1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Ditulis oleh @x_cisadane 18 Januari 2016

Rapat Koordinasi Sekretariat Ditjen Badilmiltun 18 Januari 2016

Rapat Koordinasi Sekretariat Ditjen Badilmiltun 18 Januari 2016 











Pada Hari Senin Tanggal 18 Januari 2016 bertempat di Ruang Rapat Besar Ditjen Badilmiltun Lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Jalan Ahmad Yani, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi di lingkungan Sekretariat Ditjen Badilmiltun. Acara tersebut dimulai pukul 09.30 wib sampai dengan 12.00 wib dan dipimpin oleh Bapak Dedi Waryoman, S.Sos., M.H. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Ditjen Badilmiltun dan juga dihadiri oleh Pejabat Eselon III dan IV beserta Staff di lingkungan Sekretariat Ditjen Badilmiltun. Adapun Bapak Dedi Waryoman, S.Sos., M.H. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Ditjen Badilmiltun membuka rapat koordinasi dengan menyampaikan beberapa agenda rapat yang langsung dijelaskan oleh masing-masing kepala bagian. Selanjutnya pimpinan rapat mempersilahkan Kepala Bagian Keuangan, Kepala Bagian Organisasi dan Ketatalaksanaan, Kepala Bagian Kepegawaian dan Kepala Bagian Umum untuk menyampaikan presentasinya sesuai agenda masing-masing secara bergantian.

Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam paparannya menyampaikan realisasi penyerapan anggaran DIPA Ditjen Badilmiltun yang terdiri dari :

  1. Serapan Belanja Pegawai;  
  2. Serapan Belanja Modal;  
  3. Serapan Untuk Masing-masing Unit Eselon II Ditjen Badilmiltun Secara Rinci.   

selain mengevaluasi kegiatan tahun 2015 juga disampaikan kepada masing-masing unit kerja yang belum menyerahkan TOR dan RAB untuk kegiatan tahun 2016 dan diminta mempersiapkan TOR dan RAB untuk kegiatan 2017.

Kepala Bagian Organisasi dan Ketatalaksanaan memaparkan semua hasil kegiatan harus terdokumentasi secara lengkap karena dalam rangka memenuhi tuntutan reformasi birokrasi dan persiapan untuk audit internal maupun eksternal diantaranya yaitu :  

  1. Mempersiapkan kelengkapan data sehubungan dengan audit BPK; 
  2. Agar para pegawai lebih memaksimalkan penyelesaian pekerjaan;
  3. Kepada Pejabat Pengadaan (Bapak Sadiman, S.H., M.H.) untuk mempersiapkan bukti fisik dari setiap aplikasi baik berupa software dan hardware. Mengundang Vendor untuk klarifikasi jika ada temuan dari Badan Pengawasan maupun BPK; 
  4. Kepada Kasub Bag Tata Usaha (Bapak Suraji, S.H.) agar mempersiapkan kelengkapan surat keputusan yang dibutuhkan oleh Badan Pengawas dan BPKP jika diadakan uji petik dalam rangka reformasi birokrasi.

Kepala Bagian Kepegawaian melakukan sosialisasi Aplikasi E-Government terkait SDM Aparatur (Kepegawaian) seperti misalnya :  

  1. Sosialisasi SIKEP, dalam rangka pengisian kelengkapan data kepegawaian seluruh personil, baik Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, maupun tenaga Staff yang ada di lingkungan Ditjen Badilmiltun. Sampai dengan Bulan September 2015 in-progress capaian untuk Ditjen Badilmiltun sudah mencapai 100%, dan untuk melihat kelengkapan data masing-masing ditayangkan SIKEP para peserta rapat sebagai sample
  2. Sosialisasi e-Dokumen, dalam rangka pengisian e-Dokumen ada 5 point penting yang wajib dipenuhi yaitu : SK CPNS, SK PNS, SK Kepangkatan Terakhir, SK Jabatan Terakhir dan Ijazah sudah dilaksanakan;
  3. Sosialisasi e-PUPNS dalam rangka pendaftaran ulang PNS dengan cara mengisi aplikasi yang telah dibangun oleh BKN, untuk kegiatan ini Kepala Bagian Kepegaiawan telah mengadakan sosialisasi kepada masing-masing perwakilan dari Unit Eselon II yang ditunjuk dan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015; 
  4. Sosialisasi SiHarKa dalam rangka pendataan daftar harta kekayaan PNS sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang ASN. Hal ini diwajibkan kepada seluruh PNS untuk mengisi daftar harta kekayaan dalam Aplikasi SiHarKa yang dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) secara keseluruhan telah dilaksanakan.

Selain hal-hal tersebut di atas, dalam kegiatan rapat koordinasi ini juga membahas beberapa hal terkait dengan kegiatan rutin di lingkungan Ditjen Miltun, seperti diantaranya :  

  1. Mengenai Tata Ruang Kantor tidak disediakan anggaran pada DIPA Ditjen Badilmiltun; 
  2. Solusi untuk meringankan beban biaya Instruktur Senam dari lingkungan Ditjen Badilmiltun secara swakelola;
  3. Biaya karangan bunga untuk ucapan bela sungkawa (duka cita) akan dibahas lebih lanjut; 
  4. Potongan Uang Makan yang akan dikumpulkan oleh masing-masing Kepala Bagian (Eselon III) untuk dipergunakan dalam rangka menunjang kegiatan-kegiatan penting, seperti misalnya : Ramah Tamah Menyambut Bulan Suci Ramadhan, Halal Bihalal, HUT MA RI, dan pemberian THR untuk para Pegawai dan Honorer. Adapun besaran Potongan Uang Makan adalah sebagai berikut : 
  • Eselon I : Rp. 250.000,- 
  • Eselon II : Rp. 200.000,- 
  • Eselon III : Rp. 150.000,- 
  • Eselon IV : Rp. 100.000,-



17 Januari 2016

Pelaksanaan Kegiatan Training of Trainer Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Mega Mendung - Sejak tanggal 10 sampai dengan 16 Januari 2016 di Pusdiklat MARI Mega Mendung, Bogor, Proyek Sustain UNDP dan Mahkamah Agung RI menyelenggarakan kegiatan Training of Trainer (TOT) aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) untuk empat badan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Sebanyak 150 orang peserta dan 22 orang pelatih mengikuti kegiatan tersebut. 

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nurhadi, SH, MH pada Senin, 11 Januari 2016, dengan sebelumnya disampaikan laporan dari pihak penyelenggara, Proyek Sustain UNDP, Mr. Gilles Blanchi.

Sekretaris MARI menyempaikan perjalanan SIPP sejak tahun 2012, mulai dari SIPP versi 1.0, 2.0, 3.00, 3.01 untuk Peradilan Umum, hingga yang sekarang yang dibangun untuk 4 peradilan, SIPP 3.1.1. Beliau juga menyatakan bahwa mengubah sistem konvensional menuju sistem otomatisasi bukanlah pekerjaan yang mudah, karena yang dihadapi adalah pola pikir yang didalamnya pasti ada kepentingan-kepentingan yang dirugikan, hal inilah yang menyebabkan adanya resistensi dari beberapa pihak. Namun demikian, demi terwujudnya misi dan misi MARI maka tidak boleh menyerah, hal ini sudah dibuktikan melalui SIPP, MARI telah berhasil melakukan akselerasi/percepatan terhadap cetak biru MARI. Sekretaris MARI juga memberikan motivasi kepada seluruh peserta, bahwa SDM yang bagus akan percuma tanpa adanya kemampuan untuk mengeksekusi, dan untuk memiliki kemampuan eksekusi tersebut diperlukan adanya karakter kerja keras, pantang menyerah, disiplin, perfeksionis, dan tidak kompromi terhadap hasil akhir.

Kegiatan pelatihan dilaksanakan dari tanggal 12 sampai dengan 14 Januari 2015, selama pelatihan para peserta dibagi ke dalam tujuh kelas dengan pembekalan materi mulai dari jaringan, database, penginstallan, dan bisnis proses empat badan peradilan. Selanjutnya para peserta unjuk gigi dengan mempresentasikan apa yang telah mereka ketahui tentang aplikasi SIPP didepan para juri yang terdiri dari para hakim dari empat badan peradilan, para peserta lainnya dan para pelatih pada 15 Januari 2016.

Pada malam harinya kegiatan ditutup oleh Ariyo Bimmo dari Proyek Sustain UNDP, bersama Joko Upoyo Pribadi, SH, Kabag Pemeliharaan Sarana Informatika Biro. Hukum Dan Humas MARI, dan Sunarto, SH, MH, Hakim Tinggi PA Banten yang merupakan salah satu peserta senior pada kegiatan ini.

Ariyo Bimmo menyatakan merinding melihat empat badan peradilan berada dalam satu tempat secara bersama-sama, dan pada akhirnya merasa terharu melihat tekad dari seluruh peserta untuk benar-benar mewujudkan Mahkamah Agung RI dalam satu atap. Sedangkan Joko Upoyo Pribadi, SH, MH menyatakan ucapan terimakasih kepada seluruh peserta, para hakim, panitera pengganti dan para admin IT atas dukungannya terhadap SIPP dan kelak setelah SIPP berhasil diterapkan di empat badan peradilan maka SIPP dapat menjadi salah satu pemersatu bagi empat badan peradilan. (ns)


15 Januari 2016

Penyerahan Sertifikat ISO 9001:2008 kepada 4 Peradilan TUN

Bertepatan dengan hari ulang tahun Peradilan Tata Usaha Negara yang ke 25 yang jatuh pada hari Kamis, 14 Januari 2016, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN) Jakarta, Pengadilan TUN Jakarta, Pengadilan TUN Samarinda, Pengadilan TUN Denpasar meraih sertifikat ISO 9001: 2008. Acara penyerahan sertifikat ISO tersebut dilaksanakan di Gedung Sekretariat MA  J. Jend. A. Yani Kav.58 Jakarta Pusat. Acara ini dihadiri oleh Ketua Kamar TUN, para Hakim Agung kamar TUN, para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Wilayah DKI Jakarta, dan pegawai di jajaran Pengadilan TUN.

Ketua Pengadilan Tinggi TUN DKI Jakarta, Dr. Istiwibowo,SH., MH dalam sambutannya berpesan bahwa sebagai lembaga publik pengadilan wajib mengutamakan pelayanan terbaiknya. Dengan Diterimanya sertifikat ISO ini menjadi bukti bahwa kita telah memberikan pelayanan prima berstandar internasional kepada masyarakat. Sebagai contoh makna sertifikat ISO bagi Pengadilan TUN Jakarta diantaranya memaksimalkan bagian-bagian yang sebelumnya mati suri. Bagi pengadilan yang sudah meraih sertifikasi ISO saya mohon komitmennya untuk mempertahankannya. Diperlukan sikap mau berbagi, kebersamaan, dan pengorbanan". Pada perayaan hari ulang tahun peradilan TUN yang ke 25 ini merupakan moment instropeksi dan perbaikan diri bagi peradilan TUN demi melayani publik

 Sekretaris MA, Nurhadi,SH.,MH dalam sambutannya menegaskan bahwa pelayanan prima wajib dimiliki oleh pengadilan sebagai langkah awal membangun excelent court. "kalau saat ini pengadilan berlomba untuk mendapatkan ISO 9001:2008, saya sudah bersiap untuk membangun excelent court". Pelayanan prima merupakan kunci dari kepercayaan publik.

Ketua Kamar TUN, DR. H. Imam Soebechi,SH.,MH menyampaikan rasa bangganya atas prestasi yang diraih para pengadilan TUN hari ini. "Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita mempertahankannya setelah meraih sertifikat ISO 9001: 2008. Sebab pengadilan akan terus dipantau oleh pihak pemberi sertifikat" ungkapnya.


12 Januari 2016

Pemanggilan Peserta Bintek Hakim Tinggi PERATUN Tahun 2016


Dalam rangka pelatihan kepemimpinan dan Bimbingan Teknis/ Pendidikan Yudisial Berkelanjutan bagi Hakim Tinggi Peradilan Tata Usaha Negara kelas ke-empat yang dikhususkan untuk Hakim Tinggi Peradilan Tata Usaha Negara di seluruh wilayah hukum PT.TUN se-Indonesia, Ditjen Badilmiltun MA RI bekerjasama dengan proyek EU-UNDP SUSTAIN, akan melaksanakan Kegiatan Bintek tersebut pada :


Hari : Senin – Jumat

Tanggal : 25 - 29 Januari 2016

Tempat : Singhasari Hotel, JL. Ir. Soekarno No. 120, Batu, Malang

Jawa Timur 65326, Indonesia, Phone : +62 341 513333


Keterangan lebih lengkap silakan lihat surat berikut :


*Suratnya


Ditulis oleh hilda 11 Januari 2016

Pelaksanaan Kegiatan Proyek EU-UNDP SUSTAIN  Tahun 2016


Dalam rangka melakukan Analisis Kebutuhan Pelatihan (Training Need Analysis) dan penyusunan Peta Jalan Sumber Daya Manusia (Human Resources Roadmap) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara periode 2016-2020 untuk kepentingan pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis maka Ditjen Badilmiltun MA RI bekerjasama dengan proyek EU-UNDP SUSTAIN, akan melakukan serangkaian kegiatan berupa Focused Group Discussion (FGD) dan wawancara dengan para Ketua Pengadilan, Hakim, Panitera, Sekretaris, Kasubag Kepegawaian dan para Staf Kepegawaian. Berikut daftar Pengadilan Tinggi TUN dan Pengadilan TUN peserta TNA & FGD HR Roadmap :

- PTTUN Medan

- PTUN Bandung

- PTUN Kupang

- PTUN Pontianak

- PTUN Surabaya

- PTUN Bandar Lampung

- PTUN Jayapura


Keterangan lebih lengkap silakan lihat file berikut :


*Suratnya


Ditulis oleh hilda 11 Januari 2016

PEMANGGILAN KEGIATAN IMPLEMENTASI PENOMORAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP 

Mahkamah Agung RI melalui Ketua Kamar Pembinaan selaku Ketua  Kelompok Kerja Nasional Lingkungan Hidup dengan surat nomor: 2/TuakaBin/I/2016 mengundang Ketua, Panitera, Panitera muda perkara, Panitera muda hukum dan Kasir untuk mengikuti Kegiatan Implementasi Penomoran Perkara Lingkungan Hidup. Bagi Lingkungan Peradilan TUN untuk wilayah Kalimantan (PTUN Banjarmasin, PTUN Pontianak, PTUN Palangkaraya, PTUN Samarinda).

Untuk Informasi lebih lengkap, silahkan unduh surat beserta lampiran berikut.

*Surat
*Lampiran



08 Januari 2016

Pemanggilan Peserta Pelatihan Training of Trainers / TOT Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)


Sehubungan dengan telah selesainya pengembangan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 3.1.1 sebagai kerjasama antara Proyek SUSTAIN EU-UNDP dengan Mahkamah Agung RI, maka akan dilaksanakan Pelatihan Calon Pelatih (Training of Trainers/TOT) untuk memastikan implementasi yang menyeluruh di 4 lingkungan peradilan. Maka pelatihan ini diikuti oleh Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.


Daftar nama peserta dan keterangan lengkap silakan lihat file berikut :


*Suratnya




Ditulis oleh @x_cisadane 06 Januari 2016

Rapat Evaluasi Kegiatan T.A. 2015 dan Rencana Kegiatan T.A. 2016 Ditjen Badilmiltun 

Pada Hari Senin Tanggal 04 Januari 2016 bertempat di Ruang Rapat Besar Ditjen Badilmiltun Lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Jalan Ahmad Yani, telah dilaksanakan rapat terkait Evaluasi Kegiatan T.A. 2015 dan Rencana Kegiatan T.A. 2016 di lingkungan Ditjen Badilmiltun. Acara tersebut dimulai pukul 09.30 wib sampai dengan 12.00 wib dan dipimpin oleh Bapak Dedi Waryoman, S.Sos., M.H. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Ditjen Badilmiltun dan juga dihadiri oleh Pejabat Eselon II, III dan IV beserta Staff di lingkungan Sekretariat Ditjen Badilmiltun. Adapun Bapak Dedi Waryoman, S.Sos., M.H. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Ditjen Badilmiltun menjelaskan serapan T.A. 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 sebesar 93,57% pada lingkungan Ditjen Badilmiltun. Rincian mengenai hal tersebut antara lain : Belanja DIPA 01 sebesar 77,75% dan Belanja DIPA 05 sebesar 94,02% pada Peradilan Militer. Kemudian rincian pada Peradilan Tata Usaha Negara untuk Belanja DIPA 01 sebesar 87,54% dan Belanja DIPA 05 sebesar 73,89%.

Selain membahas mengenai Evaluasi dari masing-masing Eselon II, dalam rapat ini juga membahas mengenai Pengelola Keuangan T.A. 2016 di lingkungan Ditjen Badilmiltun yang terdiri dari :

  1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Dedi Waryoman, S.Sos., M.H. 
  2. Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM) : Akhmad Sefudin, S.H., M.H. 
  3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Sadiman, S.H., M.M. 
  4. Pejabat Pengadaan : R. Junida Hastakusumah, S.Hi., M.H. 
  5. Bendahara Pengeluaran : Lamtur Pandapotan Simanullang, S.E. 
  6. Bendahara Penerima : Wanda, S.H. 
  7. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) : Suryaningsih, S.Kom.  

Kemudian dalam rapat ini juga dibahas mengenai beberapa rencana kegiatan yang tercantum di dalam Pagu Anggaran T.A. 2016, diantaranya yaitu : 

  • Pagu Anggaran untuk Dir Binganis TUN sebesar Rp. 2.914.000.000,- dengan 12 kegiatan antara lain : 
  1. Standarisasi tenaga teknis Peradilan Tata Usaha Negara; 
  2. Bimbingan teknis kompetensi bagi para Hakim;
  3. Bimbingan teknis bagi tenaga Kepaniteraan; 
  4. Promosi dan Mutasi; 
  5. Kesediaan data dan dokumentasi statistik perkara; 
  6. Kesediaan data dan arsip tenaga teknis; 
  7. Pembinaan tenaga teknis Peradilan Tata Usaha Negara; 
  8. Penyusunan buku pedoman SOP PT TUN dan PTUN; 
  9. TPM Peradilan Tata Usaha Negara; 
  10. Bimbingan Teknis pelaporan keuangan perkara;
  11. Validasi dan verifikasi di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;  
  12. Evaluasi dan Monitoring (Kupang, Banjarmasin, Surabaya, Bengkulu, Serang dan Pontianak).  
  • Pagu Anggaran untuk Dir Binganis MIL sebesar Rp. 2.035.550.000,- dengan 10 kegiatan berupa : 
  1. Standarisasi tata kerja dan tata kelola;  
  2. Standarisasi tenaga teknis;  
  3. Bimbingan teknis kompetensi; 
  4. Bimbingan teknis administrasi; 
  5. Promosi dan mutasi; 
  6. Pelaksanaan TPM Peradilan Militer; 
  7. Data statistik perkara; 
  8. Arsip data tenaga teknis; 
  9. Pembinaan tenaga teknis / rapat koordinasi; 
  10. Evaluasi dan monitoring (Padang, Manado dan Yogyakarta).  
  • Pagu Anggaran untuk Dir Pratalak TUN sebesar Rp. 355.000.000,- dengan 2 kegiatan diantaranya yaitu : 
  1. Penyusunan standarisasi ketatalaksanaan peninjauan kembali, hum dan sengketa pajak di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara; 
  2. Aparatur Peradilan TUN yang mengikuti bimbingan teknis pemberkasan perkara kasasi, PK, Hum dan sengketa pajak. 
  • Pagu Anggaran untuk Dir Pratalak MIL sebesar Rp. 300.000.000,- dengan 2 kegiatan sebagai berikut : 
  1. Penyusunan standarisasi perkara kasasi, peninjauan kembali dan grasi di lingkungan Peradilan Militer; 
  2. Aparatur Peradilan Militer yang mengikuti bimbingan teknis pemberkasan perkara. 
  • Pagu Anggaran untuk Sekretariat sebesar Rp. 12.300.000.000,- dengan 12 kegiatan sebagai berikut ini : 
  1. Pembelanjaan gaji dan tunjangan; 
  2. Operasional perkantoran; 
  3. Rapat koordinasi; 
  4. Penyusunan SAKPA, BMN, CALEK dan PP39; 
  5. Penyusunan Renja, RKAKL, dan DIPA; 
  6. Penyusunan Renstra; 
  7. Evaluasi dan penyempurnaan SOP; 
  8. Penyusunan LAPTAH; 
  9. Penyusunan LAKIP; 
  10. Pelaksanaan E-Dokumen di Ditjen Badilmiltun; 
  11. Pelaksanaan Validasi data SIMPEG; 
  12. Sosialisasi etika pegawai; 
  13. Peningkatan mutu manajemen IT; 
  14. Bimtek pelaksanaan anggaran; 
  15. Pengadaan sarana dan prasarana persidangan; 
  16. Pencetakan Buku Register Pengadilan Militer;
  17. Pencetakan Buku Register Pengadilan TUN; 
  18. Pengadaan alat pengelola data; 
  19. Pengembangan sarana dan prasarana IT; 
  20. Peralatan dan fasilitas perkantoran; 
  21. Pengadaan papan nama tanah;

05 Januari 2016

Permintaan Laporan Perkara Tahunan 2015

Sehubungan akan disusunnya Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI, bersama ini dihimbau kepada seluruh Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengirimkan laporan perkara tahun 2015 ke alamat email Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya cc: Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya sebelum tanggal 15 Januari 2016.

* Suratnya


22 Desember 2015

Kegiatan Implementasi Pedoman Penomoran Perkara Lingkungan Hidup

Mahkamah Agung melalui Kelompok Kerja Nasional Lingkungan Hidup bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kerjasama dengan program REDD+ UNDP mengadakan kegiatan implementasi pedoman penomoran perkara lingkungan hidup (LH), bertempat di Pekanbaru (17-18/12/2015). Roki Panjaitan, Panmud Pidana Khusus MARI membuka secara resmi kegiatan. Peserta meliputi ketua, wakil ketua, panitera, panitera muda pidana, panitera muda perdata, panitera muda hukum, panitera muda perkara dan staf di meja pertama untuk lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara. Khusus untuk peserta lingkungan peradilan TUN berasal dari PTUN Pakanbaru, PTUN Palembang, dan PTUN Jambi.


Dalam kegiatan implementasi pedoman penomoran perkara LH diadakan diskusi panel mengenai kebakaran lahan rawa gambut dan hutan Indonesia. Panelis terdiri atas : Wiwiek Awiati tentang hukum lingkungan dalam kebakaran lahan rawa gambut dan hutan.  Wetland : Tipologi dan karakteristik lahan rawa gambut Indonesia. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan KLHK : Kebakaran lahan rawa gambut dan hutan. Bambang Hero : Pembelajaran dari kasus-kasus di pengadilan.


Selanjutnya sosialisasi penomoran perkara LH berupa perkara pidana dan perdata bagi peradilan umum serta perkara tata usaha negara bagi peradilan tata usaha negara. Harapannya sosialisasi bagi peserta mendapatkan pengetahuan dan keterampilan melakukan penomoran perkara-perkara LH.


Tentunya adanya penomoran dapat memastikan adanya perkara LH di pengadilan. Penomoran Perkara LH membantu untuk memantau dan menginventarisasi perkara LH sehingga dapat menjadi data yang valid untuk memastikan tersedianya hakim LH bersertifikat di pengadilan, serta memastikan konsistensi putusan perkara LH dan memudahkan evaluasi penanganan perkara LH. (ymw)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner0.jpg
  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

Link SIPP Web Peradilan Militer

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Peradilan Militer

Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tingkat Pertama Website SIPP Web
Pengadilan Militer UtamaPengadilan Militer UtamaLihat-
Pengadilan Militer Tinggi I MedanLihat-
Pengadilan Militer Tinggi II JakartaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi III SurabayaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi I Medan
Pengadilan Militer I-01 Banda AcehLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-02 MedanLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-03 PadangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-04 PalembangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-05 PontianakLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-06 BanjarmasinLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-07 BalikpapanLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
Pengadilan Militer II-08 JakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-09 BandungLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-10 SemarangLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-11 YogyakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Pengadilan Militer III-12 SurabayaLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-13 MadiunLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-14 DenpasarLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-15 KupangLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-16 Makassar
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-17 Manado
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-18 Ambon
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Lihat
Lihat


Read more ...

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday547
mod_vvisit_counterYesterday2015
mod_vvisit_counterThis week3986
mod_vvisit_counterAll days6927503

We have: 19 guests, 3 bots online
Your IP: 54.198.15.20
 , 
Today: Okt 22, 2018

peraturan-button