1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

09 November 2017

Rapat Penyusunan Laporan Tahunan T.A. 2017 di Lingkungan Ditjen Badilmiltun


Jakarta - ditjenmiltun.net, Pada Hari Kamis 09 November 2017 bertempat di Ruang Rapat Besar Ditjen Badilmiltun Lantai 9 (sembilan) Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58 Cempaka Putih Timur telah dilaksanakan kegiatan Rapat Penyusunan Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Rapat dimulai pada pukul 17.00 WIB dan dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Dr. Mayjen TNI (Purn) Mulyono, S.H., S.IP., M.H. kemudian dilanjutkan dengan mukadimah oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Jeanny Hilderia Veronica Hutauruk, S.E., Ak., M.M. 

Kegiatan Rapat Penyusunan Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2017 dihadiri 16 (enam belas) orang yang terdiri dari Pejabat Eselon I, Seluruh Pejabat Eselon II, Seluruh Pejabat Eselon III, Beberapa Pejabat Eselon IV beserta Staff di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Turut hadir pula Mangaraja Hutagaol, A.K., M.M., C.A dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku narasumber dalam kegiatan Rapat Penyusunan Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2017. Adapun beberapa pembahasan pokok-pokok penting dalam Rapat Penyusunan Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain : 


  1. Juknis dalam penyusunan laporan tahunan 
  2. Modifikasi dan pengembangan isi laporan tahunan 
  3. Capaian-capaian yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara 
  4. Disain laporan tahunan agar lebih menarik


Di samping itu Dr. Mayjen TNI (Purn) Mulyono, S.H., S.IP., M.H. selaku Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara juga menekankan beberapa hal yang dapat dimuat dalam Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2017 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, diantaranya : 


  1. Memuat kegiatan ISO dan Akreditasi yang telah dilaksanakan
  2. Menampilkan manfaat SIPP mengenai kinerja penyelesaian perkara
  3. Menampilkan keadaan perkembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dari tahun ke tahun 
  4. Menampilkan keadaan perkembangan peningkatan mutu hakim 
  5. Memuat kegiatan Reformasi Birokrasi yang telah dilaksanakan  


Dalam penghujung kegiatan Rapat Penyusunan Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara disepakati beberapa point-point penting, seperti : 


  1. Memuat review SoP Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara 
  2. Memuat matrik-matrik kegiatan TPM tenaga teknis 
  3. Memuat narasi general mengenai sarana dan prasarana 
  4. Memuat capaian-capaian, kemajuan dan prestasi yang telah diraih Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara 
  5. Menyediakan review sheet laporan tahunan


kegiatan Rapat Penyusunan Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ditutup oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Dr. Mayjen TNI (Purn) Mulyono, S.H., S.IP., M.H. pada pukul 20.00 WIB. 

(@x_cisadane)


Ditulis oleh $hajime$ 09 November 2017

ASSESSMENT KOMPETENSI PEGAWAI

asses2

Jakarta, 8 November 2017, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara bekerja sama dengan Quantum HRM Internasional sebagai penyedia jasa yang memiliki sertifikasi internasional mengadakan Kegiatan Assessment Kompetensi Pegawai di Lingkungan  Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi dan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara No. 620/Djmt.1/KEP/11/2017 tentang Kegiatan Assessment Kompetensi.

Kegiatan ini terselenggara dan dibuka secara resmi Oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara didampingi Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer dan Prof. Dr. Pribadijono, Ir., MS., pakar dalam bidang Organizational Change dan Human Resources salaku pendiri Quantum HRM Internasional.

asses1

Kegiatan ini bertujuan untuk memprediksi kinerja dari yang di assess bila menduduki jabatan tertentu dan memastikan ASN selalu memiliki kualifikasi serta kompetensi yang baik dalam penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan pelayanan publik dengan cara menyusun profil tentang kekuatan dan kebutuhan pengembangan yang diperlukan untuk pengembangan individu dan organisasi.

asses3

Peserta kegiatan berjumlah 24 orang terdiri dari Staf Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu dari setiap unit Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradialan Tata Usaha Negara

asses4




08 November 2017

Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Pahlawan Ke-72 tahun 2017

Menindaklanjuti Surat dari Menteri Sekretaris Negara RI Nomor : 1027/M.Sesneg/Set/TU.00.04/2017 tanggal 02 November 2017 tentang Penyelenggaraan Upacara Bendera pada hari Jumat, tanggal 10 November 2017, dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan yang ditujukan kepada Yang Terhormat Kepala Pengadilan Militer Utama, Para Ketua Pengadilan Tinggi, Para Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Para Kepala Pengadilan Militer Tinggi, Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Para Ketua Pengadilan Negeri, Para Ketua Pengadilan Agama, Para Kepala Pengadilan Militer, Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/965_sek_hm_01_2_11_2017.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


08 November 2017

Tidak Dapat Dibina, Dibinasakan atau Tidak Dapat Diperbaiki, Diamputasi 

Silang pendapat masyarakat tentang pola pembinaan dan pengawasan masih mewarnai berita media. Sebagian masyarakat berpendapat adanya aparatur yang ditindak merupakan bukti kegagalan, namun sebagian berpendapat sebagai bukti keberhasilan pembinaan dan pengawasan. Semakin banyaknya yang berhasil ditindak, maka jumlah aparatur yang nakal semakin habis, dan jumlah aparatur yang baik semakin banyak. Kritik generalisasi yang disampaikan masyarakat dengan istilah yang sangat santun “Perilaku Bobrok Wakil Tuhan” merupakan fenomena yang harus dihadapi, meski resisten untuk menerimanya. 

Silang pendapat tersebut masih dalam tataran yang wajar, pro dan kontra merupakan subtansi dialektika dalam mencari kebenaran. Kontradiksi tersebut semoga menjadi nutrisi spiritual untuk koreksi dan perbaiki diri. Pendapat yang saling berlawanan tersebut realistis dan sangat penting untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan itu sendiri. Perbedaan diantara keduanya terletak pada data atau fakta empiris yang mendukungnya. Kebenaran tidak boleh hanya didasarkan pada asumsi belaka, melainkan harus didasarkan pada fakta  (kebenaran korespondensi). Hasil penelitian yang tidak didukung dengan fakta sama dengan menunjukkan kebodohan. 

Meskipun demikian pendapat yang hanya mendasarkan asumsi tidak dapat disalahkan. Publik akan menilai kualitas suatu tulisan yang berbasis data yang valid atau hanya prakiraan atau prasangka belaka. Pada masa lalu berita berdasarkan prasangka, mungkin dapat diterima. Saat ini masyarakat sudah cerdas memilah dan memilih sebuah informasi realistis atau hoax belaka. Masyarakat semakin jenuh dengan hoax bahkan semakin tidak percaya jika tanpa bukti dan fakta.

Baca Selengkapnya


08 November 2017

Pembinaan Dirjen Badilmiltun Terhadap Pengadilan Militer dan TUN Tingkat Banding

Jakarta - Rabu, 8 November 2017 Dirjen Badilmiltun, Dr. Mulyono, SH, MH. melakukan pembinaan kepada Seluruh Pengadilan Militer dan TUN Tingkat banding bertempat di Ruang Rapat Dirjen Jalan Ahmad Yani kav 58. Didampingi oleh Sekretaris Ditjen Badilmiltun, Jeanny HV Hutauruk, SE.,Ak.MM., Direktur Bin Ganismin Militer, Brigjen TNI Agung Iswanto, SH.,MH., dan seluruh jajaran esselon III pada Ditjen Badilmiltun, Dirjen Badilmiltun memberikan himbauan-himbauan kepada para Kadilmilti dan Ketua PT.TUN Seluruh Indonesia. 

Materi pembinaan diantaranya mengenai Follow Up Pembinaan oleh Ketua Mahkamah Agung RI yg dilaksanakan pada tanggal 7 November 2017, Dirjen menegaskan bahwa pelaksanaan PERMA No.7 Tahun 2016 tentang : Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya. ~ PERMA No.8 Tahun 2016 tentang : Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya. ~ dan PERMA No. 9 Tahun 2016 tentang : Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya, harus menjadi sorotan yang sangat serius para Kepala Dilmilti dan Ketua PT.TUN termasuk Dirjen dalam pengawasan baik pada satkernya maupun pengadilan dibawahnya sehingga menjadikan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang bersih dan bermartabat.

Selain itu Dirjen memperingatkan kepada Para Kepala Dilmilti dan Ketua PT.TUN agar selalu membuka mata dan telinga sehingga pada peradilan militer dan peradilan tata usaha negara tidak ada kejadian kejadian yang pada akhirnya mengakibatkan adanya pelanggaran kode etik bahkan sampai pada tindak pidana korupsi baik yang dilakukan oleh tenaga teknis maupun tenaga non teknis sebagaimana Ketua mahkamah Agung RI telah menegaskan dalam Maklumat KMA.

Terakhir, Dirjen juga menegaskan kembali bahwa secara berjenjang Atasan bertanggungjawab atas apa yg diperbuat oleh bawahannya hingga pada akhirnya Dirjenlah penanggung jawab untuk kesalahan yang diperbuat oleh para Kepala Dilmilti dan Ketua PT.TUN.


07 November 2017

Ketua MA Melantik dan Mengambil Sumpah 5 (lima) Hakim Agung


Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H. melantik dan mengambil sumpah 5 (lima) orang Hakim Agung pada hari Selasa, 07 November 2017 pukul 10.00 WIB di ruang Prof. Dr. Kusumah Atmadja Tower Mahkamah Agung lantai 14 (empat belas). Pelantikan dan pengambilan sumpah ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo Nomor : 117/P tahun 2017 tanggal 26 Oktober 2017. Dengan bertambahnya 5 (lima) orang Hakim Agung baru ini, kini Hakim Agung yang ada di Indonesia berjumlah 51 (lima puluh satu) orang. 

Lima Hakim Agung yang dilantik dan diambil sumpahnya adalah : 

  1. Dr. Gazalba Saleh, SH., MH untuk Kamar Pidana 
  2. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab SH., MH untuk Kamar Perdata 
  3. Dr. Yasardin, SH., M.Hum untuk Kamar Agama 
  4. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH. Untuk Kamar Tata Usaha Negara 
  5. Kol. CHK. Hidayat Manao, SH., MH. Untuk Kamar Militer

Hadir dalam pelantikan ini para pimpinan Mahkamah Agung, para Hakim Agung, para mantan Hakim Agung, dan para undangan lainnya. 

Berita ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


07 November 2017

Menemukan Hakim Yang Berakhlak Mulia

Etika atau tatakrama merupakan aturan perilaku yang mengatur pergaulan manusia, sehingga sesama manusia saling menghormati inilah dikenal dengan sopan santun, protokoler dan lain-lain. Sistem ini dapat menjaga kepentingan dan memberikan rasa senang, tenang, tentram, sesuai dengan hak-hak asasi maupun berdemokrasi secara umum. Aturan perilaku yang dijalankan dan dihormati secara konsisten dan konsekuen selanjutnya menjadi adat istiadat (etiket) dalam masyarakat. 

Akhlaq, etika dan moral memiliki persamaan empiris, namun juga memiliki perbedaan. Akhlaq adalah sifat dan watak (pembawaan dari lahir)  yang melekat pada diri seseorang (internal) yang dapat memunculkan atau merefleksikan perbuatan tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu atau tidak dibuat-buat (refleks). Perilaku yang muncul dapat positif / baik, juga dapat menimbulkan perilaku yang tidak baik / menyimpang. Etika adalah aturan perilaku manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang baik dan mana yang buruk, baik dan buruknya perilaku manusia menggunakan tolak ukur akal pikiran atau rasio.

Dalam etika mengandung makna adanya tatanan dan tuntunan yang sengaja dibuat oleh manusia (eksternal) agar dipatuhi. Sedangkan moral dan susila merupakan tatanan dan tuntunan perilaku menggunakan tolak ukur norma-norma yang tumbuh dan berkembang serta berlangsung dalam masyarakat (adat istiadat). Baik akhlaq, etika dan moral merefleksikan perilaku yang sama, namun jati dirinya berbeda. Dalam etika dan moral, meskipun mewujudkan perilaku yang sama, namun dapat dilakukan karena keterpaksaan dan jika diukur dengan prinsip kejujuran, maka sebenarnya melakukan kepura-puraan saja.

Baca Selengkapnya


06 Nopember 2017

PENGUMUMAN HASIL RAPIM DAN TPM DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER TAHUN 2017

Diberitahukan dengan hormat bahwa berdasarkan hasil Rapat Pimpinan Mahkamah Agung R.I. dan Rapat Tim Promosi dan Mutasi (TPM) Hakim di Lingkungan Peradilan Militer tanggal 03 Nopember 2017, dengan ini kepada para Kepala agar memerintahkan para personil yang namanya tercantum dalam hasil promosi dan mutasi ini untuk SEGERA / Secepatnya mengirimkan berkas kelengkapan untuk pengurusan biaya pindah melalui :

1.  email ke Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya atau Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya

2.  Jasa titipan kilat yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara c.q. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Lingkungan Peradilan Militer, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung R.I. Lantai 9-10 Jl.Jenderal A.Yani Kav. 58 by pass Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat 10510

Tidak diperkenankan untuk mengirimkan melalui faksimili karena hasilnya kurang jelas. Bagi mereka yang mutasi dan atau promosi, harus SEGERA melaksanakan tugas di tempat atau jabatan yang baru (setelah menerima SK Mutasi dan atau Promosi) sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 13 tahun 2009 tanggal 28 September 2009 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai.

Untuk lebih jelasnya dapat diunduh pada Surat Dirjen Badilmiltun dibawah ini. Demikian untuk dimaklumi. (drm1075)

Surat Dirjen Badilmiltun No. 1386/DJMT/B/11/2017


06 November 2017

Perpisahan Dirbinganismintun, Yodi Martono Wahyunadi, Dengan Para Pejabat Struktural dan Staf di Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara

Jakarta - Selasa, 6 November 2017, diadakan acara perpisahan  Direktur Binganismin TUN dengan para Pejabat Struktural dan Staf di Lingkungan Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara. Karena pada keesokan harinya, Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. sudah dilantik menjadi Hakim Agung dan secara otomatis tidak lagi memimpin Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara. Acara perpisahan tersebut berjalan dengan sederhana dan cukup singkat, namun tidak kehilangan maknanya.

Selamat dan sukses kepada Bapak Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., selamat menjalankan tugas sebagai Hakim Agung, terimakasih atas bimbingan selama di Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Tata Usaha Negara, teriring doa kami dari segenap keluarga besar Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. (ns)


06 November 2017

Kegiatan FGD Pengembangan Modul Monitoring dan Evaluation Pelatihan Berkelanjutan untuk Hakim TUN Putaran Kedua

Jakarta, selama dua hari (2–3 November 2017) bertempat di Hotel Akmani, Jl. KH. Wahid Hasyim No. 91, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat diadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Modul Monitoring dan Evaluation (monev) Pelatihan Berkelanjutan untuk Hakim dan Panitera PTUN. Maksud dan tujuan utama dari kegiatan monev yang akan dilakukan pada tahun 2018 nanti adalah untuk mengukur bagaimana efektifitas berbagai pelatihan yang telah diadakan selama kurun waktu tahun 2017, termasuk Diklat Sengketa TUN khusus bagi para Panitera PTUN pada Oktober 2016 lalu. Kegiatan FGD ini dimulai pukul 19.30 WIB (Kamis, 2 November 2017) dan sekaligus dibuka oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Ditjenmiltun, Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Kegiatan ini dihadiri oleh Dr. Arifin Marpung, S.H., M.Hum. (Wakil Ketua PTTUN), H. Lulik Tri Cahyaningrum (Hakim Tinggi Bawas MARI), Ujang Abdullah, S.H., M.Si (Ketua PTUN Jakarta), Sudarsono, S.H., M.H. (Hakim Yustisal Ditjenmiltun) dan Enrico Simanjuntak, S.H., M.H. (Hakim Yustisial Ditjenmiltun). Sedangkan dari pihak EU-Sustain-UNDP diwakili oleh Bpk. Robby Rahman, Bernadeta Yuni, Tyas Purbasari, Adinda Sekar Prastantri. Dalam arahannya Dirbinganismin Diltun, menyampaikan agar materi Monev yang akan disusun selama dua hari ini mampu mengarahkan dan mengembangkan sepenuhnya bagaimana kemampuan kepemimpinan (leadership) dari para Ketua PTUN dan para Hakim Peratun. Selain itu, materi Monev yang akan disusun diharapkan sekaligus mampu untuk menangkap dan mengidentifikasi manfaat nyata yang berdampak bagi peningkatan kualitas pelayanan organisasi kepada publik dari setiap kegiatan Diklat yang diadakan oleh Ditjenmiltun bekerjasama dengan EU SUSTAIN UNDP selama tahun 2017 ini. Materi pertanyaan yang akan disusun nantinya akan ditindaklanjuti dengan kunjungan langsung (on the spot) ke 5 (lima) sampel PTUN yang sebagai representasi unit kerja yang akan dilakukan monitoring dan evaluation.(enrico/ns)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner1.jpg
  • banner2.jpg
  • banner3.jpg
  • banner4.png
  • banner5.png
  • banner6.png

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1736
mod_vvisit_counterYesterday5401
mod_vvisit_counterThis week26040
mod_vvisit_counterAll days5847538

We have: 97 guests, 3 bots online
Your IP: 54.242.205.33
 , 
Today: Des 14, 2017

peraturan-button