Rapat Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan yang sebelumnya telah digelar di R Hotel Rancamaya, Jl. Rancamaya Utama, Kertamaya Bogor pada 05 Agustus 2019 sampai dengan 07 Agustus 2019 yang salah satu agendanya ialah Finalisasi Draft Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka pada Hari Jumat 08 Agustus 2019 dilaksanakan kegiatan lanjutan yakni Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pada 3 (tiga) Lingkungan Peradilan yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kegiatan ini dibuka dan dipimpin oleh Yang Mulia Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. (Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial) dan dikomandoi oleh Yang Mulia Hakim Agung Syamsul Maarif, S.H., L.L.M, Ph.D. 

Rapat ini dihelat dengan maksud mengharmonisasikan antara Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dengan Draft Petunjuk Pelaksanaannya serta dengan Aplikasi e-Court (e-Litigasi) yang telah dikembangkan. Adapun pada Hari Rabu 07 Agustus 2019 sampai dengan Kamis 08 Agustus 2019 ketiga Direktorat Jenderal pada Mahkamah Agung RI bersama-sama telah 'meramu' Draft Petunjuk Pelaksanaan dari Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Draft Petunjuk Pelaksanaan yang diramu oleh ketiga Direktorat Jenderal pada Mahkamah Agung RI dilakukan fusi (peleburan) sehingga menjadi satu Draft Petunjuk Pelaksanaan yang secara utuh dapat mengakomodir dan diimplementasikan pada Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. 

Dalam rapat yang membahas pasal demi pasal Draft Petunjuk Pelaksanaan ini dihadiri oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung RI, Perwakilan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Perwakilan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Tim Asistensi Pembaharuan Peradilan, Perwakilan dari Biro Perencanaan dan Organisasi, Perwakilan dari Biro Hukum dan Humas, dan Team Development Aplikasi e-Court (e-Litigasi). Rapat yang pembahasannya cukup 'alot' ini mengeliminasi Pasal-pasal yang dinilai (dianggap) kurang relevan dalam Draft Petunjuk Teknis, selain itu dari segi tata bahasa (naratif/redaksional) dilakukan perbaikan (penyempurnaan). Rapat diskors oleh Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. dan dilanjutkan pada Hari Senin 12 Agustus 2019. 

(@x_cisadane)

Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI Selenggarakan Pelatihan Penyusunan Dupak Bagi Jabatan Fungsional Pranata Komputer 


Bekasi - ditjenmiltun.net. Bertempat di Hotel Santika Mega City Bekasi Jalan Jenderal Ahmad Yani No 1 Bekasi diselenggarakan kegiatan Pelatihan Penyusunan Dupak Jabatan Fungsional Pranata Komputer. Kegiatan ini merupakan momen pertama kalinya bagi Para Pejabat Fungsional Pranata Komputer dapat 'duduk bersama' dalam mengkaji dan mengevaluasi sejauh mana Perkembangan dan Eksistensi Jabatan Fungsional Pranata Komputer pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya. Kegiatan yang berlangsung selama 3 (tiga) hari dari Hari Rabu 07 Agustus 2019 sampai dengan Jumat 09 Agustus 2019 ini dibuka oleh Ati Wihassilah, S.H., M.M. selaku Kepala Bagian Administrasi Jabatan Fungsional (mewakili Kepala Biro Kepegawaian Supatmi, S.H., M.M. yang berhalangan hadir). 

Dalam sesi awal paska pembukaan, kegiatan dimulai dengan Paparan Overview dan Evaluasi mengenai Keadaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya oleh Fajar Andriansyah, S.T (selaku Kepala Sub Bagian Evaluasi pada Bagian Administrasi Jabatan Fungsional). Kemudian dilanjutkan dengan diskusi ringan yang dimoderatori oleh Patonah, SmHK (Kepala Sub Bagian Mutasi Pegawai II A) mengenai Kendala, Permasalahan dan Rintangan dalam Pola Kerja Jabatan Fungsional Pranata Komputer khususnya di Mahkamah Agung RI dan Unit Eselon I yang berada di bawahnya. Dari hasil diskusi tersebut, nampak jelas jikalau Pola Kerja Jabatan Fungsional Pranata Komputer khususnya di Mahkamah Agung RI dan Unit Eselon I yang berada di bawahnya perlu dikaji ulang agar menghasilkan kebijakan yang Win Win Solution sehingga mempermudah Pola Kerja bagi Para Pemangku Jabatan Fungsional Pranata Komputer di Mahkamah Agung RI dan Unit Eselon I yang berada di bawahnya. Apabila Pola Kerja sudah terta dengan rapi, maka Kinerja dan Pola Karir Para Pemangku Jabatan Fungsional Pranata Komputer di Mahkamah Agung RI dan Unit Eselon I yang berada di bawahnya akan menjadi lebih kokoh dan apik. 

Pada Hari kedua, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Narasumber dari Badan Pusat Statistik Hasan As'ari, S.Si., M.E. Narasumber yang juga merupakan Administrator Aplikasi Si Jafung BPS memaparkan mengenai Penyusunan Dupak Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan juga teknis dalam menyusun Dokumentasi dan Pelaporan bagi Jabatan Fungsional Pranata Komputer. Sebagai informasi, setiap Pemangku Jabatan Fungsional Pranata Komputer harus melaporkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan kepada Pejabat yang Berwenang untuk mendapatkan Angka Kredit. Angka Kredit merupakan satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai untuk menunjang karir yang bersangkutan. Pelaporan kegiatan harus disertai bukti fisik yang memadai, berupa dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga pada bagian inilah kelengkapan dan kejelasan dokumentasi sangat penting karena Tim Penilai tidak dapat berhubungan langsung dengan Para Pemangku Jabatan Fungsional Pranata Komputer yang dinilainya. Nilai Angka Kredit suatu butir kegiatan hanya berdasarkan hasil pelaporan dan dokumentasi sebagai bahan penilaian. Permasalahan bagi Tim Penilai yang sering terjadi ialah kurang lengkapnya dokumentasi pelaporan ataupun nama butir kegiatan yang dilaporkan.

Demonstrasi Perkembangan Aplikasi e-Court (e-Litigasi) 


Bogor - ditjenmiltun.net. Bertempat di R Hotel Rancamaya, Jl. Rancamaya Utama, Kertamaya Bogor diselenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Litigasi Elektronik (e-Litigasi) yang dimulai dari Hari Senin 05 Agustus 2019 sampai dengan Rabu 07 Agustus 2019. Dalam agenda kegiatan yang sama, dilaksanakan juga Demonstrasi Aplikasi e-Court yang telah diperkaya dengan fungsi e-Litigasi oleh Team Development Mahkamah Agung RI. Dalam kegiatan Demonstrasi Aplikasi e-Court (e-Litigasi) dihadiri oleh Yang Mulia Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, Yang Mulia Hakim Agung Syamsul Maarif, S.H., L.L.M, Ph.D., Sekretaris Mahkamah Agung RI Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum., Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Dr Herri Swantoro, S.H., M.H., Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H., Perwakilan dari Tim Asistensi Pembaharuan Peradilan, Asep Nursobah, S.Ag., M.H. (Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI), Perwakilan dari Badan Urusan Administrasi dan Perwakilan dari Masing-masing Direktorat Jenderal.

Dalam kegiatan Demonstrasi Aplikasi e-Court (e-Litigasi), Team Development memamparkan Perkembangan Aplikasi e-Court sekaligus mensosialisasikan Tata Cara Penggunaan fitur e-Litigasi dalam Aplikasi e-Court. Nampak antusiasme yang tinggi terlihat dari seluruh Peserta yang hadir dalam kegiatan ini melalui beberapa pertanyaan, masukkan dan saran yang dilontarkan. Setelah dilakukan Demonstrasi, kemudian kegiatan ini dilanjutkan dengan Harmonisasi antara Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Litigasi Elektronik dengan Aplikasi yang telah dikembangkan. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Litigasi Elektronik. 

(@x_cisadane)

FGD Integrasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara dengan Aplikasi Tax Court One Pengadilan Pajak 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Selasa, 30 Juli 2019 bertempat di Ruang Rapat Pleno II Gedung Mahkamah Agung RI, Jalan Medan Merdeka Utara No.09-13 Jakarta Pusat diselenggarakan Focus Group Discussion (FGD) antara Mahkamah Agung RI dengan Pengadilan Pajak. Focus Group Discussion yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI membahas Rencana Pelaksanaan Kerjasama antara Mahkamah Agung RI dengan Pengadilan Pajak dalam rangka Integrasi Aplikasi dan Pertukaran Data. Adapun 'Relasi Bilateral' ini dilatarbelakangi karena permasalahan menumpuknya Tunggakan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Sengketa Pajak di Mahkamah Agung, disamping itu adanya tuntutan dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H. agar Kinerja Para Hakim di Pengadilan Pajak dapat diketahui track recordnya. Selain itu untuk mempermudah Penelusuran Perkara Pajak bagi Mahkamah Agung dan bagi Publik, maka diperlukan adanya suatu sistem terintegrasi yang komprehensif. 

Kegiatan Focus Group Discussion antara Mahkamah Agung RI dengan Pengadilan Pajak dikomandoi oleh Asep Nursobah, S.Ag., M.H. (Hakim Yustisial/Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan), dan Kepala Bagian Pengembangan Pengembangan Sistem Informatika Ahmad Jauhar, S.T., M.H., M.M. (mewakili Kepala Biro Hukum dan Humas yang berhalangan hadir). Dalam kegiatan Focus Group Discussion 'yang bergairah' ini juga turut dihadiri oleh Ria Susilawesti, S.H., M.M. Kepala Sub. Direktorat Hak Uji Material Dan Sengketa Pajak Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara, Agus Abdur Rahman, S.H., M.H. (Hakim Yustisial pada Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN) dan juga Perwakilan dari Team Development Aplikasi Mahkamah Agung RI yakni Affan Ahmad, S.Kom., S.H., Rian Andri Salam, S.Kom., M.MSi, Herru Semono, S.Kom, Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom dan Didik Irfan Setiawan, A.md.Kom. 

Dalam Focus Group Discussion ini ditetapkan Rencana dalam Pertukaran Data dan Integrasi antara Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dengan Aplikasi Tax Court One Pengadilan Pajak untuk mempermudah Penelusuran Perkara Pajak dan untuk mempermudah dalam memonitoring Kinerja Pengadilan Pajak, Integrasi Upload Putusan antara Aplikasi Direktori Putusan dengan Aplikasi Tax Court One Pengadilan Pajak sehingga nanti dalam pengiriman berkas Perkara Sengketa Pajak tidak lagi menggunakan CD. Focus Group Discussion yang penuh dengan gelora diantara kedua pihak (Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Pajak) juga membahas mengenai Persamaan Persepsi tentang Tunggakan Perkara, dikarenakan adanya kesalahpahaman diantara kedua belah pihak mengenai definisi Tunggakan Perkara dikarenakan Business Process yang berbeda. 

Dalam waktu dekat akan direncanakan Kegiatan Development (Pengembangan Aplikasi) Integrasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dengan Aplikasi Tax Court One Pengadilan Pajak. 

(@x_cisadane)

Mengintip Penerapan Zona Integritas pasca Pencanangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Kota Khatulistiwa 


Pontianak - ditjenmiltun.net. Masih dalam selimut gelora Zona Integritas, Tim Pendampingan dan Pendalaman Zona Integritas Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang terdiri dari 3 (tiga) personil yakni Sadiman, S.H., M.M., Suraji, S.H., dan Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom pada Hari Kamis 25 Juli 2019 bertandang ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak setelah sehari sebelumnya melakukan visitasi ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak dalam rangka Pendampingan dan Pendalaman Pasca Pelaksanaan Pencanangan Zona Integritas di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Tibanya Tim Pendampingan dan Pendalaman Zona Integritas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara disambut baik oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Indaryadi, S.H., M.H., dan Bambang Sugi, S.H., M.H., selaku Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak serta tidak ketinggalan Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Joni Wanto. 

Reformasi Birokrasi yang dibangun pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak merupakan salah satu langkah awal penataan terhadap Sistem Penyelenggaraan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Efektif, dan Efisien sehingga dapat melayani Para Pencari Keadilan secara Cepat, Tepat dan Professional. Sebagai ikhtiar untuk mewujudkan hal tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara secara konkret melaksanakan Pencanangan (Pembangunan) Zona Integritas. Sebagaimana diketahui, Pelaksanaan Zona Integritas telah diatur berdasarkan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah. 

Sebagai langkah riil dalam Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, Indaryadi, S.H., M.H. segera membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : W2-TUN4/479/KP.00.1/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019. Komposisi Tim yang dibentuk oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Indaryadi, S.H., M.H. tentunya tidak sembarangan, karena anggota Tim tersebut haruslah memiliki kriteria berintegritas, cakap, berkelakuan tidak tercela, bersemangat, mampu bekerjasama dengan baik, disiplin, dan bertanggung jawab. 


Sebagai Pucuk Pimpinan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, Indaryadi, S.H., M.H., menyusun rencana strategis dalam pembangunan Zona Integritas di Satuan Kerjanya yang dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : W2.TUN-4/505/OT.01.1/VI/2019 pada tanggal 27 Juni 2019. Sesuai dengan Indikator Pengungkit dalam Zona Integritas, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berkomitmen untuk mereformasi 6 (enam) point utama yang dapat menjaga marwah Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, yakni :

  1. Manajemen Perubahan yang bertujuan untuk merubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, mindset, culture set seluruh individu pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak agar menjadi lebih baik  sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas. 
  2. Penataan Tata Laksana yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada Zona Integritas untuk menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). 
  3. Penataan Sistem SDM aparatur yang bertujuan untuk meningkatkan professionalisme aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak. 
  4. Penguatan Akuntabilitas yang merupakan perwujudan kewajiban Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk mempertanggungjawabkan segala keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi guna meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. 
  5. Penguatan Pengawasan yang bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan peradilan yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 
  6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat pencari keadilan guna membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan peradilan.

Zona Integritas merupakan dua kata yang dirangkai menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan yaitu kata "Zona" yang berarti "Wilayah atau Daerah dengan pembatasan khusus". Sedangkan kata "Integritas" yang dimaksudkan adalah "Konsistensi dan keteguhan yang tidak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan". Dalam Etika "Integritas" diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Oleh karena itu seseorang dapat dikatakan memiliki integritas, apabila tindakannya sesuai dengan nilai, keyakinan dan prinsip kebenaran yang dipegangnya. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa "Membangun Zona Integritas" adalah mewujudkan aparat dalam wilayah tertentu agar menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kejujuran, kebenaran, bebas dari korupsi, suap, pungli dan menerima gratifikasi, sehingga tercipta Birokrasi yang bersih dan meningkatnya pelayanan publik secara baik dan konsisten.

Untuk membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tentunya tidaklah mudah, karena harus dilalui dengan berbagai ikhtiar, seperti Penandatangan Pakta Integritas dari semua pihak, mulai Pimpinan/Ketua Pengadilan sampai ke Bawahnya harus memiliki tekad dan komitmen yang kuat untuk membangun Zona Integritas. Perubahan mindset (pola pikir dan budaya kerja) pada semua unsur Pengadilan dimulai dari Ketua Pengadilan, Para Hakim, Para Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Para Kepala Sub Bagian sampai dengan Seluruh Pegawai ASN dan juga Honorer harus dilakukan sehingga masing-masing dapat memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat yang baik, dan bukan minta dilayani.


(@x_cisadane)

Pendampingan dan Pendalaman Pasca Pelaksanaan Pencanangan Zona Integritas di Kota Khatulistiwa 


Pontianak - ditjenmiltun.net. Kota Khatulistiwa sebutan akrab bagi Kota Pontianak menjadi salah satu destinasi pilihan Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam kegiatan Pendampingan dan Pendalaman Pasca Pelaksanaan Pencanangan Zona Integritas di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kegiatan Pendampingan dan Pendalaman Pasca Pelaksanaan Pencanangan Zona Integritas Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara di Kota Khatulistiwa berlangsung selama 3 (tiga) hari yakni dari tanggal 24 s/d 26 Juli 2019. Tanpa membuang waktu, Tim yang terdiri dari 3 (tiga) personil yakni Sadiman, S.H., M.M., Suraji, S.H., dan Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom segera bergegas menuju Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang berlokasi tidak jauh dari Bandara Supadio Pontianak. Tepatnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 10 A Kota Pontianak, berdiri Gedung Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang megah. Gedung ini diapit oleh Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak (di sebelah kiri) dan Gedung Pengadilan Agama Pontianak (di sebelah kanan).

Visitasi Tim Pendampingan dan Pendalaman Pelaksanaan Zona Integritas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara disambut hangat oleh Pgs Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak LetKol Laut (KH) Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H. dan juga oleh Panitera Pengadilan Militer I-05 Pontianak Mayor Chk Nelson Siahaan, S.H. serta tidak lupa juga Junaidi, S.H. selaku Plh Sekretaris. Perlu diketahui, Pencanangan Zona Integritas di Pengadilan Militer I-05 Pontianak sudah dilakukan pada tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor W1 Mil 05/36/Kep/IX/2017 tepatnya pada tanggal 29 September 2017 oleh Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada saat itu, yakni LetKol Chk (K) Nanik Suwarni, S.H., M.H. dan pada tanggal 06 Oktober 2017 dilaksanakan Penandatanganan Piagam Zona Integritas yang melibatkan seluruh Komuniti Hukum Kodam XII/Tpr Kalimantan Barat.

Zona Integritas adalah Predikat yang diberikan kepada Instansi Pemerintah yang pimpinan beserta jajarannya memiliki komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani melalui penerapan-penerapan Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebagai informasi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) ialah Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. 


Rapat Awal perihal Koordinasi Penyusunan Rencana Strategis 3 (Tiga) Direktorat Jenderal 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Kamis, 11 Juli 2019 bertempat di Ruang Data Center Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat diselenggarakan Rapat Awal perihal Koordinasi Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 yang rencananya akan dilaksanakan oleh 3 Direktorat Jenderal Badan Peradilan pada Mahkamah Agung RI secara kolaboratif. Adanya gagasan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) secara kolabolaritf oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan pada Mahkamah Agung RI dilatarbelakangi dengan perbedaan persepsi terkait dengan penyusunan Rencana Strategis dan perbedaan persepsi dalam metode penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Mahkamah Agung RI. 

Visi dan Misi ke-3 (ketiga) Direktorat Jenderal Badan Peradilan pada Mahkamah Agung merupakan breakdown dari Visi dan Misi Mahkamah Agung RI, oleh karenanya seyogyanya hal-hal yang termaktub di dalam Rencana Strategis antar ketiga Direktorat Jenderal Badan Peradilan pada Mahkamah Agung haruslah selaras, meskipun tupoksi ketiga Direktorat Jenderal Badan Peradilan pada Mahkamah Agung tersebut memiliki beberapa corak perbedaan. Rapat Awal perihal Koordinasi Penyusunan Rencana Strategis 3 (Tiga) Direktorat Jenderal Badan Peradilan pada Mahkamah Agung dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Jeanny H. V. Hutauruk, S.E., Ak., M.M. dan dihadiri oleh perwakilan Bagian Organisasi dan Tata Laksana, juga Bagian Perencanaan Keuangan masing-masing Direktorat Jenderal pada Mahkamah Agung RI.

Dalam rapat ini membahas terkait pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 yang rencananya akan dilaksanakan oleh 3 (Tiga) Direktorat Jenderal Badan Peradilan pada Mahkamah Agung RI secara kolaboratif di Yogyakarta pada tanggal 17 s/d 19 Juli 2019.  Rapat ini merupakan sebuah titik awal dimana untuk pertama kalinya 3 (Tiga) Direktorat Jenderal Badan Peradilan saling bersinergis dalam menyusun Rencana Strategis 2020-2024. 

(@x_cisadane)

Untuk Pertama Kalinya, 3 (Tiga) Direktorat Jenderal Badan Peradilan pada Mahkamah Agung RI Berkolaborasi Menyusun Draft Rencana Strategis untuk Mewujudkan Visi Peradilan yang Agung 


Yogyakarta - ditjenmiltun.net. Tidaklah mudah merencanakan dan merancang Rencana Strategis yang diamalkan sebagai Panduan dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan di Bawah Naungan Mahkamah Agung RI untuk jangka 5 (lima) tahun ke depan, oleh karenanya 3 (Tiga) Direktorat Jenderal Badan Peradilan pada Mahkamah Agung RI berinisiatif untuk saling bersinergi dan berkolaborasi dalam merencanakan dan menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Strategis diracik berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis pada periode sebelumnya yang diperkuat dengan analisa terhadap pendapat pelaku kepentingan (stakeholders), dan juga analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik yang berskala nasional maupun regional. Selain itu, Rencana Strategis yang telah diramu oleh 3 (tiga) Direktorat Jenderal Badan Peradilan ini, juga bermanfaat sebagai 'bumbu-bumbu' untuk meracik Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung periode 2020-2024, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Indonesia sebagaimana telah diamanatkan dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. 

Sebagai Quality Control yang berorientasi terhadap peningkatan kinerja dan akuntabilitas dalam pelaksanaan (implementasi) program dan kegiatan yang telah dicanangkan dalam Rencana Strategis, maka dilakukan evaluasi setiap tahunnya. Hal ini juga bertujuan untuk menjamin keberhasilan dalam mewujudkan pencapaian Visi Rencana Strategis Seluruh Direktorat Jenderal Badan Peradilan di Bawah Naungan Mahkamah Agung RI periode 2020-2024, terlebih khususnya pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yakni "Meningkatnya Kualitas pelayanan pendukung Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara demi mencapai tujuan keadilan hukum bagi masyarakat". 

Gambaran capaian kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam 5 (lima) tahun sebelumnya tercatat dalam Profil Laporan Akuntabilitasi Kinerja Mahkamah Agung. Secara umum dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara terdiri dari 2 sasaran tujuan organisasi yang meliputi :

  1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendukung Peradilan, 
  2. dan Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara masih perlu ditingkatkan sebagai upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendukung Peradilan di Mahkamah Agung demi mencapai tujuan pembangunan hukum yang berkeadilan. Perumusan permasalahan dan isu-isu strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan tupoksi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya dilakukan pengkajian terhadap hasil telaah teknokratik Rancangan Renstra Mahkamah Agung sebagai dasar pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara kedepannya, dan selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Periode 2020-2024. Secara singkat, isu strategis dari aspek permasalahan dalam tugas pokok dan fugsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ialah sebagai berikut : "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara yang profesional, akuntabel, dan transparan"

Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, maka arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara berkiblat pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tertuang dalam Rancangan Renstra Mahkamah Agung 2020-2024 dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Adapun strategi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara adalah untuk mengkokohkan arah kebijakan dan tujuan peningkatan Pelayanan Peradilan yang Profesional, Akuntabel, dan Transparan.

Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara wajib memiliki tata kelola agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang telah ditetapkan sehingga hasilnya dapat dirasakan secara nyata oleh Masyarakat Pencari Keadilan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara periode 2020-2024 dirumuskan berdasakan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan mengunakan Analisis SWOT

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung menetapkan strategi diantaranya :

  1. Meningkatkan kualitas dan kualitas pelayanan peradilan; 
  2. Meningkatkan sistem manajemen teknologi, informasi dan komunikasi (TIK); 
  3. Meningkatkan koordinasi antar unit dan stakeholders yang terkait; 
  4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pelayanan peradilan Hukum.

Sebagai informasi, kegiatan Penyusunan Draft Rencana Strategis ini diselenggarakan selama 3 (tiga) hari dari 17 Juli 2019 s/d 19 Juli 2019 bertempat di Hotel Novotel Yogyakarta. Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Drs. Arief Hidayat, S.H., M.M. dan dihadiri oleh Perwakilan dari Unit Kerja Bagian Organisasi dan Tata Laksana beserta Unit Kerja Bagian Perencanaan Keuangan masing-masing Direktorat Jenderal Badan Peradilan. Yang menariknya ialah, kegiatan Penyusunan Rencana Strategis ini dipandu secara langsung oleh Narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas yakni Muhammad Nassir, S.Kom., M.Si. Kegiatan ini ditutup oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Jeanny H. V. Hutauruk, S.E., M.M., Ak., CA. dan menghasilkan Draft Rencana Strategis (Renstra) 3 (tiga) Direktorat Jenderal yang bernaung di bawah Mahkamah Agung RI.

(@x_cisadane)