Penyampaian LKJIP Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi terkait area 6 (enam) Penguatan Akuntabilitas bertujuan mewujudkan Manajemen Berbasis Kinerja dan Meningkatkan Akuntabilitas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya sesuai Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka diharapkan setiap Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan untuk menyusun sebagai berikut :
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2017;
- Reviu Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Reviu Dokumen Rencana Strategis Tahun 2015-2019;
- Merevisi dokumen Rencana Kinerja Tahun 2017 dan 2018 serta menyusun Rencana Kinerja Tahun 2019;
- Merevisi Dokumen Perjanjian Kinerja Tahunan 2017 dan Tahun 2018.
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/1003a_sek_ot_01_2_11_2017.pdf
Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia
(@x_cisadane)