1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

28 Mei 2018

Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2018 

Berikut ini disampaikan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2018 yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Seluruh Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada 4 (empat) lingkungan peradilan di Seluruh Indonesia. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Edaran SekMA Nomor 5 tahun 2018 melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/Surat_Edaran_Nomor_5_tahun_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


28 Mei 2018

Pengajuan THR Tunjangan Khusus Kinerja tahun 2018 

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tanggal 23 Mei 2018 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.05/2018 tanggal 23 Mei 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam tahun anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Peneriman Pensiun, dan Penerima Tunjangan, dan untuk Pembayaran THR Tunjangan Khusus Kinerja Tahun 2018. 

Dengan ini disampaikan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 316/SEK/KU.01/05/2018 tanggal 28 Mei 2018 perihal Pengajuan THR Tunjangan Khusus Kinerja tahun 2018 Yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Panitera Mahkamah Agung RI, Direktur Jenderal di Lingkungan Mahkamah Agung RI, Kepala Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI, Kepala Pengadilan Militer Utama, Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Seluruh Indonesia dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Seluruh Indonesia. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/316_sek_ku01_05_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


28 Mei 2018

Pemberitahuan Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2018

Bahwa Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI akan melaksanakan kegiatan Akreditasi di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2018. 


Untuk informasi selengkapnya silahkan unduh link dibawah ini :

*Suratnya

(hr)


28 Mei 2018

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Militer III-17 Manado 


Pada tanggal 16 Februari 2018 yang lalu, seluruh Personel Pengadilan Militer III-17 Manado telah menandatangani Pakta Integritas yang merupakan salah satu syarat menuju Pembangunan Zona Integritas. Dan pada tanggal 28 Mei 2018, Pengadilan Militer III-17 Manado mencanangkan pembangunan zona integritas. "Puji Tuhan semua syarat dalam pembangunan zona integritas telah kita penuhi, semua ini merupakan upaya seluruh personel Pengadilan Militer III-17 Manado yang telah bekerja secara sungguh-sungguh dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Pengadilan Militer III-17 Manado selalu berusaha untuk mewujudkan Peradilan Militer yang Agung dengan pencapaian dalam keterbukaan informasi dan berlaku bersih serta bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Atas prestasi tersebut, pada hari ini saya mencanangkan Zona Integritas bagi Pengadilan Militer III-17 Manado sebagaimana harapan Presiden Republik Indonesia melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia agar integritas pegawai menjadi best practice di semua lini pembangunan", ujar Ketua Pengadilan Militer III-17 Manado.

Kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Militer III-17 Manado diakhiri dengan penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas oleh Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Letnan Kolonel Chk Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H. yang dilanjutkan oleh para saksi yang hadir diantaranya : 

  1. Wadan Pomdam XIII/Merdeka a.n. Daniel Prakoso, Letkol Cpm
  2. Kasi Undang Kumdam XIII/Merdeka a.n. Sabekti K., S.H., Mayor Chk 
  3. Dandenpom XIII-1 Merdeka a.n. Eko Y.S., Letkol Cpm 
  4. Danpom Lantamal VIII Manado a.n. Dedhi, Letkol Laut (PM) 
  5. Kakum Lanud Sri Manado a.n. Miryam Manoppo, Lettu Sus 
  6. Kadiskum Lantamal VIII Manado a.n. Raynold Sendewana, Letkol Laut (KH) 
  7. Kasi Gaktib Satpom Lanud Sri a.n. Antonius Ary P., Kapten POM 
  8. Bamin Kum Rem 131/Santiago a.n. Beny Nary, Serka

Sebagai informasi, Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, hal ini sebagaimana tertuang di Permenpan 52 Tahun 2014. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian terhadap tiga sasaran hasil utama Reformasi Birokrasi, yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik tersebut, maka instansi pemerintah (pusat dan daerah) perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas. 

Sedangkan yang dimaksudkan dengan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Selain ZI dan WBK juga terdapat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. 

Diharapkan melalui pembangunan Zona Integritas ini satuan kerja (pengadilan) yang telah menjadi WBK/WBBM dapat menjadi pilot project dan benchmark terhadap satuan kerja (pengadilan) lainnya sehingga seluruh satuan kerja tersebut diberikan kebebasan untuk bekerja dengan benar sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan. Selain itu satuan kerja (pengadilan) yang berpredikat WBK/WBBM merupakan outcome dari upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkrit di dalam lingkup Zona Integritas. 

Dikutip dari Situs Resmi Pengadilan Militer III-17 Manado dengan Perubahan Seperlunya 

(@x_cisadane)


28 Mei 2018

Rapat Pembahasan Rencana Penyelenggaraan Kegiatan Akreditasi dan Rencana Kegiatan Bimbingan Teknis Pemberkasan 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Bertempat di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Lantai 9 Ruang Rapat Besar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan Rapat dalam rangka pembahasan rencana penyelenggaraan kegiatan akreditasi dan juga rencana kegiatan bimbingan teknis pemberkasan. Rapat dimulai pukul 09.00 WIB dan dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H. dan dimoderatori oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Jeanny Hilderia Veronica Hutauruk, S.E., Ak., M.M.

Dalam rapat ini diputuskan bahwa penyelenggaraan kegiatan akreditasi pada tahun anggaran 2018 ini, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara akan melaksanakan kegiatan tersebut pada 10 (sepuluh) satuan kerja, yang terdiri dari 5 (lima) Pengadilan Militer dan 5 (lima) Pengadilan Tata Usaha Negara. Kemudian Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara juga akan melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Pemberkasan. 

Rapat ini dihadiri oleh seluruh Pejabat Eselon II, III dan IV dan ditutup pada pukul 11.00 WIB.

(@x_cisadane)


25 Mei 2018

Pemberitahuan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2018 

Menindaklanjuti Keputusan Bersama 3 Menteri (Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) Nomor 223 tahun 2018, Nomor 46 tahun 2018 dan Nomor 13 tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Apara:ur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 707 tahun 2017, Nomor 256 tahun 2017, Nomor : 01/SKB/MENPAN-RB/09/2017 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018. 


Dengan ini disampaikan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 304/SEK/HM.01/05/2018 tanggal 25 Mei 2018 hal Pemberitahuan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018 yang ditujukan Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI, Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, Yang Mulia Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI, Yang Mulia Para Hakim Agung dan Para Hakim Ad-Hoc Mahkamah Agung RI, Panitera Mahkamah Agung RI, Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI, Kepala Pengadilan Militer Utama, Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding Seluruh Indonesia dan Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Seluruh Indonesia. 


Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/304_sek_hm01_05_2018.pdf


Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 


(@x_cisadane)


25 Mei 2018

Hasil Rapat TPM Kepaniteraan PTUN 2018

Berdasarkan hasil Rapat TPM yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2018, berikut diumumkan Pejabat Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara yang mendapat promosi dan mutasi, sebagai berikut :

Pengumuman Hasil TPM Kepaniteraan Peradilan TUN 2018

(hr)



25 Mei 2018

PEMANGGILAN PESERTA FIT AND PROPER TEST/EKSAMINASI CALON PIMPINAN TINGKAT BANDING, TINGKAT PERTAMA DAN CALON HAKIM MILITER TINGGI DI LINGKUNGAN PENGADILAN MILITER TA. 2018

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara akan menyelenggarakan kegiatan Fit and Proper Test/Eksaminasi Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding, Tingkat Pertama dan Calon Hakim Militer Tinggi di lingkungan Peradilan Militer TA. 2018 yang akan diadakan di Hotel Santika Harapan Indah Bekasi tanggal 5 s.d 7 Juni 2018.

Pemberitahuan ini merupakan pemanggilan bagi para peserta sehingga dapat segera mempersiapkan diri mengikuti pelaksanaan kegiatan ini. Untuk lebih jelasnya tentang persyaratan dan tahap awal persiapan dapat dilihat/diunduh pada file dibawah ini. (drm1075)

Surat Pemanggilan Peserta Fit & Proper Test Peradilan Militer 2018


25 Mei 2018

Pedoman Usulan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) 

Berdasarkan Surat Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor : 52/Bua.2/KP.04.1/5/2018 tanggal 23 Mei 2018 tentang Pedoman Usulan Kenaikan Pangkat Otomatis. Adapun pedomannya disampaikan dalam pengumuman ini. 


Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/52_bua2_kp04_1_5_2018.pdf


Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 


(@x_cisadane)


25 Mei 2018

Tertib Administrasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan Hakim 

Menindaklanjuti surat dari Panitera Mahkamah Agung tanggal 20 April 2018 tentang Usulan Perpindahan Gaji Hakim Pengawasan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung, maka Sekretaris Mahkamah Agung, A.S. Pudjoharsoyo menyampaikan hal sebagai berikut : 

  • Pertama, demi tertibnya administasi pembayaran gaji dan tunjangan agar tata cara pembayaran gaji dan tunjangan disesuaikan menurut Surat Keputusan Penempatan dan Surat Tugas para Hakim Tinggi dan Hakim Yustisial. 
  • Kedua, bagi satker yang masih membayar gaji dan tunjangan hakim yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan Penempatan dan Surat Tugas agar pembayaran gaji dan tunjanganya segera dipindahkan ke satker yang bersangkutan. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/299_sek_ku01_v_2018.pdf


Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 


(@x_cisadane)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner0.jpg
  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday95
mod_vvisit_counterYesterday2705
mod_vvisit_counterThis week7668
mod_vvisit_counterAll days6647386

We have: 17 guests, 1 bots online
Your IP: 54.92.153.90
 , 
Today: Jun 26, 2018

peraturan-button