1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

12 Desember 2017

Bimbingan Teknis Hakim Khusus Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Pada tanggal 6-8 Desember 2017 kemarin, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dengan dukungan Proyek Sustain melaksanakan “Bimbingan Teknis (Bintek) Hakim Khusus Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu”. Bintek yang diadakan di Novotel Bandung ini diikuti oleh 68 peserta yang terdiri dari para Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara se-Indonesia.

Bintek Pemilu ini dibuka dengan Pengarahan dari Ketua Kamar TUN MA RI, Yang Mulia Bapak Dr. Supandi, S.H., M.H. Dalam Pengarahan tersebut,Yang Mulia Ketua Kamar TUN MA RI menyampaikan bahwa saat ini tingkat kepercayaan kepada Peradilan TUN semakin meningkat, yang diantaranya terbukti dengan diberikannya kewenangan kepada Hakim TUN untuk menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu yang sangat penting ini. Untuk itu, beliau berpesan agar Hakim TUN Khusus Pemilu nantinya melaksanakan tugas menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu dengan baik, jujur, dan adil.

Sesudah Pembinaan dan Pemukaan oleh Yang Mulia Ketua Kamar TUN MA RI, Bintek ini dilaksanakan dengan lancar hingga hari terakhir. Materi Bintek ini telah disesuaikan dengan Tahapan Pemilu Yang Demokratis, mulai dari tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, tahap pembentukan lembaga penyelenggara Pemilu, hingga tahap pelaksanaan Pemilu yang dimulai dari pendaftaran calon peserta Pemilu hingga penyelesaian sengketa Pemilu, yang salah satunya dilaksanakan oleh Hakim PTUN Khusus Pemilu. Secara rinci, materi Bintek ini antara lain:

  1. Pokok-Pokok Pikiran Dan Kerangka Sistematis UU NO. 7 Tahun 2017;
  2. Manajemen Perkara dan Sengketa Proses Pemilu;
  3. Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Melalui PTUN;
  4. Sengketa Pelanggaran Adminsitrasi Pemilu;
  5. Komisi Pemilihan Umum: Kelembagaan, Tupoksi, Dan Kaitannya Dengan Sengketa Proses Pemilu;
  6. Eksistensi Bawaslu Dalam  Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Berdasarkan UU NO. 7 Tahun 2017;
  7. Peran Peratun Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Langsung, Umum, Bebas Dan Rahasia, Serta Jujur Dan Adil.

Adapun pemateri Bintek ini adalah: YM. Dr. H Supandi SH., MH., Dr. Mulyono SH., S.Ip., MH., Dr. Istiwibowo SH., MH., Dr. Arifin Marpaung SH., Mhum., Hasyim Asy’ari, S.H., M.Si., PhD. (Anggota KPU), Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., PhD. (Anggota Bawaslu), Dr. Santer Sitorus SH., M.Hum., Dr. Bambang Heriyanto SH., MH., Dr. Dani Elpah SH., MH., Hj. Lulik Tri Cahyaningrum SH., MH., Ujang Abdullah SH., M.Si., Sudarsono SH., MH., dan Enrico Simanjuntak SH., MH.

Bintek ini dipungkasi dengan Pembinaan oleh Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara MA RI yang sekaligus menutup kegiatan pada Jumat petang tanggal 8 Desember 2017. Dalam Pembinaan ini, Bapak Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara MA RI menyampaikan amanat Konstitusi kepada para hakim, khususnya Hakim Pemilu di Lingkungan Peradilan TUN, untuk menegakkan Negara Hukum. Beliau mengingatkan, bahwa Pemilu adalah proses politik yang sarat tekanan dan kepentingan para pihak, oleh karenanya Hakim Khusus Pemilu dalam mengadili Perkara Pemilu harus menjalankan hukum dengan baik dan menjauhi segala bentuk korupsi, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. (darsono/ns)


Senin, 11 Desember 2017

PENGUMUMAN HASIL RAPAT PLENO SELEKSI CALON HAKIM MILITER TA. 2017

Berdasarkan Sidang Rapat Pleno Panitia Seleksi Calon Hakim Militer Tahun 2017 pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017, maka telah didapatkan nama-nama peserta yang dinyatakan LULUS menjadi Calon Hakim Militer Tahun Anggaran 2017. Untuk lebih jelasnya dapat diunduh pada link dibawah ini.

Nama Peserta LULUS Seleksi Cakim Militer TA 2017 


11 Desember 2017

Pengajuan Susulan/Kekurangan Tunjangan Khusus Kinerja T.A. 2017  

Berdasarkan surat Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : B-814/BUA.3/KU.01/12/2017 tanggal 8 Desember 2017 perihal Tentang Pengajuan Susulan/Kekurangan Tunjangan Khusus Kinerja T.A. 2017. Maka dengan ini disampaikan surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Yang Terhormat Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, Para Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI, Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Sekretaris Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama di 4 (empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/b_814_bua_3_ku_01_12_2017.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


11 Desember 2017

Surat Sekretaris Mahkamah Agung Mengenai Permintaan Kelengkapan Data Dukung Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Tahun 2017

Bersama ini disampaikan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 1004A/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 November 2017 perihal Permintaan Kelengkapan Data Dukung Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) tahun 2017. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/1004A_SEK_OT_01_2_11_2017.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


11 Desember 2017

Surat Dirjen Badilmiltun Perihal Rilis Aplikasi SIPP versi 3.2 

Melalui surat ini diberitahukan bahwa Mahkamah Agung RI telah merilis Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 3.2.0 pada tanggal 29 November 2017, berkenaan dengan hal tersebut maka dengan ini disampaikan beberapa point penting sebagai berikut : 

  1. Bahwa di dalam Aplikasi SIPP versi 3.2. terdapat beberapa penambahan menu dan fungsi; 
  2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, kami instruksikan kepada satuan kerja tingkat pertama pada lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara agar segera melakukan update Aplikasi SIPP ke versi 3.2.0, melalui tautan https://goo.gl/S9XQfg
  3. Bahwa satuan kerja pada tingkat banding pada lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengkoordinir satuan kerja tingkat pertamanya; 
  4. Bahwa apabila satuan kerja tingkat pertama mengalami kendala pada saat proses updating, dapat berkoordinasi dengan tim satuan kerja tingkat banding, tim satgas dan trainer SIPP Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ataupun berkoordinasi dengan lingkungan Peradilan lainnya.;
  5. Bahwa apabila terdapat menu dan fungsi pada Aplikasi SIPP yang tidak sesuai dengan pola-pola pembinaan dan pengendalian administrasi kepaniteraan di lingkungan peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, satuan kerja dapat mengirimkan usulan perbaikan kepada Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara untuk dijadikan bahan pengembangan Aplikasi SIPP pada versi berikutnya.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/1532_djmt_b_12_2017.pdf

(@x_cisadane)


11 Desember 2017

Mahkamah Agung dalam Dinamika Perubahan 

Pemikiran Herakleitos (540 - 480 SM) semua yang ada di alam semesta selalu berubah dan tidak ada yang bersifat tetap atau permanen. Herakleitos menyebutnya ‘pantarei’, bahwa realitas sesungguhnya adalah keadaan sedang mengalir. Filsafat Herakleitos terkenal dengan ‘filsafat menjadi’ (to become), realitas sesungguhnya adalah mengalami perubahan. Herakleitos mendasarkan kemampuan inderawi yang bersifat faktual dan setiap perubahan terjadi dialam  realitas konkret. Terlepas dari segala kelemahan, filosofi ini kita jadikan dasar argument untuk menyikapi segala yang terjadi.

Dalam Lintasan sejarah telah terjadi berbagai perubahan, baik secara evolusi maupun revolusi. Gugusan tata surya selalu bergerak dan berubah, lempengan bumi secara disiplin terjadi gerakan-gerakan menunjukkan adanya perubahan. Lautan, gunung dan badai/angin serta cuaca selalu bergerak dan berubah. Gerak dan perubahan tersebut sebagai wujud mempertahankan eksistensi masing-masing. Perubahan yang terjadi juga dialami oleh manusia. Manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya, kemudian tumbuh kembang dan berubah menjadi dewasa, kemudian kembali kepada tabiat semula. Menurut Deepak Chopra, tubuh kita mengganti kulit setiap bulan dan mengganti liver setiap enam bulan sekali. Seluruh sel otak manusia menyimpan pengetahuan dan mengganti kandungan karbon, nitrogen dan oksigen setiap dua belas tahun. Otak manusia akan relatif lebih cerdas bila sering mengalami atau terlatih dengan berbagai konflik pemikiran dan badai stress. Setiap saat manusia menarik dan menghembuskan nafas untuk mengeluarkan sel-sel dan memperbaruinya dengan unsur-unsur baru dari organisme yang lain. Masa pubertas bagi anak merupakan goncangan badai kejiwaan yang menghantarkan kearah kedewasaan.

Dalam tataran organisasi kekuasaan juga terjadi dinamika hal yang sama. Kita perhatikan, seperti revolusi di Perancis, revolusi industri di Inggris, revolusi di Amerika, revolusi memerangi pelanggaran HAM, peperangan terjadi dimana-mana, konflik Israel-Palestina, perang di Suriah, gempa bumi, banjir bandang, kekeringan, perubahan iklim ekstrem secara alamiah menggerakkan perpindahan manusia. Di Indonesia juga terjadi revolusi sejak pra-kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan Republik Indonesia, semuanya berubah untuk menjadi (to become theory). 

Semua perubahan merupakan gerakan hukum alam yang secara tertib terjadi. Sadar atau tidak, secara naluriah semua makhluk termasuk manusia terpengaruh atas perubahan yang terjadi.  Siapapun tidak mampu melawan hukum alam yang melanda. Menyadari hal ini seharusnya menjadikan pelajaran dan mengambil hikmahnya, yaitu setiap lembaga apapun termasuk lembaga kekuasaan harus senantiasa bergerak dan berubah jika ingin tetap eksis atau mempertahankan diri. Apabila tetap tidak bergerak dan berubah, maka alam yang merubahnya. 

Baca Selengkapnya


11 Desember 2017

Pemberitahuan Perihal Implementasi SIPP Versi 3.2.0 pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan 

Menindaklanjuti amanat Ketua Mahkamah Agung RI dalam acara peluncuran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 3.2.0 dan penyerahan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2017 di Makassar, maka dengan ini disampaikan surat pemberitahuan perihal kewajiban bagi seluruh Pengadilan untuk menerapkan Aplikasi SIPP versi 3.2.0 sebelum tanggal 1 Januari 2018 sebagaimana tertuang di dalam Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1012/SEK/HM.02.3/12/2017 tanggal 8 Desember 2017 perihal Implementasi SIPP Versi 3.2.0 di Empat Lingkungan Peradilan. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/1012_sek_hm_02_3_12_2017.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


08 Desember 2017

Kegiatan RDJK Koordinasi Lanjutan (Review) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)


Sekretaris Ditjen Badilmiltun Jeanny Hilderia Veronica Hutauruk S.E., Ak., M.M. pada Hari Jumat tanggal 08 Desember 2017 membuka Rapat Di Luar Jam Kerja dalam rangka Koordinasi Lanjutan (Review) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Badilmiltun di Ruang Rapat Ditjen Badilmiltun Lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung, Jl Jend A Yani Kav 58 Cempaka Putih Timur. Kegiatan ini dihadiri oleh Pejabat Eselon III, IV dan Staf. Renstra Ditjen Badilmiltun yang disusun ini masih berupa konsep (draft). Adapun penyusunan Renstra harus mengikuti aturan Kementrian Bappenas No.5 Tahun 2014. 

Sebagaimana diketahui, tujuan dari penyusunan Restra adalah untuk mengsinkronisasi visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan dengan memperhatikan harmonisasi dan sinergi antara Renstra Mahkamah Agung dengan Renstra Direktorat Jenderal Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, selain itu Renstra merupakan Pedoman bagi setiap pelaksana kegiatan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara agar lebih terencana dan terarah dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. 

(@x_cisadane)


07 Desember 2017

Pemberitahuan Perihal Langkah-Langkah Strategis ULP di Lingkungan MA RI T.A 2017 

Berdasarkan Surat Kepala Biro Perlengkapan selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Nomor : 10/BUA.ULP/11/2017, perihal langkah-langkah Strategis Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Lingkungan Mahkamah Agung RI tahun anggaran 2017, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuannya.  

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/10_bua_ulp_11_2017.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


07 Desember 2017

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No 213 Tentang Penetapan ULP BUA 

Berikut disampaikan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 213/SEK/SK/XII/2017 tanggal 6 Desember 2017 tentang penetapan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah agung Republik Indonesia. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Keputusannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/213_sek_sk_xii_2017.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner1.jpg
  • banner2.jpg
  • banner3.jpg
  • banner4.png
  • banner5.png
  • banner6.png

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3815
mod_vvisit_counterYesterday7200
mod_vvisit_counterThis week22718
mod_vvisit_counterAll days5844216

We have: 144 guests, 7 bots online
Your IP: 54.82.112.193
 , 
Today: Des 13, 2017

peraturan-button