1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

02 Mei 2019

Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan PMPRB v.2.5 di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Kamis, 02 Mei 2019 bertempat di Ruang Rapat Besar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI - Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58 Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat diselenggarakan Rapat Koordinasi awal dalam rangka Persiapan Pelaksanaan PMPRB v.2.5 di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Rapat dibuka dan dimpimpin oleh Sekretaris Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Widiyanti, S.H., M.H. mewakilkan Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Jeanny H. V. Hutauruk, S.E., Ak., M.M. 

Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Ketua dan Anggota Kelompok Kerja dari Area I sampai dengan Area VIII Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Sebagaimana diketahui, Sekretaris Mahkamah Agung RI melalui Suratnya dengan Nomor : 616/SEK/OT.01.1/4/2019 tanggal 26 April 2019 memerintahkan kepada Para Pejabat Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi versi 2.5. Hal ini dimaksud sebagai bentuk tindak lanjut dari Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Nomor : B/70/PW.00/2019. Adapun dalam surat tersebut menjelaskan bahwa Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi versi 2.5 wajib dilaksanakan hingga ke Unit Kerja Eselon I pada seluruh Instansi Pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat tanggal 31 Mei 2019,  dan mengingat juga bahwa indeks Reformasi Birokrasi merupakan salah satu dasar penentuan pemberian reward untuk peningkatan kesejahteraan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. 

Dalam Rapat Koordinasi ini dipaparkan mengenai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi versi 2.5 oleh Widiyanti, S.H., M.H. dan oleh Kolonel Jelli Rita, S.H., M.H. Dalam Rapat Koordinasi ini juga disepakati sebagai langkah awal Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara akan melakukan identifikasi terhadap penerapan 8 (delapan) Area Perubahan pada seluruh Unit Kerja dan sekaligus mempersiapkan semua data dukung sebelum dilakukan Evaluasi Mandiri sesuai dengan Jadwal yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI. 

Adapun Jadwal Rencana Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi versi 2.5 di Lingkungan Mahkamah Agung ialah sebagai berikut : 

NoKegiatanWaktuPIC
1.Sosialisasi PMPRB dan PMPZI seluruh Unit Eselon I
29-30 April 2019Sekretariat RB MA RI dan Auditor
2.Pelaksanaan PMPZI pada 12 Wilayah Prioritas
29 April-10 Mei 2019Sekretariat RB
3.Pelaksanaan PMPRB Unit Eselon I
13-17 Mei 2019Masing-masing Sekretaris Unit Es.I
4.Penilaian PMPZI oleh TPI
13-24 Mei 2019Ketua TPI
5.Pelaksanaan PMPRB MA RI tahun 2019
20-24 Mei 2019Sekretariat RB MA RI
6.Penginputan PMPRB
27-31 Mei 2019Sekretariat RB MA RI
7.Penginputan PMPZI
27-31 Mei 2019TPI

Dengan ini diberitahukan juga kepada seluruh Pejabat dan Staf di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, berkenaan dengan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi versi 2.5 khususnya mengenai Penyampaian LHKPN dan LHKASN (Penguatan Pengawasan), maka untuk evidence LHKASN menggunakan Bukti Verifikasi dari Aplikasi SIHARKA KemenPAN-RB (https://www.siharka.menpan.go.id/). Khusus untuk Staf yang mendapatkan Promosi Jabatan dan Pejabat Eselon yang menerima Rolling harus mengisi Data SIHARKA per-Tahun TMT Jabatan yang baru. Namun, untuk Staf maupun Pejabat yang tidak mendapatkan Promosi Jabatan ataupun menerima Rolling, maka dapat menggunakan Laporan SIHARKA tahun 2016


Contoh Bukti Pelaporan SIHARKA (Hanya Contoh)

Apabila terkendala mengenai username dan password, mohon melapor kepada Bagian Kepegawaian Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara agar dapat segera didata dan diteruskan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI untuk dijalankan mekanisme reset password. Dan berkenaan dengan LHKPN, mohon agar bukti lapornya diupload ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) MA RI

Download Materi PMPRB (Slide, LKE, dan lain-lain) melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/RB_29042019-2.zip 

Download SK Tim Reformasi Birokrasi Ditjen Badilmiltun melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/SK_RB_Miltun_2019.pdf

Mau tahu seputar PMPRB versi 2.5? Baca Yuk di sini : https://www.ditjenmiltun.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3146

(@x_cisadane)


30 April 2019

Acara Syukuran sekaligus Perpisahan Memasuki Masa Purnabhakti Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Pada Hari Selasa, 30 April 2019 diselenggarakan Acara Syukuran sekaligus Perpisahan Memasuki Masa Purnabhakti Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H. Penyelenggarakan Acara ini juga bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Acara diawali dengan meniup Kue Ulang tahun sekaligus Pemotongan Kue Ulang Tahun oleh Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian kesan dan pesan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Acara ditutup dengan Pembacaan Doa oleh H. Ishaka, S.H., M.H., dipenghujung Acara dilakukan salam-salaman dan dilanjutkan dengan santap siang. 

Acara yang meriah ini dihadiri oleh seluruh Pejabat dan Staf di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Selain mengucap syukur atas masa purnabhakti Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, acara ini juga diselenggarakan dalam rangka memberikan ucapan selamat dan perpisahan pindah tugas kepada Brigjen TNI Agung Iswanto, S.H., M.H. yang dipromosikan menjadi Hakim pada Pengadilan Militer Utama dan kepada H. Muhammad Adil, S.H., M.H. yang juga akan memasuki masa purnabhakti. 



(@x_cisadane)


30 April 2019

Undangan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas 

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) tahun 2019-2020 dan Surat dari Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/69/PW.04/2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Prioritas di Lingkungan Instansi Pemerintahan Penegak Hukum, maka berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan agar Bapak/Ibu berkenan menugaskan 1 (satu) orang Hakim Tinggi Ketua ZI sebagai pendamping dalam acara tersebut. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/628_SEK_OT01_1_4_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


30 April 2019

Apa Itu PMPRB 2.5? Yuk Disimak 


Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan secara mandiri (self assessement) oleh Kementerian/Lembaga maupun Instansi Pemerintahan pada Tingkat Pusat dan Daerah. 

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mencakup penilaian terhadap dua komponen, yakni pengungkit (enablers) dan hasil (results). Pengungkit adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dalam menjalankan fungsinya, sedangkan Hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponen-komponen pengungkit. Hubungan sebab-akibat antara Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil dapat mewujudkan proses perbaikan bagi Instansi tersebut melalui inovasi dan pembelajaran, dimana dalam proses perbaikan ini akan meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah secara berkelanjutan (sustainable). Komponen Pengungkit sangat menentukan keberhasilan tugas instansi, sedangkan Komponen Hasil berhubungan dengan kepuasan Para Pemangku Kepentingan. 

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan tujuan :

  1. Memudahkan Kementerian/Lembaga maupun Instansi Pemerintahan pada Tingkat Pusat dan Daerah dalam menyediakan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan oleh Kementerian/Lembaga maupun Instansi Pemerintahan pada Tingkat Pusat dan Daerah yang bersangkutan. 
  2. Menyediakan data/informasi bagi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rangka menyusun profil nasional pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Saat ini seluruh Kementerian/Lembaga maupun Instansi Pemerintahan pada Tingkat Pusat dan Daerah sedang bersiap menyambut PMPRB 2.5, nah seperti apa perbedaan PMPRB 2.0 dengan PMPRB 2.5? 

PMPRB 2.0PMPRB 2.5
Obyek evaluasi adalah Instansi PemerintahObyek evaluasi adalah Instansi Pemerintah dan Unit Kerja (Termasuk Unit Eselon I)
Survey Internal hanyalah sebatas survey internal organisasi 

Survey internal mencakup Integritas Organisasi dan Integritas Jabatan.

Misalnya : Dalam Area IV Penataan dan Tata Laksana perihal Kualitas Pengelolaan Arsip akan disurvey dengan stakeholder yang terkait (dalam hal ini ANRI)

Pengungkit hanya melihat proses

Pengungkit terdiri dari Proses dan Hasil Antara

Hasil Antara yang digunakan :

1.Hasil Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (Penguatan Pengawasan)

2.Indeks Internal Audit Capability Model (IACM) (Penguatan Pengawasan)

3.Penyampaian LHKPN dan LHKASN (Penguatan Pengawasan)

4.Maturitas SPIP (Penguatan Pengawasan)

5.Hasil Pengawasan Kearsipan (Penguatan Tatalaksana);

Tahapan PMPRB :

Tahap 1 : Input PMPRB level organisasi oleh Inspektorat 

Tahap 2 : Reviu hasil PMPRB oleh Sesmen/Sekjen/Sestama kemudian dikirimkan ke KemenPAN RB 

Tahap 3 : Masuk dalam Profil RB Nasional KemenPAN RB

Tahapan PMPRB : 

Tahap 1 : Input PMPRB untuk level Unit Kerja seluruh Eselon I 

Tahap 2 : Input PMPRB level organisasi oleh Inspektorat 

Tahap 3 : Reviu hasil PMPRB oleh Sesmen/Sekjen/Sestama kemudian dikirimkan ke KemenPAN RB

Tahap 4 : Masuk dalam Profil RB Nasional KemenPAN RB


Sebagai tindak lanjut dan pelaksanaan PMPRB 2.5 di Lingkungan Mahkamah Agung RI, Sekretaris Mahkamah Agung RI melalui Surat dengan Nomor : 616/SEK/OT.01.1/4/2019 memerintahkan seluruh Unit Eselon I pada Mahkamah Agung RI untuk melaksanakan PMPRB dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah melalui Aplikasi PMPRB pada situs resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sebelum 31 Mei 2019

Sebagaimana kita ketahui tujuan dilaksanakannya Reformasi Birokrasi pada seluruh Kementerian/Lembaga maupun Instansi Pemerintahan pada Tingkat Pusat dan Daerah ialah untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, kemudian untuk mewujudkan Pemerintahan yang efektif dan efisien, dan untuk mewujudkan Pelayanan Publik yang baik dan berkualitas.  Oleh karenanya untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan langkah-langkah umum dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yaitu : 

  • Kinerja sebagai dasar dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh; 
  • Organisasi yang dibangun didasarkan pada kinerja yang akan dihasilkan; 
  • Proses bisnis yang disusun terkait langsung dengan kinerja; 
  • Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang didasarkan pada kinerja; 
  • Pelaksanaan e-government dilaksanakan secara terintegrasi; 
  • Peraturan Perundang-undangan dilakukan dalam rangka efektivitas pelaksanaan pencapaian kinerja; 
  • Pengawasan dikaitkan dengan pencapaian tujuan/sasaran organisasi; 
  • Kualitas pelayanan publik tidak sekedar pada front office; 
  • Pelaksanaan Reformasi Birokrasi menjangkau Unit Kerja terendah; 
  • Pelaksanaan Zona Integritas untuk percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 

Download Materi PMPRB melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/RB_29042019-2.zip

(@x_cisadane)


29 April 2019

Undangan Pendampingan Persiapan Menuju Zona Integritas pada 16 Pengadilan Tingkat Pertama dan Penerimaan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM tahun 2018 pada 7 Pengadilan 

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK) tahun 2019-2020 dan Surat dari Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/69/PW.04/2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Prioritas di Lingkungan Penegak Hukum, maka dengan ini kami bermaksud menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi persiapan menuju Zona Integritas. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/620_SEK_OT01_1_4_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


29 April 2019

Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 8 tahun 2019 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1440 H di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya 

Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 8 tahun 2019 tanggal 29 April 2019 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan yang ditujukan Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI, Yang Mulia Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI, Yang Mulia Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI, Yang Mulia Para Hakim Agung dan Para Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung RI, Yang Terhormat Panitera Mahkamah Agung RI, Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI, Kepala Pengadilan Militer Utama, Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/SE_SEKMA_No_8_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


28 April 2019

Surat Edaran Menteri PANRB tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1440H 

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Bulan Ramadhan 1440 H, maka perlu dilakukan penyesuaian jam kerja selama Bulan Ramadhan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penetapan Jam Kerja Bulan Ramadhan 1440 H sebagai berikut : 

1. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 5 (lima) Hari Kerja 

a. Hari Senin s/d Kamis : Pukul 08.00 WIB - 15.00 WIB

    Waktu Istirahat : Pukul 12.00 WIB  - 12.30 WIB

b. Hari Jum'at : Pukul 08.00 WIB - 15.30 WIB

    Waktu Istirahat : Pukul 11.30 WIB - 12.30 WIB

2. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 6 (enam) Hari Kerja 

a. Hari Senin s/d Kamis, dan Sabtu : Pukul 08.00 WIB - 14.00 WIB 

    Waktu Istirahat : Pukul 12.00 WIB - 12.30 WIB 

b. Hari Jum'at : Pukul 08.00 WIB - 14.30 WIB 

    Waktu Istirahat : Pukul 11.30 WIB - 12.30 WIB

Jumlah jam kerja efektif bagi Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) Hari Kerja selama Bulan Ramadhan 1440 H minimal 32,50 Jam Per-Minggu. Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut mengenai jam kerja pada Bulan Ramadhan tersebut diatur oleh Pimpinan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah masing-masing dengan menyesuaikan kondisi setempat. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Edarannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/SE_Menteri_PANRB_No_394_2019.pdf 

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

(@x_cisadane)


26 April 2019

Manual Book Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Banding 

Untuk mengunduh manual book Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Banding, silahkan klik tautan berikut : 

(@x_cisadane)


26 April 2019

Pengumuman Satker yang Belum Melakukan Pelaporan Triwulan I tahun anggaran 2019 pada Aplikasi e-Monev ver.3 Berdasarkan PP 39/2006 

Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 493/SEK/OT.01.2/4/2019 tanggal 9 April 2019 hal Pengingat Satker yang belum Melakukan Pelaporan Triwulan I TA 2019 pada Aplikasi e-Monev ver.3 berdasarkan PP 39/2006. Maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada 4 (empat) lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/611_SEK_OT01_2_4_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


BIMBINGAN TEKNIS HAKIM DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER TA 2019

Foto Bimtek Hakim Militer TA 2019

Denpasar - Jumat, 26 April 2019. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer  kembali mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis Hakim Militer Tahun Anggaran 2019. Acara dibuka oleh Dirjen Badilmiltun Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H. Maksud dan tujuan dari bimtek yang dilaksanakan ini adalah untuk memberi pengetahuan dan wawasan kepada para hakim militer tentang perkembangan ilmu hukum dan bagaimana hakim memutus suatu perkara dengan putusan yang berkualitas. Tema yang diangkat dalam bimtek yaitu “Melalui Bimtek Hakim Militer kita tingkatkan kualitas putusan menuju Peradilan Militer yang modern

Dengan banyaknya permasalahan-permasalahan  hukum yang   sebagian besar ditemukan dalam pemeriksaan perkara kasasi/ peninjauan kembali,  untuk itu, guna meningkatkan profesionalitas hakim, dalam bimtek ini akan diberikan materi tentang Permasalahan Hukum dalam Putusan Kasasi dengan narasumber  Yang Mulia Ketua Kamar Militer Mayjen TNI (Purn) Dr.Drs. H.Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Demikian pula untuk menambah pengetahuan dan wawasan hakim militer guna menjaga kemandirian hakim,  dalam bimtek ini akan diberikan pula materi “Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara dalam rangka mewujudkan Independensi Yudisial” dengan narasumber Dr. Siti Nurjanah, S.H.,  M.H.

Untuk itu agar hakim dalam menyelesaikan perkara dapat bekerja secara jujur, bersih, dan adil dalam bimtek ini akan diangkat materi Membangun Kepercayaan dengan sikap kejujuran dan keadilan (perspektif keimanan dalam refleksi taqwa). yang akan diberikan oleh Kolonel Sus Dr. Kemalsyah, M.Ag.

Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari dimulai dari tanggal 24 April 2019 hingga 26 April 2019 di Hotel Kuta Bex Denpasar. Acara Penutupan Bimtek Hakim Militer ditutup oleh Dirjen Badilmiltun dan beliau berpesan agar sekembalinya dari kegiatan bimtek ini  para peserta mempunyai wawasan baru dan mengetahui terkait permasalahan hukum dalam putusan kasasi yang dapat disosialisaikan kepada para hakim di tempat bertugas.

Dengan materi “Kedudukan hakim sebagai pejabat negara dalam rangka mewujudkan independensi yudisial” para hakim militer dapat mengimplementasikannya KEPPH dalam perbuatan dan prilakunya sehari-hari dalam menjaga kemandirian dan indepedensinya sebagai hakim, sehingga tidak ada lagi hakim yang melakukan perbuatan tercela ataupun perbuatan yang melanggar hukum karena hakim merupakan wakil Tuhan di dunia, sehingga segala perbuatannya yang telah dilakukannya, kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya  dihadapan Tuhan Yang Maha Esa.

Selain  itu beliau berpesan kepada  para perserta bimtek, setelah menerima materi “membangun kepercayaan dengan sikap kejujuran dan keadilan (perspektif keimanan dalam refleksi taqwa)” diharapkan para hakim militer dalam menyelesaikan perkara dapat bekerja secara jujur, bersih, dan adil. “Putusan adalah mahkota seorang hakimmaka kehormatan hakim akan tercermin dalam putusan yang dibuatnya. (AA)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

Link SIPP Web Peradilan Militer

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Peradilan Militer

Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tingkat Pertama Website SIPP Web
Pengadilan Militer UtamaPengadilan Militer UtamaLihat-
Pengadilan Militer Tinggi I MedanLihat-
Pengadilan Militer Tinggi II JakartaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi III SurabayaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi I Medan
Pengadilan Militer I-01 Banda AcehLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-02 MedanLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-03 PadangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-04 PalembangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-05 PontianakLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-06 BanjarmasinLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-07 BalikpapanLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
Pengadilan Militer II-08 JakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-09 BandungLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-10 SemarangLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-11 YogyakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Pengadilan Militer III-12 SurabayaLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-13 MadiunLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-14 DenpasarLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-15 KupangLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-16 Makassar
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-17 Manado
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-18 Ambon
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Lihat
Lihat


Read more ...

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1958
mod_vvisit_counterYesterday3267
mod_vvisit_counterThis week14757
mod_vvisit_counterAll days7743838

We have: 101 guests online
Your IP: 54.162.151.77
 , 
Today: Jul 19, 2019

peraturan-button