WhatsApp Image 2022 04 04 at 19.10.06  WhatsApp Image 2022 04 04 at 19.10.07

Jakarta – Dalam Upaya peningkatan capaian indikator kinerja pelaksana anggaran (IKPA) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah melaksanakan kegiatan evaluasi penilaian IKPA TA 2021 dan dilanjutkan dengan Sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Kegiatan dilaksanakan melalui Zoom Meeting dibuka langsung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Dr. Drs. Ach. Jufri, S.H., M.H. dengan peserta Pejabat/Staf yang menangani fungsi perencanaan program, anggaran dan pejabat pembuat komitmen dari seluruh Satker Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam Sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER-5/PB/2022 menghadirkan narasumber dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran DJPb Kementerian Keuangan Bapak Andres Leiman Silalahi, S.E., M.E. dan Bapak Heru Susanto.

Narasumber menyebutkan bahwa IKPA ini merupakan salah satu tools untuk monev pelaksanaan anggaran demi terwujudnya ketercapaian output dan outcome belanja Pemerintah. Dan Arahan dari Ibu Menteri Keuangan “Tahun 2022 fokus ke kualitas belanja”.

web1. 

 

  web2  

Jakarta – Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah melaksanakan kegiatan Peluncuran dan Sosialisasi Aplikasi Monitoring Eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara (MONEKSTUN), E-Pelapora dan E-Survei pada hari senin tanggal 28 Maret 2022 yang bertempat di Ruang Command Center Ditjen Badilmiltun Lt. 9 dan dilaksanakan secara luring dan daring melalui zoom meeting.

Kegiatan Peluncuran dan Sosialisasi Aplikasi Monitoring Eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara (MONEKSTUN), E-Pelapora dan E-Survei diresmikan langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Hj. Lulik Tri Cahyaningrum dan dihadiri oleh seluruh Pegawai Di Lingkungan Ditjen Badilmiltun serta dihadiri oleh seluruh satuan kerja Ditjen Badilmiltun.

1 2
3 4
5 6

 

WhatsApp Image 2022 03 25 at 115347 AM
Jakarta: Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pemeriksaan Sengketa Pertanahan Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bagi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pada hari Rabu s.d. Jumat, tanggal 23 s.d. 25 Maret 2022 bertempat di REDTOP Hotel & Convention Center. Acara yang dilakukan secara campuran/hybrid (daring dan luring) ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, kegiatan ini dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan diikuti oleh 39 (tiga puluh delapan) Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara serta Penata Pertanahan Muda Badan Pertanahan Nasional. 

WhatsApp Image 2022 03 25 at 115407 AM

WhatsApp Image 2022 03 25 at 115418 AM

Kegiatan Bimbingan Teknis Pemeriksaan Sengketa Pertanahan Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bagi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pada hari pertama diawali dengan pemaparan materi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah oleh Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum. (Dosen Universitas Airlangga), dan diakhiri dengan materi Sengketa Pertanahan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara oleh YM. Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. (Hakim Agung Mahkamah Agung RI).

WhatsApp Image 2022 03 25 at 115435 AM

Pada hari kedua Kegiatan Bimbingan Teknis Pemeriksaan Sengketa Pertanahan Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bagi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dilaksanakan penyampaian materi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa dan Konflik Badan Pertanahan Nasional (BPN) oleh Iljas Tedjo Prijono, S.H. (Direktur Penanganan Perkara Pertanahan) serta ditutup dengan Sesi Perumusan Kesimpulan Bimbingan Teknis Pemeriksaan Sengketa Pertanahan Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bagi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara.

WhatsApp Image 2022 03 25 at 115525 AM

Rangkaian kegiatan Bimbingan Teknis ini diakhiri dengan Penyerahan Hasil Rumusan Bimbingan Teknis Pemeriksaan Sengketa Pertanahan Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bagi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Ibu Dewi Asimah, S.H., M.H., selaku Ketua Tim Perumus kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara pada tanggal 25 Maret 2022.

WhatsApp Image 2022 03 25 at 115544 AM

HASIL RAPAT PIMPINAN MAHKAMAH AGUNG RI/TIM PROMOSI DAN MUTASI (TPM) HAKIM DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022

Diberitahukan dengan hormat, bahwa berdasarkan Rapat Pimpinan Mahkamah Agung RI/TPM Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2022 tanggal 21 Maret 2022, dengan ini diminta agar Saudara memberitahukan kepada mereka yang mutasi dan atau promosi dari satuan kerja masing-masing hal-hal sebagai berikut.

Download link di bawah ini untuk informasi lebih lanjut :

>> Pengumuman Hasil Rapim TPM Hakim Peradilan Tata Usaha Negara <<

>> SK Dirjen Badilmiltun Juklak Pembayaran Biaya Mutasi Ganis Miltun <<

 

Jakarta - Senin, 21 Maret 2022 Pukul 09.00 s/d selesai dilaksanakan Kegiatan Rapat Pembahasan SAKIP Ditjen Badilmiltun yang bertempat di Ruang Rapat Besar Ditjen Badilmiltun Lt 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI.

Rapat dipimpin Oleh Bapak Dr. Drs. Ach. Jufri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kegiatan ini menghadirkan dua orang narasumber Bapak Muhammad Anis, S.E., Ak., M.Ak., CA. (Auditor Ahli Madya, Badan Pengawasan) dan Ibu Lety Puspitosari, S.E., Ak., M.M. (Auditor Muda Badan Pengawasan).

Beberapa hal yang menjadi pembahasan pada kegiatan ini diantaranya LKJiP Ditjen Badilmiltun tahun 2020 yang sudah mendapatkan nilai 70,54 serta solusi atau langkah-langkah terkait permasalahan yang dihadapi dalam penentuan target maupun capaian pada data LKJiP Ditjen Badilmiltun di periode mendatang. Narasumber menambahkan bahwa data-data terkait LKJiP juga harus memperhatikan kesesuaiannya dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen Badilmiltun.

sakip4 sakip3
sakip2 sakip1

 

 

Pengumuman Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan bagi Calon Pejabat Struktural Kepaniteraan pada Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2022.

Dalam Uji Kepatutan dan Kelayakan bagi Calon Pejabat Struktural Kepaniteraan pada Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2022, yang diselenggarakan pada hari Selasa s.d Jum'at, tanggal 15 s.d 18 Maret 2022 secara elektronik melalui videoconference, telah dilaksanakan Rapat Pleno Tim Penguji Uji Kepatutan dan Kelayakan bagi Calon Pejabat Struktural Kepaniteraan pada Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara pada hari Jum'at, tanggal 18 Maret 2022.

WhatsApp Image 2022 03 18 at 24013 PM

WhatsApp Image 2022 03 18 at 23854 PM

Silahkan download link di bawah untuk informasi lebih lanjut :

>> Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan bagi Calon Pejabat Struktural Kepaniteraan <<

Jakarta - Jumat, 11 Maret 2022 Pukul 09.00 s/d selesai dilaksanakan Kegiatan Rapat mengenai Persiapan Evaluasi LKE Zona Integritas Satker di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan TUN.

Rapat dipimpin Oleh Bapak Dr. Drs. Ach. Jufri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sekaligus Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas Ditjen Badilmiltun.

Beberapa hal yang menjadi pembahasan pada kegiatan ini diantaranya menunjuk asesor koordinator untuk Peradilan Militer dan Peradilan TUN, serta anggotanya. Ketua Asesor dan anggota yang ditunjuk mengacu pada SK Dirjen No 63/DjMT/KEP/OT.01.1/III/2022 tentang penetapan evaluator zona integritas pada Ditjen Badilmiltun. 

Selain menunjuk asesor koordinator dan anggotanya, juga dibahas terkait Ketentuan Penilaian satker yang akan diusulkan untuk mendapatkan predikat WBK dan WBBM, teknis penilaian oleh tim asesor, dan tenggat waktu yang diberikan.

asesor1 asesor2
asesor3 asesor4

 

 

Dalam rangka meningkatkan kemampuan, pengetahuan, wawasan dan profesionalitas di dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pemeriksaan Sengketa Pertanahan Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bagi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara.

Untuk informasi selengkapnya silahkan unduh suratnya pada link di bawah ini :

>> SK Bimtek Pemeriksaan Sengketa Pertanahan Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bagi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara <<

>> Pemanggilan Peserta Bimtek Pemeriksaan Sengketa Pertanahan Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bagi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara <<

Menunjuk Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 254/DjMT/B/KP.04.6/II/2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Pengumuman Perpanjangan Waktu Pendaftaran dan Perubahan Persyaratan Uji Kepatutan dan Kelayakan bagi Calon Pejabat Struktural Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2022 serta sehubungan dengan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh Pemerintah untuk mencegah penularan cirus Covid-19, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

Untuk keterangan lebih lanjut silahkan download link di bawah ini:

>> Pemanggilan Peserta Uji Kepatutan dan Kelayakan bagi Calon Pejabat Struktural Kepaniteraan <<

Share to Social Media