Jakarta – Ditjen Badilmiltun. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam meingkatkan Pelayanan Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara telah membuat lomba Video Pelayanan Pengadilan yang di ikuti oleh seluruh satuan kerja di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Penilaian Video Pelayanan Pengadilan dilaksanakan di Grand Mercure Kemayoran, Jl. H. Benyamin Sueb Kav. B6 Superblock Mega Kemayoran, Jakarta Pusat (4 s.d 5 Oktober 2021).

Tim Penilai Video Pelayanan Pengadilan telah melakukan seleksi secara ketat berdasarkan kategori yang telah ditentukan, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, Dr. H. Hari Sugiharto, S.H., M.H. turut berperan aktif dalam mengawasi jalannya kegiatan Penilaian Video Pelayanan Peradilan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara di dalam membuat kegiatan penilaian ini bukan hanya untuk menunjukan Pelayanan Pengadilan saja, tapi juga untuk mendorong seluruh satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara agar terus meningkatkan dan memberikan pelayanan terbaik kepada setiap pencari keadilan sehingga bisa mewujudkan visi Mahkamah Agung yaitu “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG”.

Untuk meningkatkan Pelayanan Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara turut mendatangkan Narasumber yang berkompeten dari Sekeretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Agus Uji Hantara. Dengan adanya materi-materi yang diberikan oleh narasumber diharapkan bisa meningkatkan kualitas, kuantitas dan kecepatan dalam memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan.

Di dalam pelaksanaannya tidak lupa tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan covid-19 dimana panitia dan peserta telah menjalani swab antigen serta menggunakan masker dan tetap menajaga jarak.

1 2
3 4

Jakarta – Ditjen Badilmiltun. Dalam upaya meningkatkan pemberian pelayanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah melaksanakan dan membuat Tim Kelompok Kerja Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara pada hari Rabu s.d Jumat tanggal 29 September 2021 s.d 1 Oktober 2021 bertempat di Grand Orchard Hotel, Jl. Rajawali Selatan Raya No. 1b, RT. 11/RW.6 Gn. Saharai Utara, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat.

Dalam Pelaksanaanya acara dibuka langsung oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, Dr. H. Hari Sugiharto, S.H., M.H., dalam sambutannya Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara berharap materi yang akan diberikan oleh narasumber nantinya dapat menambah ilmu pengetahuan kita terkait dengan pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di lingkungan Peradilan, dan diharapkan masukan-masukan yang diberikan bisa menambah ilmu pengetahuan baik normatif maupun praktis, pelayanan bantuan hukum merupakan salah satu program rencana aksi nasional sehingga dengan adanya petunjuk teknis ini bisa menjadi pedoman bagi satuan kerja di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Berikut adalah Tim Kelompok Kerja Penysunan Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu :

  • Indaryadi, S.H., M.H. selaku Ketua PTUN Jakarta
  • Subur M.S, S.H., M.H. selaku Ketua PTUN Bandung
  • Nelvy Christin, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua PTUN Serang
  • Dikdik Somantri, S.H., S.IP., M.H. selaku Hakim PTUN Bandung
  • Tri Cahya Indra Permana, S.H., M.H. selaku Hakim PTUN Jakarta
  • Eko Yulianto, S.H., M.H. selaku Hakim PTUN Jakarta
  • Enrico Simanjuntak, S.H., M.H. selaku Hakim PTUN Jakarta
  • Agus Abdur Rahman, S.H., M.H. selaku Hakim Yustisial Ditjen Badilmiltun
  • Muhammmad, S.H. selaku Panitera PTUN Jakarta
  • Kiswono, S.H., M.H. selaku Plt. Panitera PTUN Bandung
  • Suhendra, S.H. selaku Panitera PTUN Serang

Adapun Narasumber pada Tim Kelompok Kerja Penysunan Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu yaitu Kepala Sub Bidang Program Bantuan Hukum BPHN Kemenkumham, Masan Nurpian, S.H., M.H.

Ditengah pelaksanaan masih dalam situasi pandemi covid-19, maka dalam pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tidak lupa selalu menerapkan protokol kesehatan dengan melakukan swab antigen kepada seluruh panitia dan peserta yang hadir. Serta selalu menggunakan masker, menjaga jarak dan menggunakan handsanitizer.

1 2
3 4
5 6

Jakarta – Ditjen Badilmiltun. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam meningkatkan kompetensi bagi Para Hakim telah melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Pendalaman Pemeriksaan Sengketa Pertanahan Bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2021, yang bertempat di Hotel Aryaduta Menteng, Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 44-48, RT.7/RW.1, Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta 10110 (08/09/2021).

Di dalam pembukaan kegiatan Bimbingan Teknis Pendalaman Pemeriksaan Sengketa Pertanahan Bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2021 secara resmi dibuka langsung oleh Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. selaku Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan didampingi oleh Dr. H. Hari Sugiharto, S.H., M.H. selaku Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam amanatnya berharap Bimbingan Teknis tidak dianggap hanya menjadi rutinitas tapi ini adalah salah satu kegiatan untuk mengasah kompetensi Para Hakim, sehingga bisa mewujudkan hakim yang berkualitas baik hard kompetensi maupun soft kompetensi.

Demi tercapainya peningkatan kompetensi dalam kegiatan Bimbingan Teknis Pendalaman Pemeriksaan Sengketa Pertanahan Bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2021 menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten dan berpengalaman dibidangnya, berikut narasumber-narasumber yang dihadirkan :

1. Agus Sekarnadji, S.H., M.Hum. dengan materinya tentang Sengketa Pertanahan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja.
2. Kadar Slamet, S.H., M.Hum. dengan materinya tentang Sengketa Pertanahan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.
3. Bagas Agus Widjayanto, S.H., M.H. dengan materinya tentang Penanganan dan Penyelesaian Sengketa dan Konflik Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara berharap dengan adanya kegiatan Bimbingan Teknis Pendalaman Pemeriksaan Sengketa Pertanahan Bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara bisa meningkatkan ilmu pengetahuan bagi para hakim di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga bisa menumbuhkan hakim-hakim yang berkompeten yang dapat mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung.

Di dalam pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Pendalaman Pemeriksaan Sengketa Pertanahan Bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara tidak lupa tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan virus covid-19 dengan melakukan swab bagi para peserta dan panitia yang hadir secara luring, menggunakan masker, menjaga jarak dan menggunakan handsinitizer.

photo1631094866 2 photo1631249529
Narsum1 2 photo1631094866 3
   

1

Jakarta, ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id. Pada hari rabu tanggal 03 s/d 05 Maret 2021 bertempat di Hotel Aryaduta Menteng, Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 44-48 RT. 7 RW. 1, Gambir Jakarta 10110, telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Secara Elektronik Bagi Hakim Tingkat Pertama dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, acara dibuka langsung oleh Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. selaku Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam pelaksanaannya dilakukan secara tatap muka dan secara elektronik yaitu melalui zoom meeting, pembukaan acara pada kegiatan Bimbingan Teknis Secara Elektronik Bagi Hakim Tingkat Pertama dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilakukan secara khidmat dan tidak lupa tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan virus COVID-19.

Pada pembukaan Dirjen Badilmiltun memberikan amanat yaitu Bimbingan Teknis merupakan salah satu upaya kita untuk meningkatkan kompetensi Aparatur Pengadilan khusunya tenaga teknis Peradilan, Dirjen Badilmiltun juga meminta para Hakim tidak bekerja secara biasa-biasa saja dan mau tidak mau Hakim harus berubah dan mengikuti keadaan saat ini, maka diharapkan para Hakim bisa terus meningkatkan Kompetensi sehingga bisa mencapai visi dan misi Mahkamah Agung.

Bimbingan Teknis Secara Elektronik Bagi Hakim Tingkat Pertama dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara di isi oleh narasumber-narasumber yang kompeten dan berpengalman dibidangnya yaitu :

1. Aria Suyudi, S.H., LL.M. dengan materi Filosofi E-Litigasi

2. Yuliant Prajaghupta, S.H. dengan materi Masuknya Pihak Intervensi Dalam E-Litigasi

3. Dikdik Somantri, S.H., S.IP., M.H. dengan materi Pembuktian dan Putusan Dalam E-Litigasi

4. Hery Abduh Sasmito, S.H., M.H. dengan materi Proses Jawab Jinawab Dalam E-Litigasi

2 3
4 5

Jakarta, 3 November 2020 bertempat di gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI lt. 9, Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah melaksanakan Acara Pembukaan secara virtual dan gabungan antara dua kegiatan Bimbingan Teknis yaitu Kegiatan Bimbingan Teknis Keuangan Perkara bagi Para Panitera Muda Perkara dan Bendahara Keuangan Perkara serta  Kegiatan Bimbingan Teknis Pemeriksaan Alat Bukti Elektronik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2020. Kegiatan diawali dengan laporan oleh Bapak Sudiyono, SH., MH. (Kasubdit Binmin Diltun) dan dilanjutkan dengan pengarahan oleh Ibu Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. (Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara).

Sebelum memberikan arahan, Dirjen Badilmiltun MA RI terlebih dahulu melakukan pengecekan kehadiran daripada peserta kegiatan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan para peserta kegiatan Bintek dalam mengikuti acara ini secara khitmat dan dapat menerima materi lebih maksimal. Dirjen menekankan agar peserta mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh serta mampu meningkatkan lagi kompetensinya,  menambah pengetahuan dan mampu bersaing dalam meningkatkan kompetensi, mengingat kedepan akan lebih besar lagi tantangan dalam pelaksanaan pekerjaan. “Jabatan adalah amanah, integritas seseorang sangat berpengaruh penting”, ucap Ibu Dirjen.

Setelah para peserta menerima pengarahan dari Dirjen, acara kemudian dilanjutkan di Kelas virtual masing-masing. Kegiatan Bimbingan ini dijadwalkan akan terlaksana  selama 3 hari, mulai dari tanggal 3 sampai dengan 5 November 2020.

Share to Social Media