1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

23 Mei 2019

Surat Edaran Sekretaris MA RI Nomor 9 tahun 2019 tentang Persyaratan Pengajuan Peningkatan Kelas pada Pengadilan Tingkat Pertama 

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 74A/KMA/SK/IV/2019 tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Dirjen Badilum, Dirjen Badilag, Dirjen Badimiltun, Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/Surat_Edaran_Sekma_9_th_2019.pdf

Unduh SK KMA No 74A/KMA/SK/IV/2019 melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3163

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


22 Mei 2019

Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Rabu, 22 Mei 2019 bertempat di Ruang Serbaguna Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Lantai 11 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58 Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat diselenggarakan kegiatan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kegiatan sosialisasi ini dibuka sekaligus dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Jeanny H. V. Hutauruk, S.E., Ak., M.M. Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dihadiri oleh seluruh Pejabat dan Staf di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ini disampaikan oleh Pemateri yang berasal dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ialah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan pemberlakuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada seluruh Instansi Pemerintah ialah untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam mendukung terwujudnya tata keperintahan yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana termaktudi dalam Undang-undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 58 ayat 1 dan ayat 2.

Dasar hukum pemberlakuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada seluruh Instansi Pemerintah ialah Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, dan Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019. Dalam penerapannya, Sistem Pengendalian Intern memiliki prinsip dasar, yaitu : 

  1. SPI adalah suatu proses yang terintegrasi dan melibatkan semua tahapan manajemen dalam suatu organisasi. 
  2. SPI diharapkan memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) atas tercapainya tujuan organisasi. 
  3. Memiliki Hard Control (kebijakan dan prosedur, struktur organisasi, birokrasi) dan Soft Control (kompetensi, komitmen trust, nilai-nilai luhur dan kepemimpinan).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari 5 (lima) unsur, yakni : 

  1. Lingkungan Pengendalian 
  2. Penilaian Risiko 
  3. Kegiatan Pengendalian 
  4. Informasi dan Komunikasi 
  5. Pemantauan Pengendalian Intern

Adanya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tidak terlepas dari peranan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sangat erat kaitannya dengan Akuntabilitas khususnya Akuntabilitas pada Pengelolaan Keuangan Negara. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menjawab atau menjelaskan dari aparatur pemerintahan sebagai pihak yang menerima amanah kepada pemberi amanah (publik) atas pelaksanaan amanah yang diterimanya secara obyektif. Adapun peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam kaitannya dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 Pasal 11, yakni : 

  1. Mencegah terjadinya kesalahan dan penyimpangan. 
  2. Menjamin pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
  3. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (assurance activities). 
  4. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
  5. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. 
  6. Menjamin tercapainya sasaran dan tujuan pelaksanaan kegiatan secara ekonomis, efektif dan efisien. 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, seluruh Instansi Pemerintah dituntut untuk meningkatkan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), hal tersebut dapat diwujudkan melalui strategi-strategi yang terbagi dalam beberapa level : 

  • Pada Level 0 : Belum memiliki kebijakan dan prosedur. 
  • Pada Level 1 (Rintisan) : Kebijakan dan prosedur sudah tertulis. Adanya praktik pengendalian intern melalui kebijakan dan prosedur yang tertulis, namun masih bersifat Ad-Hoc dan tidak terorganisasi dengan baik tanpa adanya komunikasi dan pemantauan. 
  • Pada Level 2 (Berkembang) : Adanya komunikasi kebijakan dan prosedur. Adanya praktik pengendalian intern namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya bergantung pada individu (belum melibatkan semua unit organisasi) sehingga efektivitas pengendalian belum bisa dievaluasi. 
  • Pada Level 3 (Terdefinisi) : Adanya implementasi kebijakan dan prosedur dokumentasi. Adanya praktik pengendalian intern yang terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. 
  • Pada Level 4 (Terkelola dan Terukur) : Adanya evaluasi formal, berkala dan terdokumentasi. Adanya praktik pengendalian internal yang efektif dan telah dilaksanakan evaluasi formal secara berkala dan terdokumentasi. 
  • Pada Level 5 (Optimum) : Adanya pemantauan pengembangan berkelanjutan. Telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dan dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan menggunakan aplikasi komputer (otomatisasi).

Setelah pemateri menyampaikan paparan mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sosialisasi dilanjutkan dengan Assesment Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sebagai langkah awal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan distribusi Self Assesment Questionaire mengenai Survei Persepsi secara online melalui Situs http://spip.bpkp.go.idSelf Assesment Questionaire mengenai Survei Persepsi diperuntukan bagi Pejabat dan Staf (ASN dan TNI) di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. 

(@x_cisadane)


22 Mei 2019

Permintaan Data Penyerapan Standar Biaya Keluaran Penyelesaian Perkara Triwulan I tahun anggaran 2019 

Berdasarkan Surat Dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 684/SEK/OT.01.1/05/2019 tanggal 22 Mei 2019 tentang Permintaan Data Penyerapan Standar Biaya Keluaran Penyelesaian Perkara Triwulan I tahun anggaran 2019, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Para Ketua Pengadilan Tinggi dan Para Ketua Pengadilan Negeri di Seluruh Indonesia. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/684_SEK_OT_01_1_05_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


22 Mei 2019

Penundaan Revisi Anggaran tahun anggaran 2019 

Berdasarkan Surat Dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 682/SEK/OT.01/5/2019 tanggal 22 Mei 2019 tentang Penundaan Revisi Anggaran tahun anggaran 2019, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding, Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/682_SEK_OT01_1_5_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


22 Mei 2019

Tindak Lanjut Temuan BPK RI 

Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 526/SEK/ KU.02/04/2019 tanggal 24 April 2019 tentang Tindak Lanjut Temuan BPK RI, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Bendahara Penerimaan, Kasir di Seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya di seluruh Indonesia. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/526_SEK_KU02_04_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


21 Mei 2019

Upacara Bendera Hari Lahir Pancasila dan Cuti Bersama Idul Fitri 1440H 

Menindaklanjuti disposisi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Mei 2019 Nomor : 485/Set.KMA/IN/V/2019, Sekretaris Mahkamah Agung A.S Pudjoharsoyo menginstruksikan kepada Para Pimpinan Mahkamah Agung, Para Hakim Agung dan Hakim Ad-Hoc, Para Pejabat Eseon I pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, dan menginstruksikan kepada seluruh Aparatur Mahkamah Agung pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia untuk mengikuti Upacara Bendera Hari Lahir Pancasila pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019. 

Sekretaris Mahkamah Agung mengatakan bahwa upcara ini bersifat wajib, untuk itu Sekretaris Mahkamah Agung memerintahkan Para Hakim dan Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya agar mengutamakan untuk mengikuti upacara di satuan kerja masing-masing, namun bagi Para Hakim dan Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya yang sedang melaksanakan cuti dapat mengikuti upacara di satuan kerja terdekat sesuai keberadaan Hakim dan aparatur saat menjalankan cuti. 

Sedangkan untuk informasi Cuti Hari Raya Idul Fitri 1440 H, Sekretaris Mahkamah Agung mengatakan bahwa sambil menunggu Keputusan Presiden tentang Cuti Bersama tahun 2019, Mahkamah Agung berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 617 Tahun 2018, Nomor 262 Tahun 2018, dan Nomor 16 Tahun 2018 bahwa Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri tahun 2019 jatuh pada Hari Senin, Selasa dan Jum'at tanggal 3, 4, dan 7 Juni 2019. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/680_SEK_KS00_5_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


21 Mei 2019

Undangan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara 

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan ini disampaikan Undangan perihal kegiatan tersebut. Dan dengan ini diharapkan kehadiran Bapak/Ibu pada :

Hari : Rabu 

Tanggal : 22 Mei 2019 

Pukul : 09.30 s/d 12.00 WIB 

Tempat : Ruang Serba Guna Ditjen Badilmiltun, Lantai 11 Gedung Sekretariat MA RI, Jl. Ahmad Yani Kav 58 Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Undangannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/Undangan_SPIP_Mei2019.pdf

(@x_cisadane)


21 Mei 2019

Rapat Koordinasi Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi PMPRB Ditjen Badilmiltun 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Selasa, 21 Mei 2019 bertempat di Ruang Rapat Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58 Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat diselenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Sebagai informasi, pada Hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 Auditor Badan Pengawasan MA RI telah melakukan Evaluasi dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada Unit Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun hasil Evaluasi dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) ialah masih terdapat kekurangan-kekurangan evidence pada beberapa Area. 

Berkenaan dengan hasil Evaluasi dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada Unit Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang disampaikan oleh Auditor Badan Pengawasan MA RI, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara segera melakukan revisi (perbaikan) terhadap 6 (enam) temuan kekurangan-kekurangan evidence. Selain itu, dalam Rapat ini juga membahas mengenai Perbedaan Lembar Kerja Elektronik (LKE) yang telah didistribusikan oleh Auditor Badan Pengawasan MA RI dengan Lembar Kerja Elektronik (LKE) yang ada di Situs PMPRB KemenPAN-RB. 

Dalam Rapat yang dipimpin oleh Ketua Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Jeanny H. V. Hutauruk, S.E., M.M., Ak. disepakati mengenai 19 (point) evidence-evidence yang dibutuhkan dalam Lembar Kerja Elektronik (LKE) versi Situs PMPRB KemenPAN-RB. Dipenghujung Rapat, masing-masing Ketua Area mempresentasikan mengenai Progress Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Area masing-masing. Rapat dihadiri oleh Seluruh Anggota Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan ditutup oleh Ketua Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

(@x_cisadane)


20 Mei 2019

Upacara Bendera Dalam Rangka Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2019

Menindaklanjuti diposisi Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung tanggal 16 Mei 2019 Nomor 485 / Set.KMA / IN / V / 2019 sehubungan dengan diterimanya surat dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor B.116 / Ka.BPIP/05/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Penyelenggaraan Upacara Bendera Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2019, dengan ini diinstruksikan kepada seluruh Pengadilan pada empat lingkungan peradilan untuk menyelenggarakan upacara bendera pada hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2019.

Berikut surat Sekretaris Mahkamah Agung dan surat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila RI.

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut :

 dokumen

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia


(hr)


19 Mei 2019

Hasil Evaluasi LKE dan Evidence PMPRB untuk Tingkat Unit Eselon I Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara 

Berikut ini disampaikan Hasil Evaluasi LKE dan Evidence PMPRB untuk Tingkat Unit Eselon I Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diaudit oleh Auditor Badan Pengawasan dan disampaikan kembali pada Jumat, 17 Mei 2019 Pukul 17:46 WIB. 

NoAreaBagianPointHasil Pemeriksaan AuditorKeterangan
1.VI. Penguatan Akuntabilitas
2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
f. Unit kerja telah berupaya meningkakan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
Evidence mohon dilengkapi dengan Sosialisasi SAKIP atau sejenisnya termasuk Sosialisasi SIPP lingkungan Mil dan TUN

Evidence Dokumentasi Sosialisasi SIPP Ditjen Badilmiltun https://www.ditjenmiltun.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2000 

Untuk Evidence Sosialisasi SAKIP ???

2.VI. Penguatan Akuntabilitas
2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
g.Unit kerja telah memanfaatkan sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik
Kinerja SIPP
Dihandle oleh Steevee, data diambil dari SIPP MA menu Kinerja dan data diambil juga dari MIS Ditjen Badilmiltun (sample masing-masing 1 Pengadilan)
3.VI. Penguatan Akuntabilitas
2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
h. Unit kerja telah melaksanakan pemutakhiran data kinerja secara berkala
Kinerja SIPP
Dihandle oleh Steevee, data diambil dari SIPP MA menu Kinerja dan data diambil juga dari MIS Ditjen Badilmiltun (sample masing-masing 1 Pengadilan)
4.VII. Penguatan Pengawasan
2. Penerapan SPIP
h. Telah dibangun lingkungan pengendalian
Atau Tim Akreditasi?Apa ada Satgas SPIP?

SK Tim Akreditasi ???

SK Satgas SPIP

5.VII. Penguatan Pengawasan
6. Pembangunan Zona Integritas
f. Telah dilakukan pembangunan zona integritas
ZI Tk. Es 1?
Perlu Evidence untuk Pencanangan ZI Tingkat Eselon I (Ditjen)
6.VIII. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2. Budaya Pelayanan Prima
f. Unit kerja menerapkan sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar
Apa ada sistem pemberian kompensasi?
Perlu Evidence mengenai Sistem Pemberian Kompensasi di Ditjen Badilmiltun

Dimohon kerjasama Bapak/Ibu untuk melengkapi Evidence yang dibutuhkan tersebut. 

(@x_cisadane)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg
  • Banner 6.jpeg
  • Banner 7.jpeg
  • Banner 8.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

Link SIPP Web Peradilan Militer

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Peradilan Militer

Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tingkat Pertama Website SIPP Web
Pengadilan Militer UtamaPengadilan Militer UtamaLihat-
Pengadilan Militer Tinggi I MedanLihat-
Pengadilan Militer Tinggi II JakartaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi III SurabayaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi I Medan
Pengadilan Militer I-01 Banda AcehLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-02 MedanLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-03 PadangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-04 PalembangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-05 PontianakLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-06 BanjarmasinLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-07 BalikpapanLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
Pengadilan Militer II-08 JakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-09 BandungLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-10 SemarangLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-11 YogyakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Pengadilan Militer III-12 SurabayaLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-13 MadiunLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-14 DenpasarLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-15 KupangLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-16 Makassar
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-17 Manado
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-18 Ambon
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Lihat
Lihat


Read more ...

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday948
mod_vvisit_counterYesterday4667
mod_vvisit_counterThis week9074
mod_vvisit_counterAll days7853246

We have: 42 guests online
Your IP: 34.236.190.216
 , 
Today: Agus 20, 2019

peraturan-button