1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN FIT AND PROPER TEST CALON PIMPINAN PENGADILAN MILITER TINGKAT PERTAMA TIPE A TAHUN 2017

Bersama ini diumumkan hasil Fit And Proper Test Calon Pimpinan Pengadilan Militer Tingkat Pertama Tipe A di lingkungan Peradilan Militer Tahun Anggaran 2017 yang telah dilaksanakan pada tanggal 23-24 Mei 2017 di Gd. Sekretariat Mahkamah Agung R.I., Jl. Jend. A. Yani Kav 58 By Pass Jakarta Pusat. Untuk lebih jelasnya dapat diunduh pada link dibawah ini.

Surat Hasil Fit & Proper Test Calon Pimpinan Pengadilan Militer Tk. Pertama Tipe A


31 Mei 2017

Pengumuman Hasil Fit And Proper Test Calon Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan TUN

Bersama ini diumumkan hasil Fit And Proper Test Calon Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2017 yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2017 di Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Keterangan lebih jelas silakan unduh surat dibawah ini:

* Surat Pengumuman Hasil Fit And Proper Test Calon Wakil Ketua


30 Mei 2017

Focused Group Discussion Pengembangan Aplikasi SIKEP MA RI 














Jakarta - Senin, 29 Mei 2016 bertempat di Kantor Proyek Sustain UNDP Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 12 Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58, Proyek Sustain UNDP menggelar kegiatan Focused Group Discussion (FGD) Pengembangan dan Revitalisasi Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) MA RI. Kegiatan ini sesuai dengan arahan dan persetujuan pihak Mahkamah Agung dalam rencana kerja Proyek EU-UNDP Sustain untuk memberikan dukungan serta asistensi teknis kepada Mahkamah Agung khususnya dalam sektor sumber daya manusia. Kegiatan Focused Group Discussion (FGD) tersebut dibuka oleh Perwakilan Sustain Sektor HRM (SDM) dan dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Drs. Agus Zainal Mutaqien S.H., M.H. Dalam sambutannya, Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung Republik Indonesia menjelaskan secara singkat mengenai penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) sebagai database utama dalam pengelolaan data sumber daya manusia, peran Biro Kepegawaian dalam mengelola tata laksana Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), kemajuan dan kemudahan yang telah dicapai dalam pengelolaan sumber daya manusia melalui implementasi Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), serta apa yang diharapkan dari pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) untuk selanjutnya.

Adapun tujuan dari kegiatan Focused Group Discussion (FGD) ini adalah : 


  1. Untuk mengidentifikasi kebutuhan penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) dalam pengambilan keputusan pada pengelolaan sumber daya manusia; 
  2. Memetakan alur, frekuensi, kendala dalam penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP); 
  3. Menghasilkan draft arsitektur dan rencana pelaksanaan revitalisasi Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) agar dapat berjalan secara berkesinambungan.


Selanjutnya Kepala Bagian Umum Kepegawaian Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI Bapak Jumadi S.H., M.H. memaparkan mengenai penggunaan dan fitur-fitur dalam Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) dan dilanjutkan dengan paparan oleh Consultant IT Sustain mengenai konsep HRMS (Human Resource Management System) atau Sistem Informasi Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang terkini, persyaratan tata kelola serta contoh implementasi di lembaga lain. Kegiatan Focused Group Discussion ini diikuti oleh 36 (tiga puluh enam) orang peserta yang berasal dari seluruh Unit Kerja Eselon I pada Mahkamah Agung RI. Turut hadir dalam diskusi, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Bapak Mayor Jenderal TNI (Purn) Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H., Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Ibu Jeany Hutauruk, S.E., Ak, M.M., Direktur Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Militer Bapak Kolonel Agung Iswanto, S.H., M.H., Direktur Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Bapak Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Kepala Bagian Kepegawaian Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Bapak Mahjum, S.H., M.H., Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom selaku Staff Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (yang juga berkecimpung di dalam Tim Development IT Mahkamah Agung RI). 

Kemudian pada kegiatan Focused Group Discussion (FGD) ini masing-masing Unit Kerja Eselon I pada Mahkamah Agung RI memaparkan alur proses pengambilan keputusan Sumber Daya Manusia pada cakupan (scope) level Direktorat Jenderal serta inventarisir terhadap data-data kepegawaian yang dibutuhkan untuk mendukung pengambilan keputusan dan proyeksi kebutuhan ataupun kemungkinan perubahan kebijakan dalam kurun waktu 3-5 tahun mendatang terkait pengelolaan Sumber Daya Manusia pada masing-masing Unit Kerja Eselon I pada Mahkamah Agung RI. Dalam kegiatan Focused Group Discussion (FGD) ini, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Bapak Mayor Jenderal TNI (Purn) Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H. menyampaikan dukungannya terhadap implementasi pengelolaan sumber daya manusia melalui Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) disertai saran-saran dalam implementasi Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) khususnya dalam hal pengelolaan sumber daya manusia pada lingkungan peradilan militer. Sebagai informasi, hingga saat ini Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) masih belum dapat mengakomodir bisnis proses dalam pengelaan sumber daya manusia yang berasal dari lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bekerja pada Instansi Mahkamah Agung, khususnya pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. 

Tak ketinggalan, pada kegiatan Focused Group Discussion (FGD) ini Direktur Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Militer Bapak Kolonel Agung Iswanto, S.H., M.H. juga memaparkan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berasal dari lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Markas Besar TNI. Selanjutnya dipenghujung kegiatan Focused Group Discussion (FGD) ini, Kepala Bagian Pengembangan Sistem Informatika Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI Bapak Supriyadi Gunawan S.Sos. M.M. memaparkan mengenai peran teknis Bagian Pengembangan/Pemeliharaan IT dalam pengelolaan dan pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) selama ini, kendala teknis, serta mekanisme komunikasi dan penanganan keluhan dalam koordinasinya dengan Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI. 

Kegiatan Focused Group Discussion (FGD) ini ditutup oleh Perwakilan Sustain Sektor HRM (SDM) dengan pembacaan kesimpulan sementara dari hasil paparan permasalahan dan juga diskusi yang dilakukan oleh seluruh Unit Kerja Eselon I yang berada pada Mahkamah Agung RI. 

(@x_cisadane)


26 Mei 2017

Penyelenggaraan Upacara Bendera Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2017 

Jakarta-Humas, Bersama ini diberitahukan bahwa sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, sehubungan dengan hal tersebut maka kepada Para Pimpinan Pengadilan pada 4 (empat) lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia dimohon Menyelenggarakan Upacara Bendera Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2017 pada hari Kamis Tanggal 1 Juni 2017, di lingkungan kerja masing-masing dalam suasana Khidmat, Tertib, dan Sederhana. Berkenaan dengan hal tersebut berikut ini dilampirkan Surat Pemberitahuan, Susunan Acara dan Isi Pidato Hari Lahir Pancasila yang ditujukan Kepada YTH. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuan dan Lampirannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/Upacara_Bendera.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


26 Mei 2017

Permintaan Pengisian Capaian Kinerja Pada

Aplikasi Sistim Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan (Smart)

Tahun 2017 

Jakarta-Humas, Berdasarkan PMK Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-KL, diatur bahwa pengumpulan data realisasi anggaran dan realisasi volume keluaran dilakukan setiap bulan sesuai dengan Realisasi yang telah dicapai yang dapat digunakan sebagai bahan monitoring atas Pelaksanaan RKA-KL pada bulan berjalan.

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


26 Mei 2017

Pemberitahuan Cuti Bersama Dalam Rangka Idul Fitri 1438 H/2017 

Jakarta-Humas, Sehubungan dengan hari libur nasional dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1438 H pada Tanggal 25 s.d 26 Juni 2017, dengan ini diberitahukan bahwa sesuai Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri Nomor 684 tahun 2016, Nomor 302 Tahun 2016 dan Nomor SKB/02/MENPAN-RB/11/2016 tentang Perubahan atas keputusan bersama Meneteri agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 135 Tahun 2016, Nomor SKB 109 Tahun 2016, Nomor 01/SKB/MENPANRB/04/2016 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2017, Maka cuti Bersama dalam rangka Idul Fitri 1438 H jatuh pada tanggal 27,28,29 dan 30 Juni 2017.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuan melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/pemberitahuan_cuti_bersama.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


26 Mei 2017

Penetapan Jam Kerja Selama Bulan Ramadhan Tahun 2017 

Jakarta-Humas, Menunjuk Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : 20 Tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang Penetapan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan, dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan perihal ketentuan jam kerja selama Bulan Suci Ramadhan 1438 H. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuan melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/Penetapan_Jam_Kerja_Bulan_Ramadhan.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


Kegiatan Fit and Proper Test Calon Pimpinan Pengadilan Militer Tipe A dan Calon Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Ditjen Badilmiltun

Pada tanggal 23-24 Mei 2017 Direktorat Jenderal Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara telah menyelenggarakan kegiatan Fit and Proper Test bagi Calon Pimpinan Pengadilan Militer Tipe A dan Calon Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara bertempat di Aula Badan Pengawasan lantai 11 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jl. Jend. A. Yani Kav 58 By pass Cempaka Putih Jakarta Pusat. Peserta terdiri dari 14 orang Hakim Pengadilan Militer dan 8 orang Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang diuji oleh 7 orang penguji diantaranya 5 orang penguji peserta bagi kedua lingkungan peradilan, yaitu Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, H. Suwardi, SH., MH., sebagai Ketua Tim Penguji, kemudian Wakil Ketua Bidang Yudisial, Dr. H.M. Syarifuddin, SH., MH., Dirjen Badilmiltun Dr. Mulyono, SH., S.IP., MH., Ketua Kamar Pembinaan Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, SH., LLM. dan Ka Bawas Nugroho Setiadji, SH., sedangkan penguji khusus untuk lingkungan Pengadilan Militer adalah Ketua Kamar Peradilan Militer, Mayjen TNI (purn) Timur P. Manurung, SH., MM. dan Hakim Agung Dr. Drs. Burhan Dahlan, SH., MH. Untuk penguji khusus dari lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Ketua Kamar Peradilan TUN Dr. H. Supandi, SH., M.Hum dan Hakim Agung Dr. H. Yulius, SH., MH.

Kegiatan diawali dengan pengarahan oleh Ketua Tim Penguji H. Suwardi, SH., MH. kepada para peserta yang dilanjutkan dengan sesi interview oleh para penguji. Dijelaskan bahwa kegiatan Fit and Proper Test ini adalah untuk mencari calon-calon pimpinan bagi Pengadilan Militer Tipe A dan Wakil Ketua Pengadilan TUN tingkat pertama yang kompatibel, mampu menjawab tantangan innovasi dan menterjemahkan kebijakan-kebijakan pimpinan tingkat pusat dengan baik.

Kegiatan berlangsung selama 2 hari ini berjalan dengan lancar kemudian dilanjutkan dengan rapat pleno Tim Penguji yang dilaksanakan di Gedung Mahkamah Agung RI, Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Pusat. Hasil dari rapat pleno diharapkan nantinya menghasilkan calon-calon pimpinan yang eligible dan kompatibel menjawab tantangan-tantangan kemajuan masa mendatang di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. (drm)


24 Mei 2017

Perpanjangan Waktu Penerimaan Seleksi Hakim AD Hoc Tipikor Tahap IX Tahun 2017 

Jakarta-Humas, Rabu 24 Mei 2017. Berdasarkan surat dari Ketua Pansel Penerimaan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Nomor 14 /Pansel/Ad Hoc TPK/V/2017 Tanggal 24 Mei 2017 yang ditujukan kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia. Tentang permohonan Panitia Daerah untuk mengumumkan kembali kepada masyarakat dalam wilayah hukum masing-masing tentang perpanjangan waktu pendaftaran penerimaan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor tersebut. 

Untuk informasi lebih lanjut silahkan mengunduh Surat Pemberitahuan beserta Lampirannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/Surat_Lampiran_Perpanjangan_Penerimaan_Cakim_Ad_Hoc_Tipikor.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


22 Mei 2017

Teguran Untuk Yang Belum Menginput Data e-Monev 

Berdasarkan surat Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor : 100/BUA/OT.01.1/05/2017 perihal Teguran untuk yang belum menginput data e-monev berdasarkan PP No. 39 Tahun 2006.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Lampiran Surat Pengumuman melalui tautan berikut : 

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner0.jpg
  • banner01.jpg
  • banner1.jpg
  • banner2.jpg
  • banner3.jpg
  • banner4.png
  • banner5.png
  • banner6.png

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday844
mod_vvisit_counterYesterday2262
mod_vvisit_counterThis week8124
mod_vvisit_counterAll days4820438

We have: 62 guests, 1 bots online
Your IP: 54.92.133.186
 , 
Today: Jun 28, 2017

peraturan-button