1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

DITJEN APPS




PDFCetakE-mail

Selasa, 25 Juli 2017

EKSAMINASI CALON HAKIM TINGGI DI LINGKUNGAN PERADILAN TUN TAHUN 2017

Jakarta - Selasa, 25 Juli 2017 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara menyelenggarakan kegiatan Eksaminasi bagi para Calon Hakim Tinggi di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2017 bertempat di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Jalan Jend. A. Yani, Jakarta. Sejumlah 13 peserta yang terdiri dari 11 Ketua dan 2 Wakil Ketua dari 13 Satker Pengadilan Tata Usaha Negara mengikuti seleksi tersebut dengan para penguj Dr. Isriwibowo, S.H, M.H. (Ketua PTTUN Jakarta), H. Bambang Edy Sutanto S, S.H., M.H. (Ketua PTTUN Medan), Sulistyo, S.H, M.Hum. (Ketua PTTUN Surabaya), dan H.Syamsul Hadi, S.H. (Ketua PTTUN Makassar).

Kegiatan dibuka oleh Bapak Dr. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. (Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN) untuk memberikan pengarahan kepada seluruh peserta. Pada kesempatan tersebut Direktur menyampaikan bahwa dalam seleksi kali ini para peserta akan diuji dan dituntut untuk dapat menguasai bidang Teknologi Informasi, seiring era perkembangan teknologi  informasi yang semakin canggih, dan kini telah berkembang berbagai software sehingga dapat membantu dalam memberikan pelayanan secara mudah dan efisien. Sebelumnya para peserta eksaminasi diminta untuk mengirimkan softcopy dua salinan putusannya ke Ditjen Badimiltun sebagai salah satu materi uji. Dan diakhir kegiatan, ditutup dengan pembacaan doa oleh bapak H. Ishaka, S.H., M.H (Kasi Mutasi Hakim Diltun).(hr)


PDFCetakE-mail

Senin, 17 Juli 2017

Rapat Persiapan Kegiatan Monitoring di Lingkungan Peradilan TUN T.A 2017


Jakarta 17 Juli 2017, Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN telah melaksanakan Rapat Persiapan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada bulan juli – September tahun 2017. Nampak yang hadir yakni, Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi., S.H., M.H. (Dirbinganis Diltun), H. Sri A. Sumarningrum,S.H., M.M. (Kasubdit Pengembangan Diltun), Sudarsono, S.H., M.H. (Hakim Yustisial), Enrico Simanjuntak, S.H., M.H. (Hakim Yustisial), Kartono, S.H., M.H. (Kasubdit Pembinaan Tenaga Teknis Diltun), Ambar Sri Susilowati, S.H., M.H. (Kasubdit Pembinaan Administrasi Diltun), Djoko Purnomo, S.H., M.H. (Kasi Tata Kelola Diltun), Yuda Aji Wibawa, S.H., M.H. (Kasi Statistik dan Dokumentasi Diltun), Sudiyono, S.H. (Kasi Bimon Diltun), Nita Setyaningrum, ST, M.Si. (Staf Kasi Statdok) dan Hilda Randini, A.Md. (Staf Kasi Bimon). Kegiatan ini mulai dilaksanakan dari pukul 08.00 hingga 10.00 WIB.

Rapat dibuka dengan pemaparan oleh Direktur Binganismin Diltun yang menjelaskan mengenai 6 area dalam pelaksanaan monitoring dan metode pelaksanaan kegiatan monitoring  yang direncanakan akan dilaksanakana pada 4 (empat) satker  di  lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam kesempatan ini Direktur berpesan agar persiapan dilakukan secara matang dan diharapkan seluruh tim dapat bekerjasama dan melakukan monitoring dengan baik sesuai dengan tugas masing-masing. Kasubdit Pembinaan Administrasi Diltun, Ambar Sri Susilowati, S.H., M.H juga menjelaskan kepada semua tim yang akan terjun ke lapangan, mengenai mekanisme serta metode yang harus diperhatikan pada saat melaksanakan kegiatan monitoring ini.

Pada dasarnya kegiatan monitoring dilaksanakan sebagai penunjang dalam penilaian dan pembuat kesimpulan atas identifikasi permasalahan serta melihat kemajuan yang terjadi di pengadilan yang berada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Diharapkan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan tim bisa memberikan saran serta masukan kepada satker agar pengadilan di Lingkungan Tata Usaha Negara pada khususnya dapat lebih maju dan maksimal lagi dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan (hr).

PDFCetakE-mail

Jumat, 14 Juli 2017

DIKLAT CJE: KAPITA SELEKTA SENGKETA TUN PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA KELAS KE-2

 Bogor, 14 Juli 2017

Pada 10 – 14 Juli 2017, Badan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan dukungan dari  Proyek EU-UNDP-Sustain mengadakan Diklat CJE: Kapita Selekta Sengketa TUN pada Peradilan Tata Usaha Negara Kelas ke-2. Diklat ini dilaksanakan di Badan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jalan Cikopo Selatan, Desa Sukamaju, Ciawi, Bogor. Diklat ini dibuka oleh Yang Mulia Bapak Dr. Supandi, S.H., M.H., Ketua Kamar TUN Mahkamah Agung RI.

Sebagai Diklat Berkelanjutan Putaran Kedua, materi Diklat ini disusun sesudah dilaksanakannya monitoring dan evaluasi oleh Ditjen Badilmiltun dan Sustain atas pelaksanaan Diklat CJE Putaran Pertama. Monitoring dan evaluasi tersebut dilaksankaan pada 4 (empat) Pengadilan Tinggi TUN dan 8 (Delapan) PTUN. Materi Diklat ini antara lain: Pembinaan oleh Ketua Kamar TUN dan Direktur Jenderal Badilmiltun, Sengketa TUN Pertanahan, Sengketa TUN Pasca UUAP, Penalaran Hukum dan Teknik Pembuatan Putusan, Pembuktian, Yurisprudensi, Kode Etik dan PPH, dan seterusnya. Dengan penyusunan materi yang didasarkan pada kebutuhan para hakim, diharapkan Diklat ini akan menghasilkan hakim yang lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan.

Para fasilitator dalam Diklat ini adalah: Yang Mulia Bapak Dr. H. Supandi, SH., MH., Mayjen TNI (Purn) Dr. H. Mulyono SH., S.Ip, MH., Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH., Dr. Arifin Marpaung, SH., MH., Dr. Dani Elpah, SH., MH., Dr. Bambang Heriyanto, SH., MH., Dr. Santer Sitorus, SH., MH., Lulik Tri Cahyaningrum  SH., MH., Edy Suprianto, SH., MH., Ujang Abdullah SH., MH., Sudarsono SH., MH., dan Enrico Simanjuntak SH., MH. Sedangkan peserta diklat adalah 65 hakim PTUN dari seluruh Indonesia, termasuk para Asisten di Mahkamah Agung. Atas arahan Bapak Dirjen Badilmiltun, Diklat ini ditindak lanjuti dengan Rencana Aksi yang harus dilaksanakan oleh setiap peserta Diklat di masing-masing satuan kerja, dan kemajuan Rencana Aksi tersebut harus dilaporkan kepada Ditjen Badilmiltun.

Diklat ini ditutup pada tanggal 14 Juli 2017 oleh Bapak Mayjen TNI (Purn) Dr. H. Mulyono, S.H., S.I.P., M.H. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah AGung Republik Indonesia(sudarsono/hr).



PDFCetakE-mail

Rabu, 10 Mei 2017

Rapat Pembahasan Panjar Biaya Perkara Berbasis Elektronik (E-SKUM)


Jakarta-09 Mei 2017, Bertempat di ruang Rapat Besar lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara bersama-sama dengan Biro Perencanaan dan Organisasi MA RI dan Tim dari Pengadilan TUN Jakarta melaksanakan rapat pembahasan mengenai Panjar Biaya Perkara berbasis Elektronik (E-SKUM yang dihadiri oleh Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.( Dir. Binganismin Diltun), Emie Yuliati, SE., ME. (Kasubbag Data, BUA), Didik Hari Wasito S.H., M.H. (Panitera PTUN Jakarta), Enrico Simanjuntak, SH., MH. (Hakim Yustisial), Juwan J. Alfauz (Kasub Pelaksanaan Anggaran IA), Ambar Sri Susilowati, SH., MH. (Kasubdit Binmin Diltun), Yuda Aji Wibawa, SH., MH.(Kasi Statdok), Djoko Purnomo, SH., MH.(Kasi Tata Kelola), Sudiyono, SH. (Kasi Bimbingan dan Monitoring), Murti Handayani (Staf Perkara PTUN Jakarta), Bagus Nurhadi (PTUN Jakarta), Muhammad Indra (Staf Perencanaan), Fiqhi Hanief, A (Staf BUA), Nita Setyaningrum, S.T, M.Si. (Staf Kasi Statdok) dan Hilda Riandini, A.Md (Staf Kasi Bimbingan dan Monitoring).

Rapat dimulai dengan pemaparan oleh Bapak Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.(Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN ). Direktur memaparkan kondisi yang terjadi saat ini dalam pelaksanaan Panjar Biaya Perkara di peradilan TUN serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam penentuan panjar biaya perkara dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara. Direktur juga menyampaikan kondisi yang diharapkan yaitu adanya keseragaman dalam penghitungan komponen panjar biaya perkara serta adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penentuan besaran panjar biaya perkara. Kemudian dilanjutkan dengan simulasi aplikasi E-SKUM (elktronik- Surat Kuasa Untuk Membayar) yang dipresentasikan oleh  Juwan J. Alfauz. (Kasub Pelaksanaan Anggaran IA). Peserta yang hadir dalam forum diskusi tampak antusias membahas dan merumuskan point-point untuk bisa menyusun parameter dari panjar biaya perkara. Dalam kesempatan tersebut, bapak Didik Hari Warsito S.H., M.H. (Panitera PTUN Jakarta) ikut memberikan masukan terkait panjar biaya perkara yakni; tentang ketentuan biaya panjar, rumusan penghitungan biaya perkara serta standarisasi dalam ketentuan biaya ATK.

Dengan diadakan rapat Pembahasan Panjar Biaya Perkara Berbasis Elektronik (E-Skum) ini diharapkan kelak terciptalah keseragaman dalam penghitungan komponen panjar biaya perkara serta adanya transparansi dan akuntabilitas terhadap para pencari keadilan. Direncanakan dalam waktu dekat penghitungan panjar biaya perkara di lingkungan peradilan TUN  sudah berbasis elektronik (E-SKUM) agar layanan bagi para pencari keadilan lebih prima .(hr)

PDFCetakE-mail

KUNJUNGAN KERJA TIM  INOVASI PELAYANAN PUBLIK PTUN SERANG

Jakarta-28 April 2017, Tim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang melaksanakan kunjungan kerja ke Ditjen Badilmiltun bertempat di ruang Rapat Besar lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI.  Tim PTUN Serang  yang terdiri dari  DR. Bambang Priyambodo, S.H., M.H.(Ketua PTUN Serang), M. Ferry Irawan S.H., M.H.( Hakim ), Syafaat, S.H., M.H. M.M.(Hakim), Dolok Parulian Silaen, S.H.(Panitera), Dhonni Adhita Saputra, S.H.(Panitera Muda), Elvina Rentalia Tampubolon, S.H., M.H.(Staf), Adreas Ases, S.H., M.M.( Kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi, dan Pelaporan ), dan Hambali, S.H.(Juru Sita Pengganti) disambut dengan baik oleh Dr. Mayjen Tni Mulyono, S.H., S.Ip., M.H. (Dirjen Badilmiltun), Jeanny H.V. Hutauruk, S.E., AK., M.M., CA. (Setdijten Badilmiltun), Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.( Dir. Binganismin Diltun), Kol. CHK. Agung Iswanto, S.H., M.H.(Dir Binganismin Dilmil), Endang Murdiningsih, S.H., M.M.( Plt. Dir. Pranata dan Tatalaksana Perkara TUN) serta para Pejabat dan Staf di lingkungan Ditjen Badilmiltun MA RI. Kegiatan dimulai dengan pembukaan oleh Direktur Binganismin Diltun dan dalam kesempatan ini juga, Kasubdit Binmin Diltun berkesempatan untuk memaparkan hasil rapat tim Mahkamah Agung RI dengan BPK mengenai Keuangan Perkara.

Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka mempresentasikan hasil Inovasi  Pelayanan Publik (Pelayanan Publik Terpadu Excellent Service) yang telah diterapkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Masyarakat menilai pelayanan publik peradilan di Indonesia sangat rumit, lambat dan mahal, oleh sebab itu pengadilan TUN Serang bekerja keras untuk menciptakan ketertiban sistem layanan peradilan dan kemudahan akses layanan administrasi peradilan bagi para pencari keadilan.  Dalam sesi tanya jawab Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.( Dir. Binganismin Diltun) memberikan masukan agar Inovasi Pelayanan Publik ini dapat dipertahankan kualitas pelayanan mutunya, selain itu evaluasi serta kontrol yang berkelanjutan terhadap perilaku yang kurang mendukung seperti kontrol salinan putusan harus lebih maksimal lagi. Kol. CHK. Agung Iswanto, S.H., M.H.(Dir Binganismin Dilmil) juga memberikan masukan yakni, inovasi ini harus dipertahankan jangan sampai  dengan adanya pertukaran pimpinan mempengaruhi menurunnya pelayanan yang sudah diterapkan dengan baik di pengadilan TUN Serang.

Di akhir acara, Bapak Dr. Mayjen Tni Mulyono, S.H., S.Ip., M.H. (Dirjen Badilmiltun) menyampaikan rasa terima kasih dan mengapresiasi atas hasil kerja keras pengadilan TUN Serang dan diharapkan dengan terciptanya inovasi ini dapat menjadi pemacu dan percontohan bagi satker lain. Tidak hanya inovasi, namun juga untuk mewujudkan peran peradilan Tata Usaha Negara  yang agung ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu; pelayanan yang sederhana, cepat dan murah, kepercayaan masyarakat serta evaluasi dan kontrol yang maksimal. (hr)




JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg
  • Banner 6.jpeg
  • Banner 7.jpeg
  • Banner 8.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

Link SIPP Web Peradilan Militer

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Peradilan Militer

Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tingkat Pertama Website SIPP Web
Pengadilan Militer UtamaPengadilan Militer UtamaLihat-
Pengadilan Militer Tinggi I MedanLihat-
Pengadilan Militer Tinggi II JakartaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi III SurabayaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi I Medan
Pengadilan Militer I-01 Banda AcehLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-02 MedanLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-03 PadangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-04 PalembangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-05 PontianakLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-06 BanjarmasinLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-07 BalikpapanLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
Pengadilan Militer II-08 JakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-09 BandungLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-10 SemarangLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-11 YogyakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Pengadilan Militer III-12 SurabayaLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-13 MadiunLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-14 DenpasarLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-15 KupangLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-16 Makassar
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-17 Manado
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-18 Ambon
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Lihat
Lihat


Read more ...

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1767
mod_vvisit_counterYesterday4324
mod_vvisit_counterThis week26324
mod_vvisit_counterAll days8273237

We have: 102 guests, 2 bots online
Your IP: 35.173.234.140
 , 
Today: Nov 22, 2019

peraturan-button