Peninjau Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Tahun 2025

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 1178/DJMT/UND.HM3.1.1/X/2025 tanggal 13 Oktober 2025, perihal Undangan Rapat Koordinasi Teknis di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, maka demi ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, …
Read More

UNDANGAN PEMBINAAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI YUDISIAL

Berdasarkan surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, Nomor 42/WKMA.Y/UND.HM3.1.2 /X/2025 tanggal 22 Oktober 2025, Perihal Undangan Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial. Yang ditujukan Kepada Yth: Panitera Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama 4 (empat) Lingkungan Peradilan Seluruh …
Read More

Himbauan untuk Mengikuti Seminar Nasional Program Pertukaran Pengetahuan YSEALI

Menindaklanjuti Memorandum Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI Nomor 21/KM.BIN/HM3.1.2/X/2025 tanggal 9 Oktober 2025 perihal Himbauan untuk Mengikuti Seminar Nasional Program Pertukaran Pengetahuan YSEALI dengan topik : โ€œSexual Harassment at Workplace 101 & How American Courts Handle Harassment and Bullying …
Read More

RAPAT KOORDINASI TEKNIS TAHUN 2025

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Tahun 2025 pada: ๐Ÿ“… 4 sd. 6 November 2025 ๐Ÿ“ Hotel Grand Travello, Bekasi โ€“ Jawa Barat dengan ini kami mengundang …
Read More

PEMANGGILAN PESERTA PENILAIAN PROFIL/PROFILE ASSESSMENT BAGI CALON PIMPINAN PENGADILAN TK. PERTAMA PADA LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA TAHUN 2025

Dalam rangka pengisian jabatan pimpinan pengadilan tingkat pertama pada lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara akan menyelenggarakan kegiatan Penilaian Profil/Profile Assessment bagi Calon Pimpinan Pengadilan Tk. Pertama di Lingkungan Peradilan …
Read More

Pemberitahuan ke III Pelaporan LHKPN Satker

Dengan ini disampaikan kepada wajib lapor yang berdasarkan hasil verifikasi KPK dinyatakan berstatus “Perlu Perbaikan” kembali agar segera melakukan perbaikan pelaporan LHKPN. Kewajiban perbaikan ini telah diatur dalam Pasal 10A ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 …
Read More

SURAT KEPUTUSAN DIRJEN BADILMILTUN NO 464/DJMT/SK.TI1.1.1/IX/2025 TENTANG PEMBERLAKUAN PENGGUNAAN APLIKASI PERSURATAN SIMPAN TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Berikut kami sampaikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 464/DJMT/SK.TI1.1.1/IX/2025 tentang Pemberlakuan Penggunaan Aplikasi Persuratan SIMPAN Terintegrasi di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara 464/DJMT/SK.TI1.1.1/IX/2025
Read More