Dalam rangka penyegaran dan pengembangan teknologi informatika, Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara melaksanakan penyegaran dan pendalaman Konten Situs Ditjen Badilmiltun. 

Presiden Serahkan DIPA Tahun Anggaran 2011

Presiden Serahkan DIPA Tahun Anggaran 2011
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (ANTARA)

 

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011 kepada para menteri, pimpinan lembaga, serta gubernur dari seluruh Indonesia.

Penyerahan DIPA dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Selasa, pada pukul 10.00 WIB.

Menurut keterangan pers Kementerian Keuangan, penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2011 lebih awal dilaksanakan dibandingkan tahun-tahun anggaran lalu yang diserahkan oleh Presiden pada awal tahun berjalan.

Penyerahan DIPA di akhir tahun dimaksudkan agar sejak hari pertama tahun 2011, semua Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia telah siap melayani pencairan dana untuk semua satuan kerja.

Faktor ketepatan waktu pencairan dana tersebut penting untuk keberhasilan pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan dengan baik dan matang.

Prioritas nasional yang akan dicapai pada 2011 sesuai dengan tema rencana kerja pemerintah "Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Didukung Pemantapan Tata Kelola dan Sinergi Pusat Daerah" adalah reformasi birokrasi dan tata kelola, peningkatan kualitas pendidikan, serta peningkatan pelaksanaan upaya kesehatan dan persentase ketersediaan obat dan penanggulangan kemiskinan.

Pengguna DIPA terbesar pada 2011 adalah Kementerian Pekerjaan Umum, diikuti oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Pertahanan.

APBN 2011 meningkat sebesar 11,3 persen dari tahun sebelumnya senilai Rp1.104,9 triliun berasal dari pendapatan negara dan hibah.

Penerimaan perpajakan diharapkan dapat menyumbang sebesar Rp850,3 triliun atau 77 persen dari total pendapatan negara dan hibah.

Sedangkan rasio perpajakan terhadap PDB tahun depan diperkirakan sebesar 12,1 persen dengan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp250,9 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp3,7 triliun.

Anggaran belanja negara dialokasikan sebesar Rp1.229,6 triliun atau meningkat sebesar 92, persen dari tahun anggaran sebelumnya.

Defisit anggaran diperkirakan sebesar Rp124,7 triliun atau 1,8 persen dari PDN yang akan dibiayai dari sumber-sumber pembiayaan dalam negeri maupun luar negeri.

Dengan pengelolaan dan pemanfaatn ABPN Tahun Anggaran 2011 secara maksimal pemerintah berharap perumbuhan ekonomi nasional dapat dicapai 6,4 persen dengan laju inflasi 5,3 persen, pengurangan tingkat kemiskinan menjadi 11,5-12,5 persen dan penurunan tingkat pengangguran menjadi 7,0 persen dari 7,14 persen pada tahun 2010.(*)

MA Batasi Pengajuan Kasasi

MA Batasi Pengajuan Kasasi

Surabaya (ANTARA) - Mahkamah Agung (MA) berencana mengeluarkan kebijakan tentang pembatasan kasasi, menyusul semakin menumpuknya berkas pengajuan kasasi.

"Kami sedang membahas pembatasan kasasi itu, karena sampai akhir tahun ini ada 13 ribu berkas perkara kasasi yang kami terima," kata Ketua MA Harifin A Tumpa di Surabaya, Jumat.

Pokok pembahasan persoalan itu, jelas dia, salah satunya tentang kriteria pembatasan perkara, apakah hanya sampai tingkat banding atau kasasi.

Ia mengakui bahwa banyak orang yang tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama, terutama pihak yang kalah.

"Namun, kalau persoalan itu berlarut-larut tentu pihak yang menang yang menikmatinya. Dalam persoalan hukum, semua pihak harus dipertimbangkan," katanya usai meresmikan pengadilan tipikor di Pengadilan Negeri Surabaya itu.

Terkait banyaknya kasus korupsi, terutama yang melibatkan kepala daerah di Jawa Timur, yang diputus bebas oleh pengadilan tingkat pertama, Harifin menganggap masih belum berkekuatan hukum tetap.

"Meskipun demikian, menurut pandangan kami, putusan bebas itu tentu ada pertimbangan-pertimbangan. Nanti, dalam proses kasasi, kami akan melihat apakah pertimbangan majelis hakim itu dibenarkan atau tidak," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Kimar Saragih Siadari, dalam kesempatan itu melaporkan bahwa pada 2009 perkara tipikor mencapai 84 perkara.

Kemudian pada 2010 hingga bulan November tercatat sebanyak 81 perkara tipikor, sehingga setiap bulan rata-rata pihak pengadilan menerima tujuh perkara tipikor.

Data secara keseluruhan selama periode Januari-November 2010 jumlah perkara perdata yang ditangani pengadilan di Jatim mencapai 929 perkara.

Selain itu pada periode tersebut pengadilan di Jatim menerima permohonan perkara sebanyak 1.030, perkara niaga (26), perkara hubungan industrial (144), perkara biasa (3.250), persidangan singkat (440), tilang (105.834), dan tipiring (1.016).

Pengumpulan dan Analisis data laporan tahunan Mahkamah Agung RI tahun 2010-2011 dilakukan di Bandung dari tanggal 16 - 18 Desember 2010, seluruh satker eselon I hadir dalam penyusunan laporan tahunan ini. Perwakilan dari Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara diwakili oleh Direktur Pratalak Militer ( Kol. CHK .Purn H. Santoso, SH) dan Direktur Pratalak TUN ( M. Yuli Bartin, SH).

Keuangan Pengadilan