1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

13 September 2017

Tim Persiapan Peresmian PTUN Gorontalo diterima Pemerintah Provinsi Gorontalo

Gorontalo - Rabu, 13 September 2017, Tim Persiapan Peresmian PTUN Gorontalo terdiri yang dari tim dari Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi PeradilanTUN, PTTUN Makassar, PTUN Menado dan Biro Perencanaan Mahkamah Agung tiba di Gorontalo untuk melaksanakan studi kelayakan Pengadilan Baru PTUN Gorontalo. Tim diterima oleh Ibu Sekretaris Daerah, Prof. Dr. Ir. Winarni Dien Monoarfa, MS bersama beberapa jajarannya di Bandara Djalaludin, Gorontalo. Pembicaraan dan penyampaian maksud kedatangan diutarakan langsung oleh Ketua PTTUN Makassar, Samsul Hadi, SH, dan pihak Pemerintah Provinsi Gorontalo memberikan dukungan yang sangat kooperatif untuk membantu pelaksanaan operasional PTUN Gorontalo tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menyediakan gedung sementara dan tanah lokasi untuk pembangunan gedung Pengadilan TUN Gorontalo. Rencananya Pemprov juga akan memberikan pinjaman meubeler serta kendaraan dinas. Utamanya bahwa Pemrov menyanggupi gedung sementara akan segera siap sehingga PTUN Gorontalo dapat turut diresmikan oleh Ketua MA pada tanggal 4-5 November 2017 bersama 40 Pengadilan Tingkat Pertama lainnya.

Keesokan harinya direncanakan tim akan berkunjung secara resmi ke Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk selanjutnya akan meninjau gedung sementara yang telah disiapkan serta  lokasi bakal pembangunan Gedung Pengadilan TUN Gorontalo.(ns)


13 September 2017

FGD Penyusunan Instrumen Evaluasi dalam Pengembangan, Penyebarluasan dan Pelaksanaan SIPP Hari Kedua 

Bandung - ditjenmiltun.net. Rabu 13 September 2017, bertempat di Hotel Four Points, Jl. Ir. H. Juanda No. 46 Bandung dilaksanakan kegiatan lanjutan Focus Group Discussion dalam rangka Penyusunan Instrumen Evaluasi dalam Pengembangan, Penyebarluasan dan Pelaksanaan SIPP yang diselenggarakan oleh SUSTAIN EU-UNDP. Kegiatan pada hari kedua dimulai pukul 08.30 WIB dan dibuka oleh Ariyo Bimmo selaku Koordinator Sektor Manajemen Perkara SUSTAIN EU-UNDP. Agenda kegiatan pada hari kedua adalah pemaparan oleh 3 (tiga) kelompok terhadap seluruh issue (permasalahan) yang dihimpun dalam implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di satuan kerja (pengadilan) ditinjau melalui framework PIECES. Adapun ke-3 (ketiga) kelompok tersebut masing-masing mempresentasikan seluruh issue dalam implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) menggunakan framework PIECES sesuai dengan domain yang telah ditentukan pada hari pertama.

Pada kelompok pertama, membahas issue seputar domain performance dan economy yang dipaparkan oleh Anteng Supriyo, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batu Licin, kemudian pada kelompok kedua memaparkan issue terkait control & security dan services yang dipaparkan oleh Hermansyah, S.H.I selaku Kepala Seksi Bimbingan I pada Ditjen Badilag dan yang terakhir pemaparan seputar information dan efficiency yang dipresentasikan oleh LetKol Tri Achmad Baykoni, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Seluruh issue tersebut dituangkan menjadi satu ke dalam bentuk-bentuk pernyataan agar dapat dimasukkan sebagai instrumen evaluasi menggunakan framework PIECES.

Read Article »


13 September 2017

DPR Loloskan 5 Calon Hakim Agung Usulan KY 








Komisi III DPR secara aklamasi meloloskan lima calon hakim agung yang diajukan Komisi Yudisial dalam fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan yang berlangsung siang hingga malam ini, Rabu (13/9). "Lima-limanya diambil keputusan secara aklamasi dengan pertimbangan bahwa memang kamar-kamar hakim minim sekali. Sekarang ini dikhawatirkan akan banyak menumpukan kasus-kasus yang ada di MA," kata Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/9). 

Selama uji kelayakan dan kepatutan, kelima hakim terpilih itu dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Komisi III DPR. Bambang berkata, nantinya kelima hakim agung terpilih itu akan disahkan dalam rapat paripurna pekan depan sebelum dibawa ke presiden untuk diambil sumpahnya. "Periode lalu kami sempat menolak semua dan kali ini dilihat calonnya semua walaupun ada yang mengulang lagi sudah ada kemajuan lagi," ujarnya.

Terkait hakim kamar pidana Gazalba Saleh yang sempat mendapat beragam pertanyaan dari anggota Komisi III, Bambang mengatakan hal itu sudah terklarifikasi. Salah satunya adalah pertanyaan soal profesinya sebagai dosen. Dikonfirmasi terpisah, Gazalba Saleh mengatakan pertanyaan berkaitan dengan statusnya sebagai dosen di sebuah universitas sudah terjawab dalam uji kelayakan dan kepatutan. 

Gazalba mengatakan bahwa dirinya merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, bukan Universitas Surabaya yang menjadi pokok persoalan. "Di situ missed-nya. Dan sudah diklarifikasi. Alhamdulillah anggota Komisi III yang nanya hal itu sudah menerima klarifikasi saya," kata Gazalba. Sebagai hakim nonkarier, Gazalba berjanji akan menuntaskan perkara-perkara yang menumpuk di MA. "Karena ini juga amanah dari masyarakat Indonesia, yang menginginkan agar perkara yang menumpuk itu diselesaikan," katanya. 

Berikut para calon hakim agung yang resmi diloloskan Komisi oleh III : 

  1. Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. (Kamar Pidana) 
  2. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab S.H., M.H. (Kamar Perdata) 
  3. Dr. H. Yasardin S.H., M.Hum (Kamar Agama) 
  4. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi S.H., M.H. (Kamar Tata Usaha Negara) 
  5. Kol (Chk) Hidayat Manao S.H., M.H. (Kamar Militer) 



13 September 2017

Pengumuman Jadwal, Lokasi Ujian dan Daftar Nama Peserta SKD CAKIM MA T.A 2017

Bersama ini disampaikan Pengumuman Panitia Seleksi Calon Hakim Mahkamah Agung RI TA 2017 Nomor : 05/Pansel/MA/09/2017 tanggal 13 September 2017 tentang Jadwal, Lokasi Ujian dan Daftar Nama Peserta yang berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuan beserta Lampirannya melalui tautan berikut : 

  1. Surat Ketua PanSel CaKim T.A 2017 : http://www.ditjenmiltun.net/05_pansel_ma_09_2017.pdf
  2. Lampiran Nama Peserta Tes CaKim T.A 2017 : http://www.ditjenmiltun.net/lampiran_nama_peserta_tes_cakim_2017.pdf
  3. Tata Tertib : http://www.ditjenmiltun.net/tata_tertib_skd.pdf
  4. Waktu Pelaksanaan : http://www.ditjenmiltun.net/jadwal_waktu_pelaksanaan.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


12 September 2017

FGD Penyusunan Instrumen Evaluasi dalam Pengembangan, Penyebarluasan dan Pelaksanaan SIPP Hari Pertama


Bandung - ditjenmiltun.net. Selasa 12 September 2017, bertempat di Hotel Four Points, Jl. Ir. H. Juanda No. 46 Bandung dilaksanakan kegiatan Focus Group Discussion dalam rangka Penyusunan Instrumen Evaluasi dalam Pengembangan, Penyebarluasan dan Pelaksanaan SIPP yang diselenggarakan oleh SUSTAIN EU-UNDP. Acara dibuka pada pukul 08.30 WIB dan diawali dengan sambutan oleh Emie Yuliati, S.E., M.E. selaku Kepala Sub Bagian Data pada Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung (mewakili Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi) kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh Ariyo Bimmo selaku Koordinator Sektor Manajemen Perkara SUSTAIN EU-UNDP. Kegiatan ini dihadiri oleh Hakim pada 4 (empat) Lingkungan Badan Peradilan, perwakilan dari Direktorat Jenderal dan beberapa perwakilan dari staff IT Pengadilan. Adapun perwakilan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara adalah Yuda Aji Wibawa, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Statistik dan Dokumentasi DitbinganisminTUN, Hari Arief Darmawan, S.H selaku Staff seksi Mutasi Panitera dan Jurusita DitBinganisMinMIL (dan selaku Tim Koordinator SIPP Ditjen Badilmiltun) dan Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom selaku Staff Dokumentasi dan Informasi Kesekretariatan Ditjen Badilmiltun (dan selaku Tim Development SIPP). 

Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk mengetahui bagaimana performa SIPP yang diimplementasikan pada 4 (empat) lingkungan peradilan di Mahkamah Agung ditinjau dari respon dan sikap pengguna. Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 3.2.0 oleh Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom (selaku perwakilan dari Team Development) dan dilanjutkan dengan tanya jawab singkat. Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan pemarapan framework PIECES oleh Marisa Eka Putra S.T., M.Eng selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Singkawang dan Leni Novianda A S.E., M.Eng selaku Staff Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Framework PIECES dapat digunakan sebagai metoda dalam penyusunan instrumen evaluasi sebuah sistem. Dalam metode PIECES terdapat 6 variabel (domain), yaitu aspek kinerja, aspek informasi, aspek ekonomi, aspek kontrol dan keamanan, aspek efisiensi dan aspek pelayanan, apabila keseluruhannya disingkat menjadi PIECES (Performance, Information, Economy, Control, Eficiency, Services)

Kegiatan ini berlangsung selama 5 (lima) hari dari tanggal 11 September - 15 September, pada hari pertama dibentuk 3 (tiga) grup diskusi yang terdiri dari 8 (delapan) anggota untuk menghimpun seluruh issue (permasalahan) dalam implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di satuan kerja (pengadilan) ditinjau dari aspek kinerja, aspek informasi, aspek ekonomi, aspek kontrol dan keamanan, aspek efisiensi dan aspek pelayanan untuk selanjutnya pada hari kedua dipresentasikan agar dapat dituangkan kedalam bentuk instrumen evaluasi menggunakan framework PIECES.

(@x_cisadane)


Ditulis oleh firman 12 September 2017

BIMBINGAN TEKNIS KETATALAKSANAAN PERKARA PIDANA MILITER TAHUN 2017

Kegiatan Bimbingan Teknis Ketatalaksanaan Perkara Pidana Militer Tahun 2017 yang dilaksanakan di Hotel Rich Palace Surabaya pada tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 8 September 2017 tema "Dengan Reformasi Birokrasi Kita tingkatkan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Guna Percepatan Penyelesaian Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi Pidana Militer di Mahkamah Agung RI", berjalan dengan lancar sesuai dengan jadwal acara yang disusun panitia.

Sambutan Bapak DR. Mulyono, SH., SIP., MH.

Pembukaan Bimbingan Teknis Ketatalaksanaan Perkara Pidana Militer dibuka oleh Bapak DR. Mulyono, SH., SIP., MH., selaku Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI, ,kepada para peserta Bimtek, Dirjen Badilmiltun menekankan hal-hal sebagai berikut :

  1. Ikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh disertai niat ibadah;
  2. Hindari pelanggaran sekecil apa pun yang dapat merugikan diri sendiri maupun organisasi;
  3. Perhatikan etika dalam setiap kegiatan baik sebagai seorang prajurit maupun sebagai seorang panitera;
  4. Tanyakan kepada narasumber, bila ada hal-hal yang belum jelas, termasuk bila ada permasalahan / kendala yang dihadapi dilapangan selama bertugas; dan
  5. Segera memaparkan hasil pelaksanaan bimtek kepada pimpinan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban sekaligus sebagai sosialisasi hasil yang didapat dalam kegiatan bimtek.

Pada kesempatan ini Ibu Jeanny H.V. Hutauruk, SE., Ak., MM., Sekretaris Ditjen Badilmiltun, memaparkan tentang Reformasi Birokrasi kepada para peserta Bimtek dengan judul Paparan "PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI MAHKAMAH AGUNG DAN 4 PERADILAN"





PEMAPARAN PARA NARASUMBER 








Materi I : Kode Etik, yang di paparkan oleh Letkol Sus Tutut Dyah R., SH., MH., Panitera Dilmilti II Jakarta dengan Judul Paparan "KODE ETIK DAN ETIKA PROFESI PANITERA"




Materi II : Kelengkapan Dokumen Elektronik dan Percepatan Perkara pada Mahkamah Agung RI oleh Asep Nursobah, S.Ag., MH., Hakim Yustisial, Koordinator Data dan Informasi Perkara Mahkamah Agung RI dengan Judul Paparan "PEMBERKASAN DOKUMEN ELEKTRONIK MENURUT SEMA 1 TAHUN 2014"



Materi III : Teknis Administrasi Perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding oleh Mayor Chk Abdul Rohim, SH., MH., Panitera Dilmilti III Surabaya dengan Judul Paparan "TEKNIS ADMINISTRASI PERKARA TINGKAT PERTAMA DAN BANDING"





Materi IV : Teknis Administrasi Perkara Pidana Militer pada Mahkamah Agung RI oleh Kolonel Chk Mahmud, SH., MH., Panitera Muda Pidana MIliter Mahkamah Agung RI dengan Judul Paparan "TEKNIS ADMINISTRASI PERKARA PIDANA MILITER PADA MAHKAMAH AGUNG RI"



PARA PESERTA BIMBINGAN TEKNIS KETATALAKSANAAN PERKARA PIDANA MILITER


























































































11 September 2017

Hasil Telaah Promosi Pegawai Non-Teknis Wilayah II

Bersama ini disampaikan Pengumuman Hasil Telaah Promosi Pegawai Non-Teknis Wilayah II, untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, Maluku dan Papua yang meliputi Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/memo_102_bua2_mts06_1_9_2017.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


11 September 2017

Data Kelengkapan Persiapan Operasional Satuan Kerja Baru 

Menindaklanjuti Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 13 s.d 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan (86) Delapan Puluh Enam Pengadilan Baru pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, maka dengan ini disampaikan surat pemberitahuan beserta lampirannya yang ditujukan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Agama, dan Kepala Pengadilan Militer dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Guna persiapan Operasional Pengadilan baru dimohon untuk mengisi form kelengkapan sarana dan prasarana. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/821_sek_ot.00_08_2017.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


11 September 2017

Rapat Lanjutan Persiapan Kegiatan Akreditasi di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan TUN

Jakarta - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara kembali melaksanakan rapat dalam rangka persiapan kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu di Lingkungan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara bertempat di ruang Rapat Besar Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI jl. Ahmad Yani Kav 58, Jakarta Pusat pada Senin (11/09/2017). Rapat dihadiri oleh bapak Dirjen Badilmiltun MA RI (Dr. Mulyono, S.H., S.I.P., M.H.) dan Tim Akreditasi yang telah dibentuk pada bulan Agustus 2017 yang lalu. Tampak pula hadir dalam rapat, ibu Laksma TNI Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum. (Hakim Tinggi pada pengadilan Militer Utama) dan bapak Kolonel Chk Hulwani, S.H., M.H. (Hakim Tinggi Dilmilti II-jakarta). Pelaksanaan rapat kali ini bertujuan untuk pemaparan hasil persiapan kegiatan Akreditasi di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Acara dibuka oleh bapak Dirbinganismin Dilmil (Brigjen TNI Agung Iswanto, S.H., M.H.) dan kemudian memaparkan hasil persiapan kegiatan akreditasi yang telah dirumuskan oleh tim akreditasi di depan Dirjen Badilmiltun dan semua perseta rapat yang hadir diruangan tersebut. Dalam paparannya, Dirbinganismin Dilmil menyampaikan maksud dan tujuan, prosedur pelaksanaan, area yang akan dinilai, dokumen-dokumen yang terkait dalam kegiatan ini beserta teknis penilaian dan rencana keberangkatan Tim Akreditasi Peradilan Militer dan Peradilan TUN dalam rangka pelaksanaan kegiatan Akreditasi. Adapun dalam rapat ini juga mendapatkan masukan-masukan dari peserta yang hadir dan dirasa sangat dibutuhkan demi kesempurnaan dan kelancaran kegiatan ini. Dirjen Badilmiltun MA RI berharap agar semua tim dapat berkomitmen dan menguasai bidang sesuai area-area yang akan dinilai dan dapat menjalankan tugasnya secara baik agar kegiatan Akreditasi ini dapat terlaksana secara maksimal. Direncanakan Tim Akreditasi akan terjun ke lapangan sekitar bulan Oktober. Diharapkan pengadilan yang ditunjuk agar mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.(hr)


11 September 2017

Permintaan Pengawasan dan Pelaporan Kendala Dalam Kegiatan Penyetoran Belanja Modal

Berdasarkan Surat dari Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 189/Bua.3/KU.01/09/2017 tanggal 08 September 2017 tentang Permintaan Pengawasan dan Pelaporan Kendala dalam Kegiatan Penyetoran Belanja Modal. Maka dengan ini disampaikan surat pemberitahuan yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, Kuasa Pengguna Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, Ketua Pengadilan Tingkat Banding (sesuai daftar terlampir), Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tingkat Banding (sesuai daftar terlampir), Ketua Pengadilan Tingkat Pertama (sesuai daftar terlampir) dan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tingkat Pertama (sesuai daftar terlampir). 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : 

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner1.jpg
  • banner2.jpg
  • banner3.jpg
  • banner4.png
  • banner5.png
  • banner6.png

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3455
mod_vvisit_counterYesterday8777
mod_vvisit_counterThis week31474
mod_vvisit_counterAll days5506766

We have: 89 guests, 2 bots online
Your IP: 54.80.148.252
 , 
Today: Okt 20, 2017

peraturan-button