1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Ditulis oleh @x_cisadane 30 Agustus 2016

Pengadilan Militer Utama Meraih ISO 9001:2015

Pada hari Senin, 29 Agustus 2016 bertempat di Pengadilan Militer Utama diadakan Kegiatan Audit Eksternal Sistem Manajemen Mutu ISO 900:2015 oleh Auditor Eksternal SMM ISO 9001:2015 dari NQA yang diwakili oleh Hengky Dwi Jatmiko sebagai Lead Auditor dengan didampingi Auditor Subandi, S.Si., MT. Kegiatan ini disambut baik oleh Kadilmiltama, Bapak Mayjen TNI Mulyono SH., S.Ip.MH, serta beliau memberi dukungan penuh agar proses Audit berjalan sebaik-baiknya. Perlu diketahui NQA adalah suatu badan sertifikasi dan asesmen yang terkemuka, dan bekerja-sama dengan para customer dengan jangkauan jasa pelayanan yang beragam dalam bidang swasta, pemerintahan, dan lembaga nirlaba untuk mendukung peningkatan kinerja para pelanggan tersebut dalam hal mutu, lingkungan, dan manajemen kesehatan & keselamatan kerja. NQA adalah nama dagang dari Ascertiva Group Ltd., yang dimiliki secara penuh oleh The Electrical Safety Council. NQA didirikan pada tahun 1988 and sekarang lebih dari 40 auditor permanen and 100 auditor lepas di daratan Inggris dan seluruh dunia.

Berkat kerja keras seluruh Pejabat maupun Staff, Pengadilan Militer Utama berhasil meraih Sertifikasi ISO 9001:2015 sehingga bertambah satu lagi jajaran Peradilan Militer, yaitu Pengadilan Militer Utama dimana sebelumnya Pengadilan Militer Tinggi III-Surabaya dan Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah lebih dahulu mendapatkan sertifikat tersebut. Besar harapan Kepala Pengadilan Militer Utama agar jajaran Pengadilan Militer lainnya segera mendapatkan sertifikat tersebut sehingga memberikan efek yang baik untuk pelayanan publik yang bertaraf internasional. Sebagai informasi, International Standardization Organization 9001 (ISO 9001) merupakan model sistem jaminan kualitas dalam desain/pengembangan, produksi, instalasi, dan pelayanan atau sering disebut dengan istilah Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001. (M.N. Nasuton, 2001). Atau dengan kata lain ISO 9001 adalah merupakan standar internasional yang mengatur tentang Sistem Manajemen Mutu (Quality Management System). (Sugeng Listyo Prabowo, 2009).

Dengan pengertian di atas dapat dipahami bahwa Sistem Manajemen Mutu adalah kemampuan suatu perusahaan atau penyedia jasa/produk dalam menjaga kualitas mutu dari produk maupun jasa yang dijualnya. Jika suatu institusi telah memiliki sertifikasi ISO 9001, maka dapat dikatakan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan tersebut sudah tentu memiliki mutu yang terjamin. Dengan demikian manfaat dari ISO 9001 sangat banyak, antara lain : 

  1. Menjamin kepuasan pelanggan terhadap produk/jasa yang dijual, 
  2. Meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan, 
  3. Menanamkan rasa bangga bagi karyawan sehingga memotivasi mereka untuk bekerja lebih baik lagi, 
  4. Mempermudah perusahaan untuk memperoleh bisnis dan mitra yang lebih baik dan lebih banyak, 
  5. Sebagai materi untuk menganalisa kemampuan suatu perusahaan, 
  6. Meningkatkan manajemen pengendalian resiko sehingga perusahaan lebih stabil, dan 
  7. Sistem perusahaan jadi semakin rapi dan terarah.

Jika dalam Reformasi Birokrasi terdapat 8 area perubahan, maka dalam ISO 9001:2008 ini juga terdapat hal serupa yang dikenal dengan 8 prinsip manajemen. Adapun 8 prinsip manajemen yang dimaksud adalah : 

  1. Customer Focus, yakni semua aktifitas perencanaan dan implementasi system semata-mata untuk memuaskan customer. (memuaskan para pihak dalam dunia peradilan). 
  2. Leadership, yakni Top Manajemen berfungsi sebagai Leader dalam mengawal implementasi system bahwa semua gerak organisasi selalu terkontrol dalam satu komando dengan komitmen yang sama dan gerak yang sinergy pada setiap elemen organisasi. Bila dikaitkan dengan lembaga peradilan, maka Ketua Pengadilan menjadi pemimpin untuk mengawal pelaksanaan SOP yang telah ditetapkan dan gerak para pejabat dan pegawai dalam setiap sub bagian, selalu terkontrol oleh Ketua dan tetap berada dalam satu komando. 
  3. Keterlibatan semua orang (Involvement of people), yakni semua elemen dalam organisasi terlibat dan concern dalam implementasi system manajemen mutu sesuai fungsi kerjanya masing-masing, bahkan hingga office boy sekalipun hendaknya senantiasa melakukan yang terbaik dan membuktikan kinerjanya layak serta berkualitas pada fungsinya. Bila dikaitkan dengan lembaga peradilan, maka mulai dari pimpinan, hakim, pejabat kepaniteraan, pejabat kesekreteriatan, kejurusitaan, sampai pada honorer harus semuanya terlibat secara langsung ikut mengimplementasikan system manajemen mutu pada lembaga tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Contoh, seorang Ketua Majelis yang mempunyai TUPOKSI membuat PHS, maka Ketua Majelis hakim itu sendiri lah yang membuat PHS tersebut, bukan minta dibuatkan kepada pegawai atau staf, karena ketidakmampuan hakim tersebut menggunakan perangkat IT yang ada di pengadilan itu sendiri. 
  4. Pendekatan Proses (Process approach), yakni aktivitas implementasi system selalu mengikuti alur proses yang terjadi dalam organisasi. Pendekatan pengelolaan proses dipetakan melalui bisnis proses. Dengan demikian pemborosan karena proses yang tidak perlu bisa dihindari atau sebaliknya, ada proses yang tidak terlaksana karena pelaksanaan yang tidak sesuai dengan alur atau jalannya proses (flow proces) itu sendiri yang berdampak pada hilangnya kepercayaan pelanggan. Bila hal ini dikaitkan dengan lembaga peradilan khususnya peradilan agama tentu Pendekatan Proses ini dapat diselaraskan dengan prosedur penanganan perkara, mulai dari penerimaan perkara sampai pencari keadilan mendapatkan produk dari pengadilan. Prosedur penyelesaian perkara tersebut harus dibuat seefisien mungkin agar tidak ada pemborosan. 
  5. Pendekatan system ke Manajemen (system approach to management), yakni implementasi system mengedepankan pada cara pengelolaan (manajemen) proses bukan sekedar menghilangkan masalah yang terjadi. Karena itu usaha-usaha berkelanjutan yang dilakukan untuk mengembangkan dan memperbaiki produk, pelayanan, ataupun proses. (kaizen continual improvement). Pola pengelolaannya bertujuan memperbaiki cara dalam menghilangkan akar penyebab masalah dan melakukan improvement (usaha memperbaiki) untuk menghilangkan potensi masalah. Contoh sederhana dalam lembaga peradilan, apabila proses minutasi berkas terjadi keterlambatan disebabkan banyaknya jumlah perkara yang diputus, pimpinan tidak hanya sekedar mengatasi masalah dengan memaksa si petugas untuk menyelesaikannya dengan lembur. Pimpinan harus berusaha memperbaikinya dengan menghilangkan akar penyebab masalah. Apakah dengan membuat suatu aplikasi yang dapat memudahkan petugas untuk menyelesaikan minutasinya, atau juga membuat regulasi yang dapat mengantisipasi potensi keterlambatan yang akan terjadi. 
  6. Perbaikan berkelanjutan (Continual improvement), dalam hal ini improvement, harus tetap berkelanjutan, karena improvement, adalah roh implementasi ISO 9001:2008. Oleh karena itu SOP yang telah disusun dengan bagus, jangan dianggap sebagai barang antik yang tidak dapat diperbaiki, akan tetapi tetap membuka peluang untuk direviw atau dikaji ulang untuk disesuaikan dengan perkembangan yang ada. 
  7. Pendekatan Fakta sebagai Dasar Pengambilan Keputusan (Factual approach to decision making), yakni: setiap keputusan dalam implementasi system selalu didasarkan pada fakta dan data. Tidak ada data (bukti implementasi) sama dengan tidak dilaksanakan system ISO 9001:2008. Oleh karena itu setiap mengambil keputusan bukan didasarkan kepada asumsi-asumsi, tapi selalu melihat fakta realitas yang ada. Kemudian seluruh implementasi yang dilakukan selalu dibuktikan dengan dokumen atau data yang lengkap, atau dengan ungkapan kerjakanlah apa yang telah anda tulis, dan tulislah apa yang telah anda kerjakan. 
  8. Kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemasok (Mutually beneficial supplier relationships). Pemasok (suplier) bukanlah “pembantu”, tetapi mitra usaha (business fartner), karena itu harus terjadi pola hubungan saling menguntungkan. Sepertinya klausul yang ke delapan ini lebih mudah diterapkan dalam sebuah perusahaan industri, yakni dalam mengelola perusahaannya dia memerlukan pemasok sebagai bahan baku, dan mengahasilkan produk untuk customer.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mengucapkan selamat kepada Pengadilan Militer Utama yang telah meraih Sertifikasi ISO 9001:2015, semoga dengan diraihnya Sertifikasi ISO tersebut Pengadilan Militer Utama dapat lebih meningkatkan performanya dalam melayani para pencari keadilan dan meningkatkan kualitas pelayanan yang bertaraf Internasional. 

Berita ini disadur dari Situs Pengadilan Militer Utama : www.dilmiltama.go.id


Ditulis oleh @x_cisadane 26 Agustus 2016

Kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah  4 Pejabat Eselon III dan 31 Pejabat Eselon IV












Pada Jum'at, 26 Agustus 2016 pukul 13:30 WIB, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Bapak Mayor Jenderal Mulyono, S.H., S.IP., M.H., telah melantik sekaligus mengambil sumpah 4 (empat) orang Pejabat Eselon III dan 31 (tiga puluh satu) orang Pejabat Eselon IV di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pelantikan yang dilaksanakan di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Lantai 12 Jl. Ahmad Yani Kav. 58 Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat dihadiri oleh para Pejabat Struktural Eselon I, II dan staff di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara beserta para tamu undangan sebagai Perwakilan dari Unit Kerja Eselon I dan II di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan juga para Mantan Pejabat dari Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah menempuh masa purnabhakti.

Acara Pelantikan Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara diawali dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pejabat Struktural Eselon III dan Pejabat Struktural Eselon IV. Selanjutnya Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Bapak Mahjum, S.H., M.H. membacakan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian acara dilanjutkan dengan Penandatanganan Berita Acara Sumpah dan Pakta Integritas. Lalu Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Bapak Mayor Jenderal Mulyono, S.H., S.IP., M.H. menyampaikan kata-kata Pelantikan. 

Dipenghujung acara dilakukan Pembacaan Doa oleh Bapak Drs. Abdul Gofar dan dilanjutkan dengan menyanyikan Lagu Bagimu Negeri. 

Adapun nama Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV yang baru dilantik sebagaimana dimaksud, adalah sebagai berikut : 

I. Pejabat Eselon III

1. Widiyanti, S.H., M.H. (Sebagai Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Ditjen BadilMilTUN)

2. Santoso, S.H. (Sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Ditjen BadilMilTUN)

3. Kartono, S.H., M.H.  (Sebagai Kepala Sub Direktorat Pembinaan Tenaga  Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, Direktorat Binganismintun)

4. Ambar Sri Susilowati, S.H., M.H. (Sebagai Kepala Sub Direktorat Pembinaan Administrasi Tata Usaha Negara, Direktorat Binganismintun)

II. Pejabat Eselon IV 

1. Sadiman, S.H., M.M.  (Sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Penyusunan Anggaran Sekretariat Ditjen Badilmiltun)

2. Teguh Ahmadi, S.E.  (Sebagai Kepala Sub Bagian Akuntansi Sekretariat Ditjen Badilmiltun)

3. Lamtur Pandapotan Simanullang, S.E. (Kepala Sub Bagian Anggaran & Perbendaharaan Sekretariat Ditjen Badilmiltun)

4. R. Junida Hastakusuma,S.H., M.H. (Kepala Sub Bagian Kelembagaan Dan Pelaporan Sekretariat Ditjen Badilmiltun)

5. Dwi Maria Puspitasari, S.Kom.,M.M. (Kepala Sub Bagian Dokumentasi Dan Informasi Sekretariat Ditjen Badilmiltun)

6. Aida Zuraida, S.H.,M.Si. (Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan Sekretariat Ditjen Badilmiltun)

7. I Gusti Ngurah Putera Mahendra, S.H.,M.H. (Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Sekretariat Ditjen Badilmiltun)

8. Iskandar Alamsyah, S.E.,M.H. (Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat Ditjen Badilmiltun)

9. Catur Adi Wasono, S.E. (Kepala Sub Bagian Perlengkapan Sekretariat Ditjen Badilmiltun)

10. Paino, S.H., M.H. (Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian Sekretariat Ditjen Badilmiltun)

11. Suraji, S.H. (Kepala Sub Bagian Mutasi Kepegawaian Sekretariat Ditjen Badilmiltun)

12. Nuraini, S.H. (Kepala Sub Bagian Pemberhentian Dan Pensiun Sekretariat Ditjen Badilmiltun)

13. Ishaka, S.H., M.H. (Kepala Seksi Mutasi Hakim Direktorat Binganismintun)

14. Moh. Syahbudin,S.H., M.H. (Kepala Seksi Mutasi Panitera Dan Juru Sita Direktorat Binganismintun)

15. I Gede Sukadana,S.H., M.H., M.M. (Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Binganismintun)

16. Muhammad Adil, S.H.,M.H. (Kepala Seksi Peningkatan Mutu Panitera Dan Juru Sita Direktorat Binganismintun)

17. David Suharyadi,S.H., M.H. (Kepala Seksi Evaluasi Dan Rasionalisasi Direktorat Binganismintun)

18. Dandy Capryanto,S.H., M.H. (Kepala Seksi Peningkatan Mutu Hakim Direktorat Binganismintun)

19. Djoko Purnomo,S.H., M.H (Kepala Seksi Tata Kelola Direktorat Binganismintun)

20. Yuda Aji Wibawa,S.H., M.H. (Kepala Seksi Statistik Dan Dokumentasi Direktorat Binganismintun)

21. Sudiyono,S.H.  (Kepala Seksi Bimbingan Dan Monitoring Direktorat Binganismintun)

22. Mayor Chk Anton Maruli Tambunan, S.H. (Kepala Seksi Mutasi Hakim Direktorat Binganisminmil)

23. Mayor Chk Datzun Riyanto, S.H. (Kepala Seksi Mutasi Panitera Dan Jurusita Direktorat Binganisminmil)

24. Nurman Yustiadi, S.H.,M.H. (Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Binganisminmil)

25. Sujono, S.H. (Kepala Seksi Peningkatan Mutu Hakim Direktorat Binganisminmil)

26. Kardi, S.H., M.H. (Kepala Seksi Peningkatan Mutu Panitera Dan Juru Sita Direktorat Binganisminmil)

27. Venny Adelina Tumuyu, S.H.,M.Si.  (Kepala Seksi Bimbingan Dan Monitoring Direktorat Binganisminmil)

28. Veronica Veridiana Radjinem, S.H.,M.Si. (Kepala Seksi Statistik Dan Dokumentasi Direktorat Binganisminmil)

29. Arif Zainuri, S.H.,M.H. (Kepala Seksi Tata Kelola Direktorat Binganisminmil)

30. Maryanah, S.H. (Kepala Seksi Penelaahan Berkas Perkara Kasasi Tata Usaha Negara Direktorat Pratalakratun)

31. Heri Sunaryo, S.H., M.H. (Kepala Seksi Penelaahan Berkas Perkara Sengketa Pajak Direktorat Pratalakratun)

Setelah acara pengambilan sumpah dan pelantikan Para Pejabat Eselon III dan Para Pejabat Eselon IV dilaksanakan, acara dilanjutkan dengan Pelepasan Para Mantan Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah purnabhakti dan diikuti dengan acara ramah tamah.

Akhirnya kepada Para Pejabat yang baru dilantik diucapkan selamat melaksanakan amanah yang telah dipercayakan dan semoga sukses. Amin.


25 Agustus 2016

Monitoring dan Evaluasi PTUN Serang oleh Tim Ditjen Badilmiltun 

Serang - 23 Agustus 2016, Tim Monitoring Evaluasi Ditjen Badilmiltun yang terdiri dari Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peadilan Tata Usaha Negara (Dr. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.) selaku ketua Tim, dan angota-anggotanya Kasubdit Pembinaan Administrasi (Kartono, S.H., M.H.), Kasubdit Perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara (Fatmawati, S.H., M.H.), Kasi Bimbingan Monitoring (Ambar Sri Susilawati, S.H., M.H.), Kasi Statistik dan Dokumentasi (Djoko Puromo, S.H., M.H.), Kasi Tata Kelola (Sudiyono, S.H.), Staf Statistik Dokumentasi (Nita Setyaningrum, S.T., M.Si.), Staf Bimbingan Monitoring (Hilda Riandini, AMd.) melaksanakan kegiatan monitoring evaluasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Monitoring dilakukan pada 8 (delapan) area monitoring yaitu Pola Bindalmin dan SOP Penyelesaian Perkara, PNBP dan Biaya Proses Penyelesaian Perkara, Sarana dan Prasarana Pengadilan, Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu, Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Pedoman Pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan, Peningakatan Pelayanan Publik dan Pelaksanaan SOP, Restra dan Teknologi Informasi. Kegiatan monitoring ini dilakukan melalui dua metode, yaitu wawancara dan pengisian kuesioner yang hasilnya akan diakumulasi.

Pada akhir kegiatan, dilakukan pembacaan hasil dan kesimpulan oleh Ketua Tim di hadapan Dirjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, Sekretaris Ditjen, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan seluruh pegawai baik tenaga teknis dan non teknis serta tenaga honorer di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Sebagai penutup, Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara meyampaikan rasa bangga kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, karena mendapatkan hasil yang memuaskan dari Tim Monitoring dan Tim Reformasi Birokrasi Ditjen Badilmiltun. Berkat kepemimpinan yang baik serta dengan adanya semangat kebersamaan seluruh anggota pengadilan maka hasil yang baik ini harus terus ditingkatkan dan tetap berusaha memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. (ns)


25 Agustus 2016

Sosialisasi Reformasi Birokrasi (Persiapan Uji Petik) oleh Ketua Tim Reformasi Birokrasi di PTUN Serang

Serang - Senin, 22 Agustus 2016, Ketua Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI, yang juga merupakan Sekretaris Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Jeanny H.V. Hutauruk, S.E., Ak., M.M. memberikan Sosialisasi Reformasi Birokrasi kepada seluruh pegawai, baik tenaga teknis dan tenaga non teknis di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Pembinaan dilaksanakan pada pukul 14.45 WIB di Ruang Sidang Utama dan diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris, para Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita, Pejabat Struktural hingga para staf dan honorer di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Sosialisasi reformasi birokrasi diberikan dalam rangka persiapan uji petik yang akan dilakukan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Sesditjen memberikan pemaparan dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada para peserta dan Sesditjen memuji beberapa peserta karena telah mempersiapkan diri dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan dengan baik. Sesditjen menjelaskan bahwa walaupun sudah ber-ISO, reformasi birokrasi harus tetap dilaksanakan karena merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah, dan bonusnya apabila hasilnya baik akan berdampak pada kenaikan remunerasi seluruh pegawai Mahkamah Agung RI. Dijelaskan juga beberapa pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah optimal di Mahamah Agung RI, yaitu proses seleksi penerimaan CPNS telah bersih dan transparan, promosi jabatan pimpinan tinggi telah dilakukan secara terbuka, kinerja organisasi telah terukur dan akuntabel, Opini WTP dari BPK terhadap LK 2012 s/d 2015, inovasi pelayanan publik semakin banyak, dan penerapan kebijakan keterbukaan sudah berjalan dengan baik. Tim Reformasi Birokrasi juga melakukan uji evidence yang merupakan salah satu bagian dari uji petik yang akan dilakukan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.(ns)


25 Agustus 2016

Pembinaan Direktur Binganismin TUN di PTUN Serang

Serang - Senin, 25 Agustus 2016, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, Dr. Yodi Martono Wahyunadi, S.H, M.H. memberikan pembinaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Pembinaan dilaksanakan pada pukul 13.30 WIB di Ruang Sidang Utama dan diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris, para Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita, Pejabat Struktural hingga para staf dan honorer di PTUN Serang.

Dalam pembinaannya Direktur menekankan kepada dua hal, yaitu kompetensi dan integritas yang perlu terus diasah dan ditingkatkan oleh seluruh pegawai baik tenaga teknis maupun non tenaga teknis demi mencapai tujuan besar "Peradilan Yang Agung". Dalam hal kompetensi, pegawai hendaknya tidak berdiam diri tetapi dapat terus meningkatkan kemampuan yang menunjang profesionalitas, serta perlu mengikuti perubahan/kemajuan jaman, misalnya kemampuan di bidang perkembangan hukum, teknologi informasi atau bahasa asing. Sedangkan integritas bukanlah masalah kecerdasan ataupun kemampuan bekerja seseorang, melainkan adalah kesadaran seorang individu untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang melanggar norma masyarakat dan aturan organisasi. Banyak hal yang dapat menjatuhkan nilai integritas pegawai, diantaranya gratifikasi, perselingkuhan, pungli, narkoba, menyalahgunakan jabatan, suap, perjudian dsb, maka janganlah pegawai di lingkungan peradilan melakukan hal-hal tersebut. Mengenai kode etik dan pedoman perilaku bagi tenaga teknis maupun non teknis, Mahkamah Agung telah mengatur kode etik dan pedoman perilaku bagi hakim, panitera, jurusita dan pegawai Mahamah Agung RI. Aturan-aturan tersebut juga dapat diunduh pada tautan dibawah ini. (ns)

*Pedoman Perilaku dan Kode Etik Hakim

*Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita

*Pedoman Perilaku Pegawai Mahkamah Agung

*Penegakkan Kinerja Disiplin Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya (Perma No. 7 Tahun 2016)


23 Agustus 2016

Pembinaan Direktur Jenderal Badilmiltun di PTUN Serang

Serang - Senin 22 Agustus 2016, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Mayjend Mulyono, S.H., S.I.P, M.H., melakukan pembinaan di Pengadilan Tata Usah Negara Serang. Pembinaan dilakukan di Ruang Sidang Utama, yang diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris, para Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita, Pejabat Struktural hingga para staf dan honorer di PTUN Serang. Kegiatan dimulai dengan Laporan Ketua PTUN Serang, Budi Hasrul, SH, lalu dilanjutkan dengan Pembinaan oleh Dirjen.

Dirjen Badilmiltun berpesan kepada seluruh peserta pembinaan agar bercita-ciita dan berbuatlah yang terbaik, 'do the best' adalah motto beliau, jangan mau untuk melakukan sesuatu pekerjaan dengan setengah-setengah. Dirjen memberikan tips, kunci sukses yang pertama adalah keyakinan, yakin bahwa doa kita dikabulkan oleh Tuhan, kemudian milikilah visi, lakukan yang terbaik dan buat inovasi, kemudian bagi pimpinan lakukanlah pengawasan dengan baik. Dirjen menjelaskan ada tiga tingkatan pimpinan, yang pertama adalah pimpinan yang paling baik, yaitu apabila dapat membuat anak buah yang dipimpinnya segera melaksanakan perintahnya dengan patuh tanpa paksaan dan tanpa banyak pertanyaan, karena telah dijelaskan dengan baik oleh pimpinannya tersebut, yang kedua adalah pemimpin yang anak buahnya melaksanakan tugas dengan sebelumnya perlu banyak bertanya sebelum melaksanakan, dan yang paling buruk adalah pimpinan yang memerintah dengan marah-marah dan selalu menyertakan ancaman.

Dirjen juga memuji PTUN Serang yang telah mendapatkan ISO 9001:2008 dan juga merupakan Pengadilan pertama yang memperoleh ISO. Terlebih lagi ISO diperoleh dengan gotong royong dan swadana dari seluruh anggota di PTUN Serang itu sendiri. Atas komitmen dan kesungguhan PTUN Serang tersebut Dirjen Badilmiltun memberikan apresiasinya. Para peserta juga diberikan kesempatan untuk bertanya dan bertukar pikiran dengan Dirjen dalam forum pembinaan tersebut. Kegiatan pembinaan Dirjen tersebut selesai pada pukul 12.30 WIB. (ns)


Ditulis oleh @x_cisadane 22 Agustus 2016

Permintaan Pengisian Capaian Kerja Tahun Anggaran 2016 Pada Aplikasi SMART


Menindaklanjuti Surat Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-1862/AG/2016 tanggal 28 Juli 2016 dan Surat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : B-17/Bua.3/KU.01/08/2016 tanggal 1 Agustus 2016 tentang Permintaan Pengisian Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2016, mengingat masih banyak Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang belum mengisi, maka diharapkan kepada Saudara untuk memerintahkan kepada Pejabat atau Petugas yang berkepentingan melakukan pengisian data/update data realisasi anggaran dan realisasi volume keluaran pada Aplikasi SMART (http://monev.anggaran.depkeu.go.id/smart/). 

Data tersebut akan dipergunakan sebagai bahan masukan penyusunan/penajaman kebijakan Tahun Anggaran 2017 dan sebagai salah satu bahan penilaian Evaluasi Kinerja Kementerian/Lembaga.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan mengunduh (download) Suratn dan Lampirannya melalui tautan berikut ini : http://ditjenmiltun.net/surat_870_djmt_1_b_8_2016.pdf 


Ditulis oleh @x_cisadane 15 Agustus 2016

Mentoring SIPP ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura 


Melanjutkan kegiatan Mentoring/Pendampingan/Pelatihan ke satuan kerja pada 4 (empat) lingkungan Peradilan khususnya di Wilayah Jayapura yang dihelat oleh SUSTAIN sebagai upaya terhadap dukungan pelaksanaan implementasi aplikasi SIPP yang terintegrasi terhadap 4 (empat) lingkungan Peradilan. Pada kegiatan Mentoring/Pendampingan/Pelatihan kali ini, SUSTAIN memilih Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sebagai sample untuk lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Kegiatan ini berlangsung selama 1 (satu) hari dan dilaksanakan pada Jumat 12 Agustus 2016 pukul 15.30 WIT. Adapun susunan Tim Mentoring yang telah dipecah sebelumnya dan ditugaskan untuk melakukan pendampingan (pelatihan) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, yaitu : Bapak Ariyo Bimmo dan Ibu Devy Nazwir (selaku Perwakilan dari SUSTAIN Uni Eropa-UNDP), Bapak Aswan Nurcahyo, S.H., M.H. (Hakim Tinggi Badan Pengawasan), Anteng Supriyo, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto selaku Trainer Nasional khusus Hakim), Stefanus Dwi Putra, S.Kom (selaku Perwakilan dari Ditjen BadilMilTUN dan Tim Development) dan Marthinalova Noll (Perwakilan dari Ditjen Badilum selaku Trainer Nasional).

Kedatangan Tim Mentoring diterima dengan baik oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Bapak Singgih Wahyudi, SH. Kegiatan mentoring dimulai dengan kata sambutan dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura kemudian dilanjutkan dengan arahan mengenai Pengawasan dalam Pengendalian Administrasi Perkara oleh Bapak Aswan Nurcahyo, S.H., M.H setelah itu dilakukan pemaparan mengenai implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Teknis Pengawasan dalam Pengendalian Administrasi Perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Mahkamah Agung RI (SIPP MA) yang dipaparkan oleh Bapak Anteng Supriyo, S.H., M.H beserta Stefanus Dwi Putra, S.Kom.

Pada sesi pertanyaan, Bapak Anteng Supriyo, S.H., M.H memberikan beragam pertanyaan seputar Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) namun hanya beberapa personil Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik dan benar. Artinya, secara teoritis personil Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura masih perlu mengenal lebih dekat mengenai Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) khususnya kepada para personil Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang secara langsung menangani administrasi maupun manajemen perkara. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan simulasi Pengawasan dalam Pengendalian Administrasi Perkara dimana Bapak Aswan Nurcahyo, S.H., M.H. dibantu dengan Bapak Anteng Supriyo, S.H., M.H menelaah dan memeriksa sebuah perkara yang belum terminutasi dengan rentang waktu yang sangat lama (pending perkara). Setelah dilakukan penelaahan dan pemeriksaan, ternyata data antara Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Lokal) yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan buku register dan juga data pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara MA RI (SIPP MA) belum harmonis. Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan diskusi mengenai hambatan maupun permasalahan terhadap implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

Dari hasil diskusi ditemukan berbagai macam kendala terkait implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, diantaranya : 

  • Sumber Daya Manusia (personil) yang menangani manajemen dan administrasi perkara masih belum sepenuhnya mampu mengoperasikan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Dari pandangan Tim Mentoring, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura wajib melakukan pelatihan dengan metode pendampingan kepada masing-masing pengguna sesuai dengan tupoksi.
  • Terdapat kesalahan (bug) dari sisi program dimana saat perlawanan terjadi dan tanggal minutasi sudah terisi, perkara tersebut masih dianggap aktif oleh sistem. Hal ini sudah dicatat oleh Tim Mentoring dan akan dilaporkan kepada Tim Development ketika kegiatan telah selesai.
  • Terkendalanya koneksi Internet sehingga menyulitkan proses sinkronisasi. Untuk hal ini sudah diberikan pemecahan masalah melalui teknik sinkronisasi portable/anywhere
  • Terdapat masalah pada perkara hasil migrasi dimana bisnis proses tidak berjalan dengan sempurna, sehingga banyak perkara yang tidak dapat diminutasi. Khusus untuk Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, perkara hasil migrasi memang tidak sempurna (belum memiliki kualitas data yang baik), oleh karenanya Tim Mentoring menghimbau agar satuan kerja pada Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengikuti sesuai dengan arahan (petunjuk) yang sering disampaikan oleh Tim Development melalui media percakapan online.

Perlu diketahui bahwa Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang sekarang diterapkan oleh 4 (empat) Badan Peradilan, khususnya Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara memiliki perbedaan dengan Aplikasi yang telah diterapkan sebelumnya. Jika pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) ini, para pengguna dibagi atas kewenangan sesuai dengan tupoksi pada satuan/unit kerja sehingga dalam operasionalnya diperlukan komitmen, sinergi dan integritas antar personil. Dengan adanya sinergi antar personil maka bisnis proses dalam penanganan perkara pada peradilan dapat terwujud dengan baik, sehingga menciptakan budaya tertib administrasi.

Tidak sampai di situ, dengan adanya Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) para Pejabat di lingkungan pusat (Mahakamah Agung RI) dapat mengontrol seluruh satuan kerja (pengadilan) dari jarak jauh (tanpa harus datang ke pengadilan) sehingga kinerja personil pengadilan (Ketua, Wakil, Hakim, Panitera/PP, dan yang lainnya) dapat dimonitoring. Bahkan rencana ke depannya Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) ini akan terintegrasi dengan Aplikasi lainnya seperti Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), sehingga kinerja para personil di pengadilan dapat juga dilihat melalui Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP). Tentunya dengan adanya hal demikian dapat memudahkan proses Promosi Mutasi. Dan dengan demikian dapat disimpulkan pula bahwa sebanyak apapun personil di pengadilan menyelesaikan sebuah perkara akan tetapi apabila tidak memasukkannya (menginput) ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara maka tidak akan mendapatkan bukti terhadap kinerja.

Diharapkan dengan kedatangan Tim Mentoring ini seluruh kendala, hambatan dan permasalahan dapat terpecahkan sehingga untuk kedepannya tidak akan menghambat proses Penanganan Perkara. Dan terbukti, sebelumnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berstatus bendera merah (rasio penanganan perkara masih rendah) namun selang beberapa hari kegiatan mentoring ini, kini Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berstatus bendera kuning (adanya peningkatan rasio penangan perkara).


Ditulis oleh @x_cisadane 15 Agustus 2016

Mentoring SIPP ke Pengadilan Militer III-19 Jayapura 


Berkenaan dengan Program SUSTAIN Uni Eropa-UNDP perihal dukungan terhadap pelaksanaan implementasi aplikasi SIPP yang terintegrasi pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, SUSTAIN Uni Eropa-UNDP melakukan kegiatan Mentoring/Pendampingan/Pelatihan ke satuan kerja pada 4 (empat) lingkungan Peradilan khususnya di Wilayah Jayapura. Pada kegiatan Mentoring/Pendampingan/Pelatihan kali ini, SUSTAIN memilih Pengadilan Militer III-19 Jayapura sebagai sample untuk lingkungan Peradilan Militer. Kegiatan ini berlangsung selama 1 (satu) hari dan dilaksanakan pada Kamis 11 Agustus 2016 pukul 15.00 WIT. Adapun susunan Tim Mentoring yang telah dipecah sebelumnya dan ditugaskan untuk melakukan pendampingan (pelatihan) di Pengadilan Militer III-19 Jayapura, yaitu : Bapak Ariyo Bimmo, Bapak Fattah dan Ibu Devy Nazwir (selaku Perwakilan dari SUSTAIN Uni Eropa-UNDP), Bapak Aswan Nurcahyo, S.H., M.H. (Hakim Tinggi Badan Pengawasan), Achmad Cholil, S.Ag, LL.M (Hakim Pengadilan Agama Bekasi selaku Trainer Nasional khusus Hakim), Stefanus Dwi Putra, S.Kom (selaku Perwakilan dari Ditjen BadilMilTUN dan Tim Development) dan Marthinalova Noll (Perwakilan dari Ditjen Badilum selaku Trainer Nasional).

Kedatangan Tim Mentoring mendapat sambutan hangat dari Ketua Pengadilan Militer III - 19 Jayapura Bapak Letnan Kolonel James F. Vandersloot, SH., MH. beserta Sekretaris Pengadilan Militer III - 19 Jayapura Bapak Kapten Iskandar, SH., MH. Sebelum memulai kegiatan mentoring, Ketua Pengadilan Militer III - 19 Jayapura menjelaskan mengenai keadaan lingkungan kerja pada Pengadilan Militer III - 19 Jayapura. Tepat pukul 15:30 WIT, kegiatan mentoring dibuka oleh Ketua Pengadilan Militer III - 19 Jayapura dan dilanjutkan dengan arahan mengenai Pengawasan dalam Pengendalian Administrasi Perkara oleh Bapak Aswan Nurcahyo, S.H., M.H setelah itu dilakukan pemaparan beserta diskusi mengenai Perkembangan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Teknis Pengawasan dalam Pengendalian Administrasi Perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Mahkamah Agung RI (SIPP MA) yang dipaparkan oleh Achmad Cholil, S.Ag, LL.M beserta Stefanus Dwi Putra, S.Kom.

Dalam sesi diskusi mengenai Perkembangan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Teknis Pengawasan dalam Pengendalian Administrasi Perkara melalui SIPP MA tampak sekali antusias dari Para Pejabat dan Staff di Pengadilan Militer III - 19 Jayapura. Secara teoritis seluruh Pejabat dan Staff yang menangani Administrasi Perkara pada Pengadilan Militer III - 19 Jayapura telah mengetahui Perkembangan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), hal ini dibuktikan ketika Bapak Achmad Cholil, S.Ag, LL.M bertanya kepada para Pejabat dan Staff yang menangani Administrasi Perkara di Pengadilan Militer III - 19. Tidak berlangsung lama, kegiatan dilanjutkan dengan review terhadap implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Militer III - 19 Jayapura. Satu demi satu para pengguna Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara didatangi oleh Tim Mentoring untuk bertanya mengenai permasalahan maupun hambatan terhadap implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara dan juga memberikan solusi kepada mereka.

Dari hasil kegiatan mentoring ditemukan berbagai macam masalah terkait implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Militer III - 19 Jayapura, diantaranya : 

  1. Untuk memutus perkara NO dan pengembalian berkas masih belum sempurna, namun Tim Mentoring menjelaskan jikalau permasalahan tersebut sudah diatasi melalui update versi selanjutnya (telah dipersiapkan).
  2. Terdapat ketidakseragaman penggunaan penomoran pada Akta Penetapan Penahanan. Hal ini juga sudah dihimbau oleh Tim Mentoring agar menggunakan penomoran seperti yang tertera dalam Buku Dua. 
  3. Terdapat ketidakakuratan terhadap perhitungan masa penahanan. Hal ini telah ditelusuri oleh Tim Mentoring, ternyata tidak semua perkara mengalami masalah seperti ini dan ketidakakuratan ini disebabkan oleh kesalahan pemilihan masa penahanan. Sehingga bisa disimpulkan, kesalahan bukan terjadi dari sisi aplikasi melainkan dari sisi pengguna. 
  4. Terkendalanya koneksi Internet sehingga menyulitkan proses sinkronisasi. Untuk hal ini sudah diberikan pemecahan masalah melalui teknik sinkronisasi portable/anywhere.
  5. Terdapat masalah pada perkara hasil migrasi dimana bisnis proses tidak berjalan dengan sempurna, sehingga banyak perkara yang tidak dapat diminutasi. Khusus untuk Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, perkara hasil migrasi memang tidak sempurna (belum memiliki kualitas data yang baik), oleh karenanya Tim Mentoring menghimbau agar satuan kerja pada Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengikuti sesuai dengan arahan (petunjuk) yang sering disampaikan oleh Tim Development melalui media percakapan online.

Secara keseluruhan antusiasme dan semangat para personil Pengadilan Militer III - 19 Jayapura sangat tinggi. Sedangkan untuk penerapan Aplikasi SIPP sesuai dengan keinginan pimpinan Mahkamah Agung R.I. yang dituangkan dalam pedoman pelaksanaan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Militer III - 19 Jayapura sudah cukup baik walaupun baru melaksanakannya sekitar 60% secara benar. Diharapkan dengan kedatangan Tim Mentoring ini seluruh kendala, hambatan dan permasalahan dapat terpecahkan sehingga untuk kedepannya tidak akan menghambat proses Penanganan Perkara.


Ditulis oleh @x_cisadane 15 Agustus 2016

Permohonan Peserta Bimtek Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi Pidana Militer

Dalam rangka meningkatkan kegiatan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2016, Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Militer akan mengadakan Bimbingan Teknis Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi Pidana Militer pada tanggal 21 September 2016 sampai dengan 23 September 2016 di Yogyakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna menginventarisir peserta yang ikut dalam acara dimaksud, mohon dapatnya Kepala dapat mengirimkan data peserta (Panitera atau petugas yang menangani pemberkasan perkara) dengan jumlah sesuai lampiran surat ini.

Data peserta tersebut dapat kami terima selambat-lambatnya tanggal 19 Agustus 2016 atau melalui Fax (021) 3861360 dan email Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya .

Untuk informasi lebih lanjut dimohon untuk mendownload Surat dan Lampiran melalui tautan berikut ini : http://ditjenmiltun.net/permohonan_peserta_bimtek_ketatalaksanaan_pid_mil.pdf



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

Link SIPP Web Peradilan Militer

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Peradilan Militer

Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tingkat Pertama Website SIPP Web
Pengadilan Militer UtamaPengadilan Militer UtamaLihat-
Pengadilan Militer Tinggi I MedanLihat-
Pengadilan Militer Tinggi II JakartaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi III SurabayaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi I Medan
Pengadilan Militer I-01 Banda AcehLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-02 MedanLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-03 PadangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-04 PalembangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-05 PontianakLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-06 BanjarmasinLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-07 BalikpapanLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
Pengadilan Militer II-08 JakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-09 BandungLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-10 SemarangLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-11 YogyakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Pengadilan Militer III-12 SurabayaLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-13 MadiunLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-14 DenpasarLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-15 KupangLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-16 Makassar
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-17 Manado
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-18 Ambon
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Lihat
Lihat


Read more ...

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1277
mod_vvisit_counterYesterday3672
mod_vvisit_counterThis week9289
mod_vvisit_counterAll days7134370

We have: 41 guests online
Your IP: 54.147.16.12
 , 
Today: Des 19, 2018

peraturan-button