1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

25 April 2019

Rilis Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Banding versi 3.2.0 pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan 

Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 601/SEK/HM.02.3/04/2019 tanggal 24 April 2019 tentang Rilis Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Banding versi 3.2.0 pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Kepala Pengadilan Militer Utama, Para Ketua/Kepala pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia.  

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/601_SEK_HM02_3_04_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


25 April 2019

Pengumuman Evaluasi Penyampaian Capaian Kinerja pada Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan (SMART) Triwulan I tahun 2019 

Berdasarkan Surat Dari Biro Keuangan dengan Nomor : B- 311/Bua.3/4/2019 tanggal 25 April 2019 tentang Evaluasi Penyampaian Capaian Kinerja pada Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan (SMART) Triwulan I Tahun 2019, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh files-files berikut : 

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


24 April 2019

Bimbingan Teknis Bagi Panitera dan Petugas E-Court di Lingkungan Peradilan TUN 2019

Jakarta - Rabu,24 April 2019 Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN  pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUNbkembali mengadakan kegiatan Bimtek Bagi Para Panitera dan Petugas E-Court Tahun Anggaran 2019. Acara dibuka oleh ibu Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, SH., MH. (Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara). Pada kesempatan ini, direktur berpesan agar semua satker harus mencoba dan mempraktekan penggunaan aplikasi E-Court. Dengan demikian,satker dapat menemukan masalah atau kendala yang muncul seiring dalam penggunaan aplikasi ini sehingga kedepannya aplikasi e-court akan menjadi semakin lebih baik lagi dalam pengimplementasiannya. "Kalau tidak mencoba maka kita tidak tahu dimana letak masalahnya, jangan menunggu dan hanya terpaku pada norma-norma yang mengikat, silahkan untuk berinovasi dan saling komunikasi juga antar satker ", ucap buk direktur.

Dalam bimbingan teknis kali ini materi yang akan diberikan adalah "Sosialisasi Administrasi Persidangan secara elektronik di lingkungan peradilan TUN" dengan narasumber Bapak H. ujang Abdullah, SH., MH. bapak Dr. H. Hari Sugiharto, SH., MH., sdr. Helmi Indra Mahyudin, S.Fil dan sdr. Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom

Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari dimulai dari tanggal 24 April 2019 hingga 26 April 2019 di Hotel Swiss Bellin- Kemayoran. Dengan sosialosasi ini diharapkan para peserta Bimtek dapat belajar dengan baik dan mensosialosasikan kembali di satker masing-masing,sehingga pelaksanaan e-court khususnya di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dapat sesuai dengan harapan. E-Court merupakan jawaban dari persidangan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan merupakan salah satu produk unggulan Mahkamah Agung RI. (hr)


23 April 2019

Rapat Koordinasi (Lanjutan) dalam Rangka Monitoring Kelengkapan Data pada Aplikasi SIKEP MA RI di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Selasa, 23 April 2019 bertempat di Ruang Data Center Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara diselenggarakan Rapat lanjutan dalam Rangka Monitoring Kelengkapan Data pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP MARI) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Kegiatan rapat ini dibuka oleh Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. (Direktur Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara). Dalam kegiatan rapat ini dihadiri oleh Kepala Seksi Mutasi Hakim beserta Staf, Kepala Seksi Peningkatan Mutu Hakim beserta Staf, Kepala Seksi Evaluasi Dan Rasionalisasi beserta Staf.

Sebagai Bank Data Sumber Daya Manusia di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, maka pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP MARI) telah dilengkapi dengan fitur Statistik yang dapat diakses melalui menu Statistik. Melalui menu inilah para Pimpinan di Mahkamah Agung (termasuk juga pada tiap-tiap Direktorat Jenderal) dapat mengetahui kekuatan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Dalam menu ini menyajikan data statistik yang disaring berdasarkan Tingkat Jabatan Pegawai, Jenis Kelamin, Golongan Pegawai, Usia Pegawai, Pendidikan Pegawai bahkan Jabatan Kosong.

Fitur-fitur layanan administrasi kepegawaian telah diakomodir pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP MARI), misalnya seperti : layanan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO), layanan data pengisian LHKPN, layanan dalam Penetapan Pensiun Otomatis (bagi pegawai yang memasuki purna tugas), dan lain-lain. Namun fitur-fitur tersebut tentunya akan menghasilkan output apabila data-data Pegawai pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP MARI) telah dilengkapi

Maka dengan ini diinstruksikan kepada seluruh Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP MARI) untuk melengkapi data-data Pegawai di satuan kerjanya masing-masing dan melakukan pembaharuan (updatedata-data Pegawai di satuan kerjanya masing-masing, khususnya terkait dengan Pengajuan Usul Pensiun. Apabila terdapat pegawai yang akan memasuki masa purnabhakti (pensiun) diwajibkan untuk mengisi usulan pensiun pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP MARI).


(@x_cisadane)


22 April 2019

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi, Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Lingkungan Mahkamah Agung RI tahun 2019

Ketua Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Tahun 2019 Mahkamah Agung RI menyampaikan Pengumuman Seleksi Administrasi yang dinyatakan Lulus dan Berhak mengikuti tahap pelaksanaan Assessment Center

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Pengumumannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/04_Pansel_Japati_04_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


22 April 2019

Rapat Koordinasi dalam Rangka Monitoring Kelengkapan Data pada Aplikasi SIKEP MA RI di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara


Jakarta - ditjenmiltun.net. Senin, 22 April 2019 bertempat di Ruang Rapat Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha diselenggarakan Rapat Koordinasi dalam Rangka Monitoring Kelengkapan Data pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP MARI) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Kegiatan rapat ini dibuka oleh Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. (Direktur Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara). Dalam kegiatan rapat ini dihadiri oleh Kepala Seksi Mutasi Hakim beserta Staf, Kepala Seksi Peningkatan Mutu Hakim beserta Staf, Kepala Seksi Evaluasi Dan Rasionalisasi beserta Staf. 

Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP MARI) adalah sebuah sistem informasi yang berfungsi sebagai alat untuk mengelola data Sumber Daya Manusia dan dapat dijadikan sebagai sumber data (Bank Data) dalam rangka pengambilan keputusan maupun penyusunan kebijakan bagi para Pimpinan di Mahkamah Agung (termasuk juga pada masing-masing Unit Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI), misalnya seperti : Promosi dan Mutasi, Kenaikan Pangkat, Pemberian Penghargaan, Pendataan Hukuman Disiplin, dan lain-lain.

Hambatan, tantangan sekaligus issue utama dalam penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP MARI) ialah kualitas data. Bagaimanapun juga dalam kapasitasnya sebagai Bank Data Sumber Daya Manusia pada Mahkamah Agung, keseluruhan data pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP MARI) harus dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini berarti data pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP MARI) haruslah data yang terbaru/terkini/termutakhir (terupdate), disamping itu pengisian datanya haruslah lengkap dan akurat (tidak bolong-bolong atau diisi dengan asal-asalan), kemudian data yang diisi ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP MARI) haruslah relevan (jangan sampai ada kesalahan pengisian).

Untuk menjamin proses penyelenggaraan Manajemen Sumber Daya Manusia di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, sekaligus untuk mengetahui pergerakan data Sumber Daya Manusia serta untuk memastikan kualitas data pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP MARI), maka pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP MARI) dilengkapi dengan fitur monitoring yang dapat dilakukan oleh para Pimpinan di Mahkamah Agung (termasuk juga pada tiap-tiap Direktorat Jenderal). 

Adapun dalam Pembahasan Rapat ini ditemukan permasalahan terkait dengan kelengkapan data, yakni : 

  1. Kurang lengkapnya pengisian data pasangan dan pengisian data anak. Hal ini sangat penting, mengingat pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP MARI) sedang dirancang fitur untuk Promosi dan Mutasi termasuk juga penghitungan biayanya. 
  2. Tidak updatenya data pokok (biodata), seperti penamaan gelar, foto, status perkawinan, file akta pegawai, nomor handphone, kartu identitas (Taspen, Karis, Karsu), data rekening (untuk perhitungan biaya mutasi).
  3. Data Pendidikan. 
  4. Data Diklat.
  5. Data SKP beserta dengan file scan SKP-nya.
  6. Data LHKPN beserta dengan file bukti kirimnya.

Sebagai informasi, apabila data pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP MARI) kurang lengkap dan tidak up-to-date, maka akan menyulitkan dalam pengelolaan kepegawaian maupun dalam hal-hal yang terkait dengan administrasi kepegawaian. Untuk menindaklanjuti perihal kelengkapan data dan pembaharuan data, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 449/Djmt/B/4/2019 perihal Pemutakhiran Data pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP MARI). Dengan demikian, diinstruksikan kepada Seluruh Satuan Kerja pada Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara untuk melengkapi dan memutakhirkan data pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP MARI)

Download di sini Surat Edaran Nomor : 449/Djmt/B/4/2019

(@x_cisadane)


18 April 2019

Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 2019 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara/Wajib LHKPN (PN/WL) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya

Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 6 Tahun 2019 tanggal 16 April 2019 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Bagi Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN (PN/WL) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Hakim Agung RI, Hakim Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama, Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya, Pejabat Eselon I, II dan III di Lingkungan Mahkamah Agung RI, Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Mahkamah Agung RI, Bendahara di Unit Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tingkat Banding.

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/SE_SEKMA_No_6_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia

(@x_cisadane)


18 April 2019

Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2019 tentang Pembinaan dan Peluncuran Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tingkat Banding Empat Lingkungan Peradilan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI 

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung  RI Nomor : 7 Tahun 2019 tanggal 16 April 2019 tentang Pembinaan dan Peluncuran Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tingkat Banding 4 (empat) Lingkungan Peradilan, maka bersama ini diinstruksikan kepada seluruh Pengadilan pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan untuk mempersiapkan jaringan internet dan menyaksikan siaran langsung melalui kanal Youtube Mahkamah Agung Republik Indonesia via URL https://www.youtube.com/c/Mahkamah%20Agung%20Republik%20Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : https://www.mahkamahagung.go.id/media/5912

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


18 April 2019

Undangan Launching Aplikasi SIPP Tingkat Banding versi 3.2.0

Berdasarkan Surat Undangan dari Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non-Yudisial Nomor : 16/WKMA.NY/04/2019 tanggal 09 April 2019 tentang Launching Aplikasi SIPP Tingkat Banding Versi 3.2.0, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI, Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding di 4 (empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia, Ketua Pengadilan Pajak, Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama di 4 (empat) Lingkungan Peradilan Sewilayah Nusa Tenggara Timur. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/16_WKMA_NY_04_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia

(@x_cisadane)


18 April 2019

Updating Permintaan Data Admin Instansi dan Admin Unit Kerja untuk Sistem Laporan Harta Kekayaan secara Elektronik (e-LHKPN)

Berdasarkan Surat Dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 510/SEK/HM.02.3/4/2019 tanggal 16 April 2019 tentang Updating Permintaan Data Admin Instansi dan Admin Unit Kerja untuk Sistem Laporan Harta Kekayaan Secara Elektronik (e-LHKPN), maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI, Kepala Pengadilan Militer Utama, Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding di 4 (empat) Lingkungan Peradilan, Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama di 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/510_SEK_HM_02_3_4_2019.pdf.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia

(@x_cisadane)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

Link SIPP Web Peradilan Militer

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Peradilan Militer

Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tingkat Pertama Website SIPP Web
Pengadilan Militer UtamaPengadilan Militer UtamaLihat-
Pengadilan Militer Tinggi I MedanLihat-
Pengadilan Militer Tinggi II JakartaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi III SurabayaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi I Medan
Pengadilan Militer I-01 Banda AcehLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-02 MedanLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-03 PadangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-04 PalembangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-05 PontianakLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-06 BanjarmasinLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-07 BalikpapanLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
Pengadilan Militer II-08 JakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-09 BandungLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-10 SemarangLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-11 YogyakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Pengadilan Militer III-12 SurabayaLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-13 MadiunLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-14 DenpasarLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-15 KupangLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-16 Makassar
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-17 Manado
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-18 Ambon
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Lihat
Lihat


Read more ...

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2028
mod_vvisit_counterYesterday3267
mod_vvisit_counterThis week14827
mod_vvisit_counterAll days7743908

We have: 165 guests online
Your IP: 54.162.151.77
 , 
Today: Jul 19, 2019

peraturan-button