1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Ditulis oleh @x_cisadane 14 Oktober 2016

Kunjungan Kerja Mahkamah Agung Ke Pengadilan Perancis, Jerman dan Belanda


Rombongan kunjungan kerja (kuker) Mahkamah Agung RI yang dipimpin Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum Ketua Kamar Tata Usaha Negara berserta Dr. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung, Nugroho Setiadi, S.H., M.H. Ka. Bawas, Dr. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dir. Binganismin Peratun, Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H. Assisten Hakim Agung, Tri Hidayat Wahyudi, S.H. Ak. MBA Ketua Pengadilan Pajak, Didi Hardiman-Hakim Pengadilan Pajak dan Arief Kurniadi-Panitera Pengganti Pengadilan Pajak mengadakan kunjungan kerja dari mulai tanggal 1 s.d. 12 Oktober 2016 ke Perancis, Jerman dan Belanda.  Selama di Perancis mengunjungi Conseil d’etat di Paris dan Pengadilan Tinggi Administrasi Lyon (The Lyon Administrative Appelate Court). Di Jerman berkesempatan ke Pengadilan Pajak di Munich, Mahkamah Agung bidang Pajak (Bundes Finanzhof), Pengadilan Tinggi Administrasi Munich (Bayerischer Verwaltungsgerischtshof) dan di Belanda ke Hoge Raad di Den Haag.

Dalam kunjungan kerja khusus mengenai Peradilan Tata Usaha Negara : mempelajari konsep dasar teoritis/pemikiran dan dasar hukum (formil dan materiil) penyelesaian sengketa administrasi di negara Perancis, Jerman, dan Belanda. Mempelajari penyelesaian sengketa administrasi di negara Perancis, Jerman, dan Belanda (dari proses masuknya gugatan sampai dengan upaya hukum dan eksekusi). Khususnya, terhadap perkara yang berkenaan dengan penyalahgunaan wewenang, tindakan dan/atau keputusan fiktif-positif, tindakan dan/atau keputusan yang bersifat diskresi, tindakan faktual, upaya administratif, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dan eksekusi putusan Peradilan TUN. 

Bagi pengadilan pajak membandingkan pelaksaan penyelesaian sengketa pajak di tiga negara dengan Indonesia. Terdapat institusi dan tahapan yang berbeda dalam penyelesaian sengketa pajak dengan Indonesia. Harapannya memperoleh masukan untuk penyelesaian  sengketa pajak lebih baik lagi. Selain mempelajari pola pengawasan di lingkungan peradilan. 

Harapan dari kunjungan ini, nantinya bagi Peratun akan jadi bahan masukan bagi penyelesaian sengketa administrasi (TUN) di Indonesia pasca diterbitkannya UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Semua ini demi tegaknya negara hukum modern, yang menjadikan hukum administrasi negara sebagai instrumen untuk memberikan jaminan perlindungan hukum kepada warga negara (masyarakat) dari tindakan dan/atau keputusan yang dilakukan oleh pejabat administrasi pemerintahan, sekaligus juga sebagai instrumen perlindungan hukum bagi pejabat pemerintahan yang taat hukum dan beritikad baik dalam menyelenggarakan pemerintahan. 

Kunjungan kerja atas dukungan Uni Eropa melalui UNDP projek Sustain. Gilles Blanci, M.CL. DEA, Bobby Rahman, S.H., LLM dan Fatahilah A. Syukur, S.H., LLM dari projek Sustain mendapingi tim selama kuker berlangsung. (ymw)


Ditulis oleh @x_cisadane 14 Oktober 2016

Rapat Koordinasi Permintaan Usulan Sebagai Bahan Kajian Dalam Rapat Pleno Mahkamah Agung RI

Rapat Koordinasi Permintaan Usulan Sebagai Bahan Kajian Dalam Rapat Pleno MA RI








Jumat, 14 Oktober 2016 bertempat di Ruang Rapat Besar Sekretariat Ditjen Badilmiltun, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Jl. Ahmad Yani Kav. 58 Lantai 9, Sekretariat Ditjen Badilmiltun mengadakan rapat Koordinasi Permintaan Usulan Sebagai Bahan Kajian Dalam Rapat Pleno Mahkamah Agung RI. Rapat yang dimulai pada pukul 09.00 WIB ini dipimpin oleh Plt. Sekretaris Ditjen Badilmiltun MA RI (Bapak Santoso, S.H.) dan dihadiri oleh 4 (empat) orang Pejabat Eselon III, 11 (sebelas) orang Pejabat Eselon IV dan 2 (dua) orang Staff dari lingkungan Sekretariat Ditjen Badilmiltun MA RI. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Ditjen Badilmiltun selaku Plt. Sekretaris Ditjen Badilmiltun (Bapak Santoso, S.H.) membuka rapat koordinasi dalam rangka penyampaian usulan-usulan dari masing-masing unit kerja Eselon III pada Sekretariat Ditjen Badilmiltun yang akan dihimpun untuk dikaji dalam Rapat Pleno Mahkamah Agung RI. Kemudian dilanjutkan dengan Penyampaian usulan Bagian Umum Sekretariat Ditjen Badilmiltun oleh Kepala Bagian Umum (Bapak Dedi Waryoman, S.Sos., M.H) yang sebelumnya telah dibahas di dalam rapat internal Bagian Umum Sekretariat Ditjen Badilmiltun. Adapun usulan dan permasalahan yang disampaikan dalam rapat koordinasi adalah sebagai berikut : 

  1. Ditjen Badilmiltun memiliki aset tanah seluas 6500 meter yang dapat diperuntukan sebagai rumah jabatan, walaupun saat ini telah diberi papan keterangan kepemilikan namun belum dipagari. Dikhawatrikan apabila kondisi ini terus berlanjut akan menimbulkan masalah. Untuk membuat pagar diperlukanlah anggaran, namun kondisi keuangan Ditjen Badilmiltun untuk saat ini kurang mendukung.
  2. Masih banyak gedung Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang belum sesuai dengan prototipe, sedangkan untuk lingkungan Peradilan Militer hanya Pengadilan Militer Semarang, Manado dan Jayapura yang gedungnya masih belum sesuai dengan prototipe.
  3. Ditjen Badilmiltun memiliki aset kendaraan berupa mobil dinas yang masanya sudah mencapai 10 tahun, seharusnya diadakan pengadaan kembali namun mekanisme pengadaannya masih belum diketahui. Tentunya hal ini terkait dengan RKBMN, apabila mengusulkan pada tahun ini maka 2 (dua) tahun kemudian akan terealisasi. Hingga kini Bagian Umum di Sekretariat Ditjen Badilmiltun masih bimbang, apakah mekanismenya melakukan penghapusan terlebih dahulu ataukah dilakukan pengadaan terlebih dahulu.
  4. Ada beragaman masalah yang terjadi terkait Barang Milik Negara (BMN) salah satunya adalah terjadinya selisih dalam laporan. Terkait dengan masalah tersebut sebaiknya dilakukan kegiatan Monitoring Evaluasi ke satuan kerja dan juga kegiatan tatap muka antar para Operator SAIBA dan Operator SIMAN.

Selanjutnya Bapak Mahjum, S.H., M.H sebagai Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Ditjen Badilmiltun menyampaikan usulan yang telah dihimpun dari masing-masing Kepala Sub Bagian pada Bagian Kepegawaian, adapun usulan yang disampaikan tersebut adalah sebagai berikut : 

  1. Di Kepegawaian Mahkamah Agung RI Pusat (dalam hal ini Biro Kepegawaian pada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI) seringkali diadakan assessment (peningkatan kompetensi) untuk mencari Sumber Daya Manusia agar memudahkan pemetaan dan penempatan jabatan serta dapat digunakan sebagai dasar dalam kegiatan pemindahan jabatan maupun unit kerja (rolling) terhadap staff maupun pejabat. Namun untuk tingkat unit Eselon I belum pernah diadakan rolling.
  2. Bagian Kepegawaian unit Eselon I (dalam hal ini Kepegawaian Ditjen Badilmiltun) tidak pernah dilibatkan dalam hal Kepanitiaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
  3. Di lingkungan Kesekretariatan Ditjen Badilmiltun masih kekurangan pegawai (staff).
  4. Peningkatan kompetensi berupa pelatihan sebagai persiapan bagi pegawai yang akan memasuki masa purnabhakti (pensiun).

Lalu Ibu Widiyanti, S.H., M.H sebagai Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Ditjen Badilmiltun membahas usulan yang telah dihimpun di Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Ditjen Badilmiltun untuk didiskusikan di dalam rapat koordinasi ini, yaitu Standarisasi Sistem Pelaporan. 

Setelah itu Bapak Santoso, S.H. sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Ditjen Badilmiltun melakukan penghimpunan permasalahan melalui para Kepala Sub Bagian pada Bagian Perencanaan dan Keuangan. Adapun permasalahan maupun usulan yang dihimpun dan disampaikan dalam rapat koordinasi adalah sebagai berikut : 

  1. Untuk penganggaran terkait pengadaan aset apabila tidak dimasukkan ke dalam RKBMN maka tidak akan diberi anggaran. 
  2. Anggaran belanja modal harus ada di dalam RKBMN. Untuk anggaran t.a 2017 jumlah yang diterima Ditjen Badilmiltun hampir sama dengan t.a 2016 (masih kurang memadai). 
  3. Sub Bagian Akuntansi pada Bagian Keuangan Ditjen Badilmiltun mengalami kendala dalam mengolah data transaksi DIPA 05 yang ada di daerah. 
  4. Berkenaan dengan kegiatan Promosi dan Mutasi Sumber Daya Manusia Tenaga Teknis  khususnya pada lingkungan Peradilan Militer diperlukan tambahan anggaran. Begitupula dengan kegiatan Rekrutmen Hakim Militer yang sepenuhnya diserahkan kepada Ditjen Badilmiltun. 
  5. Berkaitan dengan sidang keliling pada Lingkungan Peradilan Militer diperlukanlah tambahan anggaran. 
  6. Laporan DIPA 05 masih memiliki selisih antara SAIBA dan SIMAK BMN, diperlukan kegiatan tatap muka untuk mengatasi hal demikian.

Bapak Dedi Waryoman, S.Sos., M.H (Kepala Bagian Umum Sekretariat Ditjen Badilmiltun) memberikan kesempatan kepada perwakilan Tim Development Aplikasi SIPP Ditjen Badilmiltun yaitu Dwianto Budiman, S.Kom, M.M. untuk menyampaikan usulan maupun permasalahan yang dihadapi terkait implementasi Aplikasi SIPP di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain sebagai berikut : 

  1. Dalam pelaksanaan implementasi Aplikasi SIPP di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mengalami banyak kendala, berkenaan dengan hal tersebut dibentuklah Tim Satuan Tugas (Satgas) yang membantu Tim Development Ditjen Badilmiltun dalam pembuatan kebijakan maupun pengambilan keputusan. Namun diperlukan kegiatan tatap muka agar koordinasi Tim Satgas dengan Tim Development Ditjen Badilmiltun berjalan dengan baik. Untuk merealisasikan kegiatan tersebut diperlukanlah aggaran dan dukungan baik dari internal Ditjen Badilmiltun maupun dari Mahkamah Agung RI. 
  2. Sebagai tidak lanjut dari implementasi Aplikasi SIPP di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, maka diperlukanlah perencanaan terhadap perkembangan dan kelanjutan penerapan Aplikasi SIPP di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya diperlukanlah penyusunan Roadmap SIPP untuk lingkungan Ditjen Badilmiltun.

Rapat Koordinasi dalam rangka penyampaian usulan-usulan dari masing-masing unit kerja Eselon III pada Sekretariat Ditjen Badilmiltun yang akan dihimpun untuk dikaji dalam Rapat Pleno Mahkamah Agung RI ditutup oleh Bapak Santoso, S.H. selaku Plt. Sekretaris Ditjen Badilmiltun. Sebelum rapat ditutup, Plt. Sekretaris Ditjen Badilmiltun menetapkan dan menyampaikan kembali usulan-usulan yang telah disampaikan oleh tiap-tiap unit kerja Eselon III pada Sekretariat Ditjen Badilmiltun.


Ditulis oleh @x_cisadane 13 Oktober 2016

Pengadilan Militer II-09 Bandung Meraih Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008

Pengadilan Militer II-09 Bandung Meraih Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008

ISO Mil Bandung

Seluruh Personel Pengadilan Militer II-09 Bandung yang terdiri dari Hakim Militer, Pejabat Struktural : Panitera, Sekretaris, Para Panitera Muda, Para Pejabat Eselon dan Para Staf telah mempersiapkan kurang lebih 1,5 (satu setengah) bulan untuk menerapkan Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2008 berdasarkan Standar Audit ISO 19011:2011. 

TUV NORD INDONESIA adalah salah satu Lembaga Sertifkasi, Supervisi, Inspeksi dan Pengujian terbesar di Indonesia dan di Dunia Intema.sional dengan lingkup pelayanan meliputi sertifikasi sistem manajemen ISO 900I:2008 Quality Management, ISO I400I:2004 Environmental Management, OHSAS I 800 I :2007 Health and Safety Management, HACCP, ISO 22000 Food Safety, ISO I3485 Medical Devices, ISO/TS I6949 Automotive, ISO ISO SOOOI Energy Management, ISPO, RSPO, sertifikasi produk Indonesia berda.sarkan SNI, pengujian teknik, analisa laboratorium, supervisi pemeriksaan pabrik (factory inspection), jasa pelatihan sistem manajemen dan lingkup jasa sertifikasi lainya. Dengan didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan berpengalaman di tambah dengan tenaga ahli yang sangat ahli bidangnya dan sarana prasarana yang sangat lengkap, TUV Nord Indonesia bertekad menjadi !embaga sertifikasi terbesar yang dipercaya oleh semua jenis dunia usaha dengan memaksimalkan pelayanan demi kepuasan pelanggan. Hingga saat ini telah lebih dari 25.000 sertifikat di dunia telah diterbitkan oleh TUV NORD Group yang berpusat di Jerman. 

Kadilmil II-09 Bandung menyambut baik team dari Tuv Nord Indonesia serta beliau memberi dukungan penuh agar proses Pelatihan Audit Internal, Audit Internal dan Audit Eksternal berjalan lancar dan sebaik-baiknya. Pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016, yaitu pada hari kedua Audit Eksternal, Auditor dari PT Tuv Nord Indonesia menyampaikan rekomendasi kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung. Setelah melakukan Audit Eksternal selama 2 (dua) hari mulai tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan 13 Oktober 2016, Rekomendasi tersebut yaitu Pengadilan Militer II-09 Bandung berhak meraih Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu berdasarkan ISO 900I:2008. Berkat kerja keras seluruh Personel, Pengadilan Militer II-09 Bandung berhasil meraih Sertifikasi ISO 9001:2008, sehingga bertambah satu lagi jajaran Peradilan Militer yang telah meraih Sertifikasi ISO, dimana sebelumnya Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi III-Surabaya dan Pengadilan Militer III-12 Surabaya juga telah meraih Sertifikasi ISO. 

Berita ini disadur dari situs Resmi Pengadilan Militer II-09 Bandung : http://www.dilmil-bandung.go.id/

Ditulis oleh @x_cisadane 12 Oktober 2016

Menebar Jentik 'Nyamuk Pers' Melalui Pelatihan Penulisan Berita



Jakarta - ditjenmiltun.net, Selasa 11 Oktober 2016, ada yang berbeda di lantai sembilan Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI di Jalan Ahmad Yani Cempaka Putih Timur. Ruangan yang sehari-hari diperuntukkan khusus untuk tempat kerja bagi para penggiat IT di lingkungan Sekretariat Ditjen Badilmiltun ini tampak riuh rendah. Tepat pukul 10.00 WIB tampak beberapa Pejabat dan juga para Staff memasukki ruangan untuk mengikuti kegiatan Pelatihan Penulisan Berita di Website Ditjen Badilmiltun. Tidak tanggung-tanggung, Ditjen Badilmiltun mendatangkan seorang narasumber yang merupakan Mantan Penulis Berita Daring (online) hukumonline.com, yaitu Hermansyah, S.HI yang kini bekerja di Ditjen Badilag sebagai Kepala Seksi Pembinaan. Dengan diadakannya kegiatan ini diharapkan Ditjen Badilmiltun dapat menebar jentik nyamuk pers agar situs resmi Ditjen Badilmiltun menjadi lebih menarik. 

Menurut narasumber, proses menulis berita tidak ada bedanya seperi memasak. "Ketika kita mencicipi cita rasa sebuah masakan, belum tentu pula kita dapat membuat masakan yang enak seperti itu", tutur narasumber. Artinya sesuatu yang kita konsumsi (nikmati) belum tentu kita dapat memproduksinya.Nah bagaimana cara memproduksi sebuah berita (tulisan)? Sama seperti memasak, dalam menyusun/menulis sebuah berita langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan perencanaan terhadap berita (tulisan) yang ingin disajikan kepada khalayak, kemudian mengumpulkan bahan-bahan berupa data yang faktual, lalu mengolah data tersebut dan disajikan ke dalam bentuk narasi maupun deskripsi.

Dalam penyampaian materi, narasumber  tidak hanya sekedar mengajar secara teoritis saja melainkan lebih menitikberatkan ke dalam bentuk simulasi (praktis).  Secara teoritis terdapat 3 buah pendekatan yang menjadi pedoman dalam menulis berita, yaitu observasi, wawancara dan studi dokumen. Setelah simulasi (uji coba) menggunakan beragam metode untuk menggali informasi, narasumber menjelaskan kiat-kiat memproduksi publikasi di website. Kiat-kiat yang pertama sebagai langkah awal dalam memproduksi publikasi di website adalah penggunaan judul berita. Judul berita haruslah bersifat singkat dan jelas namun menarik, kemudian judul berita tidak boleh lebih dari 10 kata dan harus dalam bentuk kalimat aktif. Langkah selanjutnya adalah menyusun lead (teras berita) dimana  pada bagian ini berfungsi sebagai magnet yang dapat menarik minat pembaca atau juga dapat berfungsi sebagai pedoman. Langkah berikutnya adalah meracik tubuh berita dimana pada bagian ini merupakan isi dari berita yang ingin disampaikan. Dalam menulis bagian tubuh berita, penggunaan kalimat harus sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), begitupula dengan istilah, kata serapan dan tanda baca juga tidak dapat luput dari perhatian. Apabila menggunakan istilah atau kata serapan disarankan untuk memberikan penjelasan singkat yang ditulis di dalam simbol (dalam kurung).

Dalam menyusun sebuah publikasi (berita/tulisan/artikel) harus memperhatikan karakteristik publikasi situs resmi lembaga, antara lain orientasi untuk organisasi, paradigma “news is good”, batasan area pemberitaan dan kualitas isi berita (misalnya tidak bombastis). Selain memperhatikan karakteristik publikasi tersebut, sebagai penulis juga harus mampu menganalisa dan mengenali karakteristik pembaca.Selanjutnya terdapat kriteria umum nilai berita yang dapat dijadikan acuan dalam menyusun sebuah berita, seperti tidak biasa (unusualness), kebaruan, berdampak, kedekatan (proximity), orang penting, ada konflik/masalah, mengejutkan, mengharukan dan lain sebagainya. Terakhir, dari sudut pandang penulis selain harus mampu menganalisa dan mengenali karakteristik pembaca, tulisan yang disusun juga harus memuat karakteristik bahasa jurnalistik, seperti : sederhana, singkat, padat, lugas, jelas, jernih, menarik, demokratis dan bersifat umum (tidak terlalu teknis).



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

Ucapan dan Berita Keluarga

  • banner1.jpg
  • banner2.jpg
  • banner3.jpg
  • banner4.png
  • banner5.png
  • banner6.png
  • banner selamatan pelantikan.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1396
mod_vvisit_counterYesterday9011
mod_vvisit_counterThis week1396
mod_vvisit_counterAll days3426451

We have: 39 guests, 53 bots online
Your IP: 54.158.119.60
 , 
Today: Des 04, 2016

peraturan-button