1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

27 Oktober 2017

Permintaan Data Admin Unit Kerja Untuk Sistem Laporan Harta Kekayaan Secara Elektronik (e-LHKPN)

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 147/SEK/SK/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, bahwa terhitung tanggal 1 Januari 2017 penyampaian LHKPN mulai berlaku secara elektronik melalui aplikasi e-LHKPN. Dengan ini disampaikan juga Surat Pemberitahuan yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/250_bua_kp_03_10_2017.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


27 Oktober 2017

Pemanggilan Peserta Tambahan Diklat Teknis Fungsional Jurusita/Jurusita Pengganti Lingkungan Peradilan TUN Seluruh Indonesia 2017

Diberitahukan dengan hormat bahwa Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI akan menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Jurusita/Jurusita Pengganti Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia, pada tanggal 30 Oktober s.d. 04 November 2017 dengan peserta sejumlah 40 (Empat puluh) orang di Pusdiklat Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Megamendung-Bogor.

Untuk informasi selengkapnya silahkan unduh file pada link dibawah ini :

628-10-SURAT PEMANGGILAN JURUSITA PERADILAN TUN TAMBAHAN 2.pdf

(hr)


27 Oktober 2017

Rapat Pembahasan Indikator Kinerja Utama 

Jakarta - ditjenmiltun.net, Pada Hari Jumat 27 Oktober 2017 bertempat di Ruang Rapat Besar Ditjen Badilmiltun Lantai 9 (sembilan) Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58 Cempaka Putih Timur telah dilaksanakan kegiatan Rapat Pembahasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Rapat dimulai pada pukul 17.00 WIB dan dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Dr. Mayjen TNI (Purn) Mulyono, S.H., S.IP., M.H. kemudian dilanjutkan dengan mukadimah oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Jeanny Hilderia Veronica Hutauruk, S.E., Ak., M.M.

Dalam kegiatan Rapat Pembahasan Indikator Kinerja Utama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara juga mengundang Sub-Bagian Kelembagaan dan Pelaporan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan juga Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Tidak ketinggalan, Badan Pengawasan selaku Koordinator dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama di Mahkamah Agung-pun turut diundang. Dalam Rapat Pembahasan Indikator Kinerja Utama juga membahas mengenai Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam SK KMA 192/KMA/SK/XI/2016 tertanggal 09 November 2016. Adapun narasumber dalam kegiatan Rapat Pembahasan Indikator Kinerja Utama adalah Mangaraja Hutagaol, A.K., M.M., C.A dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

Beberapa point penting yang dibahas dalam kegiatan rapat ini adalah : 


  1. Indikator Kinerja Utama tingkat Direktorat Jenderal ada baiknya juga memuat perihal kesekretariatan bukan hanya sekedar penyelesaian perkara semata, karena pada tingkat Direktorat Jenderal tidak bersinggungan langsung dengan perkara; 
  2. Indikator Kinerja Utama belum menjadi disain pembuatan rencana strategis, visi dan misi serta tupoksi masing-masing Direktorat Jenderal. Indikator Kinerja Utama yang disusun haruslah sejalan dengan sasaran strategis. 
  3. Dalam Indikator Kinerja Utama disusun berdasarkan program dan sasaran yang menjelma menjadi sebuah kegiatan berdasarkan RPJMN dan RKAKL yang telah disusun. Adapun setiap outpout, outcome dan benefit juga harus diperhatikan dalam penyusunannya.


Kegiatan Rapat Pembahasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ditutup oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Dr. Mayjen TNI (Purn) Mulyono, S.H., S.IP., M.H. pada pukul 20.00 WIB.

(@x_cisadane)


27 Oktober 2017

Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu PTUN Denpasar

Denpasar - PTUN Denpasar adalah Pengadilan Tata Usaha terakhir yang menjadi assessee dalam Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun Angagran 2017. Selain PTUN Denpasar ada PTUN Bandung, PTUN Serang, PTUN Tanjung Pinang, PTUN Jakarta yang telah di akreditasi oleh Ditjen Badilmiltun pada tahun yang sama. Pelaksanaan pemeriksaan akreditasi di PTUN Denpasar berlangsung dari tanggal 24 s.d. 26 Oktober 2017. Tim diterima oleh Ketua PTUN Denpasar, Mula Haposan Sirait, S.H., M.H. diruangan Ketua bersama para Hakim PTUN Denpasar. Selanjutnya para pegawai dan tenaga teknis dikumpulkan di Ruang Sidang Utama untuk pembacaan Taklimat Awal oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Setelah itu Tim Akreditasi yang berjumlah 5 orang langsung bekerja untuk memerksa evidence, melakukan wawancara, dan memeriksa langsung kondisi di setiap bagian / ruangan di PTUN Denpasar. Pemeriksaan masih berlanjut hingga keesokan harinya, kemudia pada sore harinya para pegawai dan tenaga teknis kembali dikumpulkan untuk menerima hasil pemeriksaan Akreditasi yang dibacakan langsung oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN. Dari hasil akreditasi tersebut Pengadilan akan diberi kesempatan untuk memperbaiki hal-hal yang masih menjadi catatan dalam jangka waktu yang ditentukan berdasarkan Nota Kesepahaman antara Pengadilan dan Tim Akreditasi. (ns)


26 Oktober 2017

Pemanggilan Peserta Diklat Sertifikasi Hakim LH Bagi Hakim di lingkungan Peradilan TUN 2017

Diberitahukan dengan hormat bahwa Badan Litbang Diklat Hukum dan peradilan Mahkamah Agung RI akan menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi  Hakim Lingkungan bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia. 

Untuk informasi selengkapnya silahkan unduh file pada link di bawah ini :

Surat 1*

Surat 2*

(hr)


26 Oktober 2017

Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu PTUN Jakarta

Jakarta - Masih dalam rangkaian kegiatan akreditasi Peradilan Tata Usaha Negara, pada hari Kamis - Jumat, tanggal 19-20 Oktober 2017, Tim Akreditasi dari Ditjen Badilmiltun melaksanakan assessment di PTUN Jakarta. Tim diterima oleh Ketua PTUN Jakarta, H. Ujang Abdullah, S.H., M.Si di Ruang Ketua. Selanjutnya seluruh pegawai dan tenaga teknis di PTUN Jakarta berkumpul di Ruang Sidang Utama untuk dibacakan taklimat awal oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN, Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Selanjutnya tim langsung melakukan ssessment dengan memeriksa evidence, wawancara dan memeriksa langsung kondisi di setiap bagian. Pemeriksaan masih berlanjut keesokan harinya, dan pada sore harinya diumumkan langsung hasil akreditasi PTUN Jakarta oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis. (ns)


25 Oktober 2017

Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-89 Tahun 2017

Menindaklanjuti Surat dari Menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor : 10.13.1/MENPORA/DII/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017, tentang Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-89 Tahun 2017, dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan yang ditujukan dan diinstruksikan kepada Yang Terhormat Kepala Pengadilan Militer Utama, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua Pengadilan Tinggi TUN, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Kepala Pengadilan Militer dan Ketua Pengadilan TUN agar melaksanakan kegiatan Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-89 Tahun 2017. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/939_sek_hm_01_2_10_2017.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


Pengisian Self-Assesment Questionaire dalam rangka Survey (evaluasi) Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Berkenaan dengan Memorandum tertanggal 19 Oktober 2017 dengan Nomor : 120/SEK/M/10/2017 dari Sekretaris Mahkamah Agung kepada seluruh Direktur Jenderal pada 4 (empat) lingkungan peradilan perihal Survey Pengembangan, Penyebarluasan dan Pelaksanaan SIPP dan menindaklanjuti Surat EU-UNDP SUSTAIN Nomor : 91/CASE/SUSTAIN/X/2017 perihal Survey Pengembangan, Penyebarluasan dan Pelaksanaan SIPP, dengan ini disampaikan mengenai pengisian Self-Assesment Questionaire dalam rangka Survey (evaluasi) Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada seluruh Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. 

Mengingat telah diimplementasikannya Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada 4 (empat) lingkungan peradilan sejak versi 3.1.1 - 3.1.5-5 yang telah diresmikan oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Bulan Mei 2016, dipandang perlu untuk melaksanakan survey agar dapat mengukur efisiensi dan efektifitas pengembangan, penyebarluasan dan pelaksanaan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) selama kurun waktu 2016-2017. 

Sebagai informasi, Self-Assesment Questionaire merupakan hasil dari Kegiatan Focus Group Discussion Penyusunan Instrumen Evaluasi dalam Pengembangan, Penyebarluasan dan Pelaksanaan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang diselenggarakan oleh EU-UNDP SUSTAIN pada tanggal 11 - 15 September 2017 di Bandung (berita selengkapnya). Adapun Self-Assesment Questionaire disusun oleh para peserta dalam kegiatan tersebut yang terdiri dari Para Ketua/Kepala/Wakil Ketua Pengadilan, Para Hakim, Perwakilan dari Direktorat Jenderal, dan Para Pegiat SIPP (berita selengkapnya). 

Form Self-Assesment Questionaire yang telah didistribusikan oleh koordinator melalui email wajib diisi oleh seluruh satuan kerja pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, sebelum mengisi harap diperhatikan terlebih dahulu petunjuk umum dan petunjuk khususnya. Setelah Form Self-Assesment Questionaire diisi harap discan ke dalam bentuk Format File Pdf dan dikirimkan melalui email kepada : 


  1. Koordinator Peradilan Militer : Sdri Arianie Amanda, S.E ( Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya ) selaku Staf Seksi Tata Kelola pada Dit Binganismindilmil
  2. Koordinator Peradilan Tata Usaha Negara : Bapak Yuda Aji Wibawa, S.H., M.H. ( Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya ) selaku Kepala Seksi Dokumentasi dan Statistik pada Dit Binganismindiltun 
Scan Form Self-Assesment Questionaire yang telah diisi, paling lambat dikirimkan melalui email kepada masing-masing koordinator pada 02 November 2017.


Selain Form Self-Assesment Questionaire, seluruh satuan kerja pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara juga diwajibkan untuk mengisi Form Elektronik yang terdapat pada URL berikut : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrdKn4hj1DI8TkAlh6Tp2oZP4_d8-XKCbhJF8u1tdLEXIciA/viewform dengan terlebih dahulu membaca petunjuk umum dan petunjuk khususnya. Pengisian Form Elektronik ditutup pada tanggal 02 November 2017

Apabila terdapat pertanyaan dan kendala dalam pengisian Form Self-Assesment Questionaire ataupun Form Elektronik, silahkan menghubungi : 


  1. Sdr Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom ( Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya ) selaku Staf Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi pada Sekretariat Ditjen Badilmiltun 
  2. Sdr Hari Arief Darmawan S.H. ( Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya selaku Staf Seksi Mutasi Panitera Dan Juru Sita pada Dit Binganismindilmil 
  3. Sdri Leni Novianda A, S.E., M.Eng ( Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya ) selaku Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
  4. Sdr M. Nasrullah ( Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya ) selaku Staff IT pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar 

(@x_cisadane)


25 Oktober 2017

Korupsi Bagai Melawan Badai

Reformasi merupakan perubahan secara damai untuk melakukan perbaikan ( semua bidang )  dalam suatu masyarakat atau negara. Dinamika masyarakat dan akumulasi aspirasi-aspirasi yang tersumbat akan  mampu melahirkan dorongan menuju suasana dan tatanan baru di semua bidang. Dalam tataran normative reformasi merupakan gerakan perubahan secara damai dan  tanpa disertai dengan perusakan. Pada dasarnya konsep perubahan dalam reformasi adalah perubahan yang dikehendaki sendiri secara terencana dan bertahap. Dalam praktiknya reformasi yang terjadi hampir sama dengan revolusi dalam melawan rezim bahkan seperti melawan penjajahan sampai menimbulkan dendam sejarah.

Apabila diawali dari tahun 1998, maka reformasi telah berlangsung selama 19 tahun. Idealnya tatanan dan norma telah berubah serta perilaku sudah berubah. Meskipun peraturan perundang-undangan dan peran serta masyarakat  dalam  menentukan serta menjalankan roda pemerintahan telah berjalan. Faktanya masih ada sekelompok orang memiliki mindset dan culture set yang belum berubah. Reformasi bagaikan gelombang besar atau badai atau puting beliung  perubahan. Siapapun dan apapun akan diterjang, dan apabila mengikuti arah atau irama maka akan bertahan. Sebaliknya apabila diam, tidak berubah bahkan tetap berlawanan arah, maka pasti akan menjadi korban. 

Fenomena menarik yang perlu disimak dalam penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia. Berdasarkan  sumber dari suara.com, 11 Agustus 2016 "Menurut catatan Kementerian Dalam Negeri, sebanyak 343 bupati / walikota dan 18 Gubernur tersandung korupsi," dari 343 kasus tersebut, 50 kasus di antaranya ditangani KPK. Sisanya  ditangani oleh kejaksaan dan kepolisian. Berdasarkan Kompas, 19 September 2017, Sepanjang 2017 , ada 5 kepala daerah yang terjaring atas dugaan tindak pidana korupsi.  Berdasarkan Sindonews.com 12 Pebruari 2017 laporan ICW sampai dengan Pebruari 2017 terdapat 20 hakim (peradilan umum dan konstitusi), 6 di antaranya hakim tindak pidana korupsi (Tipikor). Data tersebut dapat dijadikan dasar untuk menyusun argumentasi atau membuat hipotesis, maraknya tindak pidana korupsi antara keberhasilan atau kegagalan pemerintahan.


Baca Selengkapnya


25 Oktober 2017

Penelaahan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2018

Memperhatikan Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor S- 162/MK.2/2017 tanggal 10 oktober 2017 perihal Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2018 Hasil Rapat Pembahasan Panitia Kerja Belanja Pemerintah Pusat Badan Anggaran DPR-RI dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN TA 2018, dengan ini disampaikan bahwa penelaahan dan reviu RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2018 akan dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi dan Badan Pengawasan selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Mahkamah Agung pada tanggal 26 s/d 31 Oktober 2017 bertempat di gedung Mahkamah Agung RI Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Pusat 10110. 

Sehubungan hal tersebut, Kepada Unit Eselon I Pusat dimohon bantuan Saudara untuk menugaskan Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan dan staf, kepada Satker Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan untuk menugaskan Sekretaris dan Operator yang menguasai Aplikasi RKA-K/L serta Sekretaris Tingkat Pertama yang mendapat alokasi belanja modal pembangunan/renovasi dan perluasan gedung kantor lanjutan (Kontruksi Dalam Penyelesaian), sakter diharapkan membawa surat tugas dari unit satuan kerja masing-masing. Untuk meningkatkan kualitas RKA-K/L dan DIPA serta ketersediaannya data dukung yang lengkap perlu disampaikan hal – hal sebagai berikut : 

  1. Kepada para peserta penelaahan dari masing-masing satker Tingkat Banding dan satker dibawahnya membawa aplikasi GPP update terakhir. 
  2. Bahan penelaahan pagu alokasi anggaran Tahun 2018 adalah RKA-K/L yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung sebagaimana hasil penyusunan pagu anggaran yang dilaksanakan di masing-masing Provinsi dan telah dilakukan penyesuaian alokasi pagu, kode kegiatan, jenis belanja, output dan sub komponennya. 
  3. Peserta penelaahan agar membawa data dukung (TOR dan RAB) serta data dukung lainnya. Data pendukung harap di scan dalam bentuk PDF File dan membawa hard copynya bagi satker yang mendapat alokasi belanja modal untuk pembangunan / rehab gedung kantor lanjutan membawa HSGBN, Analisa dari PU dan gambar yang telah disetujui oleh Pusat. 
  4. Untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan kegiatan tersebut, peserta wajib memakai ID Card dan tidak diperkenankan dengan alasan apapun untuk kembali ke daerah masing-masing sebelum menyerahkan backup hasil penelaahan kepada TIM penerima backup Biro Perencanaan dan Organisasi, adapun jadual penelahaan sebagaimana daftar terlampir. 
  5. Sedangkan untuk biaya transportasi, penginapan dan uang harian para peserta selama kegiatan berlangsung menjadi tanggungan DIPA masing-masing satker.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/934_sek_ot_01_1_10_2017.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner1.jpg
  • banner2.jpg
  • banner3.jpg
  • banner4.png
  • banner5.png
  • banner6.png

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3825
mod_vvisit_counterYesterday7200
mod_vvisit_counterThis week22728
mod_vvisit_counterAll days5844226

We have: 149 guests, 7 bots online
Your IP: 54.82.112.193
 , 
Today: Des 13, 2017

peraturan-button