1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

16 Oktober 2017

Rapat Pembinaan Teknis dan Administrasi Yustisial dengan 4 Lingkungan Peradilan Wilayah Hukum Yogyakarta









Ketua Mahkamah Agung RI Prof. DR M. Hatta Ali, S.H., M.H. mengadakan Rapat Pembinaan untuk Para Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri, Hakim, dan Panitera Pengganti Tingkat Pertama dan Banding Wilayah Hukum Yogyakarta, dengan dipusatkan di Hotel Tentrem Yogyakarta tanggal 13 Oktober 2017. Rapat pembinaan ini dihadiri pula oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. Para Ketua Kamar dan beberapa Hakim Agung, Para Pejabat Eselon I, Para Pejabat Eselon II dan beberapa Asisten pada Mahkamah Agung RI.

Pembinaan teknis dan administratif sudah merupakan kebijakan pimpinan yang menggantikan Rakernas, karena lebih efisien dan efektif dan lebih besar manfatnya karena seluruh ketua pengadilan dan panitera dan hakim dapat langsung dan mempertanyakan permasalahan baik teknis yang dihadapi.

Dalam Pemaparannya ketua Mahkamah Agung Prof. DR. M. Hatta Ali, S.H., M.H. memaparkan yaitu Pembinaan Tahun ini  sudah ada 4 (empat) Propinsi yang dilaksanakan pembinaan yaitu di Aceh, Mataram, Bali dan yang kali ini dipusatkan di Yogyakarta. Jadi berarti sudah 5 (lima) propinsi yang diberikan pembinaan. Pembinaan kali ini melihat berbagai materi, maka Pembinaan Administrasi Yustisial ini lebih condong untuk memberikan materi yang berkenaan dengan pembekalan tentang masalah PERMA 7 Tahun 2016, PERMA No. 8 dan 9 Tahun 2016. Ketiga PERMA ini dikenal dengan PERMA kedisiplinan dan juga tanggung jawab atasan terhadap bawahan. Jadi ketiga PERMA ini merupakan PERMA pembinaan dan pengawasan. 

Dalam Pemilihan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dilakukan wawancara pada waktu dilakukan fit and proper test bagi calon-calon pimpinan baik pengadilan kelas II, Kelas I A, I A Khusus dan IB, ternyata disimpulkan bahwa banyak peserta fit and proper test ditanyakan 3 PERMA tersebut ternyata tidak mengetahuinya. Bahkan ada juga hakim yang belum pernah membacanya. Karena itu, kalau ketiga PERMA itu dibaca dan dikuasai, dihayati dan dilaksanakan dengan baik.

Dengan melihat PERMA No. 7 dan 8, maka yang harus bertanggungjawab adalah pimpinan langsungnya. Apabila Ketua Pengadilan Tinggi melakukan kesalahan, pelanggaran kode etik dan kedisiplinan, maka yang bertanggungjawab adalah dirjen masing-masing yang terkait. PERMA tersebut sudah diatur bahwa apabila pimpinan langsung dari yang bersangkutan melakukan kesalahan ternyata selama ini memberikan pembinaan dan pengawasan yang cukup baik tetapi “oknum” inilah yang melakukan, maka atasan langsung dibebaskan dan tidak bertanggungjawab. Karena itu, setiap atasan langsung jangan dihantui kekhawatiran ikut bertanggungjawab. Karena pasti akan dilihat bagaimana fakta yang terjadi dengan atasan langsung yang bersangkutan. Kalau kesalahan bukan pada atasan langsung, maka atasan langsung tidak dapat dikenai sanksi. Sebab kalau tanggungjawab otomatis, ini menimbulkan ketidakadilan. 

Untuk efektifitas pembinaan dan pengawasan, Ketua MA meminta menginstruksika kepada Pengadilan Tingkat Banding selaku voorpost MA yang merupakan kepanjangan tangan MA untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada jajaran pengadilan yang berada di daerah hukumnya.

“Masih banyak ditemukan, ada ketua pengadilan tingkat pertama dan banding sangat jarang memberikan pembinaan, bahkan pengawasan yang seharusnya diberikan para hakim tinggi untuk mengawasi di daerah yang sudah ditentukan, ini pun tidak jalan. Saya minta, jangan sekali-sekali, cukup yang pertama dan yang terakhir seorang ketua pengadilan tingkat banding terkena OTT. Dan OTT ini terjadi adalah setelah keluarnya 3 PERMA ini dan juga setelah keluarnya Maklumat” pungkas Ketua MA. 

Selain itu Pembinaan dilakukan oleh Para Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung yaitu Masalah virtual account sudah dicoba di Jawa Timur di 4 Pengadilan dan melalui website dicoba diberitahukan dan ternyata sudah bisa diimplementasikan sistem pembayaran biaya perkara kasasi, peninjauan kembali dan hak uji materiil. Selain itu dalam kegiatan ini juga dilakukan penandatangan Pakta Integritas Untuk Para Sekretaris di Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding. 

Acara Rapat Pembinaan juga ditutup dengan tanya jawab oleh para peserta dan diakhiri dengan pembacaan doa.

Berita ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu PTUN Tanjung Pinang

Tim Akreditasi kembali melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu kali ini dilaksanakan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang. Tim yang diketuai oleh bapak Budhi Hasrul, S.H. tiba di Pengadilan TUN Tanjung Pinang pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017. Acara dimulai dengan kegiatan taklimat awal  yang dibuka oleh Ketua PTUN Tanjung Pinang, Bapak H. Andri Mosepa, S.H., M.H. kemudian dilanjutkan dengan arahan oleh ketua Tim Akreditasi.

Selanjutnya tim mulai bergerak melakukan proses pemeriksaan/validasi pada 7 area yakni Manajemen Kepemimpinan Dan Sumber Daya Manusia, Pola Bindalmin Dan SOP Penyelesaian Perkara, Sarana Dan Prasarana Pengadilan, Pengelolaan SIPP Dan Aplikasi Berbasis IT Lainnya, Pelayanan Meja Informasi Dan Meja Pengaduan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Dan Biaya Proses Penyelesaian Perkara, Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu. Tim akreditasi memeriksa dengan teliti data dukung pada setiap area dan memeriksa  setiap ruangan yang ada di PTUN Tanjung Pinang. Pelaksanaan Akreditasi direncanakan masih akan dilaksanakan hingga tanggal 25 Oktober 2017. (hr)


16 Oktober 2017

Sebanyak 78 Cakim Ad Hoc Tipikor Mengikuti Tes Assessment dan Wawancara Yang Di Selenggarakan Oleh MA















Senin, 16 Oktober 2017. Proses seleksi Hakim Ad-Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) masih terus berlangsung. Sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) yang telah lulus seleksi administrasi dan ujian tertulis, kini harus menjalani tes assessment dan wawancara dengan Panitia Seleksi (Pansel). 

Dalam laporannya Roki Panjaitan Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI Selaku Panitia Seleksi Calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) melaporkan jumlah total peserta sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) dengan rincian yaitu Pengadilan Tingkat Banding sebanyak 16 (enam belas) peserta dan Pengadilan Tingkat Pertama Sebanyak 61 (enam puluh satu) peserta dan 1 (satu) peserta tidak hadir. Selamat datang para peserta di Pusdiklat MA. MA telah melaksanakan penyaringan Calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) yang ke-9 (sembilan) kali dan hampir setiap tahunnya MA melakukan seleksi penyarinyan Calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor). Dikarenakan Negara sedang memberantas korupsi dan diharapkan agar terdapat sinergi antara Hakim Karir dan Hakim Ad-Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor), namun dalam perjalananya banyak yang mengecewakan dan banyak Hakim Ad-Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) yang ditangkap. Diharapkan para peserta Calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) kali ini mempunyai integritas dan mengikuti tes assessment dan wawancara mulai dari hari ini tanggal 16 Oktober 2017 yang akan dibuka secara resmi oleh yang Mulia Hakim Agung Bapak Suhadi sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017. 

Dalam sambutannya Dr. Acco Nur yang mewakili Sekretaris MA sekaligus sebagai Kepala BUA MA menyampaikan bahwa Mahkamah Agung RI masih membutuhkan Calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) karena merupakan implementasi dari undang-undang tipikor bahwa di setiap provinsi dan ibu kota kabupaten memerlukan Hakim Ad-Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor), maka MA setiap tahunnya melaksanakan penyaringan Calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor), hakim adalah wakil tuhan, bapak dan ibu adalah para calon wakil tuhan sebagai Calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) yang terpilih yang dituntut untuk memiliki integritas, moral dan professional. Badan Urusan Administrasi adalah sebagai support unit yang akan memberikan sarana dan prasarana dalam hal pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan seleksi Calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor)

Hakim Agung Suhadi menyatakan bahwa kegiatan hari ini sampai 4 (empat) hari kedepan merupakan rangkaian tahapan tes dalam rangka penyaringan para Calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) tahap IX tahun 2017. Mulai dari kelengkapan berkas pelaksanaan ujian tertulis, assessment dan wawancara, hal ini sejalan dengan keinginan DPR dan pemerintah untuk memberantas korupsi yang tertuang dalam UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, mengamanatkan pembentukan Pengadilan Tipikor di setiap ibukota kabupaten/kota. 

Dalam tahapan penyaringan ini MA bekerjasama dengan tim consultant PPSDM serta meliputi para tokoh dari masarakat. Pansel sendiri, telah memiliki tim investigasi. Investigasi tersebut dilakukan secara serius dan penelitian yang mendalam. Selain itu, pansel juga dilengkapi dengan profile assessment masing-masing calon.

Namun, dari seluruh data yang masuk ke pansel, merasa belum bisa dijadikan dasar untuk menilai layak atau tidaknya mereka menjadi Hakim Ad-Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor). Karena itu, diperlukan adanya proses wawancara yang saat ini tengah dilakukan. “Proses ini belum selesai seluruhnya, ketika proses itu sudah seluruhnya selesai, baru diakumulasikan dan diperiksa baik-baik. Baru dari situ ada judgement, ada penilaian.” 

Berita ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


13 Oktober 2017

Keputusan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No 167 tentang Pendelegasian Wewenang Untuk Menandatangani Surat Perjanjian Penerimaan Hibah Langsung

Berikut ini disampaikan Keputusan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 167 /SEK/SK/IX/2017 tanggal 27 September 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Untuk Menandatangani Surat Perjanjian Penerimaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang/Barang/Jasa dari Dalam Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung RI. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : https://www.mahkamahagung.go.id/media/4204

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


12 Oktober 2017

Ralat Pengumuman Permintaan Laporan Keuangan dan Laporan BMN Triwulan III Tahun 2017 Komprehensif DIPA 005.05

Diberitahukan kepada Yang Terhormat Para Kepala Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) selaku Koordinator Wilayah (Korwil) untuk Kode Anggaran 005.05, sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor : S-8533/PB/2017 tanggal 29 September 2017 perihal : Penyusunan LKKL Triwulan III tahun 2017 Komprehensif, maka dengan ini meminta kepada Saudara selaku Kepala Satuan Kerja Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) sebagai Koordinator Wilayah untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Berkoordinasi dengan satker di wilayah masing-masing untuk melaksanakan surat dari Direktur Jenderal Perbendaharaan tersebut.

2. Memonitor proses rekonsiliasi seluruh satker di wilayah masing-masing melalui Aplikasi E-Rekon-LK dan memastikan seluruh satker sudah melakukan upload ADK ke Aplikasi E-Rekon-LK.

3. Memonitor jadwal Open dan Close Periode pada Aplikasi E-Rekon-LK.

4. Memonitor menu daftar pada Aplikasi E-Rekon-LK, yaitu :

    • Saldo Tidak Normal
    • Aset Belum di Register
    • Realisasi Tanpa Pagu
    • Pengembalian Belanja
    • Neraca Tidak Balance
    • Jurnal Tidak Lazim

5. Memastikan tidak ada Pendapatan di luar DIPA 05 Ditjen Badilmiltun.

6. Melakukan penelahaan terhadap Laporan Keuangan Triwulan III seluruh satker di wilayah masing-masing, yaitu :

    • Laporan Realisasi Anggaran
    • Neraca
    • Laporan Operasional
    • Laporan Perubahan Ekuitas

7. Mengirimkan BAST Persediaan yang ditransfer dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (yang sudah ditandatangani).

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk informasi lebih lanjut silahkan mengunduh Surat Pemberitahuan Terbaru melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/RALAT_pengumuman_1272_djmt_b_10_2017.pdf

(@x_cisadane)


11 Oktober 2017

Permintaan Laporan Keuangan dan Laporan BMN Triwulan III Tahun 2017 Komprehensif DIPA 005.05 

Diberitahukan kepada Yang Terhormat Para Kepala Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) selaku Koordinator Wilayah (Korwil) untuk Kode Anggaran 005.05, sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor : S-8533/PB/2017 tanggal 29 September 2017 perihal : Penyusunan LKKL Triwulan III tahun 2017 Komprehensif, maka dengan ini meminta kepada Saudara selaku Kepala Satuan Kerja Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) sebagai Koordinator Wilayah untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Berkoordinasi dengan satker di wilayah masing-masing untuk melaksanakan surat dari Direktur Jenderal Perbendaharaan tersebut. 

2. Memonitor proses rekonsiliasi seluruh satker di wilayah masing-masing melalui Aplikasi E-Rekon-LK dan memastikan seluruh satker sudah melakukan upload ADK ke Aplikasi E-Rekon-LK. 

3. Memonitor jadwal Open dan Close Periode pada Aplikasi E-Rekon-LK. 

4. Memonitor menu daftar pada Aplikasi E-Rekon-LK, yaitu : 

    • Saldo Tidak Normal 
    • Aset Belum di Register 
    • Realisasi Tanpa Pagu 
    • Pengembalian Belanja 
    • Neraca Tidak Balance 
    • Jurnal Tidak Lazim

5. Memastikan tidak ada Pendapatan di luar DIPA 05 Ditjen Badilmiltun. 

6. Melakukan penelahaan terhadap Laporan Keuangan Triwulan III seluruh satker di wilayah masing-masing, yaitu : 

    • Laporan Realisasi Anggaran 
    • Neraca
    • Laporan Operasional 
    • Laporan Perubahan Ekuitas

7. Menyusun Laporan Keuangan, Catatan Atas Laporan Keuangan dan Laporan BMN Triwulan III 2017 komprehensif (softcopy dalam bentuk Word dan Pdf). 

8. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat Koordinator Wilayah (softcopy dalam bentuk Excel, Word dan Pdf yang sudah ditandatangani). 

9. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN dengan KPKNL per satker (softcopy). 

10. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN dengan Kanwil DJKN (softcopy). 

11. Berita Acara Opname Fisik Barang Persediaan per Satker (softcopy). 

12. Mengirimkan Backup Aplikasi SAIBA seluruh satker di wilayah masing-masing ke Bagian Perencanaan dan Keuangan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara melalui alamat email Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya paling lambat dapat diterima tanggal 18 Oktober 2017

13. Mengirimkan Backup Aplikasi SIMAK BKN dan Persediaan Korwil dan seluruh satker di wilayah masing-masing ke Bagian Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara melalui alamat email Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya paling lambat dapat diterima tanggal 18 Oktober 2017.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk informasi lebih lanjut silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/1272_djmt_b_10_2017.pdf

(@x_cisadane)


11 Oktober 2017

TIM TAPM Ditjen Badilmiltun MA RI Tiba di PTUN Bandung 


Pelaksanaan Assesment Oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu (TAPM) Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dipimpin Bapak Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi ,S.H., M.H. tiba di PTUN Bandung pada Hari Senin tanggal 09 Oktober 2017. Tim melaksanakan assessment pada 7 area penilaian yakni Manajemen Kepemimpinan Dan SDM, Polabindalmin Dan SOP Penyelesaian Perkara, Sarana dan Prasarana, Pengelolaan SIPP & Aplikasi IT Lainnya, Meja Informasi Dan Meja Pengaduan, PNBP dan Biaya Proses Perkara, dan Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu.

Proses pemeriksaan/validasi yang dilaksanakan oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MA RI berjalan dengan sangat detil dan komprehensif, metode yang dilakukan oleh tim cukup membuat para pejabat struktural dan para staf di tiap bagian berjuang dengan cukup keras untuk dapat memenuhi permintaan dari tim agar memberikan hasil yang maksimal. Tim akreditasi juga memeriksa dengan teliti setiap ruangan yang ada di PTUN Bandung. Semua catatan temuan dirumuskan dan dirangkum untuk dipaparkan kepada satker sebagai bahan evaluasi kedepannya bagi satker.

Pada sesi akhir (taklimat akhir), Ketua Pelaksanaan Assessment, Bapak Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi ,S.H., M.H. memaparkan hasil temuan sekaligus menyampaikan harapan agar PTUN Bandung lebih keras lagi memperbaiki dan melengkapi temuan ketidaksesuaian  serta kekurangan yang ada.(hr)


11 Oktober 2017

Permintaan Nama dan Nomor Telepon Juru Bicara/Humas Pengadilan

Menindaklanjuti Surat Nomor : 901/SEK/HM.02.1/10/2017 perihal Permintaan Nama dan Nomor Telepon Juru Bicara / Humas Pengadilan, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan di seluruh Indonesia. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut ini : http://www.ditjenmiltun.net/901_sek_hm_02_1_10_2017.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


10 Oktober 2017

Pengingat Pelaporan Triwulan III T.A. 2017 Berdasarkan PP 39 Tahun 2006

Menindaklanjuti Surat Direktur Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian Bappenas Nomor :  8192/Dt.9.1/09/2017 tanggal 27 September 2017 perihal Pengingat Pelaporan Triwulan III T.A. 2017, berdasarkan PP 39 Tahun 2006, Sekretaris Mahkamah Agung, A.S Pudjoharsoyo meminta kepada para Sekretaris Dirjen/Badan di Lingkungan Mahkamah Agung, para Sekretaris Pengadilan Militer Utama, para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama 4 (empat) Lingkungan Peradilan, untuk melakukan

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuan melalui tautan berikut : 

  1. Aplikasi e-Monev secara efektif telah dapat digunakan sebagai media pengiriman laporan Trwiulan III T.A. 2017.
  2. Apabila masih terdapat ketidaksesuaian data dan informasi padai Aplikasi e-Monev, maka dapat dilakukan perubahan dengan mengirimkan pembaharuan data tersebut pada Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Bappernas melalui Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI.
  3. Batas akhir pelaporan dengan menggunakan Aplikasi e-Monev pada tanggal 13 Oktober 2017.

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


09 Oktober 2017

Sekretaris MA : "Inovasi Pelayan Peradilan Memberikan Kemudahan Bagi Masyarakat Pencari Keadilan"


Sukses mengadakan kompetisi inovasi pelayanan publik dan Replika inovasi pelayanan Peradilan e-SKUM dan ATR tahap I pada 15 Pengadilan Tingkat Pertama, kini saatnya Mahkamah Agung menindaklanjuti hasil dari inovasi – inovasi tersebut. Mahkamah Agung memulai untuk mereplikasi inovasi tahap II tersebut pada 101 Pengadilan Bertempat di Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, melalui  Workshop Replikasi Inovasi Pelayanan Peradilan tahap II pada tanggal 9-11 Oktober 2017. Tahun 2015 lalu, Mahkamah Agung telah memutuskan 3 inovasi terbaik yakni Audio Text Recording (ATR) yang dikembangkan oleh Pengadilan Agama Kepanjen, Menghitung Biaya Panjar Sendiri (e-SKUM) yang dikembangkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Tanggamus Mobile Court (TMC) yang dikembangkan oleh Pengadilan Agama Tanggamus. Dari ketiga inovasi tersebut, dipilihlah Audio Text Recording (ATR) yang dikembangkan oleh Pengadilan Agama Kepanjen dan dilanjutkan pengembangannya oleh Pengadilan Negeri Kendal, Menghitung Biaya Panjar Sendiri (e-SKUM) yang dikembangkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk direplikasi terlebih dahulu.

Replikasi Inovasi Pelayanan Peradilan ini untuk meningkatkan kepercayaan dan kemudahan kepada publik, serta memotivasi pegawai pengadilan untuk terus-menerus meningkatkan pelayanan publik dan mendiseminasi sebuah inovasi pelayanan publik ke pengadilan lain. Hal ini efektif mendorong kreatifitas, profesionalisme dan respon inovasi pelayanan publik pengadilan. Dalam sambutan pembukaannya Sekretaris Mahkamah Agung yang dibacakan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mulyono, S.H., S.IP., M.H. berharap dengan adanya “inovasi pelayanan peradilan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan “.

Inovasi replikasi E-SKUM dan ATR pada pengadilan mampu meningkatkan kepercayaan publik dan memberikan kemudahan kepada pencari keadilan, terlebih saat ini dunia peradilan tengah menjadi sorotan publik. Acara workshop replikasi inovasi pelayanan peradilan E-SKUM dan ATR tahap II, diikuti oleh 43 Satker dari Peradilan umum, 41 Satker dari Peradilan Agama, 9 Satker dari Peradilan Militer dan 10 Satker dari Peradilan Tata Usaha Negara.

Berita ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia




JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner1.jpg
  • banner2.jpg
  • banner3.jpg
  • banner4.png
  • banner5.png
  • banner6.png

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday352
mod_vvisit_counterYesterday3251
mod_vvisit_counterThis week3603
mod_vvisit_counterAll days5864040

We have: 24 guests, 11 bots online
Your IP: 54.92.201.232
 , 
Today: Des 17, 2017

peraturan-button