Rapat Koordinasi Kesekretariatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara


Jakarta - ditjenmiltun.net. Bertempat di Ruang Rapat Besar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58 Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat diselenggarakan Rapat Koordinasi Kesekretariatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Jeanny H.V. Hutauruk, S.E., M.M., Ak., C..A. Dalam kegiatan Rapat Koordinasi ini setiap Unit Eselon III memaparkan capaian dan progress kegiatan sehingga seluruh anggaran dan kegiatan dapat dimonitoring, dievaluasi dan dikaji apabila terdapat kendala maupun permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya. 

Paparan dimulai dari Bagian Keuangan oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sadiman, S.H., M.M., dalam paparannya disampaikan bahwa Bagian Perencanaan dan Keuangan sampai dengan Bulan Oktober 2019 telah melaksanakan 4 (empat) kali Revisi RKA-KL tahun anggaran 2019, kemudian penyusunan pagu definitif tahun anggaran 2020 dan terdapat dua kegiatan yang belum dilaksanakan yakni Revisi RKA-K/L tahun anggaran 2019 dan kegiatan penyusunan usulan RKA-KL tahun anggaran 2021. Dari Kepala Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan memaparkan Realisasi Anggaran per-30 September 2019 sebesar 76,6% dari pagu sebesar Rp 18.788.274,00, kemudian terdapat Outstanding Contract, serta terdapat laporan Pagu Minus. Tidak lupa juga Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan melaporkan dana yang tersedia saat ini. Adapun kegiatan yang belum dilaksanakan adalah studi banding dan kelayakan pembangunan Pengadilan Militer. 

Selanjutnya dari Kepala Sub Bagian Akuntansi memaparkan rencana pelaksanaan kegiatan Monev Bappenas pada awal bulan Oktober 2019, sedangkan untuk pelaksanaan Monev Laporan Keuangan menunggu pendampingan laporan keuangan. Jumlah pelaksanaan Rapat Di luar Jam Kantor tinggal sedikit, yaitu Rapat Di luar Jam Kantor untuk hal yang berkaitan dengan laporan keuangan komprehensif. Monev Aplikasi Smart (Kemenkeu) telah diinput setiap bulan dan Monev Aplikasi Bappenas telah diinput per triwulan. 

Berikutnya Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa memaparkan pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, diantaranya Pengadaan untuk Buku Register telah selesai dilaksanakan, Pengemasan dan pengiriman barang menunggu pengadaan yang 4 (empat) hal juga telah selesai dilaksanakan, kesulitan dalam mendapatkan vendor untuk alat pengolah data, 5 (lima) kegiatan sudah terlaksana sedangkan 4 (empat) kegiatan lainnya sedang dalam penyelesaian. Terkait dengan Barang Milik Negara, Pengelola Barang dan Jasa sudah berkoordinasi dengan Bagian Umum. Lalu Pejabat Pembuat Komitmen memaparkan terkait dengan penyerapan anggaran yang baru terlaksana sebesar 76,6%, hal ini disebabkan oleh adanya 4 (empat) kegiatan Pengadaan yang sedang berjalan, namun dananya belum dicairkan.

Lalu dari Bagian Organisasi dan Tata Laksana memaparkan perihal kegiatan yang telah usai dilakukan seperti Penyusunan Laporan Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2019 dan 26 Maret 2019, Penyusunan Rencana Strategis yang rencananya akan dilaksanakan di Bandung pada Minggu kedua Bulan November 2019 bersama dengan Badilag dan Badilum, Evaluasi dan Penyempurnaan SOP yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2019 dan 18 Februari 2019, Penyusunan LKjIP yang rencana nya akan dilaksanakan pada Desember 2019, Reformasi Birokrasi untuk Unit Eselon I telah dilaksanakan pada tanggal 21-22 Mei 2019, Evaluasi IKU dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah dilaksanakan pada tanggal 17-19 Juli 2019 di Yogyakarta serta Kegiatan Pengembangan Manajemen Sistem Informasi telah dilaksanakan pada tanggal 16 April 2019. 

Selanjutnya Kepala Bagian Kepegawaian Mahjum, S.H., M.H. memaparkan progress kegiatan Kepegawaian perihal pemrosesan cuti, surat tugas, surat masuk, surat keluar, Bimbingan Praktik Kerja Lapangan dan Magang, pemrosesan kenaikan pangkat, pemrosesan kenaikan gaji berkala, pemrosesan mutasi, pemrosesan penyesuaian gelar, pemrosesan penghargaan, dan BPJS. 

Dan terakhir, dari Kepala Bagian Umum I Gusti Ngurah Putra Mahendra, S.H., M.H. memaparkan kegiatan yang telah dilaksanakan misalnya terkait persuratan, penghapusan Barang Milik Negara, pembelian mebeulair, perawatan kendaraan, perawatan alat pengolah data, dan lain sebagainya. Dipenghujung rapat, Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Jeanny H.V. Hutauruk, S.E., M.M., Ak., C..A. menyampaikan saran, masukkan, dan solusi terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan maupun yang akan dilaksanakan. 

(@x_cisadane)

Tekan play untuk mengaktifkan fitur baca