1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

23 Agustus 2018

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dan Asistensi Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual tahun 2018 pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung 

Sehubungan dengan surat Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Nomor : B - 161/Bua.3/KU.00/9/2018 tanggal 21 Agustus 2018 hal Kegiatan Monitoring & Evaluasi, asistensi pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual tahun 2018 pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Para Sekretaris Pengadilan Tinggi, Yang Terhormat Para Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama, Yang Terhormat Sekretaris Mahkamah Syar'iah Aceh, Yang Terhormat Para Sekretaris Pengadilan Agama Batam. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/b_161_bua3_ku00_08_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


21 Agustus 2018

Laporan Hasil Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara 

Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementrian Keuangan RI pada tanggal 08 Agustus 2018 tentang Persiapan pemeriksaan Khusus BPK RI atas Penilaian Kembali Tahun 2017 dan tahun 2018 pada Kementerian/Lembaga, berikut hal yang perlu diperhatikan : 

  1. Kementrian Keuangan RI telah menyusun jadwal penyusunan Laporan atas Hasil Pelaksanaan Penilaian Kembali yang akan diaudit oleh BPK RI; 
  2. Kementrian/Lembaga diharuskan menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Penilaian Kembali paling lambat minggu ke-3 Bulan September 2018; 
  3. Terkait poin 1 dan 2, Koordinator Wilayah diharuskan membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Penilaian Kembali tingkat wilayah dengan melakukan rekapitulasi laporan dari seluruh satuan kerja di wilayahnya sesuai Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara (BMN) dengan periode pelaksanaan tahun 2017 dan tahun 2018 dilaporkan terpisah (format terlampir); 
  4. Koordinator wilayah diminta untuk meneruskan Daftar Barang Tidak Ditemukan (terlampir) kepada satuan kerja di wilayahnya yang terdapat Barang Tidak Ditemukan hasil pelaksanaan Penilaian Kembali BMN untuk dilakukan tindak lanjut sesuai dengan PMK Nomor : 118/PMK.06/2017 dan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : S-115/KN/2017 (surat terlampir) serta segera berkoordinasi dengan KPKNL setempat untuk menyelesaikannya; 
  5. Koordinator Wilayah memastikan kepada seluruh satuan kerja di wilayahnya bahwa pelaksanaan Penilaian Kembali BMN telah selesai dilaksanakan dengan adanya Berita Acara (BA) dan Laporan Hasil Inventarisasi Penilaian Kembali (LHIP) dari KPKNL dan telah dilakukan pencatatan koreksi hasil penilaian kembali pada Aplikasi SIMAK BMN dengan nilai yang sesuai dengan BA dan LHIP; 
  6. Koordinator Wilayah memastikan satuan kerjanya telah membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Penilaian Kembali dan menyerahkannya kepada Koordinator Wilayah dan KPKNL setempat, sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor : 118/PMK.06/2017
  7. Koordinator Wilayah memastikan kepada satuan kerja di wilayahnya agar menyimpan semua Dokumen Sumber sebagai persiapan Pemeriksaan BPK RI khusus untuk pelaksanaan Penilaian Kembali pada satuan kerja yang terpilih sebagai Objek Pemeriksaan pada bulan Oktober - November tahun 2018;
  8. Untuk satuan kerja pusat Eselon I, diminta untuk melakukan hal yang sama (poin 1-7) untuk satuan kerjanya masing-masing; 
  9. Koordinator Wilayah/Satuan Kerja Eselon I diminta untuk menyampaikan hasil Laporan hasil pelaksanaan Penilaian Kembali BMN kepada Bagian IKN Biro Perlengkapan dalam bentuk softcopy (file exel) melalui surel Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya dengan subjek Laporan Hasil Penilaian Kembali BMN dan nama wilayah masing-masing/satuan kerja Eselon I paling lambat tanggal 10 September 2018; 
  10. Koordinator Wilayah/Satuan kerja pusat Eselon I yang tidak menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Penilaian Kembali sampai dengan batas waktu yang ditentukan akan menjadi bahan laporan kami kepada pimpinan terkait penialian kinerja.
Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh file-file berikut : 

(@x_cisadane)

20 Agustus 2018

Mengintip Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Guna Pengembangan Aplikasi 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Senin, 20 Agustus 2018, masih dalam satu rangkaian Kegiatan Pendampingan (Monitoring dan Evaluasi) Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Team Development Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom (Staf Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) dan Jefri Ardianto, S.T. (Staf Sub Bagian Perlengkapan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) menggelar pemaparan Reviu Perkembangan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang kini menginjak versi 3.2.0-4 (untuk Pengadilan yang ditunjuk sebagai Pilot Project Aplikasi e-Court). 

Sebelum pemaparan materi disampaikan, Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom menegaskan bahwa kegiatan yang digelar oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ini dimaksudkan sebagai sarana bagi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengevaluasi penerapan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di satuan kerja sekaligus sebagai wadah berbagi pengetahuan untuk menyelesaikan kendala-kendala saat mengoperasikan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Hingga saat ini, sering kali masih ditemukan adanya kekurangan, kesalahan (error) maupun kekeliruan terkait Business Process, fitur dan fungsi yang terdapat di dalam Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Tentunya melalui Kegiatan Pendampingan (Monitoring dan Evaluasi) ini merupakan sebuah kesempatan emas bagi Team Development untuk menginventarisir kebutuhan dalam Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di masa mendatang.

Apabila berbicara tentang pengembangan aplikasi, sejatinya saat ini Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) telah diperkaya dengan beragam fitur apabila dibandingkan dengan versi terdahulu. Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dapat dianalogikan sebagai manusia yang mengalami proses perkembangan sehingga menjadi lebih matang dari waktu ke waktu, pun demikian dengan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang selalu berkembang memperbaiki error-error, bugs-bugs, kesalahan dan juga memantapkan diri dengan menyesuaikan terhadap Perkembangan Hukum, Aturan maupun Perundang-Undangan. Jadi, apabila masih terdapat kesalahan maupun kekurangan pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) janganlah khawatir, janganlah risau dan janganlah menjadi antipati, karena tidak ada satupun di dunia ini suatu sistem yang sempurna.

Setelah penyampaian Reviu Perkembangan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) oleh Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom, kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan juga sharing knowledge yang dipandu oleh Jefri Ardianto, S.T. Dalam sesi ini Para Hakim, Para Panitera Pengganti dan juga Rekan-rekan dari Pegawai Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan kendala dalam pengoperasian Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan tak lupa pula mereka memberikan saran/masukkan yang membangun untuk pengembangan aplikasi di kemudian hari. Dalam kesempatan ini, Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom memaparkan mengenai pemanfaatan fitur Court Calendar sebagai fasilitas untuk merencanakan Hari Sidang, kemudian pengisian data relaas berikut dengan tata cara pengunggahan berkas relaasnya, serta tak ketinggalan cara melakukan pengunggahan Berita Acara Sidang sehingga berguna bagi Para Panitera Pengganti dan Para Hakim dalam berbagi pakai file Berita Acara Sidang (paperless editing). 

Secara umum penerapan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sudah berjalan dengan baik, namun pada sisi Aplikasi ditemukan beberapa permasalahan, diantaranya :

  1. Perkara yang tidak lolos Dismissal tidak bisa diinput Putusan Akhirnya, sehingga tampil notifikasi Error : Tidak Dapat Memasukan Data Putusan, Jadwal Sidang Pertama Masih Kosong
  2. Pada Perkara yang terdapat Perlawanan, Status Perkaranya tetap tertulis Dismissal, sekalipun tahapannya sudah Putusan; 
  3. Unggah Dokumen Penetapan Dismissal terdapat Error, filenya sudah diunggah namun tetap tampil keterangan : Dokumen Belum Ada
  4. Pada Perkara yang tidak lolos Penetapan Dismissal, user Panitera Pengganti tidak bisa melakukan edit maupun tunda jadwal sidang.

Adapun permasalahan-permasalahan tersebut akan diinventarisir oleh Team Development dan diperbaiki pada setiap kegiatan pengembangan versi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Sebagai catatan, yang menjadikan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) meraih kesempurnaan bukanlah Team Development, melainkan Para Aparatur Peradilan (Hakim, Panitera/Panitera Pengganti). Untuk itu, Team Development sangat mengharapkan kontribusi segenap Aparatur Peradilan untuk menyampaikan kendala-kendala maupun permasalahan-permasalahan dalam pengoperasian Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagai alat bantu untuk mempercepat proses penanganan perkara. 

(@x_cisadane)


20 Agustus 2018

Kunjungan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Direktur Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Lakukan Pembinaan 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Mengawali kunjungan kerja sekaligus mengkoordinir kegiatan Pendampingan (Monitoring dan Evaluasi) Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Direktur Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara melangsungkan Pembinaan pada Hari Senin, 20 Agustus 2018. Dalam Pembinaannya, Direktur Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., meninjau dan mengevaluasi penerapan Pola Bindalmin dan Standard Operational Procedure (SOP) dalam Penyelesaian Perkara, Penerapan Administrasi Perkara Peradilan Tata Usaha Negara dan juga Pengarsipan Berkas Perkara, serta tak ketinggalan sarana dan prasarana Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta termasuk penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pembinaan dilaksanakan secara intern dengan melibatkan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta H. Ujang Abdullah, S.H., M.Si., Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Wenceslaus, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Didik Hari Wasito, S.H., M.H., dan Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Ono Haryono, S.E.

Dalam visitasinya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Direktur Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara didampingi oleh Kepala Sub Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Ambar Sri Susilowati, S.H., M.H., Kepala Seksi Bimbingan dan Monitoring Sudiyono, S.H., M.H., Perwakilan Team Development Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom dan Jefri Ardianto, S.T. Adapun kegiatan Pendampingan (Monitoring dan Evaluasi) Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dilaksanakan selama 2 (dua) Hari, yakni dari tanggal 20 - 21 Agustus 2018. 

(@x_cisadane)


20 Agustus 2018

Pendaftaran Pemain dan Konggres Luar Biasa PTWP 

Menindaklanjuti Surat Pengurus Pusat Persatuan Tenis Warga Pengadilan (PTWP) Nomor : 05/PP.PT.PTWP/VII/18 tanggal 9 Juli 2018 dan Surat Mandat Ketua Pengurus Pusat Persatuan Tenis Warga Pengadilan (PTWP) Nomor : 06/PP.PT.PTWP/VII/18 tanggal 9 Juli 2018 tentang Penunjukan PTWP Daerah Bali sebagai Penyelenggara Turnamen Beregu Piala Ketua Mahkamah Agung RI dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bali Nomor : W24-/86/KP.01.2/7/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Penyelenggaraan Turnamen PTWP Piala Ketua Mahkamah Agung RI Tahun 2018, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan Yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia, Ketua Pengadilan Tinggi TUN Seluruh Indonesia dan Kepala Pengadilan Militer Tinggi (DILMILTI) Seluruh Indonesia. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/29_pd_ptwp_bali_8_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


19 Agustus 2018

Tengok Meriahnya Suasana Peringatan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung Ke-73


Jakarta - ditjenmiltun.net. Masih dalam rangkaian kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia yang jatuh Pada Hari Minggu, 19 Agustus 2018. Setelah Warga Peradilan memanjakan raga dengan mengikuti Gerak Jalan Santai, Mahkamah Agung menggelar beragam pertunjukan yang dikemas dalam sebuah panggung hiburan. Panggung hiburan ini sukses memeriahkan suasana Peringatan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung ke-73, deretan artis dangdut papan atas sampai dengan pembagian doorprize menghipnotis seluruh perhatian Warga Peradilan.


Tak ketinggalan, Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H., Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ikut ambil bagian dalam pengundian doorprizeSeluruh Warga Peradilan bersuka cita menikmati rangkaian pertunjukkan yang disuguhkan dalam kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ke-73. Perlu diketahui, Bank-Bank Plat Merah ternama juga turut andil sebagai sponsor dalam menyemarakan perhelatan kegiatan ini.


(@x_cisadane)


19 Agustus 2018

Goyang Maumere dan Gerak Jalan Santai Turut Menyemarakan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ke-73 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Masih dalam rangkaian kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia yang jatuh Pada Hari Minggu, 19 Agustus 2018. Setelah Upacara selesai dilaksanakan, Mahkamah Agung Republik Indonesia menggelar Gerak Jalan Santai, namun sebelumnya digelar terlebih dahulu Aksi Goyang Maumere sebagai pemanasan. Aksi Goyang Maumere yang dimotori oleh Personil dari Lingkungan Peradilan Militer se-Jakarta sukses membakar semangat Warga Peradilan yang hadir dalam Peringatan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ke-73. Tak ayal situasipun berubah seketika menjadi hingar bingar, mulai dari yang muda hingga yang sudah berumur-pun turut menggoyangkan badan mengikuti irama lagu Goyang Maumere. 

Sukses memancing semangat Warga Peradilan, Mahkamah Agung tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan dengan menggelar Gerak Jalan Santai. Gerak Jalan Santai dibuka oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H. Iring-iringan Pimpinan dan Pejabat di Lingkungan Mahkamah Agung diikuti oleh Segenap Warga Peradilan di belakangnya memadati Jalan di Lingkaran Monumen Nasional (Jalan Medan Merdeka). Tumpahan lautan manusia menyemarakan Gerak Jalan Santai, sontak hal tersebut membuat masyarakat di sekitar menjadi terkejut. Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H., Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara didampingi oleh Brigadir Jenderal (Chk) Agung Iswanto, S.H., M.H., Direktur Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Militer ikut serta dalam Gerak Jalan Santai yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

Semangat yang berkorbar meluluh-lantahkan rasa lelah, sehingga tak terasa segenap Peserta Gerak Jalan Santai telah berhasil mengelilingi Lingkaran Monumen Nasional (Jalan Medan Merdeka) dan kembali ke Gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan selamat dan dengan penuh sukacita. 

(@x_cisadane)


19 Agustus 2018

Ketua Mahkamah Agung Pimpin Upacara Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia Ke-73 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ke-73 jatuh pada Hari Minggu (Hari Libur), kendati demikian hal ini tidak menyurutkan spirit dan antusiasme segenap Warga Peradilan untuk mengikuti Upacara Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ke-73. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H. menjadi Pembina Upacara dalam Upacara yang digelar pada 19 Agustus 2018 Pukul 07.30 WIB bertempat di Lapangan Upacara Gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Utara No. 9-13, Jakarta Pusat. Penyelenggaraan Upacara Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ke-73 diawali dengan penghormatan umum kepada Pembina Upacara, kemudian dilanjutkan dengan laporan dari Pempimpin Upacara. Selanjutnya dilakukan mengheningkan cipta dan setelahnya dibacakan Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

Ada yang menarik dalam penyelenggaraan kegiatan Upacara Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ke-73 ini, yang tentunya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Penyelenggaraan Upacara Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung yang ke-73 ini mengambil tema "Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi". Hal lainnya yang menjadikan moment ini semakin menarik ialah isi amanat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam amanat upacaranya, Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H. menyampaikan bahwa Peringatan Hari Jadi Mahkamah Agung yang ke-73 bertepatan dengan hari libur sehingga dilaksanakan dalam nuansa yang berbeda, yakni dengan menghadirkan suasana olahraga. Dengan menjalankan aktivitas olahraga, maka tubuh akan menjadi sehat, hal ini sesuai dengan kutipan dalam Bahasa Latin yang berbunyi "Mens Sana In Corpore Sano". Tentunya sebagai Aparatur Peradilan harus tetap prima dan tangguh kesehatannya dalam menghadapi berbagai tantangan dan problematika yang akhir-akhir ini banyak menjadi sorotan publik. 

Tak lupa juga dalam amanatnya, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menyampaikan rasa bangga dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh warga peradilan di Indonesia yang senantiasa memberikan sumbangsih bagi Dunia Peradilan Indonesia, khususnya melalui inovasi-inovasi yang diciptakan dan diterapkan oleh satuan kerjanya (Pengadilan) sebagai upaya dalam mewujudkan Badan Peradilan yang Agung. Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H. menegaskan bahwa, Tema yang diusung oleh Mahkamah Agung Republik pada tahun ini merefleksikan suasana kebatinan Dunia Peradilan Indonesia yang baru saja memulai era baru dengan mengkolaborasikan, mensinergikan dan menghadirkan peranan Teknologi Informasi dalam bidang yudisial. 

Di sela-sela amanatnya, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengingatkan kembali mengenai terobosan terpenting dalam bidang administrasi perkara dengan memanfaatkan keunggulan teknologi informasi yang menjadi tonggak awal pembaharuan Dunia Peradilan Indonesia, yakni implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan yang saat ini terintegrasi dengan Aplikasi Sistem Administrasi Perkara (SIAP) dan Aplikasi Direktori Putusan. Mendekati pertengahan tahun 2018, tepatnya pada tanggal 04 April 2018, Mahkamah Agung telah melakukan lompatan besar di bidang transformasi teknologi yang diterapkan dalam bidang yudisial dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

Adapun lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018 menjadikan landasan bagi Penerapan Aplikasi e-Court yang memiliki fitur utama pendaftaran perkara dan pengelolaan berkas (e-Filing), pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik (e-Payment), dan penyampaian pemberitahuan serta pemanggilan persidangan secara elektronik (e-Summons). Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018 juga memicu Mahkamah Agung untuk menyusun kebijakan baru yaitu Persidangan secara Elektronik (e-Litigation). Dengan diterapkannya Aplikasi e-Court, maka secara fundamental akan merubah praktek administrasi perkara di Pengadilan, serta memberikan dampak yang besar terhadap integritas Warga Peradilan, sebab hal ini dapat menekan intensitas antara para pencari keadilan dengan Aparatur Peradilan sehingga menutup celah terjadinya pelanggaran hukum dan etika. 

Setelah pembacaan amanat oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Upacara diakhiri dengan pembacaan doa. Dalam Upacara Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ke-73 dihadiri oleh Seluruh Pejabat di Lingkungan Mahkamah Agung, Direktorat Jenderal/Badan, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama 4 (empat) Lingkungan Peradilan se-Jabodetabek serta segenap Warga Peradilan. 

(@x_cisadane


16 Agustus 2018

Kuesioner Data Infrastruktur untuk Kebutuhan Perencanaan Anggaran Implementasi e-Court di Pengadilan tahun 2019 

Sehubungan telah diresmikannya Aplilkasi e-Court oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 13 Juli 2018 di Balikpapan, maka dengan ini disampaikan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan implementasi Aplikasi e-Court pada Pengadilan diperlukan data kondisi infrastruktur yang ada pada saat ini (perangkat, bandwidth, jaringan dan statistik perkara) untuk rencana pengembangan dan peningkatan kapasitas. Berkenaaan dengan hal tersebut, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan yang ditujukan kepada Yang Terhormat Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama diseluruh Indonesia. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/1124_Bua1_OT01_1_8_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


16 Agustus 2018

Himbauan Kepada Seluruh Pengurus Daerah PTWP 

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Kejuaran Nasional Tenis Beregu Piala Ketua Mahkamah Agung RI ke XVIII dan Kongres PTWP ke XVII tanggal 10 sampai 16 September 2018 di Denpasar, dihimbau kepada panitia penyelenggara Daerah Denpasar dan seluruh Pengurus Daerah PTWP untuk memperhatikan :

  • Pertama, menyelenggarakan turnamen secara sederhana. 
  • Kedua, pengurus daerah PTWP dalam keikutsertaannya tidak perlu memaksakan diri untuk ikut semua partai yang dipertandingkan, namun disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing. 
  • Ketiga, pengiriman atlit dan Official dibiayai dari iuran/kas daerah atau dengan penggalangan dana, hal tersebut sebaiknya dilakukan untuk internal warga peradilan secara sukarela karena akomodasi dan konsumsi saat bertanding ditanggung oleh panitia pusat.

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/11_pp_ptwp_viii_18.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner0.jpg
  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

Link SIPP Web Peradilan Militer

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Peradilan Militer

Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tingkat Pertama Website SIPP Web
Pengadilan Militer UtamaPengadilan Militer UtamaLihat-
Pengadilan Militer Tinggi I MedanLihat-
Pengadilan Militer Tinggi II JakartaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi III SurabayaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi I Medan
Pengadilan Militer I-01 Banda AcehLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-02 MedanLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-03 PadangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-04 PalembangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-05 PontianakLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-06 BanjarmasinLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-07 BalikpapanLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
Pengadilan Militer II-08 JakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-09 BandungLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-10 SemarangLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-11 YogyakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Pengadilan Militer III-12 SurabayaLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-13 MadiunLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-14 DenpasarLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-15 KupangLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-16 Makassar
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-17 Manado
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-18 Ambon
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Lihat
Lihat


Read more ...

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1057
mod_vvisit_counterYesterday1798
mod_vvisit_counterThis week11766
mod_vvisit_counterAll days6847429

We have: 189 guests, 3 bots online
Your IP: 54.224.166.141
 , 
Today: Sep 21, 2018

peraturan-button