1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

16 Mei 2019

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 74A/KMA/SK/IV/2019 tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama 

Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat para pencari keadilan serta dalam rangka meningkatkan kinerja pengadilan, maka Mahkamah Agung perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama. Berkenaan dengan hal tersebut Ketua Mahkamah Agung RI menetapkan dan memberlakukan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 74A/KMA/SK/IV/2019 tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama sebagai pengganti Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh SK KMA No 74A/KMA/SK/IV/2019 melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/SK_KMA_KLASIFIKASI_PENGADILAN.pdf

(@x_cisadane)


16 Mei 2019

Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Pembayaran Tunjangan Khusus Kinerja dan THR Tenaga Honorer t.a. 2019 

Berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 660/SEK/KU.01/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 perihal Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Pembayaran Tunjangan Khusus Kinerja dan THR Tenaga Honorer, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Sekretaris Kepaniteraan, Para Sekretaris Direktorat Jenderal, Para Sekretaris Kepala Badan, Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding, Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/660_SEK_KU01_05_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


16 Mei 2019

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 75A/KMA/SK/IV/2019 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya 

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya melalui Program Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, maka sebagai tindak lanjutnya Mahkamah Agung membentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya yang dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 75A/KMA/SK/IV/2019

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh SK KMA No 75A/KMA/SK/IV/2019 melalui tautan berikut :  https://www.ditjenmiltun.net/2019/75A_KMA_SK_IV_2019.pdf

(@x_cisadane)


13 Mei 2019

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Laptop Hakim untuk Operasional SIPP tahun anggaran 2019 

Sehubungan dengan Pelaksanaan program prioritas Mahkamah Agung RI tahun anggran 2019, yaitu pengadaan laptop hakim untuk operasional Sistem Informasi Penelusuran perkara (SIPP), maka bersama ini dapat disampaikan pedoman pelaksanaan sebagai berikut yang ditujukan kepada Yang Terhormat Para Kuasa Pengguna Anggran (KPA), Para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada 4 (empat) Badan Peradilan di lingkungan Mahkamah Agung RI. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/643_SEK_OT_01_1_5_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


10 Mei 2019

Peringatan Ulang Tahun Dir. Binganis Diltun 


Jumat, 10 Mei 2019, semua Pejabat  Eselon III, IV dan para staf  Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara berkumpul kembali di ruangan Direktur Binganismin Diltun dalam rangka memberikan ucapan selamat dan syukur ulang tahun kepada Ibu Direktur H. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. yang ke 55 tahun. Ulang tahun beliau sebenarnya jatuh pada tanggal 8 Mei 2019, walaupun terlambat untuk memberikan ucapan selamat namun  terlihat antusias  dari seluruh Pejabat maupun Staff yang bersukacita merayakan Hari Ulang Tahun beliau. Acara berlangsung sangat sederhana, karna bertepatan dengan bulan suci Ramadhan dan  sangat terasa sekali suasana yang khusyuk pada saat pembacaan doa oleh bapak Ishaka, S.H., M.H..

Kami seluruh Pejabat dan Staff di Lingkungan Dir. Binganis Diltun mengucapkan “Selamat ulang tahun Ibu, panjang umur semoga sehat selalu dan diulang tahun ini Allah SWT senantiasa memberikan Taufik, Rahmat, Berkah, Lindungan dan Keselamatan, Rejeki dan Hidayah serta Ridho’nya Aamiin”. (hr)


09 Mei 2019

Rapat Koordinasi Lanjutan Dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan PMPRB v.2.5 di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara


Jakarta - ditjenmiltun.net. Kamis, 09 Mei 2019 bertempat di Ruang Rapat Besar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI - Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58 Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat diselenggarakan Rapat Koordinasi Lanjutan dalam rangka Persiapan Pelaksanaan PMPRB v.2.5 di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Rapat dibuka dan dimpimpin oleh Ketua Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Jeanny H. V. Hutauruk, S.E., Ak., M.M.

Kegiatan ini merupakan lanjutan dari Rapat sebelumnya yang dilaksanakan pada Kamis 02 Mei 2019 lalu. Rapat Koordinasi Lanjutan Dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan PMPRB v.2.5 di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dihadiri oleh seluruh Ketua dan Anggota Kelompok Kerja dari Area I sampai dengan Area VIII Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Nomor : 266/Djmt/Kep/4/2019. Adapun pokok bahasan dalam Rapat Lanjutan ini ialah menginventarisir evidence-evidence dari Kelompok Kerja dari Area I sampai dengan Area VIII sekaligus membahas mengenai kendala-kendala dalam menghimpun evidence-evidence yang diperlukan. 

Sebagai informasi, Sekretaris Mahkamah Agung RI melalui Suratnya dengan Nomor : 616/SEK/OT.01.1/4/2019 tanggal 26 April 2019 memerintahkan kepada Para Pejabat Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi versi 2.5. Hal ini dimaksud sebagai bentuk tindak lanjut dari Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Nomor : B/70/PW.00/2019. Adapun dalam surat tersebut menjelaskan bahwa Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi versi 2.5 wajib dilaksanakan hingga ke Unit Kerja Eselon I pada seluruh Instansi Pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat tanggal 31 Mei 2019, dan mengingat juga bahwa indeks Reformasi Birokrasi merupakan salah satu dasar penentuan pemberian reward untuk peningkatan kesejahteraan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. 

Download di sini Form Tabel Rencana Kegiatan untuk diisi per-masing-masing area : https://www.ditjenmiltun.net/2019/tabel_rencana_kegiatan.xlsx

(@x_cisadane)


09 Mei 2019

Perpisahan dengan Kasubdit Pengembangan Tenaga Teknis Direktorat Binganismin TUN Yang Memasuki Masa Purnabakti

Jakarta - 10 Mei 2019, Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN mengadakan perpisahan dengan salah satu pejabat eselon III nya, yaitu Muhammad Adil, SH, MH. selaku Kasubdit Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan TUN yang telah memasuki masa purnabakti. Acara perpisahan tersebut digelar cukup santai dan dengan canda tawa. Pemberian cinderamata sebagai kenang-kenangan diberikan oleh Direktur dan pejabat eselon serta para staf kepada bapak Muhammad Adil, SH, MH. sebagai simbol ucapan terimakasih atas pengabdian beliau sejak awal didirikannya Ditjen Badilmiltun. Selamat memasuki masa purnabakti Bapak Adil, semoga sukses dan sehat selalu. (hr)


Dokumentasi


07 Mei 2019

Permintaan Dokumen Data Dukung Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas 

Menindaklanjuti surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor : B.73/HK.00.01/03/2019 perihal SPPT-TI sebagai Aksi Pencegahan Korupsi dan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementrian PANRB Nomor : B/69/PW.04/2019 perihal Pembangunan Zona Integritas Prioritas di Lingkungan Penegak Hukum, Sekretaris Mahkamah Agung meminta kepada 16 Ketua Pengadilan Negeri (terlampir) untuk memberikan data pendukung pembangunan Zona Integritas yang terdiri atas : 

  1. Laporan MPZI Pengadilan Negeri
  2. Lembar Kerja Evaluasi (LKE) hasil penilaian mandiri unit kerja Pengadilan 
  3. Berita Acara Pelaksanaan PMPZI 
  4. Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim ZI menuju WBK/WBBM pada Pengadilan, dan 
  5. Laporan Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Dokumen-dokumen di atas akan menjadi dasar evaluasi oleh Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Penilai Internal (TPI) Mahkamah Agung dalam melakukan penilaian dan batas akhir penyampaiannya adalah 13 Mei 2019.

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh files-files berikut : 

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


06 Mei 2019

Pengumuman Pelaksanaan Ujian Dinas Elektronik (e-Exam) pada Mahkamah Agung RI tahun 2019 Periode Ke Dua 

Berdasarkan Surat Dari Kepala Biro Kepegawaian Nomor : 80/Bua.2/Kp.04.1/ 5/2019 tanggal 06 Mei 2019 perihal Pelaksanaan Ujian Dinas Elektronik (e-Exam) pada Mahkamah Agung RI tahun 2019 Periode ke dua, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Para Sekretaris pada Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI, Para Kepala Biro di Lingkungan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/80_bua2_kp04_1_5_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


Ditulis oleh STM 04 Mei 2019

RAPAT KOORDINASI DAN PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA PAJAK DI PRATALAK TUN

Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Tata Usaha Negara melaksanakan RDJK  pada tanggal 29 April  s/d tanggal 03 Mei 2019. Berbeda dengan kegiatan - kegiatan sebelumnya, kegiatan kali ini difokuskan pada penyelesaian berkas perkara Sengketa Pajak yang diterima oleh Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara  Tata Usaha Negara yang sampai dengan bulan April meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya pada bulan yang sama.

Kegiatan diawali dengan rapat koordinasai dan pembagian kelompok yang dipimpin oleh Plt. Direktur Pranata dan Tatalaksana perkara Tata Usaha Negara Ria Susilawesti, SH.,MM, yang masing - masing kelompok punya tugas dan tanggung jawab.

Kelompok pertama terdiri dari 4 orang yang mempunyai tugas mempersiapkan berkas dan memasang identitas dokumen yang ada dalam berkas.

Kelompok kedua terdiri dari 2 orang yang mempunyai tugas menelaah berkas, memberikan catatan lengkap atau tidaknya berkas dan sekaligus membuat konsep Advisblaad yang nantinya konsep Advisblaad tersebut  dijadikan dasar untuk membuat Advisblaad oleh Panmud TUN. Adapun proses penelaahan berkas selengkapnya dapat dilihat di sini.

Kelompok ketiga terdiri dari 3 orang yang mempunyai tugas mengoreksi hasil telaahan kelompok kedua.

Kelompok keempat terdiri dari 3 orang yang mempunyai tugas mengoreksi dan memberikan keputusan bahwa berkas tersebut lengkap dan siap dikirim ke Panmud TUN atau berkas tidak lengkap dan dikembalikan ke Pengadilan Pajak.

Kelompok kelima terdiri dari 3 orang yang mempunyai tugas mengarsip konsep Advisblaad, mengirim berkasyang  lengkap ke Panmud TUN dan membuat surat pengembalian berkas yang tidak lengkap serta mengirim ke Pos.
Dengan pembagian tugas secara berkelompok diharapkan pekerjaan menjadi lebih tepat sasaran dan tercapai target yang diharapkan. (stm)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

Link SIPP Web Peradilan Militer

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Peradilan Militer

Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tingkat Pertama Website SIPP Web
Pengadilan Militer UtamaPengadilan Militer UtamaLihat-
Pengadilan Militer Tinggi I MedanLihat-
Pengadilan Militer Tinggi II JakartaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi III SurabayaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi I Medan
Pengadilan Militer I-01 Banda AcehLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-02 MedanLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-03 PadangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-04 PalembangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-05 PontianakLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-06 BanjarmasinLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-07 BalikpapanLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
Pengadilan Militer II-08 JakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-09 BandungLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-10 SemarangLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-11 YogyakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Pengadilan Militer III-12 SurabayaLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-13 MadiunLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-14 DenpasarLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-15 KupangLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-16 Makassar
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-17 Manado
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-18 Ambon
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Lihat
Lihat


Read more ...

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3202
mod_vvisit_counterYesterday4088
mod_vvisit_counterThis week10240
mod_vvisit_counterAll days7682288

We have: 112 guests, 1 bots online
Your IP: 54.163.213.149
 , 
Today: Jun 25, 2019

peraturan-button