1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Kegiatan Fit and Proper Test Calon Pimpinan Pengadilan Militer Tipe A dan Calon Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Ditjen Badilmiltun

Pada tanggal 23-24 Mei 2017 Direktorat Jenderal Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara telah menyelenggarakan kegiatan Fit and Proper Test bagi Calon Pimpinan Pengadilan Militer Tipe A dan Calon Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara bertempat di Aula Badan Pengawasan lantai 11 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jl. Jend. A. Yani Kav 58 By pass Cempaka Putih Jakarta Pusat. Peserta terdiri dari 14 orang Hakim Pengadilan Militer dan 8 orang Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang diuji oleh 7 orang penguji diantaranya 5 orang penguji peserta bagi kedua lingkungan peradilan, yaitu Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, H. Suwardi, SH., MH., sebagai Ketua Tim Penguji, kemudian Wakil Ketua Bidang Yudisial, Dr. H.M. Syarifuddin, SH., MH., Dirjen Badilmiltun Dr. Mulyono, SH., S.IP., MH., Ketua Kamar Pembinaan Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, SH., LLM. dan Ka Bawas Nugroho Setiadji, SH., sedangkan penguji khusus untuk lingkungan Pengadilan Militer adalah Ketua Kamar Peradilan Militer, Mayjen TNI (purn) Timur P. Manurung, SH., MM. dan Hakim Agung Dr. Drs. Burhan Dahlan, SH., MH. Untuk penguji khusus dari lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Ketua Kamar Peradilan TUN Dr. H. Supandi, SH., M.Hum dan Hakim Agung Dr. H. Yulius, SH., MH.

Kegiatan diawali dengan pengarahan oleh Ketua Tim Penguji H. Suwardi, SH., MH. kepada para peserta yang dilanjutkan dengan sesi interview oleh para penguji. Dijelaskan bahwa kegiatan Fit and Proper Test ini adalah untuk mencari calon-calon pimpinan bagi Pengadilan Militer Tipe A dan Wakil Ketua Pengadilan TUN tingkat pertama yang kompatibel, mampu menjawab tantangan innovasi dan menterjemahkan kebijakan-kebijakan pimpinan tingkat pusat dengan baik.

Kegiatan berlangsung selama 2 hari ini berjalan dengan lancar kemudian dilanjutkan dengan rapat pleno Tim Penguji yang dilaksanakan di Gedung Mahkamah Agung RI, Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Pusat. Hasil dari rapat pleno diharapkan nantinya menghasilkan calon-calon pimpinan yang eligible dan kompatibel menjawab tantangan-tantangan kemajuan masa mendatang di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. (drm)


24 Mei 2017

Perpanjangan Waktu Penerimaan Seleksi Hakim AD Hoc Tipikor Tahap IX Tahun 2017 

Jakarta-Humas, Rabu 24 Mei 2017. Berdasarkan surat dari Ketua Pansel Penerimaan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Nomor 14 /Pansel/Ad Hoc TPK/V/2017 Tanggal 24 Mei 2017 yang ditujukan kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia. Tentang permohonan Panitia Daerah untuk mengumumkan kembali kepada masyarakat dalam wilayah hukum masing-masing tentang perpanjangan waktu pendaftaran penerimaan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor tersebut. 

Untuk informasi lebih lanjut silahkan mengunduh Surat Pemberitahuan beserta Lampirannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/Surat_Lampiran_Perpanjangan_Penerimaan_Cakim_Ad_Hoc_Tipikor.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


22 Mei 2017

Teguran Untuk Yang Belum Menginput Data e-Monev 

Berdasarkan surat Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor : 100/BUA/OT.01.1/05/2017 perihal Teguran untuk yang belum menginput data e-monev berdasarkan PP No. 39 Tahun 2006.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Lampiran Surat Pengumuman melalui tautan berikut : 

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


Kegiatan Bimbingan Teknis Panitera Peradilan Militer T.A. 2017

Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Ditjen Badilmiltun telah mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis untuk Panitera di lingkungan Peradilan Militer sejak tanggal 17 - 19 Mei 2017 di Hotel Arjuna, Yogyakarta. Acara dibuka oleh Dirjen Badilmiltun, Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H. pada hari rabu malam, 17 Mei 2017 tepat pukul 19.00 Wib. Pada kesempatan tersebut Dirjen Badilmiltun berpesan agar para peserta yang berjumlah 35 orang berasal dari semua satuan kerja Pengadilan Militer seluruh Indonesia, harus serius dan fokus dalam mengikuti setiap sesi materi yang diberikan oleh para narasumber selama kegiatan berlangsung sehingga dapat mengambil ilmu dan pelajaran penting demi meningkatkan pengetahuan dan penerapannya di satuan kerja Pengadilan Militer masing-masing. Setelah acara pembukaan dilanjutkan dengan pembekalan oleh Dirjen Badilmiltun dan sesi materi tentang Sosialisasi Reformasi Birokrasi yang disampaikan oleh Sekretaris Ditjen Badilmiltun, Jeanny H.V. Hutauruk, S.E., Ak., M.M.

Pada keesokan harinya, Kamis tanggal 18 Mei 2017, dilaksanakan sesi I yang berisi tentang Teknik Pembuatan Berita Acara Sidang (BAS) dan produk-produk Kepaniteraan oleh narasumber Mayor Chk Abdul Rochim, S.H., M.H. hingga memasuki waktu siang hari. Setelah itu dilanjutkan dengan sesi Materi ke II tentang Kode Etik Panitera dengan narasumber Dr.H. Teuku Ilzanor, S.H., S.E., M.Hum dilanjutkan dengan sesi materi ke III tentang Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Militer yang disampaikan oleh Kolonel (Purn) Jacob Luna Sumuk, S.H. dan diakhiri sesi ke IV tentang Integritas Panitera Ditinjau dari Mental Kejuangan Prajurit TNI oleh Kolonel Sus Dr. H. Muhammad Kemalsyah, S.Ag.

Pada Bimtek Panitera Militer ini diadakan pre-test kepada peserta yang dilakukan sebelum sesi materi dimulai untuk mengetahui sejauh mana kemampuan para peserta sebelum mengikuti sesi pemberian materi dan pada hari Jumat, 19 Mei 2017 dilaksanakan post-test kepada para peserta setelah mendapatkan berbagai materi dari kegiatan ini. Setelah sesi evaluasi yang disusun oleh para peserta dan dibacakan oleh satu orang perwakilan peserta, kegiatan Bimbingan Teknis Panitera Militer T.A. 2017 pun secara resmi ditutup oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer, Kolonel Chk Agung Iswanto, S.H., M.H. pada pukul 10.00 Wib.

Demikian kegiatan Bimbingan Teknis Panitera Militer T.A. 2017 yang dilaksanakan oleh oleh Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer. Secara keseluruhan acara berjalan dengan lancar, semua peserta juga mengikuti kegiatan dengan serius dan khidmat sehingga diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan setiap peserta untuk dapat diterapkan dan dikembangkan pada satuan kerja Pengadilan Militer masing-masing demi meningkatkan kinerja, pelayanan dan kemajuan lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia. (drm).


19 Mei 2017

Surat Edaran Tentang Penulisan Nama Gelar dan Kesarjanaan Dirjen Badilmiltun


Berikut disampaikan Surat Edaran Tentang Penulisan Nama Gelar dan Kesarjanaan Dirjen Badilmiltun Nomor 711/Djmt/SE/5/2017 yang merunjuk pada Petikan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/219-33/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penambahan Gelar Agama dan Kesarjanaan, dengan ini disampaikan kepada seluruh Kepala/Ketua Satuan Kerja Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mengenai penulisan nama dan gelar kesarjanaan Dirjen Badilmiltun berkaitan dengan penandatanganan surat-surat yang menjadi kewenangan Dirjen Badilmiltun sebagai berikut : 

Format lama :

Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer 

dan Peradilan Tata Usaha Negara


Mulyono, S.H., S.IP., M.H. 

Mayor Jenderal TNI 


Format baru : 

Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer 

dan Peradilan Tata Usaha Negara 


Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H. 

Mayor Jenderal TNI 


Untuk informasi lebih lanjut silahkan mengunduh Surat Edaran melalui tautan berikut ini : http://www.ditjenmiltun.net/suratedaran711DjmtSE52017.pdf

(@x_cisadane)


18 Mei 2017

Pemberitahuan Lanjutan Tempat Pelaksanaan Fit and Proper Test Calon Wakil Ketua di lingkungan peradilan TUN

Berikut kami sampaikan pemberitahuan lanjutan perihal tempat dan waktu pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan untuk menjadi Wakil Ketua di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara. Silahkan unduh link dibawah ini untuk informasi selengkapnya :

*Suratnya


15 Mei 2017

Pemberitahuan Daftar Nominatif Kenaikan Pangkat Otomatis 

Jakarta-Humas : Jum’at 15 Mei 2017. Menindaklanjuti surat kami tanggal 8 Mei 2017 Nomor : 29/Bua.2/Kp.04.1/5/2017 perhal petunjuk cetak Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Otomatis periode April 2017. Bersama ini disampaikan daftar nominatif Kenaikan Pangkat Otomatis periode April 2017 sejumlah 1.403 (seribu empat ratus tiga) orang yang telah mendapat Persetujuan Teknis Badan Kepegawaian Negara (daftar nama terlampir). 

Beserta surat dari Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 31/Bua.2/Kp.04.1/6/2017 tentang daftar nominatif Kenaikan Pangkat Otomatis yang ditujukan Kepada Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Para Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Banding. 

Untuk informasi lebih lanjut silahkan mengunduh file pengumuman melalui tautan berikut : 

  1. Surat KPO : http://www.ditjenmiltun.net/Surat_KPO.pdf
  2. Lampiran : http://www.ditjenmiltun.net/Lampiran_Surat_Batch_1.xls.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


12 Mei 2017

Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan Pembayaran Biaya Mutasi Tahun 2017 

Jakarta-Humas : Jum’at 12 Mei 2017. Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 14/BUA/KP.01.2/2016 Tanggal 4 Februari 2016 tentang persyaratan pembayaran biaya mutasi jabatan strukturah Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya. Dan surat dari Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 238/Bua.2/07/5/2017 tentang kekurangan persyaratan pembayaran biaya mutasi TA 2017, yang ditujukan Kepada Yth. Ketua Pengadilan Tingkat Banding Seluruh Indonesia. Bersama ini dilampirkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan Pembayaran Biaya Mutasi Tahun 2017. 

Untuk informasi lebih lanjut silahkan mengunduh Surat Pemberitahuan melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/surat_pmeberitahuan_kekurangan_biaya_mutasi.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


12 Mei 2017

Evaluasi SAKIP

Jakarta-Humas: Menindaklanjuti peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 20A/SEK/SK/IV/2011 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Banding di 4 Lingkungan Peradilan, diminta Pengadilan Tingkat Banding untuk melakukan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan masing-masing Pengadilan Tingkat Pertama.

Selanjutnya hasil evaluasi SAKIP yaitu Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dikirimkan ke masing-masing Pengadilan Tingkat Pertama dan tembusan kepada : 

  1. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI 
  2. Badan Urusan Administrasi c.q. Biro Perencanaan dan Organisasi paling lambat tanggal 22 Mei 2017

Untuk informasi lebih lanjut silahkan mengunduh Surat Pemberitahuan melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/Evaluasi_Sakip.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


10 Mei 2017

Rapat Pembahasan Panjar Biaya Perkara Berbasis Elektronik (E-SKUM)


Jakarta-09 Mei 2017, Bertempat di ruang Rapat Besar lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara bersama-sama dengan Biro Perencanaan dan Organisasi MA RI dan Tim dari Pengadilan TUN Jakarta melaksanakan rapat pembahasan mengenai Panjar Biaya Perkara berbasis Elektronik (E-SKUM yang dihadiri oleh Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.( Dir. Binganismin Diltun), Emie Yuliati, SE., ME. (Kasubbag Data, BUA), Didik Hari Wasito S.H., M.H. (Panitera PTUN Jakarta), Enrico Simanjuntak, SH., MH. (Hakim Yustisial), Juwan J. Alfauz (Kasub Pelaksanaan Anggaran IA), Ambar Sri Susilowati, SH., MH. (Kasubdit Binmin Diltun), Yuda Aji Wibawa, SH., MH.(Kasi Statdok), Djoko Purnomo, SH., MH.(Kasi Tata Kelola), Sudiyono, SH. (Kasi Bimbingan dan Monitoring), Murti Handayani (Staf Perkara PTUN Jakarta), Bagus Nurhadi (PTUN Jakarta), Muhammad Indra (Staf Perencanaan), Fiqhi Hanief, A (Staf BUA), Nita Setyaningrum, S.T, M.Si. (Staf Kasi Statdok) dan Hilda Riandini, A.Md (Staf Kasi Bimbingan dan Monitoring).

Rapat dimulai dengan pemaparan oleh Bapak Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.(Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN ). Direktur memaparkan kondisi yang terjadi saat ini dalam pelaksanaan Panjar Biaya Perkara di peradilan TUN serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam penentuan panjar biaya perkara dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara. Direktur juga menyampaikan kondisi yang diharapkan yaitu adanya keseragaman dalam penghitungan komponen panjar biaya perkara serta adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penentuan besaran panjar biaya perkara. Kemudian dilanjutkan dengan simulasi aplikasi E-SKUM (elktronik- Surat Kuasa Untuk Membayar) yang dipresentasikan oleh  Juwan J. Alfauz. (Kasub Pelaksanaan Anggaran IA). Peserta yang hadir dalam forum diskusi tampak antusias membahas dan merumuskan point-point untuk bisa menyusun parameter dari panjar biaya perkara. Dalam kesempatan tersebut, bapak Didik Hari Warsito S.H., M.H. (Panitera PTUN Jakarta) ikut memberikan masukan terkait panjar biaya perkara yakni; tentang ketentuan biaya panjar, rumusan penghitungan biaya perkara serta standarisasi dalam ketentuan biaya ATK.

Dengan diadakan rapat Pembahasan Panjar Biaya Perkara Berbasis Elektronik (E-Skum) ini diharapkan kelak terciptalah keseragaman dalam penghitungan komponen panjar biaya perkara serta adanya transparansi dan akuntabilitas terhadap para pencari keadilan. Direncanakan dalam waktu dekat penghitungan panjar biaya perkara di lingkungan peradilan TUN  sudah berbasis elektronik (E-SKUM) agar layanan bagi para pencari keadilan lebih prima .(hr)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner0.jpg
  • banner01.jpg
  • banner1.jpg
  • banner2.jpg
  • banner3.jpg
  • banner4.png
  • banner5.png
  • banner6.png

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday291
mod_vvisit_counterYesterday7006
mod_vvisit_counterThis week18908
mod_vvisit_counterAll days5139581

We have: 89 guests, 3 bots online
Your IP: 23.20.60.138
 , 
Today: Agus 22, 2017

peraturan-button