1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Ditulis oleh hilda 11 Januari 2016

Pelaksanaan Kegiatan Proyek EU-UNDP SUSTAIN  Tahun 2016


Dalam rangka melakukan Analisis Kebutuhan Pelatihan (Training Need Analysis) dan penyusunan Peta Jalan Sumber Daya Manusia (Human Resources Roadmap) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara periode 2016-2020 untuk kepentingan pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis maka Ditjen Badilmiltun MA RI bekerjasama dengan proyek EU-UNDP SUSTAIN, akan melakukan serangkaian kegiatan berupa Focused Group Discussion (FGD) dan wawancara dengan para Ketua Pengadilan, Hakim, Panitera, Sekretaris, Kasubag Kepegawaian dan para Staf Kepegawaian. Berikut daftar Pengadilan Tinggi TUN dan Pengadilan TUN peserta TNA & FGD HR Roadmap :

- PTTUN Medan

- PTUN Bandung

- PTUN Kupang

- PTUN Pontianak

- PTUN Surabaya

- PTUN Bandar Lampung

- PTUN Jayapura


Keterangan lebih lengkap silakan lihat file berikut :


*Suratnya


Ditulis oleh hilda 11 Januari 2016

PEMANGGILAN KEGIATAN IMPLEMENTASI PENOMORAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP 

Mahkamah Agung RI melalui Ketua Kamar Pembinaan selaku Ketua  Kelompok Kerja Nasional Lingkungan Hidup dengan surat nomor: 2/TuakaBin/I/2016 mengundang Ketua, Panitera, Panitera muda perkara, Panitera muda hukum dan Kasir untuk mengikuti Kegiatan Implementasi Penomoran Perkara Lingkungan Hidup. Bagi Lingkungan Peradilan TUN untuk wilayah Kalimantan (PTUN Banjarmasin, PTUN Pontianak, PTUN Palangkaraya, PTUN Samarinda).

Untuk Informasi lebih lengkap, silahkan unduh surat beserta lampiran berikut.

*Surat
*Lampiran



08 Januari 2016

Pemanggilan Peserta Pelatihan Training of Trainers / TOT Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)


Sehubungan dengan telah selesainya pengembangan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 3.1.1 sebagai kerjasama antara Proyek SUSTAIN EU-UNDP dengan Mahkamah Agung RI, maka akan dilaksanakan Pelatihan Calon Pelatih (Training of Trainers/TOT) untuk memastikan implementasi yang menyeluruh di 4 lingkungan peradilan. Maka pelatihan ini diikuti oleh Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.


Daftar nama peserta dan keterangan lengkap silakan lihat file berikut :


*Suratnya




Ditulis oleh @x_cisadane 06 Januari 2016

Rapat Evaluasi Kegiatan T.A. 2015 dan Rencana Kegiatan T.A. 2016 Ditjen Badilmiltun 

Pada Hari Senin Tanggal 04 Januari 2016 bertempat di Ruang Rapat Besar Ditjen Badilmiltun Lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Jalan Ahmad Yani, telah dilaksanakan rapat terkait Evaluasi Kegiatan T.A. 2015 dan Rencana Kegiatan T.A. 2016 di lingkungan Ditjen Badilmiltun. Acara tersebut dimulai pukul 09.30 wib sampai dengan 12.00 wib dan dipimpin oleh Bapak Dedi Waryoman, S.Sos., M.H. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Ditjen Badilmiltun dan juga dihadiri oleh Pejabat Eselon II, III dan IV beserta Staff di lingkungan Sekretariat Ditjen Badilmiltun. Adapun Bapak Dedi Waryoman, S.Sos., M.H. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Ditjen Badilmiltun menjelaskan serapan T.A. 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 sebesar 93,57% pada lingkungan Ditjen Badilmiltun. Rincian mengenai hal tersebut antara lain : Belanja DIPA 01 sebesar 77,75% dan Belanja DIPA 05 sebesar 94,02% pada Peradilan Militer. Kemudian rincian pada Peradilan Tata Usaha Negara untuk Belanja DIPA 01 sebesar 87,54% dan Belanja DIPA 05 sebesar 73,89%.

Selain membahas mengenai Evaluasi dari masing-masing Eselon II, dalam rapat ini juga membahas mengenai Pengelola Keuangan T.A. 2016 di lingkungan Ditjen Badilmiltun yang terdiri dari :

  1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Dedi Waryoman, S.Sos., M.H. 
  2. Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM) : Akhmad Sefudin, S.H., M.H. 
  3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Sadiman, S.H., M.M. 
  4. Pejabat Pengadaan : R. Junida Hastakusumah, S.Hi., M.H. 
  5. Bendahara Pengeluaran : Lamtur Pandapotan Simanullang, S.E. 
  6. Bendahara Penerima : Wanda, S.H. 
  7. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) : Suryaningsih, S.Kom.  

Kemudian dalam rapat ini juga dibahas mengenai beberapa rencana kegiatan yang tercantum di dalam Pagu Anggaran T.A. 2016, diantaranya yaitu : 

  • Pagu Anggaran untuk Dir Binganis TUN sebesar Rp. 2.914.000.000,- dengan 12 kegiatan antara lain : 
  1. Standarisasi tenaga teknis Peradilan Tata Usaha Negara; 
  2. Bimbingan teknis kompetensi bagi para Hakim;
  3. Bimbingan teknis bagi tenaga Kepaniteraan; 
  4. Promosi dan Mutasi; 
  5. Kesediaan data dan dokumentasi statistik perkara; 
  6. Kesediaan data dan arsip tenaga teknis; 
  7. Pembinaan tenaga teknis Peradilan Tata Usaha Negara; 
  8. Penyusunan buku pedoman SOP PT TUN dan PTUN; 
  9. TPM Peradilan Tata Usaha Negara; 
  10. Bimbingan Teknis pelaporan keuangan perkara;
  11. Validasi dan verifikasi di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;  
  12. Evaluasi dan Monitoring (Kupang, Banjarmasin, Surabaya, Bengkulu, Serang dan Pontianak).  
  • Pagu Anggaran untuk Dir Binganis MIL sebesar Rp. 2.035.550.000,- dengan 10 kegiatan berupa : 
  1. Standarisasi tata kerja dan tata kelola;  
  2. Standarisasi tenaga teknis;  
  3. Bimbingan teknis kompetensi; 
  4. Bimbingan teknis administrasi; 
  5. Promosi dan mutasi; 
  6. Pelaksanaan TPM Peradilan Militer; 
  7. Data statistik perkara; 
  8. Arsip data tenaga teknis; 
  9. Pembinaan tenaga teknis / rapat koordinasi; 
  10. Evaluasi dan monitoring (Padang, Manado dan Yogyakarta).  
  • Pagu Anggaran untuk Dir Pratalak TUN sebesar Rp. 355.000.000,- dengan 2 kegiatan diantaranya yaitu : 
  1. Penyusunan standarisasi ketatalaksanaan peninjauan kembali, hum dan sengketa pajak di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara; 
  2. Aparatur Peradilan TUN yang mengikuti bimbingan teknis pemberkasan perkara kasasi, PK, Hum dan sengketa pajak. 
  • Pagu Anggaran untuk Dir Pratalak MIL sebesar Rp. 300.000.000,- dengan 2 kegiatan sebagai berikut : 
  1. Penyusunan standarisasi perkara kasasi, peninjauan kembali dan grasi di lingkungan Peradilan Militer; 
  2. Aparatur Peradilan Militer yang mengikuti bimbingan teknis pemberkasan perkara. 
  • Pagu Anggaran untuk Sekretariat sebesar Rp. 12.300.000.000,- dengan 12 kegiatan sebagai berikut ini : 
  1. Pembelanjaan gaji dan tunjangan; 
  2. Operasional perkantoran; 
  3. Rapat koordinasi; 
  4. Penyusunan SAKPA, BMN, CALEK dan PP39; 
  5. Penyusunan Renja, RKAKL, dan DIPA; 
  6. Penyusunan Renstra; 
  7. Evaluasi dan penyempurnaan SOP; 
  8. Penyusunan LAPTAH; 
  9. Penyusunan LAKIP; 
  10. Pelaksanaan E-Dokumen di Ditjen Badilmiltun; 
  11. Pelaksanaan Validasi data SIMPEG; 
  12. Sosialisasi etika pegawai; 
  13. Peningkatan mutu manajemen IT; 
  14. Bimtek pelaksanaan anggaran; 
  15. Pengadaan sarana dan prasarana persidangan; 
  16. Pencetakan Buku Register Pengadilan Militer;
  17. Pencetakan Buku Register Pengadilan TUN; 
  18. Pengadaan alat pengelola data; 
  19. Pengembangan sarana dan prasarana IT; 
  20. Peralatan dan fasilitas perkantoran; 
  21. Pengadaan papan nama tanah;

05 Januari 2016

Permintaan Laporan Perkara Tahunan 2015

Sehubungan akan disusunnya Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI, bersama ini dihimbau kepada seluruh Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengirimkan laporan perkara tahun 2015 ke alamat email Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya cc: Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya sebelum tanggal 15 Januari 2016.

* Suratnya


22 Desember 2015

Kegiatan Implementasi Pedoman Penomoran Perkara Lingkungan Hidup

Mahkamah Agung melalui Kelompok Kerja Nasional Lingkungan Hidup bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kerjasama dengan program REDD+ UNDP mengadakan kegiatan implementasi pedoman penomoran perkara lingkungan hidup (LH), bertempat di Pekanbaru (17-18/12/2015). Roki Panjaitan, Panmud Pidana Khusus MARI membuka secara resmi kegiatan. Peserta meliputi ketua, wakil ketua, panitera, panitera muda pidana, panitera muda perdata, panitera muda hukum, panitera muda perkara dan staf di meja pertama untuk lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara. Khusus untuk peserta lingkungan peradilan TUN berasal dari PTUN Pakanbaru, PTUN Palembang, dan PTUN Jambi.


Dalam kegiatan implementasi pedoman penomoran perkara LH diadakan diskusi panel mengenai kebakaran lahan rawa gambut dan hutan Indonesia. Panelis terdiri atas : Wiwiek Awiati tentang hukum lingkungan dalam kebakaran lahan rawa gambut dan hutan.  Wetland : Tipologi dan karakteristik lahan rawa gambut Indonesia. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan KLHK : Kebakaran lahan rawa gambut dan hutan. Bambang Hero : Pembelajaran dari kasus-kasus di pengadilan.


Selanjutnya sosialisasi penomoran perkara LH berupa perkara pidana dan perdata bagi peradilan umum serta perkara tata usaha negara bagi peradilan tata usaha negara. Harapannya sosialisasi bagi peserta mendapatkan pengetahuan dan keterampilan melakukan penomoran perkara-perkara LH.


Tentunya adanya penomoran dapat memastikan adanya perkara LH di pengadilan. Penomoran Perkara LH membantu untuk memantau dan menginventarisasi perkara LH sehingga dapat menjadi data yang valid untuk memastikan tersedianya hakim LH bersertifikat di pengadilan, serta memastikan konsistensi putusan perkara LH dan memudahkan evaluasi penanganan perkara LH. (ymw)


21 Desember 2015

FGD Template, Penomoran Perkara dan Persetujuan Aplikasi SIPP

Bandung - Rabu, 16 Desember 2015 sampai dengan Sabtu, 19 Desember 2015, Proyek Sustain UNDP bersama Ditjen Badilmiltun menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas template dan penomoran perkara yang nantinya akan dijadikan standar bagi Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara diseluruh Indonesia. Kegiatan yang diselenggarakan di Hotel Aston Tropicana Bandung tersebut dibuka oleh Hakim Agung Dr. Supandi, SH, MHum. Dalam sambutannya beliau mengungkapkan bahwa Mahkamah Agung telah semakin memperlihatkan usahanya untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga Peradilan yang Agung tidak hanya akan menjadi slogan saja, namun kelak akan tercapai dengan semangat dari seluruh jajaran peradilan, salah satunya yaitu dengan dibangunnya aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang akan digunakan oleh empat badan peradilan secara seragam. 

Kegiatan FGD ini diikuti 30 orang peserta yang berasal dari unsur Hakim dan Panitera Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditunjuk untuk merumuskan template dokumen dan penomoran perkara. Begitu banyak yang harus dibahas dan dirumuskan sehingga diputuskan akan diadakan forum lanjutan yang rencananya pada Februari 2016 untuk mematangkan pembahasan template dokumen, ditambah dengan pembahasan mengenai template register, template laporan-laporan perkara, laporan keuangan dan klasifikasi/jenis perkara. 

Kegiatan FGD ditutup oleh Hakim Agung Drs. Burhan Dahlan, SH, MH dengan menyampaikan amanat dari Ketua Kamar Peradilan Militer, Timur P. Manurung, SH, MM, agar setiap unsur dapat mengusahakan dengan sungguh-sungguh menjalani proses ini hingga pada akhirnya dapat memberi banyak kemudahan bagi para pencari keadilan. Kepada Proyek Sustain beliau menyampaikan harapannya untuk dapat terus memberikan dukungannya dan menjadi fasilitator, kepada para tim pengembang agar mengimplementasikan masukan-masukan yang didapat dari forum ini, kepada para peserta agar dapat menyampaikan kepada anggota di satuan kerjanya masing-masing mengenai rencana ini sehingga seluruh setiap satuan kerja dapat mempersiapkan diri dan mendukung terlaksananya sistem ini. (ns)


17 Desember 2015

Uji Coba Aplikasi SIPP di PTUN Palembang

Pada tanggal 14 Desember 2015 Tim Teknologi Informasi (TI) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI melakukan kegiatan testing dan sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang. Kedatangan Tim TI Ditjen Badilmiltun diterima langsung oleh Wakil Ketua Pengadilan TUN Palembang Andri Mosepa, SH. MH. dan Panitera Sekretaris Mamik Herminjdjaja, SH. Tim TI Ditjen Badilmiltun didampingi oleh Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi (Sadiman, SH. MM.) beserta 4 orang staff TI Ditjen Badilmiltun (Jefri Ardianto, ST., Dwianto Budiman, S.Kom., Nita Setyaningrum, ST, M.Si dan Stevanus Dwi Putra Medisa, S.Kom).

Sosialisasi dan Uji coba Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Palembang ini merupakan rangkaian uji coba yang ke-5 setelah Dilmil II-08 Jakarta, PTUN Jakarta, Dilmil II-09 Bandung dan PTUN Bandung. Adapun rundown kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim SIPP Ditjen Badilmiltun MA RI adalah sebagai berikut :

  • Konfigurasi server beserta instalasi aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
  • Migrasi basis data SIAD-MIL ke basis data aplikasi SIPP;
  • Pemaparan oleh Tim Pengembang Aplikasi SIPP Badilmiltun MA RI; dan
  • Praktek langsung penggunaan aplikasi SIPP oleh para user (pengguna) berdasarkan tupoksi di pengadilan setempat

Setelah kegiatan tersebut selesai, terdapat beberapa feedback dari pimpinan beserta staf Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang kepada Tim TI Ditjen Badilmiltun untuk segera memperbaiki kekurangan-kekurangan yang di dapat pada aplikasi SIPP tersebut.

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) ini dibangun dan dikembangkan diatas platform open source oleh Tim TI Ditjen Badilmiltun yang didukung oleh Proyek EU-UNDP SUSTAIN dan Mahkamah Agung RI yang akan menggantikan aplikasi sebelumnya yang sudah dibangun oleh pengembang (vendor) yaitu Aplikasi Sistem Administrasi Peradilan TUN (SIAD-PTUN). Pada dasarnya, kedua aplikasi ini sama yaitu tools untuk membantu mempercepat penyelesaian administrasi dan manajemen perkara. Namun, sesuai dengan arahan Sekretaris Mahkamah Agung bahwa semua aplikasi di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya harus bisa diintegrasikan ke dalam satu wadah yaitu Sistem Informasi Mahkamah Agung (SIMARI). Secara bisnis proses, aplikasi SIPP selalu mempedomani role yang sudah ada, yaitu hukum acara dan Buku II Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara. Demikian pula aplikasi SIAD-PTUN juga mempedomani hal yang sama, tetapi setelah ditelaah lebih dalam ada hal-hal tertentu yang secara bisnis proses ada yang dilanggar. Perlu diketahui bahwa pelaksanaan pengembangan aplikasi SIPP ini sudah melewati beberapa tahapan. Dimulai dari asesmen ke PTUN Yogyakarta untuk melakukan Requirement Analysis pada bulan Mei 2015, dilanjutkan dengan proses pembuatan grand desain selama 1 bulan (Agustus – September 2015) di Batu Malang, dilanjutkan lagi dengan proses development/pembangunan aplikasi yang dilaksanakan selama 1 bulan pula (Oktober - Nopember 2015), dan saat ini yang dilakukan adalah tahap uji coba. Dari tahap uji coba ini tentunya akan banyak masukan terhadap kekurangan atau ketidakcocokan sehingga dapat diadakan perbaikan. Di sela-sela proses uji coba ini juga diadakan Focus Group Discusion (FGD) yang membahas penyeragaman penomoran, template dan lain-lain. Tahapan berikutnya sebelum aplikasi SIPP ini diluncurkan oleh KMA, akan dilakukan TOT (Training of Trainer) atau pelatihan bagi tenaga pelatih yang akan menularkan ilmunya ke satker yang ditunjuk.



17 Desember 2015

Uji Coba Aplikasi SIPP di Dilmil I-04 Palembang

Palembang, 15 Desember 2015


Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dibangung dan dikembangkan diatas platform open source oleh Tim Teknologi Informasi (TI) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI yang disupport oleh Proyek EU-UNDP SUSTAIN dan Mahkamah Agung RI. Aplikasi ini yang akan menggantikan aplikasi sebelumnya yang sudah dibangun oleh pengembang (vendor) yaitu Aplikasi Sistem Administrasi Peradilan Militer (SIAD-MIL). Pada dasarnya kedua aplikasi ini sama yaitu tools untuk membantu mempercepat penyelesaian administrasi dan manajemen perkara, namun sesuai dengan arahan Sekretaris Mahkamah Agung bahwa semua aplikasi di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya harus bisa diintegrasikan kedalam satu wadah yaitu Sistem Informasi Mahkamah Agung (SIMARI). Secara bisnis proses aplikasi SIPP selalu mempedomani rule yang sudah ada yaitu hukum acara dan buku II Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara. Demikian pula aplikasi SIAD-PTUN juga mempedomani hal yang sama tetapi setelah ditelaah lebih dalam ada hal-hal tertentu yang secara bisnis proses ada yang dilanggar. Perlu diketahui bahwa pelaksanaan pengembangan aplikasi SIPP ini sudah melewati beberapa tahapan, mulai dari assesmen ke Dilmil III-12 Surabaya untuk melakukan Requirement Analysis pada bulan Mei 2015, dilanjutkan dengan proses pembuatan grand design selama 1 bulan (Agustus – September 2015) di Batu Malang, dilanjutkan lagi dengan proses develop/pembangunan aplikasi yang dilaksanakan selama 1 bulan pula (Oktober-Nopember 2015), dan saat ini yang dilakukan adalah tahap uji coba. Uji coba Aplikasi SIPP di Dilmil I-04 Palembang ini merupakan rangkaian uji coba yang ke 6 setelah Dilmil II-08 Jakarta, PTUN Jakarta, Dilmil II-09 Bandung, PTUN Bandung dan PTUN Palembang yang dilakukan uji coba pada tanggal 14 Desember 2015. Tim Teknologi Informasi (TI) Ditjen Badilmiltun diterima langsung oleh Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Kolonel Sus Reki Irene Lumme, SH, MH. Tim TI Ditjen Badilmiltun yang didampingi oleh Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi (Sadiman, SH. MM.) beserta 4 orang staff TI Ditjen Badilmiltun (Jefri Ardianto, ST., Dwianto Budiman, S.Kom., Nita Setyaningrum, ST, M.Si dan Stevanus Dwi Putra Medisa, S.Kom) pada hari itu juga langsung melaksanakan sesuai dengan rundown kegiatan yang sudah dijadwalkan yaitu melakukan :

  • Konfigurasi server beserta instalasi aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
  • Migrasi basis data SIAD-MIL ke basis data aplikasi SIPP;
  • Pemaparan oleh Tim Pengembang Aplikasi SIPP Badilmiltun MA RI dan
  • Praktek langsung penggunaan aplikasi SIPP oleh para user (pengguna) berdasarkan tupoksi di pengadilan setempat. Dari tahap uji coba ini banyak masukan-masukan dari kekurangan untuk perbaikan. (sdm)

Ditulis oleh hilda 16 Desember 2015

PEMBINAAN DIREKTORAT BINGANISMIN PERATUN DI PTUN BANJARMASIN



Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara (Dit. Binganismin Peratun) mengadakan pembinaan di PTUN Banjarmasin (14-15/12/2015). AK Setiyono, ketua PTUN Banjarmasin beserta seluruh jajaran menyambut baik kunjungan tim Direktorat Binganismin Peratun yang terdiri dari Yodi Martono Wahyunadi, Direktur Binganismin Peratun, Kartono (Kasubdit. Administrasi), Ambar Sri Susilowati (Kasi Bimbingan & Monitoring) beserta seorang staf Kasubbag Tata Usaha:  Metty Indrasari.

Dir. Binganismin menyampaikan paparan mengenai pentingnya meningkatkan kompetensi dan integritas aparatur peradilan dalam mewujudkan visi Mahkamah Agung guna mewujudkan Badan Peradilan yang Agung. Kompetensi harus ditingkatkan minimal menyangkut 5 (lima) hal. Pengetahuan hukum, kepemimpinan, manajemen perkara, tekhnologi dan informasi serta pentingnya menguasai bahasa asing khususnya bahasa Inggris.

Selain kompetensi juga integritas untuk terus dijaga. Aparatur pengadilan harus selalu menjaga citra dan wibawa peradilan. Aparatur pengadilan harus mempedomani kode etik dan pedoman perilaku hakim (Keputusan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial), kode etik dan pedoman perilaku panitera dan jurusita (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.:122/KMA/SK/VII/2013), serta Aturan perilaku pegawai Mahkamah Agung RI (Keputusan Sekretaris No.008-A/SEK/SK/I/2012). Kode etik dan pedoman perilaku perlu dijadikan pegangan dalam kehidupan aparatur pengadilan.

Dalam kesempatan pembinaan, tim juga memeriksa langsung pelaksanaan administrasi perkara, pelaksanaan posbakum dan pelayanan hukum, penanganan pengaduan dan pelayanan informasi. Sekaligus melihat suasana kerja di lingkungan kantor.




JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner0.jpg
  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

Link SIPP Web Peradilan Militer

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Peradilan Militer

Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tingkat Pertama Website SIPP Web
Pengadilan Militer UtamaPengadilan Militer UtamaLihat-
Pengadilan Militer Tinggi I MedanLihat-
Pengadilan Militer Tinggi II JakartaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi III SurabayaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi I Medan
Pengadilan Militer I-01 Banda AcehLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-02 MedanLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-03 PadangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-04 PalembangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-05 PontianakLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-06 BanjarmasinLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-07 BalikpapanLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
Pengadilan Militer II-08 JakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-09 BandungLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-10 SemarangLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-11 YogyakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Pengadilan Militer III-12 SurabayaLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-13 MadiunLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-14 DenpasarLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-15 KupangLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-16 Makassar
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-17 Manado
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-18 Ambon
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Lihat
Lihat


Read more ...

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday379
mod_vvisit_counterYesterday4291
mod_vvisit_counterThis week379
mod_vvisit_counterAll days6851042

We have: 68 guests, 4 bots online
Your IP: 54.158.52.166
 , 
Today: Sep 22, 2018

peraturan-button