1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

01 Maret 2018

Ketua Mahkamah Agung Berharap Masyarakat Cerdas Dalam Bermedia Sosial 


Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. Hatta Ali, S.H., M.H., membuka secara resmi acara Pameran Kampung Hukum tahun 2018 dengan tema "Membangun Kesadaran Bermedia Social Secara Cerdas dan Bertanggung Jawab" di Gedung Cendrawasih Jakarta Convention Centre Jakarta pada hari Kamis, 01 Maret 2018. Pameran Kampung Hukum merupakan acara rutin yang diselenggarakan setiap tahun oleh Biro Hukum dan Humas MA berbarengan dengan Laporan Tahunan Mahkamah Agung. Acara ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai peran dan fungsi lembaga yang mengikuti pameran dan sarana mensosialisasikan layanan publik oleh para peserta pameran. 

Dalam sambutannya Hatta berharap masyarakat bisa cerdas dalam menggunakan media sosial. "Etika dalam media sosial bukan hanya untuk melindungi hak pribadi. Tapi untuk menjaga agar aktivitas di ruang publik tidak tercederai oleh aktivitas tidak bertanggung jawab", kata Hatta dalam acara yang juga dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung Malaysia dan Delegasi Mahkamah Agung Saudi Arabia itu. "Melalui pameran kampung hukum bisa memberikan kontribusi membanggun masyarakat yang cerdas khusunya dalam penggunaan media sosial", tambah Hatta. 

Pada kesempatan yang sama Kepala Biro Hukum dan Humas Dr. Abdullah, S.H., M.H., dalam laporannya sebagai Panitia mengatakan bahwa pameran tahun ini diikuti oleh 21 (dua puluh satu) peserta baik dari internal maupun eksternal Mahkamah Agung. 

Pada Pelaksanaan pameran kali ini selain diikuti oleh 7 (tujuh) Unit Kerja Eselon I (satu) di Mahkamah Agung dengan memamerkan kebijakan dan keberhasilan dalam layanan publik yaitu : 


  1. Badan Urusan Administrasi 
  2. Badan Peradilan Umum 
  3. Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN 
  4. Badan Peradilan Agama 
  5. Kepaniteraan 
  6. Badan Pengawasan 
  7. Badan Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan (Balitbang Diklat Kumdil) 
  8. Koperasi Mahkamah Agung 
  9. Layanan Kesehatan Mahkamah Agung


Adapun peserta dari kalangan eksternal, antara lain : 


  1. Mahkamah Konstitusi RI 
  2. Majelis Permusyawaratan Rakyat 
  3. Komisi Yudisial RI 
  4. Kepolisian Negara RI 
  5. Kejaksaan Agung RI 
  6. Kementerian Hukum dan HAM 
  7. Komisi Pemberantasan Korupsi 
  8. Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan 
  9. Badan Narkotika Nasional RI 
  10. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI 
  11. KPPPA 
  12. Bank Tabungan Negara 
  13. Bank Negara Indonesia


Kegiatan Pameran dirangkai juga dengan kegiatan lainnya berupa lomba meme dan vlog, serta talkshow bertemakan "Pencemaran Nama Baik Melalui Hoax pada Media Sosial", dengan Narasumber psikologi forensik Reza Indragiri Amriel, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto, serta Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung Soeharto. Pameran ini dihadiri oleh beragama kalangan seperti mahasiswa, pelajar, praktisi hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan undangan lainnya. 

Berita ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


Permohonan Peserta Seleksi Fit & Proper Test / Eksaminasi  Di Lingkungan Peradilan Militer

Dalam rangka pengisian jabatan Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding, Hakim Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Tipe A di Lingkungan Perdilan Militer, Ditjen Badilmiltun MARI membuka Seleksi Fit & Proper Tets / Eksaminasi.

Syarat dan ketentuan bisa di lihat pada surat berikut :

Surat Permohonan Peserta Seleksi Fit & Proper Test / Eksaminasi

(Amanda)


28 Februari 2018

Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI dengan 4 (empat) Lingkungan Peradilan se-Wilayah Provinsi Bali 


Komisi III DPR RI yang diketuai oleh H. Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H., dengan beranggotakan Ichsan Soelistio, Risa Mariska, Dr. Junimart Girsang, S.H, Arteria Dahlan S.T., S.H., Masinton Pasaribu, S.H, Dr. HM. Aziz Syamsuddin, S.H., S.E., M.A.F., MH., Daeng Muhammad, S.E., M.Si., dan Drs. Taufiqul Hadi, M.Si. melakukan kunjungan kerja ke Pengadilan Tinggi Provinsi Bali pada Selasa, 27 Februari 2018. Kunjungan tersebut untuk meminta masukan dan pandangan dari para Ketua Pengadilan dalam hal Pagu Anggaran 2018 Program prioritas, serta kebutuhan anggaran yang masih diperlukan dalam upaya optimalisasi tugas dan fungsi pengadilan di Provinsi Bali, serta terkait pengawasan yakni hasil evaluasi terhadap tugas dan kewenangan beserta penyelesaian perkara pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan di wilayah Bali selama tahun 2017 serta target capaian tahun 2018 dalam rangka efektifitas dan optimalisasi kinerja pengadilan.

Terkait layanan pengadilan seperti SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) menurut Desmond ini sangat penting namun masih belum tersosialisasi dengan baik. "Masyarakat banyak yang belum mengetahui manfaat aplikasi SIPP", ungkap Desmond. "Saya berharap, sosialisasi terkait hal ini lebih ditingkatkan lagi.", Harap Desmond.

Dalam pertemuan tersebut Ketua Pengadilan Tinggi Bali menyampaikan sarana dan prasarana untuk Hakim di daerah banyak yang tidak layak huni. Sedangkan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara dalam rapat tersebut mengungkapkan minimnya jumlah Hakim dan Panitera Pengganti yang menangani perkara ditingkat pertama. Sementara dari Pengadilan Militer III-14 menyampaikan masalah usia pensiun Hakim Militer yang masih mengikuti usia pensiun militer yaitu usia 58 tahun dan masalah rumah jabatan untuk Kepala dan Wakil Kepala Pengadilan Militer yang belum ada hingga saat ini, sehingga masih menyewa kamar secara pribadi. Acara ini dihadiri oleh para Hakim Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Pengadilan Militer dan Ketua Pengadilan agama dan ditutup dengan pembacaan doa dan tukar menukar plakat dan foto bersama. 

Dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


26 Februari 2018

Pertanggungjawaban Keuangan Para Peserta Sidang Pleno tahunan Mahkamah Agung RI 

Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 84/SEK/OT.01.2/2/2018 tanggal 09 Februari 2018 perihal Pertanggungjawaban Keuangan bagi Ketua Pengadilan yang mengikuti Prosesi Laporan Tahunan, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan yang ditujukan kepada Yang Terhormat Kepala Pengadilan Militer Utama, Para Ketua Pengadilan Tk Banding/Kepala Pengadilan Militer Tinggi, Para Ketua Pengadilan Tk Pertama Kelas IA Khusus, Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama /Kepala Pengadilan Militer di Ibukota Propinsi pada 4 (empat) lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/b116_bua3_02_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


26 Februari 2018

Undangan Pembinaan oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI dan Rapat Koordinasi Tanggal 27 Februari 2018

Acara pembinaan oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI dan rapat koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Jadwal acara terlampir), yang akan dilaksanakan pada :

a.      Hari         :    Selasa

b.      Tanggal  :    27 Februari 2018

c.      Tempat   :    Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Jl. A. Yani Kav. 58 

                            Bypass Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat

Mengingat pentingnya acara tersebut, diharapkan sudah berada di Jakarta pada tanggal 26 Februari 2018.

Surat Undangan pembinaan

(Amanda)


26 Februari 2018

Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran dan Penyerapan Anggaran tahun Anggaran 2018 

Menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor : S-67/MK.05/2017 tanggal 02 Febuari 2018 tentang Langkah–Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga T.A. 2018 dan dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Kinerja Pelaksanaan, serta Percepatan Penyerapan Anggaran satuan kerja di bawah Mahkamah Agung RI T.A. 2018 diminta kepada satuan kerja (Satker) pada 4 (empat) lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia untuk mengambil langkah–langkah sebagai berikut : 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/114_sek_ku01_02_2018.pdf 

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


23 Februari 2018

Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 

Berdasarkan Memorandum dari Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI, Nomor : 99/Bua.1/2/2018 tanggal 23 Februari 2018 perihal tentang Permohonan Upload Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan mengenai Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 20 Februari 2018 tentang Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya Tahun Anggaran 2018, yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung, Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia, Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Edarannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/surat_edaran_sesma_no3_th2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


22 Februari 2018

SEKMA menutup pembekalan CPNS-Calon Hakim tahun 2018 


Sekretaris Mahkamah Agung A.S. Pudjoharsoyo menutup acara Pembekalan CPNS-Calon Hakim di Lingkungan Mahkamah Agung tahun 2018 pada Kamis sore, 22 Februari 2018. Dalam laporannya, Pudjo menjelaskan bahwa dari 1591 Calon Hakim yang lulus, hanya 1585 yang hadir. Mereka yang tidak hadir di antaranya, 3 (tiga) orang mengundurkan diri, 1 (satu) orang sakit, 1 (satu) orang tidak hadir namun konfirmasi, dan 1 (satu) orang tidak hadir namun tidak konfirmasi. "Untuk yang belum konfirmasi, kami berikan waktu hingga 26 Februari 2018, lebih dari itu kami akan mengeluarkan surat pembatalan SK.", Kata Pudjo. Dan selama pembekalan berlangsung, jelas Pudjo terdapat 15 (lima belas) orang sakit ringan dan 1 (satu) orang sakit berat. 

Pudjo mengatakan bahwa selama pembekalan semua peserta mengikuti dengan penuh perhatian, semangat tinggi dan disiplin. Kegiatan pembekalan ini untuk meningkatkan motivasi dan integritas. Ini adalah langkah awal untuk mendisiplinkan. "Di sinilah kuncinya, jika ada yang merasa berat untuk disiplin, silakan sejak sekarang mengundurukan diri.", Kata Pudjoharsoyo "Kalian adalah pioneer penegak hukum di masa datang. Disiplin itu adalah sebuah keharusan", Tambahnya. 

Acara penutupan ini juga dihadiri Kepala Badan Urusan Administrasi, Dirjen Badilum, Dirjen Badilag, Dirjen Badilmiltun, Kepala Badiklat, dan Kepala Badan Pengawasan, turut hadir pula para pejabat Eselon II dan III. Setelah ini, Para Cakim akan mengikuti latihan dasar (latsar) selama 6 (enam) bulan. Para peserta akan dibagi ke-16 lokasi pendidikan dan latihan di seluruh Indonesia. Pelatihan mereka masih berlanjut yaitu akan ditempatkan langsung di pengadilan-pengadilan untuk pelatihan langsung selama 2 (dua) tahun. "Kami mengucapkan selamat menjadi bagian dari keluarga besar MA. Dengan harapan kalian bisa mengaplikasikan nilai-nilai yang diterima dalam pembekalan sejak kemarin hingga hari ini, dalam rangka meningkatkan hakim berintegriras, berkwalitas dalam menciptakan badan peradilan yang agung.", Kata Pudjoharsoyo. 

Berita ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


22 Februari 2018

WKMA Bidang Yudisial : Anakku, Jangan Sombong dan Angkuh 


Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H., memberikan arahan kepada Calon Hakim di Pusdiklat Mahkamah Agung Megamendung Bogor pada Kamis, 22 Februari 2018. Syarifuddin didampingi oleh Direktur Pembinaan Teknis Dirjen Badilum Aswandi sebagai moderator. Dalam kesempatan tersebut, Syarifuddin menjelaskan tentang struktur kepemimpinan Mahkamah Agung. Menurutnya, Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara yang dipimpin oleh seorang Ketua dan didampingi oleh Dua Orang Wakil, Wakil Ketua Mahakamah Agung Bidang Yudisial dan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial. Di Mahkamah Agung pula lanjutnya, ada 7 (tujuh) Ketua Kamar yang termasuk jajaran pimpinan yaitu Ketua Kamar Agama, Ketua Kamar Pidana, Ketua Kamar Perdata, Ketua Kamar TUN (termasuk pajak), Ketua Kamar Militer, Ketua Kamar Pembinaan, dan Ketua Kamar Pengawasan. Lanjut, menurut Syarifuddin bahwa Mahkamah Agung dibantu oleh 7 (tujuh) Eselon I (satu), diantaranya Sekretaris, Panitera, Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama, Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN, Badan Pengawasan, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan. 

Lebih lanjut Syarifuddin berpesan kepada para Cakim agar selalu disiplin. "Kata ini mudah diucapkan namun sulit dilaksanakan.", Kata Syaifuddin. "Karena kami tidak ada ampun, siapa melanggar, akan kami keluarkan. Kami tidak akan mempertahanakan satu orang yang merusak Lembaga. Di luar sana banyak yang ingin bekerja di Lembaga ini", lanjutnya. Kekuasanaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan keadilan. Benar-benar independen. Tidak boleh dipengaruhi oleh sipapun. Namun untuk independen itu harus punya ilmu pengetahuan, harus banyak belajar. "Untuk itulah anak-anakku jangan sombong, jangan angkuh, kalian harus banyak belajar. Jika ada kesempatan belajar di manapun, kapanpun, dan dari siapapun harus diambil.",  Pesan Syarifuddin. "Namun Intelektualitas tanpa keimanan bahaya, bila kalian sudah memiliki ilmu kemudian keimanan juga harus dimiliki dengan porsi yang sama, agar ilmu yang dimiliki tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama.", kata Syarifuddin. 

Dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


22 Februari 2018

Hakim Jaman Now harus Berkualitas dan Berintegritas 


Di hari kedua Pembekalan, Para Cakim tetap semangat mengikuti lanjutan rangkaian kegiatan. Pada hari Kamis 22 Februari 2018 pembekalan diberikan oleh Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung diantaranya Sekretaris Mahkamah Agung A.S. Pudjoharsoyo, Panitera Mahkamah Agung I Made Rawa Aryawan, dan Kepala Badan Pengawasan Nugroho dengan dimoderatori oleh Kepala Biro Hukum dan Humas Dr. Abdullah. "Tahukah kalian? Di antara puluhan ribu, kalianlah pemenangnya. Calon Hakim jaman now.", Kata Sekretaris Mahkamah Agung yang disambut tepuk tangan meriah dari Para Cakim. 

"Namun kalian harus ingat, Ketika kalian menang, yang bangga bukan hanya Kalian, keluarga, lingkungan, teman-teman kuliah ikut bangga atas prestasi Kalian ini, kebanggaan tersebut jangan disia-siakan, Kalian harus menjaga kepercayaan mereka, dengan menjaga integritas dan senatiasa melakukan yang terbaik.", ungkap Pujdo tegas. Lebih lanjut Pudjoharsoyo berpesan "Jadilah hakim jaman now yang bisa mewujudkan dambaan masyarakat. Jangan mempermainkan hukum. Rebut kepercayaan masyarakat, songsong 2035, cita-cita peradilan yang agung ada di tangan kalian semua.", Para Cakim menyambut pesan ini dengan tepuk tangan. 

"Kalian diberi kewenangan untuk mencabut nyawa seseorang, resapi dalam hati, kalian diberi kewenangan untuk menentukan hak hidup seseorang, menentukan hak harta seseorang. Inilah tugas hakim, jangan main-main.", Jelas Pudjo. Menyikapi  kondisi zaman sekarang yang serba digital, Sekretaris Mahkamah Agung pun mengingatkan anak-anaknya untuk berhati-hati dalam menggunakan media sosial. "Sebagai hakim jaman now, gunakanlah medsos dengan bijak dan baik. Hati-hati, jangan sembarangan share berita. Karena itu akan menjadi boomerang bagimu. Jangan sekali-kali merendahkan diri kalian dengan perilaku yang memalukan.", Pesan Pudjo. 

Sejalan dengan pesan SekMA, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nugroho juga menyampaikan arahan agar para Cakim bisa menjaga integritas dengan sebaik-baiknya. "Jangan sekali-kali mau kalau ada yang mengajak atau mengajarkan main perkara. Sekali mau, Kalian akan semakin menjadi. Kalian harus punya keberanian untuk menolak. Tidak boleh takut. Kalau ada penekanan terhadap sikap kalian tersebut yang membuat Kalian tidak nyaman bekerja, laporkan ke Badan Pengawasan, dijamin rahasia, nama kalian tidak akan muncul.", Kata Pudjoharsoyo bersemangat.  "Jadilah hakim yang berkualitas dan berintegritas." Tekannya. 

Menurut Nugroho, sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Pengawasan ada 3 golongan hakim yang terdapat di Indonesia, yaitu :  

  1. Hakim type A. fakta A, putusan A, hukuman A. jika diberi imbalan ia menolak. 
  2. Hakim type b. fakta A, putusan A, hukuman A. Jika diberi imbalan ia menerima dengan alasan, selama ia tidak meminta, tidak apa-apa untuk menerima. 
  3. Hakim type c, yaitu hakim di mana fakta, putusan dan hukuman disesuaikan dengan pesanan. Disesuaikan dengan imbalan yang sudah dipesan.

Nugroho menjelaskan bahwa Hakim yang paling banyak adalah type B, sedangkan Type A dan C sedikit. "Semua pilihan ada di tangan Kalian, yang terpenting adalah ingat bahwa golongan hakim ada 3, 1 golongan di syurga, 2 golongan di neraka, saya berdoa semoga Calon-calon Hakim yang ada di sini semua akan masuk ke dalam golongan hakim yang masuk syurga", Kata Nugroho yang disambut Aaamiiin panjang oleh Para Cakim. "Buktikan bahwa Cakim 2018 beda dengan yang sebelumnya, santun, tidak arogan dan berisi. Kalian harus selalu banyak belajar. Buktikan bahwa kalian bisa menjadi hakim yang berkualitas dan berintegritas.", Terang Nugroho 

Pada kesempatan yang sama Panitera Mahkamah Agung I Made Rawa Aryawan menjelaskan bahwa sesuai Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Hakim adalah seseorang yang berintegritas, jujur dan memiliki pengetahuan yang luas. Dalam UUD juga dijelaskan bahwa Hakim memiliki fungsi yang bebas dan merdeka. Namun kemerdekaan dan kebebasan tersebut tentu ada batasannya. Batasannya bisa diketahui dengan ilmu pengetahuan yang sedalam-dalamnya dan iman yang sekuat-kuatnya. "Hakim tidak hanya harus banyak ilmu, namun juga harus memiliki iman yang kuat agar bisa membela kebenarnya sesuai dengan imannya.", Kata Made. 

Dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)




JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3320
mod_vvisit_counterYesterday7543
mod_vvisit_counterThis week21720
mod_vvisit_counterAll days6480845

We have: 89 guests, 1 members, 8 bots online
Your IP: 107.22.48.243
 , 
Today: Apr 24, 2018

peraturan-button