1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

20 Agustus 2018

Pendaftaran Pemain dan Konggres Luar Biasa PTWP 

Menindaklanjuti Surat Pengurus Pusat Persatuan Tenis Warga Pengadilan (PTWP) Nomor : 05/PP.PT.PTWP/VII/18 tanggal 9 Juli 2018 dan Surat Mandat Ketua Pengurus Pusat Persatuan Tenis Warga Pengadilan (PTWP) Nomor : 06/PP.PT.PTWP/VII/18 tanggal 9 Juli 2018 tentang Penunjukan PTWP Daerah Bali sebagai Penyelenggara Turnamen Beregu Piala Ketua Mahkamah Agung RI dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bali Nomor : W24-/86/KP.01.2/7/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Penyelenggaraan Turnamen PTWP Piala Ketua Mahkamah Agung RI Tahun 2018, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan Yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia, Ketua Pengadilan Tinggi TUN Seluruh Indonesia dan Kepala Pengadilan Militer Tinggi (DILMILTI) Seluruh Indonesia. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/29_pd_ptwp_bali_8_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


19 Agustus 2018

Tengok Meriahnya Suasana Peringatan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung Ke-73


Jakarta - ditjenmiltun.net. Masih dalam rangkaian kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia yang jatuh Pada Hari Minggu, 19 Agustus 2018. Setelah Warga Peradilan memanjakan raga dengan mengikuti Gerak Jalan Santai, Mahkamah Agung menggelar beragam pertunjukan yang dikemas dalam sebuah panggung hiburan. Panggung hiburan ini sukses memeriahkan suasana Peringatan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung ke-73, deretan artis dangdut papan atas sampai dengan pembagian doorprize menghipnotis seluruh perhatian Warga Peradilan.


Tak ketinggalan, Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H., Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ikut ambil bagian dalam pengundian doorprizeSeluruh Warga Peradilan bersuka cita menikmati rangkaian pertunjukkan yang disuguhkan dalam kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ke-73. Perlu diketahui, Bank-Bank Plat Merah ternama juga turut andil sebagai sponsor dalam menyemarakan perhelatan kegiatan ini.


(@x_cisadane)


19 Agustus 2018

Goyang Maumere dan Gerak Jalan Santai Turut Menyemarakan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ke-73 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Masih dalam rangkaian kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia yang jatuh Pada Hari Minggu, 19 Agustus 2018. Setelah Upacara selesai dilaksanakan, Mahkamah Agung Republik Indonesia menggelar Gerak Jalan Santai, namun sebelumnya digelar terlebih dahulu Aksi Goyang Maumere sebagai pemanasan. Aksi Goyang Maumere yang dimotori oleh Personil dari Lingkungan Peradilan Militer se-Jakarta sukses membakar semangat Warga Peradilan yang hadir dalam Peringatan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ke-73. Tak ayal situasipun berubah seketika menjadi hingar bingar, mulai dari yang muda hingga yang sudah berumur-pun turut menggoyangkan badan mengikuti irama lagu Goyang Maumere. 

Sukses memancing semangat Warga Peradilan, Mahkamah Agung tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan dengan menggelar Gerak Jalan Santai. Gerak Jalan Santai dibuka oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H. Iring-iringan Pimpinan dan Pejabat di Lingkungan Mahkamah Agung diikuti oleh Segenap Warga Peradilan di belakangnya memadati Jalan di Lingkaran Monumen Nasional (Jalan Medan Merdeka). Tumpahan lautan manusia menyemarakan Gerak Jalan Santai, sontak hal tersebut membuat masyarakat di sekitar menjadi terkejut. Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H., Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara didampingi oleh Brigadir Jenderal (Chk) Agung Iswanto, S.H., M.H., Direktur Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Militer ikut serta dalam Gerak Jalan Santai yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

Semangat yang berkorbar meluluh-lantahkan rasa lelah, sehingga tak terasa segenap Peserta Gerak Jalan Santai telah berhasil mengelilingi Lingkaran Monumen Nasional (Jalan Medan Merdeka) dan kembali ke Gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan selamat dan dengan penuh sukacita. 

(@x_cisadane)


19 Agustus 2018

Ketua Mahkamah Agung Pimpin Upacara Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia Ke-73 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ke-73 jatuh pada Hari Minggu (Hari Libur), kendati demikian hal ini tidak menyurutkan spirit dan antusiasme segenap Warga Peradilan untuk mengikuti Upacara Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ke-73. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H. menjadi Pembina Upacara dalam Upacara yang digelar pada 19 Agustus 2018 Pukul 07.30 WIB bertempat di Lapangan Upacara Gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Utara No. 9-13, Jakarta Pusat. Penyelenggaraan Upacara Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ke-73 diawali dengan penghormatan umum kepada Pembina Upacara, kemudian dilanjutkan dengan laporan dari Pempimpin Upacara. Selanjutnya dilakukan mengheningkan cipta dan setelahnya dibacakan Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

Ada yang menarik dalam penyelenggaraan kegiatan Upacara Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ke-73 ini, yang tentunya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Penyelenggaraan Upacara Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung yang ke-73 ini mengambil tema "Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi". Hal lainnya yang menjadikan moment ini semakin menarik ialah isi amanat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam amanat upacaranya, Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H. menyampaikan bahwa Peringatan Hari Jadi Mahkamah Agung yang ke-73 bertepatan dengan hari libur sehingga dilaksanakan dalam nuansa yang berbeda, yakni dengan menghadirkan suasana olahraga. Dengan menjalankan aktivitas olahraga, maka tubuh akan menjadi sehat, hal ini sesuai dengan kutipan dalam Bahasa Latin yang berbunyi "Mens Sana In Corpore Sano". Tentunya sebagai Aparatur Peradilan harus tetap prima dan tangguh kesehatannya dalam menghadapi berbagai tantangan dan problematika yang akhir-akhir ini banyak menjadi sorotan publik. 

Tak lupa juga dalam amanatnya, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menyampaikan rasa bangga dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh warga peradilan di Indonesia yang senantiasa memberikan sumbangsih bagi Dunia Peradilan Indonesia, khususnya melalui inovasi-inovasi yang diciptakan dan diterapkan oleh satuan kerjanya (Pengadilan) sebagai upaya dalam mewujudkan Badan Peradilan yang Agung. Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H. menegaskan bahwa, Tema yang diusung oleh Mahkamah Agung Republik pada tahun ini merefleksikan suasana kebatinan Dunia Peradilan Indonesia yang baru saja memulai era baru dengan mengkolaborasikan, mensinergikan dan menghadirkan peranan Teknologi Informasi dalam bidang yudisial. 

Di sela-sela amanatnya, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengingatkan kembali mengenai terobosan terpenting dalam bidang administrasi perkara dengan memanfaatkan keunggulan teknologi informasi yang menjadi tonggak awal pembaharuan Dunia Peradilan Indonesia, yakni implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan yang saat ini terintegrasi dengan Aplikasi Sistem Administrasi Perkara (SIAP) dan Aplikasi Direktori Putusan. Mendekati pertengahan tahun 2018, tepatnya pada tanggal 04 April 2018, Mahkamah Agung telah melakukan lompatan besar di bidang transformasi teknologi yang diterapkan dalam bidang yudisial dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

Adapun lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018 menjadikan landasan bagi Penerapan Aplikasi e-Court yang memiliki fitur utama pendaftaran perkara dan pengelolaan berkas (e-Filing), pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik (e-Payment), dan penyampaian pemberitahuan serta pemanggilan persidangan secara elektronik (e-Summons). Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018 juga memicu Mahkamah Agung untuk menyusun kebijakan baru yaitu Persidangan secara Elektronik (e-Litigation). Dengan diterapkannya Aplikasi e-Court, maka secara fundamental akan merubah praktek administrasi perkara di Pengadilan, serta memberikan dampak yang besar terhadap integritas Warga Peradilan, sebab hal ini dapat menekan intensitas antara para pencari keadilan dengan Aparatur Peradilan sehingga menutup celah terjadinya pelanggaran hukum dan etika. 

Setelah pembacaan amanat oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Upacara diakhiri dengan pembacaan doa. Dalam Upacara Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ke-73 dihadiri oleh Seluruh Pejabat di Lingkungan Mahkamah Agung, Direktorat Jenderal/Badan, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama 4 (empat) Lingkungan Peradilan se-Jabodetabek serta segenap Warga Peradilan. 

(@x_cisadane


16 Agustus 2018

Kuesioner Data Infrastruktur untuk Kebutuhan Perencanaan Anggaran Implementasi e-Court di Pengadilan tahun 2019 

Sehubungan telah diresmikannya Aplilkasi e-Court oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 13 Juli 2018 di Balikpapan, maka dengan ini disampaikan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan implementasi Aplikasi e-Court pada Pengadilan diperlukan data kondisi infrastruktur yang ada pada saat ini (perangkat, bandwidth, jaringan dan statistik perkara) untuk rencana pengembangan dan peningkatan kapasitas. Berkenaaan dengan hal tersebut, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan yang ditujukan kepada Yang Terhormat Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama diseluruh Indonesia. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/1124_Bua1_OT01_1_8_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


16 Agustus 2018

Himbauan Kepada Seluruh Pengurus Daerah PTWP 

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Kejuaran Nasional Tenis Beregu Piala Ketua Mahkamah Agung RI ke XVIII dan Kongres PTWP ke XVII tanggal 10 sampai 16 September 2018 di Denpasar, dihimbau kepada panitia penyelenggara Daerah Denpasar dan seluruh Pengurus Daerah PTWP untuk memperhatikan :

  • Pertama, menyelenggarakan turnamen secara sederhana. 
  • Kedua, pengurus daerah PTWP dalam keikutsertaannya tidak perlu memaksakan diri untuk ikut semua partai yang dipertandingkan, namun disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing. 
  • Ketiga, pengiriman atlit dan Official dibiayai dari iuran/kas daerah atau dengan penggalangan dana, hal tersebut sebaiknya dilakukan untuk internal warga peradilan secara sukarela karena akomodasi dan konsumsi saat bertanding ditanggung oleh panitia pusat.

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/11_pp_ptwp_viii_18.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


15 Agustus 2018

Penutupan Kegiatan Pendampingan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang 


Serang - ditjenmiltun.net. Rabu, 15 Agustus 2018, Bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Serang digelar Penyampaian Laporan Hasil Temuan Permasalahan-permasalahan Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang oleh Perwakilan Team Development Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom. Penyampaian Laporan ini merupakan bagian dari rangkaian Kegiatan Pendampingan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang dihelat selama 3 (tiga) hari oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. 

Dengan dibacakannya Laporan Hasil Temuan Permasalahan-permasalahan penerapan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, maka diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi baik bagi intern Pengadilan Tata Usaha Negara Serang maupun bagi Team Development, sehingga kedepannya permasalahan-permasalahan serta hambatan dalam penerapan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat teratasi. Sebagai catatan, yang membuat Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) menjadi sempurna bukanlah Team Development, melainkan Para Aparatur Peradilan (Hakim, Panitera/Panitera Pengganti). Untuk itu, Team Development sangat mengharapkan kontribusi segenap Aparatur Peradilan untuk menyampaikan kendala-kendala maupun permasalahan-permasalahan dalam penerapan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagai alat bantu untuk mempercepat proses penanganan perkara.

Kendala-kendala maupun permasalahan-permasalahan akan diinventarisir oleh Team Development dan diperbaiki pada setiap kegiatan pengembangan versi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Dalam penyampaian Laporan Hasil Temuan Permasalahan-permasalahan Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dihadiri oleh Plh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Elizabeth I. E. H. L. Tobing, S.H., M.Hum, Para Hakim, Para Panitera Pengganti dan Personel Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Setelah Laporan Hasil Temuan Permasalahan-permasalahan Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) tersebut disampaikan, kemudian dilanjutkan dengan Penandatanganan Laporan Hasil Temuan. Penutupan Kegiatan Pendampingan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang diakhiri dengan foto bersama. 

(@x_cisadane)


14 Agustus 2018

Sambangi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Menggelar Sosialisasi Aplikasi e-Court 


Serang - ditjenmiltun.net. Sejak diresmikannya Aplikasi e-Court pada Jumat, 13 Juli 2018 di Balikpapan, Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H. segera menargetkan penerapan Aplikasi e-Court di seluruh Pengadilan Indonesia akan rampung dalam kurun waktu satu tahun. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ikut berkomitmen untuk mewujudkan rencana Ketua Mahkamah Agung dalam penerapan Aplikasi e-Court, khususnya di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Berkenaan dengan hal tersebut, maka pada Selasa, 14 Agustus 2018, Team Development Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang pada saat itu juga diberikan amanat untuk melaksanakan Kegiatan Pendampingan (Monitoring dan Evaluasi) Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan untuk menggelar Sosialisasi dan Demonstrasi Aplikasi e-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. 

Antusiasme yang tinggi ditunjukkan oleh segenap Hakim, Panitera Pengganti dan Aparatur Peradilan Tata Usaha Negara Serang, tanpa membuang waktu dan kesempatan mereka-pun ikut mencoba mencicipi Aplikasi e-Court sambil mengikuti instruksi/arahan yang disampaikan oleh Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom. Mulai dari pembuatan account/user Advokat, verifikasi data dan berkas Advokat oleh Pengadilan Tinggi, melakukan pendaftaran perkara gugatan secara daring (online), mencetak e-SKUM, membayar panjar biaya perkara ke rekening Virtual Account (e-Payment) sampai dengan verifikasi pembayaran dan pendaftaran Perkara oleh Pengadilan Tingkat Pertama diuji coba oleh para Hakim, Panitera Pengganti beserta Aparatur Peradilan Tata Usaha Negara Serang yang hadir dalam kegiatan ini. 

Tak lupa juga, Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom yang akrab disapa dengan panggilan "Om Steeve", mendemonstrasikan integrasi Aplikasi e-Court dengan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Perkara yang didaftarkan oleh Avokat secara daring melalui Aplikasi e-Court akan terhubung dengan database Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tingkat Pertama, artinya secara otomatis Perkara yang didaftarkan melalui Aplikasi e-Court akan tampil pada fitur e-Court yang berada di dalam Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Saat kasir melakukan login ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), ketika ada Advokat yang mendaftarkan Perkara melalui e-Court dan sudah divalidasi, maka akan tampil notifikasi pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). 

Untuk meregister Perkara yang didaftarkan dari Aplikasi e-Court caranya cukup mudah, tinggal klik fitur e-Court pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), kemudian pilih Nomor Register Onlinenya (bukan Nomor Perkara) dan klik tombol register. Saat tombol register diklik, maka seperti biasanya akan menampilkan halaman untuk me-register perkara, dalam hal ini kasir hanya tinggal memilih klasifikasi perkaranya saja. Tidak hanya sampai di situ, Om Steevee (sapaan untuk Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom) juga mendemonstrasikan cara penambahan kuasa hukum, persetujuan pihak untuk menggunakan saluran elektronik, pemanggilan ataupun pemberitahuan secara elektronik (e-Summons) dan mengupload dokumen persidangan. Sebagai catatan, apabila dikemudian hari para pihak ingin menambah ataupun mengganti kuasa hukum, maka user Pengadilan Tingkat Pertama dapat menambah maupun mengganti kuasa hukum melalui Aplikasi e-Court dengan syarat : kuasa hukum yang ingin ditambahkan sudah terdaftar serta tervalidasi pada Aplikasi e-Court.

Klik di sini untuk Artikel Selengkapnya


14 Agustus 2018

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menjadi yang pertama mencicipi Fitur e-Payment pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi Teranyar


Serang - ditjenmiltun.net. Masih dalam rangkaian kegiatan Pendampingan (Monitoring dan Evaluasi) Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, pada Hari Kedua, Selasa 14 Agustus 2018, Team Development Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang diwakili oleh Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom mendemonstrasikan fitur teranyar pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) untuk versi yang akan datang. YA! Fitur tersebut ialah e-Payment. Nyatanya, tak hanya pada Aplikasi e-Court saja diterapkan, tetapi fitur e-Payment juga hadir dalam Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). 

Eksistensi fitur e-Payment menjadikan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) semakin kaya akan fitur sehingga lebih powerfull, khususnya dalam mengolah transaksi panjar biaya perkara. Kalau biasanya kasir meregister perkara pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) melalui fitur Jurnal Induk Perkara TUN, namun pada versi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang mendatang bisa juga dilakukan melalui fitur e-Payment. Perlu diketahui juga, seluruh transaksi pembayaran panjar biaya perkara dan juga penambahan panjar perkara akan menggunakan Virtual Account, sehingga pihak berperkara dapat melakukan transaksi dari luar gedung Pengadilan. Adanya fitur e-Payment pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) juga memberikan keuntungan tersendiri bagi Pengadilan yang belum memiliki bank internal ataupun belum memiliki mesin EDC maupun mesin ATM. Tak hanya Pengadilan saja yang diuntungkan, pun demikian dengan pihak yang berperkara, apalagi jika pihak tersebut memiliki mobilitas yang tinggi (red : businessman/pengusaha), maka akan mempermudah dalam proses transaksi (pembayaran) biaya perkaranya. 

Cara menggunakan fitur ini pun sangat mudah, hanya tinggal mengakses menu e-Payment dan kemudian mengklik tombol Tambah Virtual Account. Setelah itu akan tampil pop-up dimana kasir harus memilih jenis biaya/jenis transaksinya, tinggal pilih saja 2 (dua) opsi yang disediakan : Panjar Perkara atau Penambahan Panjar Perkara. Apabila dalam hal ini kasir ingin mendaftarkan perkara, berarti opsi yang dipilih adalah Panjar Perkara. Selanjutnya kasir juga harus memilih jenis permohonannya, misalnya saja Gugatan dan kasir harus melengkapi data pihak, seperti : nama, email, telepon/hp dan tidak lupa juga mengisi nilai nominal jumlah panjarnya. Selang beberapa saat, nomor Virtual Account akan tercipta (digenerate oleh system) dan kasir juga dapat mencetak kuitansi untuk diberikan kepada pihak berperkara.

Pada saat yang sama, notifikasi tagihan panjar biaya perkara juga akan dikirimkan ke email pihak berperkara. Setelah pihak berperkara melakukan pembayaran, maka kasir dapat melakukan pengecekan status pembayaran dengan mengklik tombol cek status pembayaran (catatan : tombol cek status pembayaran running secara otomatis ketika halaman e-Payment dimuat/diload oleh browser). Perlu digarisbawahi, karena fitur e-Payment pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) ini menggunakan Virtual Account, maka apabila lewat dari 1x24 jam pihak berperkara belum melakukan pembayaran, dengan demikian secara otomatis nomor Virtual Account yang tercetak pada kuitansi maupun tertera pada email akan kadaluwarsa (invalid/expired). Jika nomor Virtual Account sudah kadaluwarsa (invalid/expired), maka pihak berperkara harus mendatangi kasir dan kemudian kasir melakukan input ulang (re-entry). 

Pembayaran panjar biaya perkara maupun penambahan panjar dapat dilakukan melalui SMS Banking, Mobile Banking, Internet Banking, Mesin EDC, Transfer via ATM, membayar melalui Indomaret (untuk Pengadilan yang menggunakan Bank BNI) dan juga transfer melalui Bank (konvensional). Ketika pihak berperkara sudah membayar dan status pembayarannya sudah dicek oleh kasir, maka nomor Virtual Account tersebut akan tampil pada bagian List Panjar Yang Sudah Dibayar. Selanjutnya kasir dapat mendaftarkan perkara dengan mengklik tombol tambah perkara, saat tombol tersebut diklik, maka akan menampilkan halaman untuk meregister perkara (seperti biasanya) dan kasir harus memilih klasifikasi perkaranya. 

Selanjutnya petugas meja II harus melengkapi data para pihak dan kuasa hukumnya, dan perlu diingat bahwa fitur e-Payment pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) tidak merekam/menyimpan nama pihak, artinya nama pihak harus tetap dipilih di bagian referensi pihak (jika sudah ada), dan jika nama pihak belum ada maka ditambah/diisi manual seperti biasanya. Apabila dikemudian hari ingin menambahkan panjar, lakukan langkah yang sama seperti ketika mendaftarkan perkara, tentunya dengan klik tombol tambah virtual account, kemudian pilihlah opsi tambah panjar perkara. Syarat penambahan panjar perkara ialah perkaranya sudah ter-register dan data umumnya harus sudah diisi lengkap. Saat melakukan pembayaran panjar biaya perkara maupun penambahan panjar perkara juga akan terekam/tersimpan secara otomatis ke dalam Jurnal Induk Perkara. Bagaimana untuk penambahan biaya perkara misalnya seperti panggilan, materai, ATK, dan lain sebagainya? Hal tersebut dapat dilakukan seperti biasanya melalui Jurnal Induk Perkara. 

Nampaknya dewi fortuna sedang berpihak pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, pasalnya Pengadilan ini menjadi yang pertama untuk mencicipi Fitur e-Payment pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi Teranyar. Luar biasa bukan? Saat Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom mendemonstrasikan penggunaan fitur e-Payment pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), nampak jelas animo yang sangat tinggi terpancar dari segenap Aparatur Peradilan yang hadir di ruang sidang pada saat itu. Tanpa membuang waktu dan kesempatan, mereka pun segera bergegas ikut mencicipi fitur e-Payment untuk menguji coba melakukan pendaftaran perkara. Ke depannya fitur e-Payment akan diterapkan pada semua Pengadilan, bahkan Pengadilan yang bukan merupakan Pilot Project Aplikasi e-Court pun juga mendapat kesempatan untuk mencicipinya. Kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya. 

(@x_cisadane)


13 Agustus 2018

Yuk Intip Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang


Serang - ditjenmiltun.net. Team Development Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara kembali menyatroni Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, kali ini yang menjadi sasarannya ialah Pengadilan yang berlokasi di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani KM 5, No. 03, Banjarsari, Kota Serang, Ya! Pengadilan tersebut ialah Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Selain Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, ternyata Pengadilan Tata Usaha Negara Serang juga menjadi destinasi dalam visitasi Team Development berkenaan dengan kegiatan Pendampingan (Monitoring dan Evaluasi) Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pada kesempatan kali ini, Team Development yang terdiri dari Jefri Ardianto, S.T. (Staf Sub Bagian Perlengkapan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) dan Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom (Staf Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) didampingi oleh Kepala Seksi Tata Kelola Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Djoko Purnomo, S.H., M.H. Kegiatan yang bertujuan untuk meninjau langsung penerapan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan juga sebagai wadah sharing knowledge ini digelar dalam 3 (hari) mulai tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan 15 Agustus 2018. 

Saat menginjakan kaki di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, team mendapat sambutan hangat dari Plh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Elizabeth I. E. H. L. Tobing, S.H., M.Hum, Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Moris Fernando Hendranata, S.H., Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Dhonni Adhita Saputra, S.H., dan Andreas Ases S.H., M.H. Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, dan Pelaporan, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Kegiatan diawali dengan sambutan dari Plh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Elizabeth I. E. H. L. Tobing, S.H., M.Hum, kemudian dilanjutkan dengan prakata dari Djoko Purnomo, S.H., M.H. selaku perwakilan dari Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara. 

Pada hari pertama, Team Development yang dalam hal ini diwakili oleh Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom bersama dengan Jefri Ardianto, S.T. melakukan pemaparan seputar overview implementasi dan perkembangan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang saat ini sudah menginjak versi 3.2.0-4 (untuk beberapa Pengadilan). Sebelum pemaparan materi disampaikan, Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom menegaskan bahwa kegiatan yang digelar oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ini dimaksudkan sebagai wadah komunikasi, dan evaluasi terhadap implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di satuan kerja sekaligus sharing knowledge (berbagi ilmu) dan bukan bertujuan untuk mencari-cari kesalahan.  

Dalam paparan yang disampaikan oleh Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom, dijelaskan bahwa hadirnya Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada 4 (empat) lingkungan Peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia berfungsi sebagai sebuah sistem yang mendukung penerapan Business Proccess di Pengadilan dan juga sebagai wadah untuk pencatatan kinerja bagi Para Hakim, Panitera, dan Panitera Pengganti, serta sebagai fasilitas pelaporan dan statistik perkara, di samping itu Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) juga merupakan wadah informasi publik yang diwujudkan dalam Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi web. 

Klik di sini untuk Artikel Selengkapnya



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner0.jpg
  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

Link SIPP Web Peradilan Militer

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Peradilan Militer

Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tingkat Pertama Website SIPP Web
Pengadilan Militer UtamaPengadilan Militer UtamaLihat-
Pengadilan Militer Tinggi I MedanLihat-
Pengadilan Militer Tinggi II JakartaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi III SurabayaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi I Medan
Pengadilan Militer I-01 Banda AcehLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-02 MedanLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-03 PadangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-04 PalembangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-05 PontianakLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-06 BanjarmasinLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-07 BalikpapanLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
Pengadilan Militer II-08 JakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-09 BandungLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-10 SemarangLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-11 YogyakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Pengadilan Militer III-12 SurabayaLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-13 MadiunLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-14 DenpasarLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-15 KupangLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-16 Makassar
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-17 Manado
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-18 Ambon
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Lihat
Lihat


Read more ...

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1699
mod_vvisit_counterYesterday2946
mod_vvisit_counterThis week6700
mod_vvisit_counterAll days7048692

We have: 46 guests, 1 bots online
Your IP: 54.226.209.201
 , 
Today: Nov 20, 2018

peraturan-button