1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

10 April 2017

Jadwal Pelaksanaan Assessment Center Seleksi Terbuka

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (Japati) Madya Dan Pratama Pada

Mahkamah Agung Ri Tahun 2017

Jakarta-Humas : Senin 10 April 2017. Berdasarkan Surat Ketua Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JAPATI) Madya dan Pratama pada Mahkamah Agung RI tahun 2017 Nomor : 04/Pansel/Japati/04/2017 tanggal 10 April 2017. Bagi peserta yang mengikuti Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JAPATI) Madya dan Pratama pada Mahkamah Agung RI Tahun 2017, kami lampirkan Jadwal Pelaksanaan Assessment Center Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JAPATI) Madya dan Pratama pada Mahkamah Agung RI Tahun 2017. 

Para peserta diminta untuk mengisi formulir pengisian Criticall Incident, Daftar Riwayat Hidup dan Professional Exposure serta menyerahkan formulir tersebut pada saat Assessment Center dilaksanakan. 

Untuk informasi lebih lanjut, berikut dilampirkan :

  1. Surat Ketua Panitia Seleksi JAPATI dan Lampiran Pengumuman Jadwal Pelaksanaan Assessment Center : http://www.ditjenmiltun.net/1_Surat_Ketua_Pansel_JAPATI_Th_2017.pdf
  2. Lampiran formulir pengisian Criticall Incident : http://www.ditjenmiltun.net/2_Formulir_Critical_Incident.doc
  3. Daftar Riwayat Hidup : http://www.ditjenmiltun.net/3_Formulir_Daftar_Riwayat_Hidup.doc
  4. Professional Exposure : http://www.ditjenmiltun.net/4_Formulir_Professional_Exposure_dan_Deskripsi_Jabatan.docx

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


10 April 2017

Mahkamah Agung Tingkatkan Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi 














Jakarta-Humas, Senin, 10 April 2017 – Hari ini Mahkamah Agung (MA), didukung oleh proyek dukungan terhadap pembaruan peradilan, EU-UNDP SUSTAIN, memulai lokakarya empat hari penyusunan petajalan manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi yang nantinya akan diterapkan di empat lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Petajalan manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi ini bertujuan untuk meningkatkan sistem sumber daya manusia di Mahkamah Agung agar lebih efektif dan efisien, serta mampu menjawab tantangan-tantangan yang ada dalam upaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi pencari keadilan. 

“Selama ini, MA telah mengupayakan inisiatif pengelolaan sumber daya manusia seperti fit and proper test untuk posisi strategis, penerapan e-learning, serta hal lainnya. Untuk lebih meningkatkan lagi pengelolaan sumber daya ini, saya menyambut baik workshop kali ini yang bertujuan untuk membentuk peta jalan yang akan menjadi kompas dari pengambilan kebijakan yang strategis dalam pengelolaan sumber daya manusia,” ucap Sekretaris Mahkamah Agung, Bapak Achmad Setyo Pudjoharsoyo S.H, M.Hum, dalam pembukaannya. 

Ketua Kamar Pembinaan MA, Prof. Takdir Rachmadi juga menyampaikan tentang pentingnya memiliki pengelolaan sumber daya manusia yang baik di MA, terutama karena semenjak reformasi, MA diberikan tugas untuk mengelola hal-hal non yudisial seperti aset, keuangan dan sumber daya manusia. “Ada 840 satuan kerja di daerah dengan jumlah pegawai lebih dari 30.000, oleh karena itu MA memiliki tantangan dalam pengelolaan sumber daya manusianya. Dengan adanya petajalan tentang manajemen sumber daya manusia ini, harapannya kita dapat memiliki dasar yang dapat dijadikan patokan oleh seluruh pengadilan sehingga semua dapat bekerja dengan baik,” kata Prof. Takdir Rachmadi.

Manajer Proyek EU-UNDP SUSTAIN, Gilles Blanchi juga menyampaikan dukungannya terhadap upaya MA ini. “Manajemen sumber daya manusia berbasis kompentensi ini sangatlah penting karena akan meningkatkan integritas dan akuntabilitas lembaga peradilan di mata masyarakat,” ujarnya. Bagian dari manajemen sumber daya manusia yang berbasis kompentensi antara lain adalah pembentukan kamus kompentensi untuk mengidentifikasi kemampuan apa saja yang dibutuhkan oleh jabatan tertentu. 

“Kami melihat manajemen sumber daya manusia ini sebagai titik perubahan yang sangat baik di MA, dan kami tentu saja mendukung keterlibatan setiap bagian dari MA. Kami harapkan agar upaya ini dilakukan secara berkelanjutan,” ujar Direktur Hukum dan Regulasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Ibu Prahesty Pandanwangi yang juga turut hadir dalam acara tersebut. Acara ini dihadiri oleh 100 orang perwakilan dari Sekretariat Mahkamah Agung, pengadilan, dan Bappenas. Acara yang didukung oleh EU-UNDP SUSTAIN ini juga dihadiri oleh Multi Talent Indonesia dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) sebagai trainer dan fasilitator.

Berita ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


07 April 2017

Mahkamah Agung Umumkan Hasil Seleksi Administrasi Lelang Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JAPATI) Madya dan Pratama 

Berdasarkan Memorandum dari Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung kepada Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Perihal : Permohonan Publikasi Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Lingkungan Mahkamah Agung yang berasal dari Ketua Pansel Lelang JPT Madya dan Pratama pada website resmi Mahkamah Agung RI. 

Berikut disampaikan Lampiran Pengumuman Nomor : 03/Pansel/Japati/04/2107 Tentang Hasil Seleksi Administrasi, Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (Japati) Madya dan Pratama pada Mahkamah Agung RI yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama (Pansel Japati) pada taggal 7 April 2017. 

Silahkan mengunduh Lampiran Pengumuman tersebut melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/pengumuman_seleksi_administrasi_terbuka_japati_MA.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung RI 

(@x_cisadane)


07 April 2017

Rapat Konsultasi DPRD Halmahera dengan Ditjen Badilmiltun MA RI

Jakarta – 07 April 2017 Tim DPRD Halmahera dan Ditjen Badilmiltun MA RI telah melaksanakan Rapat Konsultasi mengenai Rencana Usulan Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah Maluku Utara (Sofifi). Rapat konsultasi ini dihadiri oleh Tim DPRD Halmahera yang terdiri dari Asnawi Lagalante (Wakil Ketua DPRD Halmahera), Husein Said (Ketua Komisi I), Muhammad Abusama (Anggota DPRD Halmahera), Abdullah Majid (Anggota DPRD Halmahera), M.Yunus Najar, M.Si (Anggota DPRD Halmahera), Hud. H. Ibrahim (Anggota DPRD Halmahera),  Antoni Mahad (Anggota DPRD Halmahera), Bunyamin  Hi Daud (Sekretaris Komisi I DPRD Halmahera), Djunaidy A.Md. (Staf Pendamping), Irwan Yusuf (Staf Pendamping) dan perwakilan dari Ditjen Badilmiltun MA RI yang terdiri dari Dedi  Waryoman,S.Sos, M.H. (Kabag Umum Set. Ditjen Badilmiltun MA RI), Sri A.Sumarningrum, S.H., M.M. ( Kasubdit Bangganis Diltun), Ambar Sri Susilowati, SH., MH. (Kasudit Binmin Diltun), Djoko Purnomo, SH., MH. (Kasi Tata Kelola Diltun), Yuda Aji W. SH., MH. (Kasi Statdok Diltun), Sudiyono, SH. (Kasi Bimon Diltun), Nita Setyaningrum, ST., MSi. .(Staf Kasi Statdok Diltun), Hilda Riandini, A.Md (Staf Kasi Bimon Diltun). Acara dimulai dengan kata sambutan dari bapak Dedi  Waryoman, S.Sos., M.H. (Kabag Umum Set. Ditjen Badilmiltun MA RI) dan dilanjutkan dengan pemaparan oleh Asnawi Lagalante (Wakil Ketua DPRD Halmahera) tentang maksud dan tujuan Tim DPRD Halmahera berkunjung ke Ditjen Badilmiltun MA-RI.

Dalam kesempatan ini, Asnawi Lagalante menyampaikan kendala-kendala yang dialami oleh masyarakat pencari keadilan. Ketika masyarakat membutuhkan keadilan, mereka terkendala oleh jarak dan biaya transportasi yang sangat besar, sehingga mengurungkan niat dalam mencari keadilan. Hal ini dirasa sangat disayangkan sekali dan dirasa sangat perlu dibentuk sebuah Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah Maluku Utara (Sofifi) atau di wilayah Halmahera Selatan untuk memudahkan akses dan akomodasi para pencari keadilan dalam menuntut hak-hak mereka. Para Tim tampak antusias sekali dalam menyampaikan aspirasi masyarakat Halmahera. Masukan dan saran juga disampaikan oleh perwakilan dari Ditjen Badilmiltun MA RI tentang Prosedur Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Diharapkan dengan adanya kunjungan dalam rangka Audience/Konsultasi ini, semoga aspirasi-aspirasi rakyat yang disampaikan oleh Tim DPRD Halmahera dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga kedepannya keadilan dapat ditegakkan secara merata di seluruh Indonesia.(hr)


06 April 2017

Pengadilan Militer III-13 Madiun Meraih Sertifikasi ISO 9001:2015 


Selasa - 04 April 2017 Pengadilan Militer III-13 Madiun melaksanakan Audit Eksternal dalam rangka sertifikasi International Organization for Standardization (ISO 9001:2015) dari National Quality Assesment (NQA Indonesia). NQA Indonesia merupakan cabang dari NQA yang berkantor pusat di Inggris, dan NQA merupakan bagian dari National Technical System (NTS Inc) yang berkantor pusat di Amerika Serikat yang berdiri sejak tahun 1961. NQA sendiri telah melakukan sertifikasi dan menerbitkan sertifikat kepada lebih dari 35.000 perusahaan dan instansi dalam berbagai bidang di 70 (tujuh puluh) negara di dunia, diantaranya NASA, Boeing, Jaguar Land Rover, Department for Energy and Climate Change (DECC) Inggris, dan masih banyak lagi.

Audit eksternal dimulai dengan opening meeting yang berlangsung pada pukul 08.00 wib dan dilanjutkan diskusi dengan top management yang beranggotakan Pimpinan Pengadilan dan seluruh Pejabat Struktural di Pengadilan Militer III-13 Madiun. Selanjutnya pada pukul 09.00 wib audit dimulai dari bagian top management dan sekretariat yang dilanjutkan dengan melakukan audit kinerja terhadap Panitera, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Hukum, Panitera Pengganti, Subbag Kepegawaian, Ortala, Subbag Umum dan Keuangan serta melakukan audit kinerja terhadap Subbag Perencanaan IT dan Pelaporan. Adapun yang menjadi obyek audit oleh NQA adalah penerapan terhadap SOP (standard operating procedure), misalnya seperti kesesuaian SOP terhadap pelaksanaan tugas sehari-hari, selain itu juga dilakukan evaluasi terhadap sasaran mutu yang telah ditetapkan oleh tiap-tiap bagian sesuai dengan tupoksi dan targetnya. 

Kegiatan audit eksternal selesai pada pukul 16.00 wib dilanjutkan dengan audit reporting sekaligus closing meeting oleh tim auditor bersama seluruh personil Pengadilan Militer III-13 Madiun. Pada kesempatan tersebut tim auditor memaparkan temuan-temuan, misalnya temuan yang tidak berpengaruh dalam pelayanan dan kinerja namun harus tetap diperbaiki dan juga temuan minor (temuan yang harus diperbaiki karena memiliki pengaruh dalam pelayanan dan kinerja namun tidak fatal). Dengan hasil dan temuan tersebut tim auditor dari NQA Indonesia menyatakan bahwa Pengadilan Militer III-13 Madiun lulus dalam sertifikasi dan berhak mendapatkan Sertifikat ISO 9001:2015.

Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Letkol Laut (KH/W) Tuty Kiptiani, S.H. menerima dokumen hasil audit secara resmi dari NQA Indonesia dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh personil Pengadilan Militer III-13 Madiun yang telah bekerja sama sehingga Pengadilan Militer III-13 Madiun berhasil meraih Sertifikat ISO 9001:2015. Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Letkol Laut (KH/W) Tuty Kiptiani, S.H. menghimbau kepada seluruh personil Pengadilan Militer III-13 Madiun agar tidak cepat berpuas diri dan terus berinovasi dalam bekerja dengan motto “Cintai Profesi Jaga Institusi”.

Sebagai informasi, International Standardization Organization 9001 (ISO 9001) merupakan model sistem jaminan kualitas dalam desain/pengembangan, produksi, instalasi, dan pelayanan atau sering disebut dengan istilah Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001 (M.N. Nasuton, 2001). Atau dengan kata lain ISO 9001 adalah merupakan standar internasional yang mengatur tentang Sistem Manajemen Mutu (Sugeng Listyo Prabowo, 2009). Sehingga dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa Sistem Manajemen Mutu adalah kemampuan suatu institusi (perusahaan/badan/lembaga/instansi) sebagai penyedia layanan kepada masyarakat atau jasa maupun produk dalam menjaga kualitas mutu atas layanan, produk maupun jasa yang dihasilkan oleh suatu institusi. Jika suatu institusi telah memiliki sertifikasi ISO 9001, maka dapat dikatakan bahwa layanan, produk maupun jasa yang ditawarkan sudah tentu memiliki mutu yang terjamin. Dengan demikian terdapat 7 (tujuh) Pengadilan Militer yang telah meraih Sertifikasi ISO, yaitu Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Pengadilan Militer II-09 Bandung, Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Dikutip dari situs resmi Pengadilan Militer III-13 Madiun dengan penambahan seperlunya. 

(@x_cisadane)


05 April 2017

PEMBERITAHUAN KENAIKAN PANGKAT TNI DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER MA-RI


Dengan ini diberitahukan kepada seluruh personil TNI di lingkungan Peradilan Militer tentang kenaikan pangkat periode 1 April 2017 dengan komposisi sebagai berikut :

- Kenaikan Pangkat Pilihan ke Kolonel sebanyak 6 orang

- Kenaikan Pangkat Pamen TNI Mayor ke Letkol sebanyak 9 orang

- Kenaikan Pangkat Pamen TNI Kapten ke Pamen TNI Mayor sebanyak 4 orang

- Kenaikan Pangkat Pama TNI Lettu ke Kapten sebanyak 6 orang

- Kenaikan Pangkat Bintara TNI sebanyak 14 orang

- Kenaikan Pangkat Tamtama TNI sebanyak 5 orang

sehingga total seluruh personil TNI di lingkungan Peradilan Militer yang mengalami kenaikan pangkat berjumlah 44 orang. Untuk lebih jelasnya nama-nama personil TNI tersebut dapat di unduh pada unduhan di bawah ini. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

Sprin/107/KP.04.1/III/2017

Sprin/108/KP.04.1/III/2017

Sprin/109/KP.04.1/III/2017

Sprin/110/KP.04.1/III/2017


@drm1075


04 April 2017

Laporan Triwulan I TA 2017 tentang Pelaporan Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Berdasarkan PP No 39 Tahun 2016 

Berdasarkan Memorandum dari Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI kepada Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Perihal : Permohonan Publikasi Surat Dari Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI No. 69/BUA/OT.01.1/3/2017 pada website resmi Mahkamah Agung RI yang di tujukan Kepada : 

Yth.

  1. Para Sekretaris Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI; 
  2. Sekretaris Pengadilan Militer Utama; 
  3. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding 4 (empat) lingkungan Peradilan; 
  4. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama 4 (empat) lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia.

Maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan tentang Pengingat Laporan Triwulan I TA 2017 Berdasarkan PP No. 39 Tahun 2017, untuk informasi lebih lanjut silahkan unduh melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/surat_ka_bua_No_69_BUA_OT.01.1_3_2017.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung RI 

(@x_cisadane)


03 April 2017

Pemanggilan Peserta Pelatihan Pemaknaan KEPPH Angkatan 11 dengan Masa kerja 8 s.d 15 Tahun

Diberitahukan kepada hakim di lingkungan peradilan TUN bahwa akan diadakan Pelatihan Pemaknaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) Angkatan 11 dengan masa kerja 8 s.d 15 tahun, yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial RI pada :

Hari/Tanggal : Selasa s.d Sabtu / 18 s.d 22 April 2017

Tempat : Puri Avia - Athalia Hotel & Conference Resort, Jl. Raya Puncak KM 65 No. 179, Cipayung - Bogor.


Untuk informasi selengkapnya berikut kami lampirkan surat beserta lampirannya :

*Surat



31 Maret 2017

Pengumuman Hasil RTPM Pejabat/Pegawai Non Teknis di Lingkungan MA RI 21 dan 22 Februari 2017 

Berdasarkan Memorandum dari Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI kepada Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI perihal : Permohonan Publikasi Surat Keputusan Pemberhentian dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Di bawahnya atas nama Selamet, S.H., dkk (36 orang), pada website resmi Mahkamah Agung RI. 

Berikut Lampiran Keputusan Hasil Rapat Telaah Promosi/Mutasi Pejabat/Pegawai Non-Teknis pada tanggal 21 dan 22 Februari 2017 yang di tandatangani oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI, yang meliput :

  1. Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI; 
  2. Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;  
  3. Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;, 
  4. Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;  
  5. Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN Mahkamah Agung RI. 

Untuk informasi lebih lanjut silahkan mengunduh file pengumuman dan lampiran melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/Hasil_RTPM_Pejabat_Pegawai_MA_Tgl_21_dan_22_Februari_2017.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung RI

(@x_cisadane)


Ditulis oleh @x_cisadane 30 Maret 2017

Program Beasiswa Magister Teknik Elektro STEI ITB 

Berdasarkan surat dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung (STEI-ITB) Nomor : 0774/l1.C07/LL/2017 tanggal 6 Maret 2017, yang bekerjasama dengan Kementrian Komunikasi dan Informatika RI menyelenggarakan Program Beasiswa pada Program Studi Magister Elektro dengan opsi :

  1. LayananTeknologi Informasi (LTI) dan 
  2. Rekayasa dan Manajemen Keamanan Informasi (RMKI).

Untuk tahun Akademik 2017/2018. Program ini dilaksanakan dalam 3 (tiga) semester selama 18 (delapan belas) bulan. Bagi calon mahasiswa yang berminat bisa menghubungi Sekretariat Program Studi Magister Teknik Elektro, Gedung Achmad Bakrie, Labtek VIII, Lt.3, Jl. Ganesa No.10 Bandung 40132 telp/fax : 022-2500985 atau http://mti.stei.itb.ac.id

Untuk informasi lebih lanjut silahkan unduh surat pemberitahuan melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/Beasiswa_STEI_ITB.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung RI 

(@x_cisadane)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner0.jpg
  • banner01.jpg
  • banner1.jpg
  • banner2.jpg
  • banner3.jpg
  • banner4.png
  • banner5.png
  • banner6.png

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1469
mod_vvisit_counterYesterday1643
mod_vvisit_counterThis week10392
mod_vvisit_counterAll days4822706

We have: 38 guests online
Your IP: 54.225.28.32
 , 
Today: Jun 29, 2017

peraturan-button