1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

17 Mei 2018

Yuk Berkenalan dengan E-Court yang Sebentar Lagi Memasuki Tahap Uji Coba 


Electronic Court (e-court) merupakan masa depan pengadilan Indonesia, sebagaimana pengadilan di negara-negara lain yang telah maju. Jika terwujud, proses administrasi perkara dan pelayanan pengadilan akan menjadi lebih sederhana, cepat, berbiaya ringan, transparan dan akuntabel. Berkcara dari negeri kangguru (Australia), e-court menjadi bagian dari proses modernisasi manajemen perkara di negara tersebut. Gagasan awal dari lahirnya e-court ini sebenarnya adalah transformasi berkas perkara pengadilan yang berbentuk fisik menjadi berbasis digital. Meski Federal Court of Australia (FCA) sudah lama menerapkan layanan pengadilan berbasis elektronik ini, faktanya meninggalkan paper based system dalam penanganan perkara merupakan hal yang tidak mudah. Oleh karenanya harus disusun strategi manajemen perubahan dalam melakukan peralihan dari paper based ke paperless. Berkaitan dengan hal tersebut, Federal Court of Australia (FCA) menempuh 8 (delapan) langkah manajemen perubahan : 

  • Pertama, memastikan apakah benar-benar perlu dilakukan inovasi tersebut. Untuk melakukan inovasi harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang. Pada tahap ini harus dilakukan identifikasi permasalahan yang terjadi atau yang berpotensi terjadi dan peluang dilakukannya inovasi. Dalam konteks pengadilan, alasan pentingnya dilakukan perubahan misalnya banyak tunggakan atau banyak keluhan terhadap layanan pengadilan. 
  • Kedua, membentuk tim pendukung terhadap penerapan inovasi tersebut. Setelah diyakini bahwa inovasi benar-benar perlu dilakukan, langkah berikutnya adalah membentuk tim yang mendukung adanya perubahan/inovasi. Tim ini harus merupakan sebuah kelompok yang memiliki kekuatan yang cukup untuk mengupayakan perubahan yang meliputi unsur pimpinan pusat, hakim, aparatur peradilan dan sumber daya manusia yang bergerak di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (IT). 
  • Ketiga, merumuskan visi inovasi tersebut. Langkah berikutnya setelah terbentuk tim adalah merumuskan visi inovasi yang akan diimplementasikan. Pada langkah ini juga harus disusun dengan matang strategi untuk melakukan implementasi inovasi/perubahan tersebut. 
  • Keempat, mengkomunikasikan visi kepada seluruh aparatur peradilan. Visi yang sudah ditentukan dan strateg untuk mencapainya telah dirumuskan, selanjutnya harus dikomunikasikan (disosialisasikan) dalam berbagai kesempatan. 
  • Kelima, memberi wewenang kepada yang lain untuk mengimplementasikan inovasi/perubahan sesuai visi. Inovasi/perubahan bak sebuah virus yang harus dilularkan. Agar implementasi inovasi tersebut dapat mewabah dengan cepat, maka harus banyak agen-agen yang diberikan wewenang untuk melakukannya. 
  • Keenam, merencanakan dan menyusun program jangka pendek (quick wins). Harus dipastikan rencana tersebut terlaksana, dan segera dilakukan evaluasi serta perbaikan jika ada yang tidak sesuai maupun tidak berjalan dengan baik. 
  • Ketujuh, mempertahankan kemajuan terhadap inovasi yang telah diimplementasikan dan menghasilkan inovasi/perubahan yang lainnya. 
  • Kedelapan, melembagakan program perubahan/inovasi sebagai pendekatan baru. Jika program jangka pendek telah berhasil, maka perlu juga dilakukan duplikasi di bidang lainnya juga telah menunjukkan hasil. Langkah selanjutnya adalah memastikan inovasi/perubahan tersebut dapat dijaga kesinambungannya.

Selain 8 (delapan) langkah tersebut tentunya diperlukan kepemimpinan yang kuat dalam mengawal kebijakan Electronic Court (e-court) tersebut. Hal ini karena penerapan e-court akan memicu terjadinya perubahan yang masif di sisi administrasi peradilan. Sama seperti Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) kehadirannya sebagai sebuah sistem yang baru, maka e-court pun berpotensi akan direfusal oleh beberapa kalangan apabila kesiapan implementasinya belum matang. Oleh karenanya, penerapan dan pengembangan e-court ini harus dilakukan secara hati-hati dan setiap pemangku kepentingan diberikan pemahaman yang baik mengenai manfaat penerapan e-court ini. 

Aplikasi e-court dikembangkan oleh Mahkamah Agung sejak November 2017. Kala itu Mahkamah Agung yang berkolaborasi dengan SUSTAIN EU-UNDP dan Tim Pembaharuan Peradilan membentuk pokja khusus untuk mengkaji regulasi maupun saran pengembangan terhadap aplikasinya. Aplikasi ini cukup lengkap karena berisi modul-modul, seperti : 

  1. Pembuatan akun (account/user) perorangan maupun advokat secara online (untuk saat ini hanya diberlakukan untuk kalangan advokat). 
  2. Perhitungan biaya panjar perkara secara online
  3. Pendaftaran perkara secara elektronik dan terintegrasi dengan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). 
  4. Panggilan para pihak secara elektronik. 
  5. Perekaman (input) data/informasi pada tahap Jawaban, Replik, Duplik, dan Kesimpulan secara elektronik
  6. Pemberitahuan putusan/penetapan secara elektronik.

Aplikasi e-court merupakan perwujudan dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018 yaitu Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Aplikasi e-court merupakan sebuah sistem yang terpusat, artinya aplikasi tersebut berada di Data Center Mahkamah Agung RI yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga tidak perlu diinstall di masing-masing server maupun website pengadilan, mengapa? Karena otomatis akan terkoneksi dengan database pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di masing-masing pengadilan yang telah mengimplementasikan e-court. Untuk saat ini pengguna terdaftarnya hanya ditujukan kepada Advokat, dan akan diatur kemudian untuk pengguna perorangan maupun Badan Hukum. Untuk mendaftar perkara secara elektronik Advokat harus membuat account/user pada aplikasi e-Court dengan domisili elektronik yang sudah tervalidasi oleh Pengadilan Tinggi di mana dia disumpah dengan melengkapi data Advokat seperti KTP, Kartu Tanda Anggota Advokat, dan Berita Acara sumpah yang harus diunggah ke dalam aplikasi e-court. Pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara secara elektronik pada Pengadilan yang telah mengimplementasikan e-court  dengan menggunakan 1 (satu) akun yang sudah terdaftar dan tervalidasi pada aplikasi e-court Mahkamah AgungPendaftaran perkara secara elektronik akan mendapatkan barcode dan nomor register online (bukan nomor perkara). 

Tahapan pendaftaran perkara secara elektronik adalah sebagai berikut : 

  1. Memahami dan menyetujui persetujuan yang dipaparkan sebelum memulai pendaftaran. 
  2. Mendaftarkan surat kuasa secara elektronik. 
  3. Memasukkan data pihak. 
  4. Mengunggah dokumen (petitum, posita, dan lain sebagainya). 
  5. Mendapatkan e-SKUM (taksiran panjar biaya perkara). '
  6. Mendapatkan nomor pembayaran (Virtual Account) dan menyelesaikan pembayaran secara online. Dalam hal ini Mahkamah Agung telah bekerjasama dengan Bank BNI, Bank BNI Syariah, Bank BTN, Bank Mandiri, Bank Mandiri Syariah, dan Bank BRI
  7. Menunggu verifikasi dan registrasi Nomor Perkara dari Pengadilan yang dimohonkan. 
  8. Mendapatkan Nomor Perkara. 

E-court dapat digunakan untuk mengirim dan menerima dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban. Aplikasi e-court juga digunakan untuk pemanggilan secara elektronik kepada pihak yang telah menyejutui dan kepada penggugat/pemohon yang mendaftar secara elektronik dianggap menyetujui menggunakan saluran elektronik untuk pemanggilan. Aplikasi e-court dapat diakses dari mana saja dan dengan waktu tertentu, oleh siapa saja (selama memiliki account/user) dengan bermodal koneksi internet dan perangkat yang memiliki web browser. Sebagai informasi, adapun tujuan daripada diluncurkannya aplikasi e-court ini ialah dalam rangka perbaikan indeks kemudahan berusaha (Ease of Doing Bussiness/EODB) di Indonesia yang salah satu poinnya adalah penyederhanaan acara peradilan. Selain itu, aplikasi ini bertujuan dalam rangka menyesuaikan tuntutan dan perkembangan teknologi dan informasi, serta dalam rangka mewujudkan  peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Ini adalah suatu bentuk kemajuan dan inovasi yang digaungkan oleh Mahkamah Agung, menjadi kewajiban bagi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara beserta aparatur peradilan di lingkungannya untuk mendukung implementasi inovasi ini. 

Meski demikian, hingga saatnya dilaunching secara resmi nanti, perlu dipertimbangkan apakah dengan tahapan persidangan yang dilakukan secara elektronik akan berpengaruh terhadap asas hukum acara yang memerintahkan bahwa persidangan bersifat terbuka untuk umum. Aplikasi ini pada dasarnya berlaku wajib bagi seluruh Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia. Namun demikian, untuk tahapan uji coba gelombang pertama diperkirakan akan dilaksanakan pada Juni 2018. Pada tahap uji coba awal, aplikasi e-court akan diterapkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Surabaya lalu disusul pada bulan Agustus 2018 akan diterapkan di seluruh Pengadilan Negeri kelas IA Khusus di Indonesia. Nah bagaimana dengan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara? Jangan khawatir, sesuai dengan kesepakatan pokja, maka ditetapkan 6 (enam) Satuan Kerja (Pengadilan Tata Usaha Negara) yang berhak melaksanakan uji coba. Lantas 6 (enam) Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut yang mana sajakah? Dan kapankah pelaksanaan masa uji cobanya? Nantikan tanggal mainnya dan terus ikuti perkembangan terkait e-court ini. 

Berikut disampaikan juga link download Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) terkait Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (PerMA 03 Tahun 2018)

http://www.ditjenmiltun.net/MILTUN_PETUNJUK_PELAKSANAAN_PERMA_3_TAHUN_2018.pdf

(@x_cisadane)


15 Mei 2018

Jam Kerja selama Bulan Ramadhan 

Menunjuk Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : B 335/M.KT.02/2018 tahun 2018 tanggal 8 Mei 2018 tentang Penetapan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Bulan Ramadhan, dengan ini Sekretaris Mahkamah Agung menentukan jam kerja selama Bulan Suci Ramadhan adalah sebagai berikut : 

  • Senin s.d Kamis 
  1. Jam kerja : pukul 08.00 s.d pukul 15.00 waktu setempat 
  2. Jam istirahat : pukul 12.00 s.d pukul 12.30 waktu setempat
  • Jum'at 
  1. Jam kerja : pukul 08.00 s.d pukul 15.30 waktu setempat 
  2. Jam istirahat : pukul 11.30 s.d pukul 12.30 waktu setempat

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/SURAT_SEKMA_JAMKERJASELAMAPUASA2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


15 Mei 2018

Tarhib Ramadhan 1439H di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Selasa, 15 Mei 2018 bertempat di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI lantai 11, Jl. Ahmad Yani Kav 58 Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat dilaksanakan kegiatan tarhib ramadhan 1439 H. Kegiatan ini dimulai pukul 09.30 WIB dan diawali dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-qur'an oleh Ustad Ishaka, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Mutasi Hakim Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya acara dibuka dengan sambutan dari Brigadir Jenderal Agung Iswanto, S.H., M.H. selaku Direktur Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Militer yang dalam kegiatan ini mewakili Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kegiatan yang bertemakan Melalui Tarhib Ramadhan Kita Tingkatkan Etos Kerja Ditjen Badilmiltun ini dilaksanakan dalam rangka menyambut datangnya bulan suci ramadhan 1439H. Di bagian awal kegiatan dilaksanakan pembinaan secara singkat oleh Direktur Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Militer. 

Dalam pembinaannya, Direktur Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Militer menyampaikan kepada seluruh pejabat maupun staf di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara agar tidak mengendurkan semangat dan motivasi dalam bekerja di bulan suci ramadhan, di samping itu Direktur Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Militer juga berpesan agar seluruh pejabat maupun staf agar selalu menjaga dan meningkatkan etos kerja. Dalam meningkatkan etos kerja hal dasar yang wajib dilaksanakan adalah meningkatkan kompetensi dasar, misalnya saja penguasaan dibidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Mengapa demikian? Karena beliau masih menemukan adanya pejabat maupun staf yang belum melek teknologi, tidak mampu menguasai aplikasi perkantoran (office) semisalnya saja diberi perintah untuk menyusun materi presentasi (slide) tidak bisa. Kemudian Direktur Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Militer juga berpesan agar kita sebagai abdi negara senantiasa menjaga atitude (sikap). 

Setelah pembinaan singkat, kegiatan tarhib ramadhan dilanjutkan dengan ceramah yang menyejukan hati oleh Ustaz Drs. Abdur Rahman Masykur, S.H., M.H. Dalam ceramahnya, Ustaz Drs. Abdur Rahman Masykur, S.H., M.H. menjelaskan mengenai fadhillah ramadhan, perintah dan sejarah ramadhan, pelaksanaan puasa secara syariah, zakat dan tujuan puasa, sejarah Al-qur'an dan hadist. Dipenghujung kegiatan dilakukan ramah tamah dan bersalam-salaman. 

(@x_cisadane


11 Mei 2018

Penilaian Indikator Kinerja Anggaran 

Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 264 A/SEK/KU.01/04/2018 tanggal 27 April 2018 tentang Penilaian Indikator Kinerja Anggaran, maka dengan ini disampaikan suratnya yang di tujukan kepada Yang Terhormat Sekretaris Kepaniteraan, Para Sekretaris Direktorat Jenderal, Para Sekretaris Badan, Para Kepala Biro di Lingkungan Badan Urusan Administrasi, Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding, Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/264a_sek_ku01_04_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


11 Mei 2018

Kepatuhan Penyampaian LHKPN secara Elektronik 

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan dalam pengisian LHKPN secara elektronik (e-LHKPN) pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya maka dengan ini diberitahukan bahwa penyampaian LHKPN atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang diperoleh sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 masih dapat dilaporkan walau batas akhir waktu pelaporan yang telah ditentukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tertanggal 31 Maret 2018 telah berakhir. Berkenaan dengan hal tersebut, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuannya. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/273_sek_kp01_2_05_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


09 Mei 2018

Inilah 8 (delapan) Calon Hakim Agung yang Lolos dalam Seleksi Tahap III 

Komisi Yudisial (KY) secara resmi mengumumkan kelulusan 8 (delapan) orang Calon Hakim Agung (CHA) Periode II tahun 2017-2018 pada seleksi kesehatan dan kepribadian untuk mengikuti test selanjutnya, seperti dikutip di website resmi Komisi Yudisial (www.komisiyudisial.go.id) pada Selasa 08 Mei 2018. Kedelapan Calon Hakim Agung tersebut telah menjalani seleksi tahap III, yakni test kesehatan yang dilaksanakan pada Senin-Selasa, 02-03 April 2018 di RSPAD Gatot Subroto, kemudian assesment kompetensi dan kepribadian yang telah dilaksanakan pada Rabu-Kamis, 04-05 April 2018 di Balitbangdiklatkumdil Mahkamah Agung (MA), Mega Mendung, Bogor. 

Tujuan seleksi itu untuk mengukur dan menilai kelayakan kesehatan dan kepribadian Calon Hakim Agung, serta rekam jejak. Untuk metode penentuan kelulusan dilakukan dengan cara mempertimbangkan hasil pemeriksaan kesehatan, assesment kepribadian dan kompetensi, dan hasil rekam jejak yang diputuskan dalam Rapat Pleno Komisi Yudisial. Hal itu dilakukan untuk memenuhi komitmen Komisi Yudisial dalam  mengutamakan aspek kapasitas dan integritas sebagai standar penting. "Kedelapan Calon Hakim Agung ini selanjutnya akan mengikuti wawancara terbuka pada Senin-Selasa, 14-15 Mei 2018 di Auditorium Komisi Yudisial," ujar juru bicara Komisi Yudisial Farid Wajdi, Rabu (9/5/2018). 

Kedelapan Calon Hakim Agung yang lolos dalam Seleksi Tahap III berdasarkan Pengumuman Komisi Yudisial Nomor : 04/PENG/PIM/RH.01.07/05/2018 adalah sebagai berikut : 


Kamar Agama
NoNamaJabatan
1.Abdul Manaf, Drs., H., M.H.
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
2.Cholidul Azhar, H. S.H., M. Hum.
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara
3.Imron Rosyadi, Dr., H., S.H., M.H.
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Medan

Kamar Perdata
NoNamaJabatan
1.Pri Pambudi Teguh, Dr., S.H., M.H.
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
2.Yulman, S.H., M.H.
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat

Kamar Pidana
NoNamaJabatan
1.Bambang Krisnawan, Dr., S.H., M.H.
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura
2.Syamsul Bahri, S.H., M.H.
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang

Kamar Militer
NoNamaJabatan
1.Tama Ulinta Br. Tarigan, Kol. CHK (K), S.H., M.Kn.
Hakim Tinggi Pengawas Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Dikutip dari Situs Portal Berita Kumparan (dengan perubahan seperlunya

(@x_cisadane)


08 Mei 2018

Hakim Yodi Martono Tangani Gugatan Danny Pomanto di MA 


Permohonan gugatan M Ramdhan Pomanto resmi teregistrasi di Mahkamah Agung (MA) sejak 02 Mei 2018. Pria yang akrab disapa Danny Pomanto itu menggugat KPU Makassar pasca didiskualifikasi dari bursa Calon Pilkada Makassar. Dikutip dari situs MA, sudah ada 3 (tiga) hakim yang menangani permohonan gugatan Wali Kota Makassar nonaktif itu. Ketiganya tak lain adalah para Hakim yang menolak kasasi KPU Makassar beberapa waktu lalu, yakni Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi S.H., M.H., Is Sudaryono S.H., M.H., dan Dr. H. Supandi S.H., M.Hum. Adapun yang berbeda hanya Panitera Penggantinya saja, yakni Kusman S.ip., S.H., M.Hum

Ketiga Hakim tersebut sebelumnya meneguhkan putusan PT TUN Makassar yang mendiskualifikasi Calon Petahana, M Ramdhan Pomanto dengan 5 (lima) poin dalam salinan amar putusannya : 

  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 
  2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor : 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018; 
  3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor : 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/-KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018; 
  4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018 yang memenuhi syarat, yaitu Munafri Arifuddin, S.H. dan drg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal; 
  5. Membebankan biaya perkara pada Tergugat.

Berita ini dikutip dari Situs Resmi Portal Berita Rakyatku (dengan perubahan seperlunya

(@x_cisadane)


08 Mei 2018

Pelatihan Network Security 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Selasa, 08 Mei 2018 2 (dua) personil IT Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Dwianto Budiman, S.Kom., M.M. (Pranata Komputer) dan Stefanus Dwi Putra, S.Kom (Staff Dokumentasi dan Informasi) mengikuti pelatihan Network Security bertempat di Nix Data Center, Jatinegara Barat, Jakara Timur. Kegiatan pelatihan Network Security ini dihelat oleh salah satu Perusahaan Jasa Penyedia Layanan Telekomunikasi Internet (ISP) ternama. Kegiatan yang diselenggarakan pada Hari Rabu s/d Kamis, 08-09 Mei 2018 ini dimulai pukul 10.00 WIB dan dibuka oleh penyelenggara. Tidak hanya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara saja, dalam kegiatan ini juga turut mengundang Personel IT dari Pengadilan seantero Ibukota dan juga perwakilan dari Instansi Pemerintah lainnya

Dalam sesi pertama kegiatan ini dipaparkan terkait issue-issue network security dan trend network security pada saat ini. Sebagaimana kita ketahui keamanan itu tidak dapat timbul (tercipta) dengan sendirinya, melainkan harus direncanakan (dipersiapkan sebagai bentuk antisipasi). Sebagai contoh, misalnya jika kita membangun sebuah rumah, maka halaman rumah harus dilindungi dengan pagar dan pintu rumah harus dilengkapi dengan kunci. Jika kita lupa menganggarkan pembuatan pagar dan pembelian kunci pintu pada budget perencanaan rumah, maka kita akan dikagetkan bahwa ternyata harus keluar dana yang lebih untuk mengamankan seisi rumah. Kalau rumah kita hanya memiliki satu atau dua pintu, mungkin dampak dari anggarannya tidak seberapa. Bayangkan bila kita mendesain sebuah hotel dengan 200 kamar dan lupa menganggarkan kunci pintu, tentunya dampaknya sangat besar. Demikian pula pada sisi pengamanan sebuah jaringan, jika kita tidak merancang sistem keamanannya dan mempersiapkan perangkat untuk mengamankannya serta menganggarkan hal tersebut, maka ancaman terhadap keamanan informasi akan menghantui kita.

Sebagai tindakan preventif terhadap resiko keamanan jaringan, maka ada beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu : 

  1. Berusaha untuk mengurangi ancaman (threat), misalnya dengan memperkuat jaringan dengan perangkat firewall
  2. Berusaha untuk menambal vulnerability, misalnya dengan mengupdate/mempatch perangkat jaringan. 
  3. Melakukan pendeteksian dini terhadap serangan dan exploit, misalnya dengan Aplikasi Instrusion Detection System, Honeypot, Anti-virus Enterprise, dan lain sebagainya. 
  4. Berusaha memperbaiki dampak dari serangan yang telah berhasil dilancarkan, misalnya dengan mengkarantina jaringan ataupun perangkat, merestriksi dan membatasi komunikasi terhadap perangkat-perangkat jaringan ataupun server
  5. Melakukan pemulihan, misalnya dengan melakukan mekanisme recovery/restore.

Meningkatnya serangan/ancaman (threat) terhadap keamanan jaringan pada saat ini disebabkan oleh faktor : 

  1. Motif khusus, misalnya persaingan usaha, pencurian informasi/data pribadi, ingin menguasai sistem (aplikasi) yang dimiliki suatu instansi tertentu. 
  2. Mudahnya mendapatkan software (aplikasi) untuk melakukan penetration testing
  3. Mudahnya mendapatkan informasi terkait exploit, vulnerability, dan tutorial untuk melancarkan serangan peretasan. 
  4. Kelalaian, baik oleh pabrik yang memproduksi perangkat jaringan maupun pengguna perangkat jaringan tersebut. 

Adapun aspek keamanan yang patut menjadi perhatian di era sekarang ialah : 

  1. Privacy : berhubungan dengan kerahasiaan data dan informasi serta mekanisme untuk menjaga kerahasiaannya. 
  2. Integrity : terkait dengan keaslian (otentik) suatu data dan informasi serta mekanisme untuk menjaga agar data tersebut tetap orisinil. 
  3. Authentication : perihal kewenangan dan hak akses terhadap data dan informasi, dan juga penggunaan terhadap layanan-layanan IT. 
  4. Availability : ketersediaan terhadap data dan informasi. 

Berikut tren seputar ancaman keamanan jaringan pada zaman sekarang : 

  1. Denial of Service, Distributed Denial of Service, Remote BufferOverflow, dan Mail Bombing 
  2. Arp Poisoning, Packet Sniffing, Traffic Sniffing dan Man in the Middle Attack  
  3. Brute Force 
  4. Backdoor, API Exploitation, dan Hijack Device (umumnya menggunakan metode XSRF yang memanfaatkan celah pabrikan) 
  5. DNS Hijacking dan DNS Poisoning
  6. Penyebaran Botnet, Malware dan Remote Access Trojan 
  7. Device Information leak

Setelah pemaparan materi terkait issue-issue dan trend ancaman keamanan jaringan, kemudian kegiatan dilanjutkan dengan observasi ke Ruang Data Center di NIX Data Center Jatinegara. 

(@x_cisadane)


04 Mei 2018

Pengumuman Kelulusan Seleksi Administrasi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Tahap X tahun 2018 

Berdasarkan Keputusan Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap X tahun 2018 dengan Nomor Surat : 20/Pansel/Ad Hoc TPK/V/2018,  pada Hari Jum'at tanggal 4 Mei 2018, dengan ini disampaikan Daftar Kelulusan Seleksi Administrasi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap X tahun 2018 yang ditujukan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tingggi pada 19 (sembilan belas) Provinsi tempat pelaksanaan tes ujian tertulis Seluruh Indonesia dan para peserta Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap X tahun 2018. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh : 

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


04 Mei 2018

Hari Kedua Bimtek (ToT) Sistem Informasi Penelusuran Perkara, 
khusus Penanganan Perkara Sengketa Proses Pemilihan Umum : 10 Peserta memaparkan kembali materi dengan kobaran semangat


Bogor - ditjenmiltun.net. Hari pertama telah dilalui oleh seluruh peserta Bimtek (ToT) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) khusus Penanganan Perkara Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU) Peradilan TUN, pada hari pertama yang cukup melelahkan otak, seluruh peserta dibekali pemahaman terkait Perkara Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU) dan tata cara penyelesaiannya melalui Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) oleh narasumber yang kredibel. Di hari pertama, seluruh peserta juga diuji pemahamannya dengan berlomba-lomba menyelesaikan sebuah soal studi kasus yang telah disiapkan panitia. Rasanya kurang puas apabila peserta tidak digali lebih dalam lagi pemahamannya seputar penangangan dan penyelesaian Perkara Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU) melalui Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), oleh sebab itu panitia memutuskan bahwa pada hari kedua (Jumat, 04 Mei 2018) seluruh peserta diberikan tugas untuk melakukan presentasi. 

Bukan tiada maksud panitia melakukan hal demikian, tentunya panitia (termasuk narasumber) harus memastikan apakah seluruh materi yang telah disampaikan sudah terserap dengan baik oleh seluruh peserta. Panitia dan jajaran Team Development di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah menyepakati metode/budaya pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, Sosialisasi maupun Training of Trainers (ToT) agar menjadi lebih efektif, yaitu dengan memberikan tugas kepada seluruh peserta untuk melakukan presentasi kembali atas apa yang telah mereka pahami/pelajari pada kegiatan Bimbingan Teknis. Selain itu, hal ini juga bermanfaat untuk mempersiapkan para peserta dalam melakukan DDTK/Sosialisasi di satuan kerja mereka masing-masing. 

Pada sesi ini 10 (sepuluh) peserta dari satuan kerja lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara melakukan presentasi kembali atas apa yang telah mereka pahami terkait penangangan dan penyelesaian Perkara Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU) dengan semangat yang menyala. Agar lebih meriah, pada momen ini Ambar Sri Susilowati, S.H., M.H. selaku Kepala Sub Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara memberikan kenang-kenangan kepada peserta yang menyampaikan presentasi dengan singkat, jelas, padat dan menarik. Adapun dari hasil penilaian panitia telah diputuskan bahwa 3 (tiga) satuan kerja dengan penyampaian materi terbaik, yaitu sebagai berikut : 

  1. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda; 
  2. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang; 
  3. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. 

Team Development di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Panitia Bimtek mengucapkan selamat kepada 3 (tiga) satuan kerja yang telah mempresentasikan kembali materi penangangan dan penyelesaian Perkara Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU) dengan sangat baik. Semoga 10 (sepuluh) peserta dari satuan kerja lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang diberikan kesempatan (dipilih) oleh Mahkamah Agung RI untuk mengikuti Bimtek Sistem Informasi Penelusuran Perkara khusus Penanganan Perkara Sengketa Proses Pemilihan Umum dapat menularkan pengetahuannya kepada para Pejabat Pengadilan, Hakim, Panitera/Panitera Pengganti di lingkungan kerjanya masing-masing dan juga kepada seluruh jajaran Pengadilan Tata Usaha Negara. 

Download materi (slide) perihal Perkara Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU) melalui tautan berikut : 

http://www.ditjenmiltun.net/sudarsono_presentasi_sppu.pptx

(@x_cisadane)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner0.jpg
  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday144
mod_vvisit_counterYesterday2705
mod_vvisit_counterThis week7717
mod_vvisit_counterAll days6647435

We have: 63 guests online
Your IP: 54.92.153.90
 , 
Today: Jun 26, 2018

peraturan-button