1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Ditulis oleh STM 18 Juli 2019

Pemberitahuan Bimbingan Tekhnis Pemberkasan Perkara Tata Usaha Negara Tahun 2019

Dalam rangka melaksanakan kegiatan DIPA Ditjen Badilmiltun Tahun Anggaran 2019, diharapkan kehadiran Panitera Muda Perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara / Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Pajak yang namanya terdapat dalam surat (terlampir) untuk mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Pemberkasan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara , Hak Uji Materiil dan Sengketa Pajak yang akan dilaksanakan pada :


Hari / Tanggal :  Rabu 24 Juli s/d Jum'at 26 Juli 2019

Tempat           HOTEL SWISS BELINN TUNJUNGAN

                       Jalan Tunjungan No. 101 Embong Kaliasin Kec. Genteng, Kota Surabaya Jawa Timur 60271

                       Telp. (031) 99001999


Adapun nama peserta  dan ketentuan yang berlaku dapat dilihat/didownload dalam surat dan lampiran dibawah ini. 

Atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

SURAT DAN LAMPIRAN

SURAT TUGAS


17 Juli 2019

Permintaan Laporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Semester I t.a. 2019 

Berkenaan dengan Pelaksanaan DIPA tahun anggaran 2019 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, maka dalam rangka monitoring dan evaluasi Proses Pelelangan, dengan ini diinstruksikan Kepada Seluruh Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan juga Wilayah Mahkamah Agung untuk menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Semester 1 tahun anggaran 2019. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/31_Bua_Ukpbj_7_2019.pdf 

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


16 Juli 2019

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Tim Advokasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Mahkamah Agung RI 

Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dilaksanakan secara terintegrasi dan sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip dan etika dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Dalam rangka menjamin pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, maka perlu dilakukan pendampingan, konsultasi, dan atau bimbingan hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, maka Sekretaris Mahkamah Agung RI menetapkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 240/SEK/SK/III/2019 tentang Tim Advokasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Mahkamah Agung RI. Adapun Tim Advokasi memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu melakukan pendampingan, konsultasi, dan atau bimbingan hukum pada sebelum, saat dan sesudah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Di samping itu, Tim Advokasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Mahkamah Agung RI juga bertugas dalam melakukan pendampingan, konsultasi, dan atau bimbingan hukum terhadap Para Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang terkena Permasalahan Hukum dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh SK SekMA No 240/SEK/SK/III/2019 melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/240_SEK_SK_III_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


15 Juli 2019

Tiga Direktorat Jenderal Bersinergis dalam Penyusunan Rencana Strategis 2020-2024


Jakarta - ditjenmiltun.net. Senin, 15 Juli 2019 bertempat di Ruang Rapat Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58, Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat diselenggarakan Rapat Lanjutan dalam rangka Perencanaan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 yang bersinergis antara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Rapat ini melanjutkan pembahasan dari Rapat sebelumnya yang telah digelar pada Kamis, 11 Juli 2019. 

Rapat Lanjutan dalam rangka Perencanaan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Jeanny H. V. Hutauruk, S.E., Ak., M.M. dan dihadiri oleh perwakilan Bagian Organisasi dan Tata Laksana, juga Bagian Perencanaan Keuangan masing-masing Direktorat Jenderal pada Mahkamah Agung RI. Adapun Narasumber dalam kegiatan rapat ini ialah Muhammad Nasir, S.Kom., M.Si dari Badan Perencanaan Nasional

Dalam paparannya, narasumber menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dalam Penyusunan Perencanaan Instansi Pemerintah dimana dalam menyusun perencanaan harus sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan proses penyusunan perencanaannya dilakukan bersama dengan pemangku kepentingan yang berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, disamping itu rencana yang akan disusun juga harus terintegrasi dengan tata ruang/pola ruang pembangunan nasional. Penyusunan perencanaan pada setiap Instansi Pemerintah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh Instansi Pemerintah itu sendiri sesuai dengan dinamika perkembangan global, nasional dan daerah. 

Dalam perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja dilakukan dengan beberapa pendekatan yakni penganggaran terpadu, kerangka pengeluaran berjangka/berjenjang, relasi antara pendanaan dengan output dan outcome. Pada kegiatan rapat ini juga mengidentifikasi issu-issue existing dan future, risalah capaian kinerja utama organisasi, dan analisis organisasi dengan SWOT. Rapat ini merupakan sebuah batu loncatan dimana untuk pertama kalinya 3 (Tiga) Direktorat Jenderal Badan Peradilan saling bersinergis dalam menyusun Rencana Strategis 2020-2024.

(@x_cisadane)


Ditulis oleh firman 15 Juli 2019

Permintaan Peserta Bimtek Pidmil 2019

PERMOHONAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS

KETATALAKSANAAN PERKARA KASASI, PENINJAUAN KEMBALI DAN GRASI PIDANA MILITER

TAHUN 2019

Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan DIPA tahun 2019, Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Militer akan mengadakan Bimbingan Teknis Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi Pidana Militer pada tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan 23 Agustus 2019 di Surabaya.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna menginventarisir peserta yang ikut dalam acara tersebut, di mohon para Kepala Pengadilan Militer untuk mengirimkan data peserta terdiri dari Nama, NRP/NIP, Pangkat/Golongan dan Jabatan, kepada kami selambat-lambatnya tanggal 12 Juli 2019, PESERTA ADALAH PANITERA ATAU PETUGAS YANG MENANGANI PEMBERKASAN PERKARA SESUAI JUMLAH LAMPIRAN SURAT INI DAN DIHARAPKAN YANG BELUM PERNAH MENGIKUTI.

LAMPIRAN :

Surat Permohonan Nomor : 15/Djmt.4/B/7/2019


11 Juli 2019

Pengumuman Kelulusan Hakim Ad-Hoc Tipikor tahap XI tahun 2019 

Berdasarkan Hasil Rapat Panitia Seleksi Calon Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tahap XI tahun 2019. Maka dengan ini disampaikan Pengumuman nama-nama Calon Hakim Ad-Hoc Tipikor yang dinyatakan lulus pada tahap akhir seleksi Profile Assessment dan Wawancara. Berdasarkan Surat Nomor : 45/Pansel/Ad Hoc TPK/VII/2019, maka dengan ini Mahkamah Agung RI meluluskan sebanyak 10 (sepuluh) Calon Hakim Ad-Hoc Tipikor dengan rincian sebagai berikut : Calon Hakim Ad-Hoc Tipikor pada Pengadilan Tngkat Banding sebanyak 6 peserta dan sebanyak 4 peserta Calon Hakim Ad-Hoc Tipikor pada Pengadilan Tingkat Pertama.

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/45_Pansel_AdhocTPK_VII_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


11 Juli 2019

Rapat Awal perihal Koordinasi Penyusunan Rencana Strategis 3 (Tiga) Direktorat Jenderal 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Kamis, 11 Juli 2019 bertempat di Ruang Data Center Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat diselenggarakan Rapat Awal perihal Koordinasi Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 yang rencananya akan dilaksanakan oleh 3 Direktorat Jenderal Badan Peradilan pada Mahkamah Agung RI secara kolaboratif. Adanya gagasan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) secara kolabolaritf oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan pada Mahkamah Agung RI dilatarbelakangi dengan perbedaan persepsi terkait dengan penyusunan Rencana Strategis dan perbedaan persepsi dalam metode penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Mahkamah Agung RI. 

Visi dan Misi ke-3 (ketiga) Direktorat Jenderal Badan Peradilan pada Mahkamah Agung merupakan breakdown dari Visi dan Misi Mahkamah Agung RI, oleh karenanya seyogyanya hal-hal yang termaktub di dalam Rencana Strategis antar ketiga Direktorat Jenderal Badan Peradilan pada Mahkamah Agung haruslah selaras, meskipun tupoksi ketiga Direktorat Jenderal Badan Peradilan pada Mahkamah Agung tersebut memiliki beberapa corak perbedaan. Rapat Awal perihal Koordinasi Penyusunan Rencana Strategis 3 (Tiga) Direktorat Jenderal Badan Peradilan pada Mahkamah Agung dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Jeanny H. V. Hutauruk, S.E., Ak., M.M. dan dihadiri oleh perwakilan Bagian Organisasi dan Tata Laksana, juga Bagian Perencanaan Keuangan masing-masing Direktorat Jenderal pada Mahkamah Agung RI.

Dalam rapat ini membahas terkait pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 yang rencananya akan dilaksanakan oleh 3 (Tiga) Direktorat Jenderal Badan Peradilan pada Mahkamah Agung RI secara kolaboratif di Yogyakarta pada tanggal 17 s/d 19 Juli 2019.  Rapat ini merupakan sebuah titik awal dimana untuk pertama kalinya 3 (Tiga) Direktorat Jenderal Badan Peradilan saling bersinergis dalam menyusun Rencana Strategis 2020-2024. 

(@x_cisadane)


10 Juli 2019

Penyajian Pengungkapan Uang Titipan Pihak Ketiga 

Sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor : S-625/PB/2019 tanggal 26 Juni 2019 perihal Pedoman Rekonsiliasi Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Semester I tahun 2019, serta adanya kewajiban pengungkapan uang titipan pihak ketiga dalam Laporan Keuangan Mahkamah Agung Semester I tahun 2019, dengan ini diminta membuat Laporan Pengelola Uang Titipan Pihak Ketiga per-30 Juni 2019. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/1080_SEK_KU00_07_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


09 Juli 2019

Pengingat Pelaporan Triwulan II t.a. 2019 pada Aplikasi e-Monev ver.3 Berdasarkan PP 39/2006 

Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 1076/SEK/OT.01.2/7/2019 tanggal 09 Juli 2019 perihal Pengingat Pelaporan Triwulan II T.A. 2019 pada Aplikasi e-Monev ver.3 berdasarkan PP 39/2006, dan menindaklanjuti Surat Direktur Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian Bappenas Nomor : 7424/Dt.9.1/05/2019 tanggal 28 Juli 2019 perihal Verifikasi Laporan Triwulan II T.A. 2019 pada Aplikasi e-monev ver.3 Berdasarkan PP 39/2006, maka dengan ini disampaikan bahwa Mahkamah Agung RI melalui Biro Perencanaan dan Organisasi akan melakukan verifikasi atas pelaporan PP 39/2006 Triwulan II tahun 2019. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/1076_SEK_OT01_2_7_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


05 Juli 2019

Permintaan Laporan Keuangan dan Laporan BMN Semester I tahun 2019 DIPA 005.05 

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Penyusunan Laporan Keuangan Semester I tahun 2019 DIPA 005.05, dengan ini diberitahukan kepada Saudara selaku Kepala Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai Koordinator Wilayah untuk menginformasikan dan mengkoordinir Satuan Kerja di Wilayah Saudara, berkenaan dengan hal tersebut maka diinstruksikan kepada Saudara agar segera mengirimkan : 

1. Back-up SAIBA satuan kerja yang berada dalam lingkungan Unit UPT Koordinator Wilayah (dengan status e-Rekon BAR SIAP download); 

2. Back-up SIMAK BMN dan Persediaan Satuan Kerja yang berada dalam lingkungan Unit UPT Koordinator Wilayah; 

3. Laporan Keuangan dan Laporan BMN Korwil Semester I tahun anggaran 2019 (softcopy dalam bentuk word dan pdf), beserta lampiran pendukung berupa :

a. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan per-Satuan Kerja dan Tingkat Wilayah yang sudah ditandatangani (softcopy berupa excel dan pdf); 

b. Rekapitulasi daftar rekening bank (Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan Rekening Lainnya/Biaya Proses Penyelesaian Perkara dalam bentuk softcopy berupa excel dan pdf beserta scan rekening koran per 30 Juni 2019); 

c. Rekapitulasi Data Keuangan Perkara dan Uang Titipan Pihak Ketiga per 30 Juni 2019 yang telah diverifikasi dan dilengkapi dokumen pendukung (Buku Induk Perkara, Berita Acara Penutupan Kas dan Saldo Rekening Keuangan Perkara, softcopy dalam berupa excel dan pdf); 

d. Rekapitulasi Daftar Monitoring Penutupan Rekening Bank tahun 2019 yang sudah ditandatangani softcopy dalam berupa excel dan pdf); 

e. Berita Acara Opname Fisik Barang Persediaan per-Satker (softcopy dalam berupa excel dan pdf); 

f. Berita Acara Rekonsiliasi dan LHIP tahun 2019 dari KPKNL; 

g. Register Transaksi Harian (RTH) dan data dukungnya dalam bentuk softcopy berupa excel dan pdf untuk transaksi yang dilakukan, yaitu :

- Transfer Masuk (102) dan Transfer Keluar (302) s/d 30 Juni 2019; 

- Saldo Awal (100) s/d 30 Juni 2019 per-satuan kerja; 

4. Satuan Kerja dalam Penyusunan Laporan Keuangan Semester I tahun 2019 agar mempedomani Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor : S-625/PB/2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang Pedoman Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan Semester I tahun 2019 dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 657/SEK/SK/X/2018 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. 

Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara Semester I tahun 2019 yang dimaksud di atas, paling lambat dapat diterima pada tanggal 08 Juli 2019 melalui alamat email :

Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya (poin 1 dan poin 3 (a s/d d)

Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya (poin 2 dan poin 3 (e s/d g)  

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/794a_djmt_1_b_7_2019.pdf

(@x_cisadane)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg
  • Banner 6.jpeg
  • Banner 7.jpeg
  • Banner 8.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

Link SIPP Web Peradilan Militer

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Peradilan Militer

Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tingkat Pertama Website SIPP Web
Pengadilan Militer UtamaPengadilan Militer UtamaLihat-
Pengadilan Militer Tinggi I MedanLihat-
Pengadilan Militer Tinggi II JakartaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi III SurabayaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi I Medan
Pengadilan Militer I-01 Banda AcehLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-02 MedanLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-03 PadangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-04 PalembangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-05 PontianakLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-06 BanjarmasinLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-07 BalikpapanLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
Pengadilan Militer II-08 JakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-09 BandungLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-10 SemarangLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-11 YogyakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Pengadilan Militer III-12 SurabayaLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-13 MadiunLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-14 DenpasarLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-15 KupangLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-16 Makassar
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-17 Manado
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-18 Ambon
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Lihat
Lihat


Read more ...

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday953
mod_vvisit_counterYesterday4667
mod_vvisit_counterThis week9079
mod_vvisit_counterAll days7853251

We have: 45 guests online
Your IP: 34.236.190.216
 , 
Today: Agus 20, 2019

peraturan-button