Sekretaris Ditjen Badilmiltun Melakukan Pemaparan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Sekretariat Ditjen Badilmiltun

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mengadakan kegiatan ramah tamah dalam menyambut Bulan Suci Ramadhan 1437 H sekaligus sosialisasi mengenai Reformasi Birokrasi. Kegiatan ini dihelat pada Hari Jumat 03 Juni 2016 bertempat di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Jalan Jenderal Ahmad Yani Cempaka Putih Lantai 12 pukul 13.00 WIB. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Direktur, Pejabat Eselon II, III dan IV beserta staff dari lingkungan Sekretariat maupun Direktorat yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. 

Kegiatan ini dibuka oleh Ibu Sekretaris Ditjen Badilmiltun, Ibu Jeanny Hilderia Veronica Hutauruk., S.E., M.M.,Ak yang juga sebagai Ketua Tim Sekretariat Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI kemudian dilanjutkan dengan mukadimah dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan 1437 H oleh Bapak Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H yang juga sebagai Direktur Binganis Peratun. Selanjutnya acara dilanjutkan dengan Doa Pembukaan sebagai ungkapan puji dan syukur menyambut Bulan Suci Ramadhan 1437 H oleh Bapak Ishaka, S.H., M.H. 

Dalam kegiatan ini Ibu Sekretaris Ditjen Badilmiltun, Ibu Jeanny Hilderia Veronica Hutauruk., S.E., M.M.,Ak menyampaikan materi tentang Reformasi Birokrasi. Disampaikan bahwa Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia (aparatur). Sasaran dari penerapan Reformasi Birokrasi itu sendiri adalah terciptanya Good Governance, dimana untuk mewujudkan hal tersebut diperlukanlah perubahan pada 8 area utama, diantaranya : 

1. Pelayanan publik 
2. Pengawasan
3. Akuntabilitas
4. Kelembagaan
5. Tata Laksana
6. SDM ASN
7. Peraturan
8. Manajemen Perubahan

Kemudian disampaikan pula, demi terciptanya Reformasi Birokrasi diperlukanlah langkah-langkah yang tepat sasaran, seperti : 

1. Mendapatkan komitmen pimpinan yang kuat
2. Melibatkan seluruh pemangku kepentingan
3. Membentuk tim reformasi birokrasi
4. Menetapkan roadmap area perubahan
5. Menerapkan manajemen berbasis kinerja
6. Menginformasikan upaya dan hasil secara berkala, termasuk quick wins
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi (PMPRB)
8. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi

Di penghujung kegiatan ini disampaikan juga mengenai pegawai teladan di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara yang penilaiannya diambil berdasarkan beberapa indikator, salah satunya adalah absensi. Diharapkan pegawai teladan ini dapat menjadi pilot project (percontohan) Reformasi Birokrasi bagi pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Kegiatan ini ditutup dengan ramah tamah (bersalam-salaman) dan juga foto bersama.