1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

21 Desember 2017

Tindak Lanjut Pengesahan Hibah Langsung

Menindaklanjuti Catatan Hasil Reviu Laporan Keuangan Mahkamah Agung TW III dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-12/PB/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2017, disampaikan : 

  1. Hibah Langsung dari Dalam Negeri dalam bentuk Uang, pengajuan SP2HL/SP4HL untuk realisasi sampai dengan 31 Desember 2017 harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 8 Januari 2017; 
  2. Hibah Langsung dari Dalam Negeri dan Luar Negeri dalam bentuk Barang/Jasa, pengajuan SP3HL-BJS/MPHL-BJS ke KPPN untuk realisasi sampai 31 Desember 2017 harus sudah diterima KPPN mitra paling lambat 8 Januari 2017.

Selanjutnya berdasarkan Laporan Pengelolaan Hibah Langsung TW III Tahun Anggaran 2017, terlampir progress/kemajuan pengesahan hibah di Pengadilan Bapak/Ibu, berkenaan dengan hal tersebut dimohon segera menyelesaikan : 

  1. Hibah langsung dalam bentuk uang : Register – Rekening Hibah – Revisi DIPA – Pengesahan; 
  2. Hibah langsung dalam bentuk barang/jasa : Register – Pengesahan; 
  3. Melaporkan melalui Aplikasi Komdanas dan kepada Kepala Badan Urusan Administrasi c.q. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi; 
  4. Mencatat ke dalam Aplikasi SIMAK BMN dan Aplikasi SAIBA.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuan, Lampiran, dan Daftar Satker Penerima Hibah melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/509_bua_1_ot_01_1_12_2017.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


20 Desember 2017

Data Kendaraan Dinas 

Sehubungan dengan tidak meratanya kendaraan dinas roda empat yang ada pada Pengadilan Tingkat Banding 4 (empat) Lingkungan Peradilan se-Indonesia, sehingga terjadi ketidakadilan dalam penggunaan kendaraan dinas sesuai tugas pokok dan fungsi, Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Supandi, menginstruksikan kepada Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia untuk mengirimkan data kendaraan dinas dengan kondisi riil ke Biro Umum (form terlampir) melalui email : Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya paling lambat tanggal 5 Januari 2018. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/b_137_bua_7_ui_12_2017.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


20 Desember 2017

Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ibu ke-89 Tahun 2017 

Menindaklanjuti Surat dari Menteri Sekretaris Negara RI, Nomor : B1176/M.Setneg/Set/TU.00.04/12/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ibu Ke-89 tahun 2017, dengan ini diinstrusikan kepada seluruh Pengadilan Pada 4 (empat) lingkungan peradilan untuk menyelenggarakan upacara bendera pada Hari Jumat, tanggal 22 Desember 2017, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan yang ditujukan kepada Yang Terhormat Kepala Pengadilan Militer Utama, Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) lingkungan peradilan di seluruh indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/1034_SEK_HM_01_2_12_2017.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia

(@_xcisadane)


19 Desember 2017

Pengumuman Kelulusan Peserta Pengganti dari Peserta yang Mengundurkan Diri dari Seleksi Calon Hakim di Lingkungan Mahkamah Agung RI T.A. 2017

Berdasarkan Surat Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Calon Hakim di Lingkungan Mahkamah Agung RI tahun Anggaran 2017 tanggal 3 November 2017 tentang Pengumuman Kelulusan Akhir Seleksi Calon Hakim di Lingkungan Mahkamah Agung RI tahun Anggaran 2017 dan menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Tim Pengarah Panselnas Nomor : B/759/S.SM.01.00/2017 tanggal 15 Desember 2017 perihal Persetujuan Penggantian Peserta Seleksi CPNS/Calon Hakim Mahkamah Agung RI tahun Anggaran 2017, dengan ini diumumkan daftar nama pengganti untuk menggantikan peserta yang dinyatakan lulus namun mengundurkan diri lampiran I.

Untuk lebih jelasnya disampaikan Surat Pengumuman dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 12/Pansel/MA/12/2017 meneruskan dari Panselnas, lampiran I (Peradilan Umum, Lampiran II Persyaratan Registrasi Ulang, Lampiran III Surat Lamaran, Lampiran IV Daftar Riwayat Hidup dan Lampiran V Surat Permohonan Bagi yang Mengundurkan Diri).

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : 

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


19 Desember 2017

Permohonan Hasil Telaah Usul Promosi Jabatan Struktural dan Mutasi Pegawai Kesekretariatan di Lingkungan MA RI dan Badan Peradilan di bawahnya 

Sehubungan dengan Hasil Telaah Usul Promosi Jabatan Struktural dan Mutasi Pegawai Kesekretariatan di lingkungan Mahkamah Agung dan 4 (empat) lingkungan peradilan di bawahnya yang meliputi Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama dan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan ini disampaikan lampirannya sebagai berikut. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat dan Lampirannya melalui tautan berikut : http://ditjenmiltun.net/140_bua_2_mts_06_1_12_2017.pdf 

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia

(@x_cisadane)


18 Desember 2017

Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI Dengan Empat Lingkungan Peradilan  Se Wilayah Gorontalo


Rabu, 13/12/2017, Komisi III DPR RI yang diketuai oleh Nasril Djamil dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan 6 anggota Komisi III DPR Yaitu 1. H.Muhammad Nasir Djamil,S.Ag.,M.Si., dari Fraksi PKS        2.  Drs.Eddy Kusuma Wijaya,SH.,MH.,MM. dari Fraksi PDI Perjuangan            3.  Drs.Wenny Waraouw., dari Fraksi Gerindra.  4. Ir.H.Tifatul Sembiring, dari Fraksi PKS       5.   Drs.H.Mohammad Toha, S.Sos.MSi. dari Fraksi PKB     6. Hj.Rohani Vanath dari Fraksi PKB. Dan Juga Hadir Pula Sekretariat Komisi III, Penghubung Polri, Penghubung Kejaksaan, Penghubung BNN, Penghubung Kemenkumham dll.  Rombongan Komisi III ini dipusatklan kali ini dilakukan dengan 2 (dua) lingkungan Peradilan yaitu Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama sewilayah Gorontalo. Bertempat diaula gedung Pengadilan Tinggi Gorontalo. Hadir pula para Hakim Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama.

Dalam pemaparannya, ketua Pengadilan Tinggi Medan menjelaskan tentang perkara yang menonjol tahun 2017 yaitu jenis perkara Yang sifatnya Konfensional, Kecuali Perkara Korupsi. Pengusulan Pembentukan 2 (dua) Pengadilan Negeri Yaitu Pengadilan Negeri Gorontalo Utara dan Pengadilan Negeri Bonebolango. Dan juga kurangnya sumber daya manusia, contohnya Hakim. Untuk Jenis Perkara Perdata yang menonjol adalah seperti adalah masalah Tanah dan Perbuatan Melawan Hukum. Kendala Yang dihadapi dalam Melaksanakan Eksekusi Putusan dalam perkara PHI adalah Banyak dari pihak tersekusi tidak mau memenuhi putusan secara sukarela dan biaya perkara untuk perkara sangat minim dan tidak mencukupi untuk dilaksanakannya eksekusi.

Sedangkan Ketua Pengadilan Tinggi Agama mengutarakan mengenai kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung terpenuhinya pelayanan publik yang prima, seperti peralatan Teknologi informasi (IT) untuk webside dan meja informasi dan pengaduan.Untuk Perkara Yang Menonjol adalah Cerai Talak, Penetapan Ahli Waris. Untuk Kendala Yang dihadapi dalam melaksanakan eksekusi pada saat Aanmaning Para Pihak Sepakat Untuk Musyawarah dan Minta Waktu , Akan tetapi setelah itu tidak ada Konfirmasi.

Acara Kunker komisi III DPR ini diakhiri dengan tukar menukar pelakat dan foto bersama.

Berita ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia

(hr)



15 Desember 2017

Agun : "Tetaplah Bekerja dengan Baik di Wilayah yang Tidak Disukai Banyak Orang"

Komisi III DPR RI melakukan rangkaian kunjungan kerja Masa Reses Masa Persidangan II tahun 2017-2018 ke wilayah Jawa Barat, Gorontalo dan Papua Barat. Untuk Kunjungan Kerja (kunker) ke Papua Barat dipimpin oleh Drs. Agun Gunandjar, S, BC.IP., M.Si pada 14-16 Desember 2017. Dalam kunker ini selain ingin mendengarkan pemaparan dari masing-masing aparat penegak hukum di Papua Barat terkait fungsi penyidikan, penyelidikan dan penuntutan, Agun beserta rombongan juga meninjau secara langsung Lembaga Pemasyarakatan Manokwari. Pemaparan dari Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Kejaksaan, Polda, dan BNN Provinsi Papua Barat  berlokasi di Hotel Aston Papua Barat pada 15 Desember 2017. Masing-masing memaparkan apa yang menjadi pertanyaan Komisi III. 

Wakil ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nyoman Gede Wirya, S.H. M.H., mengatakan dalam pemaparannya bahwa terkait anggaran, Pengadilan Tinggi Jayapura yang membawahi 10 (sepuluh) Pengadilan Negeri di Provinsi Papua ada 7 (tujuh) dan di Provinsi Papua Barat ada 3 (tiga) yang masih kekurangan anggaran, baik untuk proses sidang dan administrasi lainnya. Dalam hal sumber daya manusia, Pak Wirya menceritakan bahwa jumlah Hakim dalam satu Pengadilan di Wilayah Papua hanya ada 4 (empat). Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua. Dr. H. Mawardy Amien, S.H., M.H.I, bahwa tidak berbeda jauh dengan Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama di Wilayah Papua lebih memprihatinkan lagi, "Terkait SDM Pengadilan Agama di Papua Barat sangat menyedihkan, Hakimnya hanya 3 (tiga) orang ini sudah termasuk Ketuanya, Paniteranya ada  3 (tiga) dan Stafnya berjumlah 3 (tiga) orang.  Jadi kami bukan hanya tidak bisa tetapi memang tidak boleh cuti maupun sakit" kata pak Mawardy. "Pengadilan Agama Manokwari misalnya, melayani 6 (enam) Kabupaten, idealnya 1 (satu) Kabupaten 1 (satu) Pengadilaan,  jika 1 (satu) Hakim sakit, bagaimana sidang bisa dilakukan. SDM di Pengadilan baik umum maupun agama sangat menyedihkan" tambah Pak Mawardy. 

Menanggapi hal tersebut, Agun mengatakan bahwa persoalan secara umum di Papua Barat adalah letak geografis yang sangat luas dan hanya bisa ditempuh oleh transportasi udara, harus ada organisasi yang tertata dengan baik. Hal ini memang pasti bedampak pada SDM baik kuantitaif maupun kualitatif. Papua Barat membutuhkan anggaran yang memiliki konsep berbeda dengan wilayah lain. Agun menegaskan bahwa seharusnya anggaran setiap daerah dibedakan, tidak bisa dipukul rata karena keadaan daerah di seluruh Indonesia tidaklah sama. Misalnya uang makan untuk warga binaan di lembaga pemasyarakatan yang dipukul rata Rp 17.000,- perorang perhari, di Fak-Fak tidak bisa anggaran sejumlah itu, karena harga beras di sana mahal. Begitu juga dengan jumlah Hakim, Agun menambahkan bahwa daerah seperti Papua Barat ini harus diperhatikan tidak bisa disamakan dengan daerah lain.

Selain anggaran, Agun juga meminta kepada seluruh aparat hukum yang ada di Papua Barat untuk mengaktualisasikan kembali kebijakan lokal, agar masyarakat lokal merasa dilibatkan. Di akhir sambutannya, Agun menyampaikan bahwa bekerja dengan cara terbaik merupakan bagian dari ibadah. "Tetaplah bekerja di wilayah yang tidak disukai banyak oraang. Tetaplah melakukan yang terbaik karena yang terbaik itulah bernilai ibadah."  Tutup Agun. Selain Agun, anggota komisi III yang turut hadir dalam kunker ke Papua Barat ini, Erma Suryani Ranik, S.H. mengatakan bahwa komisi III DPR RI sekarang tengah membahas 7 (tujuh) buah RUU, salah satunya adalah RUU Jabatan Hakim yang sedang dalam proses penyelesaian. Erma menambahkan bahwa semua keluhan dan masukan dari aparat hukum Papua Barat akan dibahas dalam rapat selanjutnya di DPR. 

Berita ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


14 Desember 2017

Workshop Persiapan Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim

Malang, 13 Desember 2017. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan menyelenggarakan Workshop / Rapat Persiapan Program Pendidikan dan Pelatihan para Calon Hakim Terpadu 4 Lingkungan Peradilan, tanggal 13 s/d 16 Desember 2017 di Batu Malang. Workshop ini  dimaksudkan untuk melakukan pengkajian atau revisi terhadap kurikulum Calon Hakim Terpadu yang sudah ada dan segala yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Calon Hakim Terpadu.Workshop dibuka secara resmi oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Agus Subroto, SH. MH. Dalam Workshop menghadirkan beberapa stake holder sebagai narasumber yang berkompeten sesuai dengan kebutuhan lingkungan badan peradilan masing-masing. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu kali ini merupakan penyelenggaraan yang memiliki tantangan sangat berat. Adapun tantangannya adalah jumlah peserta diklat mencapai sekitar 1600 orang sedangkan kapasitas yang tersedia hanya mampu menampung maksimal 500 peserta sehingga membutuhkan persiapan yang  matang. 

Jumlah peserta yang sangat besar tersebut perlu pemikiran yang tepat, mengingat proses pendidikan dan pelatihan akan membutuhkan waktu selama 2 (dua) tahun berturut-turut.Demikian pula rencana waktu penyelenggaraan yaitu akan dilaksanakan secara bersamaan atau secara bergelombang / per angkatan. Penyelenggaraan pendidikan bersamaan atau bergelombang / per angkatan tentunya akan membawa konsekuensi atau resiko, baik bagi Penyelenggara maupun pesertanya. Melalui Workshop tersebut diharapkan memperoleh konsep dan solusi, agar penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan memenuhi rasio yang proporsional antara jumlah sumberdaya penyelenggara, kuantitas dan kualitas pengajar atau trainer serta jumlah fasilitas / sarana dan prasarana yang tersedia, jumlah Pengadilan Magang, jumlah Hakim Pembimbing praktik / Mentor.Selama penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan juga membutuhkan dokter dantenaga medis dan Psikolog dan Pembimbing mental spiritual.

Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan juga membutuhkan komunikasi dan hubungan antar lembaga, baik lembaga perguruan tinggi negeri maupun lembaga penegak hukum yang terkait.Oleh sebab itu keputusan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tidak dapat diputuskan oleh Pusdiklat Teknis sendiri melainkan harus melibatkan pimpinan Mahkamah Agung.

Ditulis oleh : Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Artikel ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia


14 Desember 2017

Surat Sekretaris MA Perihal Penunjukan Pejabat KPA/KPB Satker di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di bawahnya

Sehubungan dengan telah ditandatanganinya Surat Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Nomor : 42/PA/SK/XII/2017 perihal Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI maka dengan ini disampaikan Surat Keputusan dan Lampirannya. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Keputusan dan Lampirannya melalui tautan berikut : 

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


14 Desember 2017

Ralat SP2M/SP2D dan Revisi

Berdasarkan surat Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : B-37/BUA.3/KU.01/12/2017 tanggal 13 Desember 2017 perihal Tentang Ralat SPM/SP2D dan Revisi, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan yang ditujukan Kepada Yang Terhormat para Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, para Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI, Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dan Sekretaris 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/b_37_bua_3_ku_01_12_2017.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday7177
mod_vvisit_counterYesterday4820
mod_vvisit_counterThis week11997
mod_vvisit_counterAll days6181572

We have: 148 guests, 2 bots online
Your IP: 54.227.104.53
 , 
Today: Feb 19, 2018

peraturan-button