1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

22 April 2019

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi, Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Lingkungan Mahkamah Agung RI tahun 2019

Ketua Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Tahun 2019 Mahkamah Agung RI menyampaikan Pengumuman Seleksi Administrasi yang dinyatakan Lulus dan Berhak mengikuti tahap pelaksanaan Assessment Center

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Pengumumannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/04_Pansel_Japati_04_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


22 April 2019

Rapat Koordinasi dalam Rangka Monitoring Kelengkapan Data pada Aplikasi SIKEP MA RI di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara


Jakarta - ditjenmiltun.net. Senin, 22 April 2019 bertempat di Ruang Rapat Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha diselenggarakan Rapat Koordinasi dalam Rangka Monitoring Kelengkapan Data pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP MARI) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Kegiatan rapat ini dibuka oleh Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. (Direktur Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara). Dalam kegiatan rapat ini dihadiri oleh Kepala Seksi Mutasi Hakim beserta Staf, Kepala Seksi Peningkatan Mutu Hakim beserta Staf, Kepala Seksi Evaluasi Dan Rasionalisasi beserta Staf. 

Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP MARI) adalah sebuah sistem informasi yang berfungsi sebagai alat untuk mengelola data Sumber Daya Manusia dan dapat dijadikan sebagai sumber data (Bank Data) dalam rangka pengambilan keputusan maupun penyusunan kebijakan bagi para Pimpinan di Mahkamah Agung (termasuk juga pada masing-masing Unit Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI), misalnya seperti : Promosi dan Mutasi, Kenaikan Pangkat, Pemberian Penghargaan, Pendataan Hukuman Disiplin, dan lain-lain.

Hambatan, tantangan sekaligus issue utama dalam penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP MARI) ialah kualitas data. Bagaimanapun juga dalam kapasitasnya sebagai Bank Data Sumber Daya Manusia pada Mahkamah Agung, keseluruhan data pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP MARI) harus dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini berarti data pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP MARI) haruslah data yang terbaru/terkini/termutakhir (terupdate), disamping itu pengisian datanya haruslah lengkap dan akurat (tidak bolong-bolong atau diisi dengan asal-asalan), kemudian data yang diisi ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP MARI) haruslah relevan (jangan sampai ada kesalahan pengisian).

Untuk menjamin proses penyelenggaraan Manajemen Sumber Daya Manusia di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, sekaligus untuk mengetahui pergerakan data Sumber Daya Manusia serta untuk memastikan kualitas data pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP MARI), maka pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP MARI) dilengkapi dengan fitur monitoring yang dapat dilakukan oleh para Pimpinan di Mahkamah Agung (termasuk juga pada tiap-tiap Direktorat Jenderal). 

Adapun dalam Pembahasan Rapat ini ditemukan permasalahan terkait dengan kelengkapan data, yakni : 

  1. Kurang lengkapnya pengisian data pasangan dan pengisian data anak. Hal ini sangat penting, mengingat pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP MARI) sedang dirancang fitur untuk Promosi dan Mutasi termasuk juga penghitungan biayanya. 
  2. Tidak updatenya data pokok (biodata), seperti penamaan gelar, foto, status perkawinan, file akta pegawai, nomor handphone, kartu identitas (Taspen, Karis, Karsu), data rekening (untuk perhitungan biaya mutasi).
  3. Data Pendidikan. 
  4. Data Diklat.
  5. Data SKP beserta dengan file scan SKP-nya.
  6. Data LHKPN beserta dengan file bukti kirimnya.

Sebagai informasi, apabila data pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP MARI) kurang lengkap dan tidak up-to-date, maka akan menyulitkan dalam pengelolaan kepegawaian maupun dalam hal-hal yang terkait dengan administrasi kepegawaian. Untuk menindaklanjuti perihal kelengkapan data dan pembaharuan data, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 449/Djmt/B/4/2019 perihal Pemutakhiran Data pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP MARI). Dengan demikian, diinstruksikan kepada Seluruh Satuan Kerja pada Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara untuk melengkapi dan memutakhirkan data pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP MARI)

Download di sini Surat Edaran Nomor : 449/Djmt/B/4/2019

(@x_cisadane)


18 April 2019

Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 2019 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara/Wajib LHKPN (PN/WL) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya

Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 6 Tahun 2019 tanggal 16 April 2019 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Bagi Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN (PN/WL) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Hakim Agung RI, Hakim Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama, Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya, Pejabat Eselon I, II dan III di Lingkungan Mahkamah Agung RI, Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Mahkamah Agung RI, Bendahara di Unit Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tingkat Banding.

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/SE_SEKMA_No_6_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia

(@x_cisadane)


18 April 2019

Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2019 tentang Pembinaan dan Peluncuran Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tingkat Banding Empat Lingkungan Peradilan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI 

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung  RI Nomor : 7 Tahun 2019 tanggal 16 April 2019 tentang Pembinaan dan Peluncuran Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tingkat Banding 4 (empat) Lingkungan Peradilan, maka bersama ini diinstruksikan kepada seluruh Pengadilan pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan untuk mempersiapkan jaringan internet dan menyaksikan siaran langsung melalui kanal Youtube Mahkamah Agung Republik Indonesia via URL https://www.youtube.com/c/Mahkamah%20Agung%20Republik%20Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : https://www.mahkamahagung.go.id/media/5912

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


18 April 2019

Undangan Launching Aplikasi SIPP Tingkat Banding versi 3.2.0

Berdasarkan Surat Undangan dari Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non-Yudisial Nomor : 16/WKMA.NY/04/2019 tanggal 09 April 2019 tentang Launching Aplikasi SIPP Tingkat Banding Versi 3.2.0, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI, Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding di 4 (empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia, Ketua Pengadilan Pajak, Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama di 4 (empat) Lingkungan Peradilan Sewilayah Nusa Tenggara Timur. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/16_WKMA_NY_04_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia

(@x_cisadane)


18 April 2019

Updating Permintaan Data Admin Instansi dan Admin Unit Kerja untuk Sistem Laporan Harta Kekayaan secara Elektronik (e-LHKPN)

Berdasarkan Surat Dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 510/SEK/HM.02.3/4/2019 tanggal 16 April 2019 tentang Updating Permintaan Data Admin Instansi dan Admin Unit Kerja untuk Sistem Laporan Harta Kekayaan Secara Elektronik (e-LHKPN), maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI, Kepala Pengadilan Militer Utama, Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding di 4 (empat) Lingkungan Peradilan, Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama di 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/510_SEK_HM_02_3_4_2019.pdf.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia

(@x_cisadane)


16 April 2019

Rapat Pembahasan Implementasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Selasa, 16 April 2019 bertempat di Ruang Rapat Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58 Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat diselenggarakan Rapat Pembahasan Implementasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Jeanny H. V. Hutauruk, S.E., A.K., M.M. dan dimoderatori oleh Widiyanti, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana yang juga selaku Koordinator Penyelenggaraan Bidang Teknologi Informasi pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Sub Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Militer, Kepala Sub Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, Seluruh Pejabat Eselon pada Unit Kerja Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Rekan-rekan Staf Team Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam penyelenggaraan rapat ini, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mengundang narasumber (pembicara) dari Bagian Pengembangan Sistem Informatika (Badan Urusan Administrasi Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat) yakni Rian Andri Salam, S.Kom., M.MSI selaku Kepala Sub Bagian Pengembangan Sistem Aplikasi. 

Sebagaimana diketahui, Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan media/alat bantu yang digunakan untuk melakukan transfer dan distribusi data/informasi maupun memberikan data/informasi kepada orang lain, serta dapat digunakan sebagai alat komunikasi secara satu arah maupun lebih dari satu arah. Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan faktor penting untuk meningkatkan kinerja Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya guna mendorong pencapaian mencapai visi, misi, tujuan, arahan Pembaruan Peradilan (Justice Reform) dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, sesuai tugas dan fungsi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi menjadi acuan atau parameter efektifitas dan efesiensi pencapaian sasaran strategis pelayanan Peradilan yang berbasiskan elektronik (digital). 

Adapun permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi lahirnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia ialah sebagai berikut : 

  • Mahkamah Agung RI belum memiliki Unit Kerja yang berdiri sendiri dan secara spesifik menangani operasional, penataan dan pengelolaan Teknologi Informasi. Adapun unit yang melaksanakan kegiatan operasional, penataan dan pengelolaan Teknologi Informasi masih bernaung di Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat. Sedangkan pada satuan kerja (Pengadilan), unit yang melaksanakan kegiatan operasional, penataan dan pengelolaan Teknologi Informasi masih berbaur dengan Kepegawaian (untuk Pengadilan Tingkat Banding) dan Perencanaan Pelaporan (untuk Pengadilan Tingkat Pertama).
  • Mahkamah Agung RI belum memiliki cetak biru (blue print) Tata Kelola Teknologi Informasi. Cetak biru (blue print) Tata Kelola Teknologi Informasi memuat kerangka kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terperinci sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program dan fokus kegiatan yang diselaraskan dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan serta tahapan atau implementasi yang harus dilakukan oleh semua satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung.
  • Kebijakan dan Standar Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi berbeda-beda antar Unit Eselon I, Pengadilan Tingkat Banding, dan Pengadilan Tingkat Pertama. 
  • Layanan, Sistem dan Aplikasi yang dimiliki oleh seluruh Unit Eselon I, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama belum dibangun atas dasar aspek kesamaan, aspek manfaat, dan aspek integrasi. 
  • Setiap Unit Eselon I belum memiliki Rencana Strategis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Renstra TIK) yang diperlukan sebagai dasar/acuan dalam penyesuaian proses kerjanya dengan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Adanya Rencana Strategis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Renstra TIK) pada masing-masing Unit Eselon I dipandang penting dalam mewujudkan implementasi sasaran strategis dan program kerjanya ke dalam kebutuhan Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

Rencananya Mahkamah Agung akan menyusun Organisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi, maka untuk mewujudkannya Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan prinsip pembagian kerja antara fungsi strategis, operasional, pendukung dan manajemen risiko. Hal ini juga akan mempengaruhi struktur organisasi di seluruh satuan kerja (Pengadilan) pada 4 (empat) lingkungan peradilan dimana Struktur Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Pengadilan Tingkat Banding dan pada Pengadilan Tingkat Pertama mengacu pada organisasi yang membidangi Teknologi Informasi. Sedangkan Struktur Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Tingkat Eselon I (Direktorat Jenderal Badan Peradilan) ditetapkan oleh Pejabat Eselon I yang bersangkutan. Lantas bagaimana dengan Mahkamah Agung? Mahkamah Agung akan memiliki Komite Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terdiri dari Tim Pengarah dan Kelompok Kerja.  

Lantas, apakah dengan adanya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 ini menyebabkan kreativitas dan inovasi di bidang Teknologi Informasi pada seluruh Unit Eselon I, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama akan terbatas? Tentu tidak! Misalnya saja dalam hal pembuatan dan penerapan Aplikasi/Sistem di seluruh Unit Eselon I, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah memenuhi karakteristik kebutuhan proses kerja dengan mempertimbangkan kemampuan, fungsi, kinerja dan biaya. Pilihan untuk pemenuhan Aplikasi, baik dalam bentuk paket (lelang) maupun membangun sendiri, didasarkan pada kelengkapan fungsi, kemudahan operasi, waktu dan biaya yang lebih ekonomis serta kualitas Aplikasi yang lebih baik. Apabila dalam membangun Aplikasi/Sistem melibatkan pihak ketiga, maka haruslah mengacu pada "Implementation Methodology Best Practice", serta keterpaduan aspek organisasi termasuk manajemen perubahan (change management), proses kerja, teknologi dan manajemen proyek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sesuai.

Tidak dapat dipungkiri dengan adanya kolaborasi, sinergi, peran serta dan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaran Peradilan sangat bermanfaat bagi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, khususnya dalam hal-hal berikut ini :

  • Mendukung kepentingan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
  • Membantu proses pengambilan kebijakan dan keputusan Pimpinan.
  • Mendukung terwujudnya transparansi informasi dan layanan peradilan yang modern, dan
  • Mendukung kepentingan nasional dalam hal pertukaran data antar Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  • Menjadi pendorong dalam pencapaian organisasi yang efisien sehingga dipercaya oleh publik.

Mahkamah Agung menetepakan standar Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan mengadopsi teknologi yang telah mapan dan legal, meminimalkan biaya integrasi, pelatihan, pemeliharaan dan perubahan. Diharapkan dengan hadirnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018, maka Unit Teknologi Informasi di Mahkamah Agung, Unit Eselon I, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dapat menerapkan Tata Kelola Teknologi Informatika yang Baik (Good IT Governance-GIG) meliputi kerja sama dalam melakukan perencanaan, pengadaan, penerapan dan pengawasan terhadap sumber daya penggerak Teknologi Informatika yang terdiri dari informasi, aplikasi, infrastruktur dan sumber daya manusia. 

Rapat Pembahasan Implementasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia ditutup oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Jeanny H. V. Hutauruk, S.E., A.K., M.M. 

Untuk mengunduh SK KMA No 269/KMA/SK/XII/2018 dapat melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3126

(@x_cisadane)


16 April 2019

PENGUMUMAN HASIL RAPAT PIMPINAN TIM PROMOSI DAN MUTASI DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA MAHKAMAH AGUNG R.I. TA. 2019

Bersama ini disampaikan hasil Rapat Pimpinan Tim Promosi dan Mutasi (TPM) Mahkamah Agung R.I. Di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 April 2019 di Gedung Mahkamah Agung R.I.

Hasil Rapim TPM Lingkungan Peradilan Militer

Hasil Rapim TPM Lingkungan Peradilan TUN


16 April 2019

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 71/KMA/SK/IV/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan 

Dalam rangka mewujudkan Peradilan modern berbasiskan Teknologi Informasi dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011, maka Mahkamah Agung RI membangun dan mengembangkan Aplikasi yang menunjang modernisasi lembaga Peradilan yang salah satunya ialah Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Mengingat akan pentingnya dasar hukum (payung hukum) dalam pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), maka Mahkamah Agung menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 71/KMA/SK/IV/2019. Adapun terkait perihal otorisasi penggunaan dan tata kelola Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) akan ditetapkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh SK KMA 71/KMA/SK/IV/2019 melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/71_KMA_SK_IV_2019.pdf

(@x_cisadane)


15 April 2019

Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Persyaratan Pembentukan Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya 

Sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 24 Agustus 2017 perihal pemberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, bahwa Pembentukan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama yang Tertuang pada pola Kelembagaan Peradilan, maka dengan ini disampaikan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No 5 tahun 2019 melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/Surat_Edaran_Sekma_5_th_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

Link SIPP Web Peradilan Militer

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Peradilan Militer

Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tingkat Pertama Website SIPP Web
Pengadilan Militer UtamaPengadilan Militer UtamaLihat-
Pengadilan Militer Tinggi I MedanLihat-
Pengadilan Militer Tinggi II JakartaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi III SurabayaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi I Medan
Pengadilan Militer I-01 Banda AcehLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-02 MedanLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-03 PadangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-04 PalembangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-05 PontianakLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-06 BanjarmasinLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-07 BalikpapanLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
Pengadilan Militer II-08 JakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-09 BandungLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-10 SemarangLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-11 YogyakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Pengadilan Militer III-12 SurabayaLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-13 MadiunLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-14 DenpasarLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-15 KupangLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-16 Makassar
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-17 Manado
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-18 Ambon
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Lihat
Lihat


Read more ...

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1032
mod_vvisit_counterYesterday3312
mod_vvisit_counterThis week7333
mod_vvisit_counterAll days7465348

We have: 43 guests, 2 bots online
Your IP: 54.90.86.231
 , 
Today: Apr 23, 2019

peraturan-button