1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

14 Agustus 2017

Akurasi Data Yuridiksi Pengadilan 

Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 785/SEK/OT.00/08/2017 tanggal 11 Agustus 2017 tentang Akurasi Data Yurisdiksi Pengadilan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 133/KMA/SK/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan dan Lampirannya yang ditujukan kepada Yang Terhormat Para Ketua Pengadilan Tk Banding di 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuan beserta Lampirannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/785_sek_ot_00_08_2017.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia

(@x_cisadane


14 Agustus 2017

Upacara Bendera Dalam Memperingati Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung RI Ke-72 

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung RI ke-72 yang jatuh pada tanggal 19 Agustus 2017, merujuk pada arahan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI dengan ini diinstruksikan kepada seluruh Pengadilan pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan untuk menyelenggarakan upacara bendera pada hari Sabtu, 19 Agustus 2017, berikut disampaikan lampiran tata urutan upacara Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung RI dan Teks pidato amanat Ketua Mahkamah Agung RI pada Hari Jadi Mahkamah Agung ke-72 tanggal 19 Agustus 2017. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuan beserta Lampirannya melalui tautan berikut : 

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)




11 Agustus 2017

Pelaksanaan Penyempurnaan RKA-K/L Pagu Anggaran Tahun 2018 

Memperhatikan Surat bersama Menteri Keuangan Nomor : S-593/MK.02/2017 dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor : 291/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2017 Tanggal 25 Juli 2017 Perihal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2018, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan yang ditujukan kepada Yang Terhormat Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/158_bua_ot_o1_1_08_2017.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


11 Agustus 2017

Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Atas Penyelenggaraan dan Hasil Program Kerja 

Dalam rangka melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan atas Penyelenggaraan dan Hasil Program Kerja sesuai PP No. 8 Tahun 2006 tentang  Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk mewujudkan Pemerintah yang berorientasi pada hasil, efektif dan efesien dalam penggunaan anggaran serta peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dilakukan konsolidasi, klarifikasi dan validasi tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ke-Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di ibu kota provinsi pada 4 (empat) lingkungan peradilan, yang akan dlaksanakan pada bulan Agustus-Oktober 2017. 

Diharapkan satuan kerja Tingkat Banding menyiapkan Dokumen Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis 2015-2019, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuan beserta Lampiran Jadwal melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/141.b_bua_ot01.1_7_2017.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


11 Agustus 2017


PELUNCURAN INOVASI E-BOOK PEDOMAN KERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG

Batam – Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang melaksanakan acara Launching Inovasi E-Book Pedoman Kerja PTUN Tanjung pinang pada tanggal 11 Agustus 2017 di Batam. Acara ini merupakan bentuk perwujudan komitmen dalam menciptakan berbagai inovasi yang telah dilakukan dan akan terus ditingkatkan oleh seluruh warga peradilan untuk memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, sejak diluncurkannya Cetak Biru (Blue Print) Mahkamah Agung.

Acara tersebut dihadiri oleh bapak Dr. H. Nurdin Basirun, S.Sos, M.Si. (Gubernur Kepulauan Riau), DR. H. Supandi, S.H., M.Hum. (Ketua Kamar Peratun), H. Bambang Edy Sutanto Soedewo S.H., M.H. (KPT TUN Medan), Sulistyo S.H., M.Hum. (KPT TUN Surabaya), DR. Kadar Slamet S.H., M.Hum. (Wakil KPT TUN Jakarta), H. Oyo Sunaryo S.H., M.H. (Wakil PT TUN Medan). Selain itu juga hadir Ketua PA Batam dan para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara wilayah Medan serta para Hakim dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

Acara dimulai dengan sambutan oleh bapak H. Bambang Edy Sutanto Soedewo S.H., M.H.  (Ketua PT TUN Medan). Pada kesempatan tersebut beliau menyampaikan apresiasi dan ucapkan terima kasih, kepada keluarga besar pengadilan TUN Tanjung Pinang meskipun baru berusia 6 (enam) tahun, namun mampu terus melakukan perubahan-perubahan dan peningkatan yang dapat membanggakan semua pihak.

Kemudian dilanjutkan dengan Sambutan oleh Dirjen Badilmiltun MA RI, Dr. Mulyono, S.H., S.I.P., M.H. Dalam sambutannya, tak lupa pula Dirjen menyampaikan rasa syukur, apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Ketua PTUN Tanjung pinang, H. Andri Mosepa, S.H., M.H., beserta seluruh jajarannya yang telah berhasil membuat inovasi E-Book Pedoman Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang. “Saya berharap Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang bisa terus melakukan inovasi baru yang lainnya yang bisa bermanfaat serta bisa dicontoh oleh Pengadilan Tata Usaha Negara lainnya dan Badan Peradilan lainnya untuk mencapai visi “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”, Ucap Dirjen Badilmiltun.

Selanjutnya, diikuti oleh sambutan Ketua Kamar TUN, DR. H. Supandi, S.H., M.Hum. Dalam sambutannya, beliau juga menyampaikan rasa bangga dan sangat mengapresiasi hasil kerja keras PTUN Tanjung Pinang. “Dengan lahirnya e-book pedoman kerja menjadi salah satu bentuk kesiapan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung pinang dalam hal penerapan tekhnologi informasi di pengadilan”, ucap TUAKA TUN (11/08/2017).

“Ide dan gagasan dalam penyusunan e-book pedoman kerja ini bukanlah hal yang mudah, dibutuhkan kesiapan dan keberanian yang kuat serta komitmen dari pimpinan dan seluruh jajarannya, hal ini dapat dilihat dari isi e-book pedoman kerja yang jika di susun dalam bentuk hardcopy akan membutuhkan puluhan ribu lembar kertas yang harus disediakan dengan biaya yang tidak sedikit, bayangan tumpukan puluhan ribu kertas tersebut sirna, setelah melihat pemanfaatan tekhnologi informasi yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang yang diwujudkan dalam bentuk buku elektronik (e-book) yang tidak memerlukan biaya dan mudah dioperasikan”, Lanjut TUAKA TUN.

Acara selanjutnya adalah penekanan tombol oleh Ketua Kamar TUN didampingi Gubernur Kepulauan Riau, Dirjen badilmiltun MA RI serta Ketua PT TUN Medan dan Ketua PTUN Tanjung Pinang.  Pada akhir sesi, acara dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan yang diserahkan oleh Dirjen Badilmiltun MA RI.

Adapun Penggunaan E-Book memberikan manfaat sebagai berikut:

  1. Praktis.
  2. Hemat Biaya dan Tempat.
  3. Tahan Lama.

Untuk dapat diketahui bersama, bahwa E-Book Pedoman Kerja ini memuat 494 halaman (11 MB), ditambah lampiran berupa 11.662 peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan intern Mahkamah Agung) dengan total kapasitas 3,41 GB. E-Book ini berisi kumpulan ketentuan yang harus dipedomani dalam bekerja yaitu Visi-Misi Mahkamah Agung, Visi-Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, Arti lambang Mahkamah Agung, Hakim dan Panitera, Kode Etik Hakim dan Non Hakim, Alur Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara, Tugas dan Fungsi maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) dari masing-masing bagian di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, selain itu juga dilengkapi dengan kumpulan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung maupun Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung (hr).


11 Agustus 2017

Uji Coba SIPP Versi 3.2.0 di Empat Lingkungan Peradilan 

Menindak lanjuti Bimbingan Teknis untuk Training of Trainers Sistem Informasi Penelusuran Perkara  (SIPP) versi 3.2.0 yang diselenggarakan di Badan Diklat Kumdil Litbang Mahkamah Agung , Bogor, tanggal 31 Juli s.d 5 Agustus 2017. Mahkamah Agung akan melakukan Uji Coba SIPP Versi 3.2.0 sebelum aplikasi versi mutakhir tersebut diimplementasikan di seluruh pengadilan pada empat lingkungan peradilan. Untuk pengadilan yang tidak ditunjuk sebagai tester aplikasi agar tidak meng-upgrade versi di satkernya (hr).

Silahkan unduh surat pada link berikut ini, untuk informasi selengkapnnya :

Surat Uji Coba SIPP Versi 3.2.0


11 Agustus 2017

Desmon : “Lapas Bukan Ruang Hukuman” 









Desmon J. Mahesa, Wakil Ketua Komisi III DPR RI memimpin rombongannya untuk melakukan Kunjungan Kerja Masa Reses Tahun 2016-2017  ke Pengadilan Tinggi Maluku pada 7 Agustus 2017. Kunker yang berlokasi di Aula Pengadilan Tinggi Ambon ini bertujuan untuk melihat dan mendengar langsung permasalahan yang dihadapi oleh warga pengadilan di wilayah Ambon. Rapat dihadiri oleh 12 (dua belas) anggota komisi III DPR RI, Ketua Pengadilan Tinggi Ambon beserta Ketua Pengadilan Negeri se-wilayah Ambon, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon beserta Ketua Pengadilan Agama se-wilayah Ambon, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Kepala Pengadilan Militer III Ambon,  dan Para Hakim Tinggi se-wilayah Ambon. 

Sebagaimana diketahui, Pengadilan Tinggi Ambon membawahi 4 (empat) Pengadilan Negeri, yaitu Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Tual, Pengadilan Negeri Masohi dan Pengadilan Negeri Saumlaki. Dalam pemaparannya Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Respatun Wisnu Wardoyo, S.H mengatakan bahwa SK pembangunan 4 (empat) Pengadilan Negeri baru sudah ditandatangani oleh Presiden, hanya proses pembangunannya saja yang belum mulai. “Tanah sudah diberikan oleh Pemda, tinggal menunggu anggaran pembangunannya saja.” Kata Respatun. “Jika gedung baru ini sudah berdiri, tentu saja masyarakat pencari keadilan dari berbagai pulau seperti di Maluku bisa lebih mudah dalam mengurus perkara ke pengadilan.” Terangnya. 

Desmon, selaku ketua rombongan komisi III mengatakan Maluku yang merupakan wilayah kepulauan terbesar di Indonesia memang memerlukan pembangunan pengadilan gedung baru, agar masyarakat bisa lebih mudah menjangkau pengadilan. Selain itu Desmon juga mengatakan agar para hakim lebih teliti dalam memutus perkara, bisa memberi putusan yang adil dan bijak. Dia menjelaskan bahwa sekarang ini lapas-lapas di seluruh Indonesia selalu penuh bahkan overload. “Lapas itu bukan ruang hukuman, karena sesuai Undang-Undang Lapas adalah untuk membina mereka yang berbuat kejahatan agar menjadi lebih baik.” Kata Desmon.  “Sebelum ke sini saya melakukan kunjungan ke Lapas Ambon, di situ saya berbicara dengan seorang ibu tua usianya sekitar 60-an, dihukum 17 tahun penjara dengan tuduhan membunuh suaminya. Ini adalah tahun keduanya di lapas. Berapa lama lagi dia akan tinggal di situ? Dia mengaku tidak melakukan apa yang dituduhkan. Dan tidak punya uang untuk membayar pengacara agar bisa mengurus kasasinya.” Lanjut Desmon. “Saya hanya bisa pasrah Pak.” Kata Desmon menirukan ucapan sang Ibu.  Desmon berharap bukan hanya kepada hakim tetapi juga kepada jaksa-jaksa di Ambon agar menjalankan tugas dengan baik agar masyarakat bisa mendapatkan keadilan. Menanggapi hal tersebut, Respatun mengatakan bahwa pengadilan bersifat pasif, artinya menyidangkan sesuai dengan bukti yang diberikan oleh kejaksaan dan memberikan putusan sesuai dengan bukti-bukti yang ada. 

Berita ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


Ditulis oleh firman 10 Agustus 2017

Ralat Jadwal Bimtek Pidmil 2017

RALAT PELAKSANAAN KEGIATAN BIMTEK

KETATALAKSANAAN PERKARA PIDANA MILITER TAHUN 2017

Bahwa sehubungan dengan surat kami Nomor 51/Djmt.4/B/7/2017 tanggal 31 Juli 2017 perihal permohonan peserta Bimtek perkara Pidana Militer yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 September 2017 sampai dengan 15 September 2017 di Surabaya.

Dengan ini sesuai dengan petunjuk Bapak Dirjen Badilmiltun, kami meralat waktu pelaksanaan kegiatan Bimtek tersebut menjadi tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 8 September 2017 di Surabaya

Demikian untuk menjadi maklum 

Lampiran Surat Nomor 54/Djmt.4/B/8/2017 


10 Agustus 2017

Sebanyak 228 Cakim Ad Hoc Tipikor Mengikuti Tes Tertulis

Yang Di Selenggarakan Oleh MA di 16 Wilayah Povinsi









Setelah Mahkamah Agung RI mengumumkan pelamar Calon Hakim Ad-Hoc Tipikor Tahap IX Tahun 2017, yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017, pada hari ini (Kamis, 10/08) Secara serentak di 16 (enam belas) Wilayah Pengadilan Tinggi Tingkat Provinsi. Untuk Wilayah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Penyelenggaraan Ujian Tes Tertulis Calon Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi Tahap IX Tahun 2017. Diawali dengan pembacaan tata tertib tes tertulis yang dibacakan oleh Panitera PT DKI Jakarta DR. H. Teuku Ilzanor, SH., SE., M.Hum, dan dibuka secara resmi oleh Yang Mulia Hakim Agung MA Dr. Suhadi, SH., MH, (selaku Ketua Tim Pengawas dari MA) dengan didampingi Panitia Pusat Panitera Mahkamah Agung RI Made Rawa Aryawan, SH., M. Hum, Sekretaris Mahkamah Agung RI Achmad Setyo Pudjoharsoyo, SH., M. Hum, Kepala Badan Urusan Administrasi Dr. Drs. Aco Nur, MH, dan Panitia Daerah Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Dr. H. Muh. Daming Sunusi, SH., M.Hum. 

Dalam sambutannya Suhadi menyatakan bahwa Mahkamah Agung RI menyelenggarakan seleksi ujian tes tertulis Calon Hakim Ad-Hoc Tipikor yang ke-IX kalinya, tes ini dilaksanakan secara serentak di 16 (enam belas) Wilayah Pengadilan Tinggi Tingkat Provinsi para peserta ini ini telah melewati seleksi berkas administrasi dan tes tertulis. Bagi mereka yang lulus seleksi tertulis ini nantinya berhak mengikuti tahapan berikutnya, yaitu profile assessment dan wawancara. Hari ini sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) Calon Hakim Ad-Hoc Tipikor mengikuti ujian tes tertulis yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI yang tersebar di 16 (enam belas) Pengadilan Tinggi di antaranya wilayah Pengadilan Tinggi (PT) : 

1. Banda Aceh 8 Peserta (PT. 5, PN. 3),

2. PT Medan 21 Peserta (PT. 7, PN. 14),

3. PT Padang 12 Peserta (PT. 6, PN. 6),

4. PT Pekanbaru 17 Peserta (PT. 0, PN. 17),

5. PT Palembang 5 Peserta (PT. 1, PN. 2),

6. PT Banten 6 Peserta (PT. 4, PN. 2),

7. PT Tanjung Karang 13 Peserta (yang ikut ujian pelamar dari PT Tanjung Karang, PT. 5, PN. 6 dan PT. Bengkulu, PT. 0, PN. 2),

8. PT Bandung 31 Peserta (PT. 15, PN. 16),

9. PT Semarang 22 Peserta (PT. 9, PN. 13),

10. PT Yogyakarta 5 Peserta (PT. 2, PN. 3),

11. PT Surabaya 18 Peserta (yang ikut ujian pelamar dari PT Surabaya, PT. 3, PN. 7, dari PT Banjarmasin 4 Peserta PT. 0, PN. 4, dari PT Palangkaraya 2 Peserta PT. 1, PN. 1, dari PT Samarinda 2 Peserta PT. 1, PN. 1),

12. PT Makassar 25 Peserta (yang ikut ujian pelamar dari PT Makassar, PT. 6, PN. 11, dari PT Palu 2 Peserta PT. 2, PN. 0, dari PT Manado 1 Peserta PT. 1, PN. 0, dari PT Gorontalo 3 Peserta PT. 0, PN. 3, dan dari PT Jayapura 2 Peserta PT. 1, PN. 1),

13. PT Denpasar 6 Peserta (PT. 2, PN. 4),

14. PT Mataram 9 Peserta (PT. 3, PN. 6),

15. Maluku Utara 7 Peserta (PT. 1, PN. 6).  

Dan terakhir 16. Untuk Wilayah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Peserta Ujian Cakim Ad-Hoc Tipikor yang hadir sebanyak 23 (dua puluh tiga) peserta antara-lain Pelamar untuk Tingkat Pertama 13 (tiga belas) Peserta dan Pelamar Tingkat Banding 8 (delapan) Peserta dari Jakarta dan yang Ikut di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 1 (satu) Pelamar Tingkat Pertama dari Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan 1 (satu) Pelamar Tingkat Pertama dari Pengadilan Tinggi Pontianak. Ujian Tertulis ini pada sesi pertama dimulai pada pukul : 08.30 s/d 10.30 WIB dan untuk sesi kedua dimulai pukul 17.00 s/d selesai. Hadir pada saat pembukaan Panitia Daerah Sekretaris Pengadilan Tinggi DKI Jakarta para Kabag dan Kasubbag Pengadilan Tinggi DKI Jakarta serta Panitia Pusat Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI Dr. Abdullah, SH., MS., para Asisten, Kasubbag dan Staf dari Mahkamah Agung RI. 

Berita ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


09 Agustus 2017

PTWP PUSAT AKAN SELENGGARAKAN TURNAMEN TENIS DAN KONGRES LUAR BIASA

Pengurus Persatuan Tenis Warga Pengadilan (PTWP) Pusat akan menyelenggarakan Turnamen Tenis Perorangan Piala Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 24-26 November 2017 di kota Bandung. Pada saat bersamaan, pengurus PTWP Pusat juga akan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa. Demi suksesnya penyelenggaraan turnamen tersebut, Yang Mulia Syamsul Ma'aarif SH., LL.M., Ph.D selaku Ketua Umum PTWP Pusat meminta kepada Pengurus PTWP Daerah seluruh Indonesia untuk mempersiapkan diri. Untuk informasi selengkapnya silahkan unduh file pada link di bawah ini :

PTWP_2017.pdf

Berita ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner1.jpg
  • banner2.jpg
  • banner3.jpg
  • banner4.png
  • banner5.png
  • banner6.png

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3576
mod_vvisit_counterYesterday8777
mod_vvisit_counterThis week31595
mod_vvisit_counterAll days5506887

We have: 148 guests, 1 bots online
Your IP: 54.80.148.252
 , 
Today: Okt 20, 2017

peraturan-button