Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, telah mengadakan Kegiatan Kelompok Kerja Penyusunan Pedoman Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang dilaksanakan pada tangal 21 s,d 23 Juli 2021 secara online, yang diikuti oleh : Bpk Indaryadi, S.H., M.H. (Ketua PTUN Medan), Bpk Kusman, S.I.P., M.Hum, (Ketua PTUN Denpasar), Ibu Maria Fransiska Walintuka, S.H. (Hakim PTUN Yogyakarta), Ibu Dewi Maharati, S.H., M.H. (Hakim PTUN Denpasar) Bpk Slamet Riyadi, S.H. (Hakim PTUN Palu), Bpk Didik Hari Wasito, S.H., M.H. (Panitera PT.TUN Jakarta), Bpk. Muhammad (Panitera PTUN Jakarta) Bpk Sri Hartanto, S.H., Kn. (Panitera Muda Perkara PTUN Jakarta), Bpk Kiswono, S.H. (Panitera Muda Perkara PTUN Bandung), Bpk Keli Margono, S.H. (Kasubbag Umum dan Keuangan PT TUN Jakarta), Bpk Ono Haryono, S.E. (Sekretaris PTUN Jakarta), Bpk Didi Budiaju, S.H. (Sekretaris PTUN Yogyakarta), Bpk I Wayan Sudana, S.E. (Sekretaris PTUN Denpasar) dan Ibu Siti Junaedah, S.E. (Sekretaris PTUN Palu).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Ibu Hj, Lulik Tri cahyaningrum, SH., MH.


Dari kegiatan Kelompok Kerja tersebut telah dihasilkan hal-hal sebagai berikut:
1. Pedoman Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas Di Lingkungan Peradilan Tata usaha Negara.
2. SOP Pelayanan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) bagi Penyandang Disabilitas Di Lingkungan Peradilan Tata usaha Negara.
3. SOP Pelayanan Persidangan bagi Penyandang Disabilitas Di Lingkungan Peradilan Tata usaha Negara.
4. from Penilaian Personal bagi Penyandang Disabilitas Di Lingkungan Peradilan Tata usaha Negara.
5. Dokumen cetak dengan huruf braille untuk pelayanan Pengadilan bagi penyandang disabilitas.


Dengan adanya Pedoman Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas tersebut aparatur Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata usaha Negara memiliki pedoman dan standar dalam memberikan pelayanan Pengadilan khususnya bagi penyandang disabilitas.

WhatsApp Image 2021 07 27 at 115157

WhatsApp Image 2021 07 27 at 115157 1

WhatsApp Image 2021 07 27 at 115157 2

WhatsApp Image 2021 07 27 at 115157 3

Menujuk pada surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara nomor 895/Djmt/B/7/2021 tanggal 8 Juli 2021 tentang Pengumuman Perpanjangan Waktu Pendaftaran dan Perubahan Jadwal Serta Perubahan Persyaratan Bagi Calon Peserta Jabatan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pada Kegiatan Uji Kepatutan dan Kelayakan Bagi Calon Peserta Jabatan Struktural Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2021.

untuk informasi lebih lanjut silahkan download link dibawah ini.

Pemanggilan Peserta Uji Kepatutan dan Kelayakan

Selasa, 3 Agustus 2021, dilaksanakan kegiatan Rapat Persiapan Presentasi Eselon I di Kemenpan RB Dalam rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Rapat dilaksanakan melalui secara daring melalui aplikasi zoom.

Acara dihadiri oleh Drs. H. Ach Jufri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang membuka rapat Persiapan Presentasi Eselon I di Kemenpan RB  , Kemudian pemaparan oleh Bapak Ferri Taufik Ferdiansyah, S.E.,Ak., M.Ak., CA.,CFrA selaku Auditor Ahli Madya, Badan Pengawasan, dan dilanjutkan oleh Ibu iva Fairouz Afrinadya, S.H.,M.H selaku Auditor Ahli Madya,Badan Pengawasan dan Hendra Basry, S.E., M.Ak., C.Fr.A. selaku Auditor Muda, Badan Pengawasan, serta peserta rapat lainnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi seluruh peserta rapat mengenai strategi-strategi yang akan dilakukan untuk mempersiapkan WBK ( Wilayah Bebas Korupsi). Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah pembentukan tim penilaian internal, mempersiapkan presentasi Eselon I Dirjen Badilmiltun, menggarap inovasi yang menjadi unggulan serta meningkatkan website Ditjen Badilmiltun agar lebih menarik.

 

WhatsApp Image 2021 08 03 at 15.28.12

WhatsApp Image 2021 08 03 at 15.28.121

WhatsApp Image 2021 08 03 at 15.28.12

Sehubungan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER/4/PB/2021 tentang Petunjuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. 

 

 

untuk keterangan lebih lanjut bisa download link dibawah ini.

 LAPORAN REALISASI BELANJA SATKER SEMESTER I TA 2021

 

Merujuk surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor D 26-30/V2-9/99 tanggal 27 Desember 2019 perihal Batas Waktu Penerimaan Usul Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Tahun 2020, diberitahukan dengan hormat bahwa sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat Reguler Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi Pembina Tingkat I Golongan ruang IV/b ke bawah.

Untuk keterangan lebih lanjut bisa download link dibawah ini.

Batas Waktu Penerimaan Usul Kenaikan Pangkat PNS

Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1119/SEK/KP.06/7/2019 tanggal 16 Juli 2019 terkait Tata Cara Pengajuan Usul Pertimbangan Teknis (Pertek) Pensiun BKN dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil, agar Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memproses pengajuan usul pensiun Pegawai Negeri Sipil maupun pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Untuk keterangan lebih lanjut bisa download link dibawah ini.

Pengajuan Usul PertimbanganTeknis (Pertek) 

Jumat, 9 Juli 2021, dilaksanakan kegiatan Rapat Rencana Pelaksanaan Public Campaign di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Rapat dilaksanakan melalui secara daring melalui aplikasi zoom.

Acara dihadiri oleh Drs. H. Ach Jufri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Dr. H. Hari Sugiharto, S.H. M.H. selaku Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan TUN, Kolonel Chk (K) Jelli Rita, S.H., M.H. selaku Plt. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Militer, Hakim Yustisial, serta peserta rapat lainnya.

Kegiatan dimulai dengan pemaparan oleh Widiyanti, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana mengenai persiapan public campaign, metode pelaksanaan, latar belakang kegiatan, serta konsep kegiatan sementara yang sudah disusun. Juga dijelaskan beberapa contoh kegiatan yang sukses dilaksanakan pada instansi lain sebagai referensi untuk pelaksanaan kegiatan public campaign.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi seluruh peserta rapat mengenai tujuan kegiatan, sasaran kegiatan, konsep acara, dan Narasumber yang akan menjadi pengisi acara. Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah pembentukan tim kecil yang akan membahas mengenai konsep acara secara lebih rinci supaya pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik.

 

2021 07 09 15

2021 07 09 13

2021 07 09 14

 

Merujuk pada pengumuman Nomor 822/Djmt/B/6/2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Pengumuman Pelaksanaan Uji Kepatutan dan Kelayakan bagi Calon Pejabat Struktural Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2021, dengan ini diumumkan bahwa waktu pendaftaran secara online yang semula berakhir pada tanggal 2 Juli 2021 diperpanjang menjadi tanggal 16 Juli 2021, sehingga Jadwal Pelaksanaan kegiatan Uji Kepatutan dan Kelayakan menjadi sebagai berikut:

Silahkan download link dibawah untuk informasi lebih lanjut.

Pengumuman Pelaksanaan Uji Kepatutan dan Kelayakan

 

 

Pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2021 telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Penerimaan Calon Hakim Militer Tahun Anggaran 2021 yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI secara online/daring melalui Zoom Meeting.

Pembahasan dalam agenda rapat meliputi Jadwal Pelaksanaan Pendaftaran beserta Persyaratan Administrasi bagi pelamar Calon Hakim Militer Tahun Anggaran 2021. Pendaftaran untuk calon pelamar akan dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2021 s.d. 30 Juli 2021 secara online/daring melalui website Mahkamah Agung RI (https://www.mahkamahagung.go.id) dan website Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI (https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id).

Untuk informasi penerimaan resmi akan diumumkan kembali, segera setelah seluruh prosedur administrasi penerimaan Calon Hakim Militer Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan.

Share to Social Media