1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

22 Oktober 2018

Mengulik Lebih Dalam Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Militer Bagian Timur Indonesia 


Jayapura - ditjenmiltun.net. Pada Hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 Kepala Sub Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Militer Letnan Kolonel Anton Maruli Tambunan, S.H. bersama dengan Perwakilan dari Team Development Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom menyambangi Pengadilan Militer di Bagian Timur Indonesia tepatnya Pengadilan Militer III-19 Jayapura. Pengadilan yang berlokasi di Jl. Samratulangi No. 17 Dok V Atas, Jayapura, Papua merupakan destinasi kedua dalam Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pendampingan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Peradilan Militer tahun 2018. 

Visitasi Tim Monitoring Evaluasi dan Pendampingan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) disambut hangat oleh Kolonel James F. Vandersloot, S.H., M.H. selaku Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura dan Kapten Iskandar, S.H., M.H. selaku Sekretaris Pengadilan Militer III-19 Jayapura. Adapun kegiatan yang bertujuan untuk meninjau langsung penerapan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan juga sebagai wadah sharing knowledge ini berlangsung selama 3 (hari) mulai tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan 19 Oktober 2018. Pada hari pertama, kegiatan diawali dengan pemaparan Overview Perkembangan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Review Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Militer III-19 Jayapura oleh Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom. 

Dalam Paparan yang disampaikan oleh Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom, dijelaskan bahwa eksistensi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) turut andil dalam mewujudkan Peradilan Militer yang modern. Apabila berbicara mengenai Peradilan Militer yang modern, tentunya hal tersebut tidak terlepas dari ikhtiar-ikhtiar Mahkamah Agung dalam mewujudkan Modernisasi Peradilan. Upaya-upaya dalam mewujudkan Modernisasi Peradilan di Lingkungan Peradilan Militer berlandaskan pada Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebagaimana diketahui, banyak sekali upaya-upaya Mahkamah Agung dalam mewujudkan Modernisasi Peradilan contohnya saja berupa implementasi Sistem Administrasi Peradilan (Case Management System) yang efektif dan efisien. Dengan diimplementasikannya Sistem Administrasi Peradilan (Case Management System) yang efektif dan efisien, maka Modernisasi dalam Administrasi dan Manajemen Perkara juga akan terwujud. 

Berkembangnya teknologi secara pesat juga mempengaruhi proses penyelenggaraan peradilan, terbukti dengan dikolaborasikannya dan disinergikannya peranan Teknologi Informasi pada dunia peradilan, maka Proses Peradilan akan berlangsung cepat, murah dan transparan. Pemanfaatan teknologi untuk kepentingan proses penyelenggaraan peradilan dikenal dengan istilah Technology for Justice. Setelah pemaparan materi oleh Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom, kegiatan dilanjutkan dengan Review Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Militer III-19 Jayapura dan juga sharing knowledge yang dipandu oleh Letnan Kolonel Anton Maruli Tambunan, S.H. Pada sesi ini nampak sekali antusiasme dari Para Hakim, Para Panitera Pengganti dan juga Rekan-rekan dari Pegawai Kepaniteraan Pengadilan Militer III-19 Jayapura. Dengan penuh semangat mereka menyampaikan kendala dalam penerapan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). 

Klik di sini untuk Artikel Selengkapnya


20 Oktober 2018

Update Jadwal Penerbangan Peresmian Operasional 85 Pengadilan Baru di Melonguane 

Berikut disampaikan update jadwal penerbangan peresmian operasional 85 Pengadilan Baru di Melonguane. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh files-files berikut : 

  • Manado - Melonguane 
  • Melonguane - Manado 

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia

(@x_cisadane)


19 Oktober 2018

Hasil Seleksi Administrasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Mahkamah Agung RI t.a. 2018

Sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI, dengan Nomor : 2/Pansel-CPNS/MA/10/2018, maka dengan ini kami umumkan Hasil Seleksi Administrasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Mahkamah Agung RI tahun anggaran 2018. Bagi Para Pelamar dipersilahkan untuk membuka Website Panitia Seleksi Nasional (https://sscn.bkn.go.id) untuk dapat mengetahui hasil kelulusan seleksi administrasi dan sekaligus melakukan print out tanda nomor peserta. Jadwal Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) akan diumumkan setelah adanya persetujuan dari Panitia Seleksi Nasional.

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/Pengumuman_hasil_seleksi_CPNS_MA_RI_THN_anggran_2018.pdf 

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


19 Oktober 2018

Hasil Seleksi Administrasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI tahun anggaran 2018 

Sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI, dengan Nomor : 2/Pansel-CPNS/MA/10/2018, maka dengan ini kami umumkan Hasil Seleksi Administrasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Mahkamah Agung RI tahun anggaran 2018. Bagi Para Pelamar dipersilahkan untuk membuka Website Panitia Seleksi Nasional (https://sscn.bkn.go.id) untuk dapat mengetahui hasil kelulusan seleksi administrasi dan sekaligus melakukan print out tanda nomor peserta. Untuk Jadwal Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) akan diumumkan setelah adanya persetujuan dari Panitia Seleksi Nasional. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/2-pansel-cpns-ma_10_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


19 Oktober 2018

Satuan Kerja yang Belum Melakukan Pelaporan e-Monev Bappenas PP No. 39 tahun 2006 

Berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1312/ SEK/OT.01/10/2018 tentang Satuan Kerja yang Belum Melakukan Pelaporan e-Monev Bappenas PP No. 39 Tahun 2006 tanggal 19 Oktober 2018. Dengan ini disampaikan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI dan Lampirannya yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/1312_SEK_OT01_10_2018.pdf 

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


19 Oktober 2018

Pemberitahuan Pemeriksaan dan Permintaan Dokumen Awal 

Berkaitan dengan Surat Tugas Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor : 93/ST/I-IV/108/2018 tanggal 12 Oktober 2018 untuk melaksanakan Pemeriksaan Atas Penilaian Kembali Barang Milik Negara tahun 2017-2018 pada Mahkamah Agung di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan dan Surat Penanggung Jawab BPK Nomor: 176/S/XVI/10/2018 tanggal 15 Oktober 2018 perihal pemberitahuan Pemeriksaan, maka dengan ini Sekretaris Mahkamah Agung, A.S Pudjoharsoyo menginstruksikan kepada Kepala Biro Perlengkapan, Kepala Biro Umum, Sekretaris Kepaniteraan pada Mahkamah Agung, Sekretaris pada Direktorat Jenderal Badilum, Badilag, BadilMilTUN, Badiklat dan Para Sekretaris pada Pengadilan Tingkat Banding dan Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia untuk menyediakan dan memenuhi permintaan Dokumen yang dibutuhkan demi kelancaraan pemeriksaan tersebut. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/Lampiran_Pemberitahuan.pdf.zip

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


18 Oktober 2018

Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 9 tahun 2018 tentang Publikasi Peresmian Operasional Pengadilan Baru 

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 9 Tahun 2018 tentang Publikasi Peresmian Operasional Pengadilan Baru tanggal 18 Oktober 2018, serta menindaklanjuti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 183/KMA/SK/IX/2018 tentang Penetapan Tanggal dan Tempat Peresmian Operasional Pengadilan Baru, dengan ini diinstruksikan kepada seluruh Pengadilan pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan untuk berpartipasi dalam peresmian operasional Pengadilan baru pada tanggal 22 Oktober 2018 bertempat di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara dengan : 

  1. Menyaksikan bersama siaran langsung di kantor pada chanel mahkamahagunglive https://www.youtube.com/channel/UCOtpmZ2yK7_4n07nbRHDJVQ 
  2. Membuat berita pada website Pengadilan masing-masing dan media sosial berdasarkan press release (terlampir)

Berikut ini disampaikan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 9 Tahun 2018 tentang Publikasi Peresmian Operasional Pengadilan Baru dan Lampiran data Pers Release : 

1. Ketua MA Resmikan 85 Pengadilan Baru di Melonguane.

2. Ketua MA Resmikan 85 Pengadilan Baru di Kabupaten Kepulauan Talaud.

3. 85 Pengadilan Baru Bertekad Memberikan Layanan Prima Kepada Masyarakat.

4. 50 Pengadilan Agama dan 3 Mahkamah Syar'iyah Baru Siap Beroperasi dan Melayani Masyarakat. 

Yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Kepala Pengadilan Militer Utama, Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh files-files berikut : 

(@x_cisadane)


18 Oktober 2018

Jadwal Penerbangan Peresmian Operasional 85 Pengadilan Baru di Melonguane 

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 1259/SEK/OT.00/10/2018 tanggal 4 Oktober 2018 tentang Undangan Peresmian 85 Pengadilan Baru di Melonguane, dengan ini diberitahukan beberapa hal sebagai berikut :

  1. Penyesuaian Jadwal Penerbangan 
  2. Pakaian yang Digunakan pada Saat Peresmian adalah Batik Lengan Panjang 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/1301_SEK_OT00_10_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


15 Oktober 2018

Kepatuhan Pelaporan LHKPN 

Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : B/2776/LHK.00.02/10-12/05/2018 tanggal 16 Mei 2018, hal sebagaimana tersebut di atas, dan telah terdaftar pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dengan Nomor Agenda : 0002/BP/A.KPK/V/2018 tanggal 24 Mei 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut : 

  1. Kepada seluruh wajib LHKPN di Lingkungan Unit Kerja Eselon I Mahkamah Agung RI, agar segera melaporkan LHKPN secara online serta mengirimkan Surat Kuasa kepada KPK RI; 
  2. "Promosi, Mutasi, Kenaikan Pangkat, Tunjangan Jabatan, dan Tunjangan Kinerja dapat ditinjau kembali (penundaan/pembatalan) apabila penyelenggara Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya tidak menyampaikan LHKPN sesuai waktu yang ditentukan dan tanpa alasan yang sah" (Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 147/SEK/SK/VIII/2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, lampiran angka II, huruf D).  

Selanjutnya diharapkan agar Saudara menginstruksikan aparatur wajib Lapor LHKPN di unit kerja masing-masing agar segera memenuhi Surat dari Deputi Bidang Pencegahan KPK RI sebagaimana dimaksud. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/1406_BP_eks_8_2018.pdf 

(@x_cisadane)



15 Oktober 2018

Hasil Rapat TPM Panitera Peradilan Militer 

Berdasarkan Hasil Rapat TPM Panitera Peradilan Militer yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2018, diumumkan nama-nama Panitera Peradilan Militer yang mendapatkan promosi/mutasi, sebagai berikut :

Pengumuman Hasil TPM Panitera Peradilan Militer 2018

(Amanda)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner0.jpg
  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

Link SIPP Web Peradilan Militer

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Peradilan Militer

Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tingkat Pertama Website SIPP Web
Pengadilan Militer UtamaPengadilan Militer UtamaLihat-
Pengadilan Militer Tinggi I MedanLihat-
Pengadilan Militer Tinggi II JakartaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi III SurabayaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi I Medan
Pengadilan Militer I-01 Banda AcehLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-02 MedanLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-03 PadangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-04 PalembangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-05 PontianakLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-06 BanjarmasinLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-07 BalikpapanLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
Pengadilan Militer II-08 JakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-09 BandungLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-10 SemarangLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-11 YogyakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Pengadilan Militer III-12 SurabayaLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-13 MadiunLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-14 DenpasarLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-15 KupangLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-16 Makassar
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-17 Manado
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-18 Ambon
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Lihat
Lihat


Read more ...

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1714
mod_vvisit_counterYesterday2946
mod_vvisit_counterThis week6715
mod_vvisit_counterAll days7048707

We have: 57 guests, 1 bots online
Your IP: 54.226.209.201
 , 
Today: Nov 20, 2018

peraturan-button