1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

DITJEN APPS




PDFCetakE-mail

Penyampaian Data Bendahara Negara dengan Nomor Register sampai dengan tahun 2017 dan Langkah-langkah Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara tahun 2018

Sehubungan dengan surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementrian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-1630/PB/2018 tanggal 12 Februari 2018 perihal Penyampaian Data Bendahara Negara dengan Nomor Register sampai dengan tahun 2017 dan Langkah-Langkah Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara tahun 2018, Sekretaris Mahkamah Agung A.S. Pudjoharsoyo menyampaikan Kepada Kepala Para Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung, Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding, serta para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) lingkungan peradilan seluruh Indonesia bahwa : 

  1. Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Unit Penyelenggara telah melaksnakan sertifikasi bendahara melalui mekanisme pengakuan dan ujian sertifikasi bendahara diperoleh sebanyak 71 Bendahara Negara dengan Nomor Registrasi (BNT) pada lingkup Mahkamah Agung RI sebanyak 71 (data terlampir); 
  2. Perlu dilakukan inventarisasi para pegawai di lingkungan satuan kerja saudara yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Bendahara yang diadakan oleh Mahkamah Agung atau BPPK dan LSP; 
  3. Dalam rangka memenuhi target penyelesaian sertifikasi bendahara sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 7 tahun 2016 pasal 8 yang menyebutkan bahwa dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Presiden ini mulai berlaku, PNS, Anggota Tentara Republik Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu harus memiliki Sertifikat Bendahara maka perlu diperlukan langkah-langkah strategis Satker untuk berperan aktif dalam program sertifikasi bendahara.

Informasi lebih lanjut terkait dengan pendaftaran seritifikasi bendahara dapat diperoleh dengan menghubungi Sekretariat Unit Penyelenggara Sertifikasi Bendahara melalui telepon : 021-3846822 atau email : Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya atau UPS setempat. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/b_159_sek03_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


informasi Terkini

User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2862
mod_vvisit_counterYesterday5339
mod_vvisit_counterThis week36713
mod_vvisit_counterAll days6495838

We have: 63 guests, 4 bots online
Your IP: 54.80.123.20
 , 
Today: Apr 27, 2018