Awal Tahun 2020 Sekretaris Mahkamah Agung RI Melantik Pejabat Eselon III Ditjen Badilmiltun

Jakarta- ditjenmiltun.net. Rabu, 8 Januari 2020 bertempat di Tower Mahkamah Agung RI Lantai 2 Jalan Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Pusat, Sekretaris Mahkamah Agung RI A.S Pudhoharsoyo, S.H., M.Hum., melantik dan mengambil sumpah 3 (tiga) pejabat Eselon III Ditjen Badilmiltun.

 


Selain melantik 3 pejabat eselon III Ditjen Badilmiltun, Sekretaris Mahkamah Agung RI  juga melantik 15 pejabat eselon III, 15 pejabat eselon IV dan 1 pejabat fungsional di lingkungan MA RI.

Pelantikan ini tertuang dalam 3 (tiga) surat keptusan Sekretaris MA, pertama Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 1054/SEK/Kp.I/SK/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019, kedua Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 1055/SEK/Kp.I/SK/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019, dan ketiga Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 1069/SEK/Kp.I/SK/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019.

Dihadapan Sekretaris MA, para pejabat yang dilantik bersumpah akan setia dan taat kepada UUD 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. "Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab," ucap para pejabat yang dilantik di hadapan Sekretaris MA.

Berikut 3 (tiga) Pejabat Eselon III Ditjen Badilmiltun yang dilantik :

  1. Nuraini, S.H., M.H., dilantik menjadi Kepala Sub Direktorat Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Militer pada Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sebelumnya Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Grasi Pidana Militer pada Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Militer Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
  2. Dyah Yulianti, S.H., M.H., sebagai Kepala Sub Direktorat Kasasi Pidana dan Tata Usaha Militer pada Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Militer Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sebelumnya Kepala Seksi Adminitrasi Berkas Perkara Hak Uji Material dan Sengketa Pajak pada Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha nedara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
  3. Ruthscheeldiaz, S.H., M.H., sebagai Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Grasi Pidana Militer pada Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Militer Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sebelumnya Kepala Seksi Penelahaab Berkas Perkara Tahanan pada Direktorat Pranata dan Tata Laksana perkara Tata Usaha Negara Direktorat Jenderal Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pelantikan dan pengembilan sumpah  dihadiri oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN, Kepala Badan Pengawasan,  Panitera Mahkamah Agung,  para Eselon II pada Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya Sekretaris Mahkamah Agung RI berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan bimbingan dan tuntunannya.

Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP)


Jakarta-ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id. Senin, 6 Januari 2020 bertempat di Ruang Rapat Besar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58 Cempaka Putih Jakarta Pusat diselenggarakan Rapat Koordinasi Evaluasi SOP di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2019. Rapat Koordinasi ini dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Rapat Koordinasi Evaluasi SOP ini dihadiri oleh para Pejabat Eselon II, III dan IV di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam Penyusunan dan Evaluasi SOP masih terdapat beberapa kesalahan dan  belum sesuai dengan Tugas dan fungsi dan masih harus diperbaharui, diantaranya :

  1. Pada Penulisan SOP di Bagian Sekretariat masih harus diperbaiki dalam penulisannya;
  2. Pada Dasar Hukum terdapat Peraturan yang tidak berlaku lagi masih dicantumkan, dan tidak  disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku dalam penulisan SOP dan Tusi nya;
  3. Pada Mutu Baku (waktu) masih beda-beda waktunya (Hari, Menit, Jam) belum ada tolak ukurnya dalam mengerjakan tugas;
  4. Pada Kolom Aktifitas langkah2nya harus ada perintah  dari atasan berdasarkan disposisi;
  5. Pada  Diagram Flow Chart pada kolom Pelaksanaan belum  sesuaikan dengan aktifitas yang ada;
  6. SOP Akreditasi, Bimtek, Penjaminan Mutu, Surat Keluar harus seragam pada  Kesekretariatan, Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer dan Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara;
  7. Penulisan pada Pendahuluan SOP Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara belum ada uraian tugas dan fungsinya;
  8. Evaluasi SOP TA 2019 diberikan waktu 1 (satu) bulan untuk direvisi kembali dan diserahkan kembali ke Direktur Jenderal Badilmiltun untuk ditandatangani.

 

Permintaan Nama Peserta Kegiatan Konsolidasi dan Rekonsilidasi Data SAIBA dan SIMAK BMN dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan DIPA 005.05 Semester II tahun 2019

Sehubungan akan dilaksanakannya kegiatan Konsolidasi dan Rekonsiliasi Data SAIBA dan SIMAK BMN  dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan DIPA 005.05 Semester II Tahun 2019 Ditjen Badilmiltun dan untuk mendorong peningkatan kualitas Laporan Keuangandi Lingkungan Mahkamah Agung RI, bersama ini dengan hormat diminta untuk menugaskan 2 (dua) orang Pegawai terdiri dari 1 (satu) orang operator SAIBA-W dan  1 (satu) orang  SIMAKBMN-W untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut :

  1. UNDANGAN.
  2. JADWAL ACARA KEGIATAN.

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2019

Jakarta-ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id. Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Perintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementas Sistem Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkakah Agung RI pada Tahun 2018 memperoleh nilai 65,53 (B) atau Baik, nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja dan di Tahun 2019 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara  Mahkamah Agung RI ada peningkatan nilai sebesar 70,08 (BB) atau Sangat Baik.

Pelatihan Pengembangan Manajemen Sistem Informasi tentang Multimedia Infografis Interaktif With Ms. PowerPoint

Jakarta - ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id. Senin, 25 November 2019 bertempat di Ruang Rapat Besar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58 Cempaka Putih Jakarta Pusat diselenggarakan Pelatihan Pengembangan Manajemen Sistem Informasi Pembahasan  mengenai Multimedia Infografis Interaktif  With Ms. Power Point. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bagian Organisasi Dan Tata Laksana Widiyanti, S.H., M.M.

Pelatihan ini dihadiri oleh para pejabat Eselon IV dan staf pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam kegiatan pelatihan ini, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mengundang narasumber (pembicara) dari PT. Silka Teguh Sejahtera (www.sciencom.com), yakni Muhammad Syarif Hartawan, M.Kom., M.M., selaku Instruktur/Trainer.

Sebagaimana diketahui, Pelatihan Multimedia Infografis memberikan teknik secara langsung kepada para peserta bagaimana cara membuat presentasi yang baik dan menarik melalui desain infografis yang telah dikemas menjadi sebuah desain informasi. Infografis ini mengunakan tools Ms. Office PowerPoint 2019 dengan berbagai kelebihannya dari mulai membuat dokumen, tata layout, sampai dokumen yang dapat dengan kebutuhan kita (Customised Design), pengaturan slide, format pptx, desain presentasi, menambahkan objek gambar, dan dapat juga menampilkan video dan multimedia serta animasi object. Menambahkan slide transisi menggunakan efek-efek animasi yang sangat mudah serta kedepannya dapat membuatan interaktif presentasi serta video infografis.

Adapun tujuan dari pelatihan ini:

  1. Teori infografis.
  2. Memahami aplikasi infografis.
  3. Membuat design dalam power point 2019.
  4. Memahami pembuatan infografis.
  5. Menggunakan animasi dalam transisi (slide) atau animasi object.
  6. Menampilkan hasil desain di monitor dan dapat mencetak hasil infografis di media cetak.

Materi yang disampaikan narasumber:

  1. Teori Infografis
  2. Pengenalan Microsoft Powerpoint 2019
    • Menjalankan Microsoft PowerPoint 2019
    • Pengenalan Interface/Tampilan PowerPoint 2019
    • Membuat Dokumen Baru, Menyimpan Presentasi dan Menutup Presentasi
  3. Mengatur Tampilan Kerja Dokumen
    • Mengatur ukuran slide dokumen
    • Pengenalan beberapa tampilan.
    • Bekerja Dengan Slide.
  4. Menambah Gambar Shapes
    • Membuat shapes.
    • Memodifikasi shape serta membentuk shape desain.
  5. Mendesain menggunakan Microsoft Powerpoint
    • Mengatur dan menyusun tata letak desain.
    • Menambahkan shape.
    • Menambahkan garis.
    • Mengatur jarak desain
  6. Menambah Font
    • Menambah font.
    • Membuat teks sesuai font.
  7. Menampilan desain

Pelatihan Pengembangan Manajemen Sistem Informasi Pembahasan mengenai Multimedia Infografis Interaktif  With Ms. Power Point ditutup oleh Kepala Bagian Organisasi Dan Tata Laksana Widiyanti, S.H., M.M.

(@TED-X)

Pelatihan Pengembangan Manajemen Sistem Informasi tentang Cara Menulis di Media Online Website Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara


Jakarta - ditjenmiltun.net. Selasa, 19 November 2019 bertempat di Ruang Server TI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58 Cempaka Putih Jakarta Pusat diselenggarakan Pelatihan Pengembangan Manajemen Sistem Informasi Pembahasan  mengenai Cara Menulis di Media Online Website Direktorat Jenderal Mahkamah Agung. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bagian Organisasi Dan Tata Laksana Widiyanti, S.H., M.M.

Pelatihan ini dihadiri oleh para pejabat Eselon IV dan staf pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam kegiatan pelatihan ini, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mengundang narasumber (pembicara) dari PT. Silka Teguh Sejahtera (Sciencom) yakni Andry Sunandar, S.T., M.Kom., selaku Instruktur di Sciencom.

Sebagaimana diketahui, menulis di media online website, media sosial, email, facebook, blog harus sedemikian agar scannable, mudah dipahami oleh mata pembaca, sehingga enak dilihat, enak dibaca, dan mudah dipahami sesuai kaidah penulisan. Penulisan online (online writing) memiliki kaidah dan gaya tersendiri yang bebeda dengan gaya penulisan di media cetak atau elektronik (radio/TV).

Adapun tujuan dari pelatihan ini:

  1. Membuat tulisan yang bermanfaat sesuia Kaidah Penulisan
  2. Memahami bagaimana cara menulis dengan kaidah Penulisan.

Materi yang disampaikan narasumber:

  1. Kenapa kita harus menulis?
  2. Cara menulis berita di Media Online Website
  3. Prinsip Kaidah memulis di Media Online Website
  4. Bagaimana menggunakan Tekhnik Menulis 5w+1h?

Cara menggunakan Teknik Menulis 5w+1h:

  • What (Apa) berkaitan dengan peristiwa yang terjadi
  • Where (Dimana) berkaitan dengan tempat diman peristiwa terjadi
  • When (Kapan) berkaitan dengan waktu peristiwa terjadi
  • Who (Siapa) berkaitan dengan pelaku peristiwa
  • Why (Mengapa) berkaitan dengan latar belakang terjadinya peristiwa
  • How (Bagaimana) berkaitan dengan proses terjadinya peristiwa

Pelatihan Pengembangan Manajemen Sistem Informasi Pembahasan  mengenai Cara Menulis di Media Online Website Direktorat Jenderal Mahkamah Agung ditutup oleh Kepala Bagian Organisasi Dan Tata Laksana Widiyanti, S.H., M.M.

(TED-X)

Rapat Tindak Lanjut Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

Jakarta - ditjenmiltun.net. Jum’at, 22 November 2019 bertempat di Ruang Rapat Besar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58 Cempaka Putih Jakarta Pusat diselenggarakan kegiatan Tindak Lanjut Penyusunan Rencana Strategi Direktorat Jenderal Mahkamah Agung. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bagian Perencanaan dan keuangan Sadiman, S.H., M.M.

Tindak Lanjut Penyusunan Renstra ini dihadiri oleh para pejabat Eselon III, IV dan staf pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam kegiatan penyusunan ini, Direktorat Jenderal  Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mengundang narasumber (pembicara) dari BAPPENAS yakni Muhammad Nasir.

Sebagaimana diketahui, Rencana Strategis (RENSTRA) adalah dasar dalam menyusun anggaran sehingga dalam penyusunannya harus sesuai dengan tujuan dari lembaga. Melanjutkan rapat Penyusunan Renstra di Bogor, secara garis besar renstra terdiri dari 4 (empat) BAB.

Dalam BAB I renstra menggambarkan kondisi organisasi secara umum saat ini dalam konteks Man, Money, Manual, Method apakah sudah memadai kemudian menganalisa lingkungan srategis mulai dari:

  • SDM (Sumber Daya Manusia)
  • Dalam pembahasan SDM ini dijelaskan peta jabatan agar bisa melihat beban yang ada dan berapa SDM yang dibutuhkan untuk kedepannya.
  • Sarana dan Prasarana
  • Tidak perlu terlalu detail dan cukup berbentuk grafik, kemudian untuk semua unit menyesuaikan SOP nya.
  • Hasil Capaian
  • Bukan berapa uang yang habis dipakai dan berapa kegiatan yang dilaksanakan melainkan adalah apa saja yang sudah dilakukan untuk mendukung penyelesaian perkara.
  • Identifikasi Isu dari Bisnis Utama, dalam hal ini artinya pembahasannya adalah masalah dan dinarasikan dalam bahasa negatif

(@TED-X)

Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara membuka Kegiatan RENSTRA Tahun 2019

Bogor-ditjenmiltun.net. Bertempat di Hotel Whiz Prime Pajajaran Bogor Jalan Cikuray No 47 Pajajaran Bogor, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan  Peradilan Tata Usaha Negara Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., membuka Kegiatan Renstra Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan  Tata Usaha Negara Tahun 2019.  Kegiatan diawali dengan Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Hymne Mahkamah Agung Republik Indonesia, selanjutnya dilakukan Pembacaan Doa oleh Hari Arief Darmawan, S.H.

Kegiatan dilanjutkan dengan Laporan Penyelenggaraan Kegiatan RENSTRA oleh Ketua Panitia Sadiman, S.H., M.M., kegiatan Evaluasi IKU dan Renstra Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ini pada hakekatnya adalah kegiatan lanjutan dari Penyusunan Renstra kolaborasi 3 (tiga) Direktorat Jenderal terdiri dari Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama dan Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN yang telah dilaksanakan di Yogyakarta tanggal 17 Juli sd. 19 Juli 2019.

Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dana dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Gambaran capaian kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam 5 (lima) tahun sebelumnya tercatat dalam Profil Laporan Akuntabilitasi Kinerja Mahkamah Agung. Secara umum dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara terdiri dari 2 (dua) sasaran tujuan organisasi yang meliputi:

  1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendukung Peradilan, dan
  2. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

Potensi dan permasalahan serta isu-isu strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah dirumuskan berdasakan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan mengunakan Analisis SWOT.

Secara singkat, isu strategis dari aspek permasalahan dalam tugas pokok dan fugsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ialah: "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang profesional, akuntabel, dan transparan" dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan diantaranya:

  1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan peradilan;
  2. Meningkatkan sistem manajemen teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
  3. Meningkatkan koordinasi antar unit dan stakeholders yang terkait;
  4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pelayanan peradilan.

Berikutnya Kegiatan RENSTRA secara resmi dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., sekaligus memberikan sambutan dan arahan.

Dalam sambutan dan sekaligus arahannya, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. menegaskan bahwa kegiatan Rencana Strategis ini merupakan tindak lanjut yang disusun berdasarkan Blueprint Mahkamah Agung RI 2010-2035 dan untuk dapat menjadi acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara periode 2020-2024. Dalam penyusunan Rencana Strategis Direktorat  Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara perlu disesuaikan dengan   kebutuhan   dan   isu-isu   strategi   yang   berkembang   serta   prioritas   dan kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung, sehingga  Rencana Strategis ini benar-benar bermanfaat untuk mendukung tercapainya Visi Mahkamah Agung, khusunya  Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer danPeradilan Tata Usaha Negara yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Yang Agung”.

Kegiatan diselenggarakan selama 3 (tiga) hari dari Hari Rabu  13 November 2019 sampai dengan hari Jum’at 15 November 2019 dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 1159/Djmt/Ratgas/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 dihadiri oleh Peserta dari Satuan Kerja di Lingkungan Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

(TED-X)






Informasi selengkapnya dapat diunduh pada lampiran di bawah ini :

  1. Pengumuman CPNS 2019.pdf
  2. Surat Lamaran MA v11_11_20_25.docx
  3. Surat Pernyataan CPNS 2019_v_11_11_2019.doc
original source : https://www.mahkamahagung.go.id

#hajime