Kegiatan Pokja Penyusunan SOP e-Court dan Penyusunan MIS (Monitoring Implementasi SIPP) di lingkungan Peradilan TUN

Jakarta - Rabu, 7 November 2018, telah dilaksanakan kegiatan Pokja Penyusunan SOP e-Court dan Penyusunan MIS (Monitoring Implementasi SIPP). Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari yaitu pada tanggal 7 s.d 9 November 2018 di gedung Sekretariat Mahkamah Agung jl. Ahmad yani Jakarta Pusat. Hadir juga dalam kegiatan ini, Ketua Kamar TUN ( Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.) untuk memberikan pengarahan.

E-court sebagaimana kita ketahui, adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. Pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan di seluruh Indonesia diharapkan akan semakin baik dan semakin prima kedepannya.

(hr)

Bimbingan Teknis Aplilasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Versi 3.2.0 Bagi Para Admin IT di Lingkungan Peradilan TUN

Pada tanggal 6-9 Maret 2018 kemarin, Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara menyelenggarakan “Bimbingan Teknis Aplilasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Versi 3.2.0 Bagi Para Admin IT Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara”. Bintek yang diadakan di Hotel Prama Grand Preanger Bandung ini diikuti oleh 40 peserta yang terdiri dari para Admin IT di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) se-Indonesia.

Bintek ini dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN Mahkamah Agung RI, Bapak Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H.  Dalam Pembukaan tersebut, Bapak Dirjen menyampaikan apresiasi atas capaian kemajuan pemanfaatan IT pada Peradilan TUN akhir-akhir ini, capaian mana harus menjadi penyemangat bagi insan Peradilan TUN untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan yang sedang digalakkan oleh Mahkamah Agung, Bapak Dirjen meminta agar jajaran IT di lingkungan Ditjen Badilmiltun semakin menyiapkan diri dengan belajar dan bekerja lebih giat agar peradilan berbasis elektronik segera dapat dilaksanakan di Peradilan TUN. Beliau berharap, penerapan peradilan berbasis elektronik di lingkungan Peradilan TUN tersebut dapat diterapkan pada sebagian hukum acara dan administrasi perkara pada akhir tahun ini. Di samping menguraikan kebijakan berkaitan dengan pemanfaatan IT di lingkungan Mahkamah Agung dan Ditjen Badilmiltun, Bapak Dirjen juga menyampaikan beberapa wejangan, mulai dari soal kepemimpinan, kedisiplinan, kekompakan di antara warga Peradilan TUN, hingga pelaksanaan tugas sesuai hukum dan menjauhi tindakan yang melanggar hukum.

Sesudah Pembukaan dan Pembinaan oleh Bapak Dirjen Badilmiltun MA RI, Bintek ini dilaksanakan dengan lancar hingga hari terakhir. Materi Bintek ini di samping telah disesuaikan dengan kebutuhan pada setiap Satuan Kerja Peradilan TUN se-Indonesia, juga secara futuristik mengarahkan setiap Satuan Kerja untuk lebih siap dengan perubahan dan tantangan zaman, utamanya berkaitan dengan kemajuan teknologi informasi dan kebijakan terbaru Mahkamah Agung dalam pemanfaatan IT dalam tugas-tugas peradilan. Materi Bintek ini adalah:

1. “Pemanfaatan SIPP menuju e-Court pada Peradilan TUN”, yang disampaikan oleh Bapak Rizkiansyah, Hakim PN Sekayu.
2. “Integrasi SIPP, Direktori Putusan, dan Virtual Account”, yang disampaikan oleh Bapak Helmi Indra Mahyudin dari IT BUA Mahkamah Agung.
3. “Troubleshoot dan Proses Bisnis”, yang disampaikan oleh Bapak Didik Irfan Setiawan dari PN Mojokerto.

Rangkaian materi tersebut sangat menarik dan secara kumulatif berkelindan-saling-mendukung di antara ketiganya, yang berisi mulai dari kebijakan Mahkamah Agung dalam pemanfaatan IT pada pelaksanaan tugas peradilan, kondisi aplikasi-aplikasi yang sedang dijalankan di lingkungan Peradilan TUN saat ini berikut segala permasalahan dan pemecahannya, hingga ancangan IT Mahkamah Agung ke depan. Penyajian materi secara menarik dan adanya diskusi yang komunikatif antara Pemateri dengan Peserta menjadikan Bintek ini berlangsung dengan sangat baik, yang terbukti dengan antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan Bintek ini dan disepakatinya beberapa point rumusan hasil Bintek.

Menjelang Penutupan, disampaikan pemaparan tentang Reformasi Birokrasi oleh Ketua Tim Sekretariat RB Mahkamah Agung yang juga Sekretaris Ditjen Badilmiltun Ibu Jeanny H.V. Hutauruk, SE., MM., Ak., agar setiap Satker di lingkungan Peradilan TUN dapat meningkatkan capaian Reformasi Birokrasinya. Selanjutnya Penutupan Bintek juga dilakukan oleh Sekretaris Ditjen Badilmiltun Ibu Jeanny H.V. Hutauruk, SE., MM., Ak. (sudarsono/hr)

Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara (Virtual Account, E-SKUM dan SOP Kepaniteraan)

Pada tanggal 22-24 Pebruari 2018 kemarin, Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara menyelenggarakan “Bimbingan Teknis Adminstrasi Peradilan Tata Usaha Negara (Penggunaan dan Pemanfaatan  Virtual Account, e-SKUM dan SOP Kepaniteraan)”. Bintek yang diadakan di Hotel Salak Bogor yang berhadapan dengan Istana Bogor ini diikuti oleh 68 peserta yang terdiri dari para Panitera dan Bendahara Keuangan Perkara Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) se-Indonesia.

Bintek ini dibuka dengan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN Mahkamah Agung RI, Bapak Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H.  Dalam Pembukaan tersebut, Bapak Dirjen menyampaikan apresiasi atas capaian kemajuan di jajaran Peradilan TUN akhir-akhir ini, capaian mana harus menjadi penyemangat bagi insan Peradilan TUN untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengabdikan diri bagi bangsa dan negara. Beliau juga menyampaikan beberapa wejangan, mulai dari soal kepemimpinan, kedisiplinan, hingga kekompakan di antara warga Peradilan TUN. Tak lupa, Bapak Dirjen mengingatkan para peserta untuk selalu melaksanakan tugas sesuai hukum, dan menjauhi tindakan yang melanggar hukum.

Sesudah Pembukaan dan Pembinaan oleh Bapak Dirjen Badilmiltun MA RI, Bintek ini dilaksanakan dengan lancar hingga hari terakhir. Materi Bintek ini di samping telah disesuaikan dengan kebutuhan pada setiap Satuan Kerja Peradilan TUN se-Indonesia, juga secara futuristik mengarahkan setiap Satuan Kerja untuk lebih siap dengan perubahan dan tantangan zaman, utamanya berkaitan dengan kemajuan teknologi informasi. Secara rinci, materi Bintek ini adalah:

1. “SOP Tenaga Teknis dan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara”, yang disampaikan oleh YM Bapak Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH., Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI. Dalam penyampaian materi pada Bintek ini, YM Bapak Yodi Martono Wahyunadi mengawalinya dengan pemaparan makalah beliau yang berjudul “Standar Operasional Prosedur Tenaga Teknis (Hakim, Panitera, Jurusita Pengganti) Dan Administrasi Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara”. Sesudah pemaparan makalah tersebut, terbangun diskusi yang menarik antara beliau dengan para peserta, mulai dari hal-hal yang belum diketahui peserta hingga beberapa usulan berkaitan dengan perkembangan hukum yang terjadi sehingga perlu adanya penambahan/revisi SOP yang ada. Menariknya diskusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari pengalaman beliau sebelum menjadi Hakim Agung, yaitu sebagai Direktur Binganismin pada Ditjen Badilmiltun. Sebagai penutup, beliau memberikan berbagai wejangan bagi peserta, di antaranya berkaitan dengan pelaksanaan SOP ini, yang dalam kalimat beliau: “.... diharapkan Hakim, Panitera, Jurusita Pengganti, dan Petugas Administrasi Kepaniteraan lebih mudah dan pasti dalam mengerjakan tugas sehari-hari, sehingga akan terwujud ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara”.
2. “Pemanfaatan Rekening Virtual (Virtual Account) untuk Pembayaran Kasasi dan PK di lingkungan Peradilan TUN”, yang disampaikan oleh Bapak Asep Nursobah, S.Ag., MH., Hakim Yustisial pada MARI.

Penyampaian materi oleh Bapak Asep Nursobah ini terdiri atas tiga hal:

1. Pemaparan dan diskusi tentang Virtual Account untuk Pembayaran Kasasi dan PK di lingkungan Peradilan TUN, mulai dari sejarahnya, dasar hukumnya, kelebihannya, hingga cara mengatasi jika terjadi hambatan.
2. Praktek pemanfaatan Virtual Account, yang ternyata bukan saja secara simulasi dapat dilaksanakan oleh semua peserta, namun juga berhasil dilaksanakan praktek nyata atas pembayaran biaya Kasasi melalui Virtual Account oleh Panitera dan Bendahara Keuangan Perkara PTUN Pekanbaru selama kegiatan berlangsung.
3. Sebagai penutup, Bapak Asep Nursobah yang telah malang melintang dalam dunia teknologi informasi Kepaniteraan Mahkamah Agung, bahkan telah melakukan studi banding ke Federal Court of Australia, memaparkan pemanfaatan teknologi informasi di Mahkamah Agung dan prospek ke depannya.
4. “Pemanfaatan  e-SKUM untuk menghitung  panjar biaya perkara di Pengadilan dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat atau pencari keadilan dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara”, yang disampaikan oleh Bapak Juwan Jusliawan Al-Fauz, SE., Kasubbbag Pelaksanaan Anggaran MA RI. Dalam penyampaiannya, Bapak Juwan Jusliawan menyampaikan pemaparan tentang pemanfaatan e-SKUM di Peradilan TUN, mulai dari dasar hukum hingga kondisi pemanfaatan e-SKUM yang ada saat ini di Peradilan TUN. Setelah pemaparan dan diskusi dengan Peserta, Bapak Juwan Jusliawan langsung mengajak peserta untuk mempraktekkan pemanfaatan e-SKUM. Praktek e-SKUM ini juga berjalan lancar, di samping karena penyampaian yang menarik dari Bapak Juwan Jusliawan, semua peserta juga telah menyiapkan diri dengan membawa laptop dan aplikasi yang dibutuhkan.

Menjelang Penutupan, disampaikan pemaparan tentang Reformasi Birokrasi oleh Ketua Tim Sekretariat RB Mahkamah Agung yang juga Sekretaris Ditjen Badilmiltun Ibu Jeanny H.V. Hutauruk, SE., MM., Ak., agar setiap Satker di lingkungan Peradilan TUN dapat meningkatkan capaian Reformasi Birokrasinya. Penutupan Bintek dilaksanakan oleh Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara MA RI. Dalam Penutupan ini, Bapak Bapak Dirjen berpesan agar hasil Bintek ini segara disosialisasikan kepada Pimpinan Pengadilan dan rekan kerja, serta segera diaplikasikan. Bapak Dirjen menyampaikan selamat atas terselenggaranya Bintek ini, serta mendoakan agar semua Peserta pulang dengan selamat dan segera bersua kembali dengan keluarga.(sudarsono/hr)

Bimbingan Teknis Hakim Khusus Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Pada tanggal 6-8 Desember 2017 kemarin, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dengan dukungan Proyek Sustain melaksanakan “Bimbingan Teknis (Bintek) Hakim Khusus Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu”. Bintek yang diadakan di Novotel Bandung ini diikuti oleh 68 peserta yang terdiri dari para Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara se-Indonesia.

Bintek Pemilu ini dibuka dengan Pengarahan dari Ketua Kamar TUN MA RI, Yang Mulia Bapak Dr. Supandi, S.H., M.H. Dalam Pengarahan tersebut,Yang Mulia Ketua Kamar TUN MA RI menyampaikan bahwa saat ini tingkat kepercayaan kepada Peradilan TUN semakin meningkat, yang diantaranya terbukti dengan diberikannya kewenangan kepada Hakim TUN untuk menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu yang sangat penting ini. Untuk itu, beliau berpesan agar Hakim TUN Khusus Pemilu nantinya melaksanakan tugas menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu dengan baik, jujur, dan adil.

Sesudah Pembinaan dan Pemukaan oleh Yang Mulia Ketua Kamar TUN MA RI, Bintek ini dilaksanakan dengan lancar hingga hari terakhir. Materi Bintek ini telah disesuaikan dengan Tahapan Pemilu Yang Demokratis, mulai dari tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, tahap pembentukan lembaga penyelenggara Pemilu, hingga tahap pelaksanaan Pemilu yang dimulai dari pendaftaran calon peserta Pemilu hingga penyelesaian sengketa Pemilu, yang salah satunya dilaksanakan oleh Hakim PTUN Khusus Pemilu. Secara rinci, materi Bintek ini antara lain:

1. Pokok-Pokok Pikiran Dan Kerangka Sistematis UU NO. 7 Tahun 2017;
2. Manajemen Perkara dan Sengketa Proses Pemilu;
3. Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Melalui PTUN;
4. Sengketa Pelanggaran Adminsitrasi Pemilu;
5. Komisi Pemilihan Umum: Kelembagaan, Tupoksi, Dan Kaitannya Dengan Sengketa Proses Pemilu;
6. Eksistensi Bawaslu Dalam  Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Berdasarkan UU NO. 7 Tahun 2017;
7. Peran Peratun Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Langsung, Umum, Bebas Dan Rahasia, Serta Jujur Dan Adil.

Adapun pemateri Bintek ini adalah: YM. Dr. H Supandi SH., MH., Dr. Mulyono SH., S.Ip., MH., Dr. Istiwibowo SH., MH., Dr. Arifin Marpaung SH., Mhum., Hasyim Asy’ari, S.H., M.Si., PhD. (Anggota KPU), Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., PhD. (Anggota Bawaslu), Dr. Santer Sitorus SH., M.Hum., Dr. Bambang Heriyanto SH., MH., Dr. Dani Elpah SH., MH., Hj. Lulik Tri Cahyaningrum SH., MH., Ujang Abdullah SH., M.Si., Sudarsono SH., MH., dan Enrico Simanjuntak SH., MH.

Bintek ini dipungkasi dengan Pembinaan oleh Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara MA RI yang sekaligus menutup kegiatan pada Jumat petang tanggal 8 Desember 2017. Dalam Pembinaan ini, Bapak Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara MA RI menyampaikan amanat Konstitusi kepada para hakim, khususnya Hakim Pemilu di Lingkungan Peradilan TUN, untuk menegakkan Negara Hukum. Beliau mengingatkan, bahwa Pemilu adalah proses politik yang sarat tekanan dan kepentingan para pihak, oleh karenanya Hakim Khusus Pemilu dalam mengadili Perkara Pemilu harus menjalankan hukum dengan baik dan menjauhi segala bentuk korupsi, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. (darsono/ns)