1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

DITJEN APPS




PDFCetakE-mail

Senin, 29 Juli 2013

Bimbingan Teknis Administrasi (Pola Bindalmin) sewilayah hukum PT.TUN Makassar 2013

(Makassar 24-26/7/2013) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menyelenggarakan bimbingan teknis administrasi (Pola Bindalmin) pada tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan 26 Juli 2013 bertempat di Hotel Quality Makassar. Tema kegiatan : Sosialisasi Otomatisasi Pola Bindalmin, SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawaian), SIAD-PTUN (Sistem Informasi Administrasi Perkara PTUN). Adapun peserta yaitu Panitera Muda Perkara, Panitera Muda Hukum, Panitera Pengganti, Kasub Kepegawaian dan Operator IT sewilayah hokum Pengadilan Tinggi TUN Makassar.

H. Sayuti, SH.,MH. Hakim Tinggi PTTUN Makassar membuka secara resmi acara Bintek, tampil sebagai pembicara Ervan Wiravan, SE.,MH. (Konsultan IT Ditjen Badilmiltun) dan Hilmi JH Kusumah, SH.,MH. (Staf Direktorat Bin Ganis Min TUN).

Materi selain berupa teori sekaligus praktek. Para peserta mengikuti kegiatan dengan serius dan sungguh sungguh.


PDFCetakE-mail

Rabu, 10 Juli 2013

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi TUN Jakarta

Jakarta, Senin, 8 Juli 2013 pukul 11.00 wib., bertempat di ruang sidang Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Lantai 12, telah dilangsungkan pelantikan dan sumpah jabatan Bapak H. Bambang Edy Sutanto Soedewo, S.H., M.H. sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi TUN Jakarta. Sebelum memangku jabatan tersebut beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi TUN Surabaya. Acara dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tingkat banding atau yang mewakili, Direktur Bin Ganis Mindiltun Bapak H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,M.H., para Hakim Tinggi, Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan TUN se-wilayah Hukum Pengadilan Tinggi TUN Jakarta, para tamu undangan lainnya serta seluruh Pegawai Pengadilan Tinggi TUN Jakarta.

Dengan adanya pelantikan, maka saat ini Pengadilan Tinggi TUN Jakarta telah mempunyai Wakil Ketua Pengadilan setelah hampir satu tahun mengalami kekosongan jabatan. Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Tinggi TUN Jakarta menyampaikan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bukanlah sekedar acara seremonialmelainkan mengandung makna sebuah pengukuhan terhadap tugas yang telah dipercayakan Negara kepada pejabat yang telah dilantik. Amanat tersebut harus diterima dengan rasa Tanggung Jawab disertai Dedikasi, Integritas, dan Profesionalisme.

Kepercayaan yang diberikan kepada pejabat yang baru saja dilantik agar dilaksanakan dengan karya nyata, kinerja yang tinggi sesuai dengan jabatannya. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap Tupoksi diharapkan nantinya menghasilkan outputyang optimal.

Pengadilan Tinggi TUN Jakarta masih memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, antara lain berkenaan dengan reformasi birokrasi yang  memerlukan supervisi berkesinambungan. Dalam rangka menyongsong terwujudnya peradilan modern, Pengadilan Tinggi TUN Jakarta sedang memprioritaskan pembangunan sistem Teknologi Informasi yang terintegrasi, terlebih dengan akan adanya sengketa TUN Pemilu Legislatif dimana waktu mengadilinya cukup singkat hanya 21 hari maka diperlukan dukungan sistem Teknologi Informasi yang memadai. Untuk menghadapi semua itu maka diperlukan sinergi yang baik antara Ketua, Wakil Ketua, para Hakim Tinggi dan seluruh unsur di Pengadilan Tinggi TUN Jakarta agar tercapai apa yang diharapkan.

Berbenah sambil membangun, membangun sambil berbenah. Dalam rangka menyambut bulan puasa, Ketua Pengadilan Tinggi TUN Jakarta juga menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa dan mohon maaf lahir dan batin. (sumber)


PDFCetakE-mail

Rabu, 12 Juni 2013

Rapat Koordinasi Pengadilan Tinggi TUN : Mempersiapkan Masuknya Perkara-Perkara Tata Usaha Negara Pemilu Menjelang Pemilu 2014

rakor sesi 3Jakarta- Rapat Koordinasi hari terakhir, Rabu 12 Juni 2012 diagendakan sebagai koordinasi diantara Ketua-Ketua Pengadilan Tinggi TUN untuk mempersiapkan masuknya perkara-perkara Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu menjelang pelaksanaan Pemilu 2014. Rapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Istiwibowo, SH, MH.

Dalam rapat koordinasi hari terakhir ini pula Dirjen Badilmiltun, Sulistyo, SH, MHum khusus berpesan pada ketua-ketua pengadilan tinggi agar dapat melakukan pembinaan dan pengawasan kepada hakim-hakim yang berada dalam wilayahnya, dalam hal kinerja maupun perilaku, terutama perilaku, karena hal ini juga merupakan pesan dari Ketua Mahkamah Agung RI kepada seluruh jajaran peradilan, termasuk peradilan TUN.

Dalam hal penyelesaian perkara tata usaha sengketa pemilu, Istiwibowo, SH, MH menekankan pentingnya peran Ketua, yaitu untuk melakukan koordinasi diantara para hakim, panitera pengganti serta unsur-unsur lain yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara (salah satunya supporting unit IT), karena sangat dibutuhkan kerja cepat dalam penyelesaian perkara sengketa pemilu agar tercapai target pemutusan perkara sejak gugatan dinyatakan lengkap, seperti yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2012. Selain itu nantinya para Ketua Pengadilan Tinggi TUN juga berperan penting dalam penyempurnaan gugatan.

Saran dari Istiwibowo, SH, MH sebagai Ketua PTTUN Jakarta dimana PTTUN Jakarta pernah menangani kasus sengketa tata usaha negara pemilu, beberapa hal yang perlu dipersiapkan menjelang masuknya perkara-perkara Sengketa Tata Usaha Pemilu, diantaranya persiapan ruang sidang, keamanan sidang, support dari IT, menyiapkan SDM hakim dan panitera, serta koordinasi diantara para hakim, kepaniteraan dan bagian IT.

Sangat mungkin akan masuk gugatan-gugatan melalui email, sehingga dianggap perlu untuk menunjuk personil yang dapat terus memantau email maupun website setiap hari. Mengenai masalah pemanggilan para pihak, ada kemungkinan pula dilakukan pemanggilan melalui email, maka perlu dipikirkan pula mekanismenya.

Mengenai hakim dan panitera pengganti, perlu dibuat majelis hakim yang anggotanya tetap, sehingga tidak terjadi overlap waktu sidang. Sedangkan untuk sumber daya panitera pengganti perlu disiapkan kompetensinya, sangat disarankan panitera pengganti dapat mengoperasikan komputer dengan baik, agar nantinya tidak menghambat penyelesaian perkara itu sendiri.

Selain masalah persiapan tersebut, perlu diperhatikan setelah perkara masuk dan berada di tangan majelis. Para majelis harus dapat membuat jadwal yang tepat agar dapat memenuhi syarat penyelesaian perkara 21 hari, disarankan pula perlu dibuat template putusan yang tepat sebagai alat bantu.

Karena banyaknya hal yang harus dipikirkan dan disepakati bersama, Istiwibowo, SH, MH menyarankan perlunya koordinasi lanjutan khusus untuk membicarakan perihal penyelesaian perkara sengketa tata usaha negara pemilu. (ns)


PDFCetakE-mail

Selasa, 11 Juni 2013

Pengarahan Para Hakim Agung Kamar TUN pada Rakor Peratun

rakorsesi2Jakarta - Selasa malam, 11 Juni 2013, para hakim agung kamar tata usaha negara, DR. H. Supandi, SH, MH, DR. H. Yulius, SH, MH, DR. H.M. Hary Djatmiko, SH, MS, DR. Irfan Fachruddin, SH, MH termasuk juga Ketua Kamar TUN yang baru dilantik pagi harinya, DR. H. Imam Subechi, SH, MH memberikan pengarahan dalam rapat koordinasi MA RI dengan para pimpinan peradilan tata usaha negara se-Indonesia.

Sebagai pembuka, Ketua Kamar TUN, DR. H. Imam Subechi, SH, MH menyampaikan bahwa pengadilan TUN itu mempunyai kekhususan, kerena langsung menyentuh kepada kebijakan pemerintahan, “Tunjukkan bahwa kita mampu!”, demikian pesan beliau. Beliau juga menyampaikan bahwa untuk kedepannya ide bersama kamar tata usaha negara adalah penuntasan minutasi, dan hal ini juga membutuhkan kerjasama dan dukungan dari satker pengadilan tata usaha negara, slah satunya dengan mengirimkan berkas dengan lengkap, terutama dalam bentuk soft copy. “Tunjukkan kekompakan bukan hanya lip service saja, dari seluruh jajaran peradilan tata usaha negara termasuk juga dari Kamar TUN MA RI.”, demikian beliau menambahkan pesannya.

Mengawali pengarahannya, Hakim Agung DR. H. Supandi, SH mengucapkan selamat bagi Ditjen Badilmiltun yang telah berhasil mengumpulkan para pimpinan peradilan tata usaha negara, sehingga rakor ini menjadi momentum yang penting dan sangat bermakna bagi tujuan koordinasi antara MA RI dengan pengadilan. Hakim Agung DR. H. Supandi, SH concern dengan revisi undang-undang administrasi pemerintahan, khususnya undang-undang peratun. Hal ini pun, beliau menyampaikan bahwa untuk mencapai tujuan rancangan undang-undang peratun yang baru nantinya, akan membutuhkan dukungan dan masukan dari para pimpinan dan hakim-hakim peratun. Harapan beliau, suatu hari nanti peradilan tata usaha negara dapat bertransformasi dari peradilan konvensional menjadi peradilan yang modern, transparan, akuntabel dan efisien. Hakim Agung H. Yulius, SH, MH menambahkan karena posisi hakim yang selalu menjadi sorotan publik, sangat penting para hakim peratun menjaga perilaku dan etikanya, jangan sampai terdengar lagi hakim peratun tertangkap karena melakukan tindakan melanggar hukum, "saling mengawasi, saling membina", demikian pesan beliau.

Satu-persatu para hakim agung memberikan pengarahannya, yang pada pokok masalahnya menghimbau agar peradilan tata usaha negara, mulai dari unsur pengadilan hingga Mahkamah Agung RI bersatu, kompak, mengarah pada tujuan yang sama, menjaga perilaku dan etika sebagai hakim untuk menuju peradilan tata usaha negara yang modern dan professional. (ns)

PDFCetakE-mail

Selasa, 11 Juni 2013

Evaluasi dan Proyeksi Implementasi IT di Jajaran Peratun

rakor sesi1Jakarta – Rapat koordinasi hari kedua, Selasa, 11 Juni 2013 membahas mengenai evaluasi dan proyeksi teknologi informasi di jajaran peradilan tata usaha negara dengan menghadirkan narasumber dari konsultan IT Ditjen Badilmiltun dan dimoderatori oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN, Yodi Martono Wahyunadi, SH, MH.

Saat membuka rapat, Dirjen Badilmiltun, Sulistyo, SH, MHum kembali  mengingatkan kepada para pimpinan pengadilan, bahwa mendesaknya kebutuhan pemanfaatan IT di jajaran peradilan tata usaha negara untuk mengejar ketertinggalan dari dua saudara tuanya, Pedilan Agama dan Peradilan Umum, sehingga untuk itu perlu komitmen dan kerjasama dari pimpinan pengadilan-pengadilan TUN untuk bersinergi dengan Ditjen Badilmiltun serta memotivasi dan melakukan pembinaan kepada satkernya masing-masing.

Teknologi informasi yang menjadi pembicaraan adalah mengenai pelaksanaan aplikasi SIADPTUN/SIADPTTUN dan SIMPEG PTUN. Pengadilan TUN yang telah ditunjuk menjadi pilot project ujicoba penerapan SIADPTUN/SIADPTTUN dipersilakan memberikan laporan mengenai pelaksanaan aplikasi termasuk kendala/hambatan yang dialami selama menggunakan aplikasi tersebut. Banyaknya pertanyaan dan masukan didalam rapat menunjukkan besarnya rasa antusiasme dari para pimpinan pengadilan untuk memajukan peradilan tata usaha negara, bahkan salah satu satker pengadilan TUN bermaksud mengundang langsung konsultan IT Badilmiltun untuk datang ke pengadilan dan memberikan pembinaan dan pelatihan langsung kepada pegawainya. Ujicoba aplikasi SIADPTUN/SIADPTTUN pun telah ditambah kepada 10 pengadilan lagi, sehingga total ada 15 pengadilan TUN yang diujicobakan aplikasi tersebut.                               

Selain itu juga dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program aplikasi yang telah berjalan, seperti pelaporan perkara dan keuangan perkara melalui website sms.mahkamahagung.go.id, Direktori Putusan serta penggunaan surat elektronik (email) yang dipresentasikan langsung oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN. "Meskipun saat ini berada dibawah, namun jika terus mendaki kelak juga akan berada diatas dan saat diatas nanti tidak akan terasa lamanya dan beratnya pendakian yang telah dilakukan", demikianlah pesan Direktur memotivasi para pemimpin pengadilan TUN ketika menutup rakor sesi pertama tersebut. (ns)




JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

Ucapan dan Berita Keluarga

  • ucapan ramadhan.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday774
mod_vvisit_counterYesterday1122
mod_vvisit_counterThis week5985
mod_vvisit_counterAll days1279378

We have: 13 guests online
Your IP: 54.227.11.2
 , 
Today: Jul 25, 2014

peraturan-button