1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Ditulis oleh @x_cisadane 16 Oktober 2015

Pengumuman: Tempat Pelaksanaan Bintek Makassar 2015

Pengumuman: Tempat Pelaksanaan Bintek Makassar 2015

Jakarta - Berikut diberitahukan kepada Peserta yang megikuti Bimbingan Teknis Hakim Makassar pada tanggal 19 oktober 2015 sampai dengan 23 Oktober 2015,

bahwa tempat pelaksanaan kegiatan Bintek Tersebut akan dilaksanakan sebagai berikut :

ASTON Makassar Hotel & Convention Center

Jl. Sultan Hasanuddin No.10 Makassar -90111

t : +62411 362 3222 f : +62411 362 5959 m : +62813 73718070

1.  Peserta diharapkan check in pada Hari: Senin tanggal 19 Oktober 2015 dan check out pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015

2.  Yang berhubungan dengan hal teknis terkait kegiatan dapat menghubungi Ibu. Sri Agustin Sumarningrum, SH.,MM. Kasubdit Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara di nomor hp. 081291087801/ 0818881142 dan untuk urusan logistic terkait dengan pembelian tiket dapat menghubungi Devy Nazwir, alamat email : Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya , di nomor hp 08119126006 staf  UNDP SUSTAIN. UNDP SUSTAIN tidak akan mengganti tiket yang dibeli sendiri.


Ditulis oleh hilda 15 Oktober 2015

Kegiatan Sosialisasi di PTUN Denpasar

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 di PTUN Denpasar











Denpasar-Senin, 12 Oktober 2015, Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN telah mengadakan kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pembinaan teknis dan administrasi di lingkungan Peradilan  Tata Usaha Negara, bertempat di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara  Denpasar. Kegiatan dibuka oleh Yang Mulia Hakim Agung Bapak Dr.H.  Supandi, SH., M.Hum. Acara pembukaan diawali dengan menyanyikan mars dan hymne Peratun. Sebelum membuka kegiatan, Yang Mulia Hakim Agung Bapak Dr. H. Supandi, SH., M.Hum. menyampaikan sambutannya yang antara lain mengenai sistem penggajian Hakim yang akan disesuaikan dengan sistem penggajian yang baru dengan harapan adanya peningkatan kinerja yan g lebih baik. Juga disampaikan adanya rancangan undang-undang tentang Hakim sebagai pejabat teknis peradilan dilingkungan Mahkamah Agung RI.

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, Yang Mulia Hakim Agung Dr. Supandi, SH., M.Hum, menyampaikan materi mengenai Sosialisasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Materi selanjutnya disampaikan oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN, Bapak H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH. dengan didampingi oleh Kepala Bagian Umum Ditjen Badilmiltun dan Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Ditjen Badilmiltun. Pada kesempatan tersebut, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi menyampaikan materi mengenai kode etik hakim dan juga mengenai satker-satker yang laporan yang sudah diterima dan satker-satker yang laporannya belum diterima oleh Direktorat Pembinaan  Tenaga Teknis dan Administrasi. Sedangkan Kepala Bagian Umum menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan Simak BMN. Adapun Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan menyampaikan materi hal-hal yang berkaitan dengan serapan anggaran Ditjen Badilmiltun Tahun Anggaran 2015. (amb/hld)

Ditulis oleh @x_cisadane 09 Oktober 2015

4 Pengadilan Militer dan 11 Pengadilan Tata Usaha Negara Lolos Tahap Verifikasi Berkas Dalam Kompetisi Inovasi Peradilan

4 Pengadilan Militer dan 11 Pengadilan Tata Usaha Negara Lolos Tahap Verifikasi Berkas Dalam Kompetisi Inovasi Peradilan

Sejak tanggal 28 September 2015 pukul 17.00 WIB, periode pendaftaran Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015 resmi ditutup. Berdasarkan informasi dari situs resmi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan, panitia telah menyelesaikan pemrosesan verifikasi keabsahan berkas. Hingga Senin siang (28/09/2015) telah terdaftar 11 Pengadilan Militer (Dilmil) dan 17 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai Peserta Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015. Dari 11 Pengadilan Militer (Dilmil) dan 17 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang terdaftar sebagai Peserta Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015, 4 Pengadilan Militer (Dilmil) dan 11 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berhak maju ke babak selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Tim Pengarah Kompetisi Inovasi Mahkamah Agung RI Nomor : 006/KTP/SK/X/2015 tentang Hasil Verifikasi Berkas Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015. Adapun ke-4 Pengadilan Militer (Dilmil) dan ke-11 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tersebut adalah : 

  • Pengadilan Militer
  1. PENGADILAN MILITER III - 13 DI MADIUN 
  2. PENGADILAN MILITER I - 01 DI BANDA ACEH  
  3. PENGADILAN MILITER I - 06 DI BANJARMASIN 
  4. PENGADILAN MILITER I - 05 DI PONTIANAK
  • Pengadilan Tata Usaha Negara 
  1. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA 
  2. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG 
  3. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG 
  4. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA 
  5. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO 
  6. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI 
  7. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI 
  8. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA 
  9. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR 
  10. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU 
  11. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG

Selanjutnya produk inovasi yang dimiliki oleh peserta (dalam hal ini pengadilan) akan memasuki proses tahapan penilaian dokumen oleh tim juri yang telah ditunjuk oleh tim pengarah Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015. Ditjen Badilmiltun sangat mengapresiasi seluruh jajaran pada lingkungan Pengadilan Militer maupun Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berpartisipasi dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015, kami sangat mengharapkan adanya peran serta aktif bagi seluruh jajaran di lingkungan Pengadilan Militer maupun Pengadilan Tata Usaha Negara.

Download Pengumuman : http://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/006_KTP_SK_X_2015.pdf


Ditulis oleh @x_cisadane 08 Oktober 2015

PENUNDAAN BINTEK HAKIM WILAYAH PT.TUN MEDAN DAN PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS HAKIM WILAYAH HUKUM PT.TUN MAKASSAR TAHUN 2015

PENUNDAAN BINTEK HAKIM WILAYAH PT.TUN MEDAN DAN PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS HAKIM WILAYAH HUKUM PT.TUN MAKASSAR TAHUN 2015

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara akan melaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Hakim TUN dengan dukungan UNDP, Menyusul surat tertanggal : 25 September 2015 perihal Pemanggilan Peserta Bimbingan Teknis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara, bersama ini disampaikan hal hal pada intinya bahwa Pelaksanaan Bimbingan Teknis yang tadinya direncanakan untuk wilayah PT.TUN Medan bertempat di Batam, tanggal 20 – 22 Oktober 2015 ditunda pelaksanaannya pada bulan Februari 2016, sehingga Pelaksanaan Bimbingan Teknis selanjutnya akan dilaksanakan pada wilayah PT.TUN Makassar yang diselenggarakan di Makassar pada tanggal 20 s/d 22 Oktober 2015, para peserta (sebagaimana daftar nama terlampir) untuk hadir pada hari dan tempat menyusul dan akan kami informasikan lebih lanjut.

Demikian disampaikan, Informasi selengkapnya dapat diunduh pada link dibawah ini :

*Surat Bintek Hakim PTUN Makassar 2015


Ditulis oleh sdm 08 Oktober 2015

Hasil Rapat TPM Hakim Militer dan Rapat Pimpinan Oktober 2015

Hasil Rapat TPM Hakim Militer dan Rapat Pimpinan Oktober 2015

Berdasarkan hasil Rapat TPM Hakim Militer dan Rapat Pimpinan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2015, diumumkan nama-nama Hakim Peradilan Militer yang mutasi, sebagai berikut :

Pengumuman Hasil TPM Hakim Peradilan Militer TA 2015


Ditulis oleh @x_cisadane 07 Oktober 2015

PTUN Serang memperoleh sertifikat ISO 9001:2008

PTUN Serang Memperoleh Sertifikat ISO 9001:2008



The dream come true, the dream become reality, demikian diucapkan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Dr. Istiwibowo, SH. MH. Pengadilan Tata Usaha Serang merupakan salah satu pengadilan yang untuk pertama kalinya dari Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008. Saya tidak heran karena itu adalah buah kerja keras dari PTUN Serang dan berhak mendapatkan apresiasi. Predikat yang disandang ini juga membawa konsekuensi, kalau pepatah perancis mengatakan noblesse contenait une grande responsabilité yang artinya dalam keningratan atau kebangsawanan terkandung satu tanggung jawab yang besar. Dalam hal ini PTUN Serang adalah sebagai role model sehingga bisa berpengaruh kepada Pengadilan TUN yang lainnya untuk mengikuti sebagaimana virus.

Ketua Pegadilan Tata Usaha Negara Serang Dr. H. Bambang Heriyanto, SH. MH.  Saat memberikan sambutan menyampaikan kronologi mendapatkan sertifikat ISO 9001 : 2008, Pengadilan Tata Usaha Serang dibentuk berdasarkan Kepres No. 18 tahun 2011 yang mempunyai wilayah hukum meliputi 8 kabupaten dan kota yaitu : Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.  PTUN Serang secara resmi beroperasi melayani masyarakat pencari keadilan pada tanggal 16 Desember 2011 di sebuah ruko sederhana di daerah Ciracas Serang, dan pada tanggal 15 Desember 2015 menepmpati gedung baru di Jl. Syeh Nawawi al Bantani.

Sebagai pengadilan yang baru dibentuk tentu masih banyak kekurangan-kekurangan baik dari sisi SDM, sarana prasarana dan lain-lain, namun selalu berusaha melayani masyarakan pencari keadilan dengan sebaik-baiknya. Dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi pencari keadilan PTUN Serang mencoba mengembangkan layanan terbaru yang disebut  One Day Service, One Day Court Service dan One Day Minutering. Layanan One Day Service adalah layanan administrasi surat menyurat non perkara dalam satu hari. Layanan One Day Court Service adalah layanan dalam satu hari pendaftaran perkara dimana pada hari penggugat mengajukan gugatan maka dipastikan ia pada hari itu juga akan mengetahui kapan sidang pertama akan dilaksanakan (meliputi 14 langkah pendaftaran gugatan). One Day Minutering adalah layanan dalam satu hari pembacaan putusan, minutasi berkas perkara, penyerahan salinan putusan dan upload putusan dalam direktori putusan (dalam layanan ini sesaat setelah pembacaan putusan maka para pihak dapat segera mendapatkan/menerima salinan putusan).

Dalam rangka untuk terus meningkatkan pelayanan pengadilan serta meningkatkan kualitas layanan pengadilan, PTUN Serang memberanikan diri bekerjasama dengan salah satu lembaga sertifikasi resmi 9001 seri 2008 yaitu TUV NORD Indonesia yang berkantor di Essen Jerman. Realisasi kerjasama tersebut dimulai tanggal 31 Juli 2015 dalam bentuk in house training, dokumentasi system manajemen mutu ISO 9001:2008 kepada seluruh aparat PTUN Serang. Dari hasil dokumentasi system manajemen mutu tersebut maka PTUN Serang melakukan penataan dokumen disegala lini dan sektor sesuai standard manajemen mutu ISO 9001:2008 dan pada tanggal 1 dan 2 September 2015 diadakan training internal auditor system manajemen mutu ISO 9001:2008 dimana auditor yang lulus dalam training tersebut ditugaskan sebagai auditor internal. Tanggal 11, 16 dan 18 September 2015 diadakan eksternal auditur kepada PTUN Serang dan pada tanggal 18 September 2015 pukul 21.00 WIB auditor eksternal dari TUV NORD (Jerman) menyatakan PTUN Serang memenuhi standart untuk mendapatkan Sertifikasi ISO 9001:2008.

Sekretaris Mahkamah Agung Dr. Nurhadi, SH. MH. dalam sambutannya mengatakan, Jangan pernah menyerah dengan resistensi dan jangan pernah berhenti berinovasi apabila kita mau maju. Sertifikasi ISO 9001: 2008 yang didapat oleh PTUN Serang kali ini merupakan penghargaan yang ke-8 diterima oleh Mahkamah Agung. Satuan kerja yang sudah memiliki ISO harus mempunyai komitmen kedepannya. Dengan dibangunnya berbagai sistem bagi lembaga ini yang harus diutamakan adalah kinerja dan service yang bersifat cepat, tepat, murah, aman, berkeadilan dan akuntable.

Mahkamah Agung mendapatkan peringkat Indikator Kinerja ke-8 dan ditahun 2015 ini Mahkamah Agung juga dinobatkan akuntansi berbasis akrual seiring dengan WTP yang kembali diraih untuk ketiga kalinya. Selalu saya himbaukan kepada seluruh Pengadilan untuk selalu mencanangkan WBK (wilayah bebas korupsi) dan WBBM (wilayah birokrasi bersih melayani). Ada satu filosofi “Tuliskan apa yang kamu kerjakan, Kerjakan apa yang kamu tulis atau lebih jelasnya rencanakan apa yang akan kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu rencanakan”, apabila filosofi ini diaplikasikan saya yakin tidak lama lagi lembaga ini akan menjadi lembaga yang dihormati, ujar Sekretaris Mahkamah Agung.

Sebagai penutup, Ketua Kamar Tata Usaha Negara Dr. Imam Soebechi, SH.,MH mengatakan sebuah lembaga independen yang menilai standart sistem manajemen kualitas, bahwa produk yang dihasilkan dari suatu organisasi memiliki kualitas yang baik dan terstandart. Dengan diraihnya ISO 9001: 2008 oleh PTUN Serang membuktikan bahwa kita telah berubah, namun perlu saya ingatkan kepada seluruh insan Peradilan, ini bukanlah akhir, ini adalah awal yang panjang untuk memberikan terobosan-terobosan serta meningkatkan kualitas. Pengadilan yang selalu dicitrakan buruk marilah bersama-sama kita rubah, dengan pembuktian kerja yang nyata, dan selalu berbuat yang terbaik bagi masyarakat dan mengapresiasi kerja kita serta kemudian akan mencintai lembaga Peradilan.


Ditulis oleh @x_cisadane 05 Oktober 2015

Pengumuman Hasil Verifikasi Berkas

Pengumuman Hasil Verifikasi Berkas Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015

Diberitahukan kepada seluruh Pengadilan Tingkat I di lingkungan Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara yang berpartisipasi dalam kegiatan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015, bahwa sejak tanggal 28 September 2015 pukul 17.00 WIB, periode pendaftaran Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015 resmi ditutup. Berdasarkan informasi dari situs resmi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan, saat ini panitia sedang melakukan pemrosesan seluruh berkas yang masuk untuk diverifikasi keabsahannya. Berkenaan dengan hal tersebut, pengumuman hasil verifikasi berkas akan diumumkan pada tanggal 09 Oktober 2015 pukul 13.00 WIB melalui situs resmi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan dan juga melalui situs resmi Ditjen Badilmiltun MA RI. 

Ditjen Badilmiltun MA RI sangat mengapresiasi seluruh jajaran pada lingkungan Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015. 


Ditulis oleh @x_cisadane 02 Oktober 2015

Sosialisasi e-PUPNS di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN

Sosialisasi e-PUPNS di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara












Dalam rangka menjamin efisiensi, efektivitas dan akurasi pengambilan keputusan dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara yang diselenggarakan secara Nasional dan terintegrasi antar-instansi. Untuk itu setiap instansi wajib memutakhirkan data secara berkala dan menyampaikannya kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dalam menata ulang sistem informasi kepegawaian sesuai amanat Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, maka Bagian Kepegawaian Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara mengadakan acara Sosialisasi dan Implementasi Sistem e-PUPNS yang dilaksanakan pada hari Jumat 02 Oktober 2015. Sanksi bagi PNS yang tidak melengkapi data ke dalam Sistem e-PUPNS 2015 adalah tidak tercatat dalam database ASN Nasional di BKN, akibatnya tidak akan mendapatkan layanan kepegawaian. Jadwal pelaksanaan e-PUPNS dibagi dalam dua tahap yaitu persiapan administrasi s/d Agustus 2015 dan pendaftaran, pengisian e-PUPNS & Verifikasi dilaksanakan dari tanggal 1 September s/d 31 Desember 2015. Tujuan sosialisasi PUPNS ini adalah untuk memperoleh data yang akurat, terpercaya dan terintegrasi sebagai dasar kebutuhan dalam mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN yang mendukung pengelolaan manajemen ASN yang rasional sebagai sumber daya aparatur negara. Launching perdana Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil adalah untuk membangun kepedulian dan kepemilikan (sense of awarness / ownership) PNS terhadap data kepegwaiannya dan membangun sosok PNS yang melek teknologi.

Sosialisasi dan Implementasi Sistem e-PUPNS di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Ditjen Badilmiltun) berlangsung dari pukul 10.00 WIB s/d 12.00 WIB dipimpin langsung oleh Bapak Mahjum, SH., MH selaku Kepala Bagian Kepegawaian Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Acara ini dipandu oleh Resa Januar Pratama, ST sebagai operator e-PUPNS Ditjen Badilmiltun dengan materi tentang Prosedur pendaftaran e-PUPNS, pengisian Form aplikasi e-PUPNS, verifikasi data bagi admin verifikator, administrasi data dan bantuan sistem e-PUPNS. Setiap PNS dalam melakukan entri PUPNS harus registrasi terlebih dahulu sebagai otentifikasi PNS yang bersangkutan. Pada saat melakukan registrasi, PNS yang bersangkutan menggunakan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan membuat kata sandi untuk mendapatkan nomor register. Nomor register sebagaimana dimaksud diatas  digunakan sebagai usename yang digunakan bersamaan dengan kata sandi untuk login ke dalam sistem e-PUPNS. Nomor registrasi sebagai bukti registrasi/pendaftaran PUPNS disimpan dalam bentuk file elektronik (pdf)  dan/atau dicetak dan digunakan sebagai alat kendali penyampaian berkas fisik.

Selanjutnya Pengisian Formulir e-PUPNS, PNS harus login terlebih dahulu sesuai dengan nomor register yang telah didapat. Formulir e-PUPNS terdiri dari data utama PNS,  Data Posisi;  Data Riwayat; Data untuk PNS Guru (hanya diisi oleh PNS Guru); Data untuk PNS Dokter (hanya diisi oleh PNS Dokter); dan Data StakehoLder, antara lain memuat Bapertarum, BPJS Kesehatan, Kartu Pegawai Elektronik (KPE); Apabila data sudah akurat atau Iengkap, PNS dapat langsung mengirim data untuk dilakukan proses  verifikasi data, apabila terdapat data yang tidak akurat atau tidak lengkap, PNS melakukan pemutakhiran data sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dalam pemutakhiran data PNS harus melampirkan dokumen pendukung dan menyampailran kepada user verifikator pada jenjang terendah.  Setelah melakukan pemutakhiran data, PNS mengirim data untuk dilakukan proses verifikasi data. Setelah  dilakukan proses validasi data PNS secara interaktif oleh sistem e-PUPNS, PNS dapat memantau keseluruhan proses pemutakhiran data dan progres datanya masing-masing melalui sistem e-PUPNS.

Selanjutnya kewenangan verifikasi data dilakukan secara berjenjang yaitu Unit Kerja yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian di lingkungan Kantor Wilayah /Kantor/unit Pelaksana Teknis atau sejenis selanjutnya Unit Kerja yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian di lingkungan Kantor Pusat terakhir oleh  Badan Kepegawaian Negara. Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari tiap-tiap unit kerja yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Para peserta diberikan pengarahan serta praktek langsung dan melakukan registrasi sekaligus pengisian data dalam sistem aplikasi e-PUPNS. Selain itu, dalam pelatihan ini juga ditunjuk admin serta verifikator data PNS dalam e-PUPNS. Peserta yang ditunjuk sebagai admin harus memberikan NIP (Nomor Induk Pegawai) serta nama lengkap, sehingga dapat muncul dalam sistem, dan melakukan registrasi sebagai admin di masing-masing wilayah kerjanya. Sementara verifikator yang sudah ditunjuk harus melakukan klarifikasi data sesuai dengan berkas PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang bersangkutan.

Dengan dilaksanakan-nya acara ini diharapkan dapat memberikan informasi pelaksanaan Sistem e-PUPNS, serta diharapkan para pengelola kepegawaian dapat memahami teknis pengisian aplikasi e-PUPNS dan dapat mengaplikasikannya di wilayah unit kerja masing-masing. Adapun dalam pengisian e-PUPNS dokumen yang harus dipersiapankan adalah sebagai berikut :

  1. Akte kelahiran pegawain; 
  2. Akte kelahiran anak; 
  3. Kartu pegawai; 
  4. Kartu pegawai elektronik; 
  5. SK CPNS; 
  6. SK PNS; 
  7. Riwayat pangkat; 
  8. Riwayat jabatan; 
  9. Riwayat kenaikan gaji berkala 2 (dua) periode terakhir; 
  10. Riwayat berita acara pelantikan; 
  11. Riwayat surat pernyataan melaksanakan tugas; 
  12. Riwayat pendidikan formal; 
  13. Diklat / Bimtek / Penataran / Seminar; 
  14. Surat nikah; 
  15. Satya lencana karya; 
  16. Riwayat cuti dari tahun 2013 s/d 2015; 
  17. Surat pencantuman gelar pendidikan (BKN). 

Seluruh pegawai termasuk yang berstatus cuti di luar tanggungan negara, tugas belajar maupun pegawai yang sedang ataupun dalam proses menjalani hukuman disiplin wajib mengisi data ke dalam Sistem e-PUPNS. Adapun pengecualian bagi pegawai. Untuk tutorial cara penggunaan aplikasi e-PUPNS bisa dilihat di http://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1983Jika masih ada informasi yang kurang jelas, dapat pula mengirimkan pertanyaan ke alamat email Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya dan Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya , serta melalui akun facebook satgas PUPNS, dan twitter @satgas PUPNS.


Ditulis oleh hilda 01 Oktober 2015

Perubahan Tempat Penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi UUAP dan Penyerapan Anggaran Ditjen 2015

Perubahan Tempat Penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi UUAP dan Penyerapan Anggaran Ditjen 2015

Dengan ini diberitahukan adanya perubahan tempat penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi UUAP dan Penyerapan Anggaran Ditjen Badilmiltun Tahun 2015, adapun surat perubahannya dapat dilihat pada link di bawah ini.


download surat


Ditulis oleh @x_cisadane 28 September 2015

Menengok Berbagai Inovasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015Kemajuan IPTEK dan tuntutan zaman (era-digital) mendorong Mahkamah Agung (MA) RI dan 4 (empat) lingkungan badan peradilan dibawahnya untuk menjalankan kekuasaan kehakiman yang meliputi manajemen peradilan, administrasi perkara, administrasi persidangan, administrasi umum dan pelayanan publik yang diimplementasikan dengan menggunakan sistem kecanggihan IPTEK (moderniasi peradilan) demi kepentingan masyarakat khususnya pencari keadilan. Bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung RI ke-70 yang jatuh pada tanggal 19 Agustus 2015 lalu, Mahkamah Agung RI secara resmi membuka Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015.

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015 merupakan salah satu bentuk upaya Mahkamah Agung RI untuk mengapresiasi dan mendorong budaya berinovasi pada setiap lembaga peradilan demi terciptanya kualitas pelayanan masyarakat yang lebih baik. Kompetisi dengan basis layanan publik peradilan ini melibatkan 4 (empat) lingkungan badan peradilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung RI. Terkait dengan fungsinya sebagai lembaga peradilan, Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya mengemban amanah sebagaimana tertuang dalam dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain amanah Undang-undang Kekuasaan Kehakiman tersebut, Mahkamah Agung RI juga dituntut untuk memberikan pelayanan berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dua regulasi di atas menjadi dasar bagi Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya untuk menyelenggarakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Semangat pelayanan publik yang diamanatkan oleh kedua undang-undang di atas tertuang dalam visi misi Mahkamah Agung RI, yakni Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Sebagai wujud konsistensi untuk melakukan perubahan atau reformasi peradilan, pada tahun 2010 Mahkamah Agung RI mengeluarkan Cetak Biru Pembaruan Peradilan yang merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia 2010-2035. Cetak Biru ini yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pelaksanaan seluruh kebijakan dan kegiatan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya yang mendukung upaya pembaruan peradilan, termasuk didalamnya peningkatan pelayanan terhadap publik.

Upaya nyata dalam hal peningkatan pelayanan terhadap publik pun telah dilakukan oleh Mahkamah Agung RI, mulai dari pembuatan regulasi hingga penyediaan sarana aplikasi. Regulasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI antara lain, SK KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Surat keputusan ini setidaknya mengatur pelayanan publik yang harus dipenuhi dengan baik oleh setiap pengadilan di seluruh Indonesia, seperti : pelayanan persidangan, biaya perkara, pelayanan bantuan hukum, pelayanan pengaduan, dan pelayanan informasi. Sebelum itu, Mahkamah Agung RI juga telah mengeluarkan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan yang berisikan pedoman pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efisien dan efektif demi optimalnya pelayanan dalam hal penyampaian informasi kepada masyarakat pencari keadilan. Selain regulasi, Mahkamah Agung RI juga menyediakan sarana aplikasi dalam upaya peningkatan pelayanan kepada publik, seperti pembuatan Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Militer (SIADMIL) dan Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara (SIADTUN).

Untuk menyongsong kompetisi yang diadakan dari tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan 28 September 2015 tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengadakan rapat koordinasi pada tanggal 17 September 2015 yang dipimpin langsung Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Hendro Puspito, SH., M.Hum. Kegiatan Rapat Internal Tim Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015 Berlangsung Pada Pukul 10.00 WIB bertempat di Ruang Kerja Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Dalam agenda kegiatan rapat internal Tim Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015 tersebut membahas mengenai inovasi-inovasi apa saja yang telah dicanangkan oleh PTUN Jakarta dan akan di daftarkan ke dalam kompetisi. Berkenaan dengan hal tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah mendaftarkan empat buah inovasi dalam Kompetisi Inovasi Layanan Publik Peradilan 2015. Ke-empat inovasi yang telah didaftarkan PTUN Jakarta adalah sebagai berikut :

  1. Portal Layanan Informasi Perkara dan Jadwal Persidangan. 
  2. Portal Layanan Pengaduan Online. 
  3. Portal Layanan Gugatan Online.
  4. Perpustakaan Online.



Dengan adanya inovasi-inovasi tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengharapkan masyarakat pencari keadilan dapat merasakan manfaat lebih dari layanan publik yang dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Ayo dukung Inovasi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan memberikan komentar melalui Situs Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015 di http://inovasi.mahkamahagung.go.id/peserta/PENGADILAN%20TATA%20USAHA%20NEGARA%20JAKARTA



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner0.jpg
  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

Link SIPP Web Peradilan Militer

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Peradilan Militer

Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tingkat Pertama Website SIPP Web
Pengadilan Militer UtamaPengadilan Militer UtamaLihat-
Pengadilan Militer Tinggi I MedanLihat-
Pengadilan Militer Tinggi II JakartaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi III SurabayaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi I Medan
Pengadilan Militer I-01 Banda AcehLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-02 MedanLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-03 PadangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-04 PalembangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-05 PontianakLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-06 BanjarmasinLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-07 BalikpapanLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
Pengadilan Militer II-08 JakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-09 BandungLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-10 SemarangLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-11 YogyakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Pengadilan Militer III-12 SurabayaLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-13 MadiunLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-14 DenpasarLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-15 KupangLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-16 Makassar
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-17 Manado
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-18 Ambon
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Lihat
Lihat


Read more ...

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday591
mod_vvisit_counterYesterday2015
mod_vvisit_counterThis week4030
mod_vvisit_counterAll days6927547

We have: 56 guests, 2 bots online
Your IP: 54.198.15.20
 , 
Today: Okt 22, 2018

peraturan-button