Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, telah mengadakan Kegiatan Kelompok Kerja Penyusunan Pedoman Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang dilaksanakan pada tangal 21 s,d 23 Juli 2021 secara online, yang diikuti oleh : Bpk Indaryadi, S.H., M.H. (Ketua PTUN Medan), Bpk Kusman, S.I.P., M.Hum, (Ketua PTUN Denpasar), Ibu Maria Fransiska Walintuka, S.H. (Hakim PTUN Yogyakarta), Ibu Dewi Maharati, S.H., M.H. (Hakim PTUN Denpasar) Bpk Slamet Riyadi, S.H. (Hakim PTUN Palu), Bpk Didik Hari Wasito, S.H., M.H. (Panitera PT.TUN Jakarta), Bpk. Muhammad (Panitera PTUN Jakarta) Bpk Sri Hartanto, S.H., Kn. (Panitera Muda Perkara PTUN Jakarta), Bpk Kiswono, S.H. (Panitera Muda Perkara PTUN Bandung), Bpk Keli Margono, S.H. (Kasubbag Umum dan Keuangan PT TUN Jakarta), Bpk Ono Haryono, S.E. (Sekretaris PTUN Jakarta), Bpk Didi Budiaju, S.H. (Sekretaris PTUN Yogyakarta), Bpk I Wayan Sudana, S.E. (Sekretaris PTUN Denpasar) dan Ibu Siti Junaedah, S.E. (Sekretaris PTUN Palu).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Ibu Hj, Lulik Tri cahyaningrum, SH., MH.
Dari kegiatan Kelompok Kerja tersebut telah dihasilkan hal-hal sebagai berikut:
1. Pedoman Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas Di Lingkungan Peradilan Tata usaha Negara.
2. SOP Pelayanan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) bagi Penyandang Disabilitas Di Lingkungan Peradilan Tata usaha Negara.
3. SOP Pelayanan Persidangan bagi Penyandang Disabilitas Di Lingkungan Peradilan Tata usaha Negara.
4. from Penilaian Personal bagi Penyandang Disabilitas Di Lingkungan Peradilan Tata usaha Negara.
5. Dokumen cetak dengan huruf braille untuk pelayanan Pengadilan bagi penyandang disabilitas.
Dengan adanya Pedoman Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas tersebut aparatur Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata usaha Negara memiliki pedoman dan standar dalam memberikan pelayanan Pengadilan khususnya bagi penyandang disabilitas.
