1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

19 September 2017

Mahkamah Agung Inovasi Tiada Henti 

Mahkamah Agung secara telah melakukan inovasi-inovasi baru sesuai dengan agenda Reformasi Birokrasi (RB) secara konsisten, bertahap dan berkelanjutan. Berbagai perubahan terjadi sangat cepat sesuai dengan tuntutan zaman, perubahan tersebut juga mengakomodir berbagai masukkan, kritik dan saran baik dari pihak intern maupun dari pihak ekstern yang terlebih dahulu dilakukan penelaahan dan kajian secara strategis, sehingga diperoleh cara yang tepat waktu dan tepat sasaran dalam berbagai bidang. Salah satu sasaran yang mendapatkan prioritas adalah Akuntabilitas Kepemimpinan dan Penguatan Integritas Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Meskipun demikian bukan berarti bidang yang lain di kesampingkan, semua bidang dijalankan secara simultan dan bersinergis. 

Dalam upaya memperkuat Akuntabilitas Kepemimpinan dan Penguatan Integritas Aparatur, Mahkamah Agung senantiasa terbuka dan menerima saran maupun kritik dari berbagai unsur masyarakat. Demi mewujudkan visi dan misi, maka inovasi yang dilakukan tidak akan pernah berhenti. Inovasi secara internal yang bersifat preventif melalui upaya pembinaan dan pengawasan aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang dilakukan secara berkala, berjenjang dan berkelanjutan. Masih banyaknya saran dan kritik konstruktif yang disampaikan kepada Mahkamah Agung melalui berbagai media, termasuk media elektronik, pada dasarnya dapat digunakan untuk memperbaiki pola pembinaan, pengawasan dan percepatan proses penyelesaian perkara, namun seharusnya didasarkan pada data yang terbaru atau edisi terbaru, bukan didasarkan pada data yang telah usang atau hasil penelitian masa lalu. Masyarakat harus terus mengikuti perkembangan baik kebijakan maupun putusan-putusan pada Mahkamah Agung. Mengikuti perkembangan Mahkamah Agung tidak hanya dapat dilakukan melalui website resmi tetapi dapat juga melalui Aplikasi MA News (platform Android) yang dapat diunduh pada Google Playstore

Unduh Aplikasi MA News melalui tautan berikut : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.infomari.manews

Berita ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


18 September 2017

Ketua MA Tinjau Tes CPNS Calon Hakim Tahun 2017

Ketua Mahkamah Agung RI Prof. DR. M. Hatta Ali, S.H., M.H. beserta rombongan Pimpinan Mahkamah Agung mendatangi kantor Badan Kepegawaian Negara RI (BKN) dengan didampingi Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial DR. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Ketua Kamar Pengawasan DR. H. Sunarto, S.H., M.H., Ketua Kamar Agama DR. H. Amran Suadi, S.H., M.M., dan Ketua Kamar TUN DR. H. Supandi, S.H., M.Hum., di Jalan Letjen Sutoyo, Jakarta Timur. Hatta Ali beserta rombongan datang untuk meninjau langsung pelaksanaan seleksi kompetensi dasar rekrutmen CPNS Calon Hakim (Cakim) di lingkungan Mahkamah Agung RI. 

Hatta Ali beserta rombongan tiba pada pukul 11.00 WIB, Senin (18/9/2017). Kedatangan Hatta Ali disambut oleh Kepala BKN Bima Haria Wibisana serta para panitia seleksi MA dan BKN. Hatta Ali beserta rombongan langsung meninjau tempat beberapa peserta CPNS duduk di ruang tunggu sampai pada pelaksanaan pendaftaran peserta. Hatta Ali sempat menanyakan yang mengikuti tes berasal dari mana saja seperti peserta dari Kota Bogor sempat ditanya tentang kesiapan menjalani tes kepada para peserta. Kepala BKN Bima Haria Wibisana menjelaskan sistem perhitungan secara realtime di Gedung Computer Assisted Test (CAT) kepada Ketua MA Hatta Ali beserta rombongan Pimpinan MA. 

Ketua Hatta Ali beserta rombongan Pimpinan MA menuju gedung Computer Assisted Test (CAT). Hatta Ali melihat langsung jalannya seleksi kompetensi dasar Computer Assisted Test (CAT) di lantai 2 dan lantai 8. Ketua MA Hatta Ali melihat hasil Computer Assisted Test (CAT) yang berada pada monitor TV dengan sistem perhitungan yang secara realtime dengan didampingi Kepala BKN Bima Haria Wibisana. Setelah selesai mendapat penjelasan dari Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Ketua Hatta Ali beserta rombongan Pimpinan Mahkamah Agung meninggalkan Kantor Badan Kepegawaian Negara.

Berita ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia

(@x_cisadane)


15 September 2017

Kini Setor Biaya Perkara Kasasi/PK Dapat Menggunakan Rekening Virtual

Panitera Mahkamah Agung telah membuat kebijakan inovatif terkait metode penyetoran biaya perkara kasasi/peninjauan kembali/hak uji materiil. Jika sebelumnya penyetoran biaya perkara dikirim ke nomor rekening penampung (pooling account), maka kini penyetoran tersebut dilakukan dengan rekening virtual yang terhubung ke rekening penampung. Seperti halnya di dunia e-commerce, penggunaan rekening virtual dalam pembayaran biaya perkara, memungkinkan Mahkamah Agung mengetahui secara akurat semua informasi yang terkait dengan pemohon kasasi selaku pengirim uang, seperti misalnya : nama pemohon kasasi, nomor perkara, asal pengadilan. 

Kebijakan tersebut tertuang dalam surat bernomor 2167/PAN/KU.00/8/2017 tanggal 23 Agustus 2017 yang ditujukan kepada seluruh ketua pengadilan tingkat banding dan ketua pengadilan tingkat pertama se-Indonesia, termasuk ketua pengadilan pajak. “Pihak yang mengajukan permohonan upaya hukum kasasi/peninjauan kembali/dalam perkara perdata, perdata khusus, perdata agama, dan tata usaha negara serta permohonan hak uji materiil harus diarahkan oleh pengadilan untuk membayar biaya perkara melalui rekening virtual (virtual account).”, tulis Panitera dalam suratnya. 

Read Article »


15 September 2017

Penunjukan KPA/KPB 

Sehubungan dengan Surat Nomor : B-699/Bua.3/09/2017 tanggal 13 September 2017 tentang Penunjukkan KPA/KPB, maka disampaikan Surat Pemberitahuan yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Sekretariat Kepaniteraan, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Kepala Badan LitbangDiklatKumdil, Kepala Badan Pengawasan, Para Sekretaris Pengadilan Tinggi, Para Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama, Sekretaris Mahkamah Syariah Aceh. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/b689_bua_3_09_2017.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


15 September 2017

Kunjungan China LAW Society ke Mahkamah Agung

Kamis, 14/9/2017, Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, para Ketua Kamar dan Pejabat Eselon I menerima delegasi dari China Law Society yang dipimpin oleh Bao Shaoku, bertempat diruang rapat Ketua Mahkamah Agung. 

Berita ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


14 September 2017

Inovasi : Pemanfaatan Virtual Account Untuk Pembayaran Biaya Perkara Kasasi/Peninjauan Kembali/Hak Uji Materiil

Menurut Panitera MA, saat ini, penyetoran biaya perkara dilakukan dengan cara transfer ke rekening giro penampung biaya perkara di BNI Syariah. Pengiriman biaya perkara dilakukan oleh pihak berperkara ketika upaya hukum didaftarkan atau dikirimkan oleh pengadilan ketika pemberkasan selesai. Dengan prosedur seperti ini, rekening Kepaniteraan Mahkamah Agung akan menerima biaya perkara sebelum perkara tersebut diregistrasi di Mahkamah Agung bahkan sebelum berkas perkara diterima. Keadaan ini menyulitkan Mahkamah Agung untuk mengidentifikasi peruntukan biaya perkara dengan perkara yang akan ditangani di Mahkamah Agung. Kesulitan ini akan bertambah apabila penyetoran biaya perkara tanpa disertai informasi perkara yang diajukan upaya hukum antara lain : nomor perkara tingkat pertama/banding dan nama pihak berperkara”, ungkap Panitera MA. 

Ketika biaya perkara disetor ke rekening Kepaniteraan Mahkamah Agung, maka ia akan tercampur dengan biaya untuk perkara yang sedang dalam proses pemeriksaan dan  “sisa biaya”  bagi perkara yang sudah selesai. Mahkamah Agung kesulitan untuk memilah mana uang untuk perkara yang belum diregister, mana uang untuk perkara yang sedang dalam proses pemeriksaan dan mana uang untuk perkara yang sudah selesai. Kondisi ini dari perspektif pengelolaan keuangan merupakan keadaan yang tidak tertib. “Apalagi saat ini Kepaniteraan Mahkamah Agung memaksimalkan penggunaan biaya proses untuk percepatan penanganan perkara melalui kegiatan koreksi bersama, rapat di luar jam kerja, konsinyering baca berkas, penggandaan berkas untuk kepentingan membaca serentak, dan lain-lain. Penggunaan biaya tersebut saat ini tanpa memperhitungkan apakah uang yang digunakan berasal dari biaya perkara yang sedang diperiksa, atau dikoreksi”, imbuh Panitera MA.

Read Article »


14 September 2017

FGD Penyusunan Instrumen Evaluasi dalam Pengembangan, Penyebarluasan dan Pelaksanaan SIPP Hari Ketiga

Bandung - ditjenmiltun.net. Kamis 14 September 2017, bertempat di Hotel Four Points, Jl. Ir. H. Juanda No. 46 Bandung dilaksanakan kegiatan lanjutan Focus Group Discussion dalam rangka Penyusunan Instrumen Evaluasi dalam Pengembangan, Penyebarluasan dan Pelaksanaan SIPP yang diselenggarakan oleh SUSTAIN EU-UNDP. Kegiatan pada hari ketiga dimulai pukul 08.30 WIB dan dibuka oleh Ariyo Bimmo selaku Koordinator Sektor Manajemen Perkara SUSTAIN EU-UNDP. Agenda kegiatan pada hari ketiga adalah lanjutan pemaparan terhadap seluruh issue (permasalahan) yang dihimpun dalam implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada satuan kerja (pengadilan) ditinjau melalui framework PIECES. Setelah keseluruhan issue dipaparkan, kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk statement instrumen framework PIECES. Dengan demikian telah disepakati bahwa pengembangan dan pengimplementasian Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) akan dievaluasi menggunakan metode framework PIECES

Metode PIECES telah diakui dan diterapkan secara internasional, baik pada kalangan akademisi, peneliti maupun perusahaan untuk mengkaji dan mengevaluasi suatu sistem. Dengan menggunakan metode PIECES ini analisis dapat dilakukan lebih terukur dan terstruktur sehingga keseluruhan instrumen (obyek evaluasi) dapat menjadi materi yang baku untuk dievaluasi dalam rangka penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan terkait pengembangan dan pengimplementasian Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Kedepannya, secara riil keseluruhan instrumen yang dievaluasi menggunakan metode framework PIECES akan dicurahkan ke dalam bentuk quesioner dan didistribusikan ke 4 (empat) lingkungan peradilan di seluruh Indonesia. Respondennya adalah para pengguna SIPP, baik hakim, tenaga kepaniteran maupun tenaga kesekretariatan. 

Read Article »


14 September 2017

Peninjauan Lokasi Gedung Sementara dan Tanah Calon Gedung PTUN Gorontalo

Gorontalo - Kamis, 14 September 2017 Tim Persiapan Peresmian Pengadilan PTUN Gorontalo yang terdiri dari unsur Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrsi Peradilan TUN, Biro Perencanaan MARI, PTTUN Makassar dan PTUN Menado akan meninjau lokasi gedung sementara serta tanah calon gedung PTUN Gorontalo. Sebelumnya tim melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo terlebih dahulu dengan berkunjung secara resmi ke Kantor Pemerintah Provinsi Gorontalo. Di Kantor Pemprov tim diterima oleh Asisten Pemerintahan I dan Kesra, Drs. H. Anis Naki, M.M. beserta jajarannya. Atas nama Pemerintah Provinsi, Anis Naki mengucapkan selamat datang dan sekaligus menyampaikan permohonan maaf karena Gubernur Provinsi Gorontalo tidak dapat hadir karena harus mengikuti Rapat Koordinasi di Kementrian Keuangan di Jakarta. Ketua PTTUN Makassar, Samsul Hadi, S.H. mengucapkan terimakasih kepada Pemprov Gorontalo atas dukungannya yang sangat positif terhadap pembentukan Pengadilan TUN Gorontalo, hal ini menunjukkan komitmen Pemrov terhadap pemberian fasilitas pelayanan publik karena menurutnya PTUN ini memang dibutuhkan masyarakat Gorontalo, jika dilihat banyaknya perkara dari daerah Gorontalo yang masuk ke Pengadilan Tinggi TUN Makassar. Sedangkan  Kabag Ortala Biro Perencanaan Mahkamah Agung, H. Arifin Samsurijal, S.H., M.H. menyatakan harapannya kepada Pemrov Gorontalo agar Pemprov menghibahkan tanah untuk pembangunan gedung PTUN Gorontalo dan memproses penerbitan sertifikat secepatnya. Mengenai SDM, Arifin Samsurijal juga menyarankan agar disiapkan tenaga-tenaga yang bagus, artinya jangan sampai pegawai-pegawai yang kurang cakap dalam bekerja di Satkernya lalu dimutasi ke PTUN Gorontalo, padahal pengadilan yang baru dibentuk akan lebih membutuhkan SDM yang baik kualitasnya. Keudian Kasubdit Pembinaan Tenaga Teknis, Ambar Sri Susilowati, SH, MH menyatakan harapan dari Direktur Binganismin TUN, yaitu agar PTUN Gorontalo dapat siap untuk diresmikan pada awal November oleh Ketua Mahkamah Agung bersama 40 pengadilan tingkat pertama lainnya dari Peradilan Umum dan Peradilan Agama.

Read Article »


14 September 2017

MA Meraih Opini WTP Yang Ke-5 Kalinya 

Kamis, 14 September 2017, Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H. mendapat penghargaan dari pemerintah yang diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan Kementerian / Lembaga lima kali berturut–turut sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Istana Negara. Sebelum penyerahan penghargaan diberikan, Presiden Negara Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo menyatakan bahwa Budaya WTP ini sudah baik, misalnya Kementerian / Lembaga telah mencapai 84%, Tingkat Provinsi telah mencapai 90%, Tingkat Kabupaten/Kota 66%. Hal tersebut merupakan sebuah progres yang baik. Lanjut, Presiden Negara Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo mengingatkan kepada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah agar terus meningkatkan kinerjanya, jangan menjadikan Predikat WTP sebagai tujuan utama. Tujuan utamanya ialah menjalankan sebuah program yang memberikan hasil dan tepat sasaran. 

Berita ini dikutip dari Situs Berita Online Merdeka 

Foto diambil dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


14 September 2017

Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar

Berdasarkan Surat Sekretaris Nomor : 862/SEK/KP.00.2/09/2017 mengenai Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar, maka dengan ini disampaikan bahwa Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar Calon Hakim tahun anggaran 2017 akan diselenggarakan di 30 (tiga puluh) Provinsi di seluruh Indonesia pada tanggal 18 s/d 22 September 2017. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/862_sek_kp_00_2_09_2017.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner1.jpg
  • banner2.jpg
  • banner3.jpg
  • banner4.png
  • banner5.png
  • banner6.png

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3634
mod_vvisit_counterYesterday8777
mod_vvisit_counterThis week31653
mod_vvisit_counterAll days5506945

We have: 172 guests, 3 bots online
Your IP: 54.80.148.252
 , 
Today: Okt 20, 2017

peraturan-button