1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

29 Juni 2018

Pengumuman Hasil Kelulusan Ujian Dinas Elektronik (e-Exam) Tahun Anggaran 2018 

Dengan ini disampaikan Pengumuman Hasil Kelulusan Ujian Dinas Elektronik (e-Exam) pada Mahkamah Agung RI tahun anggaran 2018 Nomor 60/Bua.2/Kp.04.I/6/2018 tanggal 22 Juni 2018. Berikut ini disampaikan surat Pengumuman dan Daftar Nama Kelulusan Ujian Dinas di lingkungan Mahkamah Agung RI yang ditujukan Kepada Para Sekretaris Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI, Para Kepala Biro di lingkungan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat dan Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/60_bua2_kp04_1_6_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


29 Juni 2018

Tindaklanjut Pemantauan Kehadiran PNS Pasca Cuti Idul Fitri 

Menindaklanjuti laporan rekapitulasi kehadiran Hakim dan Pegawai Mahkamah Agung RI sebagaimana disampaikan oleh Unit Kerja Eselon I dan Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan (rincian laporan tertera pada lampiran I), Sekretaris Mahkamah Agung meminta kepada para Pejabat Eselon I dan Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut : 

  1. Terhadap Hakim dan Pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan agar dilakukan penegakkan disiplin dengan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku; 
  2. Terhadap Hakim dan Pegawai yang tidak hadir dengan alasan izin, agar pejabat yang memberikan izin dapat memberikan penjelasan mengingat dalam PP 11 tahun 2017 tidak terdapat izin, sedangkan bagi yang sakit agar menyertakan surat keterangan dokter, dan bagi yang mengambil cuti tahunan agar menyertakan surat cuti; 
  3. Melaporkan point 1 dan 2 di atas kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI, dengan format sebagaimana terampir (lampiran II) dan mengirimkannya melalui email pada alamat : Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya selambat-lambatnya pada tanggal 03 Juli 2018.

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/352_sek_kp01_1_06_2018.pdf 

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


28 Juni 2018

Meninjau Semangat Pelayanan Prima Pengadilan Tata Usaha Negara di Negeri Sungai Batanghari 

Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu PTUN Jambi (Hari Pertama) 


Jambi - ditjenmiltun.net. Sungai Batanghari adalah sungai besar yang membelah kota bersemboyan Tanah Pilih Pesako Betuah, Ya! itulah Kota Jambi. Terletak tidak jauh dari pusat kota, berdiri sebuah bangunan kokoh bercorak partikular nan-antik di antara bangunan lainnya yang dikenal dengan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Pengadilan yang berlokasi di Jalan Kolonel M. Kukuh No 1 Kota Baru Provinsi Jambi merupakan 1 (satu) dari 9 (sembilan) Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang menjadi destinasi pelaksanaan kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 333/Djmt/Kep/5/2018 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Akreditasi di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. 

Penyelenggaraan Kegiatan Akreditasi di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tidak terlepas dari komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk meningkatkan citra dunia peradilan, tentunya hal ini juga merupakan bentuk upaya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mewujudkan peradilan yang agung (court of excellence). Perbaikan sistem kerja serta peningkatan kinerja di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat dikatakan sebagai bentuk strategi pelaksanaan Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI pada tataran Pengadilan Tingkat Pertama, sekaligus merupakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah menjadi agenda nasional sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia. Dewasa ini, pengadilan dituntut untuk menyediakan pelayanan standar yang bermutu, yaitu pelayanan prima yang transparan, akuntabel, mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan terhadap para pencari keadilan. Ikhtiar yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk meningkatkan citra dunia peradilan di Indonesia antara lain berupa pembenahan sistem kerja dan perbaikan etos kerja tentunya memiliki dampak positif yang dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas Aparatur Peradilan. Dengan demikian, sudah selayaknya dan sepatutnya Mahkamah Agung RI melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara menentukan status dengan memberi penilaian sebagai bentuk (simbol) penjaminan kualitas mutu pelayanan peradilan khususnya di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara melalui penyelenggaraan Kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu. 

Pada Hari Kamis, 28 Juni 2018, tim pelaksana Kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang terdiri dari 3 (tiga) personil, yaitu Sudarsono, S.H., M.H. (Hakim Yustisial) selaku Ketua Tim, Mahjum, S.H., M.H. (Kepala Bagian Kepegawaian) selaku koordinator teknikal, dan Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom (Staff Dokumentasi dan Informasi Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) melaksanakan amanat dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H. untuk menjadi assessor dalam kegiatan assessment akreditasi penjaminan mutu di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. 

Penyelenggaraan Kegiatan Akreditasi di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dibuka oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Irhamto, S.H. Kegiatan ini diawali dengan taklimat awal yang disampaikan oleh Ketua Tim, Sudarsono, S.H., M.H. Antusiasme yang tinggi terhadap penyelenggaraan kegiatan ini terpintas dari raut wajah seluruh personil Pengadilan Tata Usaha Negara jambi yang terdiri dari para Tenaga Teknis (Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Juru Sita), Pejabat Eselon, Pejabat Fungsional dan rekan-rekan staf yang turut hadir dalam sesi taklimat awal. Tanpa membuang waktu, setelah taklimat awal dilaksanakan penilaian mandiri oleh satuan kerja yang dibimbing oleh masing-masing assessor berdasarkan 7 (tujuh) area yang diassessmentkan, seperti :

  1. Area I : Management Kepemimpinan dan Sumber Daya Manusia (Assessor :  Sudarsono, S.H., M.H.) 
  2. Area II : Pola Bindalmin dan SOP Penyelesaian Perkara (Assessor : Sudarsono, S.H., M.H.) 
  3. Area III : Sarana dan Prasaran Pengadilan (Assessor : Mahjum, S.H., M.H.) 
  4. Area IV : Aplikasi Sistem Informasi Penulusran Perkara (SIPP) dan Aplikasi IT Berbasis lainnya (Assessor : Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom) 
  5. Area V : Pedoman Pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan (Assessor : Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom) 
  6. Area VI : PNBP dan Biaya Proses Penyelesaian Perkara (Assessor : Mahjum, S.H., M.H.
  7. Area VII : Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak mampu (Assessor :  Sudarsono, S.H., M.H.)

Sebagai informasi, penyelenggaraan Kegiatan Akreditasi juga bermanfaat untuk meninjau interaksi Aparatur Peradilan dengan Para Pencari Keadilan dan penerapan kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya, disamping itu juga bermanfaat untuk mengkaji capaian dari sasaran kinerja pengadilan itu sendiri. 

(@x_cisadane)


28 Juni 2018

Pengajuan Tunjangan Khusus Kinerja Bulan ke-13 tahun 2018 

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2018 tanggal 23 Mei 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2016 tentang pemberian gaji, pensiun, atau tunjangan ke-13 (ketiga belas) kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan penerima tunjangan. Berikut ini disampaikan surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 347 A/SEK/KU.01/06/2018 tentang Pengajuan Tunjangan Khusus Kinerja Bulan ke-13 tahun 2018. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/347A_sek_ku01_06_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


PELAKSANAAN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU DI PERADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN

 

Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung R.I. kembali melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu pada Peradilan Militer I-06 Banjarmasin yang dilaksanakan tanggal 25-27 Juni 2018. Tim Akreditasi langsung dipimpin oleh Dirbin Ganisminmil, Brigjen TNI Agung Iswanto, S.H., M.H. sebagai Ketua dengan anggota Letkol Chk Anton M. Tambunan, S.H., Letkol Chk Datzun Riyanto, S.H. dan Hari A. Darmawan, S.H. dengan kriteria penilaian pada 5 Area masing-masing Area 1 Pengawasan dan Evaluasi Terhadap Kepemimpinan, Area 2 Pola Bindalmin dan SOP Penyelesaian Perkara Peradilan Militer, Area 3 Sarana dan Prasarana Peradilan Militer, Area 4 Pengelolaan Aplikasi SIPP dan Aplikasi Berbasis IT Lainnya Di Peradilan Militer serta Area 5 Pelaksanaan Pelayanan Meja Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Di Peradilan Militer.

Sejak hari pertama telah terlihat antusiasme seluruh personil Dilmil I-06 Banjarmasin dalam menghadapi proses assesmen akreditasi ini. Tentunya persiapan matang telah dilakukan dengan kerja keras yang maksimal demi meraih predikat Terakreditasi. Dokumen-dokumen serta berbagai inovasi dijabarkan dengan jelas dan kekompakan seluruh personil yang dikomandoi Kadilmil I-06 Banjarmasin, Letkol Sus Tri Akhmad Baykhoni, S.H., M.H. beserta Panitera, Sekretaris dan para Hakin Militer membuat pelaksanaan assesmen berjalan dengan lancar, cepat serta memudahkan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu dalam menjalankan tugas.

Di akhir pelaksanaan assesmen pada taklimat akhir, Ketua Tim yang mewakili suara seluruh anggota menyampaikan rasa bangga dan respect akan keseriusan, kesiapan dan kerjasama seluruh personil Dilmil I-06 Banjarmasin sehingga dinyatakan mendapat status Terakreditasi yang disambut gemuruh tepuk tangan yang menggema, menggambarkan rasa sukacita yang mendalam dari segenap personil.

Selamat dan sukses untuk Dilmil I-06 Banjarmasin. Semoga dengan keberhasilan ini dapat lebih memacu semangat, motivasi, keinginan untuk maju dan berkembang serta meningkatkan kinerja seluruh personil dalam upaya mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung yang modern. (drm1075)

Dokumentasi Foto

Video Penyambutan

Video Yel-Yel

Video Pembacaan Catatan dan Saran Ketua TAPM


26 Juni 2018

Survei Persepsi Korupsi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 

Salah satu upaya dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) adalah melaksanakan Reformasi Birokrasi melalui perbaikan layanan publik di instansi kerja. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkomitmen untuk berpartisipasi dalam memperbaiki angka Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Mahkamah Agung Republik Indonesia secara berkesinambungan, salah satu metode yang ditempuh ialah melalui Survei Indeks Persepsi Korupsi yang dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas layanan peradilan secara berkesinambungan serta mewujudkan pelaksanaan court of excellence service (peradilan yang agung). Tentunya hal ini sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di Bawahnya. 

Perlu juga diketahui, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) adalah sebuah instrumen pengukuran (parameter) tingkat korupsi untuk instansi pemerintah di seluruh wilayah Indonesia yang dikembangkan oleh Transparency International Indonesia (TII). Indeks Persepsi Korupsi merupakan hasil survei kuantitatif terhadap stakeholders yang terkait dengan suatu instansi. Indeks Pengukuran Korupsi (IPK) memiliki skala antara 0 yang artinya sangat korup sampai dengan 100 yang artinya sangat bersih. Indeks tersebut mengukur persepsi terhadap tingkat korupsi pada sektor publik (khususnya instansi pemerintah) yang dalam hal ini adalah Pengadilan. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) merupakan komitmen dari amanah Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah tahun 2012 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Kami sangat menghargai kejujuran dan objektivitas Bapak/Ibu/Saudara/Saudari dalam mengisi seluruh data Survei Indeks Persepsi Korupsi ini. Partisipasi  Bapak/Ibu/Saudara/Saudari sebagai responden secara tidak langsung sudah membantu Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam upaya pemberantarasn korupsi di tubuh peradilan. Kami menjamin bahwa semua data responden dan jawaban yang diberikan bersifat RAHASIA serta tidak akan dipublikasikan sebagai jawaban pribadi responden. Untuk pengisian, silakan klik tautan berikut : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzf31haMJUILDHVqpOSrYrTGcTe6BJhTJ2FSo2_QSNASl_EA/viewform

Dikutip dari Situs Resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 

(@x_cisadane)


25 Juni 2018

Pemberitahuan Libur Nasional 

Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 14 tahun  2018 tentang hari Libur Nasional dalam rangka Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018. Maka pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018, telah ditetapkan sebagai hari Libur Nasional. Dengan ini disampaikan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 346/SEK/KS.00/06/2018 tanggal 25 Juni 2018 hal Pemberitahuan Libur Nasional yang ditujukan Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI, Yang Mulia Para Wakil Ketua Mahkamah Agung, Yang Mulia Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI, Yang Mulia Para Hakim Agung dan Para Hakim Ad-Hoc Mahkamah Agung RI, Panitera Mahkamah Agung RI, Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI, Kepala Pengadilan Militer Utama, Para Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Banding, Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : 

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


25 Juni 2018

Permintaan Nama Peserta Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Semester I tahun 2018 

Biro Keuangan Mahkamah Agung akan melaksanakan kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Semester I tahun 2018 pada 16-21 Juli 2018 di Grand Ballroom 2 & 3 Hotel Aryaduta Bali. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka persiapan penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Semester I tahun 2018. Terkait hal tersebut Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, H. Sutisna, S.Sos., M.Pd meminta kepada Penanggung Jawab Satuan kerja Unit Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Penanggung jawab Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai koordinator wilayah (Korwil) DIPA 005.01 untuk menugaskan 2 (dua) orang pegawai yaitu, pelaksana Aplikasi SAIBA-E1 dan SIMAKBMN-E1 (pada Eselon I di Mahkamah Agung), dan pelaksana aplikasi SAIBA-W dan SIMAKBMN-W (pada satuan kerja Unit Pelaksana Teknis) untuk  mengikuti kegiatan tersebut. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh file berikut : 

  1. Permintaan Nama Peserta Eselon I : http://www.ditjenmiltun.net/b111_bua3_ku00_06_2018.pdf
  2. Permintaan Nama Peserta Korwil : http://www.ditjenmiltun.net/b112_bua3_ku00_06_2018.pdf 

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


22 Juni 2018

Pelaporan Gratifikasi 

Menindaklanjuti disposisi Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 8 Juni 2018 atas Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : B/3794/GTF 00.02/01-13/06/2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang himbauan pencegahan gratifikasi terkait Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah, berikut ini disampaikan Surat Pelaporan Gratifikasinya. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/344_sek_kp02_1_06_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


22 Juni 2018

Permintaan Dokumen Rumah Dinas 

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan RI tanggal 16 Juli 2014 Nomor : 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN), bersama ini dengan hormat disampaikan Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor : 284/BUA.4/PL.07/06/2018 tanggal 22 Juni 2018, perihal Permintaan Dokumen Rumah Dinas. Berikut ini disampaikan Surat Pemberitahuan dan Lampirannya. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/284_BUA4_PL07_6_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner0.jpg
  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

Link SIPP Web Peradilan Militer

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Peradilan Militer

Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tingkat Pertama Website SIPP Web
Pengadilan Militer UtamaPengadilan Militer UtamaLihat-
Pengadilan Militer Tinggi I MedanLihat-
Pengadilan Militer Tinggi II JakartaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi III SurabayaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi I Medan
Pengadilan Militer I-01 Banda AcehLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-02 MedanLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-03 PadangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-04 PalembangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-05 PontianakLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-06 BanjarmasinLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-07 BalikpapanLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
Pengadilan Militer II-08 JakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-09 BandungLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-10 SemarangLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-11 YogyakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Pengadilan Militer III-12 SurabayaLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-13 MadiunLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-14 DenpasarLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-15 KupangLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-16 Makassar
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-17 Manado
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-18 Ambon
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Lihat
Lihat


Read more ...

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1622
mod_vvisit_counterYesterday3692
mod_vvisit_counterThis week9398
mod_vvisit_counterAll days6717461

We have: 58 guests online
Your IP: 54.161.40.41
 , 
Today: Jul 18, 2018

peraturan-button