Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara 

Jakarta - ditjenmiltun.net. Senin, 11 Februari 2019 bertempat di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58 Lantai 9 dilaksanakan Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Rapat dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan dihadiri oleh Direktur Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer, Direktur Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV dan Staf. Adapun penyelenggaraan Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dilaksanakan berkenaan dengan Bilateral Meeting antara Mahkamah Agung RI dengan Bappenas RI yang akan dilaksanakan pada Rabu 13 Februari 2019. Diharapkan dengan diselenggarakannya Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) seluruh usulan dan perencanaan yang terkait dengan kebutuhan anggaran maupun sarana prasarana di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara beserta Pengadilan (satker) di bawahnya dapat diakomodir oleh Bappenas RI melalui Mahkamah Agung RI. 

Adapun point-point usulan penambahan anggaran yang telah disepakati dalam rapat ialah sebagai berikut :

1. Pengadaan Toga dan Kalung Jabatan untuk Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. 
2. e-Court, dalam rangka mendukung target Pemerintah terkait Peringkat Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business) melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Berkenaan dengan hal tersebut, Pengadilan membutuhkan dukungan sarana dan prasarana pendukung. 
3. Target Zona Integritas harus tercapai lebih dari 50%. Penilaian Kinerja dengan SAPM/Akreditasi memadukan temuan kinerja SAPM/Akreditasi. Akreditasi Pengadilan masih ada yang bernilai B dan C, hal tersebut belum memenuhi syarat Zona Integritas (ZI) oleh karenanya diperlukan pelaksanaan kegiatan surveilance. 
4. Consulting UKPBJ pada level koordinator wilayah pada akhir tahun menyisakan tagihan perkerjaan. 
5. Sidang Keliling di Lingkungan Militer (Hakim di datangkan ke lokasi sidang). 
6. Posbakum pada Peradilan Tata Usaha Negara. 
7. Prodeo Peradilan Tata Usaha Negara terserap 6 (enam) dari Target 28 (dua puluh delapan) Perkara. 
8. Sarana Prasarana di daerah untuk Hakim. Masih terdapat Rumah Dinas Hakim yang tidak layak. 
9. Masih terdapat Pengadilan Militer yang belum memiliki gedung sendiri. 
10. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer berencana membuat Aplikasi Pelaporan Monitoring. 
11. Pengajuan Proposal pembentukan Satuan Kerja baru, 3 Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Militer dan 4 Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. 
12. Pembentukan 2 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. 
13. Fasilitas untuk difabel pada Pengadilan Tata Usaha Negara. 
14. Perbaikan pada Gedung Pengadilan yang rusak karena terkena bencana. 
15. Rekrutmen Calon Hakim Militer untuk tahun 2020. 
16. Penambahan kegiatan Bimbingan Teknis. 
17. Sewa kendaraan. 
18. SBK di Lingkungan Peradilan Militer.

(@x_cisadane)