Ditjen Badilmiltun - Ditjen Badilmiltun telah menyelenggarakan Kegiatan Pembinaan dalam Rangka Peningkatan Integritas dan Antikorupsi bagi Pimpinan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Pembinaan diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI YM Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung YM Dr. H Yulius, S.H., M.H., dan Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara H. Bambang Myanto, S.H., M.H. kepada seluruh pimpinan pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Kegiatan Pembinaan dalam Rangka Peningkatan Integritas dan Antikorupsi bagi Pimpinan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan pada Kamis s.d. Sabtu, 02 November s.d. 04 November 2023 bertempat di Hotel Aryaduta, Bandung. Kegiatan ini dikuti oleh seluruh Pimpinan Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Peserta dan aparatur pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Peserta Peninjau.

Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mendukung terwujudnya peningkatan kualitas bagi Pimpinan Pengadilan dan Aparatur Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dimana salah satu faktor penting untuk meningkatkan kualitas Pimpinan Pengadilan dan Aparatur Pengadilan adalah dengan menjaga dan meningkatkan integritas.

Pada kegiatan pembinaan ini, Dirjen Badilmiltun mengundang Wakil Ketua KPK Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. sebagai narasumber yang menyampaikan materi terkait dengan Strategi Pencegahan Korupsi Pada Lembaga Peradilan. Narasumber juga berdiskusi dengan Pimpinan dan Aparatur Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang hadir untuk memperdalam pemahaman terkait strategi pencegahan korupsi pada lembaga peradilan demi mewujudkan aparatur dan lembaga peradilan yang berintegritas.

Serangkaian kegiatan pembinaan ini juga mencakup pemberian anugerah atas dilaksanakannya Penilaian Peningkatan Pelayanan Peradilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Penilaian Peningkatan Pelauanan Peradilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dibagi dalam 5 (lima) kategori penilaian, yakni: 1) Penilaian Inovasi Pelayanan Publik; 2) Penilaian Video Pemberian Layanan Informasi Publik Di Pengadilan; 3) Penilaian Pelaporan Perkara Pengadilan; 4) Penilaian Kinerja Agen Perubahan Di Pengadilan; 5) Penilaian Kinerja Satuan Kerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan.

Pemberian anugerah diberikan langsung oleh diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI YM Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. kepada tiap-tiap Satuan Kerja di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang memenangkan Penilaian Peningkatan Pelayanan Peradilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dokumentasi Kegiatan:

DSCF3001 1

 

DSCF3001 1

DSCF3014

DSCF3035

DSCF3040

DSCF3047

DSCF3056

DSCF3062

DSCF3069

DSCF3069

DSCF3077

 

DSCF3083

DSCF3090

Pada tanggal 18 s.d. 20 Oktober 2023, telah dilaksanakan Bimtek Pemeriksaan Sengketa Kepegawaian bagi Para Hakim dan Peningkatan Kompetensi Juru Sita dan Juru Sita Pengganti di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara di Hotel Grand Orchardz Kemayoran yang dilakukan secara daring dan luring. Kegiatan dibuka oleh Bapak Hari Sugiharto selaku Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara. Setelah pembukaan kegiatan dilanjutkan dengan pembagian dua kelas bimtek, yaitu Bimtek Pemeriksaan Sengketa Kepegawaian bagi Para Hakim dan kelas Peningkatan Kompetensi Juru Sita dan Juru Sita Pengganti.

Dasar pelaksanaan kegiatan Bimtek Pemeriksaan Sengketa Kepegawaian bagi Para Hakim pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di pengadilan, terdapat perkembangan dalam bidang hukum kepegawaian terutama mengenai penyelesaian sengketa pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, maka perlu dilakukan pendalaman dan/atau upgrading pengetahuan berkaitan dengan Pemeriksaan Sengketa Kepegawaian Bagi Para Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. dapun tema materi yang disampaikan adalah Kewenangan BPASN dalam Sengketa Pegawai ASN, Prosedur Pemulihan Hak Sebagai ASN Pasca Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap, dan Pemeriksaan Sengketa Kepegawaian di PT.TUN Sesuai PERMA No. 2 Tahun 2023.

Sedangkan dasar pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kompetensi Juru Sita dan Juru Sita Pengganti adalah meningkatkan kemampuan, pengetahuan, wawasan dan profesionalitas di dalam penanganan perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun tema materi yang disampaikan adalah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara terkait Tugas dan Fungsi Juru Sita dan Juru Sita Pengganti, Sosialisasi Pemanggilan Para Pihak Pasca Terbit SEMA Nomor 1 Tahun 2023, dan Prosedur Pemanggilan di Kantor Pos Pasca Terbit SEMA Nomor 1 Tahun 2023.

Pada tanggal 20 Oktober 2023 kegiatan ditutup oleh Bapak Hari Sugiharto selaku Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara.

L1156593 minL1156598 min

L1156583 minL1156922 min

L1156930 minL1156946 min

Profil dan Statistik Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia Tahun 2022 merupakan publikasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang menyajikan data terkait Sejarah, Tempat Kedudukan, Visi dan Misi, Wilayah Yuridiksi Pengadilan, Profil Pimpinan, Inovasi Unggulan Pengadilan, Agen Perubahan, Penghargaan yang Diterima oleh Satuan Kerja pada Tahun 2022, serta Statistik Perkara Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2022. Publikasi ini disertakan penjelasan teknis dari setiap jenis statistik perkara yang dilengkapi pula dengan infografis yang disajikan untuk memudahkan pemahaman dan pemanfaatan data perkara.

 

Tautan Profil dan Statistik Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia Tahun 2022

Jakarta – Sehubungan dengan telah berjalannya penggunaan Aplikasi e-Pelaporan (ELAP) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara maka perlu diadakannya  Monitoring dan Evaluasi terhadap Aplikasi e-Pelaporan (ELAP), yang telah dilaksanakan pada hari Kamis s.d Senin tanggal 27 s.d 31 Oktober 2022 bertempat di Ruang Rapat Besar Ditjen Badilmiltun Lantai 9 serta dilaksanakan secara daring melalui zoom untuk para peserta dari satuan kerja di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Berikut adalah point-point Dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Aplikasi e-Pelaporan (ELAP) :

1.   Review Fitur Laporan Bulanan
   Laporan Posbakum, Laporan Prodeo dan Laporan Pengaduan serta Laporan Keuangan Perkara.
2.  Review Fitur Upload Dokumen
   Laporan Bulanan LI-T1 s.d LI-T6
3.  Review Fitur Verifikasi Tingkat Banding
   Aktifitas Verifikasi Data Oleh Satker Tingkat Banding
4.  Maintenance Database Sistem APP dan Infrastruktur
   Maintenance dan Backup Database APP, Storage Checking System, Update Operation System Server, Update Security System Server Jalur Data Sinkronisasi ke Server ELAP

 

DSC01102 DSC01084
DSC01089 DSC01095
DSC01100 Monev ELAP

 

 

Pada tanggal 7-9 September 2022, Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara melaksanakan kegiatan Surveilans Akreditasi Penjaminan Mutu di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara secara serentak. Kegiatan tersebut dilaksanakan di 3 (tiga) satuan kerja, yakni Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan menerjunkan 3 (tiga) Tim Surveilans Akreditasi Penjaminan Mutu sekaligus. Tim pertama dipimpin oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, ibu Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. melakukan surveilans akreditasi penjaminan mutu di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Tim Kedua dipimpin oleh DIrektur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, bapak Dr. H. Hari Sugiharto, S.H., M.H. melakukan surveilans akreditasi penjaminan mutu di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.  Sedangkan Tim Ketiga dipimpin oleh bapak H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya) melakukan surveilans akreditasi penjaminan mutu di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

Pelaksanaan surveilans akreditasi penjaminan mutu tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena instrumen dan komponen penilaian pada tahun 2022 ini menggunakan matriks akreditasi yang baru yang telah disesuaikan dengan standar ISO 9001:2015, diperkaya dengan penerapan International Framework for Court Excellent, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PRB), dan pembangunan Zona Integritas, yang terdiri dari 7 (tujuh) kriteria penilaian yaitu Kepemimpinan (Leadership), Fokus Pelanggan (Customer Focus), Proses Manajemen (Management Process), Perencanaan Strategis (Strategic Planning), Manajemen Sumber Daya (Resources Management), Sistem Dokumen (Document System), Hasil Kinerja (Performance Result) serta 2 (dua) kriteria tambahan yaitu Peradilan Elektronik (E-Court) dan Pengamatan Lapangan.

Dengan dilaksanakannya kegiatan Surveilans Akreditasi Penjaminan Mutu diharapkan dapat mewujudkan standarisasi pelayanan prima yang excellent bagi Satuan Kerja di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia dalam mendukung Visi dan Misi Mahkamah Agung sebagaimana Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. (Redaksi)

PT TUN MEDAN
PT TUN MEDAN 1 PT TUN MEDAN 2

 

PTUN JAMBI
PTUN JAMBI
PTUN JAMBI 2 PTUN JAMBI 3

 

 

PTUN SURABAYA
PTUN SURABAYA 1
PTUN SURABAYA 2 PTUN SURABAYA 3

Share to Social Media

Tekan play untuk mengaktifkan fitur baca