Rapat Konsultasi DPRD Halmahera dengan Ditjen Badilmiltun MA RI

Jakarta – 07 April 2017 Tim DPRD Halmahera dan Ditjen Badilmiltun MA RI telah melaksanakan Rapat Konsultasi mengenai Rencana Usulan Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah Maluku Utara (Sofifi). Rapat konsultasi ini dihadiri oleh Tim DPRD Halmahera yang terdiri dari Asnawi Lagalante (Wakil Ketua DPRD Halmahera), Husein Said (Ketua Komisi I), Muhammad Abusama (Anggota DPRD Halmahera), Abdullah Majid (Anggota DPRD Halmahera), M.Yunus Najar, M.Si (Anggota DPRD Halmahera), Hud. H. Ibrahim (Anggota DPRD Halmahera),  Antoni Mahad (Anggota DPRD Halmahera), Bunyamin  Hi Daud (Sekretaris Komisi I DPRD Halmahera), Djunaidy A.Md. (Staf Pendamping), Irwan Yusuf (Staf Pendamping) dan perwakilan dari Ditjen Badilmiltun MA RI yang terdiri dari Dedi  Waryoman,S.Sos, M.H. (Kabag Umum Set. Ditjen Badilmiltun MA RI), Sri A.Sumarningrum, S.H., M.M. ( Kasubdit Bangganis Diltun), Ambar Sri Susilowati, SH., MH. (Kasudit Binmin Diltun), Djoko Purnomo, SH., MH. (Kasi Tata Kelola Diltun), Yuda Aji W. SH., MH. (Kasi Statdok Diltun), Sudiyono, SH. (Kasi Bimon Diltun), Nita Setyaningrum, ST., MSi. .(Staf Kasi Statdok Diltun), Hilda Riandini, A.Md (Staf Kasi Bimon Diltun). Acara dimulai dengan kata sambutan dari bapak Dedi  Waryoman, S.Sos., M.H. (Kabag Umum Set. Ditjen Badilmiltun MA RI) dan dilanjutkan dengan pemaparan oleh Asnawi Lagalante (Wakil Ketua DPRD Halmahera) tentang maksud dan tujuan Tim DPRD Halmahera berkunjung ke Ditjen Badilmiltun MA-RI.

Dalam kesempatan ini, Asnawi Lagalante menyampaikan kendala-kendala yang dialami oleh masyarakat pencari keadilan. Ketika masyarakat membutuhkan keadilan, mereka terkendala oleh jarak dan biaya transportasi yang sangat besar, sehingga mengurungkan niat dalam mencari keadilan. Hal ini dirasa sangat disayangkan sekali dan dirasa sangat perlu dibentuk sebuah Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah Maluku Utara (Sofifi) atau di wilayah Halmahera Selatan untuk memudahkan akses dan akomodasi para pencari keadilan dalam menuntut hak-hak mereka. Para Tim tampak antusias sekali dalam menyampaikan aspirasi masyarakat Halmahera. Masukan dan saran juga disampaikan oleh perwakilan dari Ditjen Badilmiltun MA RI tentang Prosedur Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Diharapkan dengan adanya kunjungan dalam rangka Audience/Konsultasi ini, semoga aspirasi-aspirasi rakyat yang disampaikan oleh Tim DPRD Halmahera dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga kedepannya keadilan dapat ditegakkan secara merata di seluruh Indonesia.(hr)

Pembinaan Oleh Hakim Agung Dan Dirjen Badilmiltun Bagi Pimpinan Peradilan TUN Tingkat Pertama Se-Indonesia

Mega Mendung, Bogor - Jum’at, 24 Maret 2017, dalam Diklat Teknis Kapita Selekta Sengketa TUN bagi Pimpinan Peradilan TUN yang diadakan oleh Balitbang Diklat Kumdil MA-RI dengan dukungan dari Proyek EU-UNDP SUSTAIN, dilaksanakanlah Pembinaan oleh Hakim Agung Yang Mulia Bapak Dr. Yulius, S.H., M.H., yang dilanjutkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Bapak Dr. Mulyono, S.H., SIP., M.H. Pembinaan tersebut dipandu oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Bapak Dr. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dalam Pembinaan ini, Yang Mulia Bapak Dr. Yulius, S.H., M.H. memberikan pengarahan berkaitan dengan teknis perkara, kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung terbaru yang harus diperhatikan oleh para Pimpinan Peradilan TUN, dan arahan agar para Pimpinan Peradilan TUN melaksanakan tugas sebaik-baiknya.

Dalam sesi selanjutnya, Bapak Dr. Mulyono, S.H., SIP., M.H. memberikan pengarahan kepada Para Pimpinan Peradilan TUN Tingkat Pertama perihal Leadership Principles, yang diantara materinya adalah teori kepemimpinan, ciri-ciri kepemimpinan, sifat kepemimpinan, 11 asas kepemimpinan, prinsip-prinsip kepemimpinan, dan kaitan antara kepemimpinan dengan Panca Dharma Hakim dan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim. (sudarsono/ns)

Acara Penutupan Bimbingan Teknis Panitera dan Jurusita Pengganti dan Sosialisasi Reformasi Birokrasi

Jakarta - Bimbingan Teknis Panitera dan Jurusita Pengganti di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang dilaksanakan di Hotel Inna Muara Padang tanggal 1 - 3 Maret 2017 telah selesai dilaksanakan dan ditutup secara resmi oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dalam pengarahannya Direktur memberikan motivasi kepada seluruh peserta agar mau terus belajar dan meningkatkan kemampuan diri agar dapat mengikuti perkembangan jaman di era teknologi informasi ini, tidak ada kata tidak bisa bagi yang mau berusaha.

Sebelum acara penutupan dilaksanakan, sebelumnya dilaksanakan Sosialisasi Reformasi Birokrasi oleh Jeanny H.V. Hutauruk, S.E., S.K., M.M., C.A., Ketua Tim Reformasi Birokrasi MARI yang juga menjabat Sekretaris Ditjen Badilmiltun. Dalam sosialisasi tersebut para peserta kembali mendapatkan pengarahan mengenai apa dan bagaimana pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta kendala-kendala yang dihadapi. Sekretaris Ditjen juga melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Reformasi Birokrasi kepada pera peserta untuk menguji kemampuan para peserta sekaligus untuk mengingatkan kembali para peserta lainnya. (ns)

Bimbingan Teknis Bagi Para Jurusita Pengganti PERATUN: Pembuatan Surat Pemanggilan, Pemberitahuan dan Eksekusi

Jakarta - Bersamaan dengan Kegiatan Bimbingan Teknis Panitera pada tanggal 2 Maret 2017 di Hotel Inna Muara Padang, dilaksanakan juga Bimbingan Teknis bagi Jurusita Pengganti yang bertempat di ruangan yang berbeda. Bimbingan teknis ini merupakan bimbingan teknis pertama yang dilaksanakan bagi Jurusita Pengganti sejak Ditjen Badilmiltun berdiri, sehingga bimbingan teknis ini sangat dinantikan oleh para jurusita pengganti di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Tema yang diambil adalah mengenai teori dan simulasi pembuatan surat pemanggilan/pemberitahuan sidang dan eksekusi. Adapun narasumber yang dihadirkan adalah Sudarto Radyosuwarno, S.H. (dahulu Ketua PTTUN Jakarta), M. Ari Sultoni, S.H., M.H. (Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang) dan Hengki Andora, S.H., L.L.M (Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas).

Dengan teknis pelaksanaan yang sama, para peserta bimbingan teknis juga harus mengerjakan pre-tes untuk mengukur kemampuan sebelum mendapatkan pemaparan materi dari narasumber, dan setelahnya juga diminta mengerjakan post test untuk mengukut peingkatan pengetahuan yang diperoleh oleh para peserta.

Narasumber pertama, Sudarto Radyosuwarno, S.H. memberikan materi mengenai tugas pokok dan fungsi Jurusita/Jurusita Pengganti di Peradilan Tata Usaha Negara dan simulasi pembuatan surat pemangilan maupun pemberitahuan menggunakan template yang telah disediakan.

Narasumber kedua, M. Ari Sultoni, S.H., M.H. memberikan materi mengenai teknis pemangilan secaa langsung yang dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti di Peradilan Tata Usaha Negara.

Narasumber ketiga, Hengki Andora, S.H., L.L.M memberikan meteri mengenai Kode Etik Jurusita/Jurusita Pengganti, yaotu apa yang dimaksud kode etik jurusita, apa saja kode etik tersebut, landasan hukum penerapannya, sanksi bagi pelanggaran kode etik, jenis-jenis hukuman dan hukuman disiplin bagi pelanggaran kode etik.

Kegiatan Bimbingan Teknis Jurusita/Jurusita Pengganti ini berakhir pada pukul 17.00 WIB. (ns)

Bimbingan Teknis Administrasi dan Pelayanan Peradilan Bagi Para Panitera PERATUN di Padang

Jakarta - Setelah acara pembukaan digelar pada malam tanggal 1 Maret 2017, keesokan paginya dilaksanakan kegiatan inti bimbingan teknis yang dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas Panitera dan kelas Jurusita. Kelas Panitera mengambil tema BImbingan Teknis Administrasi dan Pelayanan Peradilan dengan menghadirkan 3 narasumber, yaitu Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. (Kabiro Humas MARI), Drs. H. Arifin Samsurijal, S.H., M.H. (Kabag Ortala Biro Perencanaan dan Organisasi  MARI), dan Dr. Yuslim, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas). Sebelum pemberian materi, para peserta mendapatkan pre-test berupa kuesioner yang harus diisi yng berkaitan dengan materi-materi yang akan diberikan, adapun tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana kemampuan para peserta sebelum mendapatkan pemaparan materi dari para narasumber. Selain itu, pre-test ini diberikan dalam bentuk softcopy dan harus dikirimkan melalui email sebelum waktu yang diberikan untuk mengerjakan soal habis, hal ini dilakukan untuk mendorong dan membiasakan peserta menggunakan teknologi informasi.

Narasumber pertama, Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. memberikan materi mengenai pelayanan Pengadilan dan Mahkamah Agung, terutama pelayanan informasi kepada publik, yaitu bagaimana perkembangan pelayanan Pengadilan dan Mahkamah Agung itu sendiri, kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung, perkembangan teknologi yang mendukung keterbukaan informasi dan bagaimana menyikapi banyaknya informasi yang masuk di era keterbukaan informasi ini dengan bijak.

Narasumber kedua, Drs. H. Arifin Samsurijal, S.H., M.H. memberikan materi yang berkaitan dengan tata kelola peradilan, terutama yang berkaitan dengan tata kelola sarana dan prasarana pelayanan publik di pengadilan. Selain itu diberikan juga pengajaran mengenai cara pembuatan IKU (Indikator Kinerja Utama) kepada para Panitera agar tidak kesulitan nantinya saat mengerjakannya karena harus segera dikirimkan hasilnya ke Mahkamah Agung RI. 

Narasumber ketiga, Dr. Yuslim, S.H., M.H. memberikan materi mengenai Etike Pelayanan Peradilan yang Baik, apakah aparatur pelayanan peradilan telah mengambil keputusan dan berperilaku yang dapat dibenarkan dalam sudut  pandang etika, yaitu apakah sudah mempertimbangkan cara yang tepat untuk bertindak bagi pegawai negeri sebagai ”palayan publik” dalam berbagai situasi pelayanan peradilan.

Setelah semua materi diberikan, peserta kembali mendapatkan post-test berupa kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan materi yang telah diberikan, hal ini dilakukan untuk mengukur pengaruh bimbingan teknis tersebut terhadap peningkatan pengetahuan para peserta. Dan sesampainya para peserta di satker pengadilannya masing-masing nanti mereka bertugas untuk memberikan sosialisasi dan mengirimkan tugas akhir kepada Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN untu kmendapatkan sertifikat Bimbingan Teknis. Kegiatan bimbingan teknis bagi para Panitera ini berakhir sore hari pada pukul 17.00 WIB. (ns)

HUBUNGI KAMI

Ditjen Badilmiltun

Sekretariat Mahkamah Agung RI Lt. 9-10

Jl. A. Yani Kav. 58 ByPass Jakarta Pusat 10510

Telp. 021 - 29079177

Fax. 021 - 3505193

Email. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Statistik Pengunjung

Hari Ini1955
Kemarin2517
Total Pengunjung262715

Informasi Pengunjung

  • Alamat IP Anda 3.228.10.34
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

5
Online

Login