maupun Grasi yaitu Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) yang dikembangkan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama-sama dengan pihak ketiga (vendor). Dalam kaitannya dengan metode integrasi sistem, ada 2 (dua) opsi yang dapat dipilih untuk diimplementasikan yaitu Metode Translasi Data dengan cara menghubungkan basis data (database) antar aplikasi menggunakan Application Programming Interface (API) dan Metode Merging dengan cara membuat Aplikasi Sistem Informasi melalui peleburan aplikasi-aplikasi yang telah ada agar menghasilkan sebuah aplikasi tunggal yang memiliki fitur lengkap. 

Sejauh ini upaya yang telah dilakukan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah mengambil data perkara dari Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagai input ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP), namun ditemukan kendala berupa penarikan data secara otomatis yang belum terlaksana sepenuhnya untuk melengkapi data upaya hukum pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Dalam rapat ini juga membahas poin-poin penting terkait pelaksanaan Integrasi Data pada Sistem Informasi Perkara di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya, seperti : 

  1. Penyusunan Regulasi; 
  2. Pengembangan sistem komunikasi data antara SIPP, SIAP dan Direktori Putusan; 
  3. Pengembangan Modul yang belum terakomodir dalam SIPP; 
  4. Perbaikan sistem aplikasi SIPP yang menjadi usulan dan masukan. 

Dalam penyusunan regulasi, diharapkan dapat terwujud dalam sebuah Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berisi aturan maupun kebijakan mengenai Integrasi Data pada Sistem Informasi Perkara di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya. Disamping itu diperlukanlah sebuah wadah penggabungan (fusi) bagi para Pengembang Aplikasi Sistem Informasi maupun Pemelihara Sarana Informatika agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) tanpa terjadinya tumpang tindih. Tentunya sebuah wadah penggabungan (fusi) bagi para Pengembang Aplikasi Sistem Informasi maupun Pemelihara Sarana Informatika adalah berupa unit organisasi baru yang fokus untuk menangani Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana maupun Aplikasi Informatika. Unit organisasi baru yang fokus untuk menangani Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana maupun Aplikasi Informatika haruslah memiliki dasar hukum/payung hukum yang jelas. Oleh karenanya apabila telah terbentuk sebuah Unit organisasi baru yang fokus untuk menangani Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana maupun Aplikasi Informatika, maka akan mempermudah dalam kegiatan monitoring, pengembangan (development) aplikasi yang telah ada, pembuatan aplikasi baru, perbaikan terhadap aplikasi (update), pemeliharaan dan perbaikan (maintenance) sarana prasarana informatika, juga troubleshooting terhadap permasalahan yang terjadi.

Berkaitan dengan penyusunan regulasi, dalam rapat ini disepakati pembentukan Tim Penyusunan Rekomendasi Regulasi Manajemen Perkara dengan susunan sebagai berikut : 

  • Ketua : Asep Nursobah S.Ag., M.H. (PA Depok)
  • Anggota : 
  1. Mayor Datzun Riyanto S.H. (Ditjen Badilmiltun) 
  2. Ambar Sri Susilowati, S.H., M.H. (Ditjen Badilmiltun) 
  3. Subeno Trio Leksono, S.H., M.M. (Ditjen Badilag) 
  4. Hermansyah, S.Hi (Ditjen Badilag) 
  5. Lies Khadijah, S.H., M.H. (Ditjen Badilum) 
  6. Achmad Basyari, S.E. (Ditjen Badilum) 
  7. Supriyadi Gunawan, S.Sos., M.M. (BUA MA RI) 
  8. Ahmad Jauhar, S.T., M.M. (BUA MA RI)

Sebelum melakukan pengembangan sistem komunikasi data antara SIPP, SIAP dan Direktori Putusan diperlukanlah inventarisir beragam permasalahan yang terjadi pada 2 (dua) aplikasi tersebut, kemudian penyusunan rancang bangun (perencanaan teknis) juga merupakan hal yang mutlak dipenuhi, selain itu inventarisir terhadap data yang harus diakomodir oleh kedua aplikasi tersebut serta karakteristik basis data merupakan poin penting yang harus diperhatikan. Untuk mengembangkan ataupun membuat sebuah aplikasi sistem informasi diperlukanlah perencanaan dari segi anggaran, hal ini wajib dipenuhi oleh Bagian Biro Keuangan dan Biro Perencanaan dan Organisasi pada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia karena Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak dapat bergantung seterusnya kepada Negara Donor. (@x_cisadane)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • a ucapan selamat doktor.jpg
  • banner1.jpg
  • banner2.jpg
  • banner3.jpg
  • banner4.png
  • banner5.png
  • banner6.png
  • banner selamatan pelantikan.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday4913
mod_vvisit_counterYesterday6890
mod_vvisit_counterThis week51254
mod_vvisit_counterAll days4325388

We have: 37 guests, 8 bots online
Your IP: 54.205.60.171
 , 
Today: Mar 25, 2017

peraturan-button