1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

16 April 2019

Rapat Pembahasan Implementasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Selasa, 16 April 2019 bertempat di Ruang Rapat Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58 Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat diselenggarakan Rapat Pembahasan Implementasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Jeanny H. V. Hutauruk, S.E., A.K., M.M. dan dimoderatori oleh Widiyanti, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana yang juga selaku Koordinator Penyelenggaraan Bidang Teknologi Informasi pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Sub Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Militer, Kepala Sub Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, Seluruh Pejabat Eselon pada Unit Kerja Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Rekan-rekan Staf Team Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam penyelenggaraan rapat ini, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mengundang narasumber (pembicara) dari Bagian Pengembangan Sistem Informatika (Badan Urusan Administrasi Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat) yakni Rian Andri Salam, S.Kom., M.MSI selaku Kepala Sub Bagian Pengembangan Sistem Aplikasi. 

Sebagaimana diketahui, Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan media/alat bantu yang digunakan untuk melakukan transfer dan distribusi data/informasi maupun memberikan data/informasi kepada orang lain, serta dapat digunakan sebagai alat komunikasi secara satu arah maupun lebih dari satu arah. Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan faktor penting untuk meningkatkan kinerja Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya guna mendorong pencapaian mencapai visi, misi, tujuan, arahan Pembaruan Peradilan (Justice Reform) dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, sesuai tugas dan fungsi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi menjadi acuan atau parameter efektifitas dan efesiensi pencapaian sasaran strategis pelayanan Peradilan yang berbasiskan elektronik (digital). 

Adapun permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi lahirnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia ialah sebagai berikut : 

  • Mahkamah Agung RI belum memiliki Unit Kerja yang berdiri sendiri dan secara spesifik menangani operasional, penataan dan pengelolaan Teknologi Informasi. Adapun unit yang melaksanakan kegiatan operasional, penataan dan pengelolaan Teknologi Informasi masih bernaung di Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat. Sedangkan pada satuan kerja (Pengadilan), unit yang melaksanakan kegiatan operasional, penataan dan pengelolaan Teknologi Informasi masih berbaur dengan Kepegawaian (untuk Pengadilan Tingkat Banding) dan Perencanaan Pelaporan (untuk Pengadilan Tingkat Pertama).
  • Mahkamah Agung RI belum memiliki cetak biru (blue print) Tata Kelola Teknologi Informasi. Cetak biru (blue print) Tata Kelola Teknologi Informasi memuat kerangka kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terperinci sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program dan fokus kegiatan yang diselaraskan dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan serta tahapan atau implementasi yang harus dilakukan oleh semua satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung.
  • Kebijakan dan Standar Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi berbeda-beda antar Unit Eselon I, Pengadilan Tingkat Banding, dan Pengadilan Tingkat Pertama. 
  • Layanan, Sistem dan Aplikasi yang dimiliki oleh seluruh Unit Eselon I, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama belum dibangun atas dasar aspek kesamaan, aspek manfaat, dan aspek integrasi. 
  • Setiap Unit Eselon I belum memiliki Rencana Strategis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Renstra TIK) yang diperlukan sebagai dasar/acuan dalam penyesuaian proses kerjanya dengan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Adanya Rencana Strategis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Renstra TIK) pada masing-masing Unit Eselon I dipandang penting dalam mewujudkan implementasi sasaran strategis dan program kerjanya ke dalam kebutuhan Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

Rencananya Mahkamah Agung akan menyusun Organisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi, maka untuk mewujudkannya Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan prinsip pembagian kerja antara fungsi strategis, operasional, pendukung dan manajemen risiko. Hal ini juga akan mempengaruhi struktur organisasi di seluruh satuan kerja (Pengadilan) pada 4 (empat) lingkungan peradilan dimana Struktur Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Pengadilan Tingkat Banding dan pada Pengadilan Tingkat Pertama mengacu pada organisasi yang membidangi Teknologi Informasi. Sedangkan Struktur Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Tingkat Eselon I (Direktorat Jenderal Badan Peradilan) ditetapkan oleh Pejabat Eselon I yang bersangkutan. Lantas bagaimana dengan Mahkamah Agung? Mahkamah Agung akan memiliki Komite Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terdiri dari Tim Pengarah dan Kelompok Kerja.  

Lantas, apakah dengan adanya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 ini menyebabkan kreativitas dan inovasi di bidang Teknologi Informasi pada seluruh Unit Eselon I, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama akan terbatas? Tentu tidak! Misalnya saja dalam hal pembuatan dan penerapan Aplikasi/Sistem di seluruh Unit Eselon I, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah memenuhi karakteristik kebutuhan proses kerja dengan mempertimbangkan kemampuan, fungsi, kinerja dan biaya. Pilihan untuk pemenuhan Aplikasi, baik dalam bentuk paket (lelang) maupun membangun sendiri, didasarkan pada kelengkapan fungsi, kemudahan operasi, waktu dan biaya yang lebih ekonomis serta kualitas Aplikasi yang lebih baik. Apabila dalam membangun Aplikasi/Sistem melibatkan pihak ketiga, maka haruslah mengacu pada "Implementation Methodology Best Practice", serta keterpaduan aspek organisasi termasuk manajemen perubahan (change management), proses kerja, teknologi dan manajemen proyek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sesuai.

Tidak dapat dipungkiri dengan adanya kolaborasi, sinergi, peran serta dan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaran Peradilan sangat bermanfaat bagi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, khususnya dalam hal-hal berikut ini :

  • Mendukung kepentingan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
  • Membantu proses pengambilan kebijakan dan keputusan Pimpinan.
  • Mendukung terwujudnya transparansi informasi dan layanan peradilan yang modern, dan
  • Mendukung kepentingan nasional dalam hal pertukaran data antar Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  • Menjadi pendorong dalam pencapaian organisasi yang efisien sehingga dipercaya oleh publik.

Mahkamah Agung menetepakan standar Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan mengadopsi teknologi yang telah mapan dan legal, meminimalkan biaya integrasi, pelatihan, pemeliharaan dan perubahan. Diharapkan dengan hadirnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018, maka Unit Teknologi Informasi di Mahkamah Agung, Unit Eselon I, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dapat menerapkan Tata Kelola Teknologi Informatika yang Baik (Good IT Governance-GIG) meliputi kerja sama dalam melakukan perencanaan, pengadaan, penerapan dan pengawasan terhadap sumber daya penggerak Teknologi Informatika yang terdiri dari informasi, aplikasi, infrastruktur dan sumber daya manusia. 

Rapat Pembahasan Implementasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia ditutup oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Jeanny H. V. Hutauruk, S.E., A.K., M.M. 

Untuk mengunduh SK KMA No 269/KMA/SK/XII/2018 dapat melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3126

(@x_cisadane)


16 April 2019

PENGUMUMAN HASIL RAPAT PIMPINAN TIM PROMOSI DAN MUTASI DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA MAHKAMAH AGUNG R.I. TA. 2019

Bersama ini disampaikan hasil Rapat Pimpinan Tim Promosi dan Mutasi (TPM) Mahkamah Agung R.I. Di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 April 2019 di Gedung Mahkamah Agung R.I.

Hasil Rapim TPM Lingkungan Peradilan Militer

Hasil Rapim TPM Lingkungan Peradilan TUN


16 April 2019

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 71/KMA/SK/IV/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan 

Dalam rangka mewujudkan Peradilan modern berbasiskan Teknologi Informasi dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011, maka Mahkamah Agung RI membangun dan mengembangkan Aplikasi yang menunjang modernisasi lembaga Peradilan yang salah satunya ialah Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Mengingat akan pentingnya dasar hukum (payung hukum) dalam pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), maka Mahkamah Agung menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 71/KMA/SK/IV/2019. Adapun terkait perihal otorisasi penggunaan dan tata kelola Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) akan ditetapkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh SK KMA 71/KMA/SK/IV/2019 melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/71_KMA_SK_IV_2019.pdf

(@x_cisadane)


15 April 2019

Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Persyaratan Pembentukan Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya 

Sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 24 Agustus 2017 perihal pemberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, bahwa Pembentukan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama yang Tertuang pada pola Kelembagaan Peradilan, maka dengan ini disampaikan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No 5 tahun 2019 melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/Surat_Edaran_Sekma_5_th_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


15 April 2019

Rapat Pengelolaan Website Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Team Pengelola Website Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara menyelenggarakan Rapat Koordinasi pada Senin, 15 April 2019 bertempat di Ruang Data Center Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58 Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat. Kegiatan ini dibuka oleh Jeanny H.V. Hutauruk, S.E., AK., M.M. selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan selaku Pembimbing Team Pengelola Website Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kegiatan ini dihadiri oleh 7 (tujuh) orang anggota Team Pengelola Website Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. 

Rapat Koordinasi dalam rangka Pengelolaan Website Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dimoderatori oleh Widiyanti, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana juga selaku Penanggung Jawab Team Pengelola Website Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam kegiatan ini membahas mengenai kegiatan pengisian konten maupun merilis berita ataupun juga pengumuman kegiatan pada masing-masing Unit Eselon II, memperbaharui (update) data pegawai masing-masing Unit Eselon II, mengunggah (upload), memperbaharui secara berkala dan menampikan data-data Hakim dan Panitera di Lingkungan Peradilan Militer maupun di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, mengunggah (upload), memperbaharui (update) dan menyajikan data Statistik Perkara, melakukan publikasi pengumuman tentang Pegawai yang mendapatkan Promosi dan Mutasi pada masing-masing Unit Eselon II dan yang tidak kalah pentingnya ialah memperbaharui (update) profil Pejabat Struktural pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. 

Diharapkan dengan diselenggarakannya kegiatan Rapat Koordinasi dalam rangka Pengelolaan Website Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara menjadikan Website Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara semakin kaya akan informasi. Rapat Koordinasi dalam rangka Pengelolaan Website Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ditutup oleh Jeanny H.V. Hutauruk, S.E., AK., M.M. selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan selaku Pembimbing Team Pengelola Website Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. 

(@x_cisadane)


12 April 2019

Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No 4 tahun 2019 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum tahun 2019 Sebagai Hari Libur Nasional 

Sehubungan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum tahun 2019 sebagai "Hari Libur Nasional", maka dengan ini disampaikan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No 4 tahun 2019

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No 4 tahun 2019 melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/SE_SEKMA_4_tahun_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


12 April 2019

Sosialisasi Revisi Buku Pedoman di  Lingkungan Peradilan TUN TA 2019


Jakarta – Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara kembali menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Kepaniteraan di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2019 dengan Tema “Sosialisasi Revisi Buku Pedoman Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan pada Pengadilan Tata Usaha Negara”.  Kegiatan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari pada tanggal 10 s.d. 12 April 2019  di Hotel Swiss Bell-in Kemayoran.

Acara dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Bapak Dr.  Mulyono, S.H., S.IP., M.H. Bintek ini telah dilaksanakan dengan lancar hingga hari terakhir. Adapun narasumber dalam kegiatan ini yaitu, bapak Mulyadi, S.H., M.Si. (Mantan Panitera Pangadilan Tinggi  Tata Usaha Negara Jakarta), Dr. H. Hari Sugiharto, SH., MH.(Ketua Pangadilan  Tata Usaha Negara Jakarta) dan Didik Hari Wasito, SH.,MH (Panitera PTUN Jakarta). Pada sesi pertama dimulai oleh penyampaian materi oleh bapak Mulyadi, SH.M.Si. mengenai Pedoman Pengisian Pola Keuangan Perkara dan Pedoman Tentang Pola Laporan Perkara. Dan dilanjutakan, pada sesi kedua materi disampaikan oleh bapak H. Hari Sugiharto, SH., MH. dan bapak Didik Hari Wasito, SH., MH. yaitu tentang Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan telah terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Kepaniteraan di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara ini, diharapkan semua peserta dapat melaksanakan tugas dengan lebih baik lagi, efektif dan efisien pada setiap satuan kerjanya Terwujudnya pelaksanaan administrasi kepaniteraan yang baik dan disiplin serta rapi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan para pencari keadilan kepada Mahkamah Agung pada khususnya dan kepada Hukum pada umumnya. (hr)


11 April 2019

Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara perihal Pemutakhiran Data pada Aplikasi SIKEP 

Berkenaan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 50/KMA/SK/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 perihal Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Dengan ini kami instruksikan kepada Seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memberlakukan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) sebagai satu-satunya Aplikasi Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya, untuk mendukung hal tersebut di atas seluruh satuan kerja melakukan pemutakhiran data. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Edarannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/449_djmt_b_4_2019.pdf

(@x_cisadane)


11 April 2019

Pengumuman Kelulusan Seleksi Administrasi Cakim Ad-Hoc Tipikor Tahap XI tahun 2019 

Berdasarkan Memorandum dari Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung kepada Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung,  Perihal Permohonan Publikasi Pengumuman Kelulusan Seleksi Administrasi Calon Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi Tahap XI tahun 2019. Berikut Surat dan Lampiran dari Panitia Seleksi Calon Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi Tahap XI tahun 2019 dan Nama-nama Cakim Ad-Hoc Tipikor Tahap XI tahun 2019 yang di nyatakan lulus seleksi Administrasi. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh file-file berikut : 

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


11 April 2019

Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Melantik dan Mengambil Sumpah 15 (lima belas) orang Eselon IV

pelantikan

Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Dr. Mulyono, S.H.,S.I.P.,M.H. melantik dan mengambil sumpah 15 (lima belas) orang Eselon IV pada hari Rabu 10 April 2019 pukul 10.00 WIB di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 12 (dua belas). Pelantikan dan pengambilan sumpah ini berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor : 215/Djmt/KEP/4/2019 tanggal 1 April 2019.

Nama-nama yang dilantik dan diambil sumpahnya sebagai berikut:

  1. Iskandar Alamsyah, S.E.,M.H., Kasi Penelaahan Berkas Perkara Grasi Pidana Militer Dit Pratalakra Pidmil Ditjen Badilmiltun
  2. Kardi, S.H.,M.H., Kasi Peningkatan Mutu Hakim Mil Dit Binganismin Dil Mil Ditjen Badilmiltun
  3. Djoko Purnomo, S.H.,M.H., Kepala Seksi Peningkatan Mutu Panitera Dan Juru Sita Peradilan TUN Dit Binganismin Dil TUN Ditjen Badilmiltun
  4. Catur Adi Wasono, S.E.,M.M., Kasubbag  Rumah Tangga Sekretariat Ditjen Badilmiltun
  5. Sujono, S.H., Kasi Penelaahan Berkas Perkara Kasasi  Pidana Militer Dit Pratalakra Pidmil Ditjen Badilmiltun
  6. Supriadi, S.H.,M.H., Kasi Penelaahan Berkas Perkara Hak Uji Materiil Dit Pratalakra TUN Ditjen Badilmiltun
  7. Mayor Chk. Heriyanto, S.H., Kepala Seksi Mutasi Hakim Peradilan Militer Dit Binganismil Ditjen Badilmiltun
  8. Jefri Ardianto, S.T., Kasubbag  Perlengkapan Sekretariat Ditjen Badilmiltun
  9. Ira Farella Anggraini, S.E.,M.M., Kasubbag  Perencanaan Program dan Penyusunan Anggaran Sekretariat Ditjen Badilmiltun
  10. Hartati Wuryaningdyah, S.E.,M.M., Kepala Seksi Evaluasi Dan Resionalisasi Peradilan Militer Ditjen Badilmiltun
  11. Arianie Amanda, S.E., Kasi Tata Kelola Dit Binganismin Dil Mil Ditjen Badilmiltun
  12. Happy Rahmawati, S.E.,M.M., Kasi Peningkatan Mutu Panitera Dit Binganismin Dil Mil Ditjen Badilmiltun
  13. Erna Rosmawati, S.H., Kasubbag Tata Usaha Sekretariat Ditjen Badilmiltun
  14. Rifdania Paramita Antalo, S.Kom.,M.M., Kasubbag Tata Usaha Pidana Militer Dit Pratalakra Pidmil Ditjen Badilmiltun
  15. Meylan, S.Sos.,M.M., Kasi Tata Kelola Dit Binganismin Dil TUN Ditjen Badilmiltun
Hadir dalam pelantikan ini para Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Staf di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI dan para undangan lainnya.

@hajime




JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

Link SIPP Web Peradilan Militer

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Peradilan Militer

Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tingkat Pertama Website SIPP Web
Pengadilan Militer UtamaPengadilan Militer UtamaLihat-
Pengadilan Militer Tinggi I MedanLihat-
Pengadilan Militer Tinggi II JakartaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi III SurabayaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi I Medan
Pengadilan Militer I-01 Banda AcehLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-02 MedanLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-03 PadangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-04 PalembangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-05 PontianakLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-06 BanjarmasinLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-07 BalikpapanLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
Pengadilan Militer II-08 JakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-09 BandungLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-10 SemarangLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-11 YogyakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Pengadilan Militer III-12 SurabayaLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-13 MadiunLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-14 DenpasarLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-15 KupangLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-16 Makassar
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-17 Manado
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-18 Ambon
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Lihat
Lihat


Read more ...

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1896
mod_vvisit_counterYesterday3267
mod_vvisit_counterThis week14695
mod_vvisit_counterAll days7743776

We have: 43 guests, 1 bots online
Your IP: 54.162.151.77
 , 
Today: Jul 19, 2019

peraturan-button