1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

21 April 2017

Hasil Telaah Usul Promosi Jabatan Struktural dan Mutasi Pegawai

di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya 

Jakarta-Humas: Sesuai Memorandum dari Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung, Agus Zainal Muttaqien kepada  Biro Hukum dan Humas Nomor : 163/BUA.2/Jbt.04.3/4/2017 tanggal 18 April 2017. Berikut disampaikan hasil Telaah Usul Promosi Jabatan Struktural dan Mutasi Pegawai Kesekretariatan  di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan di Bawahnya yang meliputi Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Lampirannya melalui tautan berikut : 

  1. Lampiran Pejabat Struktural : http://www.ditjenmiltun.net/jabatan_struktural.pdf
  2. Lampiran Pegawai Non-Teknis : http://www.ditjenmiltun.net/pegawai_non_teknis.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


20 April 2017

Kepala BUA MA RI Melantik 21 Pejabat Eselon IV 


Jakarta – Humas : Selasa 18 April 2017. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Dr. Drs. Aco Nur, MH  Melantik 21 Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI bertempat digedung Tower lantai 2. Berikut nama-nama Pejabat Eselon IV yang dilantik :

  1. Patonah, SmHk (Sebagai Kepala Sub Bagian Mutasi Pegawai II.A pada Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi)
  2. Untung Hermawan, S.T (Sebagai Kepala Sub Bagian Anggaran pada Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi)
  3. Suyitno, SH (Sebagai Kepala Sub Bagian Mutasi Pegawai I.B pada Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi)
  4. Teguh Magzan, SH., MH (Sebagai Kepala Sub Bagian Rencana dan Program I pada Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi)
  5. Slamet Riyadi, SH., MH (Sebagai Kepala Sub Bagian Data dan Layanan Informasi pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi)
  6. Edi Yuniadi, S.sos., MM (Sebagai Kepala Sub Bagian Pemeliharaan dan Perawatan pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi)
  7. Edi Kusdartanto, SE.,MM (Sebagai Kepala Sub Bagian Pemberhentian dan Pensiun Pegawai II pada Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi)
  8. Dyah Marliana, S.Kom.,MM (Sebagai Kepala Sub Bagian Pemberhentian dan Pensiun I.B pada Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi)
  9. Retno Widuri, S.Ikom (Sebagai Kepala Sub Bagian Organisasi pada Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi)
  10. Fita Rusfandari, S.Kom (Sebagai Kepala Sub Bagian Akutansi I.B pada Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi)
  11. Sofyan Adi Irawan, S.Kom (Sebagai Kepala Sub Bagian Pemeliharaan Sistem Jaringan Informatika pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi)
  12. Yunawan Kurnia, S.Kom (Sebagai Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana dan Program Teknologi Informatika pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi)
  13. Rahmawati, SH (Sebagai Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Tuntutan Ganti Rugi I.B pada Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi)
  14. Juwan Jusliawan AL-Fauz, S.E (Sebagai Baru Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran I.A pada Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi)
  15. Fairuz Lazwardi, S.Kom (Sebagai Kepala Sub Bagian Analisa Kebutuhan Pengadaan Barang I pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi) 
  16. Mochamad Tunggul Wusananto, S.Kom (Sebagai Kepala Sub Bagian Pemeliharaan Perangkat Keras Informatika pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi)
  17. Affan  Ahmad, S.Kom., S.H (Sebagai Kepala Sub Bagian Bimbingan Teknis pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi)
  18. Muhammad Rio Ismail, S.T., M.H., M.M (Sebagai Kepala Sub Bagian Sertifikasi dan Angka Kredit pada Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi)
  19. Naulina Bulan Intan Sianturi, S.H., M.H (Sebagai Kepala Sub Bagian Rencana dan Program II pada Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi)
  20. Yus Natin, S.Sos., M.M (Sebagai Kepala Sub Bagian Pelaporan pada Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi)
  21. Mila Karmila, S.E (Sebagai Kepala Sub Bagian Evaluasi pada Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi)

Berita ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia

(@x_cisadane)


20 April 2017

Permintaan Nama Calon Peserta Workshop Analisa Beban Kerja Tahun 2017

Jakarta - Humas, Kamis 20 April 2017. Berdasarkan Surat dari Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 219/ Bua.2/07/4/2017 tentang Permintaan Nama Calon Peserta Workshop Analisa Beban Kerja Tahun 2017 yang ditujukan kepada Yth. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia, dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan mengenai hal dimaksud. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuan melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/Surat_Analisa_Beban_Kerja.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


18 April 2017

Perbaikan Data

Jakarta-Humas : Selasa 18 April 2017. Berdasarkan surat dari Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : B-89 /Bua.3/KU.00/04/2017 tentang Perbaikan Data yang berkaitan dengan hasil Nota Kesepakatan Asersi Final Laporan Keuangan Mahkamah Agung tahun 2016 yang dimasukan kedalam Laporan Keuangan Pemerintah pusat tahun 2016, dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan terkait satuan kerja yang harus memperbaiki data.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuan melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/srt_perbaikan_data.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


18 April 2017

Pemberitahuan Hari Libur di Provinsi DKI Jakarta

Menindaklanjuti Surat Keputusan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2017, Tanggal 13 April 2017 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 Putaran Kedua sebagai Hari Libur di Provinsi DKI Jakarta. dengan ini menetapkan hari rabu tanggal 19 April 2017 sebagai Hari Libur Nasional di Provinsi DKI Jakarta.  Maka dengan ini kami lampirkan sebagai berikut :

*pengumuman_libur


17 April 2017

Sekretaris MA Membuka Test Assessment Bagi Peserta Lelang Jabatan Pmpinan Tinggi Madya dan Pratama

Pada Mahkamah Agung RI 

 












Jakarta-Humas. Senin 17 April 2017. Mahkamah Agung (MA) bekerja sama dengan Badan Kepegawian Negara menyelenggarakan Assessment Tes kepada para peserta lelang Jabatan Pimpinan Tinggi (Japati) Madya dan Pratama pada MA. Tepat pada pukul 08.30 WIB. Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawian Negara (ASN BKN) Bapak Dr. Purwanto, MM. Dalam pembukaannya mengucapkan terimakasih atas kepercayaan yang telah di berikan MA kepada BKN untuk menyelenggarakan kegiatan Assessment Tes kepada para peserta lelang Japati Madya dan Pratama di lingkungan MA, kerjasama kali ini merupakan yang ke dua kalinya setelah sebelumnya pada saat lelang Jabatan Sekretaris MA dan Kepala Biro Umum MA.

Dalam mengawali sambutannya Sekretaris MA Setyo. Pudjoharsoyo menyatakan bahwa tujuan dari kegiatan assessment test ini untuk menjaring yang baik di antara yang terbaik, diharapkan  kepada seluruh peserta lelang jabatan pimpinan Tiggi Madya dan Pratama di lungkungan MA agar dapat mengikuti seluruh proses tes dengan baik sehingga mendapatkan nilai yang maksimal. 

Kegiatan test ini di buka secara resmi oleh Sekretaris MA A. S. Pudkoharsoyo dengan di damping Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawian Negara (ASN BKN) Purwanto, para Assessor BKN dan Kepala Biro Kepegawian MA Zaenal Agus Nutaqin, mulai dari tanggal 17 – 18 April 2017 dan 20 – 21 April 2017 Kamis-Jumat di Pusat Pengembangan ASN BKN, Jl. Pandansari, KM. 45 No. 32 Ciawi Bogorini diikuti oleh sekitar 57 peserta yang terdiri dari Formasi Lelang Japati. 1. Jabatan Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA, 2. Seretaris Badan Litbang Diklat Kumdi MA, 3. Sekretaris Kepaniteraan, 4. Sekretaris PT Maluku, Sekretaris PTA Surabaya, 5. Sekretaris Badan Pengawasan. 6 Kepala Biro Hukum dan humas dan 7. Inspektur Wilayah IV Badan Pengawasan.

Berita ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


Ditulis oleh STM 14 April 2017

PENYUSUNAN PEDOMAN KETATALAKSANAAN PERKARA TATA USAHA NEGARA

Jakarta. Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara melaksanakan Kelompok Kerja (POKJA) Penyusunan Pedoman Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara, Hak Uji Materiil dan Sengketa Pajak yang dilaksanakan pada tanggal 11 s/d 13 April 20017 di Ruang Moedjiono dan Ruang Rapat Pleno 1 lantai 2 Gedung Mahkamah Agung RI Jl. Medan Merdeka Utara 9 – 13 Jakarta Pusat – Jakarta dengan para peserta seluruh pegawai Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara, para operator pada Panitera Muda Perkara TUN serta para Operator pada Majelis Kamar TUN.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka penyempurnaan Pedoman Ketatalaksanaan Perkara Tata Usaha Negara yang sudah disusun pada tahun - tahun sebelumnya. Kegiatan kali ini difokuskan pada SEMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Dokumen Elektronik yang selama ini menjadi permasalahan utama pada Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara yang mana permasalahan berkas yang terjadi sebagian besar adalah tentang kekurangan dokumen elektronik. Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara selalu berkomitmen mendukung semua kebijakan Kamar TUN. Begitu juga dengan kebijakan tentang dokumen elektronik yang menjadi bagian yang sangat penting bagi percepatan penyelesaian perkara pada Kamar TUN. Kamar TUN  sudah selangkah lebih maju dibandingkan Kamar yang lain tentang penyelesaian minutasi perkara pada Mahkamah Agung.

Tiga narasumber yang dihadirkan kali ini memang sangat tepat untuk mendukung penyelesaian permasalahan yang terjadi. Sebagai nara sumber yang pertama adalah Hakim Yustisial pada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI Asep Nursobah, S.Ag., MH. Asep Nursobah adalah koordinator IT pada Kepaniteraan Mahkamah Agung. Nara sumber yang kedua adalah Ashadi., SH. Ashadi, SH  merupakan Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara yang selalu berhubungan langsung dengan Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara sehingga sangat mengerti tentang permasalahan yang selalu muncul pada Direktorat Pranata dan Tata laksana Perkara tata Usaha Negara. Sedangkan nara sumber yang ketiga adalah Supriyadi Gunawan,SH., MH Kepala Bagian Pengembangan Sistem Informatika Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi yang saat ini sedang mengembangkan Aplikasi SIAP Versi 3 yang nantinya diharapkan bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara khususnya tentang dokumen elektronik.

Kegiatan dibuka oleh Direktur Jenderal Badab Peradilan Militer dan Peradilan tata Usaha Negara Mayjed TNI Dr. Mulyono, SH., SIP., MH. Dalam sambutannya beliau memnekankan pentingnya peran Direktorat Pranata dan Tata Usaha Negara dalam dalam penyelesaian perkara di Mahkamah Agung serta mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan ekonimis sebagai  salah satu tujuan dari reformasi birokrasi sehingga tercapai visi Mahkamah Agung untuk menjadikan Peradilan Indonesia yang Agung. Para peserta sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut hal ini terlihat dari banyaknya masukan dan pertanyaan yang diajukan kepada para nara sumber. Kegiatan ditutup oleh Plt. Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara.(stm)


13 April 2017

Langkah Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Dan Penyerapan Anggaran Tahun Anggaran 2017

Jakarta-Humas, Menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor : S-153/MK.05/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga T.A. 2017 dan Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Kinerja pelaksanaan serta percepatan penyerapan anggaran satuan kerja yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung RI T.A. 2017 diminta kepada satuan kerja (Satker) yang berada di 4 (empat) lingkungan peradilan Seluruh Indonesia, yang ditujukan Kepada YTH. Sekretaris Kepaniteraan, Para Sekretaris Dirjen Badilum, Sekretaris Badan Pengawasan, Sekretaris Balitbang Diklat Kumdil, Para Sekretaris Tk Banding dan Para Sekretaris Tk Pertama pada empat Lingkungan Badan Peradilan seluruh Indonesia. Maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuan melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/Data_oke.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


13 April 2017

Kegiatan Rakor Ditjenmiltun TA 2017 di Berastagi, Sumatera Utara

Sesuai surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 96/Djmt/Kep/2/2017 tanggal 10 Februari 2017, jajaran Ditjen Badilmiltun mengadakan rapat koordinasi (rakor) Tahun Anggaran 2017 di Hotel Sibayak Internasional, Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Rakor kali ini mengambil tema tentang: “Dengan Rapat Koordinasi TA 2017, Ditjen Badilmiltun MA RI Siap Menuju Program Akreditasi Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Yang Agung”. Kegiatan rakor diadakan selama 3 (tiga) hari, mulai dari tanggal 5 April 2017 s/d tanggal 7 April 2017, dengan peserta sebanyak 42 (empat puluh dua) orang, terdiri dari 18 (delapan belas) orang dari jajaran Peradilan Militer dan 19 (sembilan belas) orang dari Peradilan Tata Usaha Negara yang semuanya dibiayai dari DIPA Ditjen Badilmiltun, selebihnya terdapat 5 orang Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai peninjau atas biaya sendiri dalam kegiatan rakor tersebut.

Acara dibuka oleh Dirjen Badilmiltun, Mayjen TNI Dr, Mulyono, S, H.,S.IP., M.H, dan kemudian beliau memberikan pemaparan tentang pentingnya program akreditasi reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen Badilmiltun sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan citra peradilan yang agung sesuai cetak biru (blue print) pembaruan peradilan. Dalam hal tersebut ditekankan pentingnya nilai-nilai kepemimpinan (leadership) untuk menunjang pelaksanaan tupoksi badan peradilan. Secara khusus ditekankan mengenai signifikansi aspek SDM berbasis kompetensi, mulai dari rekrutmen sampai dengan promosi dan mutasi dalam menghasilkan layanan badan peradilan (output) yang berkualitas, prima, dan profesional. Selanjutnya, Sekretaris Ditjen Badilmiltun, Ibu Jeanny H.V. Huturuk, S.E., Ak.,M.M., C.A., memberikan pemaparan tentang:

(1) Persiapan Reformasi Birokrasi  Tahun 2017;

(2) SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kemudian, pada sesi berikutnya, dalam ruangan terpisah, namun diadakan secara pararel, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer Bapak Kolonel Ckh. Agung Iswanto, S.H., M.H. memberikan materi kepada jajaran Peradilan Militer tentang:(1) Pola Mutasi dan Promosi Hakim Peradilan Militer; (2) Pemetaan Ulang Pendelegasian Sebagian Wewenang Eselon I dan Kepala Pengadilan; (3) Akreditasi Pengadilan Militer (ISO). Sedangkan, bagi jajaran Peradilan Tata Usaha Negara, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, Bapak Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. memberikan materi menyangkut: (1) Pola Promosi dan Mutasi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara; (2) Standar Operasinal Prosedur (SOP) Pengadilan Tata Usaha Negara; (3) Akreditasi Pengadilan Tata Usaha Negara (ISO).

Dari keseluruhan pemaparan tersebut, para peserta secara bersama-sama merumuskan hasil rumusan rakor yang kemudian dibacakan dan diserahkan oleh Kol. Chk Haryadi Eko P, Kadilmilti III-Surabaya, mewakili jajaran Peradilan Militer dan Dr. Istiwibowo, S.H., M.Hum, Ketua PTTUN Jakarta, mewakili lingkungan Peratun. Hasil rumusan rakor tersebut dibacakan dan kemudian diserahkan kepada Dirjenbadilmiltun sebelum diadakan penutupan acara. Hasil rumusan rakor terdapat hal yang harus dilakukan di setiap satker dan terdapat pula masukan bagi penyusunan kebijakan yang dapat menjadi pedoman, guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan, baik bagi Ditjen Badilmiltun maupun bagi setiap jajaran pengadilan di bawahnya (enrico/hr).


13 April 2017

Peningkatan Kelas Pengadilan 

Menindaklanjuti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 36/KMA/SK/II/2017 Tanggal 9 Februari 2017 tentang Peningkatan Kelas pada 46 (empat puluh enam) Pengadilan Negeri Kelas II Menjadi Kelas I B dan 17 (tujuh belas) Pengadilan Negeri Kelas I B Menjadi Kelas IA, dan Nomor : 37/KMA/SK/II/2017 tanggal 9 Februari 2017 tentang Peningkatan Kelas pada 29 (dua puluh sembilan) Pengadilan Agama Kelas II Menjadi Kelas I B dan 21 (dua puluh satu) Pengadilan Agama Kelas I B Menjadi Kelas I A, Nomor : 38/KMA/SK/II/2017 tanggal 9 Februari 2017 tentang Peningkatan Kelas Pada 2 (dua) Mahkamah Syariah Kelas II Menjadi Kelas I B, Nomor : 39/KMA/SK/II/2017 tanggal 9 Februari 2017 tentang Peningkatan Kelas Pada 3 (tiga) Pengadilan Militer Tipe B Menjadi Tipe A, yang ditujukan kepada YTH. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan unduh Surat Pemberitahuan melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/peningkatan_kelas_pengadilan.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • a ucapan selamat doktor.jpg
  • banner1.jpg
  • banner2.jpg
  • banner3.jpg
  • banner4.png
  • banner5.png
  • banner6.png
  • banner selamatan pelantikan.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday48
mod_vvisit_counterYesterday3037
mod_vvisit_counterThis week3085
mod_vvisit_counterAll days4670899

We have: 37 guests, 5 bots online
Your IP: 54.225.51.21
 , 
Today: Mei 28, 2017

peraturan-button