Bimbingan Teknis Implementasi Tanda Tangan Elektronik (Salinan Putusan) Bagi Para Panitera Di Lingkungan Peradilan TUN

Pada tanggal 17 s.d. 19 Februari 2020, Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara menyelenggarakan “Bimbingan Teknis Implementasi Tanda Tangan Elektronik (Salinan Putusan) Bagi Para Panitera  Di Lingkungan Peradilan TUN ”. Bintek yang diadakan di Hotel Mercure Jakarta Kota ini diikuti oleh 47 peserta yang terdiri dari para Panitera dan beberapa Admin IT di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) se-Indonesia.

Bintek dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN Mahkamah Agung RI, Ibu Hj. Lulik Tri Cahyaningrum S.H., M.H.  Dalam Pembukaan tersebut, Ibu Dirjen menyampaikan apresiasi dan harapan berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan yang sedang digalakkan oleh Mahkamah Agung, beliau meminta agar semakin menyiapkan diri dengan belajar dan bekerja lebih giat agar peradilan berbasis elektronik dapat diimplementasikan dengan baik  di lingkungan Peradilan TUN.

Hari kedua kegiatan dimulai dengan pemberian materi oleh narasumber dari Bapak Aria Suyudi SH, LLM, Tim Asistensi Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI. Beliau menyampaikan materi mengenai latar belakang, pengertian dan keabsahan tanda tangan elektronik pada Salinan Putusan Elektronik dalam konteks E-Court. Pengertian dari salinan putusan elektronik sendiri merupakan salinan putusan yang disampaikan secara elektronik kepada para pihak melalui Aplikasi e-Court. Kemudian pada sesi selanjutnya materi kedua disampaikan oleh narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara  (BSSN). Materi yang disampaikannya yaitu mengenai Keamanan , Regulasi dan Efisiensi dalam penggunaan Tanda Tangan secara Digital. Selanjutnya pada sesi ketiga yang dilaksanakan setelah ishoma yaitu praktek implementasi tanda tangan elektronik (Salinan Putusan) yang di mentori oleh Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom. dan Didik Irfan Setiawan, Amd.Kom. dari Tim Pengembangan IT MA RI. Tampak sekali antusias dari para peserta hingga kegiatan pun tetap dilanjutkan hingga malam harinya.

Kegiatan Bimtek yang berlangsung selama 3 hari ini diakhiri dengan acara penutupan pada hari rabu pukul 7.30. Acara ini ditutup oleh plt. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administasi peradilan Tata Usaha Negara, bapak Didik Andy Prastowo, S.H., M.H. Diharapkan semua peserta dapat menguasai materi yang telah diberikan selama kegiatan berlangsung dan dapat menerapkannya nanti dengan baik dan efisien di satker masing-masing.

PENINJAUAN DAN STUDI KELAYAKAN PEMBENTUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SOFIFI, TANJUNG SELOR DAN MAMUJU TAHUN ANGGARAN 2019

Dalam rangka memperluas akses terhadap keadilan (access to justice) perlu dilakukan langkah-langkah pemerataan kesempatan untuk memperoleh keadilan dan peningkatan  pelayanan hukum  kepada masyarakat serta tercapainya penyelesaian perkara secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Mahkamah Agung memiliki komitmen kuat dalam meningkatkan akses terhadap keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat terutama bagi kelompok masyarakat yang menghadapi berbagai keterbatasan geografis dan hambatan pelayanan langsung kepada pengadilan. Sehubungan dengan hal ini, pembentukan pengadilan-pengadilan baru, baik pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding dimaksudkan untuk memudahkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Untuk merealisasikan hal tersebut Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara dengan berdasarkan Surat Keputusan  Direktur Jenderal Badan Peradilan  Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung  R.I. Nomor : 1060/Djmt/Kep/11/2019 Tentang Penunjukkan Tim Peninjauan Dan Studi Kelayakan Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Sofifi, Tanjung Selor dan Mamuju Tahun Anggaran 2019 telah melaksanakan peninjauan dan studi kelayakan adalah kajian untuk memperoleh informasi secara terperinci terhadap seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan teknis, ekonomis dan lingkungan atas rencana pembentukan pengadilan tingkat pertama Tata Usaha Negara di:

1. Sofifi, Maluku Utara
2. Tanjung Selor, Kalimantan Utara
3. Mamuju, Sulawesi Barat

Kegiatan di Sofifi, Maluku Utara pada tanggal 20 - 22 November 2019

Bapak Syamsul Hadi, S.H. selaku ketua Tim mengemukakan bahwa kedatangan Tim untuk merespon usulan dari masyarakat dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk pembentukan PTUN Sofifi dan meminta dukungan untuk sarana dan prasarana yang akan digunakan antara lain lokasi untuk pembangunan gedung kantor PTUN Sofifi dengan luas minimal 5.000 m²_, rumah dinas, kendaraan dinas dan meubelair untuk ruang pengadilan. Karena pembangunan gedung pengadilan memakan waktu yang lama maka Tim juga meminta agar Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyediakan lokasi sementara agar waktu peresmian sudah ada gedung walaupun belum memadai. Pihak dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara akan mengakomodir permintaan dari Tim dan meminta agar permintaan ini diajukan secara tertulis yang ditujukan pada Gubernur Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Kegiatan di Tanjung Selor, Kalimantan Utara pada tanggal 20 - 22 November 2019

Tim Rombongan diterima oleh Bapak Gubernur dan menyampaikan maksud dan tujuan adalah selain untuk berbersilaturahmih juga untuk melakukan study kelayakan, Untuk itu meminta rekomendasi kepada Bapak gubernur untuk memberikan dukungan berdirinya Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara pada Provinsi Kalimantan Utara dan apabila sudah ada Kepres Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Selor agar dapat membantu untuk memberikan tanah lokasi untuk pembangunan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Selor.

Bapak Gubernur menyatakan akan membantu berkaitan dengan masalah lahan lokasi untuk pembangunan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Selor seluas sekitar 5000 m² s.d 10.000 m² (1 Ha) yang berlokasi di kawasan Pembangunan Pusat Pemerintah Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor. 

Kegiatan di Mamuju, Sulawesi Barat pada tanggal 2 – 4 Desember 2019

Tim dari Ditjen Badilmiltun diterima oleh Hj. Enny Anggraeny Anwar, selaku Wakil Gubernur Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Rapat  dipimpin oleh Djamila, S.H. selaku Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Sulawesi Barat.

Bapak Syamsul Hadi, S.H. selaku pimpinan Tim mengemukakan bahwa kedatangan Tim untuk meminta dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk pembentukan PTUN Mamuju dalam bentuk sarana dan prasarana yang akan digunakan antara lain lokasi untuk pembangunan gedung kantor PTUN Mamuju dengan luas minimal 5.000 m²_, rumah dinas, kendaraan dinas dan meubelair untuk ruang pengadilan. Selain itu Tim juga meminta lokasi sementara gedung pengadilan karena pembangunan gedung pengadilan akan memakan waktu yang lama.

Pihak dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan mengakomodir permintaan dari Tim dan meminta agar permintaan ini diajukan secara tertulis yang ditujukan pada Gubernur Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Setelah rapat Tim dan pihak dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengunjungi lokasi yang akan dijadikan lokasi Pengadilan PTUN Mamuju. Adapun lokasi yang diberikan adalah di Jalan Arteri, letaknya berseberangan dengan lokasi yang akan dibangun Pengadilan Tinggi Agama.(hr/meylan)

 

Rapat Pleno Hasil Akreditasi Peradilan MIliter dan Peradilan Tata Usaha Negara 2019

Read Article »

Pokja Penyusunan Standariasi Fit and Proper Test Tenaga Teknis Kepaniteraan di lingkungan Peradilan TUN, Bekasi TA 2019

Read Article »