1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu PTUN Tanjung Pinang

Tim Akreditasi kembali melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu kali ini dilaksanakan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang. Tim yang diketuai oleh bapak Budhi Hasrul, S.H. tiba di Pengadilan TUN Tanjung Pinang pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017. Acara dimulai dengan kegiatan taklimat awal  yang dibuka oleh Ketua PTUN Tanjung Pinang, Bapak H. Andri Mosepa, S.H., M.H. kemudian dilanjutkan dengan arahan oleh ketua Tim Akreditasi.

Selanjutnya tim mulai bergerak melakukan proses pemeriksaan/validasi pada 7 area yakni Manajemen Kepemimpinan Dan Sumber Daya Manusia, Pola Bindalmin Dan SOP Penyelesaian Perkara, Sarana Dan Prasarana Pengadilan, Pengelolaan SIPP Dan Aplikasi Berbasis IT Lainnya, Pelayanan Meja Informasi Dan Meja Pengaduan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Dan Biaya Proses Penyelesaian Perkara, Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu. Tim akreditasi memeriksa dengan teliti data dukung pada setiap area dan memeriksa  setiap ruangan yang ada di PTUN Tanjung Pinang. Pelaksanaan Akreditasi direncanakan masih akan dilaksanakan hingga tanggal 25 Oktober 2017. (hr)


13 Oktober 2017

Keputusan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No 167 tentang Pendelegasian Wewenang Untuk Menandatangani Surat Perjanjian Penerimaan Hibah Langsung

Berikut ini disampaikan Keputusan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 167 /SEK/SK/IX/2017 tanggal 27 September 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Untuk Menandatangani Surat Perjanjian Penerimaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang/Barang/Jasa dari Dalam Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung RI. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : https://www.mahkamahagung.go.id/media/4204

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


12 Oktober 2017

Ralat Pengumuman Permintaan Laporan Keuangan dan Laporan BMN Triwulan III Tahun 2017 Komprehensif DIPA 005.05

Diberitahukan kepada Yang Terhormat Para Kepala Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) selaku Koordinator Wilayah (Korwil) untuk Kode Anggaran 005.05, sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor : S-8533/PB/2017 tanggal 29 September 2017 perihal : Penyusunan LKKL Triwulan III tahun 2017 Komprehensif, maka dengan ini meminta kepada Saudara selaku Kepala Satuan Kerja Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) sebagai Koordinator Wilayah untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Berkoordinasi dengan satker di wilayah masing-masing untuk melaksanakan surat dari Direktur Jenderal Perbendaharaan tersebut.

2. Memonitor proses rekonsiliasi seluruh satker di wilayah masing-masing melalui Aplikasi E-Rekon-LK dan memastikan seluruh satker sudah melakukan upload ADK ke Aplikasi E-Rekon-LK.

3. Memonitor jadwal Open dan Close Periode pada Aplikasi E-Rekon-LK.

4. Memonitor menu daftar pada Aplikasi E-Rekon-LK, yaitu :

    • Saldo Tidak Normal
    • Aset Belum di Register
    • Realisasi Tanpa Pagu
    • Pengembalian Belanja
    • Neraca Tidak Balance
    • Jurnal Tidak Lazim

5. Memastikan tidak ada Pendapatan di luar DIPA 05 Ditjen Badilmiltun.

6. Melakukan penelahaan terhadap Laporan Keuangan Triwulan III seluruh satker di wilayah masing-masing, yaitu :

    • Laporan Realisasi Anggaran
    • Neraca
    • Laporan Operasional
    • Laporan Perubahan Ekuitas

7. Mengirimkan BAST Persediaan yang ditransfer dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (yang sudah ditandatangani).

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk informasi lebih lanjut silahkan mengunduh Surat Pemberitahuan Terbaru melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/RALAT_pengumuman_1272_djmt_b_10_2017.pdf

(@x_cisadane)


11 Oktober 2017

Permintaan Laporan Keuangan dan Laporan BMN Triwulan III Tahun 2017 Komprehensif DIPA 005.05 

Diberitahukan kepada Yang Terhormat Para Kepala Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) selaku Koordinator Wilayah (Korwil) untuk Kode Anggaran 005.05, sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor : S-8533/PB/2017 tanggal 29 September 2017 perihal : Penyusunan LKKL Triwulan III tahun 2017 Komprehensif, maka dengan ini meminta kepada Saudara selaku Kepala Satuan Kerja Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) sebagai Koordinator Wilayah untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Berkoordinasi dengan satker di wilayah masing-masing untuk melaksanakan surat dari Direktur Jenderal Perbendaharaan tersebut. 

2. Memonitor proses rekonsiliasi seluruh satker di wilayah masing-masing melalui Aplikasi E-Rekon-LK dan memastikan seluruh satker sudah melakukan upload ADK ke Aplikasi E-Rekon-LK. 

3. Memonitor jadwal Open dan Close Periode pada Aplikasi E-Rekon-LK. 

4. Memonitor menu daftar pada Aplikasi E-Rekon-LK, yaitu : 

    • Saldo Tidak Normal 
    • Aset Belum di Register 
    • Realisasi Tanpa Pagu 
    • Pengembalian Belanja 
    • Neraca Tidak Balance 
    • Jurnal Tidak Lazim

5. Memastikan tidak ada Pendapatan di luar DIPA 05 Ditjen Badilmiltun. 

6. Melakukan penelahaan terhadap Laporan Keuangan Triwulan III seluruh satker di wilayah masing-masing, yaitu : 

    • Laporan Realisasi Anggaran 
    • Neraca
    • Laporan Operasional 
    • Laporan Perubahan Ekuitas

7. Menyusun Laporan Keuangan, Catatan Atas Laporan Keuangan dan Laporan BMN Triwulan III 2017 komprehensif (softcopy dalam bentuk Word dan Pdf). 

8. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat Koordinator Wilayah (softcopy dalam bentuk Excel, Word dan Pdf yang sudah ditandatangani). 

9. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN dengan KPKNL per satker (softcopy). 

10. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN dengan Kanwil DJKN (softcopy). 

11. Berita Acara Opname Fisik Barang Persediaan per Satker (softcopy). 

12. Mengirimkan Backup Aplikasi SAIBA seluruh satker di wilayah masing-masing ke Bagian Perencanaan dan Keuangan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara melalui alamat email Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya paling lambat dapat diterima tanggal 18 Oktober 2017

13. Mengirimkan Backup Aplikasi SIMAK BKN dan Persediaan Korwil dan seluruh satker di wilayah masing-masing ke Bagian Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara melalui alamat email Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya paling lambat dapat diterima tanggal 18 Oktober 2017.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk informasi lebih lanjut silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/1272_djmt_b_10_2017.pdf

(@x_cisadane)


11 Oktober 2017

TIM TAPM Ditjen Badilmiltun MA RI Tiba di PTUN Bandung 


Pelaksanaan Assesment Oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu (TAPM) Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dipimpin Bapak Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi ,S.H., M.H. tiba di PTUN Bandung pada Hari Senin tanggal 09 Oktober 2017. Tim melaksanakan assessment pada 7 area penilaian yakni Manajemen Kepemimpinan Dan SDM, Polabindalmin Dan SOP Penyelesaian Perkara, Sarana dan Prasarana, Pengelolaan SIPP & Aplikasi IT Lainnya, Meja Informasi Dan Meja Pengaduan, PNBP dan Biaya Proses Perkara, dan Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu.

Proses pemeriksaan/validasi yang dilaksanakan oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MA RI berjalan dengan sangat detil dan komprehensif, metode yang dilakukan oleh tim cukup membuat para pejabat struktural dan para staf di tiap bagian berjuang dengan cukup keras untuk dapat memenuhi permintaan dari tim agar memberikan hasil yang maksimal. Tim akreditasi juga memeriksa dengan teliti setiap ruangan yang ada di PTUN Bandung. Semua catatan temuan dirumuskan dan dirangkum untuk dipaparkan kepada satker sebagai bahan evaluasi kedepannya bagi satker.

Pada sesi akhir (taklimat akhir), Ketua Pelaksanaan Assessment, Bapak Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi ,S.H., M.H. memaparkan hasil temuan sekaligus menyampaikan harapan agar PTUN Bandung lebih keras lagi memperbaiki dan melengkapi temuan ketidaksesuaian  serta kekurangan yang ada.(hr)


11 Oktober 2017

Permintaan Nama dan Nomor Telepon Juru Bicara/Humas Pengadilan

Menindaklanjuti Surat Nomor : 901/SEK/HM.02.1/10/2017 perihal Permintaan Nama dan Nomor Telepon Juru Bicara / Humas Pengadilan, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan di seluruh Indonesia. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut ini : http://www.ditjenmiltun.net/901_sek_hm_02_1_10_2017.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


10 Oktober 2017

Pengingat Pelaporan Triwulan III T.A. 2017 Berdasarkan PP 39 Tahun 2006

Menindaklanjuti Surat Direktur Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian Bappenas Nomor :  8192/Dt.9.1/09/2017 tanggal 27 September 2017 perihal Pengingat Pelaporan Triwulan III T.A. 2017, berdasarkan PP 39 Tahun 2006, Sekretaris Mahkamah Agung, A.S Pudjoharsoyo meminta kepada para Sekretaris Dirjen/Badan di Lingkungan Mahkamah Agung, para Sekretaris Pengadilan Militer Utama, para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama 4 (empat) Lingkungan Peradilan, untuk melakukan

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuan melalui tautan berikut : 

  1. Aplikasi e-Monev secara efektif telah dapat digunakan sebagai media pengiriman laporan Trwiulan III T.A. 2017.
  2. Apabila masih terdapat ketidaksesuaian data dan informasi padai Aplikasi e-Monev, maka dapat dilakukan perubahan dengan mengirimkan pembaharuan data tersebut pada Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Bappernas melalui Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI.
  3. Batas akhir pelaporan dengan menggunakan Aplikasi e-Monev pada tanggal 13 Oktober 2017.

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


09 Oktober 2017

Sekretaris MA : "Inovasi Pelayan Peradilan Memberikan Kemudahan Bagi Masyarakat Pencari Keadilan"


Sukses mengadakan kompetisi inovasi pelayanan publik dan Replika inovasi pelayanan Peradilan e-SKUM dan ATR tahap I pada 15 Pengadilan Tingkat Pertama, kini saatnya Mahkamah Agung menindaklanjuti hasil dari inovasi – inovasi tersebut. Mahkamah Agung memulai untuk mereplikasi inovasi tahap II tersebut pada 101 Pengadilan Bertempat di Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, melalui  Workshop Replikasi Inovasi Pelayanan Peradilan tahap II pada tanggal 9-11 Oktober 2017. Tahun 2015 lalu, Mahkamah Agung telah memutuskan 3 inovasi terbaik yakni Audio Text Recording (ATR) yang dikembangkan oleh Pengadilan Agama Kepanjen, Menghitung Biaya Panjar Sendiri (e-SKUM) yang dikembangkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Tanggamus Mobile Court (TMC) yang dikembangkan oleh Pengadilan Agama Tanggamus. Dari ketiga inovasi tersebut, dipilihlah Audio Text Recording (ATR) yang dikembangkan oleh Pengadilan Agama Kepanjen dan dilanjutkan pengembangannya oleh Pengadilan Negeri Kendal, Menghitung Biaya Panjar Sendiri (e-SKUM) yang dikembangkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk direplikasi terlebih dahulu.

Replikasi Inovasi Pelayanan Peradilan ini untuk meningkatkan kepercayaan dan kemudahan kepada publik, serta memotivasi pegawai pengadilan untuk terus-menerus meningkatkan pelayanan publik dan mendiseminasi sebuah inovasi pelayanan publik ke pengadilan lain. Hal ini efektif mendorong kreatifitas, profesionalisme dan respon inovasi pelayanan publik pengadilan. Dalam sambutan pembukaannya Sekretaris Mahkamah Agung yang dibacakan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mulyono, S.H., S.IP., M.H. berharap dengan adanya “inovasi pelayanan peradilan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan “.

Inovasi replikasi E-SKUM dan ATR pada pengadilan mampu meningkatkan kepercayaan publik dan memberikan kemudahan kepada pencari keadilan, terlebih saat ini dunia peradilan tengah menjadi sorotan publik. Acara workshop replikasi inovasi pelayanan peradilan E-SKUM dan ATR tahap II, diikuti oleh 43 Satker dari Peradilan umum, 41 Satker dari Peradilan Agama, 9 Satker dari Peradilan Militer dan 10 Satker dari Peradilan Tata Usaha Negara.

Berita ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia



06 Oktober 2017

Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III Komprehensif Tahun 2017

Sehubungan dengan surat Direktorat Jenderal Perbedaharaan Kementerian Keuangan Nomor : S-8533 PB/2017 tanggal 29 September 2017 terkait Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/lembaga (LKKL) Triwulan III komprehensif tahun 2017 (surat terlampir), Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung, Sutisna S.Sos, M.Pd, meminta kepada Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung, Para Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan di lingkungan Mahkamah Agung, para Sekretaris di lingkungan Mahkamah Agung, serta para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia selaku penanggung jawab Koordinator wilayah DIPA 005.01, 005.03, 005.04, dan 005.05 untuk menyusun laporan Keuangan Triwulan III Komprehensif tahun 2017 yang berdasarkan pada data Aplikasi e-Rekon & LK dan berpedoman pada PMK Nomor : 222/PMK.03/2016 tentang perubahan atas Peraturan Mentri Keuangan Nomor : 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, terdiri dari :


  1. Pernyataan Tanggung Jawab; 
  2. Ringkasan Laporan Keuangan; 
  3. Laporan Realisasi Anggaran; 
  4. Neraca; 
  5. Laporan Operasional; 
  6. Laporan Perubahan Ekuitas; 
  7. Catatan atas Laporan Keuangan


Laporan Keuangan Tingkat Eselon I disampaikan Kepada Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi paling lambat tanggal 25 Oktober 2017 melalui email Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya dan Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya . Sedangkan Laporan Keuangan Tingkat Koordinator Wilayah disampaikan ke Unit Eselon I masing-masing (Lihat jadwal penyusunan dan penyampaikan LKKL pada Lampiran III surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-8533/PB2017 tanggal 29 September 2017). 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/b_196_bua3_ku00_10_2017.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia

(@x_cisadane)


06 Oktober 2017

Sukses Terkembang dari Palembang

Para peserta ujian Calon Hakim sedang mengikuti psikotes tertulis sebagai salah satu tahapan Seleksi Kompetensi Bidang di Aula BKN Kanreg VII Palembang, Jumat 06 Oktober 2017. Memasuki hari terakhir ujian Seleksi Kompetensi Bidang Calon Hakim (SKB CaKim) Mahkamah Agung RI tahun 2017, para peserta tetap terlihat bersemangat mengikuti seluruh tahapan-tahapan ujian. Acara yang dihelat sejak hari Rabu sampai Jumat tanggal 04-06 Oktober 2017 bertempat di Kantor Regional (Kanreg) VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang Jl Gubernur HA Bastari, 8 Ulu, Seberang Ulu, Jaka Baring, Kota Palembang Sumatera Selatan.

Ujian SKB merupakan kelanjutan dari Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang telah dilaksanakan sebelumnya yang telah dilaksanakan di masing-masing propinsi di seluruh Indonesia. "SKB Cakim ini meliputi 3 aspek pengujian yaitu ujian CAT, psikotes, juga wawancara, khusus calon hakim peradilan agama ditambah ujian membaca dan memahami kitab kuning. Pelaksanaan di Palembang ini diikuti oleh peserta yang sebelumnya telah lulus dari penyaringan SKD di 4 (empat) propinsi, yaitu Lampung, Palembang, Bengkulu, Bangka Belitung" Ujar Tukiran, Sekretaris Dirjen Badan Peradilan Agama (Sesdirjen Badilag) selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan SKB Wilayah Kanreg BKN VII Palembang.

Tukiran menambahkan, karena pelaksanaan di Palembang ini adalah tahap lanjutan dari 4 (empat) propinsi tersebut maka dibutuhkan kerja sama yang baik antara panitia pusat, panitia daerah juga peserta itu sendiri. Oleh karenanya, pria ramah berkumis tipis ini memberi apresiasi yang tinggi kepada  panitia daerah, dari Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Tinggi Agama Palembang juga Kantor Regional Wilayah VII Palembang karena koordinasi yang baik sehingga pelaksanaan sejak hari pertama hingga hari terakhir.

"Semua tahapan ujian dapat berjalan lancar dan para peserta ujian merasa terlayani dengan baik berkat kesigapan seluruh panitia daerah dan panitia pusat. Alhamdulillah, penyelanggaraan ujian Cakim di Palembang terbilang sukses." Paparnya dengan runtut dan sistematis. Senada dengan Sesdirjen Badilag, panitia pusat koordinator wilayah Palembang yakni Arifin Samsurijal yang sehari-harinya menjabat sebagai Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung menambahkan yang mengikuti ujian tahap lanjutan sekarang ini adalah peserta-peserta pilihan yang telah lulus dari jumlah sebelumnya yaitu 2376 peserta SKD di 4 Propinsi. "Pada tahap ini para peserta ujian Cakim tentu akan semakin diuji kompetensinya melalui wawancara langsung  dengan para penguji  berpengalaman seperti para hakim tinggi dan dosen-dosen universitas terkemuka di Indonesia" Urai Arifin. 

Sementara itu, salah seorang peserta ujian calon hakim peradilan umum asal Bengkulu, Rizki Febrianti yang ditemui setelah mengikuti ujian SKB mengatakan ia optimis semua tahapan seleksi yaitu wawancara maupun psikotes yang telah dilaluinya akan berbuah baik. Peserta ujian Calon Hakim Kanreg VII Palembang sedang menunggu giliran dipanggil ujian di tenda yang disiapkan panitia.

Sedangkan peserta ujian lain yang enggan menyebutkan namanya dengan alasan sedang konsentrasi belajar berkata : "Semoga hari Jumat ini menjadi hari keramat, hari berkah buat saya, sehingga dapat diterima menjadi hakim di Mahkamah Agung, karena saya sudah mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Dan semoga seleksi calon hakim dari wilayah Palembang ini dapat menghasilkan para hakim yang dapat dipertanggungjawabkan secara integritas maupun keilmuan", Pungkas lelaki bertubuh besar dengan mulut terus berkomat kamit memanjatkan doa sepanjang perbincangan. 

Berita ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner1.jpg
  • banner2.jpg
  • banner3.jpg
  • banner4.png
  • banner5.png
  • banner6.png

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3462
mod_vvisit_counterYesterday8777
mod_vvisit_counterThis week31481
mod_vvisit_counterAll days5506773

We have: 93 guests, 2 bots online
Your IP: 54.80.148.252
 , 
Today: Okt 20, 2017

peraturan-button