Ditulis oleh Hari Darmawan

Cetak

Syarat Hakim di Peradilan Militer

Syarat untuk menjadi Hakim Militer, Militer Tinggi dan Militer Utama pada intinya sama, namun yang membedakan adalah pangkat terendah yang dijadikan sebagai standar minimumnya (UU no 31 tahun 1997: Bab II a pasal 18, 19, 20).

Pasal 18

Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Militer, seorang Prajurit harus memenuhi syarat:

a.   bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b.   setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

c.   tidak terlibat partai atau organisasi terlarang;

d.   paling rendah berpangkat Kapten dan berijazah Sarjana Hukum;

e.   berpengalaman di bidang peradilan dan/atau hukum; dan

f.    berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

Pasal 19

Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Militer Tinggi, seorang Prajurit harus memenuhi syarat:

a.   bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b.   setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

c.   tidak terlibat partai atau organisasi terlarang;

d.   paling rendah berpangkat Letnan Kolonel dan berijazah Sarjana Hukum;

e.   berpengalaman di bidang peradilan dan/atau hukum; dan

f.    berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

Pasal 20

Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Militer Utama, seorang Prajurit harus memenuhi syarat:

a.   bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b.   setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

c.   tidak terlibat partai atau organisasi terlarang;

d.   paling rendah berpangkat Kolonel dan berijazah Sarjana Hukum;

e.   berpengalaman sebagai Hakim Militer Tinggi atau sebagai Oditur Militer Tinggi; dan

f.    berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

Link Untuk Pedoman Lainnya :

>> Tugas dan Wewenang Hakim Peradilan Militer

>> Kenaikan Pangkat Hakim Peradilan Militer

>> Pemberhentian Hakim Peradilan Militer