Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu PTUN Tanjung Pinang

Tim Akreditasi kembali melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu kali ini dilaksanakan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang. Tim yang diketuai oleh bapak Budhi Hasrul, S.H. tiba di Pengadilan TUN Tanjung Pinang pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017. Acara dimulai dengan kegiatan taklimat awal  yang dibuka oleh Ketua PTUN Tanjung Pinang, Bapak H. Andri Mosepa, S.H., M.H. kemudian dilanjutkan dengan arahan oleh ketua Tim Akreditasi.

Selanjutnya tim mulai bergerak melakukan proses pemeriksaan/validasi pada 7 area yakni Manajemen Kepemimpinan Dan Sumber Daya Manusia, Pola Bindalmin Dan SOP Penyelesaian Perkara, Sarana Dan Prasarana Pengadilan, Pengelolaan SIPP Dan Aplikasi Berbasis IT Lainnya, Pelayanan Meja Informasi Dan Meja Pengaduan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Dan Biaya Proses Penyelesaian Perkara, Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu. Tim akreditasi memeriksa dengan teliti data dukung pada setiap area dan memeriksa  setiap ruangan yang ada di PTUN Tanjung Pinang. Pelaksanaan Akreditasi direncanakan masih akan dilaksanakan hingga tanggal 25 Oktober 2017. (hr)

TIM TAPM Ditjen Badilmiltun MA RI Tiba di PTUN Bandung 

Pelaksanaan Assesment Oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu (TAPM) Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dipimpin Bapak Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi ,S.H., M.H. tiba di PTUN Bandung pada Hari Senin tanggal 09 Oktober 2017. Tim melaksanakan assessment pada 7 area penilaian yakni Manajemen Kepemimpinan Dan SDM, Polabindalmin Dan SOP Penyelesaian Perkara, Sarana dan Prasarana, Pengelolaan SIPP & Aplikasi IT Lainnya, Meja Informasi Dan Meja Pengaduan, PNBP dan Biaya Proses Perkara, dan Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu.

Proses pemeriksaan/validasi yang dilaksanakan oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MA RI berjalan dengan sangat detil dan komprehensif, metode yang dilakukan oleh tim cukup membuat para pejabat struktural dan para staf di tiap bagian berjuang dengan cukup keras untuk dapat memenuhi permintaan dari tim agar memberikan hasil yang maksimal. Tim akreditasi juga memeriksa dengan teliti setiap ruangan yang ada di PTUN Bandung. Semua catatan temuan dirumuskan dan dirangkum untuk dipaparkan kepada satker sebagai bahan evaluasi kedepannya bagi satker.

Pada sesi akhir (taklimat akhir), Ketua Pelaksanaan Assessment, Bapak Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi ,S.H., M.H. memaparkan hasil temuan sekaligus menyampaikan harapan agar PTUN Bandung lebih keras lagi memperbaiki dan melengkapi temuan ketidaksesuaian  serta kekurangan yang ada.(hr)

PERSIAPAN PEMBENTUKAN PTUN PANGKAL PINANG

Menindak-lanjuti Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan PTUN Pangkal Pinang dan PTUN Gorontalo, Tim Mahkamah Agung yang terdiri dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara MA RI, Biro Perencanaan dan Organisasi MA RI, Biro Perlengkapan MA RI,  Pengadilan Tinggi TUN Medan, dan PTUN Palembang berkunjung ke Pangkal Pinang pada tanggal 3-5 Oktober 2017. Tujuan kedatangan tim yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara MA RI Bapak Dr. Mulyono, S.H., M.H. tersebut adalah untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung dalam mempersiapkan pembentukan PTUN Pangkal Pinang.

Pada hari pertama kunjungan ke Pangkal Pinang, 3 Oktober 2017, Tim Mahkamah Agung langsung melaksanakan pembicaraan pendahuluan dengan Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung Bapak Dr. Yan Megawandi, M.Si. dan Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Bangka Belitung Bapak H. Maskupal Bakri, S.H, M.H. Dalam pembicaraan tersebut, terwujud semangat silaturahmi dan kebersamaan dalam mensukseskan pembentukan PTUN Pangkal Pinang. Pada kesempatan ini, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Pangkal Pinang selain menyampaikan beberapa lokasi alternatif kantor sementara PTUN Pangkal Pinang beserta sarana dan prasarana pendukungnya, juga menyampaikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Bangka Belitung. Selanjutnya, Tim Mahkamah Agung langsung meninjau kondisi fisik gedung bekas Pengadilan Agama Pangkal Pinang, yang menjadi salah satu rencana alternatif kantor PTUN Pangkal Pinang.

Pada pagi hari kedua, 4 Oktober 2017, Tim Mahkamah Agung melakukan pertemuan dengan Asisten III Bidang Administrasi Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bapak K.A Tajudin yang dilanjutkan dengan melihat lokasi tanah yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan gedung PTUN Pangkal Pinang, yang berada di Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Pangkal Pinang. Setelah melihat kondisi tanah, Tim Mahkamah Agung meninjau kondisi Gedung Pertemuan di depan Komplek Kantor Gubernur dan sebuah gedung milik Pemerintah Provinsi Bangka Belitung lainnya yang terletak di belakang kantor Kepolisian Resort Pangkal Pinang. Sesudah Tim Mahkamah Agung memperoleh gambaran nyata atas kondisi gedung-gedung yang direncanakan menjadi kantor sementara PTUN Pangkal Pinang, pada siang hari sesudah Istirahat-Sholat-Makan di kawasan Masjid Jamik Pangkal Pinang, Tim Mahkamah Agung Menuju Kantor Gubernur untuk melakukan pertemuan dengan Gubernur Bangka Belitung.

Pertemuan dengan Gubernur Bangka Belitung Bapak DR. H. Erzaldi Rosman, S.E., M.M. dilaksanakan di Ruang Rapat Gubernur Bangka Belitung. Pada pertemuan ini, Gubernur Bangka Belitung menyampaikan kesiapan beliau mensukseskan pembentukan PTUN Pangkal Pinang. Selanjutnya Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara MA RI menyampaikan bahwa dari beberapa alternatif gedung untuk kantor sementara PTUN Pangkal Pinang, maka gedung pertemuan yang terletak di Komplek Kantor Gubernur Bangka Belitung adalah yang paling representatif sebagai gedung sementara PTUN Pangkal Pinang. Atas penyampaian Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara MA RI tersebut, Bapak Gubernur Bangka Belitung langsung mempersilakannya, dan menginstruksikan kepada jajarannya agar gedung pertemuan tersebut segera dipersiapkan sebagai kantor sementara PTUN Pangkal Pinang. Bapak Gubernur Pangkal Pinang juga meminta kepada Tim Mahkamah Agung agar menyampaikan gambar detail setiap ruangan calon gedung sementara PTUN Pangkal Pinang beserta estimasi biayanya, yang diusahakan akan dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Pangkal Pinang. Bukan itu saja, Bapak Gubernur Bangka Belitung juga menyampaikan kesanggupan beliau apabila peresmian seluruh pengadilan baru nantinya dilaksanakan di Pangkal Pinang. Hal ini tentu sangat menggembirakan bagi Tim Mahkamah Agung, dan menjadi pendorong semangat agar hukum dan keadilan semakin ditegakkan di Provinsi Bangka Belitung. Pertemuan Tim Mahkamah Agung dengan Bapak Gubernur Bangka Belitung ini diakhiri dengan ramah tamah dan dokumentasi foto bersama.

Setelah memperoleh kepastian lokasi calon gedung PTUN Pangkal Pinang sebagaimana hasil pertemuan dengan Bapak Gubernur Bangka Belitung, Tim Mahkamah Agung pada sore harinya kembali ke gedung pertemuan untuk melihat dengan lebih detail keadaannya, mengukur dan menggambar denah rencana setiap ruangan sebagaimana diminta oleh Gubernur Bangka Belitung. Selanjutnya, pada malam harinya Tim Mahkamah Agung menggarap draf detail ruangan calon gedung PTUN Pangkal Pinang dan estimasi biaya sarana dan prasarananya, untuk diserahkan kepada Gubernur Bangka Belitung pada keesokan harinya.

Pada kunjungan hari ketiga-terakhir, sesudah TIM Mahkamah Agung menyampaikan draf detail ruangan calon gedung PTUN Pangkal Pinang dan estimasi biaya sarana dan prasarananya kepada Biro Hukum Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, Tim Mahkamah Agung kembali ke Jakarta dengan selamat dan bahagia melalui Bandara Dipati Amir Pangkal Pinang. (sudarsono/hr)

Berita Duka Cita

Segenap keluarga besar Direktorat Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Ibu Suzana, S.H., M.H. Hakim PTUN Serang, semoga Allah SWT menerima amal kebaikannya dan mengampuni dosa-dosanya. Bagi keluarga yang ditinggalkan semoga diberi kesabaran. Amiin. 

(hr)