1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

13 Agustus 2018

Yuk Intip Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang


Serang - ditjenmiltun.net. Team Development Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara kembali menyatroni Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, kali ini yang menjadi sasarannya ialah Pengadilan yang berlokasi di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani KM 5, No. 03, Banjarsari, Kota Serang, Ya! Pengadilan tersebut ialah Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Selain Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, ternyata Pengadilan Tata Usaha Negara Serang juga menjadi destinasi dalam visitasi Team Development berkenaan dengan kegiatan Pendampingan (Monitoring dan Evaluasi) Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pada kesempatan kali ini, Team Development yang terdiri dari Jefri Ardianto, S.T. (Staf Sub Bagian Perlengkapan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) dan Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom (Staf Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) didampingi oleh Kepala Seksi Tata Kelola Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Djoko Purnomo, S.H., M.H. Kegiatan yang bertujuan untuk meninjau langsung penerapan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan juga sebagai wadah sharing knowledge ini digelar dalam 3 (hari) mulai tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan 15 Agustus 2018. 

Saat menginjakan kaki di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, team mendapat sambutan hangat dari Plh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Elizabeth I. E. H. L. Tobing, S.H., M.Hum, Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Moris Fernando Hendranata, S.H., Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Dhonni Adhita Saputra, S.H., dan Andreas Ases S.H., M.H. Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, dan Pelaporan, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Kegiatan diawali dengan sambutan dari Plh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Elizabeth I. E. H. L. Tobing, S.H., M.Hum, kemudian dilanjutkan dengan prakata dari Djoko Purnomo, S.H., M.H. selaku perwakilan dari Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara. 

Pada hari pertama, Team Development yang dalam hal ini diwakili oleh Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom bersama dengan Jefri Ardianto, S.T. melakukan pemaparan seputar overview implementasi dan perkembangan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang saat ini sudah menginjak versi 3.2.0-4 (untuk beberapa Pengadilan). Sebelum pemaparan materi disampaikan, Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom menegaskan bahwa kegiatan yang digelar oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ini dimaksudkan sebagai wadah komunikasi, dan evaluasi terhadap implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di satuan kerja sekaligus sharing knowledge (berbagi ilmu) dan bukan bertujuan untuk mencari-cari kesalahan.  

Dalam paparan yang disampaikan oleh Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom, dijelaskan bahwa hadirnya Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada 4 (empat) lingkungan Peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia berfungsi sebagai sebuah sistem yang mendukung penerapan Business Proccess di Pengadilan dan juga sebagai wadah untuk pencatatan kinerja bagi Para Hakim, Panitera, dan Panitera Pengganti, serta sebagai fasilitas pelaporan dan statistik perkara, di samping itu Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) juga merupakan wadah informasi publik yang diwujudkan dalam Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi web. 

Klik di sini untuk Artikel Selengkapnya


Ditulis oleh firman 13 Agustus 2018

Monev Pidmil Padang 2018

MONITORING DAN EVALUASI
DIREKTORAT PRANATA DAN TATALAKSANA PERKARA PIDANA MILITER
PADANG, 9 s.d 10 AGUSTUS 2018


Pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi di Pengadilan Militer I-03 Padang beralamat di Jalan raya By Pass KM.16, Padang, Sumatera Barat berdasarkan Surat Tugas Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 799/Djmt/Ratgas/7/2018 tanggal 27 Juli 2018 

Direktur Jenderal Badan peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Bapak Dr. Mulyono, SH., SIP., MH., memantau secara langsung kebersihan, keindahan, tata letak dan kenyamanan kerja di lPengadilan Militer I-03 Padang.

Pada kesempatan lain Plt. Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Militer, Bapak Halomoan, SH., MM., mengadakan rapat koordinasi dengan pejabat dan personil Pengadilan Militer I-03 Padang yang menangani pemberkasan perkara khususnya perkara yang diajukan kasasi atau peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RI. 


Pengarahan Bapak Mulyono, SH., SIP., MH., selaku Diretur Jenderal badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa dengan meihat langsung kebersihan, keindahan, tata letak dan kenyamanan kerja Pengadilan Militer I-03 Padang sangat baik, harus dipertahankan kalau perlu ditingkatkan.





10 Agustus 2018

Bencana Alam Bukanlah Sebuah Hambatan Bagi Excellent Court


Jakarta - ditjenmiltun.net. Saat ini Ibu Pertiwi sedang berduka, kala itu pada 29 Juli 2018 bagian tengah Indonesia diguncang gempa dahsyat berkali-kali bahkan hingga tanggal 06 Agustus 2018 masih terjadi gempa susulan. Bencana ini meninggalkan duka mendalam bagi rakyat Indonesia, pasalnya tidak hanya merengut korban jiwa tetapi juga banyak bangunan yang mengalami kerusakan bahkan parahnya lagi sampai rata dengan tanah. Bencana ini juga menyisakan luka bagi Dunia Peradilan Indonesia khususnya pada Pengadilan yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang salah satunya ialah Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. Pengadilan yang berlokasi di Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak luput dari goncangan dahsyat sehingga menimbulkan kerusakan pada beberapa bagian gedung, seperti tembok yang retak bahkan berlubang, plafon gedung kantor berjatuhan, beberapa granit yang menempel di dinding pun ikut berjatuhan, namun saat bencana gempa bumi tersebut berlangsung tidak merengut korban jiwa. 

Kendati demikian, dengan kondisi tersebut sama sekali tidak mengendurkan semangat Para Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam menjalankan pelayanan peradilan yang prima (Excellent Court Services). Dalam Dunia Peradilan terdapat sebuah kiasan : "Keadilan Harus Ditegakkan Meskipun Langit Runtuh", kiasan tersebut sesungguhnya memiliki makna : "pelayanan bagi para pencari keadilan harus terus berjalan meski dalam keadaan darurat sekalipun". Tidaklah heran bagi Pengadilan yang menyabet predikat Akreditasi Nomor 1 (Excellent) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara ini selalu berkomitmen dalam menjalankan pelayanan peradilan yang prima (Excellent Court Servicesmeski dilanda bencana dan mengakibatkan rusaknya gedung kantor. Dengan kerjasama yang solid, seluruh Pejabat dan para Pegawai di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram melakukan gotong-royong untuk membuat tempat sidang darurat (sementara) dengan memanfaatkan lahan parkir, karena ruang sidang yang berada di dalam gedung mengalami kerusakan parah, begitu pula dengan Pelayanan Publik Terpadu Satu Pintu (PTSP) dilaksanakan di luar gedung untuk sementara waktu.

Merespons bencana gempa bumi yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo, S.H., M. Hum segera mengeluarkan perintah kepada seluruh Kepala Biro Mahkamah Agung agar secepatnya mengambil langkah-langkah penanganan. Adapun langkah-langkah tersebut seperti dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni : 

  1. Seluruh Kepala Biro, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, segera melakukan koordinasi dengan satuan kerja di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Bali untuk mendata kerusakan-kerusakan yang terjadi dan apabila terdapat korban warga peradilan di wilayah tersebut. 
  2. Mempersiapkan anggaran untuk melakukan perbaikan atau renovasi gedung dan rumah dinas yang terdampak gempa bumi dengan mengoptimalkan anggaran yang tersedia di Badan Urusan Administrasi (BUA) dan Eselon I lainnya. 
  3. Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama segera melakukan inventarisasi dengan mengirimkan foto-foto kondisi gedung kantor dan rumah dinas, terutama yang mengalami rusak berat.

Mari kita bersama-sama mendoa'kan agar segala dampak dari bencana ini dapat segera teratasi dan juga memberikan apresiasi kepada Para Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam mengemban amanat negara untuk menjalankan pelayanan peradilan yang prima meski dalam kondisi darurat seperti saat ini. 

(@x_cisadane)


10 Agustus 2018

Pemberitahuan Terkait Kegiatan PTWP

Disampaikan dengan hormat bahwa, sehubungan akan diselenggarakan Turnamen Tenis Nasional  perebutan piala Ketua Mahkamah Agung RI dan Munas PTWP  di Denpasar bulan September 2018, maka ada beberapa hal yang perlu disampaikan kepada para Pembina PTWP Daerah dan Cabang empat lingkungan Peradilan terkait kegiatan tersebut.

Untuk informasi selengkapnya silahkan unduh surat pada link dibawah ini :

*Suratnya

(hr)


10 Agustus 2018

Upacara Bendera Memperingati HUT Mahkamah Agung Republik Indonesia Ke-73 

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Mahkamah Agung RI yang ke-73 pada tanggal 19 Agustus 2018, Sekretaris Mahkamah Agung A.S. Pudjoharsoyo mengintruksikan kepada seluruh Pengadilan pada 4 (empat) lingkungan peradilan untuk menyelenggarakan upacara bendera pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018. 

Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut : 

  1. Pertama, Pelaksanaan Upacara memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Mahkamah Agung yang ke-73 pada 4 (empat) lingkungan peradilan tingkat provinsi dipusatkan di kantor pengadilan tingkat banding dan bagi pengadilan tingkat pertama yang terletak jauh dari Ibu Kota Provinsi ataupun dari kantor Pengadilan Tingkat Banding atau karena kesulitan transportasi, Upacara dilaksanakan pada salah satu kantor Pengadilan Tingkat Pertama di Kabupaten/Kota, sesuai dengan situasi dan kondisi; 
  2. Kedua, Tema Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung RI ke-73 tahun 2018 adalah "Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi"
  3. Ketiga, Waktu pelaksanaan upacara pada pukul 07.30 waktu setempat dengan Inspektur upacara, untuk Pengadilan Tingkat Banding adalah ketua Pengadilan Tinggi dan untuk Pengadilan Tingkat Pertama adalah Ketua Pengadilan Negeri; 
  4. Keempat, membacakan amanat tertulis Ketua Mahkamah Agung (terlampir); 
  5. Kelima, Pelaksanaan upacara bendera mengikuti tata tertib upacara bendera (terlampir); 
  6. Keenam, pakaian upacara adalah pakaian olah raga; 
  7. Ketujuh, setelah pelaksaan upacara Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung RI yang ke-73, dilanjutkan dengan kegiatan olah raga atau kegiatan-kegiatan lainnya, seperti bakti sosial, sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah.

Khusus untuk Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada 4 (empat) lingkungan Peradilan di wilayah Jabodetabek, pelaksanaan upacaranya bergabung dengan Mahkamah Agung RI di halaman Gedung Mahkamah Agung Jl. Medan Merdeka Utara No. 09-13 Jakarta  Pusat. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh file-file berikut : 

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


09 Agustus 2018

Pengumuman Hasil Kelulusan Ujian Dinas (e-Exam) Mahkamah Agung RI tahap III dan tahap IV tahun 2018 

Dengan ini disampaikan Surat Pengumuman Hasil Kelulusan Ujian Dinas Elektronik (e-Exam) pada Mahkamah Agung RI Tahap III dan Tahap IV tahun Anggaran 2018 dengan Nomor : 75/Bua.2/Kp.04.I/7/2018 tanggal 31 Juni 2018 yang ditujukan Kepada Para Sekretaris Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI, Para Kepala Biro di lingkungan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/75_bua2_kp04_1_7_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


09 Agustus 2018

Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Bersama ini diberitahukan perihal Surat Keputusan Dirjen Badilmiltun No. 462/DJMT/Kep/8/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara, serta surat perihal pelaksanaan lomba PTSP di lingkungan peradilan Tata Usaha negara Tahun 2018.

Untuk informasi selengkapnya silahkan unduk surat pada link di bawah ini :

*SK PTSP REVISI 8 2018.pdf

*Surat Lomba PTSP 2018.pdf

(hr)


08 Agustus 2018

Penutupan Kegiatan Pendampingan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang 


Kupang - ditjenmiltun.net. Rabu, 08 Agustus 2018, Bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang diselenggarakan Penyampaian Laporan Hasil Temuan Permasalahan-permasalahan Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang oleh Perwakilan Team Development Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom (atau yang santer dikenal dengan Om Steevee). Penyampaian Laporan ini merupakan bagian dari rangkaian Kegiatan Pendampingan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang dihelat selama 3 (tiga) hari oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. 

Dalam penyampaian Laporan Hasil Temuan Permasalahan-permasalahan Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dihadiri oleh Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Esau Ngefak, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Marthen Alexander Jacob, S.H., M.H, dan tidak ketinggalan pula Para Hakim, Para Panitera Pengganti dan Personel Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. Setelah  Laporan Hasil Temuan Permasalahan-permasalahan Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) tersebut disampaikan, kemudian dilanjutkan dengan Penandatanganan Laporan Hasil Temuan.

Disela-sela Kegiatan Pendampingan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tata Usaha Negara kupang juga dilaksanakan Pembekalan Pelaksanaan Akreditasi di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara oleh Sudiyono, S.H., M.H. (Kepala Seksi Bimbingan dan Monitoring Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara). Dalam penyampaian Pembekalan Pelaksanaan Akreditasi di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Sudiyono, S.H., M.H. menegaskan bahwa Pelaksaan Akreditasi tidak serta merta hanya menitikberatkan pada kesiapan sarana pra-sarana maupun kualitas fisik gedung, melainkan aspek-aspek yang menunjang aktivitas dalam Dunia Peradilan seperti misalnya penerapan Standard Operational Procedure (SOP) Penyelesaian Perkara, evaluasi terhadap kebijakan, kecepatan dan ketepatan reaksi pimpinan dalam menyelesaikan permasalahan serta penguasaan terhadap kinerja aparatur peradilan dan inisiatif terhadap pembaruan (inovasi) yang diterapkan pada satuan kerjanya, serta penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Lanjut, Sudiyono, S.H., M.H. juga berpesan kepada seluruh personil di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk membangun komitmen, koordinasi, komunikasi serta kerjasama yang solid agar dalam Pelaksanaan Kegiatan Akreditasi dapat berjalan dengan maksimal. 

Tak lupa Sudiyono, S.H., M.H. juga menyampaikan bahwasanya dalam pelaksanaan Kegiatan Akreditasi juga menilai implementasi dan pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) serta pengelolaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, berkenaan dengan hal tersebut sangatlah tepat apabila Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara menghelat Kegiatan Pendampingan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. 

(@x_cisadane)


08 Agustus 2018

PEDOMAN PELAKSANAAN E-COURT DAN PTSP BAGI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER

Bersama ini diberitahukan perihal Surat Keputusan Dirjen Badilmiltun No. 461/DJMT/Kep/8/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Lingkungan Peradilan Militer serta Surat Keputusan Dirjen Badilmiltun No. 460/DJMT/Kep/8/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer.

Demikian agar menjadi acuan dalam pelaksanaannya.

SK Dirjen Badilmiltun No. 461/DJMT/Kep/8/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan E-court

SK Dirjen Badilmiltun No. 460/DJMT/Kep/8/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan PTSP


07 Agustus 2018

Seperti Ini Lho Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang


Kupang - ditjenmiltun.net. Masih dalam rangkaian Kegiatan Pendampingan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang dihelat oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara selama 3 (tiga) hari, tanpa menyia-nyiakan kesempatan yang ada tim segera bergegas melaksanakan lanjutan kegiatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan diawali Sosialisasi Penanganan Perkara Sengketa Proses Pemilihan Umum oleh Beni Mulyono Kadarisman, S.Kom (Staf Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung).

Kegiatan hari kedua (Selasa, 07 Agustus 2018) diselenggarakan di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dan dibuka oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang R. Basuki Santoso, S.H., M.H. Turut juga hadir dalam kegiatan ini Para Pejabat Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, yakni Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Esau Ngefak, S.H., M.H, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Marthen Alexander Jacob, S.H., M.H, dan tidak ketinggalan pula Para Hakim, Para Panitera Pengganti dan Personel Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. Kegiatan pada hari kedua sempat tertunda karena adanya 2 (dua) agenda sidang yang berlangsung dari pagi sampai dengan pertengahan hari, meski demikian hal tersebut tidak mengendurkan antusiasme segenap Personil Pengadilan Tata Usaha Negara kupang untuk mengikuti rangakaian kegiatan yang dihelat.

Perlu diketahui bahwasanya Mahkamah Agung telah menyelenggarakan Kegiatan Sosialisasi Penanganan Perkara Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU) pada Bulan Mei 2018 di Gedung Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun pada saat itu Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak diikutsertakan karena bukan merupakan Satuan Kerja yang dipilih oleh Mahkamah Agung sebagai pilot project. Saat ini Rakyat Indonesia bersiap menyambut pergelaran Pemilihan Calon Pengurus DPD dan DPRD yang diperkirakan berlangsung pada 08 sampai dengan 12 Oktober 2018, tentunya hal tersebut akan berpotensi menimbulkan sengketa, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara harus mempersiapkan diri sedini mungkin untuk mempelajari Penanganan Perkara Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU).

Setelah pemaparan Penanganan Perkara Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU), kegiatan dilanjutkan dengan Simulasi Penyelesaian Perkara melalui Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 3.2.0-3. Mulai dari Kasir, Meja 1, Meja 2, Ketua Pengadilan, Panitera, Wakil Ketua Pengadilan, Hakim, Panitera Pengganti, sampai dengan Meja 3 diberi kesempatan untuk melakukan pengisian data perkara pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sesuai dengan tupoksi masing-masing. Dari hasil simulasi, diketahui bahwa Personil Hakim maupun Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang rata-rata sudah cukup familiar dengan penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) untuk membantu proses percepatan penyelesaian perkara yang mereka tangani.

Klik di sini untuk Artikel Selengkapnya



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner0.jpg
  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

Link SIPP Web Peradilan Militer

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Peradilan Militer

Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tingkat Pertama Website SIPP Web
Pengadilan Militer UtamaPengadilan Militer UtamaLihat-
Pengadilan Militer Tinggi I MedanLihat-
Pengadilan Militer Tinggi II JakartaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi III SurabayaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi I Medan
Pengadilan Militer I-01 Banda AcehLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-02 MedanLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-03 PadangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-04 PalembangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-05 PontianakLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-06 BanjarmasinLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-07 BalikpapanLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
Pengadilan Militer II-08 JakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-09 BandungLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-10 SemarangLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-11 YogyakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Pengadilan Militer III-12 SurabayaLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-13 MadiunLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-14 DenpasarLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-15 KupangLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-16 Makassar
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-17 Manado
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-18 Ambon
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Lihat
Lihat


Read more ...

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday202
mod_vvisit_counterYesterday2081
mod_vvisit_counterThis week5722
mod_vvisit_counterAll days6929239

We have: 16 guests, 2 bots online
Your IP: 54.161.100.24
 , 
Today: Okt 23, 2018

peraturan-button