FGD Template, Penomoran Perkara dan Persetujuan Aplikasi SIPP

Bandung - Rabu, 16 Desember 2015 sampai dengan Sabtu, 19 Desember 2015, Proyek Sustain UNDP bersama Ditjen Badilmiltun menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas template dan penomoran perkara yang nantinya akan dijadikan standar bagi Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara diseluruh Indonesia. Kegiatan yang diselenggarakan di Hotel Aston Tropicana Bandung tersebut dibuka oleh Hakim Agung Dr. Supandi, SH, MHum. Dalam sambutannya beliau mengungkapkan bahwa Mahkamah Agung telah semakin memperlihatkan usahanya untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga Peradilan yang Agung tidak hanya akan menjadi slogan saja, namun kelak akan tercapai dengan semangat dari seluruh jajaran peradilan, salah satunya yaitu dengan dibangunnya aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang akan digunakan oleh empat badan peradilan secara seragam. 

Kegiatan FGD ini diikuti 30 orang peserta yang berasal dari unsur Hakim dan Panitera Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditunjuk untuk merumuskan template dokumen dan penomoran perkara. Begitu banyak yang harus dibahas dan dirumuskan sehingga diputuskan akan diadakan forum lanjutan yang rencananya pada Februari 2016 untuk mematangkan pembahasan template dokumen, ditambah dengan pembahasan mengenai template register, template laporan-laporan perkara, laporan keuangan dan klasifikasi/jenis perkara. 

Kegiatan FGD ditutup oleh Hakim Agung Drs. Burhan Dahlan, SH, MH dengan menyampaikan amanat dari Ketua Kamar Peradilan Militer, Timur P. Manurung, SH, MM, agar setiap unsur dapat mengusahakan dengan sungguh-sungguh menjalani proses ini hingga pada akhirnya dapat memberi banyak kemudahan bagi para pencari keadilan. Kepada Proyek Sustain beliau menyampaikan harapannya untuk dapat terus memberikan dukungannya dan menjadi fasilitator, kepada para tim pengembang agar mengimplementasikan masukan-masukan yang didapat dari forum ini, kepada para peserta agar dapat menyampaikan kepada anggota di satuan kerjanya masing-masing mengenai rencana ini sehingga seluruh setiap satuan kerja dapat mempersiapkan diri dan mendukung terlaksananya sistem ini. (ns)