Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 1026/Djmt/B/7/2022, tanggal 15 Juli 2022, perihal: Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2022 serta Hasil Penilaian oleh Tim Penilai yang dilaksanakan pada Tanggal 22 - 23 Agustus 2022 di Jakarta, Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara mengumumkan Finalis 5 (lima) Besar Kategori Video Profil Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Tahun 2022, disusun berdasarkan urutan alfabet sebagai berikut :

SIlahkan download link di bawah ini untuk informasi lebih lanjut :

 >> Pengumuman Lomba Video <<

Jakarta – Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah melaksanakan kegiatan Kelompok Kerja Penyusunan Standarisasi Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) pada hari Rabu s.d Jumat, tanggal 23 s.d 25 Maret 2022 bertempat di REDTOP Hotel & Convention Center, Jl. Pecenongan No.2 No.72, RT.2/RW.4, Kb. Klp., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10120.

Kegiatan dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. dan tim perumus yaitu :

  • Nurman Sutrisno, S.H., M.Hum selaku Hakim Tinggi PT TUN Jakarta
  • Budhi Hasrul, S.H., selaku Hakim Tinggi PT TUN Jakarta
  • Mohammad Husein Rozarius, S.H., M.H. selaku Hakim Tinggi PT TUN Jakarta
  • Hendro Puspito, S.H., M.H. selaku Hakim Tinggi PT TUN Surabaya
  • Agus Abdur Rachman, S.H., M.H. selaku Hakim Yustisial Ditjen Badilmiltun
  • Dwianto Budiman, S.E., M.M. selaku Kasi Bimbingan dan Monitoring Diltun Ditjen Badilmiltun.

Dalam Penyusunan Standarisasi Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB, Subkoordinator Perumusan Kebijakan Canggih Hangga Wicaksono, S.T. dengan materi Kebijakan Reformasi Birokrasi Transformasi Birokrasi Sampai 2025.

1 22
33 44
5 6

Jakarta – ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Penatakelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara bertempat di Ruang Command Center Lt. 9 pada hari kamis s.d jumat tanggal 16 s.d 17 desember 2021.

Kegiatan Bimtek Penatakelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan secara daring melalui zoom meeting, Dr. Drs. H. Ach. Jufri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Ditjen Badilmiltun turut hadir untuk memberikan arahan kepada para peserta Bimbingan Teknis, Adapun kegiatan dihadiri oleh seluruh satuan kerja di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan juga menghadirkan narasumber yaitu Aminuddin Bukhary Harahap, S.Kom dan Didik Irfan Setiawan, Amd. Kom. Selaku Tim Development MARI serta Taufik Hidayat dari Trisentosa Raya Esolusi.

1 2
3 4
5 6

Jakarta – Ditjen Badilmiltun. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam meingkatkan Pelayanan Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara telah membuat lomba Video Pelayanan Pengadilan yang di ikuti oleh seluruh satuan kerja di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Penilaian Video Pelayanan Pengadilan dilaksanakan di Grand Mercure Kemayoran, Jl. H. Benyamin Sueb Kav. B6 Superblock Mega Kemayoran, Jakarta Pusat (4 s.d 5 Oktober 2021).

Tim Penilai Video Pelayanan Pengadilan telah melakukan seleksi secara ketat berdasarkan kategori yang telah ditentukan, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, Dr. H. Hari Sugiharto, S.H., M.H. turut berperan aktif dalam mengawasi jalannya kegiatan Penilaian Video Pelayanan Peradilan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara di dalam membuat kegiatan penilaian ini bukan hanya untuk menunjukan Pelayanan Pengadilan saja, tapi juga untuk mendorong seluruh satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara agar terus meningkatkan dan memberikan pelayanan terbaik kepada setiap pencari keadilan sehingga bisa mewujudkan visi Mahkamah Agung yaitu “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG”.

Untuk meningkatkan Pelayanan Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara turut mendatangkan Narasumber yang berkompeten dari Sekeretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Agus Uji Hantara. Dengan adanya materi-materi yang diberikan oleh narasumber diharapkan bisa meningkatkan kualitas, kuantitas dan kecepatan dalam memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan.

Di dalam pelaksanaannya tidak lupa tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan covid-19 dimana panitia dan peserta telah menjalani swab antigen serta menggunakan masker dan tetap menajaga jarak.

1 2
3 4

Jakarta – Ditjen Badilmiltun. Dalam upaya meningkatkan pemberian pelayanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah melaksanakan dan membuat Tim Kelompok Kerja Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara pada hari Rabu s.d Jumat tanggal 29 September 2021 s.d 1 Oktober 2021 bertempat di Grand Orchard Hotel, Jl. Rajawali Selatan Raya No. 1b, RT. 11/RW.6 Gn. Saharai Utara, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat.

Dalam Pelaksanaanya acara dibuka langsung oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, Dr. H. Hari Sugiharto, S.H., M.H., dalam sambutannya Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara berharap materi yang akan diberikan oleh narasumber nantinya dapat menambah ilmu pengetahuan kita terkait dengan pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di lingkungan Peradilan, dan diharapkan masukan-masukan yang diberikan bisa menambah ilmu pengetahuan baik normatif maupun praktis, pelayanan bantuan hukum merupakan salah satu program rencana aksi nasional sehingga dengan adanya petunjuk teknis ini bisa menjadi pedoman bagi satuan kerja di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Berikut adalah Tim Kelompok Kerja Penysunan Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu :

  • Indaryadi, S.H., M.H. selaku Ketua PTUN Jakarta
  • Subur M.S, S.H., M.H. selaku Ketua PTUN Bandung
  • Nelvy Christin, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua PTUN Serang
  • Dikdik Somantri, S.H., S.IP., M.H. selaku Hakim PTUN Bandung
  • Tri Cahya Indra Permana, S.H., M.H. selaku Hakim PTUN Jakarta
  • Eko Yulianto, S.H., M.H. selaku Hakim PTUN Jakarta
  • Enrico Simanjuntak, S.H., M.H. selaku Hakim PTUN Jakarta
  • Agus Abdur Rahman, S.H., M.H. selaku Hakim Yustisial Ditjen Badilmiltun
  • Muhammmad, S.H. selaku Panitera PTUN Jakarta
  • Kiswono, S.H., M.H. selaku Plt. Panitera PTUN Bandung
  • Suhendra, S.H. selaku Panitera PTUN Serang

Adapun Narasumber pada Tim Kelompok Kerja Penysunan Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu yaitu Kepala Sub Bidang Program Bantuan Hukum BPHN Kemenkumham, Masan Nurpian, S.H., M.H.

Ditengah pelaksanaan masih dalam situasi pandemi covid-19, maka dalam pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tidak lupa selalu menerapkan protokol kesehatan dengan melakukan swab antigen kepada seluruh panitia dan peserta yang hadir. Serta selalu menggunakan masker, menjaga jarak dan menggunakan handsanitizer.

1 2
3 4
5 6

Share to Social Media

Tekan play untuk mengaktifkan fitur baca