Pemberian Materi oleh Wakil Ketua BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) pada Rakernas MA RI 2011

bpkJakarta - Pada Rakernas MA RI 2011, turut diundang Wakil Ketua BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan), Hasan Bisri, SE untuk memberikan ceramah kepada seluruh peserta Rakernas. Dalam ceramahnya, ia menjelaskan beberapa hal-hal yang sering menjadikan persoalan dalam laporan pertanggungjawaban yang berkitan dengan pemeriksaan BPK, beberapa diantaranya masalah pertanggung jawaban anggaran belanja yang tidak ada bukti formalitasnya, terdapatnya anggaran belanja bantuan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan tidak ada laporan pemberian bantuan, adanya perjalanan dinas fiktif atau dilaksanakan dengan biaya lebih murah, penyelenggaraan kegiatan fiktif dengan laporan kegiatan fiktif.

Pemberian Materi oleh Wakil Ketua BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) pada Rakernas MA RI 2011

bpkJakarta - Pada Rakernas MA RI 2011, turut diundang Wakil Ketua BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan), Hasan Bisri, SE untuk memberikan ceramah kepada seluruh peserta Rakernas. Dalam ceramahnya, ia menjelaskan beberapa hal-hal yang sering menjadikan persoalan dalam laporan pertanggungjawaban yang berkitan dengan pemeriksaan BPK, beberapa diantaranya masalah pertanggung jawaban anggaran belanja yang tidak ada bukti formalitasnya, terdapatnya anggaran belanja bantuan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan tidak ada laporan pemberian bantuan, adanya perjalanan dinas fiktif atau dilaksanakan dengan biaya lebih murah, penyelenggaraan kegiatan fiktif dengan laporan kegiatan fiktif.

Selain itu sering juga terjadi salah penganggaran, dimana pos anggaran tidak digunakan sesuai dengan sasarannya. Sertifikasi tanah tempat berdirinya bangunan instansi pemerintah tersebut juga perlu dilengkapi, karena termasuk dalam pemeriksaan. Kadang kala aset tetap tidak dinilai dengan wajar, misalnya sebuah gedung instansi yang tidak dapat ditaksir nilainya. Hal penting lainnya yang juga sering menjadi temuan BPK  adalah masalah pencatatan persediaan barang. Namun demikian, dari banyaknya persoalan-persoalan pemeriksaan yang telah disebutkan, ia mengatakan bahwa masalah pengadaan barang dan jasa masih menjadi primadona permasalahan di tingkat nasional, yang salah satunya muncul diakibatkan para panitia lelang tidak menguasai peraturan lelang, atau menyerahkan sepenuhnya kepada pemenang lelang untuk hal dokumentasi dan lain sebagainya, atau pula terjadi rekayasa seperti pengerjaan yang belum selesai namun berita acara telah selesai ditandatangani, dan lain sebagainya.

 

Akhirnya Hasan Bisri juga memaparkan bahwa hasil pemeriksaan BPK terhadap Mahkamah Agung, yang dari tahun-ketahun menunjukkan peningkatan yang lebih baik dan hal ini disambut dengan tepuk tangan yang meriah dari dari seluruh peserta Rakernas.

Tekan play untuk mengaktifkan fitur baca