1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

28 Agustus 2018

Pemberitahuan Pemeriksaan dan Permintaan Dokumen 

Sehubungan dengan Surat Tugas Anggota III Badan Pemeriksaan Keuangan RI Nomor : 192/ST/V-XVI.1/08/2018 tanggal 21 Agustus 2018 untuk melakukan Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak, Keuangan Perkara, Uang Titipan Pihak Ketiga dan Belanja tahun anggaran 2017 sampai dengan Semester I tahun anggaran 2018 pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya yang mencakup Wilayah Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan perihal Pemeriksaan dan Permintaan Dokumen.

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/1142_SEK_KU00_08_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


27 Agustus 2018

Launching Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Militer II-09 Bandung 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Pengadilan Militer II-09 Bandung kini memiliki Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sangat bermanfaat bagi Para Pencari Keadilan, Pers/Jurnalis, maupun Masyarakat pada umumnya. Adapun penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer II-09 Bandung sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung R.I. Nomor : 460/DJMT/KEP/8/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer. Peresmian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer II-09 Bandung secara langsung dilakukan oleh Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung, Kolonel Chk Budi Purnomo, S.H., M.H. Eksistensi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bertujuan untuk memberikan pelayanan secara cepat, efektif, tepat, transparan dan akuntabel. Tentunya dengan adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer II-09 Bandung, diharapkan para personil yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dapat bertanggung jawab dan melaksanakan tugas sebagaimana yang telah diatur dalam Standard Operational Procedure (SOP) yang telah ditetapkan. 

Berita ini dikutip dari Situs Resmi Pengadilan Militer II-09 Bandung 

(@x_cisadane)


27 Agustus 2018

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagai Pintu Gerbang Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) 

Komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menciptakan suasana kondisi yang bebas dan bersih dari perbuatan mungkar serta budaya koruptif bukan sekedar slogan belaka, tetapi tindakan nyata dan konkrit. Pelan tetapi pasti akan tercipta suasana yang bersih dari perbuatan mungkar dan menciptakan mindset sebagai pelayan dan pengadil yang haq dan benar. Dalam berbagai kesempatan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung dan semua Pimpinan Mahkamah Agung tidak henti-hentinya selalu membangun mindset kepada seluruh aparatur Mahkamah Agung dalam menuju cita-cita yaitu mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Membangun konstruksi bangunan Badan Peradilan yang Agung, tentunya harus dilandasi oleh struktur fondasi yang sangat kuat dan menghujam sangat dalam di bumi hati sanubari aparatur Mahkamah Agung dan Masyarakat. 

Konstruksi yang dijadikan tiang pancang adalah : Menjaga Kemandirian Badan Peradilan. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan merupakan salah satu prinsip utama bagi semua Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan sesuai Amanat UUD 1945. Semua Aparatur tanpa kecuali dengan tugas dan kewenangannya masing-masing harus turut menjaga independensi dari intervensi pihak lain. Tugas utama Mahkamah Agung dan Badan Peradilan adalah memberikan keadilan kepada pencari keadilan. Keadilan merupakan sesuatu yang suci dan merupakan salah satu sifat Tuhan, maka semua Aparatur dalam mewujudkan harus dengan niat, ucapan, cara dan perbuatan suci. 

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan merupakan tugas mulia. Memberikan pelayanan bukan merupakan pekerjaan yang rendah, tetapi merupakan tugas dan pekerjaan yang sangat mulia. Allah SWT senantiasa memberikan pelayanan dan mengurus seluruh hambanya, memberikan semua kebutuhan kepada seluruh makhluk dan alam semesta serta memberitahukan kepada umat manusia tujuan akhir yang hakiki, yaitu kembali kepada Sang Pencipta. 

Dalam menuntun ke jalan yang benar dan menghindari berbagai kesesatan, Mahkamah Agung telah membuat dan memasang rambu-rambu yang ditempatkan di semua tempat agar dapat dibaca dan dipatuhi, antara lain berbagai berbagai paket kebijakan berupa Regulasi yaitu Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung serta aturan-aturan lainnya. Paket kebijakan dan yang terkini adalah tentang Akreditasi, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan e-Court (Electronic Court). Kebijakan tersebut merupakan petunjuk dan bentuk perhatian serta tanggung jawab Mahkamah Agung kepada negara dan masyarakat dalam menciptakan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani. 

Klik di sini untuk Artikel Selengkapnya


24 Agustus 2018

DKM Al Ikhlas Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Menggelar Pemotongan Hewan Qurban 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Masih dalam suasana Perayaan Hari Raya Idul Adha 10 Dhulhijah 1439 Hijriah, DKM Masjid Al Ikhlas Gedung Sekretariat Mahkamah Agung menggelar Pemotongan Hewan Qurban pada Hari Kamis, 23 Agustus 2018 bertempat di Area Parkir Belakang Gedung Sekretariat Mahkamah Agung, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat. Adapun pada tahun ini hewan qurban yang diterima oleh Ketua Panitia Pelaksana Qurban, Drs. H. Ruslan Abdul Gani, M.H. sebanyak 7 (tujuh) ekor sapi dan 2 (dua) ekor kambing. Herwan-hewan qurban tersebut merupakan sumbangsih dari unit-unit kerja di Lingkungan Gedung Sekretariat Mahkamah Agung, seperti : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Badan Pengawasan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Hukum dan Peradilan serta 1 (satu) ekor sapi dari Bank BNI Syariah. 

Drs. H. Ruslan Abdul Gani, M.H. selaku Ketua Panitia menyatakan bahwa "Semoga kita dapat melaksanakan amanat ini sesuai dengan syariat islam dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala". Proses penyembelihan hewan qurban turut disaksikan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Dr. Mulyono, S.H., S.Ip., M.H. Panitia mendistribusikan sekitar 1.000 bungkus lebih paket daging qurban kepada para Pegawai yang di Lingkungan Gedung Sekretariat Mahkamah Agung (PNS maupun Honorer), Tenaga Cleaning Service, Satpam dan Masyarakat yang berdomisili di sekitar Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia. Makna mendalam yang dapat diambil dari kegiatan ini adalah bagaimana Kita bisa menerapkan ajaran dari Nabi Ibrahim AS tentang kesabaran, keikhlasan, dan kepasrahan kita sebagai Umat Muslim yang hanya menjadikan Allah SWT tempat kita mengadu dan berpasrah terhadap segala berbagai macam pengalaman hidup yang kita jalani di dunia ini, dan dengan memohon keridhaan Allah SWT sehingga kita menjadi orang yang selamat di Dunia maupun di Akherat kelak. Kegiatan ini dapat memupuk rasa persaudaraan dan kekeluargaan para Pegawai di lingkungan Gedung Sekretariat Mahkamah Agung untuk menjaga ukhuwah islamiyah. 

(@x_cisadane)


24 Agustus 2018

Himbauan Penggalangan Dana Korban Gempa Wilayah Lombok dan Bali

Sehubungan dengan terjadinya gempa bumi terus menerus di pulau Lombok dan Sumbawa wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan sebagian wilayah Provinsi Bali, telah menimbulkan korban jiwa dan korban luka serta kerusakan jalan, bangunan gedung, dan rumah.

Mahkamah Agung menghimbau kepada seluruh Keluarga Besar Mahkamah Agung dan seluruh Warga Peradilan untuk berpartisipasi melakukan penggalangan dan pengumpulan dana sebagai bentuk empati dan kepedulian untuk meringankan beban penderitaan saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Donasi uang tersebut dapat disalurkan melalui Mahkamah Agung di Nomor Rekening BNI 1193691566 an. Abdullah. Untuk konfirmasi/informasi lebih lanjut dapat menghubungi sdr. Iqbal No Hp.083899139601 dan sdri. Ani Rose Miyanti No Hp. 081219097969.

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/06_WKMA_NY_8_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


Ditulis oleh STM 24 Agustus 2018

Pemberitahuan Bimbingan Tekhnis Ketatalaksanaan Perkara Pidana Militer

Dalam rangka melaksanakan kegiatan DIPA Ditjen Badilmiltun tahun Anggaran 2018, diharapkan kehadiran Panitera dan Staf Perkara Peradilan Militer yang namanya terdapat dalam surat (terlampir) untuk mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Ketatalaksanaan Perkara Pidana Militer yang akan dilaksanakan pada :


Hari / Tanggal :  Rabu tanggal 29 Agustus s/d Jumat tanggal 31 Agustus 2018

Tempat HOTEL GRAND INNA MALIOBORO  Jl. Malioboro No. 60 Yogyakarta


UNTUK PERHATIAN !!


Tiket pesawat para peserta dapat diunduh pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018


Atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

download SK

download Ratgas

Download Jadwal Kegiatan



23 Agustus 2018

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dan Asistensi Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual tahun 2018 pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung 

Sehubungan dengan surat Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Nomor : B - 161/Bua.3/KU.00/9/2018 tanggal 21 Agustus 2018 hal Kegiatan Monitoring & Evaluasi, asistensi pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual tahun 2018 pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Para Sekretaris Pengadilan Tinggi, Yang Terhormat Para Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama, Yang Terhormat Sekretaris Mahkamah Syar'iah Aceh, Yang Terhormat Para Sekretaris Pengadilan Agama Batam. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/b_161_bua3_ku00_08_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


21 Agustus 2018

Laporan Hasil Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara 

Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementrian Keuangan RI pada tanggal 08 Agustus 2018 tentang Persiapan pemeriksaan Khusus BPK RI atas Penilaian Kembali Tahun 2017 dan tahun 2018 pada Kementerian/Lembaga, berikut hal yang perlu diperhatikan : 

  1. Kementrian Keuangan RI telah menyusun jadwal penyusunan Laporan atas Hasil Pelaksanaan Penilaian Kembali yang akan diaudit oleh BPK RI; 
  2. Kementrian/Lembaga diharuskan menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Penilaian Kembali paling lambat minggu ke-3 Bulan September 2018; 
  3. Terkait poin 1 dan 2, Koordinator Wilayah diharuskan membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Penilaian Kembali tingkat wilayah dengan melakukan rekapitulasi laporan dari seluruh satuan kerja di wilayahnya sesuai Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara (BMN) dengan periode pelaksanaan tahun 2017 dan tahun 2018 dilaporkan terpisah (format terlampir); 
  4. Koordinator wilayah diminta untuk meneruskan Daftar Barang Tidak Ditemukan (terlampir) kepada satuan kerja di wilayahnya yang terdapat Barang Tidak Ditemukan hasil pelaksanaan Penilaian Kembali BMN untuk dilakukan tindak lanjut sesuai dengan PMK Nomor : 118/PMK.06/2017 dan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : S-115/KN/2017 (surat terlampir) serta segera berkoordinasi dengan KPKNL setempat untuk menyelesaikannya; 
  5. Koordinator Wilayah memastikan kepada seluruh satuan kerja di wilayahnya bahwa pelaksanaan Penilaian Kembali BMN telah selesai dilaksanakan dengan adanya Berita Acara (BA) dan Laporan Hasil Inventarisasi Penilaian Kembali (LHIP) dari KPKNL dan telah dilakukan pencatatan koreksi hasil penilaian kembali pada Aplikasi SIMAK BMN dengan nilai yang sesuai dengan BA dan LHIP; 
  6. Koordinator Wilayah memastikan satuan kerjanya telah membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Penilaian Kembali dan menyerahkannya kepada Koordinator Wilayah dan KPKNL setempat, sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor : 118/PMK.06/2017
  7. Koordinator Wilayah memastikan kepada satuan kerja di wilayahnya agar menyimpan semua Dokumen Sumber sebagai persiapan Pemeriksaan BPK RI khusus untuk pelaksanaan Penilaian Kembali pada satuan kerja yang terpilih sebagai Objek Pemeriksaan pada bulan Oktober - November tahun 2018;
  8. Untuk satuan kerja pusat Eselon I, diminta untuk melakukan hal yang sama (poin 1-7) untuk satuan kerjanya masing-masing; 
  9. Koordinator Wilayah/Satuan Kerja Eselon I diminta untuk menyampaikan hasil Laporan hasil pelaksanaan Penilaian Kembali BMN kepada Bagian IKN Biro Perlengkapan dalam bentuk softcopy (file exel) melalui surel Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya dengan subjek Laporan Hasil Penilaian Kembali BMN dan nama wilayah masing-masing/satuan kerja Eselon I paling lambat tanggal 10 September 2018; 
  10. Koordinator Wilayah/Satuan kerja pusat Eselon I yang tidak menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Penilaian Kembali sampai dengan batas waktu yang ditentukan akan menjadi bahan laporan kami kepada pimpinan terkait penialian kinerja.
Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh file-file berikut : 

(@x_cisadane)

20 Agustus 2018

Mengintip Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Guna Pengembangan Aplikasi 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Senin, 20 Agustus 2018, masih dalam satu rangkaian Kegiatan Pendampingan (Monitoring dan Evaluasi) Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Team Development Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom (Staf Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) dan Jefri Ardianto, S.T. (Staf Sub Bagian Perlengkapan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) menggelar pemaparan Reviu Perkembangan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang kini menginjak versi 3.2.0-4 (untuk Pengadilan yang ditunjuk sebagai Pilot Project Aplikasi e-Court). 

Sebelum pemaparan materi disampaikan, Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom menegaskan bahwa kegiatan yang digelar oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ini dimaksudkan sebagai sarana bagi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengevaluasi penerapan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di satuan kerja sekaligus sebagai wadah berbagi pengetahuan untuk menyelesaikan kendala-kendala saat mengoperasikan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Hingga saat ini, sering kali masih ditemukan adanya kekurangan, kesalahan (error) maupun kekeliruan terkait Business Process, fitur dan fungsi yang terdapat di dalam Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Tentunya melalui Kegiatan Pendampingan (Monitoring dan Evaluasi) ini merupakan sebuah kesempatan emas bagi Team Development untuk menginventarisir kebutuhan dalam Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di masa mendatang.

Apabila berbicara tentang pengembangan aplikasi, sejatinya saat ini Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) telah diperkaya dengan beragam fitur apabila dibandingkan dengan versi terdahulu. Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dapat dianalogikan sebagai manusia yang mengalami proses perkembangan sehingga menjadi lebih matang dari waktu ke waktu, pun demikian dengan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang selalu berkembang memperbaiki error-error, bugs-bugs, kesalahan dan juga memantapkan diri dengan menyesuaikan terhadap Perkembangan Hukum, Aturan maupun Perundang-Undangan. Jadi, apabila masih terdapat kesalahan maupun kekurangan pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) janganlah khawatir, janganlah risau dan janganlah menjadi antipati, karena tidak ada satupun di dunia ini suatu sistem yang sempurna.

Setelah penyampaian Reviu Perkembangan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) oleh Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom, kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan juga sharing knowledge yang dipandu oleh Jefri Ardianto, S.T. Dalam sesi ini Para Hakim, Para Panitera Pengganti dan juga Rekan-rekan dari Pegawai Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan kendala dalam pengoperasian Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan tak lupa pula mereka memberikan saran/masukkan yang membangun untuk pengembangan aplikasi di kemudian hari. Dalam kesempatan ini, Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom memaparkan mengenai pemanfaatan fitur Court Calendar sebagai fasilitas untuk merencanakan Hari Sidang, kemudian pengisian data relaas berikut dengan tata cara pengunggahan berkas relaasnya, serta tak ketinggalan cara melakukan pengunggahan Berita Acara Sidang sehingga berguna bagi Para Panitera Pengganti dan Para Hakim dalam berbagi pakai file Berita Acara Sidang (paperless editing). 

Secara umum penerapan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sudah berjalan dengan baik, namun pada sisi Aplikasi ditemukan beberapa permasalahan, diantaranya :

  1. Perkara yang tidak lolos Dismissal tidak bisa diinput Putusan Akhirnya, sehingga tampil notifikasi Error : Tidak Dapat Memasukan Data Putusan, Jadwal Sidang Pertama Masih Kosong
  2. Pada Perkara yang terdapat Perlawanan, Status Perkaranya tetap tertulis Dismissal, sekalipun tahapannya sudah Putusan; 
  3. Unggah Dokumen Penetapan Dismissal terdapat Error, filenya sudah diunggah namun tetap tampil keterangan : Dokumen Belum Ada
  4. Pada Perkara yang tidak lolos Penetapan Dismissal, user Panitera Pengganti tidak bisa melakukan edit maupun tunda jadwal sidang.

Adapun permasalahan-permasalahan tersebut akan diinventarisir oleh Team Development dan diperbaiki pada setiap kegiatan pengembangan versi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Sebagai catatan, yang menjadikan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) meraih kesempurnaan bukanlah Team Development, melainkan Para Aparatur Peradilan (Hakim, Panitera/Panitera Pengganti). Untuk itu, Team Development sangat mengharapkan kontribusi segenap Aparatur Peradilan untuk menyampaikan kendala-kendala maupun permasalahan-permasalahan dalam pengoperasian Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagai alat bantu untuk mempercepat proses penanganan perkara. 

(@x_cisadane)


20 Agustus 2018

Kunjungan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Direktur Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Lakukan Pembinaan 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Mengawali kunjungan kerja sekaligus mengkoordinir kegiatan Pendampingan (Monitoring dan Evaluasi) Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Direktur Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara melangsungkan Pembinaan pada Hari Senin, 20 Agustus 2018. Dalam Pembinaannya, Direktur Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., meninjau dan mengevaluasi penerapan Pola Bindalmin dan Standard Operational Procedure (SOP) dalam Penyelesaian Perkara, Penerapan Administrasi Perkara Peradilan Tata Usaha Negara dan juga Pengarsipan Berkas Perkara, serta tak ketinggalan sarana dan prasarana Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta termasuk penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pembinaan dilaksanakan secara intern dengan melibatkan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta H. Ujang Abdullah, S.H., M.Si., Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Wenceslaus, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Didik Hari Wasito, S.H., M.H., dan Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Ono Haryono, S.E.

Dalam visitasinya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Direktur Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara didampingi oleh Kepala Sub Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Ambar Sri Susilowati, S.H., M.H., Kepala Seksi Bimbingan dan Monitoring Sudiyono, S.H., M.H., Perwakilan Team Development Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom dan Jefri Ardianto, S.T. Adapun kegiatan Pendampingan (Monitoring dan Evaluasi) Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dilaksanakan selama 2 (dua) Hari, yakni dari tanggal 20 - 21 Agustus 2018. 

(@x_cisadane)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner0.jpg
  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

Link SIPP Web Peradilan Militer

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Peradilan Militer

Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tingkat Pertama Website SIPP Web
Pengadilan Militer UtamaPengadilan Militer UtamaLihat-
Pengadilan Militer Tinggi I MedanLihat-
Pengadilan Militer Tinggi II JakartaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi III SurabayaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi I Medan
Pengadilan Militer I-01 Banda AcehLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-02 MedanLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-03 PadangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-04 PalembangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-05 PontianakLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-06 BanjarmasinLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-07 BalikpapanLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
Pengadilan Militer II-08 JakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-09 BandungLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-10 SemarangLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-11 YogyakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Pengadilan Militer III-12 SurabayaLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-13 MadiunLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-14 DenpasarLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-15 KupangLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-16 Makassar
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-17 Manado
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-18 Ambon
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Lihat
Lihat


Read more ...

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1775
mod_vvisit_counterYesterday2946
mod_vvisit_counterThis week6776
mod_vvisit_counterAll days7048768

We have: 101 guests online
Your IP: 54.226.209.201
 , 
Today: Nov 20, 2018

peraturan-button