1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

11 Oktober 2019

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara meraih Skor 3,420 dalam Perhitungan Tingkat Maturitas SPIP 


Jakarta-ditjenmiltun.net. SPI (Sistem Pengendalian Intern) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh Pimpinan dan seluruh Pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 pada Bab I Pasal 1 Butir 1. Dalam dunia Pemerintahan dikenal juga SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) yakni sebuah Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 pada Bab I Pasal 1 Butir 2.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 55 Ayat (4) tertulis bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa Pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara khususnya pada Pasal 58 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah secara menyeluruh. 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tersusun atas 5 unsur (5 Area), yakni : 

1. Lingkungan Pengendalian, yang terdiri dari : 

  • Penegakan Integritas dan Etika 
  • Komitmen Terhadap Kompetensi 
  • Kepemimpinan yang Kondusif 
  • Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan 
  • Pendelegesian Wewenang dan Tanggung Jawab 
  • Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Alam

2. Penilaian Risiko, berupa :  

  • Identifikasi Risiko 
  • Analisis Risiko

3. Kegiatan Pengendalian, yaitu :

  • Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah 
  • Pembinaan Sumber Daya Manusia 
  • Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi 
  • Pengendalian Fisik atas Aset 
  • Penetapan dan Reviu Indikator dan Ukuran Kinerja 
  • Pemisahan Fungsi 
  • Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting 
  • Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu 
  • Pembatasan Akses atas Sumber Daya 
  • Akuntabilitas terhadap Sumber Daya 
  • Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern

4. Informasi dan Komunikasi dalam bentuk : 

  • Sarana Komunikasi 
  • Manajemen Sistem Informasi

5. Pemantauan Pengendalian Intern, yang terdiri dari :

  • Pemantauan Berkelanjutan 
  • Evaluasi Terpisah 
  • Tindak Lanjut

Penilaian dan Evaluasi (Assesment) Tingkat Maturitas SPIP pada Mahkamah Agung RI beserta Unit Eselon I di bawahnya telah berakhir pada Jumat, 11 Oktober 2019. Penilaian ini dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dari hasil Assesment oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) secara daring (online) melalui Aplikasi SPIP BPKP (http://spip.bpkp.go.id/spipweb/), Mahkamah Agung RI berhasil meraih Tingkat 3 dalam Maturitas SPIP-nya dengan skor akumulasi akhir sebesar 3,645. Usaha dan kerja keras dari seluruh Unit Eselon I di Bawah Mahkamah Agung RI berhasil membawa Mahkamah Agung RI menggapai Tingkat Terdefinisi (Tingkat 3). Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Aplikasi SPIP BPKP diketahui bahwa Mahkamah Agung RI sudah melaksanakan Praktik Pengendalian Intern dan terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas Pengendalian Intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.

Sebagai Unit Eselon I, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara juga turut andil dalam memberikan sumbangsih nilai Maturitas SPIP pada Mahkamah Agung RI. Sebagai informasi, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara meraih skor akhir 3,420 dalam Maturitas SPIP. Hal ini berarti Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara berada pada status Terdefinisi (Tingkat 3). Nampaknya dokumentasi dalam evaluasi atas Pengendalian Intern memegang peranan penting, hal inilah yang menjadi kekurangan bagi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sekalipun telah melaksanakan praktik Pengendalian Intern.

Penting juga untuk diketahui, berikut ini Tingkatan dalam Maturitas SPIP :

TingkatKeteranganKarakteristik
0Belum AdaInstansi sama sekali belum memiliki kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan praktek‐praktek Pengendalian Intern.
1RintisanAda praktik Pengendalian Intern, namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukann masih bersifat ad‐hoc dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan sehingga kelemahan tidak diidentifikasi.
2BerkembangInstansi telah melaksanakan praktik Pengendalian Intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.
3TerdefinisiInstansi telah melaksanakan praktik Pengendalian Intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas Pengendalian Intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.
4Terkelola dan TerukurInstansi telah menerapkan Pengendalian Internal yang efektif, masing‐masing personel pelaksana kegiatan yang selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan Instansi. Evaluasi formal dan terdokumentasi.
5OptimumInstansi telah menerapkan Pengendalian Intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer.

Lantas, hal apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara? Dari hasil assesment oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), diketahui bahwa unsur Pemantauan Pengendalian Intern masih lemah. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara masih belum memiliki strategi/kebijakan/prosedur dalam pemantauan berkelanjutan (supervisi kegiatan, pembandingan, rekonsiliasi, sidak, dan prosedur lain) untuk meyakinkan bahwa aktivitas pengendalian telah berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Namun kelemahan tersebut dapat diatasi dengan adanya Penetapan dan Reviu Indikator yang merupakan bagian dari Kegiatan Pengendalian dan juga Kepemimpinan yang Kondusif yang merupakan bagian dari Lingkungan Pengendalian. 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara sudah memiliki, mengkomunikasikan, memberlakukan/mengimplementasikan, melakukan pemantauan/evaluasi secara berkala, mengembangkan terus menerus sesuai perubahan yang terjadi, dan ada sarana pemantauan secara otomatis kebijakan/prosedur yang mengatur mengenai penerapan manajemen berbasis kinerja serta pengamanan aset dan informasi, kepada seluruh level pimpinan unit organisasi. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara telah memiliki, mengkomunikasikan, memberlakukan/mengimplementasikan, melakukan pemantauan/evaluasi secara berkala, mengembangkan terus menerus sesuai perubahan yang terjadi, dan ada sarana pemantauan secara otomatis Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan secara formal oleh pimpinan organisasi. 

Sebagai Penutup dari keseluruhan Unit Eselon I pada Mahkamah Agung RI, Skor (Poin) Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara berada pada Peringkat ke-Empat dari Tujuh. Berikut ini disampaikan perolehan hasil akhir (final) poin Skor (Poin) Tingkat Maturitas SPIP pada seluruh Unit Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI : 

  1. Badan Pengawasan (Pilot Project), dengan Skor Akhir : 3,665
  2. Badan Urusan Administrasi (Pilot Project), dengan Skor Akhir : 3,580
  3. Balitbang Diklat Kumdil, dengan Skor Akhir : 3,578 
  4. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN, dengan Skor Akhir : 3,420
  5. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, dengan Skor Akhir : 3,412
  6. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, dengan Skor Akhir : 3,410
  7. Kepaniteraan (Pilot Project), dengan Skor Akhir : 3,291

(@x_cisadane)


11 Oktober 2019

Himbauan Keamanan Terkait Kerentanan pada Beberapa Produk VPN 

Jakarta-ditjenmiltun.netVirtual Private Network (VPN) merupakan salah satu metode yang umum digunakan oleh sebuah organisasi untuk memungkinkan personilnya mengakses jaringan internal organisasi secara aman pada saat tidak berada di tempat kerja/kantor. Umumnya, sebuah organisasi akan memberikan kredensial berupa username dan password yang dapat digunakan oleh personilnya saat akan melakukan akses ke VPN. Kondisi ini secara tidak langsung menimbulkan risiko dimana layanan VPN dari sebuah organisasi harus merupakan layanan yang terkoneksi langsung dengan internet dan bersifat publik atau bisa diakses dari mana saja. 

Pada acara BlackHat USA 2019 Bulan Agustus 2019 lalu, terdapat researcher yang mempublikasikan sejumlah kerentanan kritikal pada produk SSL VPN yang umum digunakan di seluruh dunia, yaitu pada produk VPN yang dibuat oleh Pulse Secure, Palo Alto, dan Fortinet. Pada 28 Agustus 2019, Canadian Centre for Cyber Security mengeluarkan sebuah peringatan akan kemungkinan eksploitasi aktif oleh aktor APT atas kerentanan yang ditemukan pada sejumlah produk SSL VPN tersebut. Imbauan serupa juga kemudian dikeluarkan pada Bulan Oktober 2019 oleh National Cyber Security Centre Inggris dan National Security Agency Amerika Serikat. Eksploitasi dapat dimungkinkan diantaranya karena kerentanan pada produk-produk SSL VPN ini terdokumentasi dengan baik secara terbuka dimana saat ini exploit tersedia di Metasploit Framework dan Github dan teknik eksploitasi tergolong sederhana dan mudah untuk dilakukan. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Pemberitahuan dari BSSN melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/BSSN_Imbauan_Keamanan_Beberapa_Produk_VPN.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) 

(@x_cisadane)


11 Oktober 2019

Daftar Hasil Rapat Promosi/Mutasi Tenaga Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung RI 

Berdasarkan Memorandum dari Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI kepada Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Perihal Permohonan Publikasi Daftar Hasil Rapat Promosi/Mutasi dan Pindah Tugas Tenaga Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya atas nama Agus Mulyadi, S. Sos. dkk sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) orang pada website Mahkamah Agung. 

Berikut ini disampaikan Lampiran Keputusan Hasil Hasil Rapat Promosi/Mutasi dan Pindah Tugas Tenaga Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya yang ditandatangani oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 11 Oktober 2019 yang meliputi Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, dan Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Lampirannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/promosi_mutasi_11Okt2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


11 Oktober 2019

Pengumuman tentang Verifikasi Laporan Triwulan III tahun 2019 

Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1453/SEK/OT.01.2/2019 tanggal 08 Oktober 2019 perihal Verifikasi Laporan Triwulan III t.a. 2019 pada Aplikasi e-Monev Ver.3 Berdasarkan PP 39/2006, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Para Sekretaris Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung, Para Sekretaris Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, Para Sekretaris Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/1453_SEK_OT01_2_10_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


09 Oktober 2019

Penyelesaian Pembayaran Biaya Pindah tahun 2018 

Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1440/SEK/KP.04/10/2019 tanggal 04 Oktober 2019 perihal Penyelesaian Pembayaran Biaya Pindah tahun 2018, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia dan Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di Seluruh Indonesia. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : 

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


09 Oktober 2019

Himbauan Pembuatan Audio Peringatan Perilaku Anti-Gratifikasi 

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korups (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, khususnya pada area Penguatan Pengawasan, maka dengan ini Sekretaris Mahkamah Agung menghimbau kepada Ketua/Kepala Pengadilan agar menginstruksikan jajarannya untuk membuat dalam bentuk audio sebuah peringatan tentang anti gratifikasi (objek pendengar utama yaitu seluruh masyarakat) yang diperdengarkan setiap akan dimulainya persidangan, serta sebuah himbauan tentang penolakan gratifikasi (objek pendengar seluruh aparatur pengadilan) yang diperdengarkan beberapa kali dalam sehari. 

Berikut ini disampaikan Contoh Aplikasi Audio Peringatan Perilaku Anti-Gratifikasi yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Klaten. Aplikasi ini bebas untuk disebarluaskan dan dimodifikasi (disesuaikan dengan Satuan Kerja masing-masing) selama tidak melanggar Hak Cipta. Hak Cipta atas Aplikasi ini milik Pengadilan Negeri Klaten. 

Link Demo Aplikasi : http://pn-klaten.go.id/audiogratifikasi/ 

Petunjuk/Panduan penggunaan Aplikasi : https://www.ditjenmiltun.net/2019/petunjuk_aplikasi_audiogratifikasi.pdf 

Source Code Aplikasi : https://www.ditjenmiltun.net/2019/masteraudiogratifikasi.zip

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Edaran Nomor 17 tahun 2019 melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/Surat_Edaran_Sekretaris_MA_Nomor_17_tahun_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


09 Oktober 2019

Langkah-langkah Strategis untuk Percepatan dan Mencapai Pembangunan Zona Integritas Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia 

Sehubungan dengan telah berakhirnya Desk Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) Pengadilan oleh Tim Penilai Nasional (TPN), serta rencana kunjungan evaluator dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ke Beberapa Pengadilan di Seluruh Indonesia, maka dengan ini diberitahukan langkah-langkah strategis untuk menjadi Perhatian Bapak/Ibu demi kelancaran dan keberhasilan kunjungan dimaksud, yaitu : 

  1. Agar seluruh Calon Unit Kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) mempersiapkan seluruh Aparatur Pengadilan, Dokumen Pendukung Pembangunan Zona Integritas, fasilitas dan sarana gedung kantor sehingga kondisi yang ditampilkan sesuai dengan yang digambarkan Pimpinan Pengadilan pada saat Desk Evaluasi, dan memperhatikan serta menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan oleh masing-masing evaluator.
  2. Agar Pimpinan Pengadilan mempersiapkan diri dengan berusaha memahami substansi dari pembangunan Zona Integritas secara lebih mendalam, memahami peran Pimpinan dan implementasi nyata dari pembangunan Zona Integritas serta capaian Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas pada Unit Kerja yang dipimpin.
  3. Agar Pimpinan Pengadilan mempersiapkan diri dengan mempelajari berbagai layanan Peradilan yang dimiliki, sehingga saat berlangsung kunjungan dari Kementerian PANRB Bapak/Ibu mampu menjelaskan seluruh layanan pada Pengadilan secara lugas, singkat dan komprehensif.
  4. Agar mempersiapkan Para Petugas layanan Peradilan baik dari segi sikap maupun wawasan sehingga mampu menjelaskan dan mempraktekkan layanan Peradilan kepada evaluator Kementerian PANRB.
  5. Sebagai salah satu bentuk komitmen terhadap integritas Pengadilan, perlu dibuat dalam bentuk audio sebuah peringatan tentang anti gratifikasi (objek pendengar utama yaitu seluruh masyarakat) yang diperdengarkan setiap akan dimulainya Persidangan, serta sebuah himbauan tentang penolakan gratifikasi (objek pendengar seluruh Aparatur Pengadilan) yang diperdengarkan beberapa kali dalam sehari.

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 16 tahun 2019 melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/Surat_Edaran_Sekretaris_MA_Nomor_16_tahun_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


08 Oktober 2019

Penyusunan Pelaporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Triwulan III tahun 2019 

Berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1439/SEK/KU.00/10/2019 tanggal 04 Oktober 2019 tentang Penyusunan Pelaporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Triwulan III tahun 2019, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, Para Sekretaris Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI, Para Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung RI, Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding di Seluruh Indonesia dan Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/1439_SEK_KU00_10_2019.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


08 Oktober 2019

Himbauan Celah Keamanan pada WhatsApp yang Dapat Dieksploitasi melalui Pengiriman File Attachment berupa File GIF Berbahaya 

Jakarta-ditjenmiltun.net. Pada tanggal 02 Oktober 2019, Facebook telah merilisi celah keamanan (kerentanan) pada Aplikasi Whatsapp yang memungkinkan penyerang untuk melakukan Remote Code Execution (RCE). Celah keamanan ini memungkinan penyerang untuk mengambil informasi mengenai sesi percakapan pengguna, file dan pesan hanya dengan mengirimkan file GIF berbahaya ke target akun Whatsapp. 

Celah kemanan ini dirilis oleh Facebook dalam halaman resminya dengan kode CVE-2019-11932 atau yang umum dikenal sebagai celah kemanan "double-free" bug pada Whatsapp. Selain itu periset keamanan siber dengan nama samara Awakened telah merilis kode eksploit dari celah keamanan ini dimana eksploit ini bekerja dengan baik hingga pada Whatsapp versi 2.19.230 dan pada sistem Operasi Android 8.1 dan 9.0, namun tidak bekerja untuk versi Android 8.0 dan kebawah. Pada Android versi 8.0 dan sebelumnya celah keamanan ini tetap dapat dieksploitasi. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Pemberitahuan dari BSSN melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/BSSN_Himbauan_Celah_Whatsapp.pdf

Artikel ini dikutip dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) 

(@x_cisadane)


04 Oktober 2019

Survey Online dalam Rangka Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK) Pelatihan di Bidang Manajemen dan Kepemimpinan 

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bidang Manajemen dan Kepemimpinan (Pusdiklat Menpim) Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI melakukan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK) untuk Pelatihan-pelatihan di Bidang Manajemen dan Kepemimpinan dalam bentuk Survey. Adapun batas akhir pengisian Survey tanggal 31 Oktober 2019. Untuk Kontak Person, silahkan Hubungi (Benny Purwanto 081310726732). 

Adapun Kebutuhan Pelatihan Bidang Manajemen yang dapat dipilih dalam Survey ialah, sebagai berikut : 

  1. Administrasi Kesekretariatan Modern 
  2. Perencanaan dan Penganggaran Pengadilan 
  3. Kebendaharaan 
  4. Procurement Essential & Contract Management Training 
  5. Arsip Digital 
  6. Strategic Perform Management System (Renstra, Renja, SAKIP) 
  7. Language Skills Development 
  8. Bina Damai (Social Cultural Reconsiliation Management
  9. Legal Drafting 
  10. Public Services Reform Management 
  11. Revolusi Mental 
  12. Manajemen Keuangan Berbasis Akrual 
  13. Capacity Building 
  14. Integrated Human Resource Management 
  15. Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi 
  16. Pelatihan Manajemen Kehumasan/PR 
  17. Pelatihan Persiapan Purna Bakti 
  18. Training of Trainer (TOT) tematik 
  19. Training of Fasilitator (TOF) tematik 
  20. Management of Training (MOT) 
  21. Training of Course (TOC)

Sedangkan Kebutuhan Pelatihan Bidang Manajemen yang dapat dipilih dalam Survey ialah, sebagai berikut : 

  1. Pelatihan Kepemimpinan Nasional I 
  2. Pelatihan Kepemiminan Nasional II 
  3. Pelatihan Kepemimpinan Administrator 
  4. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 
  5. Pelatihan Dasar CPNS 
  6. Reform Leader Academy (RLA) 
  7. Pelatihan Kepemimpinan Umum Bagi Pimpinan Pengadilan 
  8. How to Be an Innovative Mentor
  9. How to Be an Innovative Coach 
  10. Communication Skils 
  11. Innovative Corporate Culture 
  12. Self Development 
  13. Peningkatan Integritas di Tempat Kerja 
  14. Decision Making Risk 
  15. Public Speaking

Pengisian Survey dilakukan secara daring (online) melalui tautan berikut : http://bit.ly/akpkmenpim2020

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan

(@x_cisadane)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg
  • Banner 6.jpeg
  • Banner 7.jpeg
  • Banner 8.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

Link SIPP Web Peradilan Militer

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Peradilan Militer

Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tingkat Pertama Website SIPP Web
Pengadilan Militer UtamaPengadilan Militer UtamaLihat-
Pengadilan Militer Tinggi I MedanLihat-
Pengadilan Militer Tinggi II JakartaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi III SurabayaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi I Medan
Pengadilan Militer I-01 Banda AcehLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-02 MedanLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-03 PadangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-04 PalembangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-05 PontianakLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-06 BanjarmasinLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-07 BalikpapanLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
Pengadilan Militer II-08 JakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-09 BandungLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-10 SemarangLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-11 YogyakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Pengadilan Militer III-12 SurabayaLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-13 MadiunLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-14 DenpasarLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-15 KupangLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-16 Makassar
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-17 Manado
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-18 Ambon
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Lihat
Lihat


Read more ...

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday665
mod_vvisit_counterYesterday4870
mod_vvisit_counterThis week22676
mod_vvisit_counterAll days8230367

We have: 44 guests, 1 bots online
Your IP: 100.25.43.188
 , 
Today: Nov 15, 2019

peraturan-button