KUNJUNGAN KERJA TIM  INOVASI PELAYANAN PUBLIK PTUN SERANG

Jakarta-28 April 2017, Tim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang melaksanakan kunjungan kerja ke Ditjen Badilmiltun bertempat di ruang Rapat Besar lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI.  Tim PTUN Serang  yang terdiri dari  DR. Bambang Priyambodo, S.H., M.H.(Ketua PTUN Serang), M. Ferry Irawan S.H., M.H.( Hakim ), Syafaat, S.H., M.H. M.M.(Hakim), Dolok Parulian Silaen, S.H.(Panitera), Dhonni Adhita Saputra, S.H.(Panitera Muda), Elvina Rentalia Tampubolon, S.H., M.H.(Staf), Adreas Ases, S.H., M.M.( Kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi, dan Pelaporan ), dan Hambali, S.H.(Juru Sita Pengganti) disambut dengan baik oleh Dr. Mayjen Tni Mulyono, S.H., S.Ip., M.H. (Dirjen Badilmiltun), Jeanny H.V. Hutauruk, S.E., AK., M.M., CA. (Setdijten Badilmiltun), Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.( Dir. Binganismin Diltun), Kol. CHK. Agung Iswanto, S.H., M.H.(Dir Binganismin Dilmil), Endang Murdiningsih, S.H., M.M.( Plt. Dir. Pranata dan Tatalaksana Perkara TUN) serta para Pejabat dan Staf di lingkungan Ditjen Badilmiltun MA RI. Kegiatan dimulai dengan pembukaan oleh Direktur Binganismin Diltun dan dalam kesempatan ini juga, Kasubdit Binmin Diltun berkesempatan untuk memaparkan hasil rapat tim Mahkamah Agung RI dengan BPK mengenai Keuangan Perkara.

Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka mempresentasikan hasil Inovasi  Pelayanan Publik (Pelayanan Publik Terpadu Excellent Service) yang telah diterapkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Masyarakat menilai pelayanan publik peradilan di Indonesia sangat rumit, lambat dan mahal, oleh sebab itu pengadilan TUN Serang bekerja keras untuk menciptakan ketertiban sistem layanan peradilan dan kemudahan akses layanan administrasi peradilan bagi para pencari keadilan.  Dalam sesi tanya jawab Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.( Dir. Binganismin Diltun) memberikan masukan agar Inovasi Pelayanan Publik ini dapat dipertahankan kualitas pelayanan mutunya, selain itu evaluasi serta kontrol yang berkelanjutan terhadap perilaku yang kurang mendukung seperti kontrol salinan putusan harus lebih maksimal lagi. Kol. CHK. Agung Iswanto, S.H., M.H.(Dir Binganismin Dilmil) juga memberikan masukan yakni, inovasi ini harus dipertahankan jangan sampai  dengan adanya pertukaran pimpinan mempengaruhi menurunnya pelayanan yang sudah diterapkan dengan baik di pengadilan TUN Serang.

Di akhir acara, Bapak Dr. Mayjen Tni Mulyono, S.H., S.Ip., M.H. (Dirjen Badilmiltun) menyampaikan rasa terima kasih dan mengapresiasi atas hasil kerja keras pengadilan TUN Serang dan diharapkan dengan terciptanya inovasi ini dapat menjadi pemacu dan percontohan bagi satker lain. Tidak hanya inovasi, namun juga untuk mewujudkan peran peradilan Tata Usaha Negara  yang agung ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu; pelayanan yang sederhana, cepat dan murah, kepercayaan masyarakat serta evaluasi dan kontrol yang maksimal. (hr)

Kegiatan Rakor Ditjenmiltun TA 2017 di Berastagi, Sumatera Utara

Sesuai surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 96/Djmt/Kep/2/2017 tanggal 10 Februari 2017, jajaran Ditjen Badilmiltun mengadakan rapat koordinasi (rakor) Tahun Anggaran 2017 di Hotel Sibayak Internasional, Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Rakor kali ini mengambil tema tentang: “Dengan Rapat Koordinasi TA 2017, Ditjen Badilmiltun MA RI Siap Menuju Program Akreditasi Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Yang Agung”. Kegiatan rakor diadakan selama 3 (tiga) hari, mulai dari tanggal 5 April 2017 s/d tanggal 7 April 2017, dengan peserta sebanyak 42 (empat puluh dua) orang, terdiri dari 18 (delapan belas) orang dari jajaran Peradilan Militer dan 19 (sembilan belas) orang dari Peradilan Tata Usaha Negara yang semuanya dibiayai dari DIPA Ditjen Badilmiltun, selebihnya terdapat 5 orang Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai peninjau atas biaya sendiri dalam kegiatan rakor tersebut.

Acara dibuka oleh Dirjen Badilmiltun, Mayjen TNI Dr, Mulyono, S, H.,S.IP., M.H, dan kemudian beliau memberikan pemaparan tentang pentingnya program akreditasi reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen Badilmiltun sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan citra peradilan yang agung sesuai cetak biru (blue print) pembaruan peradilan. Dalam hal tersebut ditekankan pentingnya nilai-nilai kepemimpinan (leadership) untuk menunjang pelaksanaan tupoksi badan peradilan. Secara khusus ditekankan mengenai signifikansi aspek SDM berbasis kompetensi, mulai dari rekrutmen sampai dengan promosi dan mutasi dalam menghasilkan layanan badan peradilan (output) yang berkualitas, prima, dan profesional. Selanjutnya, Sekretaris Ditjen Badilmiltun, Ibu Jeanny H.V. Huturuk, S.E., Ak.,M.M., C.A., memberikan pemaparan tentang:

(1) Persiapan Reformasi Birokrasi  Tahun 2017;

(2) SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kemudian, pada sesi berikutnya, dalam ruangan terpisah, namun diadakan secara pararel, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer Bapak Kolonel Ckh. Agung Iswanto, S.H., M.H. memberikan materi kepada jajaran Peradilan Militer tentang:(1) Pola Mutasi dan Promosi Hakim Peradilan Militer; (2) Pemetaan Ulang Pendelegasian Sebagian Wewenang Eselon I dan Kepala Pengadilan; (3) Akreditasi Pengadilan Militer (ISO). Sedangkan, bagi jajaran Peradilan Tata Usaha Negara, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, Bapak Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. memberikan materi menyangkut: (1) Pola Promosi dan Mutasi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara; (2) Standar Operasinal Prosedur (SOP) Pengadilan Tata Usaha Negara; (3) Akreditasi Pengadilan Tata Usaha Negara (ISO).

Dari keseluruhan pemaparan tersebut, para peserta secara bersama-sama merumuskan hasil rumusan rakor yang kemudian dibacakan dan diserahkan oleh Kol. Chk Haryadi Eko P, Kadilmilti III-Surabaya, mewakili jajaran Peradilan Militer dan Dr. Istiwibowo, S.H., M.Hum, Ketua PTTUN Jakarta, mewakili lingkungan Peratun. Hasil rumusan rakor tersebut dibacakan dan kemudian diserahkan kepada Dirjenbadilmiltun sebelum diadakan penutupan acara. Hasil rumusan rakor terdapat hal yang harus dilakukan di setiap satker dan terdapat pula masukan bagi penyusunan kebijakan yang dapat menjadi pedoman, guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan, baik bagi Ditjen Badilmiltun maupun bagi setiap jajaran pengadilan di bawahnya (enrico/hr).

Rapat Konsultasi DPRD Halmahera dengan Ditjen Badilmiltun MA RI

Jakarta – 07 April 2017 Tim DPRD Halmahera dan Ditjen Badilmiltun MA RI telah melaksanakan Rapat Konsultasi mengenai Rencana Usulan Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah Maluku Utara (Sofifi). Rapat konsultasi ini dihadiri oleh Tim DPRD Halmahera yang terdiri dari Asnawi Lagalante (Wakil Ketua DPRD Halmahera), Husein Said (Ketua Komisi I), Muhammad Abusama (Anggota DPRD Halmahera), Abdullah Majid (Anggota DPRD Halmahera), M.Yunus Najar, M.Si (Anggota DPRD Halmahera), Hud. H. Ibrahim (Anggota DPRD Halmahera),  Antoni Mahad (Anggota DPRD Halmahera), Bunyamin  Hi Daud (Sekretaris Komisi I DPRD Halmahera), Djunaidy A.Md. (Staf Pendamping), Irwan Yusuf (Staf Pendamping) dan perwakilan dari Ditjen Badilmiltun MA RI yang terdiri dari Dedi  Waryoman,S.Sos, M.H. (Kabag Umum Set. Ditjen Badilmiltun MA RI), Sri A.Sumarningrum, S.H., M.M. ( Kasubdit Bangganis Diltun), Ambar Sri Susilowati, SH., MH. (Kasudit Binmin Diltun), Djoko Purnomo, SH., MH. (Kasi Tata Kelola Diltun), Yuda Aji W. SH., MH. (Kasi Statdok Diltun), Sudiyono, SH. (Kasi Bimon Diltun), Nita Setyaningrum, ST., MSi. .(Staf Kasi Statdok Diltun), Hilda Riandini, A.Md (Staf Kasi Bimon Diltun). Acara dimulai dengan kata sambutan dari bapak Dedi  Waryoman, S.Sos., M.H. (Kabag Umum Set. Ditjen Badilmiltun MA RI) dan dilanjutkan dengan pemaparan oleh Asnawi Lagalante (Wakil Ketua DPRD Halmahera) tentang maksud dan tujuan Tim DPRD Halmahera berkunjung ke Ditjen Badilmiltun MA-RI.

Dalam kesempatan ini, Asnawi Lagalante menyampaikan kendala-kendala yang dialami oleh masyarakat pencari keadilan. Ketika masyarakat membutuhkan keadilan, mereka terkendala oleh jarak dan biaya transportasi yang sangat besar, sehingga mengurungkan niat dalam mencari keadilan. Hal ini dirasa sangat disayangkan sekali dan dirasa sangat perlu dibentuk sebuah Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah Maluku Utara (Sofifi) atau di wilayah Halmahera Selatan untuk memudahkan akses dan akomodasi para pencari keadilan dalam menuntut hak-hak mereka. Para Tim tampak antusias sekali dalam menyampaikan aspirasi masyarakat Halmahera. Masukan dan saran juga disampaikan oleh perwakilan dari Ditjen Badilmiltun MA RI tentang Prosedur Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Diharapkan dengan adanya kunjungan dalam rangka Audience/Konsultasi ini, semoga aspirasi-aspirasi rakyat yang disampaikan oleh Tim DPRD Halmahera dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga kedepannya keadilan dapat ditegakkan secara merata di seluruh Indonesia.(hr)

Pembinaan Oleh Hakim Agung Dan Dirjen Badilmiltun Bagi Pimpinan Peradilan TUN Tingkat Pertama Se-Indonesia

Mega Mendung, Bogor - Jum’at, 24 Maret 2017, dalam Diklat Teknis Kapita Selekta Sengketa TUN bagi Pimpinan Peradilan TUN yang diadakan oleh Balitbang Diklat Kumdil MA-RI dengan dukungan dari Proyek EU-UNDP SUSTAIN, dilaksanakanlah Pembinaan oleh Hakim Agung Yang Mulia Bapak Dr. Yulius, S.H., M.H., yang dilanjutkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Bapak Dr. Mulyono, S.H., SIP., M.H. Pembinaan tersebut dipandu oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Bapak Dr. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dalam Pembinaan ini, Yang Mulia Bapak Dr. Yulius, S.H., M.H. memberikan pengarahan berkaitan dengan teknis perkara, kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung terbaru yang harus diperhatikan oleh para Pimpinan Peradilan TUN, dan arahan agar para Pimpinan Peradilan TUN melaksanakan tugas sebaik-baiknya.

Dalam sesi selanjutnya, Bapak Dr. Mulyono, S.H., SIP., M.H. memberikan pengarahan kepada Para Pimpinan Peradilan TUN Tingkat Pertama perihal Leadership Principles, yang diantara materinya adalah teori kepemimpinan, ciri-ciri kepemimpinan, sifat kepemimpinan, 11 asas kepemimpinan, prinsip-prinsip kepemimpinan, dan kaitan antara kepemimpinan dengan Panca Dharma Hakim dan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim. (sudarsono/ns)