1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

21 Maret 2017

Pemanggilan Peserta Fit and Propher Test Lingkungan Peradilan Militer T.A. 2017

Bersama ini diberitahukan bahwa Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer akan mengadakan kegiatan Fit and Propher Test untuk calon Kepala Pengadilan Militer tingkat pertama type B pada tanggal 22-23 Maret 2017 bertempat di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung R.I., Jl. Jenderal A. Yani Kav. 58 By Pass Jakarta Pusat Lantai XI. Untuk keterangan dan nama-nama peserta dapat di unduh pada SK dan Ratgas dibawah ini. Demikian diberitahukan agar nama-nama yang tertera di lampiran surat tugas dapat hadir tepat pada waktunya.

Surat Keputusan Dirjen Badilmiltun

Surat Tugas Peserta


21 Maret 2017

Pemberitahuan Pelatihan Pemaknaan KEPPH Angkatan 11 T.A. 2017

Diberitahukan kepada hakim di lingkungan peradilan TUN bahwa akan diadakan Pelatihan Pemaknaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial RI pada :

Hari/Tanggal : Minggu s.d Jumat / 16 s.d 21 April 2017

Tempat : Puri Avia - Athalia Hotel & Conference Resort, Jl. Raya Puncak Km. 65 No. 179, Cipayung - Bogor.


Dimohon perkenan Ketua  Pengadilan Tinggi TUN Jakarta untuk menugaskan hakim yang nama-namanya tercantum pada lampiran berikut ini .

*Suratnya


21 Maret 2017

Innalillahi wainna ilaihi roji'un

Keluarga Besar Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya

bpk. maskuriMASKURI, S.H., M.Si.

Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Meninggal pada Hari ini, SelasaTgl 22 Maret 2017  - Surabaya.

Semoga Almarhum diberikan tempat yang paling baik di sisi-Nya dan Keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran lahir dan bathin.

Aamiin.


21 Maret 2017

Pemanggilan Peserta Seleksi Diklat Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Tahun 2017 di Lingkungan Peradilan TUN Seluruh Indonesia

Diberitahukan dengan hormat bahwa Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung R.I. akan mengadakan seleksi serta Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup seluruh Indonesia yang akan diselenggarakan pada tanggal 3 s.d. 20 April 2017  bertempat di Pusdiklat Mahkamah Agung R.I. Megamendung-Bogor. Untuk informasi selengkapnya silahkan diunduh link dibawah ini :

*Surat Pemanggilan Peserta Diklat 


21 Maret 2017

Permintaan Dokumen Sumber Akrual 

Sehubungan dengan Surat Ketua Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor : 10/LK-MA/03/2017 tangaal 17 Maret 2017 terkait Permintaan Dokumen Sumber Akrual, Sekretaris Mahkamah Agung A.S. Pudjoharsoyo, meminta kepada Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi, Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Pengadilan untuk memverifikasi dan melaporkan dokumen terkait tagihan dan pembayaran (SPM) atas tagihan listrik, telepon, air tv kabel dan internet bulan Desember 2015, Januari 2016, Desember 2016 dan Januari 2017. Pudjoharsoyo juga meminta hal yang sama kepada para Sekretaris pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia, Sekretaris Mahkamah Syar’iyah Aceh, dan Sekretaris Pengadilan Agama Batam selaku penanggung jawab Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai koordinator wilayah  DIPA 055.01.

Permohonan ini merupakan upaya Mahkamah Agung dalam mendukung BPK RI secara komperehensif guna mewujudkan laporan keuangan Mahkamah Agung tahun 2016 yang berkualitas, handal dan akuntabel serta mempertahankan Opini Wajar Pengecualian (WTP). 

Untuk informasi lebih lanjut silahkan mengunduh Surat Pemberitahuan melalui tautan berikut : 



Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung RI 

(@x_cisadane)



20 Maret 2017

Pembayaran dan Pertanggungjawaban Biaya Transportasi Bagi ASN Yang Menggunakan Fasilitas Kendaraan Dinas 

Bersama ini disampaikan Revisi Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang pembayaran dan pertanggungjawaban Biaya Transportasi Bagi Aparatur Negara Yang menggunakan Fasilitas Kendaraan dinas di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. 

Untuk informasi lebih lanjut silahkan mengunduh file Revisi Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2017 melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/SEMA_02_2017.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung RI 

(@x_cisadane)


20 Maret 2017

Pemanggilan Peserta Seleksi Serta Diklat Sertifikasi Hakim Tipikor Seluruh Indonesia Tahun 2017 Untuk Lingkungan  Peradilan Militer

Diberitahukan dengan hormat kepada para Hakim Peradilan Militer yang namanya tercantum dalam daftar lampiran di bawah ini, bahwa Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung R.I. akan mengadakan seleksi serta Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) seluruh Indonesia yang akan diselenggarakan pada tanggal 3 s.d. 19 April 2017 dengan jumlah peserta sebanyak 88 (delapan puluh delapan) orang bertempat di Pusdiklat Mahkamah Agung R.I. Megamendung-Bogor. Kegiatan ini meliputi Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer.

Untuk lebih jelasnya dapat kiranya diunduh link dibawah ini atau bisa langsung menghubungi sdri. Sri Amilianti di nomor 0821-1293-7887 dan sdr. Teguh Setiyawan, S.H. di nomor 0813-8376-8868. (drm)

Surat Pemanggilan Peserta Diklat Hakim Tipikor


20 Maret 2017

Kegiatan Bintek Hakim Peradilan Militer T.A. 2017

Jakarta - Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer telah menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Tenaga Teknis untuk Hakim Peradilan Militer seluruh Indonesia. Kegiatan yang mengambil tema "Membangun Integritas dan Profesionalisme Hakim Militer Menuju Peradilan Militer yang Agung" ini berlangsung sejak tanggal 15-17 Maret 2017 di Hotel Sovereign, Bali dan di ikuti oleh 31 (tiga puluh satu) Hakim dari Peradilan Militer tingkat pertama maupun tingkat Banding. Dalam pidato pembukaannya, Dirjen Badilmiltun berpesan agar para Hakim lingkungan Peradilan Militer senantiasa berusaha untuk meningkatkan kemampuan, menjaga kewibawaan profesi dan bisa menjadi pengadil yang baik dengan melahirkan putusan-putusan yang berkualitas sehingga dapat memberi kepuasan kepada semua unsur masyarakat secara luas. Penyelenggaraan berjalan dengan lancar, semua peserta dengan khidmat mengikuti seluruh materi yang diberikan oleh para Narasumber diantaranya :

- Prof. DR. Surya Jaya, S.H., M.Hum memberikan materi tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Dalam Tindak Pidana Korupsi

- Laksma TNI Bambang Angkoso Wahyono, S.H., M.H. memberi materi tentang Pertimbangan Hukum

Sebagai Dasar Argumentasi Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara

- Jeanny H.V. Hutahuruk, S.E., Ak., M.M., C.A. memberi materi tentang Reformasi Birokrasi

- Marsma TNI Yadi I. Sutanandika, M.S.S dengan materi tentang Integritas Hakim Militer

Dalam Memutus Perkara Dilihat Dari Sudut Pandang Doktrin TNI

- Laksma TNI (KH/W) Dr. Sinoeng Hardjanti, S.H., M. Hum. memberi materi tentang Integritas Hakim Militer

Dalam Memutus Perkara Dilihat Dari Sudut Pandang Profesi Hakim Militer

Demikian kegiatan Bimbingan Tenaga Teknis Hakim Peradilan Militer yang akhirnya ditutup oleh Kadilmiltama, Marsma TNI Bambang Aribowo, S.H., M.H. yang berharap semoga semua peserta dapat mengambil banyak manfaat dari materi-materi yang telah diberikan sehingga bisa meningkatkan kemampuan dan integritasnya sebagai seorang Hakim di lingkungan Peradilan Militer. (drm)


15 Maret 2017

Kegiatan Validasi Data Sikep di Lingkungan Kesekretariatan Ditjen Badilmiltun 

Jakarta - ditjenmiltun.net. Bertempat di Ruang Rapat Besar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Jl. Ahmad Yani Kav. 58, Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat pada Hari Senin sampai dengan Rabu Tanggal 13 s/d 15 Maret 2017 Pukul 09.00 WIB dilaksanakan Kegiatan Validasi Data Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) di Lingkungan Kesekretariatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kegiatan yang berlangsung selama 3 (tiga) hari ini dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Ibu Jeanny Hilderia Veronica Hutauruk, S.E., Ak., M.M. dan selanjutnya dipimpin oleh Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Bapak Mahjum, S.H., M.H. Kegiatan Validasi Data Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) juga dihadiri oleh Bapak Paino, S.H., M.H. selaku Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian Bagian Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Bapak Suraji, S.H. selaku Kepala Sub Bagian Mutasi Kepegawaian Bagian Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Ibu Nur'aini, S.H. selaku Kepala Sub Bagian Pemberhentian dan Pensiun Kepegawaian Bagian Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Bapak H. Ishaka, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Mutasi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara dan Mayor Datzun Riyanto, S.H. selaku Kepala Seksi Mutasi Hakim Peradilan Militer Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer, serta Staff pada Unit Kerja Bagian Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. 

Kegiatan Validasi Data Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) di lingkungan Kesekretariatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 197-1/SEK/KU.01/7/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI. Kegiatan Validasi Data Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) dilaksanakan dengan mencocokan data asli (bukti fisik) dengan data yang telah dimasukkan ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), selain itu dilakukan juga inspeksi terhadap kelengkapan bukti fisik yang wajib diunggah (E-Doc) ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP).

Adapun beberapa poin hasil Kegiatan Validasi Data Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) di lingkungan Kesekretariatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut : 

  1. Jumlah riil pegawai pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sebanyak  106 pegawai, berbeda 1 nilai dengan yang tertera pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP). Hal ini disebabkan karena masih ada 1 (satu) pegawai yang belum dikeluarkan dari Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) dikarenakan belum terbitnya SK Mutasi. 
  2. Dari hasil monitoring kelengkapan data, diketahui prosentase kelengkapan data CPNS sudah mencapai 100% begitu pula dengan data PNS sudah mencapai 100%. Namun untuk prosentase kelengkapan data Pangkat baru mencapai 25% dan untuk prosentase kelengkapan data Jabatan baru mencapai 75%. Selain itu prosentase kelengkapan data Pendidikan sudah mencapai 100%.
  3. Dari hasil monitoring validasi data, diketahui jumlah pegawai pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sebanyak 106 pegawai, dengan komposisi 54 data CPNS yang valid, 52 data PNS yang valid, 525 data Kepangkatan yang valid, 326 data Jabatan yang valid dan 408 data mengenai Pendidikan yang valid. 
  4. Dari hasil monitoring kelengkapan data E-Doc, diketahui prosentase kelengkapan data E-Doc pada 106 pegawai yang berada pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah mencapai 100% baik pada Data E-Doc CPNS, PNS, Pangkat dan Pendidikan, namun prosentase kelengkapan data E-Doc Jabatan masih mencapai 75%.

(@x_cisadane)


15 Maret 2017

Surat Pemberitahuan Perihal Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi 

Berdasarkan Memorandum dari Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI kepada Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI,  Perihal : Permohonan Publikasi Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya Dan Pratama Di Lingkungan Mahkamah Agung RI, Tahun 2017, di website Mahkamah Agung. www.mahkamahagung.go.id. Berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI tentang Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya Eselon I.a dan Pratama Eselon II.a dan II.b, pada Mahkamah Agung Tahun RI Tahun 2017. Nomor : 102/SEK/KP.00.2/03/2017. Tanggal 13 Maret 2017. Yang di tujukan Kepada Yth. Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI Dan Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia. 

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama pada Mahkamah Agung RI tahun 2017, Bersama ini diminta kepada Saudara untuk memerintahkan Pejabat/Pegawai di lingjungan masing-masing yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam Surat Pengumuman Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi pada Mahkamah Agung RI tahun 2017 Nomor : 01/Pansel/Japati/03/2017. (Yang terlampir di website Mahkamah Agung RI) untuk mengikuti seleksi jabatan tersebut. Untuk Lebih Jelasnya Berikut Lampiran Surat Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I.a) Dan Pratama (Eselon II.a dan II.d) pada Mahkamah Agung RI Tahun 2017.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan mengunduh Surat Pemberitahuan melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/surat_sekma_perihal_seleksi_jabatan_pimpinan_tinggi.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung RI 

(@x_cisadane)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • a ucapan selamat doktor.jpg
  • banner1.jpg
  • banner2.jpg
  • banner3.jpg
  • banner4.png
  • banner5.png
  • banner6.png
  • banner selamatan pelantikan.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2876
mod_vvisit_counterYesterday3474
mod_vvisit_counterThis week2876
mod_vvisit_counterAll days4479438

We have: 37 guests, 3 bots online
Your IP: 54.81.174.180
 , 
Today: Apr 23, 2017

peraturan-button