BIMTEK UPAYA ADMINISTRATIF DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA DI BANDUNG, TUAKA TUN SAMPAIKAN 6 (ENAM) POINT PENTING BAGI PARA KETUA DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Bandung: Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara menyelenggarakan Bimbingan Teknis Upaya Administratif dalam Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada hari Rabu s.d. Jumat, tanggal 3 s.d. 5 November 2021 bertempat di Pullman Bandung Grand Central Hotel
Jl. Diponegoro No. 27, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Acara yang dilakukan secara tatap muka ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, kegiatan ini turut mengundang Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung, Hakim Agung pada Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung, dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, juga diikuti oleh para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Bandung, dan Kasubag Litigasi pada Bagian Bantuan Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat.
Kegiatan Bimtek ini dibuka dengan penyampaian Keynote Speech oleh Yang Mulia Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, lalu pada kesempatan kali ini terdapat beberapa hal penting yang disampaikan kepada para Peserta, baik yang menyangkut materi bimbingan teknis, maupun diluar materi bimbingan teknis yang saat ini berkembang dengan pesat seiring dengan berkembangnya peran dari Peradilan Tata Usaha Negara bagi Nusa dan Bangsa, yaitu Pertama, terkait dengan upaya administratif, Kedua, mengenai Fiktif Positif, Ketiga, mengenai Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024, Keempat, mengenai E-Court dan SIPP, Kelima, mengenai Kepemimpinan Pengadilan, dan Keenam atau yang terakhir mengenai kedisiplinan para Hakim. Tuaka TUN juga mengingatkan bahwa kepemimpinan kita bukan hanya akan dipertanggungjawabkan di dunia namun lebih jauh di akhirat kelak. Secerdas dan sehebat apapun kita, jika tidak memiliki integritas maka tidak akan bernilai apapun. Pepatah barat mengatakan If you have no integrity, then you have nothing. Oleh karenanya, hindari sekecil apapun kesalahan sebagaimana yang telah disampaikan oleh YM Ketua Mahkamah Agung dalam Pembinaan di Manado tanggal 21 Oktober 2021 yang lalu dimana beliau mengatakan “Jika kita tidak mampu menjadi contoh yang baik bagi orang lain, janganlah menjadi sebab untuk terjadinya keburukan, karena satu keburukan akan merusak seribu kebaikan yang sudah dilakukan”.
Bimbingan Teknis Upaya Administratif dalam Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Bapak Prof. Dr. H. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. (Rektor Universitas Diponegoro), dan Bapak Andi Anto, S.Sos., M.AP. (Plt. Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian), dan Yang Mulia Dr. H. Yulius, S.H., M.H. (Hakim Agung pada Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI). Setelah penyampaian materi oleh para Narasumber, kegiatan Bimbingan Teknis ini ditutup dengan penyerahan Hasil Rumusan Bimbingan Teknis. Hasil Rumusan Bimbingan Teknis Upaya Administrasi dalam Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk Tim Pokja Kamar Tata Usaha Negara dalam rapat Peleno Mahkamah Agung RI.
Rangkaian kegiatan Bimbingan Teknis ini diakhiri dengan Jalan Sehat pada hari Jumat, tanggal 5 November 2021 pukul 06.00 WIB di Lapangan Gasibu, Jalan Diponegoro, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung. Olahraga ini merupakan salah satu upaya untuk menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19.