1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

03 Oktober 2019

Profil Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Peran dan tugas Pegawai Negeri Sipil dalam penyelenggaraan Pemerintahan sangat strategis dan menentukan, oleh karenanya Pegawai Negeri Sipil tidak hanya dituntut memiliki kompetensi dan wawasan tetapi juga perlu diperhatikan pembinaan kariernya. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk suatu jabatan. Untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional diperlukan upaya pembinaan karier yang terarah, sistematis, optimal dan berkesinambungan. Dalam konteks Pengelolaan Kepegawaian, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999, dimana setiap Pegawai Negeri Sipil dimungkinkan untuk mengembangkan karier melalui Jabatan Struktural maupun Jabatan Fungsional.

Keberadaan Jabatan Fungsional dalam organisasi memiliki posisi yang sangat vital, perubahan lingkungan organisasi yang begitu cepat menuntut setiap Pejabat Fungsional  melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai kompetensi yang dimiliki. Kebijakan manajemen karier melalui Jabatan Fungsional, tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dasar manajemen Pegawai Negeri Sipil yaitu Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara yang netral, profesional, akuntabel, bermoral tinggi dan sejahtera serta sebagai perekat pemersatu bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pengembangan karier melalui Jabatan Fungsional diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kompetensi spesifik yang bersifat mandiri dan dalam menjalankan jabatannya berpedoman pada kode etik profesi. Pengembangan Jabatan Fungsional berbasis Kompetensi dilakukan agar setiap Pejabat Fungsional meningkatkan kinerjanya sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Kompetensi menyangkut kewenangan setiap individu untuk melakukan tugas ataupun dalam rangka pengambilan keputusan sesuai dengan perannya dalam organisasi yang relevan dengan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang dimiliki serta menjunjung tinggi etika profesi. 

Berkenaan dengan hal tersebut, Direktorat Jabatan ASN Badan Kepegawaian Negara menerbitkan buku Profil Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagai bahan referensi khususnya bagi Para Pengelola Kepegawaian dalam Pembinaan Karier Jabatan Fungsional yang tersebar di berbagai Instansi Pusat maupun Instansi Daerah. Profil Jabatan Fungsional ini hanya bersifat informasi awal dan bukan merupakan dasar hukum Jabatan Fungsional. 

Unduh di sini Profil Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil : https://www.ditjenmiltun.net/2019/profil_jabatan_fungsional_pns_2018.pdf

(@x_cisadane)


01 Oktober 2019

Upacara Laporan Korps Kenaikan Pangkat Perwira Menengah dan Bintara di Lingkungan Peradilan Militer 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Kepala Pengadilan Militer Utama Mayjen TNI Agus Dhani M, S.H, M.Hum memimpin Upacara Laporan Korps Kenaikan Pangkat bagi Perwira dan Bintara TNI di Lingkungan Pengadilan Militer yang bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Militer Utama pada Hari Selasa 1 Oktober 2019. Dalam amanatnya Kepala Pengadilan Militer Utama menyampaikan bahwa kenaikan pangkat merupakan suatu kehormatan dan penghargaan yang diberikan Pemerintah kepada Personel TNI yang telah menunjukan prestasi dan dedikasinya terhadap tugas dan tanggung jawabnnya. Kenaikan pangkat harus diimbangi dengan peningkatan kualitas diri, penigkatan kinerja, pengetahuan dan kearifan dalam bersikap maupun bertindak diimbangi dengan semangat profesionalisme yang terkandung unsur moralyang baik, kejujuran, dan tanggung jawab, dalam pelaksanaan tugas. Dalam kesempatan ini Mayjen TNI Agus Dhani M, S.H, M.Hum juga mengajak untuk meningkatkan manajemen Pengadilan Militer yang berdasarkan Regulasi, manajemen anggaran yang bersih dan akuntabel, menigkatkan budaya melayani, serta meningkatkan etos kerja Bela Negara, sesuai dengan  tugas pokok masing-masing dalam rangka menjadi World Class Defensse University pada 2024. 

Berita ini dikutip dari Situs Resmi Pengadilan Militer Utama 

(@x_cisadane)


01 Oktober 2019

Peringatan Hari Batik Nasional 2019 

Dalam rangka peringatan 10 (sepuluh) tahun Hari Batik Nasional yang jatuh pada tanggal 02 Oktober 2019, Sekretaris Mahkamah Agung A.S Pudjoharsoyo menghimbau kepada Seluruh Pimpinan Pengadilan beserta jajarannya agar mengenakan Pakaian Batik pada Hari Rabu 02 Oktober 2019. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/1429_SEK_HM01_2_9_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


01 Oktober 2019

Penyelenggaraan Upacara Bendera memperingati Hari Kesaktian Pancasila tahun 2019


Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H., menjadi Pembina Upacara Kesaktian Pancasila di Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Hari Selasa, 01 Oktober 2019. Upacara Kesaktian Pancasila bertema "Pancasila Sebagai Dasar Penguatan Karakter Bangsa Menuju Indonesia Maju dan Bahagia", dilaksanakan dalam suasana khidmat dan tertib. Upacara diikuti oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung RI yang terdiri atas Para Pimpinan Mahkamah Agung RI, Hakim Agung, Hakim Yustisial, Para Pejabat Eselon I, II, III dan IV, Ibu-ibu Dharmayukti Karini dan seluruh staf pada Mahkamah Agung RI. 

Berita ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Dokumentasi Foto oleh : Sub Bagian DokInfo Badilmiltun

(@x_cisadane)


30 September 2019

Rapat Koordinasi Para Pejabat Eselon III di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Bertempat di Ruang Rapat Besar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada Hari Senin 30 September 2019 diselenggarakan Rapat Koordinasi Para Pejabat Eselon III di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara pukul 09.00 WIB. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dalam rapat koordinasi ini membahas mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan, seperti Penghapusan kendaraan bermotor roda 2, Pembelian lemari, pembelian kursi, Router Ainos, Aplikasi persuratan, Untuk Peradilan TUN (Kalung, Toga Hakim, Jas Panitera) dan Untuk Peradilan Militer (Buku Register, Bendera, Laken, tanda jabatan, Talikur, PDU, Buku Agenda, Kalender), Perawatan kendaraan dinas dan Perawatan alat Pengolah Data serta Pengiriman Surat. 

Selain itu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara juga telah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan organisasi dan ketatalaksanaan, seperti Penyusunan Laptah, Penyusunan IKU, Reformasi Birokrasi, Evaluasi IKU dan Renstra, Evaluasi Struktur Organisasi dan Pengembangan Manajemen Sistem Informasi. Dalam hal manajemen kepegawaian, diketahui sejumlah 13 pegawai telah diproses kenaikan pangkatnya untuk periode April 2019, kemudian pemrosesan mutasi pegawai yang berjumlah 2 pegawai dan terdapat 3 pegawai yang dirolling per-TMT 02 September 2019. Pada tahun 2019 diketahui sebanyak 9 pegawai yang telah menempuh masa purnabhakti dan di tahun 2019 ini terdapat 36 pegawai yang menerima Penghargaan. Selanjutnya terkait pengelolaan keuangan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah melaksanakan Revisi RKA/KL. 

Berikutnya dalam hal Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi serta Pengembangan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Militer, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah melaksanakan serangkaian kegiatan yang terdiri dari Bimtek kompetensi (Bimtek Hakim), Bimtek Administrasi (Bimtek Panitera), Bimtek Aplikasi SIPP, Pelaksanaan TPM Hakim Peradilan Militer, Pelaksanaan TPM Panitera Peradilan Militer, Fit and Proper Test, Pendampingan SIPP, Standarisasi pelaksaanaan tata kerja dan tata kelola, Standarisasi tenaga teknis dan Akreditasi Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer. 

Lalu, dalam hal Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi serta Pengembangan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah melaksanakan serangkaian kegiatan berupa Bimtek kompetensi (Bimtek Hakim), Bimtek Administrasi (Bimtek Panitera), Bimtek SIPP, Pelaksanaan TPM Hakim Peradilan TUN, Pelaksanaan TPM Panitera, Fit and Proper Test, Pendampingan SIPP, Standarisasi pelaksaanaan tata kerja dan tata kelola, Standarisasi tenaga teknis, Sosialisasi e-Court, Akreditasi Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengadilan. 

Tak ketinggalan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara juga telah menyelenggarakan kegiatan yang terkait dengan Ketatalaksanaan Perkara khususnya pada Ketatalaksanaan Perkara Pidana Militer telah diselenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis. Sedangkan dalam Ketatalaksanaan Perkara Tata Usaha Negara telah dihelat beberapa kegiatan, antara lain Standarisasi Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, PK, Hak Uji Materiil dan Sengketa Pajak, dan Bimtek Ketatalaksanaan Pemberkasan Perkara Kasasi, PK, Hak Uji Materiil dan Sengketa Pajak. 

(@x_cisadane)


30 September 2019

Surat Pemberitahuan Tindak Lanjut Catatan Hasil Reviu Bawas atas Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung 

Sehubungan dengan Catatan Hasil Riviu (CHR) Badan Pengawasan atas Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Semester I tahun 2019, khususnya terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka dengan ini disampaikan bahwa dari CHR tersebut terdapat daftar catatan yang harus dilakukan tindaklanjut. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/1406_SEK_KU_04_2_9_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


30 September 2019

Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2019 

Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1414/SEK/HM.01.2/9/2019 tanggal 27 September 2019 tentang Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2019, maka dengan ini disampaikan dengan hormat bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia akan menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2019, yang akan diselenggarakan pada : 

  • Hari : Selasa 
  • Tanggal : 01 Oktober 2019 
  • Tempat : Halaman Gedung Mahkamah Agung RI, Jl Medan Merdeka Utara No 9-13, Jakarta Pusat 
  • Pembina : Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H. 
  • Pakaian : 
1. Para Pejabat Eselon I, II, Hakim Tinggi dan Hakim Yustisial mengenakan PSL 
2. Para Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional dan Pegawai mengenakan Seragam KORPRI lengkap dengan memakai Peci Hitam Polos

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/1416_SEK_HM01_2_9_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


27 September 2019

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 475/Sek/SK/VII/2019 tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya 

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka diperlukan pengaturan mengenai manajemen risiko di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, berkenaan dengan hal tersebut disampaikan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 475/Sek/SK/VII/2019 tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Mahkmah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/475_SEK_SK_VII_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


27 September 2019

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2019 dan Pedoman Penyelenggaraannya 

Sebagai tindak lanjut dari Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 109497/MPK.E/TU/2019 tanggal 24 September 2019 dan merujuk arahan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI, maka dalam rangka Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2019, Sekretaris Mahkamah Agung A.S. Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum. menginstruksikan kepada Kepala Pengadilan Militer Utama, Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan dan Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan untuk menyelenggarakan Upacara pada Hari Selasa Tanggal 01 Oktober 2019, dengan petunjuk sebagai berikut : 

  • Tema Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2019 adalah "Pancasila Sebagai Dasar Penguatan Karakter Bangsa Menuju Indonesia Maju dan Bahagia".
  • Tempat Pelaksanaan Upacara di Kantor Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada Wilayah masing-masing Lingkungan.
  • Waktu Pelaksanaan Upacara adalah Pukul 08.00 waktu setempat atau disesuaikan. 
  • Upacara dilaksanakan dalam suasana khidmat, tertib dan sederhana serta mengikuti tata urutan pada pedoman penyelenggaraan upacara yang terlampir atau dapat diunduh melalui www.kemdikbud.go.id
  • Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama atau Pejabat Lain/Hakim Senior yang ditunjuk bertindak selaku Pembina Upacara.
  • Pakaian Upacara :
  1. Hakim, Panitera dan Sekretaris menggunakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL). 
  2. Militer menggunakan PDU IV.
  3. Pegawai menggunakan seragam KORPRI lengkap dengan memakai Peci Hitam Polos. 
  4. Anggota Dharmayukti Karini menggunakan Seragam Dharmayukti.

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuan dan Lampirannya melalui tautan berikut :

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


26 September 2019

Rapat Pleno Hasil Akreditasi Peradilan MIliter dan Peradilan Tata Usaha Negara 2019

Read Article »



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg
  • Banner 6.jpeg
  • Banner 7.jpeg
  • Banner 8.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

Link SIPP Web Peradilan Militer

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Peradilan Militer

Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tingkat Pertama Website SIPP Web
Pengadilan Militer UtamaPengadilan Militer UtamaLihat-
Pengadilan Militer Tinggi I MedanLihat-
Pengadilan Militer Tinggi II JakartaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi III SurabayaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi I Medan
Pengadilan Militer I-01 Banda AcehLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-02 MedanLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-03 PadangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-04 PalembangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-05 PontianakLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-06 BanjarmasinLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-07 BalikpapanLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
Pengadilan Militer II-08 JakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-09 BandungLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-10 SemarangLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-11 YogyakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Pengadilan Militer III-12 SurabayaLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-13 MadiunLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-14 DenpasarLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-15 KupangLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-16 Makassar
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-17 Manado
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-18 Ambon
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Lihat
Lihat


Read more ...

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday875
mod_vvisit_counterYesterday3683
mod_vvisit_counterThis week26365
mod_vvisit_counterAll days8344087

We have: 53 guests, 1 bots online
Your IP: 100.26.176.182
 , 
Today: Des 06, 2019

peraturan-button