1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

04 Juli 2018

Pelaksanaan Kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu PTUN Surabaya Hari Ketiga 


Surabaya - ditjenmiltun.net. Dipenghujung perhelatan Kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, tepatnya pada Hari Ketiga, Rabu 04 Juli 2018, Ruang Sidang Utama yang biasanya kondusif kini berubah menjadi gegap gempita. Bukan tanpa alasan, pasalnya seluruh Personil Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menantikan hasil jerih payah, ikhtiar, usaha, daya, upaya, kerja keras dan perjuangan mereka dalam mensukseskan Pelaksanaan Kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu. Sebelum hasil tersebut didengungkan dihadapan seluruh Personil Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, terlebih dahulu dilaksanakan closing ceremony (taklimat akhir) Penutupan Pelaksanaan Kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu. 

Decak penasaran nan-penuh rasa was-was menyelimuti para Personil Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yaitu Para Personel Tenaga Teknis (Hakim, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Juru Sita Pengganti), Para Pejabat Eselon, Para Pejabat Fungsional dan rekan-rekan staf, Ya! Hal tersebut sepintas nampak dari raut wajah mereka yang hadir dalam closing ceremony (taklimat akhir). Taklimat Akhir dibuka dengan pengantar oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Haposan Sirait, S.H., M.H. dan dilanjutkan dengan penyampaian hasil evaluasi (penilaian) kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu oleh Direktur Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara untuk Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. 

Rasa was-was dan khawatir yang menyelimuti para Personil Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sirna sudah, pasalnya semua hasil jerih payah, ikhtiar, usaha, daya, upaya, kerja keras dan perjuangan mereka terbayar dengan hasil Penilaian Akreditasi yang SANGAT BAIKGegap gempita dan gemuruh tepuk tangan menghiasi suasana Ruang Sidang Utama saat pembacaan hasil evaluasi (penilaian) kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu. Tersirat ekspresi kepuasan dan kebanggaan bagi seluruh insan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya atas perolehan nilai yang SANGAT BAIKBagaimana bisa? Dengan komitmen dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Mula Haposan Sirait, S.H., M.H. yang dibuktikan dengan tanggung-jawab, keseriusan, kesungguhan, keteguhan, semangat dan kerjasama yang solid di kalangan Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, maka tidak heran jika Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya layak mendapat predikat yang SANGAT BAIK dalam menyelenggarakan Pelayanan Peradilan yang Prima. 

Setelah penyampaian hasil penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu, kemudian kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman, penyampaian temuan yang wajib diperbaiki dan pembinaan singkat oleh Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. (selaku Direktur Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara). Tim Pelaksana Kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu mengucapkan selamat dan sukses untuk Pengadilan Tata Usaha Negara SURABAYA yang telah diakreditasi dengan PREDIKAT SANGAT BAIKTetap semangat!

(@x_cisadane)


04 Juli 2018

Penyajian Laporan Keuangan Perkara dan Uang Titipan Pihak Ketiga Lainnya 

Berkaitan dengan adanya kewajiban pengungkapan pengelolaan keuangan perkara dan uang titipan pihak ketiga lainnya dalam Laporan Keuangan Mahkamah Agung Semester I tahun 2018, dengan ini Sekretaris Mahkamah Agung, A.S Pudjoharsoyo meminta kepada Panitera Mahkamah Agung, Dirjen Badilum, Dirjen Badilag, dan Dirjen Badilmiltun untuk menyajikan Laporan Keuangan Perkara dan Uang Titipan Pihak Ketiga per 30 Juni 2018 pada Laporan Keuangan Eselon I Semester I tahun 2018. Laporan tersebut paling lambat diterima oleh Panitera Mahkamah Agung pada 17 Juli 2018

Laporan ini bertujuan untuk mewujudkan Laporan Keuangan yang berkualitas dan handal, bebas dari kekurangan penyajian, serta dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/349_SEK_KU00_06_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


03 Juli 2018

Komitmen dan Semangat Pelayanan Prima Pengadilan 

Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu PTUN Surabaya (Hari Kedua) 


Surabaya - ditjenmiltun.net. Masih dalam gejolak semangat pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, nampak terlihat keseriusan dan kerjasama antar seluruh personil Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Bagaimana tidak? Hiruk-pikuk menghiasi susana pagi hari di kala itu. Rupanya, seluruh personil Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak main-main dengan Pelaksanaan Kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu yang sedang berlangsung saat itu. Pada hari kedua, tim melakukan penelusuran dan peninjauan evidence dari Area I hingga Area VII. 

Pada Area I, assessor menilai sisi kebijakan pimpinan pengadilan, kecepatan dan ketepatan reaksi pimpinan dalam menyelesaikan permasalahan serta penguasaan terhadap kinerja Sumber Daya Manusia dan inisiatif pembaruan (inovasi) pada satuan kerjanya. Assessor juga memastikan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memiliki suatu rencana kegiatan pengawasan, analisa dan pengukuran sistem manajemen mutu. Kemudian assessor juga meninjau Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk memastikan apakah nilai-nilai pengadilan, target dan rencananya sudah selaras dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan (Blue Print) Mahkamah Agung RI. Berikutnya, assessor mengkaji Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan, Pakta Integritas, Rencana Kerja dan LKJiP Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sesuai dengan amanat Reformasi Birokrasi.

Kemudian pada Area II, assessor melaksanakan penilaian pada aspek pelaksanaan administrasi perkara di tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Pemberkasan kasasi dan peninjauan kembali, pengawasan eksekusi, register perkara, laporan perkara dan kerasipan perkara serta tidak luput juga keuangan perkara menjadi subyek penilaian oleh assessorBerikutnya pada Area III, assessor menelisik infrastruktur dan fasilitas yang tersedia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya apakah telah sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI. Seluruh sarana dan prasarana pengadilan, mulai dari tempat parkir, toilet, tata ruang pengadilan, meja informasi, meja pengaduan, mushalla, taman serta tools-tools pendukung yang berkaitan dengan informasi di bidang perkara tidak luput dari penilaian assessor.  

Selanjutnya Area IV, assessor mengevaluasi implementasi dan pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan juga infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi. Lalu pada Area V, assessor melakukan pengujian wawasan dan pengetahuan kepada petugas meja informasi dan meja pengaduan seputar SK KMA 1-144/KMA/SK/I/2011 dan juga Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 j.o. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, disamping juga sarana prasarana pendukungnya. Beralih ke Area VI, assessor melakukan evaluasi terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Biaya Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Area VI membahas perihal Laporan dan Administrasi Pengelolaan Hak-hak Kepaniteraan dalam kaitannya dengan Biaya Perkara di Pengadilan. Dan terakhir Area VII, assessor mengupas tuntas perihal pelaksanaan kebijakan Mahkamah Agung RI yang tertuang di dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Adapun susun assessor dalam Pelaksanaan Kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, adalah sebagai berikut : 

  1. Area I : Management Kepemimpinan dan Sumber Daya Manusia (Assessor : Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.
  2. Area II : Pola Bindalmin dan SOP Penyelesaian Perkara (Assessor : Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.) 
  3. Area III : Sarana dan Prasaran Pengadilan (Assessor : Dwi Maria Puspitasari, S.Kom., M.M.) 
  4. Area IV : Aplikasi Sistem Informasi Penulusran Perkara (SIPP) dan Aplikasi IT Berbasis lainnya (Assessor : Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom) 
  5. Area V : Pedoman Pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan (Assessor : Dwi Maria Puspitasari, S.Kom., M.M.
  6. Area VI : PNBP dan Biaya Proses Penyelesaian Perkara (Assessor : Enrico Simanjuntak, S.H., M.H.) 
  7. Area VII : Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak mampu (Assessor : Enrico Simanjuntak, S.H., M.H.)

Lantas, Bagaimana hasilnya? Dengan komitmen dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Mula Haposan Sirait, S.H., M.H. yang dibuktikan dengan tanggung-jawab, keseriusan, kesungguhan, keteguhan, semangat dan kerjasama yang solid di kalangan Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, maka tidak heran jika Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya layak mendapat predikat yang sangat baik dalam menyelenggarakan Pelayanan Peradilan yang Prima. Semoga semangat Pelayanan Prima Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tak lekas padam seiring berjalannya waktu. 

(@x_cisadane)


03 Juli 2018

Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Triwulan I tahun 2018 dan Peluncuran Integritas IKPA dan OM SPAN 

Menindaklanjuti Surat dari Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor : S-4454/PB/2018 tanggal 24 Mei 2018 tentang Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kemeterian/Negara/Lembaga Triwulan I tahun 2018 dan Peluncuran Integritas IKPA dan Aplikasi Om Span, dalam rangka mewujudkan pelaksanaan APBN yang efektif, efesien dan akuntabel sesuai prinsip-prinsip dan tata kelola keuangan yang baik. 

Dengan ini disampaikan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 371/SEK/KU.01/07/2018 tanggal 02 Juli 2018 perihal Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kemeterian/Negara/Lembaga Triwulan I tahun 2018 dan Peluncuran Integritas IKPA dan Om Span yang ditujukan Kepada Sekretaris Kepaniteraan, Para Sekretaris Direktorat Jenderal, Para Sekretaris Badan, Para Kepala Biro di lingkungan Badan Urusan Administrasi, Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding, Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia. 

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/371_sek_ku01_07_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


02 Juli 2018

Menilik Sekilas Semangat Akreditasi Penjaminan Mutu di Kota Pahlawan 

Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu PTUN Surabaya (Hari Pertama) 


Surabaya - ditjenmiltun.net. Masih dalam gelora Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Tata Usaha Negara, kali ini Tim Akreditasi Penjaminan Mutu (TAPM) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang dikomandoi langsung oleh Direktur Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara menyambangi Kota Pahlawan (julukan untuk Kota Surabaya). Berlokasi tidak jauh dari Bandara Juanda Kota Surabaya, berdiri sebuah bangunan kokoh yang berdampingan dengan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, ya itulah Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 333/Djmt/Kep/5/2018 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Akreditasi di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, diketahui bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya merupakan 1 (satu) dari 9 (sembilan) satuan kerja yang menjadi destinasi dalam penyelenggaraan kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. 

Pelaksanaan kegiatan akreditasi penjaminan mutu di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tidak terlepas dari upaya Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya yang senantiasa membangun citra positif peradilan melalui berbagai kebijakan pembaruan untuk mewujudkan pengadilan yang agung (court of excellence). Kebijakan ini sebagaimana tertuang dalam dokumen Perencanaan Jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia, yang disebut dengan Cetak Biru (Blue Print) Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035. Perbaikan sistem kerja serta peningkatan kinerja di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat dikatakan sebagai bentuk strategi pelaksanaan Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI pada tataran Pengadilan Tingkat Pertama, sekaligus merupakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah menjadi agenda nasional sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia. Dewasa ini, pengadilan dituntut untuk menyediakan pelayanan standar yang bermutu, yaitu pelayanan prima yang transparan, akuntabel, mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan terhadap para pencari keadilan. 

Pada Hari Senin, 02 Juli 2018, Tim Akreditas Penjaminan Mutu (TAPM) yang dikomandoi oleh Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. (selaku Direktur Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara) beserta 3 (tiga) personil lainnya, yaitu Enrico Simanjuntak, S.H., M.H. (Hakim Yustisial), Dwi Maria Puspitasari, S.Kom, M.M. (Kasubbag Dokumentasi dan Informasi) dan Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom (Staf Kasubbag Dokumentasi dan Informasi) melaksanakan amanat dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H. untuk menjadi assessor dalam kegiatan assessment akreditasi penjaminan mutu di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. 

Penyelenggaraan Kegiatan Akreditasi di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya diawali Taklimat Awal yang dibuka dengan sambutan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Mula Haposan Sirait, S.H., M.H. dan dilanjutkan dengan prakata dari Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. (selaku Direktur Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara). Gelora semangat penyelenggaraan kegiatan akreditasi ini juga tersirat dari para personil Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang terdiri dari para Tenaga Teknis (Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Juru Sita), Pejabat Eselon, Pejabat Fungsional dan rekan-rekan staf yang turut hadir dalam sesi taklimat awal. Penyelenggaraan Kegiatan Akreditasi di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dilaksanakan dalam waktu yang singkat (selama 3 hari), karenanya untuk mempersingkat waktu, setelah taklimat awal dilaksanakan penilaian mandiri oleh satuan kerja yang dibimbing oleh masing-masing assessor berdasarkan 7 (tujuh) area yang diassessmentkan, seperti :

  1. Area-1 adalah Assesment Kepemimpinan di Peradilan Tata Usaha Negara yang menilai segi kebijakan, kecepatan dan ketepatan reaksi pimpinan menyelesaikan permasalahan serta penguasaan terhadap kinerja Sumber Daya Manusia dan inisiatif pembaruan/inovasi pada satuan kerjanya. 
  2. Area-2 adalah Assesment Pola Bindalmin dan Standard Operational Procedure (SOP) Penyelesaian Perkara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang berisi tentang evaluasi yang telah dilakukan oleh satuan kerja dalam hal Registrasi Perkara, Persiapan dan Pelaksanaan Persidangan, Pelaporan Perkara, Minutasi dan Pengarsipan Berkas Perkara dan lain-lain. 
  3. Area-3 adalah Assesment Sarana dan Prasarana Peradilan Tata Usaha Negara yang mengevaluasi infrastruktur dan fasilitas yang tersedia pada satuan kerja sesuai dengan kebijakan pimpinan pusat maupun secara inisiatif swadaya satuan kerja pengadilan sebagai sebuah inovasi/pembaruan. 
  4. Area-4 adalah Assesment Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Aplikasi Berbasis IT Lainnya di Peradilan Tata Usaha Negara yang berisi evaluasi dalam hal implementasi dan pengelolaan aplikasi yang mendukung kebijakan pimpinan pusat khususnya aplikasi SIPP dalam bidang percepatan penyelesaian perkara maupun aplikasi pendukung berbasis IT lainnya. 
  5. Area-5 adalah Assesment Pelayanan Meja Informasi dan Penanganan Pengaduan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang mengevaluasi tentang pengelolaan Pelayanan Meja Informasi dan Penanganan Pengaduan sesuai dengan kebijakan pimpinan pusat untuk peningkatan pelayanan publik. 
  6. Area-6 adalah Assesment Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Biaya Proses Penyelesaian Perkara di Peradilan Tata Usaha Negara yang mengevaluasi tentang laporan dan administrasi mengenai hak kepaniteraan dalam mengelola biaya perkara di pengadilan. 
  7. Area-7 adalah Assesment Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pimpinan tingkat pusat dari Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Untuk diketahui, dalam rangka melaksanakan amanat Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melakukan Justice Reform, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara secara berkesinambungan melakukan upaya pembenahan sistem kerja yang berdampak pada peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas sumber daya manusia (SDM), aparatur peradilan yang transparan dan akuntabel serta telah memiliki standar pelayanan yang sesuai kaidah manajemen peradilan modern yang dipraktikkan secara konsisten, hingga mempermudah dan memperlancar pelayanan prima bagi para pencari keadilan. Tentunya, untuk melakukan perbaikan yang agresif dan massif diperlukan langkah pembaruan dengan metode yang taktis dan sistematis, misalnya dengan cara melakukan assessment ke seluruh satuan kerja untuk menjamin kualitas penyelenggaraan peradilan (yang dikenal dengan istilah Akreditasi).

(@x_cisadane)


PELAKSANAAN AKREDITASI PADA PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR

 

Ditjen Badilmiltun melanjutkan Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Militer III-16 Makassar, dilaksanakan tanggal 28 sampai dengan 30 Juni 2018 yang lalu. Kembali Dirbin Ganisminmil, Brigjen TNI Agung Iswanto, S.H., M.H. menjadi Ketua Tim Akreditasi dan memimpin asesmen dengan anggotanya, Kolonel Sus Reki Irene Lumme, S.H., M.H. sebagai penanggung jawab Area 2, Letkol Chk Datzun Riyanto, S.H., penanggung jawab Area 3 dan 5 serta Hari Arief Darmawan, S.H. sebagai penanggung jawab Area 4. Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Ditjen Badilmiltun melakukan assesmen secara cermat dan penuh seksama dengan pemeriksaan bukti dukung (evidence) yang cukup detail.

Dari hasil assesmen selama kurang lebih 3 hari, didapat kesimpulan bahwa Dilmil III-16 Makassar dibawah kepemimpinan Kadilmil Kolonel Chk (K) Faridah Faisal, S.H., M.H. telah cukup baik menjalankan fungsinya. Kerja keras dan usaha seluruh anggota personil Dilmil III-16 Makassar membuahkan hasil yang memuaskan sehingga di akhir kegiatan assesmen diumumkan keberhasilan satuan kerja peradilan militer ini untuk meraih status Terakreditasi.

Ketua Tim Akreditasi, Brigjen TNI Agung Iswanto, S.H., M.H. berpesan agar Kadilmil dan seluruh personil Dilmil III-16 Makassar jangan berpuas diri meraih hasil ini, karena tantangan yang paling berat adalah membuktikan dan mempertahankan status Terakreditasi yang telah disandang. Bahkan jadikan hasil ini sebagai pemicu semangat dan motivasi untuk lebih menciptakan inovasi-inovasi baru khususnya di bidang Teknologi Informasi.

Selamat atas teraihnya status Terakreditasi bagi Pengadilan Militer III-16 Makassar. Perjuangan belum berakhir, masih harus bekerja lebih keras lagi untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari waktu ke waktu. (drm1075)

Dokumentasi Foto

Video Asesmen Area

Video Yel-Yel Akreditasi Dilmil III-16 Makassar


02 Juli 2018

Permintaan Laporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Semester I tahun anggaran 2018 

Sehubungan dengan pelaksanaan DIPA tahun anggaran 2018 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, masih terdapat kendala dan permasalahan dalam proses pelelangan, diharapkan seluruh Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Koordinator wilayah di Lingkungan Mahkamah Agung RI  menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan pengadaaan barang/jasa Semester I Tahun Anggaran 2018. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh file berikut : 

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)


30 Juni 2018

Negeri Angso Duo menjadi Saksi Kedua dalam Sosialisasi Aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI  


Jambi - ditjenmiltun.net. Negeri Angso Duo sapaan akrab untuk Kota Jambi menjadi saksi kedua dalam sosialisasi Aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI. Setelah sebelumnya Aplikasi e-Court ini diperkenalkan untuk pertamakalinya di Negeri Seribu Sungai (istilah untuk Kota Banjarmasin), kini giliran Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi mendapatkan kesempatan untuk mengenal lebih dekat mengenai Aplikasi e-Court yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung RI. Bak sambil menyelam minum air, disela-sela perhelatan Kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu pada hari ketiga (Sabtu, 30 Juni 2018) Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom (selaku Perwakilan Tim Development Mahkamah Agung RI) melakukan sosialisasi Aplikasi e-Court kepada Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.

Walaupun Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi bukan merupakan satuan kerja yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung sebagai Pilot Project implementasi Aplikasi e-Court, namun hal tersebut wajib disyukuri, pasalnya kesempatan untuk mengenal lebih dekat dengan Aplikasi e-Court ini masih sangat langka. Asa dan antusiasme yang tinggi terhadap kehadiran Aplikasi e-Court ini ditunjukkan oleh segenap Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Saat sosialisasi berlangsung, banyak masukkan dan saran positif terkait implementasi dan pengembangan Aplikasi e-Court ini. Tentunya mereka sangat mengharapkan agar Aplikasi e-Court dapat segera berduet dengan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang tentunya sudah lebih dahulu hadir menemani Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam mempercepat penyelesaian perkara melalui teknologi.

Sebagai informasi, Aplikasi e-Court merupakan citra dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018. Saat ini Aplikasi e-Court telah memasuki tahap uji coba (testing) di beberapa satuan kerja yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung. Aplikasi e-Court merupakan inovasi Mahkamah Agung yang digadang-gadang dapat mewujudkan azas peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Hal ini juga selaras dengan tuntutan para pencari keadilan dan perkembangan zaman yang mengharuskan pelayanan administrasi perkara di pengadilan bertansformasi ke arah modern (berbasis Teknologi Informasi). Hadirnya Aplikasi e-Court di Mahkamah Agung juga diharapkan dapat mewujudkan tertib administrasi perkara yang professional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern. Saat ini Aplikasi e-Court hanya diperuntukkan untuk kalangan advokat/penasihat hukum, namun ke depannya para pencari keadilanpun juga dapat menikmati produk made in Mahkamah Agung ini untuk memudahkan mereka dalam mengajukan gugatan. Aplikasi e-Court dapat diakses melalui tautan (URL) berikut ini : https://ecourt.mahkamahagung.go.id

Mau tahu lebih banyak lagi mengenai Aplikasi e-Court? Silahkan klik di sini dan di sini

(@x_cisadane)


30 Juni 2018

Pelaksanaan Kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu PTUN Jambi Hari Ketiga 


Jambi - ditjenmiltun.net. Masih dalam suasana gegap gempita perhelatan Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, pada hari terakhir (hari ketiga) yang jatuh pada Hari Sabtu 30 Juni 2018 bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, digelar closing ceremony (taklimat akhir) Penutupan Pelaksanaan Kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu. Taklimat Akhir dibuka oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Irhamto, S.H. dan dilanjutkan dengan penyampaian hasil evaluasi (penilaian) kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu oleh Sudarsono, S.H., M.H. (Hakim Yustisial) selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara untuk Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Dalam taklimat akhir ini tim juga didampingi oleh Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. 

Detak jantung kencang yang mengiringi rasa penasaran terhadap hasil nilai Pelaksanaan Kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi terpintas dalam raut wajah para personilnya yang hadir dalam sesi taklimat akhir ini, yaitu Para Personel Tenaga Teknis (Hakim, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Juru Sita Pengganti), Para Pejabat Eselon, Para Pejabat Fungsional dan rekan-rekan staf. Dan di hari ketiga ini, rasa penasaran yang menghantui mereka terhadap hasil akreditasi terbayar sudah, pasalnya semua kerja keras, jerih payah, ikhtiar, usaha, daya dan upaya yang telah dilakukan oleh seluruh personel Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi membuahkan hasil nilai yang SANGAT BAIK SEKALI

Riuh gemuruh tepuk tangan menghiasi suasana pembacaan hasil evaluasi (penilaian) kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Tersirat ekspresi kepuasan dan kebanggaan bagi seluruh insan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi atas perolehan nilai yang SANGAT BAIK SEKALI. Bagaimana bisa? Untuk sebuah Pengadilan yang memiliki kuantitas personel yang sangat minim, dapat menunjukkan sebuah Prestasi yang luar biasa. Seperti pada tulisan di artikel sebelumnya, hal ini dapat terwujud karena komitmen Pimpinan Pengadilan telah dilaksanakan melalui kerja sama yang baik oleh para Aparatur Pengadilan. Disamping itu kobaran semangat untuk mewujudukan Peradilan Yang Agung (court of excellence) memotivasi setiap insan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam mengemban tugas yang diamanatkan oleh negara. 

Setelah penyampaian hasil evaluasi (penilaian) kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu, kemudian kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman dan diikuti dengan Sosialisasi Aplikasi e-Court oleh Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom, kemudian diakhiri pembinaan singkat dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Dipenghujung kegiatan, dilaksanakan foto bersama dengan seluruh personel Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Tim Pelaksana Kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu mengucapkan selamat dan sukses untuk Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang telah diakreditasi dengan PREDIKAT SANGAT BAIK. Tetap semangat!

(@x_cisadane)


29 Juni 2018

Kuantitas Sumber Daya Manusia Bukan Penghalang Untuk Mewujudkan Peradilan Yang Agung 

Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu PTUN Jambi (Hari Kedua) 


Jambi - ditjenmiltun.net. Ada yang menarik dalam Penyelenggaraan Kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dengan kuantitas personil (Aparatur Pengadilan) yang minim yaitu berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang (belum termasuk tenaga pramubhakti), hal tersebut tidak menghalangi jalanannya pelayanan prima di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dan tidak menyurutkan semangat para Aparatur Pengadilan untuk mewujudkan Peradilan Yang Agung. Hal ini membuktikan bahwa minimnya kuantitas sumber daya manusia di pengadilan bukan merupakan penghalang untuk mewujudkan Peradilan Yang Agung, bahkan walaupun langit runtuh, Pengadilan harus tetap berdiri kokoh untuk menegakan keadilan bagi para pencari keadilan. Tentunya hal tersebut dapat terlaksana dengan komitmen penuh dari Pimpinan Pengadilan dan kerjasama yang baik antar Aparatur Pengadilan. 

Pada hari kedua Pelaksanaan Kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, tim melakukan penelusuran dan verifikasi evidence dari Area I hingga Area VII. Pada Area I, assessor menilai sisi kebijakan pimpinan pengadilan, kecepatan dan ketepatan reaksi pimpinan dalam menyelesaikan permasalahan serta penguasaan terhadap kinerja Sumber Daya Manusia dan inisiatif pembaruan (inovasi) pada satuan kerjanya. Assessor juga memastikan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah memiliki suatu rencana kegiatan pengawasan, analisa dan pengukuran sistem manajemen mutu. Kemudian assessor juga meninjau Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk memastikan apakah nilai-nilai pengadilan, target dan rencananya sudah selaras dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan (Blue Print) Mahkamah Agung RI. Berikutnya, assessor mengkaji Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan, Pakta Integritas, Rencana Kerja dan LKJiP Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi sesuai dengan amanat Reformasi Birokrasi

Selanjutnya pada Area II, assessor menelaah Pola Bindalmin dan Standard Operational Procedure (SOP) dalam proses berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Assessor melakukan evaluasi terkait Pola Bindalmin seperti Registrasi Perkara, Persiapan dan Pelaksanaan Persidangan, Pelaporan Perkara, Minutasi, Pengarsipan Berkas dan lain sebagainya. Lalu pada Area III, assessor menelisik infrastruktur dan fasilitas yang tersedia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi apakah telah sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI. Seluruh sarana dan prasarana pengadilan, mulai dari tempat parkir, toilet, tata ruang pengadilan, meja informasi, meja pengaduan, taman serta tools-tools pendukung yang berkaitan dengan informasi di bidang perkara tidak luput dari penilaian assessor. Beralih ke Area IV, assessor meninjau implementasi dan pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Aplikasi Pendukung Operasional Pengadilan yang berbasis IT. Tidak ketinggalan pula, infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasinya-pun diperiksa kehandalannya, serta Sumber Daya Manusia yang mengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pengadilan juga turut diuji kompetensinya. 

Setelah itu assessor juga melakukan observasi pada Area V yang berfokus pada Pengelolaan Pelayanan Meja Informasi dan Penanganan Pengaduan di Pengadilan. Meja Informasi merupakan garda terdepan bagi para pencari keadilan untuk memperoleh informasi maupun layanan peradilan, oleh sebab itu kualitas kompetensi, wawasan dan pengetahuan Petugas Meja Informasi harus diuji. Beranjak ke Area VI, assessor melakukan evaluasi terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Biaya Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Area VI membahas perihal Laporan dan Administrasi Pengelolaan Hak-hak Kepaniteraan dalam kaitannya dengan Biaya Perkara di Pengadilan. Dan terakhir Area VII, assessor mengupas tuntas perihal pelaksanaan kebijakan Mahkamah Agung RI yang tertuang di dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 


Lantas bagaimana dengan Hasil Penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi? Silahkan baca pada Artikel selanjutnya Yaaa, klik di sini ...

(@x_cisadane)



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

  • banner0.jpg
  • banner 1.jpg
  • banner 2.jpg
  • banner 3.jpg
  • banner 4.jpg
  • banner 5.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

Link SIPP Web Peradilan Militer

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Peradilan Militer

Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tingkat Pertama Website SIPP Web
Pengadilan Militer UtamaPengadilan Militer UtamaLihat-
Pengadilan Militer Tinggi I MedanLihat-
Pengadilan Militer Tinggi II JakartaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi III SurabayaLihat
-
Pengadilan Militer Tinggi I Medan
Pengadilan Militer I-01 Banda AcehLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-02 MedanLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-03 PadangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-04 PalembangLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-05 PontianakLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-06 BanjarmasinLihat
Lihat
Pengadilan Militer I-07 BalikpapanLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
Pengadilan Militer II-08 JakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-09 BandungLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-10 SemarangLihat
Lihat
Pengadilan Militer II-11 YogyakartaLihat
Lihat
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Pengadilan Militer III-12 SurabayaLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-13 MadiunLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-14 DenpasarLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-15 KupangLihat
Lihat
Pengadilan Militer III-16 Makassar
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-17 Manado
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-18 Ambon
Lihat
Lihat
Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Lihat
Lihat


Read more ...

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1645
mod_vvisit_counterYesterday3692
mod_vvisit_counterThis week9421
mod_vvisit_counterAll days6717484

We have: 59 guests, 1 bots online
Your IP: 54.161.40.41
 , 
Today: Jul 18, 2018

peraturan-button