1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

26 Maret 2014

Malam Pembukaan Bintek Hakim TA 2014 di Mataram

Mataram - Rabu malam, 26 Maret 2014, dilaksanakan acara pembukaan Bimbingan Teknis Hakim TUN di Mataram. Bintek yang diikuti oleh 50 orang hakim tata usaha negara tersebut dibuka secara resmi oleh Dirjen Badilmiltun, Sulistyo, SH, MHum. Bintek Hakim kali ini mengusung tema "Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Menyelesaikan Sengketa Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum", dan sebelum kegiatan Bintek ini digelar para peserta juga telah diminta untuk membuat esay berkaitan dengan tema tersebut untuk mengetahui bagaimana pemahaman peserta mengenai materi. Usai acara pembukaan, Dirjen Badilmiltun juga berkenan memberikan pengarahan kepada para hakim, yang pada intinya adalah pengenalan terhadap apa dan bagaimana aplikasi SIAD-PTUN, juga sedikit penjelasan mengenai aplikasi SIMPEG. Karena nantinya dalam satu sesi pada kegiatan bintek ini akan diberikan materi mengenai teknik pembuatan putusan dengan aplikasi SIAD-PTUN. 

Dalam kesempatan tersebut, Dirjen juga mengungkapkan rasa kecewanya atas kasus yang menimpa 3 orang hakim tata usaha negara yang terbukti melanggar peraturan dan harus dicopot dari jabatannya. Lagi-lagi Dirjen mengingatkan kepada para hakim, bahwa nama baik seorang hakim itu harus dijaga dengan baik, janganlah para hakim membuat cacat perjalanan karier mereka sendiri dengan melanggar aturan perundang-undangan maupun norma masyarakat yang berlaku. Pada akhirnya Dirjen meminta kepada semua peserta Bintek untuk bersungguh-sungguh mengikuti kegiatan bintek ini.

Selain itu, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN, Yodi Martono Wahyunadi, SH, MH juga menghimbau kepada para hakim agar dapat melengkapi data-data mereka yang ada di aplikasi SIMPEG, karena besar harapan Direktur bahwa pada tahun 2015 nanti Peradilan Tata Usaha Negara dapat menyelenggarakan TPM secara paperless dengan menggunakan data yang ada pada aplikasi SIMPEG tersebut. Kemudian sebelum acara diakhiri, seluruh peserta bimbingan teknis bersama Dirjen Badilmiltun dan para pejabat Eselon II di Lingkungan Ditjen Badilmiltun melakukan foto bersama. (ns)

Dalam kesempatan tersebut, Dirjen juga mengungkapkan rasa kecewanya atas kasus yang menimpa 3 orang hakim tata usaha negara yang melanggar peraturan dan harus dicopot dari jabatannya. Lagi-lagi Dirjen mengingatkan kepada para hakim, bahwa nama baik seorang hakim itu harus dijaga dengan baik, janganlah para hakim membuat cacat perjalanan karier mereka sendiri dengan melanggar aturan perundang-undangan maupun norma masyarakat yang berlaku. Pada akhirnya Dirjen meminta kepada semua peserta Bintek untuk bersungguh-sungguh mengikuti kegiatan bintek yang akan diselenggarakan hingga tanggal 28 Maret 2014.

Selain itu, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN, Yodi Martono Wahyunadi, SH, MH juga menghimbau kepada para hakim agar dapat melengkapi data-data mereka sendiri yang ada di aplikasi SIMPEG, karena besar harapan Direktur bahwa pada tahun 2015 nanti Peradilan Tata Usaha Negara dapat menyelenggarakan TPM secara paperless dengan menggunakan data yang ada pada aplikasi SIMPEG tersebut. Kemudian sebelum acara pada malam tersebut diakhiri, seluruh peserta bimbingan teknis bersama Dirjen Badilmiltun dan para pejabat Eselon II di Lingkungan Ditjen Badilmiltun melakukan foto bersama. (ns)

17 Maret 2014

Pelatihan TOT SIAD Bagi Pegawai Badilmiltun

Jakarta-Jumat, 14 Maret 2014, Ditjen Badilmiltun mengadakan pelatihan training of trainers SIAD DILMIL dan SIADPTUN bagi pegawainya. Pelatihan ini ditujukan agar peserta yang dilatih dapat memberikan tutorial maupun problem solving terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh satker pengadilan. Memang telah dirasakan menjadi kendala bagi pegawai di Ditjen Badilmiltun selama ini untuk memberikan solusi atas pertanyaan-pertanyaan dari satker mengenai permasalahan-permasalah yang muncul dalam penggunaan SIAD DILMIL maupun SIADPTUN dikarenakan aplikasi ini memang tidak ditujukan untuk berjalan di lingkungan Ditjen Badilmiltun juga sebagian besar pegawai tersebut tidak berpengalaman dalam administrasi perkara di pengadilan (bukan orang lapangan). Sehingga diharapkan pelatihan ini dapat mengurangi gap antara Ditjen Badilmiltun dan satker pengadilan. Pelatihan tersebut diberikan oleh konsultan IT yang bekerjasama dengan Ditjen Badilmiltun untuk membangun dan mengembangkan aplikasi SIAD DILMIL dan SIADPTUN. Rencananya pelatihan ini akan diberikan secara berkelanjutan satu minggu sekali oleh konsultan IT tersebut. Sebuah perubahan memang menuntut kerja keras, namun tanpa sebuah perubahan tidak ada akan ada kemajuan. Aplikasi SIAD DILMIL dan SIADPTUN sendiri juga masih terus mengalami perkembangan dan penyempurnaan berdasarkan masukan-masukan dari Ditjen maupun satker pengadilan. (ns)


11 Maret 2014

Presentasi Asistensi Teknis Juklak Perma No. 1 Tahun 2014 dari PUSKAPA UI/AIPJ

Jakarta - Pada Selasa, 11 Maret 2014, Dirjen Badilmiltun menghadiri undangan Presentasi dari Tim Pusat Kajian Perlindungan Anak FISIP UI (PUSKAPA FISIP UI) yang didukung oleh Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembuatan Juklak Perma No. 1 Tahun 2014 dan bentuk asistensi teknis yang ingin mereka tawarkan.

Dengan mengundang tiga badan peradilan, rapat tersebut digelar di Ruang sidang Dirjen Peradilan Agama dan dibuka oleh Dirjen Badilmiltun. Hadir dalam rapat tersebut Dirjen Badan Peradilan Agama, Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN, Sesditjen Badilmiltun, Kabag Perencanaan dan Keuangan Badilum, Kabag Perencanaan dan Keuangan Badilmiltun, Kabag Organisasi dan Tata Laksana Badilag, Kasubag Perencanaan dan Keuangan Badilag, Kasubag Dokumentasi dan Informasi Badilmiltun (mewakilai Kabag Organisasi dan Tata Kelola) serta tim Pembaharuan Mahkamah Agung RI. 

Meskipun sebelumnya Ditjen Badilmiltun sendiri telah selesai dalam menyusun Juklak Perma No. 1 Tahun 2014 untuk pelaksanaan Posbakum dan Prodeo di Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam rapat tersebut bersama Badan Peradilan Umum dan Badan Peradilan Agama berencana untuk membuat SOP untuk pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2014 tersebut. (ns)


07 Maret 2014

Pemberitahuan Keputusan Dirjen Badilmiltun Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2014

Jakarta - Diberitahukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia bahwa Ditjen Badilmiltun telah mengeluarkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 28/DjMT/Kep/III/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 

Kep Dirjen Badilmiltun No: 28/DjMT/Kep/III/2014

Lampiran Juklak


06 Maret 2014

Hasil Survei Kepuasan Pelayanan Informasi Pengadilan : PTUN Paling Tinggi

Jakarta - Pada survei kepuasan pelayanan informasi di pengadilan yang dilakukan oleh PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan), PTUN memperoleh nilai tertinggi dengan persentase 80%, selisihnya sekitar 17% dengan PA dan 43% dengan PN. Pencapaian yang sudah baik ini diharapkan dapat memacu peradilan tata usaha negara untuk semakin meningkatkan pelayanan keadilan terhadap masyarakat luas, yang dalam hal ini adalah pelayanan informasi pengadilan demi mewujudkan peradilan yang agung, yang mana salah satu elemen pentingnya adalah memantapkan layanan informasi yang profesional, cepat dan berbiaya murah.

Survei kepuasan merupakan metode standar untuk mengukur kualitas pelayanan publik yang banyak diterapkan pada instansi pemerintahan di banyak negara, yang salah satunya juga menyangkut pelayanan informasi di pengadilan. Survei kepuasan pelayanan informasi di pengadilan ini dilakukan berlandaskan pada Surat Keputusan Ketua MA Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mewajibkan lembaga negara untuk menyusun standar pelayanan publiknya.

Hasilnya, rata-rata responden yang dijumpai menyatakan kepuasan terhadap layanan informasi di pengadilan sebesar 50%. Tingkat kepuasan layanan informasi di PA lebih besar daripada PN. PA meperoleh tingkat kepuasan sebesar 63%, sedangkan PN hanya memperoleh 37%. Sedangkan PTUN memperoleh tingkat kepuasan masyarakat yang tertinggi, yaitu sebesar 80%. (ns)

Sumber berita : Majalah Mahkamah Agung No. 3 Edisi September 2013.


05 Maret 2014

Rapat Persiapan Bintek Hakim TUN TA 2014

Jakarta - Selasa, 4 Maret 2014, Direktorat Pembinaan Administrasi dan Peradilan TUN melaksanakan rapat persiapan Bimbingan Teknis Hakim TUN Tahun Anggaran 2014. Bintek tersebut rencananya akan diselenggarakaan di Mataram pada 26-28 Maret 2014 dengan tema "Kompetensi Peradilan Tata Usah Negara Menyelesaikan Sengketa Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum". Rapat tersebut dihadiri oleh panitia Bintek dari Direktorat dan Sub Bagian Keuangan Ditjen Badilmiltun. 

Rapat dibuka oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi TUN dan dalam pengarahannya Direktur menghimbau agar dalam pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan selain memperhatikan peningkatan kuantitas dan kualitas anggaran, perlu diperhatikan bagaimana melaksanakan penyerapan anggaran yang optimal. Pada tahun 2012, dari 7 Tingkat Eselon I, Ditjen Badilmiltun berada di peringkat ke 5 dengan penyerapan 92,37% dan dari 25 Tingkat Eselon II, Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN berada di peringkat 6 dengan penyerapan 98,47%. Dengan jumlah persentase penyerapan tersebut diharapkan pada tahun 2014 ini dapat meningkat atau setidaknya bertahan. 

Rapat dilanjutkan dengan evaluasi persiapan Bintek yang telah dilakukan dan apa yang belum dilakukan. Hal-hal mengenai administrasi surat-menyurat, pembagian tugas panitia, tata persidangan, materi bintek, akomodasi dan transportasi peserta dan panitia, rencana koordinasi dengan panitia daerah dan berbagai hal-hal lain yang perlu dipersiapkan dievaluasi dalam rapat tersebut. 

Ada yang tidak biasa pada rapat tersebut, yaitu sebelum rapat dimulai, Direktur yang kebetulan berulang tahun mendapatkan kejutan kue ulangtahun serta ucapan selamat dari seluruh pejabat dan staf di Direktorat, "Luar biasa ini!", demikian komentar Direktur menunjukkan keterkejutannya. Di kemudian hari semoga Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN dapat semakin bekerja sama dengan baik. (ns)


04 Maret 2014

Pemanggilan Peserta Bintek Hakim PTUN Tahun Anggaran 2014

Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis bagi Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara untuk Tahun Anggaran 2014 yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 s.d. 28 Maret 2014 di Mataram, dengan tema " Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara menyelesaikan sengketa pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum "

Para Peserta Bintek diwajibkan untuk membuat makalah dengan tema tersebut diatas, keterangan lebih lanjut dapat diunduh pada link dibawah.

Surat pemanggilan, jadwal, tata tertib dan nama-nama peserta dapat dilihat pada link di bawah ini.

download


28 Februari 2014

Rapat Penyusunan Juklak Posbakum dan Prodeo Pengadilan TUN

Jakarta - Jumat, 28 Februari 2014, di ruang rapat Badilmiltun diadakan rapat membahas penyusunan Juklak Posbakum Pengadilan dan Prodeo TUN, hadir dalam rapat tersebut Ketua Pengadilan TUN Jakarta, Bandung dan Serang bersama Pansek dari masing-masing pengadilan tersebut. Hadir juga Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN, Kabag Keuangan Ditjen Badilmiltun, Kasubdit Pembinaan Administrasi TUN dan beberapa pejabat Eselon IV. Rapat tersebut digelar dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014. Melalui PERMA tersebut Mahkamah Agung berkomitmen untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat tidak mampu, seperti dinyatakan kembali oleh Ketua Mahkamah Agung pada Pameran Laporan Tahunan 2013, 26 Februari 2014 yang lalu bahwa keadilan adalah milik semua lapisan masyarakat tanpa kecuali. 

"Bagaimana kelak kita dapat mewujudkan peradilan yang baik, melaksanakan serapan dana dengan baik, dan melayani sebaik-baiknya" demikian pesan dari Dirjen Badilmiltun dalam membuka rapat. Rapat ini merupakan pembuka bagi pembahasan pelaksanaan Posbakum Pengadilan dan Prodeo yang selanjutnya masih akan dilakukan pembahasan lebih lanjut. (ns)


28 Februari 2014

Inovasi MA di Tahun 2013

JAKARTA - HUMAS. Sebagai lembaga tinggi negara di Bidang Hukum, MA memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik.Kinerja MA dipaparkan oleh Ketua MA dalam sidang pleno laporan tahunan MA pada Rabu.26 Februari 2014 di Ruang Sidang Pleno Gedung Sekretariat MA, Jalan A Yani, Jakarta Pusat. Sidang yang dimulai pukul 10.00 WIB ini diikuti oleh para Hakim Agung, Pejabat Eselon I MA, para Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada empat lingkungan peradilan se-wilayah DKI Jakarta. Mengundang para Ketua Lembaga Tinggi Negara, Ketua LSM Bidang Hukum, Kepala Lembaga Donor, Praktisi dan kalangan Media, dan pemerhati hukum.

Sepanjang tahun 2013, MA berhasil memutus perkara sebanyak 16.034. Jumlah ini meningkat 45,83% dari jumlah perkara putus tahun 2012 yang berjumlah 10.995 perkara. Produktivitas memutus di tahun 2013 merupakan yang tertinggi dalam satu dekade terakhir, bahkan dalam sejarah MA. Jumlah perkara putus tertinggi sebelumnya yang diraih tahun 2010. Ketika itu, MA berhasil memutus perkara sebanyak 13.891 perkara.

MA dalam melaksanan tugas dan wewenangnya juga melakukan pengawasan. Hingga Desember 2013, MA menjatuhkan hukuman disiplin kepada 7 hakim melalui sidang kehormatan hakim dari total 8032 hakim yang berada dalam pengawasan MA.

Ke depannya, MA akan terus melakukan ‘gebrakan’ untuk mempercepat proses berperkara di MA demi meningkatkan pelayanan prima kepada publik. Bahkan kepaniteraan membuat resolusi tahun 2014 sebagai “Tahun Minutasi”. Bahkan di awal tahun 2014, MA telah mengeluarkan produk hukum berupa Peraturan MA (PERMA) No 1 Tahun 2014 mengenai tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan secara Prodeo (Cuma-Cuma). Kebijakan mengenai bantuan hukum telah dilakukan oleh Mahkamah Agung sejak tahun 2010 melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Pengadilan.

Sejak ditandatangani pada 9 Januari 2014, maka pedoman dalam pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu menggunakan PERMA No 1 Tahun 2014. Perubahan kebijakan juga dimaksudkan untuk mengakomodasi kebutuhan pelaksanaan layanan bantuan hukum yang luput dari kegiatan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang Undang No.16 Tahun 2011.

Berikut rangkuman capaian MA di tahun 2013,

Read Article »


27 Februari 2014

Data Center Badilmiltun Menjadi Destinasi Kunjungan Mahasiswa 

Jakarta - Pada kegiatan Pameran Kampung Hukum 26 Februari 2014, ruang data center Badilmiltun termasuk salah-satu destinasi yang dikunjungi. Pengunjung yang sebagian besar mahasiswa tersebut dipersilakan masuk dan melihat tayangan video presentasi mengenai teknologi pengelolaan administrasi perkara yang sedang dikembangkan di peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Selain mendapatkan penjelasan singkat dari IT Badilmiltun, para mahasiswa dipersilakan mencoba langsung aplikasi-aplikasi tersebut, yaitu SIADPTUN, Informasi Perkara, dan Monitoring Perkara. Para mahasiswa yang kesemuanya berasal dari jurusan hukum tersebut banyak mengajukan pertanyaan berkaitan dengan bagaimana praktek-praktek pengelolaan perkara dan mengenai hal-hal lainnya. (ns)

  



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner0.jpg
  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1832
mod_vvisit_counterYesterday2607
mod_vvisit_counterThis week9385
mod_vvisit_counterAll days6633333

We have: 54 guests online
Your IP: 54.81.105.205
 , 
Today: Jun 20, 2018

peraturan-button