1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

13 Juli 2018

Pimpinan Mahkamah Agung melakukan Pembinaan di Balikpapan 


Pimpinan Mahkamah Agung kembali melakukan pembinaan teknis dan administrasi yudisial bagi Ketua, Panitera, Sekretaris dan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. Kali ini dilakukan di Balikpapan, Kalimantan Timur dan ditujukan bagi aparatur 4 (empat) Peradilan se-Kalimantan. Pimpinan Mahkamah Agung yang hadir dalam Kegiatan Pembinaan di Hotel Gran Senyiur (12/07/2018) antara lain Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. Hatta Ali, S.H., M.H., Wakil Ketua Bidang Yudisial, Wakil Ketua Bidang Non-Yudisial, Ketua Kamar Pembinaan, Ketua Kamar Perdata, Ketua Kamar Tata Usaha Negara dan Ketua Kamar Agama. Seperti dalam kegiatan-kegiatan pembinaan sebelumnya, masing-masing pimpinan Mahkamah Agung menyampaikan pemaparannya secara bergantian dan ditindaklanjuti dengan tanya jawab. 

Pelihara Kemandirian Peradilan 

Ketua Mahkamah Agung dalam pembinaannya menyampaikan pencapaian satu demi satu dari 4 (empat) misi Badan Peradilan Indonesia, yakni Menjaga Kemandirian Badan Peradilan, Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan, Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan, dan Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan. Terkait dengan kemandirian Badan Peradilan, Ketua Mahkamah Agung menjelaskan bahwa secara konsepsional kemandirian itu mencakup dua hal, yakni kemandirian institusional dan kemandirian individual. 

"Kemandirian institusional berkaitan dengan kemandirian lembaga peradilan yang menyelenggarakan peradilan, sedangkan kemandirian individual berkaitan dengan kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya", papar Hatta Ali. Hatta Ali kemudian menjelaskan sejumlah Surat Edaran Mahkamah Agung yang menjadi indikator diusahakannya kemandirian pengadilan secara konsisten, diantaranya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 tahun 1976, Nomor 3 tahun 1980, Nomor 4 tahun 2002, Nomor 10 Tahun 2005, 6 tahun 2008, dan Nomor 9 tahun 2010. Terkait dengan hal ini, Ketua MA berpesan agar Para Hakim yang hadir dalam acara pembinaan tersebut untuk senantiasa menjaga kemandirian Badan Peradilan Agar Visi mewujudkan Badan Peradilan yang Agung segera terpenuhi. 

Berita ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


13 Juli 2018

e-Court, Era Baru Beracara di Pengadilan 

Jakarta - ditjenmiltun.net. Kota Minyak/Banua Patra (julukan bagi Kota Balikpapan) menjadi saksi sejarah lahirnya era baru dalam beracara di Dunia Peradilan Indonesia. Setelah penantian yang cukup panjang, tepatnya sejak kali pertama dirancang pada November 2017 hingga diperkenalkan kepada media pada Juni 2018, akhirnya Mahkamah Agung Republik Indonesia secara resmi merilis Aplikasi e-Court pada Hari Jumat 13 Juli 2018. Ibarat air dengan tebing, lahirnya Aplikasi e-Court tidak terlepas dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018. Aplikasi e-court merupakan perwujudan dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018 yaitu Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018 merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di Dunia Peradilan Indonesia (Justice Reform) yang mensinergikan peran Teknologi Informasi (IT) dengan Hukum Acara (IT for Judiciary). Peraturan Mahkamah Agung yang dicetuskan pada Maret 2018 tersebut sangat relevan dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki issue utama dalam Access to Justice.

Dengan disahkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018, hal ini menjadi tonggak awal dalam revolusi administrasi perkara di pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung ini juga merupakan pondasi dari implementasi Aplikasi e-Court di Dunia Peradilan Indonesia, sehingga Pengadilan berwenang untuk menerima pendaftaran perkara dan menerima pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik. Secara substansial, Peraturan Mahkamah Agung tersebut tidak menghapus ataupun menganulir norma yang berlaku, melainkan menambah ataupun menyempurnakannya. Selain mengatur dalam beracara secara elektronik, eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 memberikan kewenangan kepada Juru Sita/Juru Sita Pengganti di Pengadilan untuk menyampaikan relaas (panggilan/pemberitahuan) secara online. Tak sekedar panggilan/pemberitahuan saja, pemberitahuan putusan/penetapan dan pengiriman salinan putusan/penetapan secara elektronik juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut. Secara eksplisit, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 mengatur kewenangan Mahkamah Agung terkait pengguna terdaftar (user/account) yang meliputi : domisi elektronik, pendataan yang terdiri dari verifikasi data pendaftaran dan perubahan data pengguna terdaftar, serta penghentian (suspension/banned) yang meliputi : penangguhan terhadap hak akses, pencabutan hak akses pengguna terdaftar dan menolak pendaftaran pengguna terdaftar yang tidak dapat diverifikasi serta menindak segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna terdaftar yang melanggar syarat dan ketentuan penggunaan Aplikasi e-Court

e-Court adalah Aplikasi yang memungkinkan para pencari keadilan dapat melakukan pendaftaran perkara perdata (untuk saat ini) baik itu gugatan maupun permohonan secara online, melakukan pembayaran panjar biaya perkara tanpa harus datang ke pengadilan, dan bahkan notifikasi serta pemanggilannya dilakukan secara elektronik yang dalam hal ini menggunakan e-mail. Untuk saat ini pengguna yang dapat mencicipi layanan Aplikasi e-Court hanya terbatas untuk kalangan Advokat saja, dan akan diatur kemudian untuk pengguna perorangan maupun Badan Hukum. Mengapa saat ini Aplikasi e-Court baru diperuntukkan bagi kalangan Advokat saja? Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya mengelola potensi risiko, berupa risiko keamanan, integritas aplikasi serta beban yang timbul bagi infrastruktur yang ada. Selain itu hal ini juga dimaksudkan untuk mengelola kebutuhan edukasi dan sosialisasi dalam rangka migrasi sistem manual ke elektronik (digitalisasi). Pengguna terdaftar yang dalam hal ini merupakan Advokat diharapkan dapat lebih siap untuk merespon dan membiasakan diri dengan penggunaan aplikasi ini sebagai bagian dari manajemen perubahan yang bertahap pada bidang manajemen perkara dari sistem manual ke elektronik.

Klik di sini untuk Artikel Selengkapnya


12 Juli 2018

Demonstrasi Aplikasi e-Court 

Jakarta - ditjenmiltun.net. Dalam rangka persiapan peresmian Aplikasi e-Court yang rencananya akan dihelat bertepatan dengan Kegiatan Penyerahan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Balikpapan pada Hari Jumat 13 Juli 2018, maka Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung Republik Indonesia Dr. Abdullah, S.H., M.S. bersinergi dengan Team Development Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melakukan Pemaparan Perkembangan Aplikasi e-Court sekaligus melakukan Demonstrasi Aplikasi dihadapan Para Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan pada Hari Rabu 11 Juli 2018 bertempat di Gedung Tower Mahkamah Agung Republik Indonesia Lantai 13 Pukul 19.00 WIB. Pemaparan Demonstrasi Aplikasi e-Court ini disaksikan langsung oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non-Yudisial Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Made Rawa Aryawan, S.H., M.Hum., Para Ketua Kamar termasuk juga Ketua Kamar Tata Usaha Negara Dr. H. Supandi S.H., M.Hum., Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum dan Para Direktur Jenderal yang dalam kegiatan ini turut hadir Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Dr. Mulyono, S.H., S.Ip, M.H. 

Antusiasme yang tinggi ditunjukkan oleh segenap Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tidak hanya memberikan dukungan moril semata, tetapi juga turut membekali Team Development dengan masukkan dan saran yang membangun. Hal ini patut diapresiasi, mengapa? Karena ini merupakan bukti bahwa Mahkamah Agung berkomitmen dalam reformasi peradilan (Justice Reform) khususnya dengan mengkolaborasikan peranan Teknologi Informasi pada bidang yudisial (IT for Judiciary). Bukti lain dari komitmen yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ialah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik pada Bulan Maret 2018, tentunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018 ini dapat menjadi pilar bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan peradilan modern yang berbasiskan Teknologi Informasi (IT). Sebagai informasi, awal mula dikembangkan Aplikasi e-Court ini ialah dalam rangka memperbaiki indeks kemudahan berusaha (Ease of Doing Bussiness/EODB) di Indonesia yang salah satu poinnya adalah penyederhanaan acara peradilan. Jika Aplikasi e-Court ini telah diimplementasikan sepenuhnya, bukan sebuah isapan jempol lagi bila pendaftaran perkara perdata (pengajuan gugatan/permohonan) dapat dilakukan dengan bermodalkan perangkat mobile yang terkoneksi dengan jaringan internet (tanpa harus datang ke pengadilan).

Klik di sini untuk Artikel Selengkapnya


11 Juli 2018

Catat! Inilah poin-poin yang patut diperhatikan bagi para pengguna Aplikasi e-Court

Jakarta - ditjenmiltun.net. Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik pada Maret 2018 lalu. Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 menjadi tonggak awal dalam revolusi administrasi perkara di pengadilan. Tidaklah mustahil apabila tertib administrasi perkara yang professional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern dapat terwujud. Hal tersebut merupakan tuntutan dari para pencari keadilan di era modern seperti pada saat ini. Bak sekali tepuk dua lalat, selain mewujudkan tertib administrasi perkara hadirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 juga dapat mewujudkan Azas Peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Sebagai wujud dari penerapan Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menciptakan sebuah terobosan berupa Aplikasi e-Court

e-Court adalah Aplikasi yang memungkinkan para pencari keadilan dapat melakukan pendaftaran perkara perdata (untuk saat ini) baik itu gugatan maupun permohonan secara online, melakukan pembayaran panjar biaya perkara tanpa harus datang ke pengadilan, dan bahkan notifikasi serta pemanggilannya dilakukan secara elektronik yang dalam hal ini menggunakan e-mail. Untuk saat ini pengguna yang dapat mencicipi layanan Aplikasi e-Court hanya terbatas di kalangan Advokat saja, dan akan diatur kemudian untuk pengguna perorangan maupun Badan Hukum. Mengapa saat ini Aplikasi e-Court baru diperuntukkan bagi kalangan Advokat saja? Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya mengelola potensi risiko, berupa risiko keamanan, integritas aplikasi serta beban yang timbul bagi infrastruktur yang ada. Selain itu hal ini juga dimaksudkan untuk mengelola kebutuhan edukasi dan sosialisasi dalam rangka migrasi sistem manual ke elektronik (digitalisasi). Pengguna terdaftar yang merupakan Advokat diharapkan dapat lebih siap untuk merespon dan membiasakan diri dengan penggunaan aplikasi ini sebagai bagian dari manajemen perubahan yang bertahap pada bidang manajemen perkara dari sistem manual ke elektronik (IT for Judiciary).

Sebagaimana dijelaskan dalam paragraf sebelumnya, Aplikasi e-court merupakan perwujudan dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018 yaitu Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Berkaca pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, secara umum Peraturan Mahkamah Agung tersebut mengatur kewenangan Mahkamah Agung terkait pengguna terdaftar (user/account) yang meliputi : pendataan yang terdiri dari verifikasi data pendaftaran dan perubahan data pengguna terdaftar, serta penghentian (suspension/banned) yang meliputi penangguhan terhadap hak akses, pencabutan hak akses pengguna terdaftar dan menolak pendaftaran pengguna terdaftar yang tidak dapat diverifikasi serta menindak segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna terdaftar yang melanggar syarat dan ketentuan penggunaan Aplikasi e-Court

Untuk melakukan pendaftaran/registrasi pengguna (user/account) dapat melalui tautan berikut https://ecourt.mahkamahagung.go.id. Pendaftaran akun pengguna e-Court tidak dikenakan biaya dan sebelum melakukan proses pendaftaran/registrasi diwajibkan untuk membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada bagian halaman depan (homepage) Aplikasi e-Court. Pengguna terdaftar bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kebenaran dan akurasi seluruh informasi termasuk juga berkas digital (file e-doc) yang dimasukkan ke dalam Aplikasi e-Court. Proses pendaftaran/registrasi pengguna pun tidaklah rumit yaitu dengan mengisi nama lengkap, alamat e-mail yang valid dan kata kunci (password) yang diinginkan pada bagian halaman pendaftaran/registrasi pengguna. Selanjutnya sistem akan mengirimkan e-mail notifikasi kepada calon pengguna dan proses aktivasi dapat dilakukan dengan mengklik tombol aktivasi yang tampil di dalam isi e-mail notifikasi tersebut. 

Klik di sini untuk Artikel Selengkapnya


11 Juli 2018

Kepatuhan Pelaporan LHKPN 

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 147/SEK/SK/VIII/2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, maka dengan ini disampaikan surat dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/1255_BP_HM01.1_6_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


11 Juli 2018

Kesalahan Akun Pendapatan PNBP dan Estimasi Pendapatan tahun anggaran 2018 Semester 1 

Sehubungan dengan hasil temuan BPK RI dan Hasil e-Rekon LK tahun anggaran 2018 sampai dengan Semester I, bahwa terdapat kesalahan akun, baik akun Realisasi Pendapatan (PNBP) maupun akun di Estimasi Pendapatan pada DIPA tahun anggaran 2018. Berikut ini disampaikan surat dan daftar satuan kerja terlampir. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh file-file berikut :

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane


11 Juli 2018

Pengumuman Hasil Akreditasi di Lingkungan Peradilan Militer Tahun 2018

Jakarta - ditjenmiltun.net. Pada Hari Senin tanggal 09 Juli 2018 telah dilaksanakan Kegiatan Rapat Pleno Hasil Akreditasi di lingkungan Peradilan Militer maupun Peradilan Tata Usaha Negara. Rapat pleno dihadiri oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Direktur Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Militer dan juga Direktur Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara serta semua anggota Tim Akreditasi Penjaminan Mutu (TAPM). Dalam Rapat Pleno Hasil Akreditasi tersebut disampaikan hasil penilaian kegiatan Akreditasi.

Hasil Rapat Pleno memutuskan, mengesahkan nilai akreditasi setiap satker. Berikut disampaikan peringkat hasil penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu di lingkungan Peradilan Militer Tahun 2018 :

Berita Acara Akreditasi Tahun 2018


11 Juli 2018

Pengumuman Hasil Akreditasi di lingkungan Peradilan TUN Tahun 2018

Jakarta - ditjenmiltun.net. Pada Hari Senin tanggal 09 Juli 2018 telah dilaksanakan Kegiatan Rapat Pleno Hasil Akreditasi di lingkungan Peradilan Militer maupun Peradilan Tata Usaha Negara. Rapat pleno dihadiri oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Direktur Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Militer dan juga Direktur Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara serta semua anggota Tim Akreditasi Penjaminan Mutu (TAPM). Dalam Rapat Pleno Hasil Akreditasi tersebut disampaikan hasil penilaian kegiatan Akreditasi.

Hasil Rapat Pleno memutuskan, mengesahkan nilai akreditasi setiap satker. Berikut disampaikan peringkat hasil penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2018 :

Daftar Hasil Penilaian Akreditasi Tahun 2018


10 Juli 2018

Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business) dan Kaitannya dengan Peradilan di Indonesia 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Kemudahan dalam berusaha (Ease of Doing Business) adalah salah satu faktor penentu dalam kelancaran layanan administrasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah, sebut saja misalnya layanan perpajakan yang terwujud dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara online. Demi mewujudkan kemudahan dalam berusaha bagi para wajib pajak, Direktorat Jederal Pajak (DJP) terus mengembangkan sistemnya agar administrasi pengelolaan Surat Pemberitahuan (SPT) menjadi lebih sederhana dan modern, yaitu dengan mewajibkan pelaporan pajak secara online, atau yang lebih dikenal dengan sebutan e-Filing. Lantas, bagaimana dengan dunia Peradilan? Apa kaitannya kemudahan dalam berusaha dengan dunia Peradilan di Indonesia? Sejauh mana upaya Mahkamah Agung? Silahkan disimak dalam artikel berikut. 

Sebelum membahas korelasi antara kemudahan dalam berusaha dengan dunia Peradilan di Indonesia, alangkah baiknya memahami terlebih dahulu apa itu Kemudahan dalam berusaha (Ease of Doing Business)? Kemudahan dalam berusaha (Ease of Doing Business) ialah sebuah indeks yang dikaji oleh Bank Dunia yang mencerminkan daya tarik investasi dari segi kebijakan Pemerintah. Dengan adanya Ease of Doing Business, Pemerintah dapat melihat respon-respon pelaku usaha terkait dengan regulasi yang ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan informasi yang dirilis oleh Bank Dunia per tanggal 30 Oktober 2017, peringkat Kemudahan dalam berusaha (Ease of Doing Business) Negara Indonesia beranjak dari urutan 91 ke urutan 72. Berkaitan dengan hal tersebut, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan instruksi (tahun 2016) untuk meningkatkan Peringkat Kemudahan dalam berusaha ke urutan 40.

Ada 10 (sepuluh) parameter/indikator yang diukur dalam Ease of Doing Business, namun 2 (dua) diantaranya memiliki relasi dengan dunia Peradilan di Indonesia, yaitu Penegakan Kontrak (enforcing contractdan Penanganan Perkara Kepailitan (resolving insolvency). 2 (dua) parameter/indikator ini erat kaitannya dengan Pengadilan Niaga. 

Klik di sini untuk Artikel Selengkapnya


10 Juli 2018

Inilah Pengadilan yang Menjadi Pilot Project Implementasi Aplikasi e-Court 

Jakarta - ditjenmiltun.net. Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di Bawahnya siap menyambut kehadiran Aplikasi e-Court. Peresmian Aplikasi e-Court dijadwalkan bersamaan dengan Kegiatan Penyerahan Sertifikat Akreditasi dan Pembinaan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung di Balikpapan dalam waktu dekat ini. Bagi yang belum berkenalan dengan Aplikasi e-Court, silahkan baca sejenak 2 (dua) buah artikel berikut : klik di sini dan di juga di sini. Seperti yang telah dimuat dalam artikel mengenai e-Court tersebut dan Merujuk kepada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 305/SEK/SK/VII/2018 tentang Penunjukkan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, diketahui inilah 6 (enam) Pengadilan Tata Usaha Negara yang dipilih oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Satuan Kerja Proyek Percontohan (Pilot Project) Aplikasi e-Court

  1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 
  2. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung 
  3. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang 
  4. Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar 
  5. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar 
  6. Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang 

Dan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 305/SEK/SK/VII/2018 tersebut, ditetapkan 17 (tujuh belas) Pengadilan Negeri dan 9 (sembilan) Pengadilan Agama yang dipilih oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Satuan Kerja Proyek Percontohan (Pilot Project) Aplikasi e-Court

Penting untuk diketahui, Aplikasi e-Court merupakan perwujudan dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam tahap awal implementasi Aplikasi e-Court ini akan dikhususkan kepada kalangan Advokat, dan dapat dipastikan Aplikasi e-Court ini akan memanjakan para advokat yang sudah memiliki legalitas seperti disumpah dan sudah divalidasi oleh tiap-tiap lembaga advokasi. Tentunya bagi para advokat yang ingin mencicipi Aplikasi e-Court ini wajib memenuhi beberapa persyaratan, salah satunya ialah mengunggah Berita Acara (BA) penyumpahan advokat, Mengapa Demikian? Karena, seorang pejabat termasuk profesi advokat sebelum menjalankan tugas sudah seharusnya mengucapkan sumpah jabatan terlebih dahulu menurut ketentuan perundang-undangan. Ibarat sambil menyelam minum air, terkait dengan pengunggahan Berkas Berita Acara (BA) Sumpah Advokat dalam Aplikasi e-Court ini pun akan membantu Mahkamah Agung dalam mendata setiap advokat.

Hadirnya Aplikasi e-Court juga digadang-gadang akan memangkas waktu dan biaya panjar perkara perdata menjadi lebih transparan. Dengan berbekal perangkat yang terhubung dengan jaringan internet, para pihak (yang dalam hal ini ialah advokat) dapat melakukan pendaftaran perkara gugatan maupun permohonan dengan mengisi formulir yang terdapat di dalam Aplikasi e-Court. Kemudian panggilan terhadap para pihak yang berperkara dapat menjadi lebih efisien (metode panggilan dilakukan melalui email). Sedangkan, besaran biaya panjar bisa di ketahui secara langsung dan transparan. Dengan demikian asas peradilan yang sederhana, cepat dan juga biaya yang ringan dapat diwujudkan dengan hadirnya Aplikasi e-Court ini. 

Layanan berbasis elektronik dalam Aplikasi e-Court ini terdiri dari 3 (tiga) jenis modul/layanan, yaitu E-Filling adalah pengiriman berkas digital (PDF/Scan) kemudian E-Payment adalah pembayaran biaya pendaftaran perkara melalui transfer langsung ke Bank dengan mengguakan metode Virtual Account, dan berikutnya adalah E-Summons yang merupakan sistem panggilan secara elektronik sesuai dengan persetujuan para pihak, artinya jika para pihak sepakat. Kedepannya, dalam pemanggilan secara elektronik dapat digunakan untuk penerimaan, permohonan/gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan. Lantas bagiamana dengan proses pembuktian? Proses pembuktian masih harus dilakukan secara konvensional atau manual, tentunya melalui persidangan langsung dihadapan hakim. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 305/SEK/SK/VII/2018 melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/ecourt_SK_SEKMA_305_SEK_SK_VII_2018.pdf

(@x_cisadane)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner0.jpg
  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

Link SIPP Web Peradilan Militer

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Peradilan Militer

Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tingkat Pertama Website SIPP Web
Pengadilan Militer UtamaPengadilan Militer UtamaLihat-
Pengadilan Militer Tinggi I MedanLihat-
Pengadilan Militer Tinggi II JakartaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi III SurabayaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi I Medan
Pengadilan Militer I-01 Banda AcehLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-02 MedanLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-03 PadangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-04 PalembangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-05 PontianakLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-06 BanjarmasinLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-07 BalikpapanLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
Pengadilan Militer II-08 JakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-09 BandungLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-10 SemarangLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-11 YogyakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Pengadilan Militer III-12 SurabayaLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-13 MadiunLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-14 DenpasarLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-15 KupangLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-16 Makassar
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-17 Manado
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-18 Ambon
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Lihat
Lihat


Read more ...

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday459
mod_vvisit_counterYesterday1894
mod_vvisit_counterThis week6475
mod_vvisit_counterAll days6781677

We have: 54 guests, 4 bots online
Your IP: 54.196.42.8
 , 
Today: Agus 22, 2018

peraturan-button