1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

18 Juli 2018

Sekretaris Mahkamah Agung : Pencapaian Opini WTP Harus Dipertahankan 


Kegiatan Konsolidasi kali ini ada hal yang berbeda dari kegiatan sebelumnya mulai dari pakaian yang dikenakan oleh Sekretaris Mahkamah Agung, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi Bali, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama se-wilayah Bali dan Panitia Pusat Mengenakan Pakaian Adat Bali serta Pennyambutan dengan Tarian Selat Segara Adat Bali. Pencapaian opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang diraih oleh Mahkamah Agung selama 6 (enam) tahun berturut-turut harus terus dipertahankan. Selain mengindikasikan kinerja keuangan kita, pencapaian tersebut juga berkontribusi bagi pencapaian opini yang sama oleh pemerintah secara keseluruhan. 

Demikian antara lain disampaikan Sekretaris Mahkamah Agung, Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum, saat membuka Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan Mahkamah Agung Semester I Tahun 2018 di Hotel Aryaduta Denpasar, Selasa (17/07/2018) kemarin. Menurut Pudjoharsoyo, opini WTP bukanlah hadiah dari pemerintah pusat, melainkan wujud dari kinerja dan komitmen kita terhadap pengelolaan keuangan negara yang baik. Oleh karena itu, komitmen dan semangat untuk terus menunjukkan kinerja yang positif tersebut harus terus dipupuk agar pencapaian ini tetap dapat dipertahankan. 

Sebagai perbandingan, Pudjoharsoyo mengingatkan adanya Lembaga/Kementerian yang predikat kinerja keuangannya menurun dan bahkan ada yang belum pernah meraih predikat WTP sekalipun. Hal ini memperkuat pandangan bahwa pencapaian opini tersebut berbanding lurus dengan kinerja keuangannya. 

Perlu Memperhatikan Banyak Hal 

Untuk terus dapat mempertahankan opini WTP, lanjut Pudjoharsoyo, sejumlah hal harus terus menerus diperbaiki dan ditingkatkan. "Perlu perbaikan yang terus menerus pada proses penyusunan laporan keuangan dimana salah satunya adalah adanya kewajiban membentuk Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) oleh manajemen setiap entitas pelaporan di tahun 2018", ujar Pudjoharsoyo menjelaskan. 

Selain itu, temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus dapat diminimalisir dan jika ada temuan harus segera ditindaklanjuti. "Mengacu kepada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, masih terdapat temuan ketidakpatuhan atas Peraturan Perundang-undangan, seperti kelebihan pembayaran tunjangan kinerja pada Satker, yang disebabkan ketidakcermatan dalam melakukan penatausahaan kehadiran pegawai, pencatatan pemotongan, serta atasan langsung tidak melakukan verifikasi atas pelaporan petugas absensi", ungkap Pudjoharsoyo mencontohkan. 

Persoalan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga tidak kalah penting untuk diperhatikan. "Ini seringkali menjadi momok yang terus menerus berulang", ujar Pudjoharsoyo mengingatkan. PNBP Perkara di bendahara penerimaan Satker di lingkungan MA yang belum disetorkan hingga akhir tahun wajib disajikan dalam neraca per-31 Desember  2018 akan menjadi permasalahan besar apabila tidak menjadi perhatian mulai saat ini. 

Pimpinan Harus Paham Masalah Keuangan 

Mengulang kembali penyampaiannya dalam pembinaan teknis dan administrasi yudisial di Balikpapan, Pudjoharsoyo mengatakan bahwa dengan perlunya diperhatikan permasalahan-permasalahan keuangan yang ada semakin menegaskan pentingnya pimpinan satker untuk memahami tentang aspek-aspek keuangan satker. "Pimpinan harus memahami apa itu laporan keuangan, seluk belum Aplikasi SIMAK BMN, dan masalah-masalah kesekretariatan lainnya," Ujar Pudjoharsoyo. 

Menurut Pudjoharsoyo, pentingnya pimpinan pengadilan memahami persoalan-persoalan Kesekretariatan, termasuk keuangan untuk meminimalisir kekurangan dalam penyajian laporan, seperti laporan keuangan, SIMAK BMN dan lain-lain. Ia mencontohkan dengan kesalahan dalam pelaporan mengenai rumah dinas menyulitkan rencana Mahkamah Agung untuk menganggarkan renovasi bahkan pendirian rumah dinas baru. "Dalam SIMAK BMN, umumnya disebutkan kondisi rumah dinas dalam keadaan baik, padahal pada kenyataannya sudah sangat tidak layak." Ujar Pudjoharsoyo.

Sementara itu, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Nugroho Setiadji dalam sambutannya selain menekankan kembali perlunya menindaklanjuti temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan, juga mendorong proses penganggaran yang berdaya guna. "Kita tidak hanya memerlukan laporan keuangan yang baik, tetapi juga anggaran yang bermanfaat untuk pelaksanaan kegiatan ke depan," Ujar Nugroho menjelaskan.

Konsolidasi Laporan Keuangan MA 

Kegiatan konsolidasi laporan keuangan MA Semester I tahun 2018 yang dilaksanakan tanggal 16-21 Juli 2018 ini dimaksudkan untuk mempersiapkan penyusunan laporan keuangan Mahkamah Agung Semester I tahun 2018 yang akan diserahkan kepada Menteri Keuangan pada tanggal 31 Juli 2018. Dalam laporannya Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung H. Sutisna, S. Sos., M. Pd. Menyampaikan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 108 orang terdiri dari operator/petugas Aplikasi SAIBA dan Aplikasi SIMAK BMN tingkat koordinator wilayah khusus DIPA 005.01 dan tingkat Eselon I, Auditor Badan Pengawasan dan narasumber dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. 

Kami mengucapkan selamat datang di Hotel Aryaduta Jalan Kartika Plaza, Kuta-Badung-Bali. Kosolidasi Ini di hadiri oleh Sekretaris Mahkamah Agung, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi Bali, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Para Ketua Pengadilan se-Provinsi Bali, Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, Sekretaris Pengadilan Tinggi Bali dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Mahkamah Agung, Auditor Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Narasumber Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Kementerian Keuangan, Bapak Muhammad Maskur Mubarak dan Bapak Cahyo Sumirat dan para Peserta Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan. 

Bapak/Ibu Pimpinan, serta hadirin yang kami banggakan, Pertama-tama saya ucapkan "Selamat atas diraihnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2017 yang ke-6 (enam) kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hal ini merupakan wujud kinerja yang prima dari seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan negara"

Untuk itu tema yang sesuai untuk kegiatan ini kami tetapkan sebagai berikut : "Sukseskan Reformasi Kinerja Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara dalam Rangka Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan".

Opini WTP menggambarkan bahwa Laporan Keuangan Mahkamah Agung (LK MA) telah disusun dengan capaian standar tertinggi, dimana saldo Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Belanja dan Pendapatan, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) telah disajikan secara handal bebas dari kesalahan penyajian yang material berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan diterapkan secara konsisten, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) telah memberikan pengungkapan yang memadai. Syukur Alhamdulillah, kami ucapkan bahwa MA sebagai salah satu K/L selalu memberikan sumbangsih LK yang berkualitas dengan opini WTP terhadap LKPP, sehingga LKPP mendapat predikat opini WTP dua kali berturut-turut pada tahun 2016 dan 2017 dari BPK. Perlu kami sampaikan juga bahwa LK Pemerintah RI untuk kawasan negara-negara di Asia termasuk yang terbaik sehingga dapat disetarakan dengan negara Jepang, sebagaimana dilansir oleh Bapak Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Bapak Dr. Marwanto Hardjowirjono, M.A., dalam Seminar LK di Pusdiklat Kementerian Keuangan tahun lalu. Bahkan Forum Negara-Negara G7 yang memiliki pengaruh kuat bagi perekonomian, khususnya bagi negara-negara berkembang, juga memberikan apresiasi terhadap LK Pemerintah RI.

Laporan keuangan konsolidasian adalah laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal, sehingga Kegiatan Konsolidasi LK MA Semester I merupakan kegiatan mengumpulkan Koordinator Wilayah (Korwil) se-Indonesia dalam rangka persiapan penyusunan LK MA dengan melakukan telaah/verifikasi data seluruh transaksi keuangan maupun aset pada 1656 Satker secara face to face (berhadapan) langsung dengan Operator/Petugas untuk melihat data real time pada laptop sekaligus data pada Aplikasi e-Rekon&LK Kementerian Keuangan. Apabila terdapat selisih/perbedaan data, kurang penyajian, kesalahan penggunaan jurnal akan disampaikan kepada Operator Korwil untuk selanjutnya diteruskan kepada Satker untuk dilakukan segera dilakukan perbaikan di kantor masing-masing dan menggunggah perbaikan data pada Aplikasi e-Rekon&LK

Kualitas laporan keuangan sangat tergantung pada kedisiplinan Satuan Kerja (satker) sebagai tulang punggung dalam menerapkan perlakuan akuntansi sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), melaksanakan seluruh peraturan yang berlaku, terlaksananya rekonsiliasi internal data keuangan dengan data BMN secara rutin dan berjalannya Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada Satker sebagaimana mestinya. SPI menuntut peran Pimpinan Satker dalam mengawasi berjalannya pelaporan sesuai peraturan yang berlaku dan memastikan seluruh pihak telah menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan tanggung jawabnya. 

Mahkamah Agung melalui Tim penyusun LK MA Tingkat Lembaga secara terus menerus melakukan upaya untuk mengawal kualitas pelaporan bahkan setelah kegiatan konsolidasi ini selesai, dengan memonitor secara rutin perbaikan data dari Satker melalui Aplikasi e-Rekon&LK dan menyampaikan hasilnya kepada Korwil dan Eselon I. Disamping itu juga melakukan layanan tugas dan fungsi Help Desk (Meja Bantu) secara terus menerus memberikan bimbingan atas perlakuan akuntansi dan pelaporan keuangan, penyampaian informasi regulasi terbaru, serta memberikan solusi atas permasalahan yang timbul dalam pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan dengan berkoordinasi dengan Pembina Bimbingan SAI dari Kementerian Keuangan. 

Bersamaan dengan persiapan penyusunan LK MA, Auditor telah melakukan reviu secara pararel yaitu pelaksanaan reviu secara awal tanpa LK disusun terlebih dahulu dimulai dari proses perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran hingga pelaporan keuangan. Auditor Badan Pengawasan turut memberikan andil dalam menjaga dan mengawal kualitas laporan keuangan, menyampaikan Catatan Hasil Reviu (CHR) untuk ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang terkait, serta meminimalisir temuan pemeriksaan. 

Tujuan Kegiatan Konsolidasi : Persiapan penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Semester I Tahun 2018 yang akan diserahkan kepada Menteri Keuangan pada tanggal 31 Juli 2018 pukul 12.00 WIB.

Sasaran Kegiatan Konsolidasi : Mencari selisih penyajian data dan memperbaiki kesalahan penyajian data pada seluruh Satker dengan berhadapan langsung (face to face) antara para Operator/Petugas Tingkat Wilayah (31 Wilayah) dan Tingkat Eselon I (7 Eselon I) dengan Operator/Petugas Tingkat Lembaga melalui telaah/verifikasi data dalam laptop serta Data Real Time dari Aplikasi e-Rekon&LK. Kami selaku Ketua Panitia Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan Mahkamah Agung Semester I Tahun 2018 menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan serta Jajaran Pengadilan Tinggi Bali, Pengadilan Negeri Tabanan serta seluruh pihak atas dukungan yang diberikan untuk mensukseskan penyelenggaraan kegiatan konsolidasi dan kegiatan di alam terbuka. 

Demikian laporan ini kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan baik dalam penyampaian laporan maupun penyelenggaraan kegiatan ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dalam pelaksanaan tugas yang diamanahkan kepada kami sehingga kami terus melakukan perbaikan kedepan dan Kegiatan Konsolidasi selama enam hari kedepan dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun. Aamiin YRA. Kegiatan ini di buka secara resmi oleh Bapak Sekretaris Mahkamah Agung dengan ditandai penyematan tanda peserta kepada dua perwakilan dari peserta. Kegiatan ini diakhiri dengan pembacaan do'a dan sesi poto bersama. 

Berita ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


17 Juli 2018

Sekretaris MA : Mahkamah Agung akan Kembangkan Aplikasi e-Court Khusus Perkara Pidana 


Mahkamah Agung RI terus bergerak cepat melakukan reformasi sistem peradilan secara menyeluruh khususnya melakukan implementasi teknologi informasi dalam sistem peradilan. Ketua Mahkamah RI baru saja meluncurkan secara resmi Aplikasi e-Court pada hari Jumat (13/7) yang lalu di Balikpapan. Kedepan, Mahkamah Agung akan mengembangkan Aplikasi e-Court khusus untuk perkara pidana. Demikian dikatakan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI Achmad Setyo Pudjoharsoyo menanggapi pertanyaan peserta lokakarya media yang dilaksanakan atas kerjasama Mahkamah Agung, EU-UNDP SUSTAIN dan Dewan Pers di Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Mega Mendung, Kabupaten Bogor, selasa (17/7). 

"Setelah terbitnya PerMA Nomor 3 tahun 2018 tentang Adminitsrasi perkara secara elektonik yang dikhususkan untuk perkara perdata di Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, Kedepan perkara pidana pun akan kita buat Aplikasi serupa, PerMA-nya sedang dalam kajian Tim Biro Hukum dan Humas MA", katanya. Secara substansi Aplikasi e-Court, lanjut Achmad Setyo Pudjoharsoyo dibuat oleh Mahkamah Agung agar masyarakat pencari keadilan dapat mendapatkan layanan pengadilan yang mudah. Dengan layanan e-Court masyarakat mendapatkan efisiensi dalam proses administrasi berperkara di Pengadilan. "Banyak yang terpangkas dengan Aplikasi e-Court ini, diantaranya waktu, biaya dan tenaga sehingga sangat menguntungkan bagi para pencari keadilan dan aparatur pengadilan sendiri", katanya. 

e-Court Untuk Perorangan 

Sebagai langkah awal, saat ini layanan e-Court Mahkamah Agung baru bisa diimplementasikan pada pengguna pengacara atau Advokat terdaftar, namun kedepan ruang lingkup penggunanya akan diperluas untuk perorangan terdaftar, sehingga layanan kemudahan ini dapat dinikmati oleh semua kalangan. "Sementara ini ruang lingkup pengguna Aplikasi e-Court hanya terbatas Advokat terdaftar saja, tetapi kedepan ruang lingkupnya akan diperluas kepada perorangan terdaftar sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 ayat (1) PerMA Nomor  3 tahun 2018, yang penting mampu mengoperasikan internet", ungkap Achmad Setyo Pudjoharsoyo. 

Sekretaris Mahkamah Agung tidak menampik bahwa masih ada kekurangan-kekurangan dalam mewujudkan reformasi peradilan dengan teknologi informasi, namun ia mengatakan bahwa seluruh pimpinan dan aparatur pengadilan di bawahnya telah berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan untuk mewujudkan misi Mahkamah Agung. Ia mengatakan bahwa dengan adanya dukungan teknologi infomasi di peradilan dapat meminimalisir segala penyimpangan aparatur peradilan, sebab dengan teknologi informasi kesempatan masyarakat untuk bertatap muka langsung dengan aparatur peradilan semakin tertutup. "Faktanya dengan menggunakan Aplikasi e-Court, orang bisa mengajukan permohonan atau gugatan ke Pengadilan tanpa harus datang ke pengadilan, sehingga peluang penyimpangan dari kedua belah pihak semakin dipersempit, bahkan kedepan kita harapkan salinan putusan bisa dikirimkan oleh pengadilan kepada masyarakat via elektronik/email", pungkasnya. 

Berita ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


17 Juli 2018

Daftar Nominatif Usul Kenaikan Pangkat Pejabat Struktural Per-Oktober 2018 

Dalam rangka pelaksanaan Kenaikan Pangkat Golongan IV/a ke atas (Pegawai Non-Teknis yang menduduki Jabatan Struktural) dengan sistem manual (Non-KPO) periode 1 Oktober 2018, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan dan Lampiran nama-nama pegawai yang diusulkan naik pangkat per-Perode Oktober 2018. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/71_Bua2_KP04_1_7_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


17 Juli 2018

Permintaan Data Rekening Beserta Saldo Periode 30 Juni 2018 dan Updating Saldo Rekening pada Aplikasi Komdanas 

Menindaklanjuti Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Kementerian Keuangan Nomor : Und-1954/PB/2018 tanggal 12 Juli 2018 tentang Undangan Rapat Rekonsiliasi Rekening Permintaan dan Untuk mendukung Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Semester I Tahun 2018 yang komprehensif dan berkualitas diminta kepada Saudara untuk mengkoordinir satker di bawahnya. 

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, disampaikan Surat Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : B.30/Bua/KU.01/07/2018 tanggal 16 Juli 2018 perihal Permintaan Data Rekening Beserta Saldo Periode 30 Juni 2018 dan Updating Saldo Rekening pada Aplikasi KOMDANAS yang ditujukan Kepada Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI, Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Sekretaris Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding di 4 (empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/b30_bua3_ku01_07_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)



17 Juli 2018

Ketua Mahkamah Agung Membuka Kegiatan Lokakarya Media 


Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H, membuka secara resmi kegiatan lokakarya media yang diselenggarakan atas kerjasama Mahkamah Agung RI, EU-UNDP SUSTAIN dan Dewan Pers, hari Senin (16/7) di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jakarta Pusat. Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan mengenai peranan penting pers dalam mewujudkan lembaga peradilan yang agung melalui transparansi peradilan, salah satunya dengan modernisasi dan pemanfaatan perkembangan teknologi informasi, "transparansi di peradilan melalui modernisasi dan pemanfaatan teknologi informasi tidak akan terjadi tanpa ada peranan dan dukungan pers.", Ujarnya. 

Istilah transparansi peradilan lanjut Ketua Mahkamah Agung memiliki makna yang luas, selain bagaimana akses publik terhadap putusan pengadilan, juga informasi mengenai fungsi peradilan dan perilaku aparaturnya. Kegiatan lokakarya media ini adalah kali kedua yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, EU-UNDP SUSTAIN. Adapun kegiatan tahun ini mengambil tema "pembaharuan sektor peradilan dan peran pers dalam mendukung peradilan yang transparan dan akuntabel". Lokakarya ini diikuti oleh peserta dari kalangan wartawan, pimpinan redaksi media cetak dan online sebanyak 30 (tiga puluh) orang ,serta para humas Pengadilan Se-Jabodetabek. 

Lebih lanjut, Prof. Dr. H.M Hatta Ali, S.H., M.H menyampaikan apresiasi atas terseleggaranya kegiatan lokakarya media ini, pasalnya transparansi sebagaimana tema lokakarya kali ini memiliki tujuan agar keadilan benar-benar dapat ditegakkan. "Saya mengajak insan pers untuk benar-benar memanfaatkan keterbukaan peradilan agar dapat membantu terwujudnya keadilan bagi masyarakat", ucapnya. Pihak EU-UNDP SUSTAIN melalui Communication Specialis Sustain, Emilda Zaini Rosen mengatakan bahwa lokakarya media ini akan dilaksanakan sejak tanggal 16-19 Juli 2018 di Pusdiklat Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung di Mega Mendung, Bogor. Serangkaian kegiatan tersebut lanjutnya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan pemahaman mengenai pentingnya pembaharuan peradilan oleh Mahkamah Agung serta mendorong perbaikan pemahaman masyarakat lewat media mengenai pembaharuan. 

"Selain itu lokakarya ini akan membahas isu-isu yang dihadapi media dalam meliput kasus-kasus pengadilan, guna mendorong pemberitaan kasus pengadilan yang adil sesuai hukum dan kode etik jurnalistik serta mencegah pengadilan oleh media dan masyarakat", paparnya. Disamping dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung, kegiatan pembukaan lokakarya media ini dihadiri oleh Kuasa Usaha Delegasi Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Charles-Michael Geurts, Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo dan Direktur UNDP Indonesia Christophe Bahuet. 

Berita ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


17 Juli 2018

Pemberitahuan Untuk Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Diberitahukan sesuai dengan SK Dirjen Badilmiltun No. 271/DJMT/KEP/05/2018 tanggal 25 Mei 2018, kepada yang bersangkutan dimohon untuk segera mengirimkan :

1. KP4

2. Surat Pernyataan

3. Rekening Bank

Melalui email ke Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya , paling lambat akhir bulan Juli 2018, jika tidak segera mengirimkannya, akan dibayarkan pada tahun 2019.

Terima kasih banyak atas perhatiannya. 

(hr)


17 Juli 2018

Hasil Telaah Promosi dan Mutasi Pegawai Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya 

Dalam rangka Melakukan Penyampaian Promosi dan Mutasi Pegawai Kesekretariatan, maka dengan ini disampaikan Hasil Pengumuman, Hasil Rapat Telaah Usul Promosi dan Mutasi Pegawai Kesekretariatan di lingkungan Mahkamah Agung dan 4 (empat) lingkungan peradilan di bawahnya yang meliputi : 

  1. Peradilan Umum 
  2. Peradilan Agama 
Bersama dengan ini, disampaikan Surat Pemberitahuannya. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/hasil_tpm_kesekretariatan_29juni_3juli_2018.pdf
Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


16 Juli 2018

Sekretaris Mahkamah Agung : Pimpinan Pengadilan Harus Memahami Masalah Kesekretariatan 


Pengelolaan pengadilan bertumpu pada dua jangkar utama, yakni kepaniteraan dan kesekretariatan. Meskpun Pimpinan pengadilan itu adalah hakim yang notabene sangat memahami tentang teknis yustisial, namun dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pimpinan pengadilan memegang kendali dan bertanggung jawab atas dua jangkar pengelolaan pengadilan diatas. Hal ini memberikan isyarat pentingnya pimpinan pengadilan memiliki pemahaman yang memadai terhadap aspek-aspek kesekretariatan pengadilan. 

Hal tersebut dikemukakan Sekretaris Mahkamah Agung, Ahmad Setyo Pudjoharsoyo, SH., M. Hum saat memberikan pembinaan di hadapan ketua, sekretaris, dan panitera pengadilan tingkat banding dan pertama se-wilayah Kalimantan di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Jumat (13/07/2018) kemaren. Menurut Pudjoharsoyo, pentingnya pimpinan pengadilan memahami aspek-aspek kesekretariatan pengadilan disebabkan karena kesekretariatan memberikan kontribusi pada dua hal. “Pertama, kesekretariatan pengadilan mempengaruhi bagaimana kualitas pengadilan dinilai dan kedua, unsur kesekretariatan membentuk ukuran kompetensi kepemimpinan pengadilan,” jelas Pudjoharsoyo. 

Kualitas pengadilan, lanjut Pudjoharsoyo, adalah himpunan atau gugusan kualitas aspek-aspek kepaniteraan dan kualitas aspek-aspek kesekretariatan. Ia memberikan contoh dengan mengutip sebuah pernyataan yang tercantum dalam dokumen International Framework for Court Excellence (IFCE). “Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa persepsi mereka yang menggunakan (jasa) pengadilan lebih dipengaruhi oleh bagaimana mereka diperlakukan dan apakah prosesnya terlihat adil, ketimbang apakah mereka menerima hasil yang disukai atau tidak”, Imbuh Pudjoharsoyo. 

Disinilah kemudian, lanjut Pudjoharsoyo, kita menemukan arti pentingnya pengadilan memiliki sertifikat akreditasi penjaminan mutu (SAPM), pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK), dan predikat wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM). Adapun terkait dengan ukuran kompetensi kepemimpinan pengadilan, Pudjoharsoyo menjelaskan bahwa unsur-unsur kompetensi kepemimpinan pengadilan terdiri atas kompetensi atas unsur-unsur kepaniteraan yang berkaitan dengan pengelolaan perkara dan kompetensi atas unsur-unsur kesekretariatan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi umum. 

Dalam praktek, lanjut Pudjoharsoyo sering ditemukan pimpinan pengadilan yang hanya berpegang pada laporan yang dibuat oleh sekretaris tanpa memiliki pengetahuan yang memadai atas laporan tersebut. Ia mencontohkan dengan sidaknya ke wilayah Jawa Timur yang menemukan banyak rumah dinas hakim yang sudah tidak layak huni dan rusak berat, namun dilaporkan dalam kondisi baik. Ketika hal tersebut dikonfirmasikan kepada pimpinan pengadilan yang bersangkutan, hanya dijawab dengan mengacu kepada laporan yang dibuat oleh sekretaris. 

Pembinaan Pejabat Eselon I 

Selain Sekretaris Mahkamah Agung, turut memberikan pembinaan dalam kesempatan itu pejabat eselon I Mahkamah Agung lainnya, yakni Panitera Mahkamah Agung, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, Kepala Badan Pengawasan, dan Kepala Badan Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan. Masing-masing pejabat eselon I tersebut memberikan materi pembinaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pembinaan Pejabat Eselon I Mahkamah Agung tersebut merupakan rangkaian kegiatan Pembinaan Teknis dan Administrasi Yustisial yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan Non Yudisial serta Ketua-Ketua Muda Mahkamah Agung lainnya. 

Berita ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


16 Juli 2018

Pengumuman Pelaksanaan Seleksi Profile Assessment dan Wawancara Calon Hakim Ad-Hoc Tipikor Tahap X tahun 2018 

Sehubungan akan diselenggarakan Ujian Profile Assessment dan Wawancara Seleksi Calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap X tahun 2018 pada tanggal 31 Juli s/d 3 Agustus 2018, maka dengan ini kami sampaikan Daftar Nama Ujian Profile Assessment dan juga ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuan dan Lampirannya melalui tautan berikut : 

  1. Surat yang ditujukan untuk KPT di seluruh Indonesia : http://www.ditjenmiltun.net/45_Pansel_AdHocTPK_VII_2018.pdf
  2. Daftar nama yang akan mengikuti wawancara dan profile assessment : http://www.ditjenmiltun.net/41_Pansel_AdHocTPK_VII_2017.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


16 Juli 2018

Yuk Disimak, Begini Cara Beracara di Pengadilan Zaman Now Melalui Aplikasi e-Court 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Kabar menggembirakan datang dari Dunia Peradilan Indonesia, setelah dinanti-nantikan cukup lama akhirnya Mahkamah Agung Republik Indonesia secara resmi merilis inovasi yang merubah Administrasi Perkara di Pengadilan. Inovasi yang dimaksud ialah Aplikasi e-Court, lahirnya Aplikasi e-Court menciptakan era baru  dalam beracara di Pengadilan. Tepatnya pada Hari Jumat 13 Juli 2018 di Balikpapan, Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H. meresmikan Aplikasi e-CourtAplikasi e-court merupakan cermin dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018 yaitu Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung ini juga merupakan pondasi dari implementasi Aplikasi e-Court di Dunia Peradilan Indonesia, sehingga Pengadilan berwenang untuk menerima pendaftaran perkara dan menerima pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik.

e-Court adalah Aplikasi yang memungkinkan para pencari keadilan dapat melakukan pendaftaran perkara perdata (untuk saat ini) baik itu gugatan maupun permohonan secara online, melakukan pembayaran panjar biaya perkara tanpa harus datang ke pengadilan, dan bahkan notifikasi serta pemanggilannya dilakukan secara elektronik yang dalam hal ini menggunakan domisili elektronik (e-mail). Untuk saat ini pengguna yang dapat mencicipi layanan Aplikasi e-Court hanya terbatas untuk kalangan Advokat saja, dan akan diatur kemudian untuk pengguna perorangan maupun Badan Hukum. 

Aplikasi e-Court diperkaya dengan 4 (empat) buah fitur/layanan, yaitu :

  1. e-Filing yang merupakan layanan pengiriman dan penerimaan berkas perkara digital (PDF/Scan) secara online, seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban. 
  2. e-Payment yang berperan dalam layanan pembayaran biaya perkara ke Rekening Virtual Pengadilan (Virtual Account) melalui metode transfer baik itu dengan melakukan transfer via ATM, SMS Banking, M-Banking, Internet Banking maupun konvensional.
  3. e-Notifications ialah layanan yang sangat berguna bagi para pencari keadilan untuk mengetahui informasi perkara yang diajukannya, misalnya saja notifikasi berupa nomor perkara, notifikasi jumlah biaya perkara yang harus dibayar, dan lain sebagainya. 
  4. e-Summons adalah layanan pemanggilan/pemberitahuan (relaas) secara online (disampaikan melalui domisi elektronik/e-mail) dengan persetujuan para pihak, artinya jika para pihak sepakat. Lantas bagiamana dengan proses pembuktian? Proses pembuktian masih harus dilakukan secara konvensional atau manual, tentunya melalui persidangan langsung dihadapan hakim.

Langkah apa saja yang harus dilakukan para pencari keadilan maupun Advokat agar dapat beracara di Pengadilan melalui Aplikasi e-Court? Nah, Penasaran Bukan? Yuk disimak tata caranya. 

Pertamakali yang harus dilakukan bagi para pencari keadilan atau yang dalam hal ini diwakilkan oleh Advokat ialah membaca dan menyetujui Syarat/Ketentuan penggunaan Aplikasi e-Court di halaman depan (Homepage) https://ecourt.mahkamahagung.go.id/. Kemudian melakukan pendaftaran melalui tautan berikut https://ecourt.mahkamahagung.go.id/Register. Pendaftaran akun pengguna e-Court tidak dikenakan biaya, proses pendaftaran penggunanyapun tidaklah rumit yaitu hanya dengan mengisi nama lengkap, alamat e-mail yang valid dan kata kunci (password) yang diinginkan pada bagian halaman pendaftaran/registrasi pengguna. Selanjutnya sistem akan mengirimkan e-mail notifikasi kepada calon pengguna dan proses aktivasi dapat dilakukan dengan mengklik tombol aktivasi yang tampil di dalam isi e-mail notifikasi tersebut. 

Apabila sudah diaktivasi, barulah pengguna (user/account) tersebut dapat melakukan login ke dalam Aplikasi e-Court. Setelah proses login, pengguna terdaftar (yang dalam hal ini ialah Advokat) harus mengisi dan melengkapi data-data indentitas seperti : nama lengkap, alamat kantor, nomor telepon, nomor induk advokat, organisasi advokat, tanggal mulai berlaku kartu advokat, tanggal habis berlaku kartu advokat, tanggal penyumpahan advokat, tempat penyumpahan advokat, nomor Berita Acara Sumpah Advokat, Nomor Induk Kependudukan, nama bank, nomor rekening bank yang digunakan dan nama akun bank yang digunakan untuk pengembalian sisa panjar.

Lanjut ke langkah berikutnya ialah mengunggah berkas digital (file pdf/scan) Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu keanggotaan Advokat (KTA) dan Berita Acara Sumpah Advokat oleh Pengadilan Tinggi. Pada hakikatnya, seluruh proses pengunggahan berkas digital (file pdf/scan) ke dalam Aplikasi e-Court menggunakan fitur e-Filing. Yang jadi pertanyaan ialah Mengapa dalam proses pendaftaran/registrasi user/account (yang dalam hal ini ialah Advokat) memerlukan Berita Acara (BA) Penyumpahan Advokat? Karena, seorang pejabat termasuk profesi Advokat sebelum menjalankan tugas sudah seharusnya mengucapkan sumpah jabatan terlebih dahulu menurut ketentuan perundang-undangan. Dan pertanyaan berikutnya ialah mengapa saat ini Aplikasi e-Court baru diperuntukkan bagi kalangan Advokat saja? Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya mengelola potensi risiko, berupa risiko keamanan, integritas aplikasi serta beban yang timbul bagi infrastruktur yang ada. Selain itu hal ini juga dimaksudkan untuk mengelola kebutuhan edukasi dan sosialisasi dalam rangka migrasi sistem manual ke elektronik (digitalisasi). Pengguna terdaftar yang dalam hal ini merupakan Advokat diharapkan dapat lebih siap untuk merespon dan membiasakan diri dengan penggunaan aplikasi ini sebagai bagian dari manajemen perubahan yang bertahap pada bidang manajemen perkara dari sistem manual ke elektronik. 

Setelah pengisian data identitas dan melengkapi berkas digital yang telah ditentukan, maka proses selanjutnya ialah verifikasi dan validasi keabsahan status pengguna terdaftar (yang dalam hal ini ialah Advokat) oleh Pengadilan Tinggi yang mengambil sumpah. Proses verifikasi dilakukan dengan mencocokan nomor Berita Acara Pengambilan sumpah Advokat dengan data yang tersimpan pada database Berita Acara Sumpah Advokat di Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi diberikan jangka wakt paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah proses pendaftaran untuk melakukan proses verifikasi dan validasi keabsahan status pengguna terdaftar (yang dalam hal ini ialah Advokat). 

Jika pengguna (user/account) terdaftar (yang dalam hal ini ialah Advokat) sudah divalidasi oleh Pengadilan Tinggi, maka akses ke dalam Aplikasi e-Court akan diizinkan oleh sistem dan itu artinya pengguna (user/account) tersebut dapat melakukan pengajuan gugatan/permohonan secara online melalui Aplikasi e-Court. 

Kemudian pengguna terdaftar memilih Pengadilan Tujuan Mendaftar Perkara. Sebagai catatan, Pada saat ini baru tersedia 17 (tujuh belas) Pengadilan Negeri, 9 (sembilan) Pengadilan Agama dan 6 (enam) Pengadilan Tata Usaha Negara yang dapat dipilih, Mengapa demikian? Karena Pengadilan-pengadilan tersebut merupakan Pilot Project Aplikasi e-Court yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 305/SEK/SK/VII/2018.

Sesudah memilih Pengadilan Tujuan Mendaftar Perkara, selanjutnya pengguna (user/account) terdaftar akan dihadapkan dengan halaman persetujuan. Harap dibaca, dicermati dan dipahami seluruh ketentuan yang tertulis di halaman persetujuan tersebut. 

Langkah setelahnya adalah melakukan pengunggahan Surat Kuasa ke dalam Aplikasi e-Court. 

Lalu pengguna terdaftar (yang dalam hal ini ialah Advokat) mengisi data pihak, baik itu Penggugat maupun Tergugat. Isikan status pihaknya dengan memilih Penggugat atau Tergugat. Berikutnya isi dan lengkapi data nama pihak, alamat, telepon, email, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Untuk menjadi perhatian, Pengisian data provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan amat sangat penting untuk menentukan radius biaya panggilan yang berpengaruh dalam perhitungan taksiran biaya panjar perkara. 

Usai mengisi dan melengkapi data pihak yang berperkara, pengguna terdaftar (yang dalam hal ini ialah Advokat) harus mengunggah Surat Gugatan dan Surat Persetujuan Prinsipal ke dalam Aplikasi e-Court. 

Proses masih berlanjut hingga tahap pencetakan e-SKUM. Sebagai informasi, e-SKUM (Electronic SKUM) adalah Surat Kuasa untuk Membayar yang berisi informasi taksiran panjar biaya perkara yang dihasilkan (dicetak) secara elektronik melalui Aplikasi e-Court. Perlu diketahui oleh pengguna terdaftar (yang dalam hal ini ialah Advokat) bahwasanya besarnya biaya panggilan dipengaruhi jarak radius masing-masing wilayah, sehingga taksiran panjar akan berbeda-beda sesuai jumlah pihak dan besaran radius wilayah masing-masing pihak. Untuk panggilan penggugat yang menggunakan e-Summons (Panggilan secara elektronik), maka tidak dikenakan biaya.

Agar menjadi perhatian, Hal-hal di bawah ini adalah komponen biaya yang digunakan dalam taksiran panjar biaya perkara, yaitu : 

  1. Pendaftaran 
  2. Materai 
  3. Redaksi 
  4. Sumpah Saksi (2x) 
  5. Panggilan Mediasi Tergugat (2x) 
  6. Panggilan Mediasi Penggugat (2x) 
  7. Panggilan Tergugat (3x) 
  8. Panggilan Penggugat (2x) 
  9. PNBP Relaas Panggilan Pertama 
  10. Biaya Proses

Saat pengguna terdaftar telah mencapai tahap pencetakkan e-SKUM, maka secara otomatis fitur e-Notifications yang terdapat di dalam Aplikasi e-Court akan mengirimkan e-mail pemberitahuan agar penggunanya tahu bahwa status pendaftaran saat ini ialah Cetak SKUM.

Dengan demikian pengguna (user/account) terdaftar (yang dalam hal ini ialah Advokat) akan melakukan pembayaran panjar biaya perkara sesuai dengan nominal yang tercetak di dalam e-SKUM ke nomor rekening (Virtual Account) yang tampil di dalam Aplikasi e-Court. Di dalam Aplikasi e-Court juga terdapat e-Payment yang berperan dalam pembayaran biaya perkara ke Rekening Virtual Pengadilan (Virtual Account) melalui metode transfer baik itu dengan melakukan transfer via ATM, SMS Banking, M-Banking, Internet Banking maupun konvensional. Oleh sebab itu, dalam proses pembayaran panjar biaya perkara pengguna terdaftar (yang dalam hal ini ialah Advokat) dapat melakukan pembayaran ke multi-channel (antar Bank) melalui transfer via ATM atau SMS Banking (maupun M-Banking) atau juga melalui Internet Banking ataupun melakukan transfer secara konvensional dengan datang ke Bank. 

Ketika pengguna (user/account) terdaftar berada di halaman informasi pembayaran SKUM, maka secara otomatis fitur e-Notifications yang terdapat di dalam Aplikasi e-Court akan mengirimkan e-mail pemberitahuan agar penggunanya segera melakukan pembayaran. 

Setelah transaksi pembayaran dilaksanakan, petugas Pengadilan (Pengadilan yang dituju pada langkah sebelumnya) melakukan verifikasi pembayaran. 

Lantas apabila sistem e-Payment mengalami gangguan atau bermasalah, apa yang harus dilakukan oleh pengguna terdaftar? Jangan khawatir hal tersebut sudah diantisipasi dengan adanya fasilitas konfirmasi pembayaran secara manual pada Aplikasi e-Court, kurang lebih sama seperti fitur konfirmasi pembayaran pada sistem e-commerce.

Pada halaman Konfirmasi pembayaran secara manual, isikan data transaksi/pembayarannya seperti nama bank yang digunakan, atas nama, tanggal transfer, jumlah nominal yang ditransfer dan pilih rekening tujuan. Jangan lupa untuk mengunggah (mengupload) bukti pembayaran dalam bentuk digital (file pdf/scan). 

Saat pembayaran telah diverifikasi oleh petugas Pengadilan, baik itu secara otomatis ataupun secara manual melalui Aplikasi e-Court, maka secara otomatis fitur e-Notifications yang terdapat di dalam Aplikasi e-Court akan mengirimkan e-mail pemberitahuan yang menyatakan bahwa pembayaran telah diverifikasi. 

Jika proses verifikasi pembayaran telah selesai, pengguna terdaftar (yang dalam hal ini ialah Advokat) akan mendapatkan nomor perkara. Dengan kata lain selesailah sudah tahapan dalam melakukan pengajuan gugatan ataupun permohonan secara online melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung. 

Selanjutnya petugas Pengadilan membuka Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), kemudian melakukan login untuk memeriksa pendaftaran online (melalui menu e-Court pada Aplikasi SIPP). 

Secara realtime akan tampil seluruh list Nomor Register Online (bukan Nomor Perkara) yang siap untuk diregister ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Klik tombol Register pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) untuk mendaftarkan perkara dari Aplikasi e-Court. 

Terakhir, petugas Pengadilan melakukan pendaftaran perkara di Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) cukup dengan memilih klasifikasi perkaranya saja. 

Dengan adanya duet antar dua Aplikasi besutan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini yaitu Aplikasi e-Court dan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) diharapkan dapat membantu proses percepatan penanganan (penyelesaian) perkara sekaligus mewujudkan Azas Peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan.

Download di sini Petunjuk Penggunaan (Manual Book) Aplikasi e-Court untuk Pengguna Umum 

 http://www.ditjenmiltun.net/petunjuk_penggunaan_ecourt_untuk_umum.pdf

Baca Juga Artikel yang Mengupas Tuntas mengenai Aturan Penggunaan Aplikasi e-Court

http://www.ditjenmiltun.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2810

(@x_cisadane)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner0.jpg
  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

Link SIPP Web Peradilan Militer

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Peradilan Militer

Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tingkat Pertama Website SIPP Web
Pengadilan Militer UtamaPengadilan Militer UtamaLihat-
Pengadilan Militer Tinggi I MedanLihat-
Pengadilan Militer Tinggi II JakartaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi III SurabayaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi I Medan
Pengadilan Militer I-01 Banda AcehLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-02 MedanLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-03 PadangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-04 PalembangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-05 PontianakLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-06 BanjarmasinLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-07 BalikpapanLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
Pengadilan Militer II-08 JakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-09 BandungLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-10 SemarangLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-11 YogyakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Pengadilan Militer III-12 SurabayaLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-13 MadiunLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-14 DenpasarLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-15 KupangLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-16 Makassar
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-17 Manado
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-18 Ambon
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Lihat
Lihat


Read more ...

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday678
mod_vvisit_counterYesterday1894
mod_vvisit_counterThis week5657
mod_vvisit_counterAll days6781896

We have: 18 guests, 3 bots online
Your IP: 54.224.11.137
 , 
Today: Agus 22, 2018

peraturan-button