Published: 30 September 2019

Rapat Koordinasi Para Pejabat Eselon III di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara 

Jakarta - ditjenmiltun.net. Bertempat di Ruang Rapat Besar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada Hari Senin 30 September 2019 diselenggarakan Rapat Koordinasi Para Pejabat Eselon III di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara pukul 09.00 WIB. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dalam rapat koordinasi ini membahas mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan, seperti Penghapusan kendaraan bermotor roda 2, Pembelian lemari, pembelian kursi, Router Ainos, Aplikasi persuratan, Untuk Peradilan TUN (Kalung, Toga Hakim, Jas Panitera) dan Untuk Peradilan Militer (Buku Register, Bendera, Laken, tanda jabatan, Talikur, PDU, Buku Agenda, Kalender), Perawatan kendaraan dinas dan Perawatan alat Pengolah Data serta Pengiriman Surat. 

Selain itu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara juga telah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan organisasi dan ketatalaksanaan, seperti Penyusunan Laptah, Penyusunan IKU, Reformasi Birokrasi, Evaluasi IKU dan Renstra, Evaluasi Struktur Organisasi dan Pengembangan Manajemen Sistem Informasi. Dalam hal manajemen kepegawaian, diketahui sejumlah 13 pegawai telah diproses kenaikan pangkatnya untuk periode April 2019, kemudian pemrosesan mutasi pegawai yang berjumlah 2 pegawai dan terdapat 3 pegawai yang dirolling per-TMT 02 September 2019. Pada tahun 2019 diketahui sebanyak 9 pegawai yang telah menempuh masa purnabhakti dan di tahun 2019 ini terdapat 36 pegawai yang menerima Penghargaan. Selanjutnya terkait pengelolaan keuangan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah melaksanakan Revisi RKA/KL. 

Berikutnya dalam hal Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi serta Pengembangan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Militer, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah melaksanakan serangkaian kegiatan yang terdiri dari Bimtek kompetensi (Bimtek Hakim), Bimtek Administrasi (Bimtek Panitera), Bimtek Aplikasi SIPP, Pelaksanaan TPM Hakim Peradilan Militer, Pelaksanaan TPM Panitera Peradilan Militer, Fit and Proper Test, Pendampingan SIPP, Standarisasi pelaksaanaan tata kerja dan tata kelola, Standarisasi tenaga teknis dan Akreditasi Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer. 

Lalu, dalam hal Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi serta Pengembangan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah melaksanakan serangkaian kegiatan berupa Bimtek kompetensi (Bimtek Hakim), Bimtek Administrasi (Bimtek Panitera), Bimtek SIPP, Pelaksanaan TPM Hakim Peradilan TUN, Pelaksanaan TPM Panitera, Fit and Proper Test, Pendampingan SIPP, Standarisasi pelaksaanaan tata kerja dan tata kelola, Standarisasi tenaga teknis, Sosialisasi e-Court, Akreditasi Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengadilan. 

Tak ketinggalan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara juga telah menyelenggarakan kegiatan yang terkait dengan Ketatalaksanaan Perkara khususnya pada Ketatalaksanaan Perkara Pidana Militer telah diselenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis. Sedangkan dalam Ketatalaksanaan Perkara Tata Usaha Negara telah dihelat beberapa kegiatan, antara lain Standarisasi Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, PK, Hak Uji Materiil dan Sengketa Pajak, dan Bimtek Ketatalaksanaan Pemberkasan Perkara Kasasi, PK, Hak Uji Materiil dan Sengketa Pajak. 

(@x_cisadane)