1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

22 Februari 2018

Surat Keputusan Dirjen Badilmiltun tentang Pedoman Penyusunan Putusan di lingkungan Peradilan Militer


Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pedoman Penyusunan Putusan di lingkungan Peradilan Militer. Produk putusan peradilan merupakan gambaran kualitas dari Hakim sehingga perlu adanya pedoman untuk mengarahkan dan memberikan acuan pembuatan suatu putusan. Untuk mewujudkan putusan yang berkualitas perlu disusun pedoman di lingkungan Peradilan Militer yang disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) dan juga kaidah-kaidah hukum yang efektif dan efisien adalah merupakan bagian tak terpisahkan dalam penyusunan putusan di lingkungan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung dalam rangka reformasi peradilan yang akuntabel.

Dengan adanya Pedoman Penyusunan Putusan di lingkungan Peradilan Militer diharapkan Pimpinan Peradilan Militer berperan dalam pembinaan para Hakim Militer dalam penyusunan putusan sebagai salah satu acuan dalam pembinaan karier Hakim Militer serta melaporkan secara periodik kepada Dirjen Badilmiltun.


Skep Pedoman Penyusunan Putusan di lingkungan Peradilan Militer


(Amanda)


21 Februari 2018

Ansyahrul : Hakim Bukan Sekedar Profesi untuk Mencari Penghasilan 


Setelah mendapatkan arahan dari Presiden dan Ketua Mahkamah Agung, selanjutnya para Calon Hakim mendapatkan arahan dari para ahli seperti Ketua Komisi Yudisial (KY), Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua Ombudsman, dan Mantan Hakim Tinggi Ansyahrul pada siang di Pusdiklat MA (21/2). Para peserta terlihat tetap antusias mendengarkan arahan dari pemateri yang memaparkan materinya dengan lugas dan menarik. Ketua KY Aidil Fitri menjelaskan bahwa Hakim itu profesi yang independen, tidak boleh bergantung dan berpihak pada siapapun, namun meski begitu Hakim bukan profesi yang kedap aspirasi, kedap masukan, kedap terhadap nilai-nilai sosial. Hakim tetap harus akuntabilitas, harus bertanggung jawab terhadap publik dalam menciptakan rasa keadilan. 

Ansyahrul sebagai salah satu pemateri mengatakan bahwa Hakim bukan sekedar profesi untuk mencari penghasilan, karena profesi Hakim adalah profesi yang langsung bertanggung jawab kepada Tuhan. Peradilan itu domainnya, otoritasnya Tuhan, kemudian Tuhan mendelegasikan secuil kekuasaannya kepada Hakim, itulah mengapa Hakim diistilahkan wakil tuhan di muka bumi ini. Penulis buku Sejarah Peradilan Umum di Jakarta menegaksan bahwa Hakim itu profesi yang dipilihkan Tuhan, bukan kita yang memilih menjad Hakim. "Berapa banyak orang yang lebih pintar dari kalian, namun kalian yang dipilih menjadi Hakim bukan mereka", Kata Ansyahrul kepada para Cakim. "Hakim itu pilihan Tuhan, bukan kita, maka jika ada Hakim yang memperjualbelikan hukum, Hakim yang zolim, mereka adalah Hakim yang paling sempurna tingkat kejahatannya.", Tambahnya. 

Dalam kesempatan tersebut, Anysahrul juga menjelaskan beban dan tantangan Hakim di Indonesia, salah dua beban adalah, pertama bahwa peradilan Indonesia berdasarkan Demi Keadilan Ketuhanan Yang Esa. Keadilan yang langsung direferensikan kepada yang hakiki yaitu Tuhan. Inilah beban, tidak bisa main-main dalam memutus, karena langsung kepada Tuhan. Kedua, Sistem peradilan di Indonesia sangat terbuka. Siapapun bermasalah boleh ke pengadilan. Di negara lain tidak ada praktek seperti itu, maka inilah beban para Hakim Indonesia. Sedangkan salah satu tantangan menurut Ansyahrul adalah bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk, ras, agama, dan keberagaman lainnya. Namun mantan Hakim yang masih aktif menulis dan mengajar itu mengatakan bahwa beban dan tantangan itu tidak akan berat jika semua tugas sebagai Hakim dipulangkan kepada pemilik keadilan yang Hakiki, Tuhan Yang Maha Esa. "Hakim yang berjalan di jalan yang lurus, Tuhan akan selalu membersamainya, namun ketika Hakim sudah berbuat curang, Tuhan meninggalkannya diganti syetan yang akan membersamainya.", Pesan Ansyahrul kepada semua Cakim. 

Dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


21 Februari 2018

Pemberian Apresiasi Pencapaian 100% Penyelesaian Administrasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)


Manado – 16 Februari 2018, Sebagai bentuk penghargaan Pengadilan Militer III-17 Manado atas keberhasilan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dalam pencapaian 100% penyelesaian perkara pada akhir tahun 2017, hal ini bukanlah pekerjaan yang mudah dikarenakan dibutuhkan kerjasama dan kekompakan serta tata kelola persidangan yang tepat sehingga seluruh perkara bisa terselesaikan secara administrasi pada aplikasi SIPP yang sangat dibanggakan oleh seluruh jajaran peradilan. 

Apresiasi diberikan kepada Letnan Satu Chk Adrianus, S.H. selaku Panitera Muda Pidana yang menahkodai Kepaniteraan Pengadilan Militer III-17 Manado dan beberapa personel kepaniteraan antara lain : ASN Penata Muda Tk. I/ IIIb Nasir, Serda Rusdi Rahman, PTT Ahmad Mahadjani, PTT Abdul Hakim Bachdin, S.Hi., PTT Rini Nur Cahyani, A.Md.AB dan seorang Staf Kesekretariatan Bidang Teknologi Informasi PTT Christian Hadi Bawole. 

Hadirnya Aplikasi SIPP yang dapat dengan mudah diakses oleh seluruh masyarakat luas hanya dengan sekali tekan pada smartphone masyarakat bisa mendapatkan seluruh informasi dan keadaan perkara pada 4 (empat) peradilan di bawah Mahkamah Agung khususnya Pengadilan Militer III-17 Manado, diharapkan dengan apresiasi yang diberikan akan selalu memotivasi pegawai yang terlibat untuk terus semangat dalam memberikan layanan informasi. 

Dikutip dari Situs Resmi Pengadilan Militer III-17 Manado 

(@x_cisadane)


21 Februari 2018

Presiden Jokowi : Selamat Mengabdi Menjadi Pelayan Keadilan Bagi Rakyat Indonesia 


Presiden Republik Indonesia Joko Widodo hadir dan menyampaikan Arahan Presiden pada acara Pembekalan CPNS-Calon Hakim di Lingkungan Mahkamah Agung (MA) tahun 2018 dengan tema "Mempersiapkan Hakim yang Berintegritas dan Berkualitas Menuju Peradilan Indonesia yang Agung" di Pusdiklat MA Megamendung Bogor pada hari Rabu, 21 Februari 2018. "Saya ucapkan selamat kepada 1591 putra putri terbaik Indonesia, selamat mengabdi menjadi pelayan keadilan bagi rakyat Indonesia", kata Jokowi dalam sambutannya. Mantan Walikota Solo itu mengatakan kepada Calon-calon Hakim tersebut bahwa masyarakat berharap kepada mereka agar menjadi Hakim yang bermartabat, Hakim yang menjaga integritas, Hakim yang memberikan pondasi yang kuat dalam loncatan-loncatan postif di Indonesia, serta Hakim yang memberikan keadilan bagi seluruh rakyat indonesia. "Jadilah Hakim yang bisa menjadi contoh dan teladan bagi profesi lain.", Tekan Jokowi. 

Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. Hatta Ali, S.H., M.H. beserta jajaran pimpinan MA mendampingi Presiden pada acara yang untuk pertama kalinya dalam sejarah Mahkamah Agung ini. "Ini adalah pembekalan pertama kali yang dihadiri Presiden selama Mahkamah Agung berdiri", kata Hatta Ali dalam sambutannya yang disambut tepuk tangan meriah dari semua hadirin. Hatta Ali menjelaskan dalam sambutannya bahwa sejak tahun 2011 Mahkamah Agung tidak mendapatkan penambahan formasi Calon Hakim (Cakim). Dan pada tahun 2017 Pemerintah telah memberikan penambahan formasi Cakim sebanyak 1.684 Cakim. Hal ini adalah bentuk perhatian pemerintah kepada beban kerja yang diemban oleh MA terutama dalam penyelenggaraan pelayanan penyelesaian sengketa secara tepat waktu. "Alhamdulillah Pemerintah mengabulkan permohonan kami", Kata Hatta Ali. 

Sekretaris Makamah Agung, A.S. Pudjoharsoyo dalam laporannya terkait penerimaan CPNS-Calon Hakim mengatakan bahwa pendaftar yang diterima oleh MA adalah 30 ribu lebih, namun yang lulus hanya 1591 Cakim dari seluruh Indonesia, dengan rincian Cakim pada Peradilan Umum sebanyak 1.029 orang, Peradilan Agama 524 orang dan Peradilan Tata Usaha Negara 38 orang. "Penambahan Cakim ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hakim pada 86 pengadilan baru.", Harap Pudjoharsoyo. Pemerintah mengapresiasi Mahkamah Agung dalam penyelenggaraan seleksi yang telah terlaksana secara transparan dan akuntabel. Terkait hal tersebut pemerintah melalui BKN dalam acara ini menyerahkan piagam penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) kepada MA terkait pelaksanaan selekasi CPNS Calon Hakim. 

Berita ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


21 Februari 2018

Ketua MA dan Menlu Sepakati Kerja Sama untuk Tingkatkan Pelayanan Publik 


Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. Hatta Ali, S.H., M.H., dan Mentri Luar Negeri Retno Marsudi menandatangani Nota Kesepahaman (MOU) tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata pada Selasa, 20 Februari 2018 di ruang Kusumah Atmadja Gedung Mahkamah Agung. MoU ini bertujuan untuk menggantikan MoU sebelumnya yang telah habis masa berlakunya pada 19 Februari 2018 lalu, MoU tersebut yaitu tentang Penanganan Surat Rogatori dan Permintaan Penyampaian Dokumen Pengadilan dari Pengadilan Negara Asing kepada Pengadilan Indonesia dan dari Pengadilan di Indonesia kepada Pengadilan Asing. 

MoU baru ini memuat sejumlah pengaturan tambahan yang dijabarkan dalam Keputusan Bersama dan tiga Perjanjian Kerja Sama, pertama mekanisme pengiriman surat rogatori dan penyampaian dokumen pengadilan dalam masalah perdata, kedua standarisasi format surat rogatori dan penyampaian dokumen pengadilan dalam masalah perdata, dan ketiga kurikulum pendidikan dan pelatihan Hakim, Panitera dan Juru Sita. Terkait MoU ini, Ketua Mahkamah Agung mengatakan bahwa maksud MoU ini adalah untuk menegakkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, meskipun penggugat dan tergugat berdomisili di tempat yang jauh bahkan terpisahkan oleh juridiksi negara. Sedangkan Mentri Luar Negeri mengatakan bahwa penandatangan MoU ini merupakan wujud komitmen Bersama MA dan Kemlu untuk terus meningkatkan pelayanan publik. 

Berita ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


20 Februari 2018

MA Siap Menerima Kedatangan 1591 Cakim dari Seluruh Indonesia


Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. Hatta Ali, S.H., M.H., beserta jajaran pimpinan MA melakukan pemantaun persiapan acara Pembekalan CPNS-Calon Hakim (Cakim) di Lingkungan Mahkamah Agung Tahun 2018 di Pusat Pendidikan dan Latihan Mahkamah Agung di Megamendung, Bogor pada selasa, 20 Februari 2018. Tema Pembekalan ini yaitu "Mempersiapkan Hakim yang Berintegritas dan Berkualitas Menuju Peradilan Indonesia yang Agung". Pada kesempatan tersebut Hatta Ali bukan hanya memastikan persiapan materil namun juga memantau secara langsung asrama-asrama yang akan ditempati oleh para Cakim yang berjumlah 1.591 dari seluruh Indonesia tersebut dan berbincang langsung dengan mereka. 

Acara pembekalan yang rencananya akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Jajaran kabinetnya akan dilaksanakan pada Rabu, 21 Februari 2018 pukul 08.00 WIB. dan seluruh Cakim dipastikan menghadiri acara tersebut. Selain pembekalan dari Presiden dan Ketua Mahkamah Agung, para Cakim juga akan mendapatkan arahan dari para ahli di antaranya yaitu YM. Syarifuddin, YM. Artidjo Alkostar, YM. Sunarto, Rhenanld Kasali, dan yang lainnya. Ketika berita ini diturunkan, para Cakim dari seluruh Indonesia terlihat sudah mulai berdatangan, memasuki asrama, dan bercengkrama dengan sesama Cakim. 

Berita ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


20 Februari 2018

Himbauan Modus Penipuan 

Dengan ini diberitahukan kepada seluruh personil jajaran Peradilan pada Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara agar berhati-hati, waspada dan tidak terpengaruh dengan segala bentuk modus penipuan yang dilakukan berulang-ulang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan sedang berkembang saat ini, terutama penipuan dalam bentuk instruksi untuk mentransfer sejumlah uang dengan alasan apapun dan dengan mengatasnamakan Hakim Agung maupun Pejabat di Lingkungan Mahkamah Agung ataupun Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan juga Pejabat di Lingkungan Satuan Kerja Peradilan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/318_djmt_1_b_2_2018.pdf

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. 

(@x_cisadane)


20 Februari 2018

Permintaan Pengiriman Data Dukung Persekot Pegawai 

Berdasarkan Surat dari Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : B - 07/Bua.3/KU.01/02/2018 tanggal 20 Februari 2018 perihal tentang Permintaan Pengiriman Data Dukung Persekot Pegawai, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tingkat Banding (sesuai daftar terlampir) dan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tingkat Pertama (sesuai daftar terlampir), mengenai data hasil monitoring pelunasan persekot pegawai tahun anggaran 2017 per-tanggal 19 Februari 2018. Berdasarkan hal tersebut, dimohon untuk satuan kerja yang belum melengkapi data dukung pelunasan persekot gaji agar segera melengkapi data dukung dokumen pelunasan persekot pada Aplikasi Komdanas. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/b_07_bua3_ku_01_02_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


20 Februari 2018

Pemberitahuan Perihal Dokumen Pendukung Laporan Keuangan Perkara  

Berdasarkan surat Dirjen Badilmiltun No. 251/DJMT/B/2/2018 tanggal 05 Februari 2018 perihal Permintaan Dokumen Pendukung Laporan Keuangan Perkara, bersama ini kami beritahukan satker yang belum mengirimkan dokumen yang dimaksud,  yaitu :

PTTUN Medan

Agar segera mungkin mengirimkan data pendukung tersebut, berupa :

1. Rekening koran keuangan perkara per tanggal 31 Desember 2017

2. Berita Acara Penutupan Kas keuangan perkara tahun 2017 (file pdf)

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.


19 Februari 2018

Rapat Pembahasan Draft PERMA tentang Implementasi Teknologi Informasi dalam Administrasi Perkara di Pengadilan (Hari Pertama) 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Berkenaan telah dilakukannya kegiatan pengkajian dan pengamatan langsung terkait pendaftaran, pembayaran dan pemanggilan secara elektronik di Pengadilan, maka Mahkamah Agung menyelenggarakan kegiatan rapat penyusunan dasar hukum, peraturan (role), kebijakan dan hal-hal yang berkaitan dengan aspek legal dalam implementasi Teknologi Informasi dalam Administrasi Perkara di Pengadilan. Kegiatan ini berlangsung selama 3 (hari), yaitu dari tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018 bertempat di The Media Hotel & Tower, Jl. Gunung Sahari Raya No. 3 Jakarta. Pada hari pertama, kegiatan dibuka pada pukul 19.30 WIB dengan kata pengantar dari Dr. Syamsul Maarif S.H., L.L.M, Ph.D. (Hakim Agung), kemudian dilanjutkan dengan kata sambutan dari Soltoni Mohdally S.H., M.H. (Ketua Kamar Perdata). 

Pada hari pertama dilakukan paparan pembahasan Konsep Rancangan (Draft) PERMA Implementasi Teknologi Informasi dalam Administrasi Perkara di Pengadilan oleh Aria Suyudi, S.H., L.L.M (Tim Asistensi Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung). Menurut Aria Suyudi, S.H., L.L.M, saat ini Mahkamah Agung sedang bertransformasi menuju Peradilan yang Agung (modern, berbasikan teknologi informasi) dimana pada saat ini pengadilan dituntut agar dapat mengatasi segala hambatan dan rintangan sehingga peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan dapat terwujud. Disamping itu tuntutan para pencari keadilan yang seiring dengan perkembangan zaman mewajibkan pelayanan administrasi perkara di pengadilan agar mengimplementasikan teknologi informasi untuk mempermudah access to justice, dengan demikian diharapkan Mahkamah Agung dapat mengatur hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan administrasi perkara di pengadilan yang berbasikan teknologi informasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diperlukanlah penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengesahan PERMA tentang Implementasi Teknologi Informasi dalam Administrasi Perkara di Pengadilan oleh Mahkamah Agung RI. 

Turut hadir pula dalam kegiatan ini beberapa Hakim Agung, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III dan Perwakilannya di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan, Perwakilan Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, Perwakilan Ketua Pengadilan Negeri se-Jakarta, Tim Asistensi Pembaruan Peradilan, Perwakilan Tim Development Mahkamah Agung RI, adapun Perwakilan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : 

  1. Sudarsono, S.H., M.H. (Hakim Yustisial pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. 
  2. Ambar Sri Susilowati S.H., M.H. (Kepala Sub. Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara). 
  3. Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom (selaku Perwakilan Tim Development pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara)

(@x_cisadane)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3365
mod_vvisit_counterYesterday7543
mod_vvisit_counterThis week21765
mod_vvisit_counterAll days6480890

We have: 99 guests, 1 members, 11 bots online
Your IP: 107.22.48.243
 , 
Today: Apr 24, 2018

peraturan-button