1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

09 Februari 2017

Ketua MA Membuka Pameran Kampung Hukum 2017


Jakarta - Ratusan pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum berbaur menjadi satu dalam Kegiatan Pameran Kampung Hukum yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Jalan Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta pada Kamis, 09 Pebruari 2017. Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung (MA) Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H. mendorong 12 (dua belas) Institusi Hukum Lembaga Negara di Indonesia untuk terus mengembangkan inovasi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Acara bertema Meningkatkan Kepercayaan Publik Melalui Pelayanan Prima di Era Digital diikuti oleh 12 (dua belas) utusan dari Institusi Hukum Lembaga Negara, seperti : Komisi Yudisial (KY), Polri Kejaksaan Agung (Kejagung), MPR, Mahkamah Konstitusi (MK), Kemenkumham, KPK, PPATK, LPSK, BNN dan Ombusman RI.

Dalam sambutannya, Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H. yakin bahwa pada Kegiatan Pameran Kampung Hukum Tahun 2017 ini pun banyak inovasi pelayanan publik di bidang penegakan hukum. Adapun inovasi yang nantinya dikembangkan oleh ke-12 Institusi Hukum Lembaga Negara tersebut dapat bersinergi dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun inovasi yang telah dihasilkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pelayanan publik, diantaranya Penerbitan Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pidana oleh Korporasi yang merupakan implementasi dari perluasan subjek hukum pidana dalam bentuk Korporasi.

Sementara dalam Bidang Teknologi dan Informasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia dan 4 (empat) lingkungan Badan Peradilan yang berada di bawahnya telah melakukan pengembangan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau yang dikenal dengan Case Tracking System (CTS), Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS), penerapan Aplikasi Penghitungan Panjar Biaya Perkara (e-SKUM), penerapan Audio to Text Recording (ATR), pengembangan fitur E-Exam sebagai bagian dari peningkatan fungsi E-Learning (Elmari), dan penerapan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT). Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H. berharap bahwa Pameran Kampung Hukum 2017 yang digelar oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia juga menjadi ajang bertukar informasi antar Institusi Hukum Lembaga Negara dan juga sebagai sarana untuk mensosialisasikan programnya kepada publik. 

Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr. Ridwan Masyur, S.H., M.H. menuturkan bahwa Pameran Kampung Hukum merupakan salah satu rangkaian dalam Sidang Pleno Mahkamah Agung. Pameran Kampung Hukum juga bertujuan mensosialisasikan informasi mengenai peran dan fungsi dari Mahkamah Agung kepada masyarakat. Dalam Pameran ini juga digelar dua buah talkhsow dengan dua tema, yaitu talkshow bertajuk Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu-lintas dengan Sistem e-Tilang dan Pertanggungjawaban Pidana oleh Korporasi Menurut Perma Nomor 13 tahun 2016. Pameran Kampung Hukum merupakan sebuah terobosan yang dilakukan Mahakamah Agung untuk terus meningkatkan kepercayaan publik.


09 Februari 2017

Kegiatan FGD Finalisasi Penyusunan Modul dan Kurikulum Diklat Peratun MARI Tahun 2017

Jakarta - Sebagai tindak lanjut kegiatan Bimbingan Teknis hakim Peradilan Tata Usaha Negara putaran I (periode 2015 dan 2016) seluruh hakim baik dari tingkat pertama dan tingkat banding dengan materi pokok Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Pada tahun 2017, proyek SUSTAIN kembali melanjutkan kerjasama dengan Pusdiklat Teknis dan Ditjen Badilmiltun untuk meningkatkan kapasitas Hakim Peratun. Sehubungan dengan hal tersebut, Proyek SUSTAIN menyelenggarakan Focus Group Dissusion (FGD) untuk finalisasi penyusunan Modul dan Kurikulum Diklat Hakim Peratun MARI Tahun 2017 pada hari Senin s.d. Rabu (6 s.d. 8 Februari 2017) bertempat di Kantor Proyek SUSTAIN, Gedung Sekretariat MARI, Lantai 12, Jl. Jend. Ahmad Yani, Kav. 58, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dalam kegiatan tersebut dibahas juga mekanisme penentuan peserta Diklat serta mekanisme e-learning.

Sebelum kegiatan FGD secara resmi dibuka oleh Kapusdiklat Teknis Peradilan, Agus Subroto, S.H., M.H., kegiatan tersebut diawali oleh sambutan pimpinan proyek SUSTAIN di Indonesia, Gilles Blanchi, kemudian dilanjutkan oleh sambutan tertulis Dirjen Badilmiltun yang dibacakan oleh Dirbinganismin Diltun, Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dalam sambutan tertulisnya, Dirjen Badilmiltun mengingatkan pentingnya eksistensi dan fungsi peradilan administrasi dalam cita negara hukum. Dan untuk mengikuti perkembangan zaman, maupun tantangan dan kebutuhan yang berkembang, komponen sumber daya manusia di setiap peradilan perlu ditingkatkan kualitasnya secera terencana, berkesinambungan dan sistematis.

Selain peserta dari SUSTAIN, dari kalangan peradilan tata usaha negara peserta terdiri dari: (1) Dr. Arifin Marpaung, S.H., M.Hum (Wakil Ketua PTTUN Makassar); (2) Dr. H. Bambang Heriyanto, S.H., M.H. (Hakim Tinggi Balitbang Diklat Kumdil); (3) Dr. Santer Sitorus, S.H., M.Hum ((Hakim Tinggi Balitbang Diklat Kumdil). (4) Dr. Dani Elpah, S.H., M.H. (Hakim Tinggi PTTUN Surabaya); (5) Edy Supriyanto, S.H., M.H. (Hakim Tinggi PTTUN Makassar); (6) H. Ujang Abdullah, S.H., M.H. (Ketua PTUN Jakarta); (7) Sudarsono, S.H., M.H. (Hakim Yustisial Ditjen Badilmiltun); dan (8) Enrico Simanjuntak, S.H., M.H. (Hakim Yustisial Ditjen Badilmiltun).

FGD ini  menghasilkan bahan ajar untuk diklat hakim TUN berkelanjutan ke-2. Pelaksanaan diklat tersebut rencananya dibagi menjadi 4 (empat) kelas. Satu kelas untuk pimpinan (Ketua dan wakil ketua PTUN) dan tiga kelas untuk hakim PTUN. Untuk kelas pimpinan direncanakan diklat akan diadakan pada tanggal 20 s.d. 25 Maret 2017. Sedangkan peserta untuk kelas hakim PTUN akan dilaksanakan melalui seleksi dengan diwajibkan terlebih dahulu membuat makalah. (ymw/ns)


09 Februari 2017

Ziarah Dalam Rangka Kegiatan HUT Peradilan Tata Usaha Negara Ke-26

Jakarta - Dalam rangkaian kegiatan HUT Peradilan Tata Usaha Negara ke-26, pada Sabtu, 4 Februari 2017, keluarga besar Peratun melaksanakan kegiatan ziarah. Rombongan pertama dipimpin oleh Ketua Kamar TUN Mahkamah Agung RI, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum berangkat ke TPU San Diego Hill dan TPU Al-Azhar Kerawang. Rombongan kedua dipimpin oleh Hakim Agung Dr. H. Yulius, S.H., M.H. ke TPU Giritama, Parung, Bogor. Di TPU Kerawang rombongan berziarah ke tempat pusara para sesepuh Peratun yakni: Olden Bidara, S.H.; Prof. Paulus E. Lotulung, S.H.; Benjamin Mangkoedilaga, S.H.; dan  H. Arpani Mansyur, S.H., M.H.  Sedangkan di Parung rombongan berziarah ke makam Indroharto, S.H.

Kegiatan ziarah ini merupakan tradisi khas dalam keluarga besar Peratun, sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya dalam mengembangkan Peratun. Diharapkan agar setiap generasi penerus Peratun dapat terus mengingat asal-usul dan riwayat pendahulu Peratun dengan segala problema dinamikanya. Sehingga, setiap generasi penerus Peratun dapat mengambil pelajaran dari sejarah para pendahulunya. (ymw/ns)


09 Februari 2017

Inna Lillaahi Wa Inna Ilaihi Rooji'uun

Telah meninggal dunia H. MARZUKI, Jurusita Pengganti di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada Rabu, 8 Februari 2017.

Segenap keluarga besar Direktorat Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, semoga Allah menerima amal kebaikannya dan mengampuni dosa-dosanya. Bagi keluarga yang ditinggalkan semoga diberi kesabaran. Amiin.

 


07 Februari 2017

Permintaan Waktu Unggah ADK di Luar Jadwal

Berkaitan Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan, tahun 2016 dan dengan adanya perubahan/perbaikan ADK yang berjalan secara terus menerus, dengan ini kami Pengajuan permohonan waktu unggah ADK Satker ke Aplikasi e-Rekon-LK diluar jadwal yang telah ditetapkan, Maka dengan ini kami sampaikan suratnya sebagai berikut  :

Suratnya : Download di sini

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 


07 Februari 2017

Ketua MA Lantik Sekretaris Mahkamah Agung

Sekretaris MA yang baru terpilih Achmad Setyo Pudjoharsoyo akan dilantik dan diambil sumpahnya pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2017 di Lantai 2 Gedung Mahkamah Agung Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Pusat. Pudjo ditetapkan sebagai Sekretaris MA menggantikan Nurhadi yang mengundurkan diri pada Juli 2016 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 22/TPA tahun 2017 yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada tanggal 23 Januari 2017.

Achmad Setyo Pudjoharsoyo akan memimpin organisasi kesekretariatan MA yang membawahi 828 lebih satker dan 31.783 lebih personil di seluruh Indonesia.  Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2005, Sekretaris Mahkamah Agung membawahi 3 (tiga) Direktorat Jenderal, 1 (satu) Badan Pengawasan, 1 (satu) Badan Litbang Diklat dan 1 (satu) Badan Urusan Administrasi. Sebelumnya pudjo menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Jakarta Barat, yang kemudian setelah melalui proses seleksi lelang jabatan akhirnya terpilih menjadi Sekma menggantikan Nurhadi.

Mahkamah Agung sebelumnya telah melakukan proses seleksi lelang jabatan pada November 2016 bertempat di Pusdiklat MA Mega Mendung Bogor. Tim Pansel yang diketuai langsung oleh Wakil Ketua MA bidang Non Yudisial Suwardi, SH., MH akhirnya meloloskan 3 orang dari 7 peserta yang lolos di seleksi tahap akhir. Tiga nama yang terpilih antara lain Achmad Setyo Pudjoharsoyo, SH.  MH,  Dr. Drs. Aco Nur, MH, dan Dr. Imron Rosyadi, SH.  MH, untuk kemudian diserahkan kepada Presiden.

Sebelum terpilih menjadi Sekretaris MA Perjalanan karier Pudjo antara lain mengawali sebagai Calon Hakim pada Pengadilan Negeri Tegal pada tahun 1985, lalu diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Negeri Labuha pada tahun 1989, kemudian menjadi Wakil PN Marabahan pada tahun 2005 dan naik menjadi Ketua PN Marabahan pada tahun 2006, pada tahun 2008 menjabat sebagai Ketua PN Kebumen, lalu pada tahun 2011 dimutasi menjadi Wakil Ketua PN Klaten, pada tahun yang sama di mutasikan menjadi Ketua PN Purwakarta, lalu pada tahun 2013 mutasi menjadi Wakil Ketua PN Batam dan pada pertengahan tahun 2014 diangkat menjadi Ketua PN Pekan Baru dan akhirnya sebelum terpilih menjadi Sekretaris MA Pudjo menjabat sebagai Ketua PN Jakarta Barat.


Sumber : Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia


06 Februari 2017

Daftar Nominatif Usul Kenaikan Pangkat Non-KPO Per April 2017

Dalam rangka mempercepat penyelesaian usul kenaikan Pangkat dengan Sistem Manual (Non-KPO) bersama ini disampaikan nama-nama pegawai (tenaga Non-Teknis) yang akan diusulkan kenaikan Pangkatnya per 1 April 2017. Yang ditujukan Kepada YTH. Para Pejabat Eselon I dilingkungan Mahkamah Agung RI, Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama. Maka dengan ini kami lampirkan suratnya sebagai berikut : 

Surat Perihal Daftar Nominatif Usul Kenaikan Pangkat Non-KPO : http://www.ditjenmiltun.net/surat_11_bua2_kp0401_2_2017.pdf

Lampiran : http://www.ditjenmiltun.net/lampiran_kp_per_april_2017.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia


Ditulis oleh @x_cisadane 03 Februari 2017

Permintaan Dokumen Pemeriksaan Oleh BPK RI Kepada Seluruh Pengadilan

Sehubungan dengan Surat Ketua Tim Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 03/LK-MA/02/2017 Tanggal 02 Februari 2017, hal seperti pada pokok surat, dengan ini diminta Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama untuk memenuhi permintaan Dokumen Tersebut (sesuai surat terlampir), mengirimkan dokumen tersebut ke Mahkamah Agung cq. Bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Paling lambat hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2017 dan Kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan masing-masing diminta untuk mengawasi dan memonitor permintaan dokumen tersebut dan menegur apabila pengadilan tersebut belum memenuhi permintaan sampai tanggal 14 Februari 2017 dalam rangka mempertahankan Opini wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2016, yang ditujukan kepada YTH. Direktur Jenderal Badan Peradilan, Ketua Pengadilan tingkat Banding, Para Ketua Pengadilan tingkat Pertama. Maka dengan ini kami sampaikan Surat dan Lampirannya sebagai berikut : 

Lampiran BPK : http://www.ditjenmiltun.net/lampiran_bpk.pdf

Surat Pemberitahuan : http://www.ditjenmiltun.net/surat_48a_sek_ku00_022017.pdf 

Pengumuman ini dikutip dari situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia : https://mahkamahagung.go.id/id/pengumuman/2437/permintaan-dokumen-pemeriksaan-oleh-bpk-ri-kepada-seluruh-pengadilan


Ditulis oleh @x_cisadane 01 Februari 2017

Laporan Penilaian Prestasi Kerja

Menindaklanjuti Surat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) No. K26-30/V.104-4/99 tanggal 26 Desember 2016, Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, Dr. Aco Nur., SH., MH memerintahkan kepada seluruh satuan kerja Mahkamah Agung untuk mengisi Laporan Penilaian Prestasi Kerja. 

Surat dan Keterangan terlampir : 

Surat Perihal Laporan Penilaian Prestasi Kerja : http://www.ditjenmiltun.net/surat_skp_lapor_bkn.pdf 

PerKA BKN No. 1 Tahun 2013 : http://www.ditjenmiltun.net/perka_bkn_no_1_tahun_2013.pdf 

Petunjuk PerKA BKN No. 1 Tahun 2013 : http://www.ditjenmiltun.net/petunjuk_perka_bkn_no_1_tahun_2013.pdf


Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia : https://mahkamahagung.go.id/id/pengumuman/2435/laporan-penilaian-prestasi-kerja




Ditulis oleh @x_cisadane 01 Februari 2017

Kelengkapan Data Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai SKP pada SIKEP Mahkamah Agung

Menindaklanjuti Surat Plt.Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 46/SEK/KP.02.1/01/2017. Tentang Kelengkapan Data Pejabat Penilai Dan Atasan Pejabat Penilai SKP Pada SIKEP. Yang ditujukan Kepada YTH. Para Pejabat Eselon I dilingkungan Mahkamah Agung RI, Para Ketua Pengadilan Tk Banding, Para Ketua Pengadilan Tk Pertama. Maka dengan ini kami lampirkan Suratnya dan Lampirannya sebagai berikut : 

Suratnya : http://www.ditjenmiltun.net/surat_skp_lapor_bkn.pdf

Peraturan Kepala BKN No.1 Tahun 2013 : http://www.ditjenmiltun.net/perka_bkn_no_1_tahun_2013.pdf 

Petunjuk Peraturan Kepala BKN No.1 Tahun 2013 : http://www.ditjenmiltun.net/petunjuk_perka_bkn_no_1_tahun_2013.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia : https://mahkamahagung.go.id/id/pengumuman/2436/kelengkapan-data-pejabat-penilai-dan-atasan-pejabat-penilai-skp-pada-sikep-mahkamah-agung



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner1.jpg
  • banner2.jpg
  • banner3.jpg
  • banner4.png
  • banner5.png
  • banner6.png
  • banner selamatan pelantikan.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday22738
mod_vvisit_counterYesterday78615
mod_vvisit_counterThis week233610
mod_vvisit_counterAll days4130284

We have: 47 guests, 1 members, 3 bots online
Your IP: 54.167.181.242
 , 
Today: Feb 24, 2017

peraturan-button