1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

31 Agustus 2018

PTWP Pusat Akan Selenggarakan Kongres PTWP XVII 

Pengurus PTWP akan menyelenggarakan kongres PTWP XVII pada 11 September di Hotel Grand Mega, Denpasar Bali. Kongres ini dalam rangka menjalankan amanat AD/ART dan menjalankan amanat Konges PTWP XVI. Pesertra Kongres yang berasal dari pengurus PTWP Daerah terdiri dari satu orang Pembina dan satu orang Pengurus Daerah Bermandat Penuh. Adapun Akomodasi dan Konsumsi peserta kongres ditanggung oleh Pengurus PTWP Pusat. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/01_pp.ptwp_viii_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


30 Agustus 2018

Acara dan Materi Kongres PTWP Pusat 

Sesuai dengan Nomor : Surat 12/SK/PP.PTWP/VIII/2018 perihal Acara dan Materi Kongres Pusat Ketua Umum Pengurus PTWP Pusat, yang akan dilaksanakan di Denpasar pada tanggal 11-12 September 2018, maka dengan ini disampaikan Daftar Acara Penyelenggaraan PTWP Denpasar, dan dengan ini disampaikan juga lampiran suratnya sebagai berikut. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/12_sk_pp.ptwp_viii_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


30 Agustus 2018

Penunjukan Dewan Hakim Kejuaraan Nasional Tenis Beregu Piala Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ke-XVIII 

Sesuai dengan Nomor Surat : 13/SK/PP/PTWP/VIII/2018 mengenai Penunjukan Dewan Hakim Kejuaraan Nasional Tenis Beregu Piala Ketua Mahkamah Agung RI Ke-XVIII tahun 2018 di Denpasar, maka dengan ini kami sampaikan Surat Pemberitahuannya Sebagai Berikut. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/13_sk_pp.ptwp_viii_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


30 Agustus 2018

Implementasi Tugas dan Fungsi Kesekretariatan sebagai Unit Pemberian Dukungan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pokok Lembaga Peradilan 

Merujuk Ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Yang Menyatakan : "Kesekretariatan Peradilan adalah Aparatur Tata Usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan". Maka dalam rangka peningkatan Kinerja Aparatur Peradilan, Khususnya Tenaga Kesekretariatan sebagai pelaksana Unit Pemberian Dukungan terhadap Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Peradilan dalam Proses Menerima, Memeriksa, dan Memutus Perkara, maka perlu disampaikan Surat Pemberitahuan sebagaimana hal dimaksud. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/1132_SEK_KS00_08_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


30 Agustus 2018

Seleksi Casis Diktukba TNI AD t.a. 2019 

Berdasarkan surat dari Panitia Pusat Seleksi Casis Diktukba TNI AD dan Panitia Daerah Jaya-2/Kostrad Nomor : B/3/VIII/2018 perihal Seleksi Casis Diktukba TNI AD T.A.  2019, maka dengan ini disampaikan Pengumumannya. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/b_3_VIII_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


30 Agustus 2018

Seleksi Casis Diktukpa TNI AD t.a. 2019 

Berdasarkan surat dari Panitia Pusat Seleksi Casis Diktukpa TNI AD dan Panitia Daerah Jaya- 2/Kostrad Nomor : B/2/VIII/2018 perihal Seleksi Casis DIktukpa TNI AD T.A.  2019, maka dengan ini disampaikan Pengumumannya. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/b_2_VIII_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


29 Agustus 2018

Seminar Hasil Penelitian : Peran SIPP dalam Mewujudkan Pengadilan Militer yang Modern 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Rabu, 29 Agustus 2018, Bertempat di Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Lantai 10 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58, Cempaka Putih Timur - Jakarta Pusat, diselenggarakan kegiatan Seminar Hasil Penelitian dengan topik Peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dalam Mewujudkan Peradilan Militer yang Modern. Kegiatan Seminar Hasil Penelitian yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung ini menghadirkan Peneliti sekaligus Narasumber, yakni Tumbur Palti D. Hutapea, S.H., M.H. (selaku Koordinator Peneliti), Rita Helina, S.H., L.LM (selaku Peneliti I) dan Dr. Mul Irawan (selaku Peneliti II), tak ketinggalan dalam Kegiatan Seminar ini Panitia menghadirkan Koordinator Tim Asistensi Pembaruan Peradilan Aria Suyudi, S.H., L.LM. 

Kegiatan Seminar Hasil Penelitian yang bertopik Peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dalam Mewujudkan Peradilan Militer yang Modern dihadiri oleh Perwakilan Hakim dari Pengadilan Militer II-08 Jakarta Letnan Kolonel Moch. Rachmat Jaelani S.H., Perwakilan Panitera Muda Pidana dari Pengadilan Militer II-08 Jakarta Letnan Satu Satiman, S.H., Perwakilan Team Development Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom, Jefri Ardianto, S.T., Dwianto Budiman, S.Kom., M.M. 

Dalam paparan hasil penelitian, Para Narasumber menyampaikan reviu Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Peradilan Militer baik dari sisi Kebijakan/Aturan/Regulasi (Non-Teknis) maupun dari sisi fungsionalitas Aplikasi (Teknis Aplikasi). Pada dasarnya, Pengadilan Militer sejak awal mendukung sepenuhnya program dari Mahkamah Agung dalam upaya peningkatan manajemen perkara serta kemudahan masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh informasi perkara. Sebelum tersedianya peralatan/perangkat (tools) dalam mendukung informasi perkara secara elektronik, masyarakat pencari keadilan, masyarakat umum maupun pers/jurnalis harus mendatangi Pengadilan Militer untuk mendapatkan informasi. Namun, hadirnya paket-paket kebijakan, aturan maupun regulasi yang digagas oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia menjadikan sebuah batu loncatan bagi 4 (empat) Lingkungan Peradilan termasuk Lingkungan Peradilan Militer dalam mewujudkan Azas-azas Peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan.

Penerapan paket-paket kebijakan, aturan maupun regulasi yang digagas oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia juga menciptakan revolusi dalam dunia Peradilan dan reformasi pada sektor Yudisial (Judicial Reform), sehingga dunia Peradilan Indonesia menjadi semakin modern. Tidak hanya sebatas itu saja, Administrasi Perkara pada Lingkungan Peradilan Militer juga mengalami transformasi, dari yang semula manual (paper-based) dan kini menjadi digital (elektronik). 

Klik di sini untuk Artikel Selengkapnya


28 Agustus 2018

Pemberitahuan Pemeriksaan dan Permintaan Dokumen Awal

Berkaitan dengan Surat Tugas Anggota III Badan Pemeriksaan Keuangan RI Nomor : 193/ST/V-XVI.1/08/2018 tanggal 21 Agustus 2018 untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan atas Pelayanan Peradilan dan Pengelolaan Sumber Daya tahun anggaran 2017 sampai dengan Semester I tahun anggaran 2018 pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dengan cakupan daerah Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan perihal Pemeriksaan dan Permintaan Dokumen.

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/1143_SEK_KU00_08_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia

(@x_cisadane)


28 Agustus 2018

Pemberitahuan Pemeriksaan dan Permintaan Dokumen 

Sehubungan dengan Surat Tugas Anggota III Badan Pemeriksaan Keuangan RI Nomor : 192/ST/V-XVI.1/08/2018 tanggal 21 Agustus 2018 untuk melakukan Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak, Keuangan Perkara, Uang Titipan Pihak Ketiga dan Belanja tahun anggaran 2017 sampai dengan Semester I tahun anggaran 2018 pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya yang mencakup Wilayah Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan perihal Pemeriksaan dan Permintaan Dokumen.

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/1142_SEK_KU00_08_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


27 Agustus 2018

Launching Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Militer II-09 Bandung 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Pengadilan Militer II-09 Bandung kini memiliki Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sangat bermanfaat bagi Para Pencari Keadilan, Pers/Jurnalis, maupun Masyarakat pada umumnya. Adapun penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer II-09 Bandung sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung R.I. Nomor : 460/DJMT/KEP/8/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer. Peresmian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer II-09 Bandung secara langsung dilakukan oleh Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung, Kolonel Chk Budi Purnomo, S.H., M.H. Eksistensi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bertujuan untuk memberikan pelayanan secara cepat, efektif, tepat, transparan dan akuntabel. Tentunya dengan adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer II-09 Bandung, diharapkan para personil yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dapat bertanggung jawab dan melaksanakan tugas sebagaimana yang telah diatur dalam Standard Operational Procedure (SOP) yang telah ditetapkan. 

Berita ini dikutip dari Situs Resmi Pengadilan Militer II-09 Bandung 

(@x_cisadane)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner0.jpg
  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

Link SIPP Web Peradilan Militer

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Peradilan Militer

Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tingkat Pertama Website SIPP Web
Pengadilan Militer UtamaPengadilan Militer UtamaLihat-
Pengadilan Militer Tinggi I MedanLihat-
Pengadilan Militer Tinggi II JakartaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi III SurabayaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi I Medan
Pengadilan Militer I-01 Banda AcehLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-02 MedanLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-03 PadangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-04 PalembangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-05 PontianakLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-06 BanjarmasinLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-07 BalikpapanLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
Pengadilan Militer II-08 JakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-09 BandungLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-10 SemarangLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-11 YogyakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Pengadilan Militer III-12 SurabayaLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-13 MadiunLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-14 DenpasarLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-15 KupangLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-16 Makassar
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-17 Manado
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-18 Ambon
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Lihat
Lihat


Read more ...

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday326
mod_vvisit_counterYesterday4291
mod_vvisit_counterThis week326
mod_vvisit_counterAll days6850989

We have: 16 guests, 4 bots online
Your IP: 54.158.52.166
 , 
Today: Sep 22, 2018

peraturan-button