1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

15 Maret 2018

Sambut HUT ke-65, PP Ikahi adakan Serangkaian Kegiatan 

Menyambut hari jadinya yang ke-65 tahun, Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP IKAHI) akan mengadakan serangkaian kegiatan, diantaranya seminar nasional, khitanan massal, ziarah ke taman makan pahlawan dan donor darah. Adapun kegiatan HUT IKAHI yang mengangkat tema "Ikahi bertekad menjaga Integritas Hakim" ini akan dilangsungkan sejak tanggal 22 Februari s/d 20 Maret 2018. Tepat pada tanggal 20 Maret 2018, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) telah menginjakkan usianya yang ke-65 tahun, usia yang terbilang cukup matang untuk sebuah organisasi profesi di Indonesia. Seperti tahun sebelumnya PP Ikahi telah mengawali serangkaian kegiatan tersebut dengan mengadakan donor darah massal yang diadakan di Gedung Mahkamah Agung pada tanggal 22 Februari 2018. "Alhamdulillah kegiatan kali ini berjalan lancar dan pesertanya sangat antusias, bahkan masih banyak yang belum kebagian karena kuota kita terbatas, kegiatan kali ini dikuti oleh 120 orang peserta dari berbagai kalangan, baik hakim, pegawai, sampai pejabat Mahkamah Agung", ujar Juru Bicara PP IKAHI Disiplin Manao. 

Selain itu, PP IKAHI akan mengadakan sunatan masal sebagai bagian dari rangkaian kegiatan bhakti sosial Hakim kepada masyarakat. Kegiatan sunatan masal ini diperuntukkan bagi kalangan anak-anak dari masyarakat yang kurang mampu di sekitaran daerah Mega Mendung, Kabupaten Bogor. Disiplin Manao menjelaskan kegiatan sunatan massal kali ini akan dilaksanakan seperti tahun sebelumnya dengan menambah kuota peserta. "Kita usahakan ada peningkatan kuota peserta, bagaimana pun kegiatan bhakti kita kepada masyarakat, jadi sebisa mungkin tahun demi tahun akan kita tingkatkan", ujarnya lebih lanjut. Dijadwalkan pula, PP IKAHI akan mengadakan kegiatan ziarah dan tabur bunga ke Taman Makam Pahlawan Kalibata pada hari Senin, 19 Maret 2018. Kegiatan ini akan dihadiri oleh seluruh pimpinan dan Hakim Yustisial di Mahkamah Agung. "Kegiatan ziarah merupakan rutinitas tahunan yang dilaksanakan PP Ikahi dalam rangka mengenang para pendiri dan sesepuh IKAHI yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata", ujar disiplin Manao. 

Sebagai puncak rangkaian kegiatan HUT IKAHI tahun 2018 ini akan dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2018 di Hotel Mercure Ancol. Kegiatan puncak HUT IKAHI tersebut akan diisi dengan acara seminar nasional dengan topik "penegakan hukum terhadap tindak pidana dan pelanggaran administrasi pemilihan untuk mengawal demokrasi yang sehat". Ditemui di tempat terpisah ketua pelaksana seminar nasional Ikahi Krisna Harahap mengatakan seminar nasional akan diisi oleh pembicara yang kompeten di bidangnya, antara lain Bambang Soesatyo (Ketua DPR), Arif Budiman (Ketua KPU), Basaria Panjaitan (Pimpinan KPK), Refly Harun (Ahli Hukum Tata Negara) dan Burhanuddin Muhtadi (pengamat Politik). "topik ini sangat relevan kita angkat, karena kita akan menghadapi tahun politik dan pesta demokrasi lima tahunan, semoga seminar ini dapat memberikan kontribusi pada bangsa ini.", jelas krisna harahap di sela-sela usai rapat PP IKAHI beberapa waktu yang lalu. 

Ditemui di ruang kerjanya, Ketua Umum PP Ikahi, Suhadi mengharapkan rangkaian kegiatan HUT Ikahi dapat didukung oleh seluruh korps cakra di seluruh Indonesia. "Ya, karena ini organisasi profesi hakim, sudah menjadi tanggung jawab kita para hakim untuk mensupport kegiatan ini, yang bisa hadir langsung maupun tidak di kegiatan tersebut, karena organisasi ini tidak akan jalan tanpa ada dukungan dari para hakim", pungkasnya. 

Berita ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


13 Maret 2018

Pengalaman Mahkamah Agung membangun Judicial Integrity Menarik Perhatian Negara Lain


Delegasi MA RI, YM Hakim Agung Ibrahim menjadi pembicara sesi pertama pada pertemuan Judicial Integrity Champions in APEC, Kamis (8/3/2018) di Bangkok. Dipandu oleh moderator Nicholas Booth (Regional Cluster Leader, Governance and Peace Building UNDP Bangkok Regional Hub), Hakim Agung Ibrahim membagi informasi mengenai pengalaman MA RI dalam membangun Judicial Integrity.  Presentasi delegasi Indonesia  menarik perhatian dari delegasi negara lain, termasuk The Hon. Michael Kirby, anggota dari Judicial Integrity Group, mantan Hakim Agung High Court Australia yang hadir di forum tersebut sebagai fasilitator meeting. 

Dalam paparannya, Ibrahim menjelaskan bahwa Mahkamah Agung Indonesia telah menjadikan judicial integrity sebagai agenda strategis dan tertstruktur sejak diluncurkannya Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2003-2009. Sesuai panduan Blue Print, MA telah melakukan berbagai upaya membangun judicial integrity antara lain publikasi putusan sejak tahun 2007, pengembangan Teknologi Informasi dan Pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Upaya membangun judicial integrity, kata Ibrahim, semakin mendapat perhatian dalam Blue Print Pembaruan Peradilan fase ke-dua, 2010-2035. 

"Arah pembaruan peradilan, termasuk pembaruan aspek akuntabilitas yang meliputi sistem pengawasan dan keterbukaan informasi semakin mendapat perhatian dan merujuk pada kerangka internasional untuk pengadilan yang unggul (International Framework for Court Excellence). Bahkan dalam Cetak Biru Pembaruan juga telah ditetapkan nilai-nilai utama Pengadilan Indonesia yang sejalan dengan kerangka pengadilan yang unggul (IFCE)", jelas Hakim Agung Ibrahim. 

Hakim Agung Ibrahim menjelaskan 6 (enam) kebijakan Mahkamah Agung dalam wewujudkan judicial integrity.

  1. Pertama, pelaksanaan rekrutmen yang transparan dan akutabel. 
  2. Kedua, pengembangan kompetensi dan integritas. 
  3. Ketiga, peningkatan transparansi pengadilan. 
  4. Keempat, pelibatan pihak eksternal dalam pengawasan pengadilan. 
  5. Kelima, penguatan pengawasan. 
  6. Keenam, pelaksanaan akreditasi untuk penjaminan mutu pelayanan pengadilan. 

Dalam kaitannya dengan kebijakan "yang pertama", Ibrahim menjelaskan bahwa proses rekrutmen adalah langkah pertama yang berpengaruh signifikan terhadap terbangunnya pengadilan yang berintegritas. Indonesia, kata Ibrahim, baru saja melakukan proses rekrutmen hakim secara transparan dan akuntabel yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional. Pansel ini, kata Ibrahim, terdiri dari berbagai institusi pemerintah, yaitu Menpan, BKN, BPKP, BPPT dan Lembaga Sandi Negara. 

"Dalam proses seleksi ini, MA sama sekali tidak bisa mengintervensi", tegas Ibrahim. 

Sementara itu, kebijakan penguatan pengawasan dan pelibatan pihak eksternal dalam pengawasan peradilan, Ibrahim menjelaskan bahwa Mahkamah Agung  RI telah memiliki  SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan). Sistem ini mengintegrasikan semua pengaduan yang disampaikan melalui berbagai media, baik itu melalui sistem online, sms, telepon, email, faks, meja pengaduan ataupun kotak pengaduan. 

Menarik Perhatian 

Pengalaman Mahkamah Agung RI dalam membangun integritas pengadilan ternyata menarik perhatian delegasi negara lain dan termasuk fasilitator. Beberapa diantaranya menyatakan cukup terinspirasi dengan upaya yang telah dilakukan Indonesia, khususnya bidang modernisasi manajemen perkara berbasis teknologi informasi dan penguatan sistem pengawasan. Berbagai pertanyaan eleboratif diajukan kepada Hakim Agung Ibrahim sebagai panelis pada sesi pertama. Bahkan pada sesi coffee break, delegasi Indonesia masih diajak berbincang mengenai Sistem Informasi Perkara berbasis IT (SIPP) dan sistem pengawasan. 

Dihadiri Berbagai Organisasi Internasional 

Pertemuan Awal untuk Pelopor Integritas Pengadilan bagi Negara-Negara APEC diproyeksikan untuk Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Namun demikian, kegiatan tersebut dihadiri pula oleh organisasi internasional yang terkait isu integritas pengadilan, yaitu UNODC, International Commission of Jurist, Judicial Integrity Group, U4 Anti Corruption Resource Center, dan Australasian Institute of Judicial Administration. Mereka hadir sekaligus menjadi fasilitator pertemuan. 

Berita ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


13 Maret 2018

Ka Bawas MA : "Semakin Mudah Mengisinya, Semoga Semakin Meningkat Kepatuhannya" 


Mahkamah Agung menerima piagam sebagai Nominator Terbaik dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Desember 2017 lalu. Penghargaan ini adalah capaian MA yang tertinggi dalam 3 (tiga) tahun terakhir dalam kepatuhan penyelenggara negara di MA dan Badan Peradilan di bawahnya. Peningkatan itu antara lain, tahun 2015 88,10%, tahun 2016 88,76% dan tahun 2017 94,79%. "Semoga capaian ini semakin meningkat ditahun-tahun mendatang", harap Kepala Badan Pengawasan (Kabawas) Mahkamah Agung Nugroho saat memberikan sambutan pembukaan pada acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Secara Elektronik (E-LHKPN) di Hotel Redtop Jakarta Pusat, pada Selasa 13 Maret 2018. 

Kegiatan ini adalah kerjasama antara Mahkamah Agung dengan proyek EU-UNDP Support to the Justice Sector Reform in Indonesia (SUSTAIN). Giles Blanchi selaku Senior Advisor SUSTAIN mengatakan bahwa kegiatan hari ini tidak hanya mencakup sosialisasi Peraturan MA dan KPK terkait peraturan E-LHKPN yang baru, namun juga akan dilaksanakan bimbingan teknis mengenai cara pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Giles mengatakan bahwa kegaiatan ini bertujuan untuk mempertahankan prestasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya sebagai salah satu Lembaga/Kementrian yang tertinggi tingkat kepatuhannya dalam menyerahkan LHKPN. "Kami berharap hal ini terus dipertahankan oleh Mahkamah Agung.", Harap Giles. 

Pada kesempatan yang sama Giles mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari tugas SUSTAIN dalam mendukung meningkatnya transparansi, integritas dan akuntabilitas Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. LHKPN merupakan kewajiban setiap penyelenggara negara, sebagai salah satu penyelenggara negara Hakim di seluruh Indonesia harus mengisi dan melaporkan harta kekayaannya. Sesuai Peraturan KPK Nomor 7 tahun 2016, bahwa LHKPN yang harus dilakukan setiap tahun, kini sejak tahun 2017 Penyelenggara Negara dapat melaporkan harta kekayaannya secara online melalui aplikasi E-LHKPN yang dikembangkan oleh KPK. Terkait hal ini Kepala Badan Pengawasan MA Nugroho mengatakan bahwa semakin mudahnya mengisi LHKPN, diharapkan Tingkat kepatuhan semakin meningkat. Acara ini dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Para Ketua Kamar, Hakim Agung, Para Pejabat Eselon I MA, Hakim Yustisial MA serta undangan lainnya. Ketika berita ini diturunkan para peserta sedang mendapatkan materi cara mengisi LHKPN secara elektronik. 

Berita ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


13 Maret 2018

Bimbingan Teknis Aplilasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Versi 3.2.0 Bagi Para Admin IT di Lingkungan Peradilan TUN

Pada tanggal 6-9 Maret 2018 kemarin, Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara menyelenggarakan “Bimbingan Teknis Aplilasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Versi 3.2.0 Bagi Para Admin IT Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara”. Bintek yang diadakan di Hotel Prama Grand Preanger Bandung ini diikuti oleh 40 peserta yang terdiri dari para Admin IT di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) se-Indonesia.

Bintek ini dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN Mahkamah Agung RI, Bapak Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H.  Dalam Pembukaan tersebut, Bapak Dirjen menyampaikan apresiasi atas capaian kemajuan pemanfaatan IT pada Peradilan TUN akhir-akhir ini, capaian mana harus menjadi penyemangat bagi insan Peradilan TUN untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan yang sedang digalakkan oleh Mahkamah Agung, Bapak Dirjen meminta agar jajaran IT di lingkungan Ditjen Badilmiltun semakin menyiapkan diri dengan belajar dan bekerja lebih giat agar peradilan berbasis elektronik segera dapat dilaksanakan di Peradilan TUN. Beliau berharap, penerapan peradilan berbasis elektronik di lingkungan Peradilan TUN tersebut dapat diterapkan pada sebagian hukum acara dan administrasi perkara pada akhir tahun ini. Di samping menguraikan kebijakan berkaitan dengan pemanfaatan IT di lingkungan Mahkamah Agung dan Ditjen Badilmiltun, Bapak Dirjen juga menyampaikan beberapa wejangan, mulai dari soal kepemimpinan, kedisiplinan, kekompakan di antara warga Peradilan TUN, hingga pelaksanaan tugas sesuai hukum dan menjauhi tindakan yang melanggar hukum.

Sesudah Pembukaan dan Pembinaan oleh Bapak Dirjen Badilmiltun MA RI, Bintek ini dilaksanakan dengan lancar hingga hari terakhir. Materi Bintek ini di samping telah disesuaikan dengan kebutuhan pada setiap Satuan Kerja Peradilan TUN se-Indonesia, juga secara futuristik mengarahkan setiap Satuan Kerja untuk lebih siap dengan perubahan dan tantangan zaman, utamanya berkaitan dengan kemajuan teknologi informasi dan kebijakan terbaru Mahkamah Agung dalam pemanfaatan IT dalam tugas-tugas peradilan. Materi Bintek ini adalah:

  1. “Pemanfaatan SIPP menuju e-Court pada Peradilan TUN”, yang disampaikan oleh Bapak Rizkiansyah, Hakim PN Sekayu.
  2. Integrasi SIPP, Direktori Putusan, dan Virtual Account”, yang disampaikan oleh Bapak Helmi Indra Mahyudin dari IT BUA Mahkamah Agung.
  3. Troubleshoot dan Proses Bisnis”, yang disampaikan oleh Bapak Didik Irfan Setiawan dari PN Mojokerto.

Rangkaian materi tersebut sangat menarik dan secara kumulatif berkelindan-saling-mendukung di antara ketiganya, yang berisi mulai dari kebijakan Mahkamah Agung dalam pemanfaatan IT pada pelaksanaan tugas peradilan, kondisi aplikasi-aplikasi yang sedang dijalankan di lingkungan Peradilan TUN saat ini berikut segala permasalahan dan pemecahannya, hingga ancangan IT Mahkamah Agung ke depan. Penyajian materi secara menarik dan adanya diskusi yang komunikatif antara Pemateri dengan Peserta menjadikan Bintek ini berlangsung dengan sangat baik, yang terbukti dengan antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan Bintek ini dan disepakatinya beberapa point rumusan hasil Bintek.

Menjelang Penutupan, disampaikan pemaparan tentang Reformasi Birokrasi oleh Ketua Tim Sekretariat RB Mahkamah Agung yang juga Sekretaris Ditjen Badilmiltun Ibu Jeanny H.V. Hutauruk, SE., MM., Ak., agar setiap Satker di lingkungan Peradilan TUN dapat meningkatkan capaian Reformasi Birokrasinya. Selanjutnya Penutupan Bintek juga dilakukan oleh Sekretaris Ditjen Badilmiltun Ibu Jeanny H.V. Hutauruk, SE., MM., Ak. (sudarsono/hr)


09 Maret 2018

Monitoring Hak Akses Penyelenggara Negara / Wajib LHKPN (PN/WL) melalui Aplikasi e-Filing (e-LHKPN) 

Berdasarkan Surat Dari Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 65 /BUA/KP.01.2/03/2018 tanggal 08 Maret 2018 tentang Monitoring Hak Akses Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN (PN/WL) melalui Aplikasi e-FILING (e-LHKPN), maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan yang ditujukan kepada Yang Terhormat Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI, Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia dan Kepala Pengadilan Militer Utama. Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/65_bua_kp01_2_03_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


08 Maret 2018

MA Peringati Hari Perempuan Internasional 


Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional, Mahkamah Agung bekerja sama dengan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) dan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) menyelenggarakan seminar dengan tema Membangun Sistem Peradilan yang Menjamin Hak Perempuan untuk Mendapatkan Akses Keadilan yang Setara Melalui Pelaksanaan Perma 3 tahun 2017 di hotel Aryaduta, Gambir Jakarta Pusat pada Kamis, 8 Maret 2018. 

Wakil ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Dr. Syarifuddin S.H., M.H., dalam sambutannya ketika membuka acara menyampaikan bahwa Seminar ini adalah salah satu media dalam memberikan akses keadilan kepada perempuan yang berhadapan hukum. Lebih lanjut Syarifuddin mengatakan bahwa terkait dengan Perempuan yang berhadapan dengan Hukum, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Perma No 3 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum. Hal ini merupakan inisiatif MA yang sejalan Pasal 27 Undang-undang No.14 tahun 1970 Pasal 79 Undang-undang No.14 tahun 1985 bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Perma ini juga sejalan dengan visi dan misi MA dalam memebikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. 

Perma ini juga merupakan komitmen Mahkamah Agung dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan atas akses keadilan serta bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam sistem peradilan. Perma yang diluncurkan pada 4 Agustus 2017 lalu ini merupakan tindak lanjut dari the Bangkok General Guidance for Judges in Applying a Gender Perspective yang merupakan kesepakatan para hakim se-Asia Tenggara dalam Lokakarya di Bangkok pada 24-25 Juni 2016, dan kerja sama antara Mahkamah Agung RI dan Family Court of Australia yang sudah terjalin selama 12 tahun yang dimulai sejak tahun 2004. Menurut Desnayeti, salah satu Hakim Agung yang menjadi Anggota Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung bahwa inisiatif keluarnya Perma ini sendiri berasal dari beragam kejadian yang terjadi di Indonesia, diskusi dan perbincangan dengan para ahli dan beragam seminar yang dihadiri. "Inisiatifnya berasal dari banyak bagian, intinya adalah Perma ini untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya terkhusus bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum", kata Desnayeti, yang menjadi salah satu pembicara dalam seminar ini. "Jika masyarakat menemukan hakim yang tidak mengaplikasikan Perma ini, mohon dilaporkan ke Badan Pengawasa MA", tuturnya. 

Dalam kesempatan yang sama para stakeholder yang hadir seperti Komnas Perempuan, PEKKA, LBH APIK, dan yang lainnya bangga dan mengapreasiasi tindakan Mahkamah Agung yang telah berani mengeluarkan Perma ini. Namun, menurut mereka jika tidak dibarengi dengan kebijakan yang sama dari pihak Kepolisian dan Kejaksaan, aplikasi Perma ini dianggap akan timpang. "Saya harap Kepolisian dan Kejaksaan juga mengeluarkan kebijakan serupa Perma ini", harap Azriana dari Komnas perempuan. "Jika proses sebelum pengadilan belum terbangun sadar gender, proses keadilan berbasis gender tidak akan tercapai", tambahnya. 

Acara ini dihadiri oleh pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, beberapa Hakim Tinggi dan Hakim Tingkat Pertama dari seluruh Indonesia, Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung, Perwakilan Kedutaan Besar Australia Dave Peebles, Hakim Family Court of Australia Justice Margaret Cleary, Ketua Komnas Perempuan, Lembaga Swadaya Masyarakat, kalangan media baik cetak maupun elektronik dan tamu undangan lainnya. 

Berita ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


07 Maret 2018

Pengumuman tentang Seleksi Terbuka Pengisian JPT Pratama di Lingkungan MA RI tahun 2018 

Berdasarkan memorandum dari Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI kepada Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI perihal Permohonan Publikasi Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Mahkamah Agung RI tahun 2018 melalui website resmi Mahkamah Agung (www.mahkamahagung.go.id). Berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI (Selaku Ketua Panitia Seleksi) Nomor : 01/Pansel/Japati/03/2018 tanggal 05 Maret 2018 dan dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Mahkamah Agung RI tahun 2018, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada Kementerian/Lembaga, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini kami mengundang Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam lampiran pengumuman ini.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya berikut lampiran Pengumuman Seleksi Terbuka Pengisisn Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.a yang terdiri dari :

  1. Pengumuman Lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 
  2. Format Surat Lamaran 
  3. Surat Pernyataan 
  4. Surat Keterangan Persetujuan Atasan/Pimpinan 
  5. Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Berat/Sedang

File-file di atas dapat diunduh melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/01_pansel_japati_03_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


05 Maret 2018

Penerimaan Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tahap X 

Ketua Panitia Seleksi Calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tahap X tahun 2018 membuka kesempatan kepada warga Negara Indonesia terbaik yang merasa terpanggil untuk mengabdikan diri sebagai Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dengan persayaratan sebagai mana terlampir. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : 

  1. Surat Kepada Pengadilan Tinggi : http://www.ditjenmiltun.net/09_pansel_adhoc_tpk_iii_2018.pdf 
  2. Lampiran Surat Kepada Pengadilan Tinggi : http://www.ditjenmiltun.net/lampiran_surat_ke_pengadilan_tinggi.pdf 
  3. Pengumuman Rekrutment : http://www.ditjenmiltun.net/pengumuman_rekruitment_2018.pdf 
  4. Kelengkapan Administratif : http://www.ditjenmiltun.net/kelengkapan_persyaratan_administratif.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


05 Maret 2018

Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara (Virtual Account, E-SKUM dan SOP Kepaniteraan)

Pada tanggal 22-24 Pebruari 2018 kemarin, Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara menyelenggarakan “Bimbingan Teknis Adminstrasi Peradilan Tata Usaha Negara (Penggunaan dan Pemanfaatan  Virtual Account, e-SKUM dan SOP Kepaniteraan)”. Bintek yang diadakan di Hotel Salak Bogor yang berhadapan dengan Istana Bogor ini diikuti oleh 68 peserta yang terdiri dari para Panitera dan Bendahara Keuangan Perkara Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) se-Indonesia.

Bintek ini dibuka dengan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN Mahkamah Agung RI, Bapak Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H.  Dalam Pembukaan tersebut, Bapak Dirjen menyampaikan apresiasi atas capaian kemajuan di jajaran Peradilan TUN akhir-akhir ini, capaian mana harus menjadi penyemangat bagi insan Peradilan TUN untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengabdikan diri bagi bangsa dan negara. Beliau juga menyampaikan beberapa wejangan, mulai dari soal kepemimpinan, kedisiplinan, hingga kekompakan di antara warga Peradilan TUN. Tak lupa, Bapak Dirjen mengingatkan para peserta untuk selalu melaksanakan tugas sesuai hukum, dan menjauhi tindakan yang melanggar hukum.

Sesudah Pembukaan dan Pembinaan oleh Bapak Dirjen Badilmiltun MA RI, Bintek ini dilaksanakan dengan lancar hingga hari terakhir. Materi Bintek ini di samping telah disesuaikan dengan kebutuhan pada setiap Satuan Kerja Peradilan TUN se-Indonesia, juga secara futuristik mengarahkan setiap Satuan Kerja untuk lebih siap dengan perubahan dan tantangan zaman, utamanya berkaitan dengan kemajuan teknologi informasi. Secara rinci, materi Bintek ini adalah:

  1. SOP Tenaga Teknis dan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara”, yang disampaikan oleh YM Bapak Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH., Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI. Dalam penyampaian materi pada Bintek ini, YM Bapak Yodi Martono Wahyunadi mengawalinya dengan pemaparan makalah beliau yang berjudul “Standar Operasional Prosedur Tenaga Teknis (Hakim, Panitera, Jurusita Pengganti) Dan Administrasi Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara”. Sesudah pemaparan makalah tersebut, terbangun diskusi yang menarik antara beliau dengan para peserta, mulai dari hal-hal yang belum diketahui peserta hingga beberapa usulan berkaitan dengan perkembangan hukum yang terjadi sehingga perlu adanya penambahan/revisi SOP yang ada. Menariknya diskusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari pengalaman beliau sebelum menjadi Hakim Agung, yaitu sebagai Direktur Binganismin pada Ditjen Badilmiltun. Sebagai penutup, beliau memberikan berbagai wejangan bagi peserta, di antaranya berkaitan dengan pelaksanaan SOP ini, yang dalam kalimat beliau: “.... diharapkan Hakim, Panitera, Jurusita Pengganti, dan Petugas Administrasi Kepaniteraan lebih mudah dan pasti dalam mengerjakan tugas sehari-hari, sehingga akan terwujud ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara”.
  2. “Pemanfaatan Rekening Virtual (Virtual Account) untuk Pembayaran Kasasi dan PK di lingkungan Peradilan TUN”, yang disampaikan oleh Bapak Asep Nursobah, S.Ag., MH., Hakim Yustisial pada MARI.

Penyampaian materi oleh Bapak Asep Nursobah ini terdiri atas tiga hal:

  1. Pemaparan dan diskusi tentang Virtual Account untuk Pembayaran Kasasi dan PK di lingkungan Peradilan TUN, mulai dari sejarahnya, dasar hukumnya, kelebihannya, hingga cara mengatasi jika terjadi hambatan.
  2. Praktek pemanfaatan Virtual Account, yang ternyata bukan saja secara simulasi dapat dilaksanakan oleh semua peserta, namun juga berhasil dilaksanakan praktek nyata atas pembayaran biaya Kasasi melalui Virtual Account oleh Panitera dan Bendahara Keuangan Perkara PTUN Pekanbaru selama kegiatan berlangsung.
  3. Sebagai penutup, Bapak Asep Nursobah yang telah malang melintang dalam dunia teknologi informasi Kepaniteraan Mahkamah Agung, bahkan telah melakukan studi banding ke Federal Court of Australia, memaparkan pemanfaatan teknologi informasi di Mahkamah Agung dan prospek ke depannya.
  4. “Pemanfaatan  e-SKUM untuk menghitung  panjar biaya perkara di Pengadilan dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat atau pencari keadilan dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara”, yang disampaikan oleh Bapak Juwan Jusliawan Al-Fauz, SE., Kasubbbag Pelaksanaan Anggaran MA RI. Dalam penyampaiannya, Bapak Juwan Jusliawan menyampaikan pemaparan tentang pemanfaatan e-SKUM di Peradilan TUN, mulai dari dasar hukum hingga kondisi pemanfaatan e-SKUM yang ada saat ini di Peradilan TUN. Setelah pemaparan dan diskusi dengan Peserta, Bapak Juwan Jusliawan langsung mengajak peserta untuk mempraktekkan pemanfaatan e-SKUM. Praktek e-SKUM ini juga berjalan lancar, di samping karena penyampaian yang menarik dari Bapak Juwan Jusliawan, semua peserta juga telah menyiapkan diri dengan membawa laptop dan aplikasi yang dibutuhkan.

Menjelang Penutupan, disampaikan pemaparan tentang Reformasi Birokrasi oleh Ketua Tim Sekretariat RB Mahkamah Agung yang juga Sekretaris Ditjen Badilmiltun Ibu Jeanny H.V. Hutauruk, SE., MM., Ak., agar setiap Satker di lingkungan Peradilan TUN dapat meningkatkan capaian Reformasi Birokrasinya. Penutupan Bintek dilaksanakan oleh Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara MA RI. Dalam Penutupan ini, Bapak Bapak Dirjen berpesan agar hasil Bintek ini segara disosialisasikan kepada Pimpinan Pengadilan dan rekan kerja, serta segera diaplikasikan. Bapak Dirjen menyampaikan selamat atas terselenggaranya Bintek ini, serta mendoakan agar semua Peserta pulang dengan selamat dan segera bersua kembali dengan keluarga.(sudarsono/hr)


02 Maret 2018

Sisa Tunggakan Perkara tahun 2017 Adalah Yang Terendah Sepanjang Sejarah Mahkamah Agung 


Ketua Mahkamah Agung RI Prof Dr. Hatta Ali, S.H., M.H., menyampaikan Laporan Tahunan Mahkamah Agung tahun 2017 pada hari Kamis, 01 Maret 2018 di Jakarta Convention Centre. Acara ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Ketua Mahkamah Agung Malaysia, Delegasi Hakim Agung Arab Saudi, beberapa Delegasi Hakim dari negara-negara sahabat, Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan dari seluruh Indonesia, serta undangan lainnya. Dalam penyampaiannya Ketua Mahkamah Agung menyebutkan bahwa sisa perkara tahun 2017 menjadi yang terendah sepanjang sejarah Mahkamah Agung, yaitu sebanyak 1.388 (seribu tiga ratus delapan puluh delapan) perkara, yang artinya lebih kecil dibandingkan sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 2.357 (dua ribu tiga ratus lima puluh tujuh) perkara. 

Berdasarkan data, sisa tunggakan di MA sejak 6 (enam) tahun terakhir terus mengalami penurunan yang cukup signifikan, apalagi jika dibandingkan dengan sisa tunggakan pada tahun 2012 sebanyak 10.112 perkara, maka dalam kurun waktu 6 (enam) tahun tersebut MA telah mampu mengikis lebih dari 86% sisa perkara. Menurut Hatta Ali penurunan jumlah sisa perkara dari tahun ke tahun tersebut tidak terlepas dari sistem dan regulasi yang dibuat oleh Mahkamah Agung beberapa tahun terakhir, antara lain berlakunya sistem kamar di Mahkamah Agung, penerbitan SK KMA Nomor 214 Tahun 2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung, serta penerapan sistem baca berkas serentak dan koreksi bersama. 

Penerapan Sistem Kamar sangat mempengaruhi produktivitas penanganan perkara di Mahkamah Agung ditambah dengan kebijakan yang baru diterbitkan beberapa bulan yang lalu yaitu Perma Nomor 9 Tahun 2017 tentang Format (Template) dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Mahkamah Agung. Dengan kebijakan baru tersebut, Mahkamah Agung berkeyakinan bahwa mulai tahun 2018 akan terjadi lonjakan produktivitas penyelesaian perkara, karena format putusan MA menjadi lebih singkat, hal tersebut akan mempengaruhi percepatan proses minutasi perkara di MA. Dalam kesempatan yang sama, Hatta Ali juga menyampaikan bahwa selama tahun 2017 MA telah memberikan kontribusi kepada keuangan negara sebesar Rp18.255.338.828.118,00 (delapan belas triliun dua ratus lima puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus delapan belas rupiah) yang berasal dari pidana denda dan uang pengganti dalam perkara pelanggaran lalu lintas, pidana korupsi, narkotika, kehutanan, perlindungan anak, perikanan, pencucian uang, dan lain-lain. 

Jumlah pidana denda dan uang pengganti tersebut mengalami kenaikan lebih dari 4 (empat) kali lipat dibandingkan jumlah denda dan uang pengganti yang dijatuhkan pada tahun 2016 yaitu sebesar 4.482.040.633.945 (empat triliun empat ratus delapan puluh dua miliar empat puluh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah). Denda dan uang pengganti tersebut dijatuhkan dalam perkara pidana pada peradilan umum dan perkara pidana pada peradilan militer. Selain sebagai kontribusi bagi keuangan negara, kenaikan jumlah uang pengganti yang dijatuhkan tersebut merupakan bukti keseriusan Mahkamah Agung dalam memberantas tindak pidana yang mengakibatkan kerugian terhadap negara dan sebagai upaya Mahkamah Agung dalam memulihkan kerugian negara. 

Dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3288
mod_vvisit_counterYesterday7543
mod_vvisit_counterThis week21688
mod_vvisit_counterAll days6480813

We have: 81 guests, 1 members, 13 bots online
Your IP: 107.22.48.243
 , 
Today: Apr 24, 2018

peraturan-button