1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

15 Juni 2017

Laporan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil 

Kamis 15 Juni 2017, berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 216/SEK/KP.02.1/06/2017 yang menindaklanjuti surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/2810M.PAN-RB/08/2016 tanggal 15 Agustus 2016 dan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-20/V.104-4/99 tanggal 26 Oktober 2016 perihal Laporan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Maka dengan ini disampaikan surat pemberitahuan perihal Laporan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut ini : http://www.ditjenmiltun.net/Surat_KPNS.pdf

Dan mengunduh lampirannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/untuk_diumumkan.xlsx

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Dihimbau kepada seluruh jajaran Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara, bagi yang belum melengkapi data Penilaian Prestasi pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), agar segera melengkapi dan melakukan validasi serta pengecekan kembali sesuai dengan dokumen yang telah diupload pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)

Batas Waktu Pelaksanaan : Senin, 19 Juni 2017 

Bagi yang belum melengkapi data tersebut, pengurusan PPO dan KPO tidak akan diproses!

(@x_cisadane)


15 Juni 2017

Ketua MA Melantik Panitera Muda Perdata 


Rabu 14 Juni 2017 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH melantik Prim Haryadi, SH., MH sebagai Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia di lantai 2 Gedung Tower Mahkamah Agung Republik Indonesia, posisi ini sebelumnya dijabat oleh Dr. Pri Pam Budi, SH.,MH. Acara pelantikan pejabat ini dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial , Para Ketua Kamar, Panitera MA, Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta sejumlah tamu undangan lainnya. 

Berita ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


13 Juni 2017

Kegiatan Evaluasi dan Penyempurnaan SOP Tahun 2017 


Jakarta - Ditjen Badilmiltun. Selasa 13 Juni 2017, bertempat di Ruang Rapat Besar Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jl. Ahmad Yani Kav. 58 Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat, dilaksanakan kegiatan Evaluasi dan Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) tahun 2017 pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Bapak Dr. Mulyono, S.H., S.Ip., M.H. dan dilanjutkan dengan sambutan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Ibu Jeanny H. V. Hutauruk, S.E., AK., M.M., CA. Kegiatan ini dimoderatori oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Ibu Widiyanti, S.H., M.H. Dalam Kegiatan ini dihadiri oleh 26 (dua puluh enam peserta), diantaranya Para Pejabat Eselon II, Para Perwakilan Pejabat Eselon III dan Eselon IV beserta staff. 

Pada kegiatan Evaluasi dan Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mengundang Bapak Mangaradja Hutagaol, AK., M.M., CA selaku Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum Dan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Lembaga Tinggi Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) beserta Bapak Ady Kusuma selaku staff sebagai narasumber. Dalam paparannya, Bapak Mangaradja Hutagaol, AK., M.M., CA menjelaskan mengenai hubungan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja, dimana tata kerja adalah cara melaksanakan pekerjaan yang seefisien mungkin atas suatu tugas dengan memperhatikan segi tujuan, peralatan, tenaga kerja, waktu, ruang, biaya dan lain sebagainya, sedangkan prosedur kerja adalah rangkaian tata kerja yang berurutan, tahapan yang secara jelas menunjukkan jalan, alur, arus (flow) yang harus ditempuh, dari mana kegiatan berawal, kemana atau kepada siapa diteruskan dan kapan atau di mana pekerjaan tersebut selesai, dan sistem kerja adalah rangkaian tata kerja dan prosedur kerja yang kemudian membentuk suatu kebulatan atau pola tertentu dalam pelaksanaan suatu pekerjaan maupun kegiatan. 

Selain itu Bapak Mangaradja Hutagaol, AK., M.M., CA juga menjelaskan mengenai bentuk-bentuk prosedur kerja, antara lain Standar Operational Procedure (SOP) yang merupakan serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai pelaksanaan serangakaian kegiatan, baik administratif maupun teknis, kemudian Pedoman Kerja yang berupa pengaturan pelaksanaan suatu kegiatan secara umum, lalu Petunjuk Pelaksanaan Kerja yang berupa pengaturan lebih lanjut masing-masing pedoman kerja yang lebih spesifik dan terakhir Manual Kerja berupa pengaturan lebih rinci dari petunjuk pelaksanaan kerja. Penyusunan Standar Operational Procedure (SOP) diatur dalam Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012. Adanya Standar Operational Procedure (SOP) memiliki manfaat sebagai berikut : 


  1. Sebagai standarisasi cara yang harus dilakukan dalam penyelesaian pekerjaan; 
  2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin akan terjadi; 
  3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas; 
  4. Membantu pelaksanaan tugas lebih mandiri; 
  5. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas; 
  6. Menciptakan ukuran standar kinerja yang memberikan acuan konkrit; 
  7. Memastikan pelaksanaan tugas dapat berlangsung dalam berbagai situasi; 
  8. Menjamin konsistensi pelayanan baik dari segi mutu, waktu dan tahapan kegiatan; 
  9. Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang diperlukan; 
  10. Memberikan informasi bagi peningkatan kompetensi SDM; 
  11. Memberikan informasi beban tugas yang harus diemban oleh setiap individu; 
  12. Sebagai instrumen yang dapat melindungi pelaksana dari tuntutan hukum; 
  13. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas; 
  14. Membantu penelusuran terhadap kesalahan prosedural yang terjadi; 
  15. Membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam menyusun standar pelayanan.


Disamping pemaparan teoritis mengenai Standar Operational Procedure (SOP), Bapak Mangaradja Hutagaol, AK., M.M., CA juga menjelaskan mengenai prinsip-prinsip penyusunan Standar Operational Procedure (SOP) dan prinsip-prinsip penerapan Standar Operational Procedure (SOP). Kemudian pada sesi selanjutnya,  Bapak Mangaradja Hutagaol, AK., M.M., CA dan Bapak Ady Kusuma memaparkan tentang tips dan tata cara penyusunan Standar Operational Procedure (SOP) sesuai dengan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 yang dikemas dalam bentuk praktik. 

(@x_cisadane)


13 Juni 2017

Permintaan Nama Peserta Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan Tingkat Pusat

Dan Koordinator Wilayah (Korwil) Semester I Tahun 2017 

Berdasarkan surat Keputusan Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : B-133/Bua.3/KU.00/06/2017 Tanggal 13 Juni 2017 Tentang Permintaan Nama Peserta Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan Tingkat Pusat. Dan Nomor : B-132/Bua.3/KU.00/06/2017 Tanggal 13 Juni 2017 Tentang Permintaan Nama Peserta Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan Tingkat Koordinator Wilayah (Korwil). Dengan ini disampaikan surat pemberitahuan mengenai hal tersebut. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : 

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


09 Juni 2017

Pelaksanaan Rekonsiliasi TK UAKPA Bulan Januari s.d. Mei 2017 

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor : S-5108/PB/2017 tanggal 7 Juni 2017 tentang sebagaimana pada pokok surat (terlampir) dengan ini disampaikan kepada seluruh satuan kerja untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan surat Dirjen Perhubungan tersebut di atas serta mempersiapkan Hal-hal yang berkaitan dengan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual Semester I tahun 2017.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/pelaksanaan_rekonsiliasi_tk_uakpa_jan-mei2017.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


07 Juni 2017

Hasil Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I.A)
Dan Pratama Eselon (II.A Dan II.B) Pada Mahkamah Agung Ri Tahun 2017

Rabu 07 Juni 2017, berdasarkan Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Nomor : 07/Pansel/Japati/06/2017 tanggal 07 Juni 2017 tentang Hasil Pelaksanaan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya (Eselon I.a) dan Pratama (Eselon II.a dan II.b) pada Mahkamah Agung RI Tahun 2017. Berdasarkan hasil Seleksi Administrasi, Penulisan Makalah, Assesment Test, Presentasi dan Wawancara, maka Panitia Seleksi dengan ini menyatakan peserta yang dinyatakan lulus seleksi untuk masing-masing jabatan, yang disusun berdasarkan urutan alfabet sebagai berikut. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Keputusan Ketua Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JAPATI) Madya dan Pratama pada Mahkamah Agung RI Tahun 2017 melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/Pengumuman_3_besar_JPT_2017.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)

Hasil Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I.A) Dan Pratama Eselon (Ii.A Dan Ii.B) Pada Mahkamah Agung Ri Tahun 2017


07 Juni 2017

Permintaan Dokumen RKBMN 

Memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 150/PMK.05/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2019, dengan ini diinformasikan terkait RKBMN yang sudah disampaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) maka sesuai arahan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan bahwa dokumen RKBMN harus segera dilengkapi. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/permintaan_dokumen_rkbmn_img-607140921.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


07 Juni 2017

Peringatan Terakhir Pengisian Sirup 

Menunjuk Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksaan Proyek Strategis Nasional, dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 13 tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 362/SEK/HM.02.3/12/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Pengisian Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), berdasarkan data yang ada masih terdapat satker-satker yang belum menginput Rencana Umum Pengadaan ke dalam Aplikasi SIRUP. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/peringatan_pengisian_sirup.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


01 Juni 2017

Himbauan Untuk Tidak Memberikan Cuti Tahunan Sebelum dan Sesudah Cuti Bersama Idul Fitri

Jakarta - Kamis, 1 Juni 2017, berikut disampaikan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 209/SEK/KP.05.02/05/2017 tertanggal 31 Mei 2017 tentang Himbauan Untuk Tidak Memberikan Cuti Tahunan Sebelum dan Sesudah Cuti Bersama Idul Fitri Pemberitahuan Tentang Cuti Bersama Idul Fitri. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/Himbauan_SEKMA_Tentang_Cuti_Bersama.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


31 Mei 2017

Sambutan Presiden RI Dalam Rangka Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2017 

Jakarta-Humas : Dalam rangka upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017, Sekretaris Mahkamah Agung meminta kepada seluruh Ketua atau kepala Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia untuk membacakan Sambutan Presiden RI.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuan beserta Lampiran Sambutan Presiden RI melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/SURAT_DAN_SAMBUTAN_HARI_LAHIR_PANCASILA.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner0.jpg
  • banner01.jpg
  • banner1.jpg
  • banner2.jpg
  • banner3.jpg
  • banner4.png
  • banner5.png
  • banner6.png

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday822
mod_vvisit_counterYesterday2262
mod_vvisit_counterThis week8102
mod_vvisit_counterAll days4820416

We have: 44 guests, 2 bots online
Your IP: 54.92.133.186
 , 
Today: Jun 28, 2017

peraturan-button