1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

27 April 2018

PEMANGGILAN PESERTA FIT AND PROPER TEST

Kami sampaikan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkaman Agung RI Nomor : 587/Djmt/B/4/2018 bahwa Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI akan melaksanakan Kegiatan Fit and Proper Test Calon Asisten Hakim Agung / Panitera Pengganti pada mahkamah Agung RI, Panitera dan Panitera Muda pada Pengadilan Tingkat Pertama yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 s.d 4 Mei 2018. Kegiatan akan dilaksanakan di Hotel Horizon Ultima Bekasi Jl. K.H. Noer Ali, Kayu Ringin Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat 17148.

Berikut Surat Pemanggilan Peserta dan Daftar Nama Peserta yang mengikuti kegiatan :

Link Unduh : Surat Pemanggilan Peserta Kegiatan Fit and Proper Test

Contact Person yang dapat dihubungi :

  1. H. Muhammad Syahbudin, S.H.,M.H. (087777888133)
  2. Teguh Achmadi, S.E.,M.M. (081905606969)

@mamang_hajime



26 April 2018

Hakim Agung Sunarto Terpilih Menjadi Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial 


Mahkamah Agung RI sukses menyelenggarakan sidang Paripurna Khusus dalam rangka pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial pada Kamis 26 April 2018 di ruang Kusumah Atmadja, Lt. 14 Gedung Mahkamah Agung RI, Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13. Pemilihan yang dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia dan terbuka untuk umum ini dibuka langsung pukul 10.00 WIB oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. DR. Hatta Ali, S.H., M.H., sementara untuk pelaksanaan sidang Paripurna Khusus ini diketuai oleh Sekretaris MA RI, Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Hasil sidang memutuskan Dr. Sunarto, S.H., M.H., resmi terpilih menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial. Dr. Sunarto, S.H., M.H., meraih 24 (dua puluh empat) suara unggul 3 (tiga) suara dari pesaingnya Hakim Agung Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., yang meraih 21 (dua puluh satu) suara, sementara satu suara dinyatakan tidak sah. Satu suara yang tidak sah tersebut berisi nama Hakim Agung Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM., yang bukan merupakan calon dengan perolehan suara terbanyak dalam voting putaran pertama. Pemilihan ini dilakukan setelah Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial sebelumnya, Suwardi, S.H., M.H., memasuki masa pensiun pada 1 Juni 2017 lalu. 1 Hari sebelum digelar pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, Mahkamah Agung melakukan konferensi pers. Adapun pemilihan ini baru digelar sekarang karena adanya isu revisi RUU Jabatan Hakim mengenai Jumlah Wakil Ketua Bidang Non-yudisial. "Mengapa tidak langsung diisi karena ada informasi akan ada revisi UU yang ada perbaikan-perbaikan, antara lain nanti menurut UU yang baru adalah Wakil Ketua ini ada 2, tetapi sampai hari ini tentang ini tidak ada perubahan", ujar Kabiro Hukum dan Humas MA RI, Dr. Abdullah, S.H., M.S., dalam Konferensi Pers yang dihelat pada Hari Rabu 25 April 2018.

Berdasarkan ketentuan SK KMA Nomor 78 tahun 2018, Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial dipilih melalui proses voting dari dan oleh Hakim Agung, yang saat ini berjumlah 48 (empat puluh delapan) orang. Keseluruhan Hakim Agung tersebut memiliki hak untuk memilih dan dipilih menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, hal ini diatur berdasarkan UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 5 tahun 2004, dan terakhir UU RI No. 3 tahun 2009 yang menetapkan bahwa Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung. 

Pada pemilihan hari ini terdapat dua Hakim Agung yang berhalangan hadir (satu orang sakit dan satu orang sedang melaksanakan umrah). Namun ketidakhadiran dua orang Hakim Agung tersebut tidak membatalkan proses pemilihan, karena proses pemilihan dinyatakan sah bila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Hakim Agung yang ada pada Mahkamah Agung RI. 

Pada putaran pertama terdapat Sembilan calon Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial terpilih, berikut hasil rekapitulasinya : 

  1. Dr. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. sebanyak 1 suara  
  2. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. sebanyak 6 suara 
  3. Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M. sebanyak 8 suara  
  4. Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H sebanyak 9 suara 
  5. Dr. H. Sunarto, S.H., M.Hum. sebanyak 13 suara 
  6. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. sebanyak 3 suara 
  7. Soltoni Mohdally, S.H., M.H. sebanyak 1 suara 
  8. Dr.H. Suhadi, S.H., M.H. sebanyak 4 suara 
  9. Dr. Yulius, S.H., M.H. sebanyak 1 suara 

Karena tidak memenuhi kuorum, Ketua Mahkamah Agung memutuskan dilakukan pemilihan putaran kedua, dengan calon yang mendapat suara terbanyak yaitu Hakim Agung Dr. Sunarto, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.,. Dalam sambutannya, Sunarto mengucapkan terima kasih kepada semua Hakim Agung yang telah memilih baik memilih dirinya maupun memilih Hakim Agung Andi Samsan Nganro. "Saya akan berusaha memantaskan diri dalam hal kemampuan dan pengetahuan. Dan saya akan senantiasa menjaga integritas agar dapat membantu para jajaran pimpinan khususnya Ketua Mahkamah Agung dalam mewujudkan visi Mahkamah Agung yaitu mewujudkan badan peradilan yang agung.", Janji Sunarto. 

Sementara Ketua Mahkamah Agung dalam sambutannya mengatakan selamat kepada pejabat terpilih dan Hatta berharap pejabat tersebut dapat mengemban tugas dan amanah yang dipercayakan kepadanya selama 5 tahun mendatang. "Kami berharap kepada Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial yang baru terpilih dapat bekerja dengan penuh keikhlasan dan bekerja secara cerdas dalam mendukung program-program Mahkamah Agung dalam mewujudkan Badan Peradilan yang Agung.", Harap Hatta.

Sebagai informasi, berdasarkan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP), Sunarto lahir di Sumenep pada 11 April 1959. Sunarto meraih Gelar Sarjana Hukum di Universitas Airlangga Surabaya dengan mengambil konsentrasi Hukum Perdata pada tahun 1984. Dua tahun setelah lulus (1986), Sunarto mengawali karier sebagai Calon Hakim di PN Surabaya dan juga diberikan amanat oleh Ketua Pengadilan setempat (pada masa itu) untuk membantu bidang kepegawaian. Pengabdiannya sebagai Hakim bermula pada tahun 04 Juli 1987 di PN Merauke. Ia bertugas di sana hingga 23 Mei 1992. Dari PN Merauke, Sunarto dipindah ke PN Blora. Ia mengemban tugas di wilayah perbatasan Jawa Tengah-Jawa Timur itu dari tahun 1992 hingga 1998. Setelah itu, pada tahun 1998-2003, Sunarto pindah tempat tugas di PN Pasuruan. Kemudian pada tahun 2001 Sunarto berhasil meraih gelar Pascasarjana Hukum Bisnis pada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 

Karier Sunarto mulai menanjak ketika dipindah ke PN Trenggalek. Pada tahun 2003, ia diangkat menjadi Wakil Ketua PN Trenggalek dan pada tahun yang sama pula, posisinya naik menjadi Ketua PN Trenggalek. Pada tahun 2005 saat usianya menginjak 46 tahun, Sunarto diangkat menjadi Hakim Tinggi dengan penugasan pertama di Pengadilan Tinggi Gorontalo. Tidak sampai dua tahun bertugas di sana, Sunarto ditarik ke Jakarta untuk menjadi Hakim Tinggi pengawas pada Badan Pengawasan MA. Tugas itu diembannya sejak tahun 2006 hingga tahun 2010. Pada tahun 2010 karier Sunarto menanjak lagi, di Badan Pengawasan MA RI, ia diberi amanah menjadi Inspektur Wilayah II. Kemudian, Sunarto berhasil meraih gelar Doktoral Ilmu Hukum pada Universitas Airlangga pada tahun 2012. 

Pada 30 September 2013, Sunarto dilantik Ketua MA Hatta Ali untuk menjadi orang yang paling bertanggung jawab dalam mengawasi perilaku Hakim (Kepala Badan Pengawasan). Sunarto juga sempat ditolak sebanyak 2 kali sebagai Calon Hakim Agung oleh DPR pada tahun 2013-2014. Di tahun 2015, ia pun berhasil menjadi Hakim agung. Tahun 2017 lalu Sunarto dilantik sebagai Ketua Kamar Pengawasan. Di lingkungan Mahkamah Agung, sosok Sunarto yang kini mendapat amanah sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial dikenal sebagai sosok yang religius, berintegritas tinggi dan berpembawaan kalem.

Berita ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan beragam sumber (dengan perubahan seperlunya).

(@x_cisadane)


25 April 2018

Undangan Rapat Paripurna Khusus Mahkamah Agung RI

Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 257/SEK/OT.00/4/2018 tanggal 24 April 2018 tentang Undangan Rapat Paripurna Khusus Mahkamah Agung RI. Berkenaan dengan hal tersebut, maka dengan ini disampaikan undangan tersebut. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Undangan tersebut melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/257_sek_ot00_4_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


24 April 2018

PELAKSANAAN UJIAN DINAS ELEKTRONIK (e-Exam)

Forwarded from www.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 28/Bua.2/Kp.04.1/4/2018. Tanggal 10 April 2018. Tentang Pelaksanaan Ujian Dinas Elektronik (e-Exam) pada Mahkamah Agung RI Tahun 2018.

Daftar nama yang mengikuti Ujian e-Exam di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara:

  1. 197609222009041001, SATIM, DITJEN BADILMILTUN.
  2. 197506252006041001, HERU PAMUNGKAS, PTUN PALANGKARAYA.
  3. 197403152000121001, MOKHAMAD AMIRUDIN, PTUN BANDUNG.
  4. 198002021999032001, HENNY BORU SITUMORANG, PTUN BANDUNG.
  5. 197603152000031003, FAIZAL WAHYUDIN, PTUN BANDUNG.
  6. 196808281992031002, PARULINA SIMARMATA, PTUN BANDUNG.
  7. 196206101983031002, JONI WANTO, PTUN PONTIANAK.
  8. 198804222009041001, YUSTIA APRIYANTO, DILMIL I-06 BANJARMASIN.

Dengan ini disampaikan suratnya sebagai berikut :

@mamang_hajime




23 April 2018

Undangan Bimbingan Teknis (Pelatihan/ToT) Sistem Informasi Penelusuran Perkara Sengketa Proses Pemilihan Umum

Sehubungan akan diselenggarakannya kegiatan Bimbingan Teknis (Pelatihan/ToT) Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara versi 3.2.0-3 khusus untuk penyelesaian perkara Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU), bersama ini Bagian Pengembangan Informatika (Humas - Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung) mengundang Bapak/Ibu, Saudara/Saudari (yang namanya berada dalam lampiran undanganuntuk mengikuti kegiatan tersebut yang akan diselenggarakan pada. 

  • Hari, Tanggal : Rabu - Sabtu (02 - 05 Mei 2018) 
  • Tempat : Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jl. Cikopo Selatan, Gadog, Sukamaju, Megamendung, Bogor - Jawa Barat
  • Acara : Jadwal Terlampir

Demi kelancaran kegiatan tersebut, para peserta (yang namanya berada dalam lampiran undangan) diwajibkan untuk memenuhi requirements peserta sebagai berikut : 

  • Membawa Notebook (laptop) dengan spesifikasi processor minimal Core i3; 
  • Memory (RAM) pada Notebook minimal 4GB; 
  • Pada Notebook yang digunakan, peserta wajib melakukan instalasi Virtualbox (atau aplikasi sejenisnya), kemudian melakukan instalasi Sistem Operasi Linux Centos 7 (tanpa harus GUI Mode). 

Selanjutnya melakukan installasi package-package yang dibutuhkan untuk menjalankan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara misalnya seperti Apache, MariaDB, PHP, LibreOffice.

Selain itu peserta diwajibkan melakukan konfigurasi Sistem Operasi CentOS 7, Apache, MariaDB, PHP dan service soffice (converter).

Dan terakhir, peserta diwajibkan menyalin file-file Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara dari server satuan kerja masing-masing peserta, dan juga merestore/menyalin database Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara dari server satuan kerja masing-masing peserta.

Peserta tidak perlu melakukan konfigurasi jaringan static pada Sistem Operasi Centos 7;

  • Menyalin file sinkronisasi SIPP MA versi terbaru (versi 3.2.0-3) dan juga file sinkronisasi ke SIPP Web ke dalam notebook
  • Pada notebook yang digunakan, peserta wajib melakukan instalasi software-software pendukung, seperti SQLYog, WinSCP/FileZilla, Putty dan Notepad++/Sublimetext/EditPlus;
  • Opsional : Memiliki ethernet port (LAN cable port).

Catatan : 

  1. Dalam praktik kegiatan Bimtek (Pelatihan/ToT) ini Tidak menggunakan XAMPP; 
  2. Panitia dan narasumber tidak mentolerir apabila peserta belum memenuhi requirements saat kegiatan Bimtek (Pelatihan/ToT) berlangsung.

Segala biaya akomodasi peserta dibebankan pada DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung T.A. 2018. Untuk konfirmasi keikutsertaan, kehadiran dan untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi contact person berikut :  

  • Affan Ahmad, S.Kom., S.H. selaku Kepala Sub Bagian Bimbingan Teknis Bagian Pengembangan Sistem Informatika : 081328567462 
  • Ikha Tantri Ariani, S.Sos., M.H selaku Staff Kasubag Bimbingan Teknis Bagian Pengembangan Sistem Informatika : 089688970558

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Undangan beserta Lampiran Jadwal Kegiatan melalui tautan berikut : 

(@x_cisadane)


23 April 2018

HASIL RAPAT PIMPINAN (TPM)

Jakarta - Senin, 23 April 2018. Berikut disampaikan Hasil Rapat Pimpinan (Tim Promosi Mutasi) Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI.

Tautan unduhan : http://www.ditjenmiltun.net/omsteevee/tpm_senin_23_april_2018.pdf


Ditulis oleh STM 22 April 2018

BIMBINGAN TEKNIS PEMBERKASAN PERKARA TATA USAHA NEGARA TAHUN 2018


Batam - Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara Kembali mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis Pemberkasan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara, Hak Uji Materiil dan Sengketa Pajak bagi Panitera Muda Perkara Peradilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Pajak seluruh Indonesia. Kegiatan dilaksanakan tanggal 18 s/d 20 April 2018 di Hotel Nagoya Hill Batam.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Dr. Mulyono, SH.,S.IP., MH. Dalam sambutannya Dr. Mulyono, SH.,S.IP., MH menekankan bahwa ketatalaksanaan merupakan salah satu area  perubahan dalam reformasi birokrasi yaitu untuk mewujudkan system, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai denan prinsip-prinsip good government. Selain itu kemajuan teknologi dan informasi juga menjadi pendorong untuk malakukan perubahan ketatalaksanaan yang berorientasi pada system yang berbasis komputerisasi sehingga lebih mudah untuk diakses. Upaya untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas merupakan kewajiban seluruh aparatur peradilan untuk memahami dan bekerja sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur sebagai pedoman bagi para aparatur peradilan dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan demikian dapat dihindarkan tumpang tindih tanggung jawab dan kesalahan prosedur serta menguragi kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugas. Dengan demikian penyelesain perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan dapat tercapai. Selaian itu dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses minutasi berkas perkara serta menunjang pelaksanaan transparansi dan akuntanbilitas serta pelayanan publik pada Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya maka dipandang perlu untuk menata pemanfaatan kemajuan teknologi dan informasi sebagai sarana dalam meningkatkan kualitas maupun kuantitas suatu pelayanan publik dan mempermudah untuk mendapatkan informasi serta menjadikannya sebagai bagian dari prosedur tetap dalam penanganan perkara sehingga upaya penyempurnaan terus menerus yang dilakukan oleh lembaga peradilan bisa dapat terwujud. Dr. Mulyono, SH.,S.IP., MH juga berharap dengan diadakannya kegiatan bimbingan teknis ini maka berkas perkara yang dikirim ke Mahkamah Agung lengkap tidak lagi ada kekurangan sehingga dapat penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan dapat tercapai.

Seperti pada kegiatan bimbingan teknis sebelumnya, Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara selaku penyelenggara kegiatan yang diwakili oleh Sekretaris Ditjen Badilmiltun Jeanny H. V. Hutauruk, SE., AK. MM memberikan apresiasi kepada PTUN maupun PT.TUN  yang selama ini dinilai bagus kinerjanya dalam proses pemberkasan sampai dengan pengajuan perkara ke Mahkamah Agung. Diharapkan dengan apresiasi ini  menjadi pemicu bagi peserta yang lain untuk lebih meningkatkan kinerjanya.    

Dalam Kesempatan itu juga diberikan pembekalan materi yang terkait dengan pemberkasan perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali  Tata Usaha Negara, Hak Uji Materiil dan Sengketa Pajak dari para narasumber diantaranya Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara H. Ashadi, SH, Hakim Yustisial pada kepaniteraan Mahkamah Agung Asep Nursobah, S.Ag., MH serta Kepala Subdirektorat Akuisisi Arsip II Drs. Hilman Rosmana, M.Hum dengan dimoderatori oleh Priyono Anggraito, SH., MH Kasubdit Perkara PK Tata Usaha Negara. Para peserta yang terdiri dari Panitera Muda Perkara Peradilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Pajak serta beberapa staf pelaksana tampak antusias mengikuti materi yang dipaparkan oleh para narasumber. Hal itu terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan para peserta kepada narasumber. Kegiatan ditutup secara resmi oleh Sekretaris Ditjen Badilmiltun Jeanny H. V. Hutauruk, SE., AK. MM. (stm)

FOTO KEGIATAN


KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PANITERA DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER T.A 2018 DI SURABAYA


 

 

Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer menyelenggarakan Bimbingan Teknis Panitera di Lingkungan Peradilan Militer pada tanggal 11 sd 13 April 2018 dengan tema ”Melalui Bimtek Kita Tingkatkan Kompetensi Panitera Militer Menuju Peradilan Militer Yang Agung. Bimtek yang diadakan di Java Paragon Hotel Surabaya ini diikuti oleh 32 peserta yang terdiri dari Panitera, Panitera Pengganti, Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda Pidana di Lingkungan Peradilan Militer se-Indonesia.

Bimtek ini dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H.  Dalam pidato pembukaannya, Dirjen menyampaikan bahwa Pembinaan Teknis Panitera merupakan salah satu upaya Mahkamah Agung untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional di lingkungan Peradilan. Maksud dan tujuan dari Bimtek ini adalah untuk memberi pengetahuan kepada para Panitera Militer tentang perkembangan di lingkungan Peradilan. Selain itu, juga untuk meningkatkan kemampuan para Panitera Militer dalam teknik pembuatan Berita Acara Sidang dan  Produk-Produk Kepaniteraan, sehingga dapat menjadi Panitera yang profesional.

Saat ini masih ditemukan adanya kesalahan maupun keterlambatan   admnistrsi di bidang kepaniteraan, hal ini  disebabkan karena manajemen yang kurang baik, mulai dari perencanaan sampai kepada implementasi dan pengawasan di lapangan, demikian pula adanya kesalahan-kesalahan yang bersifat non teknis yang justru bersumber dari aspek mentalitas individu. Oleh sebab itu, bimtek yang akan dilaksanakan ini diberikan kepada para Panitera Militer, baik Panitera Militer pada lingkungan Peradilan Militer tingkat banding maupun pada tingkat pertama dengan harapan agar penyelenggaraan kegiatan bimtek ini dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan Panitera Militer dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga dapat terwujud  peradilan yang berwibawa, mandiri dan dihargai. Selain itu juga untuk membangun mentalitas Panitera Militer agar  dapat menjaga kehormatan dan keluhuran martabat sebagai Panitera Militer sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima dan adil kepada masyarakat pencari keadilan.

Materi-materi serta narasumber dalam kegiatan bimtek Panitera Militer tahun 2018 :

1.  Teknik Pembuatan BAS dan produk-produk kepaniteraan dengan narasumber Brigjen TNI (purn) Anthon R. Saragih, S.H., M.H., Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta;

2.  Pedoman Penyusunan Putusan di lingkungan Peradilan Militer menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) dengan Narasumber Dr. Ninuk Lustyantie, M.Pd., Pengajar Program Studi Pendidikan Bahasa pada Universitas Negeri Jakarta.

3.  Kode Etik Panitera dengan Narasumber H. Tavip Dwiyatmiko, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Penyajian materi secara menarik dan adanya diskusi yang komunikatif antara narasumber dengan peserta menjadikan Bimtek ini berlangsung baik, terbukti dengan antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan Bimtek ini dan disepakatinya beberapa point rumusan hasil Bimtek serta diperoleh 3 (tiga) orang Peserta terbaik yang dinilai dari penilaian Pre Test, Post Test serta keaktifan bertanya dalam proses kegiatan Bimtek.

Selanjutnya Penutupan Bimtek dilakukan oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer Bapak Brigadir Jendera TNI Agung Iswanto, S.H., M.H. (drm)


19 April 2018

Pengumuman Tentang Jadwal dan Pengisian Formulir Pelaksanaan Assesment Test Seleksi Terbuka Pengisian Japati Pratama MA RI Tahun 2018 

Senin 16 April 2018, berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 04/Pansel/Japati/04/2018 tanggal 18 April 2018 tentang Pengumuman Jadwal Dan Pengisian Formulir Pelaksanaan Assesment Test Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JAPATI) Pratama pada Mahkamah Agung RI Tahun 2018 dan berdasarkan Pengumuman Nomor : 03/Pansel/Japati/04/2018 tanggal 16 April 2018 tentang tanggal Pelaksanaan Assesment Test Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JAPATI) Mahkamah Agung RI Tahun 2018. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh file-file di bawah ini : 

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


19 April 2018

Pelaksanaan Ujian Dinas Elektronik (e-Exam) pada Mahkamah Agung RI Tahun 2018 

Berdasarkan Surat Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 28/Bua.2/Kp.04.1/4/2018 tanggal 10 April 2018 tentang Pelaksanaan Ujian Dinas Elektronik (E-Exam) pada Mahkamah Agung RI tahun 2018, maka dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Para Sekretaris Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI, Para Kepala Biro di lingkungan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/pelaksanaan_ujian_dinas_elektronik2018_e-exam).pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1007
mod_vvisit_counterYesterday1547
mod_vvisit_counterThis week13236
mod_vvisit_counterAll days6576571

We have: 25 guests, 2 bots online
Your IP: 54.166.212.152
 , 
Today: Mei 25, 2018

peraturan-button