Tiga Direktorat Jenderal Bersinergis dalam Penyusunan Rencana Strategis 2020-2024


Jakarta - ditjenmiltun.net. Senin, 15 Juli 2019 bertempat di Ruang Rapat Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58, Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat diselenggarakan Rapat Lanjutan dalam rangka Perencanaan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 yang bersinergis antara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Rapat ini melanjutkan pembahasan dari Rapat sebelumnya yang telah digelar pada Kamis, 11 Juli 2019. 

Rapat Lanjutan dalam rangka Perencanaan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Jeanny H. V. Hutauruk, S.E., Ak., M.M. dan dihadiri oleh perwakilan Bagian Organisasi dan Tata Laksana, juga Bagian Perencanaan Keuangan masing-masing Direktorat Jenderal pada Mahkamah Agung RI. Adapun Narasumber dalam kegiatan rapat ini ialah Muhammad Nasir, S.Kom., M.Si dari Badan Perencanaan Nasional

Dalam paparannya, narasumber menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dalam Penyusunan Perencanaan Instansi Pemerintah dimana dalam menyusun perencanaan harus sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan proses penyusunan perencanaannya dilakukan bersama dengan pemangku kepentingan yang berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, disamping itu rencana yang akan disusun juga harus terintegrasi dengan tata ruang/pola ruang pembangunan nasional. Penyusunan perencanaan pada setiap Instansi Pemerintah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh Instansi Pemerintah itu sendiri sesuai dengan dinamika perkembangan global, nasional dan daerah. 

Dalam perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja dilakukan dengan beberapa pendekatan yakni penganggaran terpadu, kerangka pengeluaran berjangka/berjenjang, relasi antara pendanaan dengan output dan outcome. Pada kegiatan rapat ini juga mengidentifikasi issu-issue existing dan future, risalah capaian kinerja utama organisasi, dan analisis organisasi dengan SWOT. Rapat ini merupakan sebuah batu loncatan dimana untuk pertama kalinya 3 (Tiga) Direktorat Jenderal Badan Peradilan saling bersinergis dalam menyusun Rencana Strategis 2020-2024.

(@x_cisadane)

Pengantar Tugas Purnabhakti Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Bertempat di Lantai 12 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat, diselenggarakan Kegiatan Pengantar Tugas Purnabhakti Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara pada Hari Senin, 10 Juni 2019. Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum selaku Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Mantan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mayjen TNI (Purn) Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H., Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H., Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Dr. Zarof Ricar, S.H., S.Sos., M.Hum., Perwakilan dari Unit Eselon I lainnya di Lingkungan Mahkamah Agung RI, Kepala Pengadilan Militer Utama, Kepala/Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara di Wilayah Jakarta, Kepala/Ketua Pengadilan Tingkat Pertama pada Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara di Wilayah Jakarta, Kelompok Hakim Pengadilan Militer Utama, Perwakilan Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara di Wilayah Jakarta, dan Para Tamu Undangan. 

Kegiatan ini diawali dengan Pembacaan Do'a oleh H. Ishaka, S.H., M.H. (Kepala Seksi Mutasi Hakim Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya, Panitia menayangkan Video Selayang Pandang Perjalanan Karier Mayjen TNI (Purn) Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H. Saat Video ditayangkan rasa haru bercampur decak kagum terlihat di raut wajah Para Hadirin dan Tamu Undangan yang hadir dalam kegiatan ini. Berikutnya, Panitia memberikan kesempatan kepada Mayjen TNI (Purn) Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H. untuk menyampaikan kesan dan pesannya selama bertugas di Mahkamah Agung RI khususnya pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Disela-sela penyampaian kesan dan pesannya,  Mayjen TNI (Purn) Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H. juga mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 H Mohon Maaf Lahir dan Bathin kepada seluruh Para Hadirin dan Tamu Undangan yang hadir dalam kesempatan ini.  Mayjen TNI (Purn) Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H. selaku Mantan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaannya untuk melaksanakan tugas di Mahkamah Agung, dan dalam kesempatan ini  Mayjen TNI (Purn) Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H. juga memohon maaf apabila selama dalam bertugas belum maksimal sehingga masih terdapat kekurangan-kekurangan khususnya dalam hal yang terkait dengan kebijakan-kebijakan.

Tidak lupa,  Mayjen TNI (Purn) Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H. juga berterimakasih atas kerjasama dan dukungan yang diberikan oleh segenap Keluarga Besar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara beserta Satuan Kerja (Pengadilan) yang berada di bawahnya. Di penghujung kesan dan pesannya,  Mayjen TNI (Purn) Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H. memohon doa restu agar di masa Purnabhaktinya senantiasa diberikan kebahagiaan, kesehatan, bimbingan dan petunjuk dari Allah SWT.  Mayjen TNI (Purn) Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H. juga menyampaikan bahwa dalam perjalanan kariernya selalu berpindah-pindah, sebagai informasi awal karier beliau dimulai dari Prajurit Polisi, kemudian Oditur, lalu Penasihat Hukum dan selanjutnya menjadi Hakim hingga kini menjadi Pejabat Eselon I. Ada yang menarik dari Pesan yang disampaikan oleh  Mayjen TNI (Purn) Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H., yakni "Bagi Seorang Prajurit Tidak Mengenal Kata Pensiun, Jiwa Prajurit Selalu Melekat Di Hati dan Jiwa".  Mayjen TNI (Purn) Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H. juga berharap agar Jajaran Personil baik di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara maupun di Lingkungan Satuan Kerja agar selalu semangat, bekerja keras, bekerja cerdas, tertib hukum dan tertib administrasi demi Mewujudkan Cita-Cita Menggapai Badan Peradilan Yang Agung. 

Setelah penyampaian Kesan dan Pesan, kegiatan dilanjutkan dengan Sambutan Sekretaris Mahkamah Agung RI Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum yang juga selaku Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam sambutannya, Sekretaris Mahkamah Agung RI menyampaikan setelah Masa Purnabhakti kesempatan terbuka luas dan terbuka lebar untuk mewujudkan cita-cita yang terbelenggu karena tugas dan tanggung jawab, cita-cita yang belum tewrujud karena harus terhalang tugas-tugas dan tanggung jawab yang selama ini menjadi beban yang harus dijalani. Oleh karenanya, kita senantiasa bersyukur dalam Masa Purnabhakti karena dapat menikmati tugas baru dan dapat terus mengembangkan kualitas kehidupan juga mengembangkan kualitas ilmu agar dapat disumbangkan kepada lingkungan sekitar. 

Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum juga mengingatkan bahwa Banyak Pejabat, Banyak PNS yang tidak dapat mengakhiri Purnabhakti dengan baik dan benar karena satu dan lain hal. Oleh karenanya, Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum menghimbau mengenai waktu yang disediakan kepada kita semua untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum juga menyatakan bahwa "Tidak Ada Istilah Purnabhakti Bagi Manusia, karena Purnabhakti Bagi Manusia pada Hakekatnya ialah Selesainya Tugas sebagai Manusia di Dunia ini". Tak lupa, Sekretaris Mahkamah Agung RI mengucapkan terimakasih kepada  Mayjen TNI (Purn) Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H. atas semua pengabdian dalam tugas dan tanggung jawabnya. 

Sebagai informasi, selain  Mayjen TNI (Purn) Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H., dalam kegiatan ini juga turut mengundang dan mengantar tugas Purnabhakti bagi Kartono, S.H., M.H. dan H. Muhammad Adil, S.H., M.H. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan Pemberian Kenang-kenangan dan ditutup dengan Foto Bersama. Kegiatan Pengantar Tugas Purnabhakti diakhiri dengan ramah tamah (santap siang) dan pada puncaknya dihelat Prosesi Pedang Pora yang berlangsung dengan penuh khidmat di Lobby Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI. 


(@x_cisadane)

Penyelenggaraan Kegiatan Halal Bi Halal Idul Fitri 1440 H di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI


Jakarta - ditjenmiltun.net. Masih dalam kehangatan suasana Idul Fitri 1440 H, untuk menjalin dan mempererat tali silaturahim di lingkungan Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka diselenggarakan kegiatan Halal Bi Halal yang bertempat di Lobbi Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58 Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat pada Hari Selasa, 11 Juni 2019 pukul 09.00 WIB. Adapun dalam kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum, Seluruh Pejabat Eselon I, Eselon II, Eselon III, Eselon IV dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Badan Pengawasan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan. Tidak ketinggalan dalam kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Para Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan, Para Hakim Yustisial, Para Pejabat Fungsional, dan Rekan-rekan Staf. 

Halal Bi Halal merupakan tradisi masyarakat Indonesia yang dilakukan sesudah Hari Raya Idul Fitri baik di kalangan Instansi Pemerintah, Perusahaan, Organisasi, Masyarakat dan bahkan Dunia Pendidikan sekalipun. Kegiatan ini tentu saja menjadi tradisi tahunan yang unik dan tetap dipertahankan serta dilestarikan. Ini adalah refleksi ajaran Islam yang menekankan sikap persaudaraan, persatuan, dan saling berbagi kebaikan pasca Hari Raya Idul Fitri. Istilah "Halal Bi Halal" ini secara nyata dicetuskan oleh KH. Wahab Chasbullah dengan analisa pertama (thalabu halal bi thariqin halal) yang berarti mencari penyelesaian masalah atau mencari keharmonisan hubungan dengan cara mengampuni kesalahan. Atau dengan analisis kedua (halal “yujza’u” bi halal), yakni pembebasan kesalahan dibalas pula dengan pembebasan kesalahan dengan cara saling memaafkan.

Di Indonesia, Halal Bi Halal rupanya memiliki cerita tersendiri, yakni pada era pasca Indonesia merdeka tepatnya pada tahun 1948. Di kala itu Indonesia dilanda gejala disintegrasi bangsa, Para elit politik saling bertengkar, tidak mau duduk dalam satu forum sementara pemberontakan terjadi di mana-mana. Pada tahun 1948, di pertengahan Bulan Ramadhan, Bung Karno memanggil KH. Wahab Chasbullah ke Istana untuk dimintai pendapat dan sarannya guna mengatasi situasi politik Indonesia yang tidak sehat. Kemudian Kyai Wahab memberi saran kepada Bung Karno untuk menyelenggarakan silaturrahmi, sebab sebentar lagi Hari Raya Idul Fitri, dimana seluruh umat Islam disunahkan bersilaturrahmi. 

Dari saran Kyai Wahab itulah, kemudian Bung Karno pada Hari Raya Idul Fitri (saat itu), mengundang seluruh tokoh politik agar datang ke Istana untuk menghadiri silaturrahmi yang diberi judul ‘Halal Bi Halal’ dan akhirnya mereka bisa duduk dalam satu meja, sebagai babak baru untuk menyusun kekuatan dan persatuan bangsa. Sejak saat itulah, Instansi-instansi Pemerintah menyelenggarakan Kegiatan Halal Bi Halal. Halal Bi Halal adalah kearifan lokal dari para pendahulu kita yang sekarang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat guna merekatkan (kembali) tali persaudaraan



(@x_cisadane)

Mahkamah Agung RI Menggelar Halal Bi Halal Idul Fitri 1440 H



Jakarta - ditjenmiltun.net. Hari pertama kerja setelah libur Hari Raya Idul Fitri 1440 H dibuka dengan kegiatan Halal Bi Halal Mahkamah Agung RI yang bertempat di Balairung Mahkamah Agung pada Hari Senin 10 Juni 2019. Kegiatan ini diikuti oleh segenap pimpinan Mahkamah Agung RI, Ketua Kamar, Hakim Agung, Hakim Ad-Hoc, Para Pejabat Eselon I s/d IV, Para Hakim Yustisial, Para Pejabat Fungsional dan Seluruh Staf pada Mahkamah Agung RI dan Unit Eselon I yang berada di bawahnya.

Antusiasme yang sangat tinggi dibuktikan dengan hadirnya Para Mantan Pimpinan Mahkamah Agung RI, seperti Bagir Manan, Harifin A Tumpa, Muhammad Saleh, dan Para Mantan Hakim Agung lainnya. Hal ini juga sekaligus membuktikan adanya ikatan tali sillaturrahim yang kuat pada Keluarga Besar Mahkamah Agung RI. Selain sebagai momen untuk introspeksi diri dan saling memaafkan, kegiatan ini digelar untuk menjalin hubungan yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan semangat dan spirit etos kerja di seluruh jajaran demi terwujudnya Visi Misi Mahkamah Agung RI.

Dalam kesempatan ini pula, Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 H kepada Seluruh Pegawai Mahkamah Agung RI dan kepada Para Tamu Undangan yang hadir. 


(@x_cisadane)


Rapat Koordinasi Pejabat Struktural Kesekretariatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Bertempat di Ruang Rapat Besar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58 Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat, pada Hari Selasa 28 Mei 2019 diselenggarakan Rapat Koordinasi Pejabat Struktural di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Rapat dibuka dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Jeanny H. V. Hutauruk, S.E., Ak., M.M. 

Rapat diawali dengan perencanaan pelaksanaan kegiatan Halal Bi Halal yang akan diselenggarakan pada 11 Juni 2019 bertempat di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58 Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai kegiatan Pelepasan (Perpisahan) Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang akan dihelat pada 11 Juni 2019. Selanjutnya dibahas mengenai ketentuan Cuti dalam rangka Idul Fitri 1440H sesuai dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 680/SEK/KS.00/5/2019. Dalam kesempatan ini, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara menyerahkan dana bantuan sosial, dan tidak lupa pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Para Tenaga Pramubhakti dan kepada Petugas Security.

Di penghujung rapat, Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara membahas perihal penempatan Tenaga Pramubhakti dan yang tidak kalah penting ialah penyampaian Progress Kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang saat ini telah memasuki Tahap II dan akan beranjak ke Tahap III. Sebagai informasi, Berdasarkan Surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/06/PW.00/2019, maka Pelaksanaan penyampaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahap III diundur menjadi tanggal 18 Juni 2019. Dalam waktu dekat, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara berencana untuk melaksanakan uji petik Reformasi Birokrasi.

(@x_cisadane)

Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Rabu, 22 Mei 2019 bertempat di Ruang Serbaguna Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Lantai 11 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58 Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat diselenggarakan kegiatan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kegiatan sosialisasi ini dibuka sekaligus dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Jeanny H. V. Hutauruk, S.E., Ak., M.M. Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dihadiri oleh seluruh Pejabat dan Staf di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ini disampaikan oleh Pemateri yang berasal dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ialah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan pemberlakuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada seluruh Instansi Pemerintah ialah untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam mendukung terwujudnya tata keperintahan yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana termaktudi dalam Undang-undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 58 ayat 1 dan ayat 2.

Dasar hukum pemberlakuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada seluruh Instansi Pemerintah ialah Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, dan Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019. Dalam penerapannya, Sistem Pengendalian Intern memiliki prinsip dasar, yaitu : 

  1. SPI adalah suatu proses yang terintegrasi dan melibatkan semua tahapan manajemen dalam suatu organisasi. 
  2. SPI diharapkan memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) atas tercapainya tujuan organisasi. 
  3. Memiliki Hard Control (kebijakan dan prosedur, struktur organisasi, birokrasi) dan Soft Control (kompetensi, komitmen trust, nilai-nilai luhur dan kepemimpinan).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari 5 (lima) unsur, yakni : 

  1. Lingkungan Pengendalian 
  2. Penilaian Risiko 
  3. Kegiatan Pengendalian 
  4. Informasi dan Komunikasi 
  5. Pemantauan Pengendalian Intern

Adanya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tidak terlepas dari peranan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sangat erat kaitannya dengan Akuntabilitas khususnya Akuntabilitas pada Pengelolaan Keuangan Negara. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menjawab atau menjelaskan dari aparatur pemerintahan sebagai pihak yang menerima amanah kepada pemberi amanah (publik) atas pelaksanaan amanah yang diterimanya secara obyektif. Adapun peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam kaitannya dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 Pasal 11, yakni : 

  1. Mencegah terjadinya kesalahan dan penyimpangan. 
  2. Menjamin pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
  3. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (assurance activities). 
  4. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
  5. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. 
  6. Menjamin tercapainya sasaran dan tujuan pelaksanaan kegiatan secara ekonomis, efektif dan efisien. 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, seluruh Instansi Pemerintah dituntut untuk meningkatkan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), hal tersebut dapat diwujudkan melalui strategi-strategi yang terbagi dalam beberapa level : 

  • Pada Level 0 : Belum memiliki kebijakan dan prosedur. 
  • Pada Level 1 (Rintisan) : Kebijakan dan prosedur sudah tertulis. Adanya praktik pengendalian intern melalui kebijakan dan prosedur yang tertulis, namun masih bersifat Ad-Hoc dan tidak terorganisasi dengan baik tanpa adanya komunikasi dan pemantauan. 
  • Pada Level 2 (Berkembang) : Adanya komunikasi kebijakan dan prosedur. Adanya praktik pengendalian intern namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya bergantung pada individu (belum melibatkan semua unit organisasi) sehingga efektivitas pengendalian belum bisa dievaluasi. 
  • Pada Level 3 (Terdefinisi) : Adanya implementasi kebijakan dan prosedur dokumentasi. Adanya praktik pengendalian intern yang terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. 
  • Pada Level 4 (Terkelola dan Terukur) : Adanya evaluasi formal, berkala dan terdokumentasi. Adanya praktik pengendalian internal yang efektif dan telah dilaksanakan evaluasi formal secara berkala dan terdokumentasi. 
  • Pada Level 5 (Optimum) : Adanya pemantauan pengembangan berkelanjutan. Telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dan dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan menggunakan aplikasi komputer (otomatisasi).

Setelah pemateri menyampaikan paparan mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sosialisasi dilanjutkan dengan Assesment Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sebagai langkah awal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan distribusi Self Assesment Questionaire mengenai Survei Persepsi secara online melalui Situs http://spip.bpkp.go.idSelf Assesment Questionaire mengenai Survei Persepsi diperuntukan bagi Pejabat dan Staf (ASN dan TNI) di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. 

(@x_cisadane)

Rapat Koordinasi Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi PMPRB Ditjen Badilmiltun 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Selasa, 21 Mei 2019 bertempat di Ruang Rapat Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58 Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat diselenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Sebagai informasi, pada Hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 Auditor Badan Pengawasan MA RI telah melakukan Evaluasi dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada Unit Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun hasil Evaluasi dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) ialah masih terdapat kekurangan-kekurangan evidence pada beberapa Area. 

Berkenaan dengan hasil Evaluasi dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada Unit Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang disampaikan oleh Auditor Badan Pengawasan MA RI, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara segera melakukan revisi (perbaikan) terhadap 6 (enam) temuan kekurangan-kekurangan evidence. Selain itu, dalam Rapat ini juga membahas mengenai Perbedaan Lembar Kerja Elektronik (LKE) yang telah didistribusikan oleh Auditor Badan Pengawasan MA RI dengan Lembar Kerja Elektronik (LKE) yang ada di Situs PMPRB KemenPAN-RB. 

Dalam Rapat yang dipimpin oleh Ketua Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Jeanny H. V. Hutauruk, S.E., M.M., Ak. disepakati mengenai 19 (point) evidence-evidence yang dibutuhkan dalam Lembar Kerja Elektronik (LKE) versi Situs PMPRB KemenPAN-RB. Dipenghujung Rapat, masing-masing Ketua Area mempresentasikan mengenai Progress Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Area masing-masing. Rapat dihadiri oleh Seluruh Anggota Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan ditutup oleh Ketua Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

(@x_cisadane)

Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Bertempat di Lantai II Gedung Tower Mahkamah Agung RI diselenggarakan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Unit Eselon I di bawahnya. Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan dipimpin oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum. 

Adapun Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang diambil sumpahnya dan dilantik, ialah sebagai berikut : 

  1. Sudiyono, S.H., M.H. sebagai Kepala Sub Direktorat Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara; 
  2. Yuda Aji Wibawa, S.H., M.H. sebagai Kepala Sub Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara; 
  3. Lidya Dayana Saktinegara, S.E., M.M. sebagai Kepala Seksi Statistitik dan Dokumentasi Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara; 
  4. Dwianto Budiman, S.Kom., M.M. Kepala Seksi Bimbingan dan Monitoring Direktorat Pembinaan  Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara

(@x_cisadane)